Team Redaksi

Team Redaksi

Heboh Aktris Cantik Pakai Cadar di Drama Korea

Berita9.com - Para pecinta drama Korea dihebohkan dengan penampilan aktris cantik Go Ara di serial terbarunya. Di episode pertama drama yang berjudul Miss Hammurabi, ia tampil memakai niqab dan gamis.

Drama yang tayang di TV JTBC sebagai pengganti drama Welcome to Wakiki itu pun sontak jadi viral. Penampilan wanita berhijab di drama Korea sangat jarang ditemukan.

Di episode pertama itu, Go Ara yang berperan sebagai hakim wanita memakai gamis lengkap dengan cadar dengan tujuan khusus. Ia sedang menangani kasus pelecehan seksual terhadap wanita yang berpakaian seksi.

Pagi harinya, Go Ara tampil dengan rok mini ke kantor. Ia pun ditegur karena pakaiannya kurang mencerminkan profesi hakim. Ditegur seperti itu, ia keluar memaka gamis dan cadar.

Ketika orang-orang kembali menanyakan penampilannya, ia menjawab pakaian itu adalah pakaian tersopan yang ia miliki. Secara tak langsung ia berpendapat bahwa pelecehan seksual bukan sepenuhnya salah penampilan wanita tapi juga kesalahan pemikiran kaum pria.

Cuplikan drama yang diunggah di akun Instagram @w.2world itu pun langsung ramai komentar. Beragam pro dan kontra berdatangan.

"Tidak tahu artinya, tapi kenapa harus menggunakan jilbab dan cadar? Melihat kondisi muslimah saat ini yang difitnah dan judge membuat saya semakin sedih," tulis akun bernama @watashiwazepsaya.

"Sebenarnya sih seneng aja ada drakor nyangkut pautin dengan hijab dan cadar tapi sebenernya udah males karena pernah kecewa sama satu drama bawa-bawa hijab taunya pakaiannya begitu jadi seakan-akan jelekin Islam tapi ga tau juga sih drama ini gimana tapi gimana ya," tulis akun bernama @khairunnisaaputrii.

"Orang nonmuslim pake hijab + cadar cuman buat peran drama dan kebutuhan acting dibilang menghina agama? Sensi amat ya, coba lebih open mind dong jangan stuck disitu2 aja areamu," tulis akun bernama @aina.qa

Hingga saat ini, postingan tersebut kini sudah ditonton lebih dari 200 ribu akun Instagram dan mendapatkan lebih dari 500 komentar. Kebanyakan netizen yang berkomentar berasal dari Indonesia. 

(**/IST)

Frasa Politik Bedakan Kriminal Biasa Dengan Terorisme

Jakarta - Pembahasan revisi UU 15/2003 atau RUU Terorisme terganjal perbedaan cara pandang motif politik untuk mendefinisikan terorisme di antara DPR dan pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Pansus RUU Muhammad Syafii sebelum rapat tim perumus (Timus) Pansus RUU Terorisme di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Politikus Gerindra yang akrab disapa Romo Syafii itu mengatakan hari ini rapat Timus yang dilangsungkan bersama perwakilan pemerintah akan membahas dan menyatukan cara pandang perihal frasa motif politik itu.

"Karena frasa (motif politik) itulah yang membedakan antara kejahatan kriminal biasa dengan kriminal terorisme," jelasnya.

Romo Syafii menjelaskan dalam perdebatan frasa itu memang cukup rumit. Pasalnya, definisi terorisme merupakan hal dasar yang perlu diselesaikan dan tidak boleh terjadi multitafsir.

Menurutnya, pembahasan secara umum sudah selesai. Sehingga, rapat hari ini haanya tinggal menjelaskan dan mengambil keputusan.

"InsyaAllah bisa disepakati. Maka rapat hari ini berjalan sangat singkat untuk selesainya RUU tindak pidana terorisme," tutup Romo Syafii. 

(**/RM)

Impor Beras Bertentangan Dengan Semangat Kedaulatan Pangan

Berita9.com - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menolak kebijakan impor beras yang kembali dilakukan pemerintah. 

Diterbitkannya izin impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh  Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berlaku hingga Juli 2018 sangat melukai petani. Padahal, Kemendag sebelumnya juga telah menerbitkan izin impor dengan besaran yang sama yakni 500 ribu ton.

"Impor beras merupakan kebijakan yang tidak mendukung kedaulatan pangan dan berimplikasi pada semakin miskinnya petani," kata Hermanto saat dihubungi, Rabu (23/5/2018).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, izin impor dikeluarkan karena pasokan beras dalam negeri kurang meskipun sebelumnya telah dikeluarkan izin impor beras 500 ribu ton. 

Menurut Hermanto, tanda adanya kekurangan pasokan ialah harga beras yang masih tinggi di pasaran. Harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

Namun sambung politikus PKS ini, kenaikan harga beras saat ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan agar memberi peluang beras impor masuk kedalam sistem pasar. 

"Ketiadaan koordinasi antara Kemendag dan Kementan telah menimbulkan situasi yang absurd. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan besar dengan menaikan harga beras. Harga beras medium lalu naik dan bertahan diatas HET. Selanjutnya Pemerintah memutuskan untuk impor beras", paparnya.

'Kemendag mencari pembenaran untuk melakukan impor beras," tambahnya.

Dengan akan masuknya beras impor tersebut petani tidak diuntungkan dengan kenaikan harga beras saat ini. 

"Semestinya pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga beras dengan mengoptimalkan penyerapan pembelian beras dari petani dimana saat ini telah masuk musim panen," pungkasnya.

Belum lama ini Hermanto meninjau kawasan pertanian Bukit Mendawa Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dimana kondisi padi siap panen. 

"Petani disana minta agar panenan padi ini dibeli oleh pemerintah," ucapnya.

Lebih jauh ia menegaskan, impor beras tidak selaras dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengamanatkan kedaulatan pangan. 

"Kedaulatan pangan itu artinya apa yang kita makan berasal dari yang kita produksi. Dengan kata lain pangan kita diproduksi di dalam negeri sendiri," pungkasnya.

(**/TS)

KY Nilai Artidjo Hakim Langka dan Punya Integritas

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menilai sosok Artidjo Alkostar sebagai hakim agung yang langka. Pasalnya, dia tak akan segan untuk memberikan vonis berat kepada para terdakwa kasus korupsi. 

"Dengan sikap tanpa kompromi, menunjukkan ia merupakan hakim yang berintegritas tinggi," kata juru bicara KY Farid Wajdi, Rabu, 23 Mei 2018.

Menurut dia, dalam benak banyak orang, Artidjo selalu dianggap sebagai hakim yang galak. Itu karena Artidjo bakal beringas ketika mengadili kasus-kasus penyelewengan uang negara.

"Tadinya orang-orang yang melakukan korupsi, baik itu dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun dari lembaga yudisial berharap akan adanya penurunan hukuman, malah sebaliknya menelan pil pahit," jelas dia.

Artidjo memang kerap memperberat vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi. Mantan anggota DPR dari fraksi Demokrat Angelina Sondakh salah satu yang merasakannya.

Di tingkat pertama, Angie dihukum 4,5 tahun penjara karena terbukti terlibat suap proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) di 2012. Vonisnya meningkat di MA.

Angie divonis 12 tahun penjara di tingkat kasasi yang dipegang Artidjo. Namun, mantan Putri Indonesia itu mengajukan peninjauan kembali (PK) dan hukumannya turun menjadi 10 tahun penjara.

Farid menilai vonis semacam ini membuat Artidjo begitu disegani, bukan hanya kawan, tetapi juga lawan. Di sisi lain, dia yakin pensiunnya Artidjo bukan pertanda tidak akan ada lagi hakim sekelasnya. 

"MA punya banyak sosok yang meneladani yang bersangkutan. KY berharap hakim-hakim meneladani Bapak Artidjo sehingga ke depan banyak hakim yang seperti Bapak Artidjo bermunculan," jelas dia.

KY pun, kata Farid, mengapresiasi pengabdian Artidjo selama menjadi hakim agung di MA. "Terima kasih atas jasanya untuk bangsa ini," ucap Farid.

(**/MD)

Dipolling Kembali @fadlizon, Ternyata Prabowo Masih Menang

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon kembali membuat polling pemilihan Calon Presiden 2019 di Twitter pada Senin (21/5/2018).

Polling tersebut dibuat di akun Twitter pribadi Fadli Zon, @fadlizon.

Dalam polling itu terdapat dua pilihan nama calon presiden yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Di antaranya adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Diketahui Fadli Zon mengadakan polling tersebut selama lima jam yang dimulai sekitar pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. 

Hingga saat ini, Selasa (22/5/2018), polling ini sudah mendapatkan 18 ribu lebih pemilih.

Dan hasilnya pun cukup membuat netizen terkejut, pasalnya elektabilitas Prabowo mendapatkan angka yang menang telak dari Presiden Jokowi.

Dari 18 ribu pemilih, 78% memilih Prabowo Subianto, sementara 22% memilih Presiden Jokowi. Tentu saja polling yang ia buat kali ini pun kembali menuai komentar yang beragam dari para netizen.

@arifin_sury4: Jauh jg bedanya

@Enjang18628615: Pilih yang amanah, jujur dan meyakinkan... Jgn suka yg tivu2, tivu janji pas kampanye

@fitra_nstion: Semoga 2019 nanti mereka gak main curang tapi gak mungkin.. harus diawasi secara ketat semua tps di indonesia. Jangan sampai mereka bermain.. kalo ketahuan adili sampe bekecap.

Diketahui, sebelumnya Fadli Zon juga pernah membuat polling yang serupa pada 23 April 2018 silam.

Dalam polling tersebut, Prabowo Subianto pun juga mengalahkan Presiden Jokowi.

Saat itu, polling ditutup dengan hasil Presiden Jokowi mendapat 28% suara dan sementara Prabowo menang dengan 72% suara.

"Jika pilpres (pemilihan presiden) dilakukan sekarang, siapa yang Anda pilih?" tulis dalam polling Fadli.

Sementara itu Hasil survei Charta Politika menunjukkan elektabilitas Prabowo mengalami peningkatan setelah menerima mandat untuk menjadi presiden di Pilpres 2019 menggantikan Jokowi. 

"Ternyata ada pengaruh positif dari deklarasi Prabowo yang membuat elektabilitasnya naik bagus," kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya di kawasan Melawai, Jakarta.

Charta Politika mengadakan survei pada periode 13-19 April 2018 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. 

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan marginof error ± (2,19%) pada tingkat kepercayaan 95%.

(**/TN)

Komisi VI Berharap Buwas Bisa Atasi Persoalan Stok Beras

Jakarta - Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno berharap Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso alias Buwas bisa mengatasi carut marut soal stok beras.

"Di awal kepemimpinan Buwas di Bulog, ia sudah dapat melihat bahwa terkait persoalan data beras, ternyata antar kementerian saja tidak sinkron," kata Teguh kepada awak media di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

"Kalau kita minta penjelasan dari Menteri Perdagangan kenapa mengimpor beras, selalu dikatakan bahwa ketersediaan beras di pasar ada masalah atau terjadi kelangkaan," tuturnya.

Tetapi di sisi lain Menteri Pertanian selalu mengatakan bahwa kita sudah surplus, bahkan sudah bisa mengekspor.

"Ini satu pengakuan penting yang disampaikan oleh Kabulog. Menurut saya hal ini menjadi penting bagi parlemen untuk menyelenggarakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog agar persoalan beras ini tidak berputar-putar saling lempar. Siapa sebenarnya biang keroknya," pungkasnya.

(**/TS)

BPK Cium Bau Korupsi di Kredit Bank Mandiri

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara Rp1,83 triliun dari kucuran kredit Bank Mandiri CBC Bandung 1 kepada PT Tirta Amarta Bottling (TAB) Company.

Selanjutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kredit yang dikucurkan 2008-2015, diserahkan BPK kepada Kejaksaan Agung.

"Jumlah kerugian negara sekitar Rp1,83 triliun. Dan, ada penyimpangan yang dilihat BPK," kata Auditor Utama (Tortama) Investigasi BPK, I Nyoman Wara di laman BPK, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Nyoman Wara menjelaskan, penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp1,83 triliun itu, berupa penyimpangan dalam proses pengajuan, analisis, persetujuan maupun proses penggunaan dananya. Anehnya lagi, TAB tidak melunasi pinjamannya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman, mengakui adanya penambahan kerugian negara dari sebelumnya Rp1,4 triliun menjadi Rp1,83 triliun.

"Dari penghitungan BPK dihitung juga termasuk bunga, maka yang semula kami memperkirakan Rp1,4 (triliun) sekarang secara riil penghitungan kerugian negara menjadi Rp1,8 (triliun)," ujarnya.

Penghitungan kerugian negara ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memenuhi permintaan Kejaksaan Agung pada 3 Oktober 2017. Dengan diserahkannya laporan tersebut maka dalam waktu dekat Kejaksaan Agung akan melanjutkan ke tahap penuntutan.

(**/ID)

20 Tahun Reformasi Masih Jauh Dari Harapan

Berita9.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pencapaian cita-cita reformasi setelah 20 tahun berlalu masih jauh dari harapan, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun politik.

Hal itu disampaikan Zulkifli dalam acara “Refleksi 20 Tahun Reformasi” yang digelar di Gedung DPR, Senin (21/5/2018). Hadir pada acara itu tokoh reformasi Amien Rais, Albert Hasibuan, HS Dillon, Harry Dharmawan, serta sejumlah tokoh lainnya.

Dari kalangan parlemen hadir Wakil Ketua DPR masing-masing Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan serta Wakil Ketua DPD Nono Sampurno dan sejumlah anggota DPR dan anggota DPD.

Menurut Zulkifli salah satu bentuk kegagalan reformasi adalah munculnya ketidakpercayaan sosial (social distrust) akhir-akhir ini. Dia menilai ketidakpercayaan sosial itu muncul salah satunya karena adanya langkah pemerintah yang kontroversial.

Dia mencontohkan dikeluarkannya 200 nama mubalig rekomendasi Kementerian Agama yang menyulut kontroversi. Zulkifli menilai kebijakan itu ngawur karena akan melahirkan pertentangan di tengah masyarakat.

Bahkan dia menilai apa yang dilakukan Kementerian Agama tersebut sama dengan politik belah bambu atau politik adu domba sebagaimana diberlakukan kalangan penjajah di masa lalu.

Sedangkan dari sisi penegakkan hukum dan keadilan, Zulkifli menilai 20 tahun reformasi berjalan masih jauh dari harapan. Penegakan hukum, menurutnya, masih belum berpihak pada keadilan.

“Kalau kita bicara reformasi, masih jauh panggang dari api,” ujarnya.

Dia juga menyoroti sebanyak 300 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sebagaimana juga dengan para politisi dari semua partai politik.

"Refleksi 20 tahun Reformasi: Jokowi Pemimpin Haram”

Peringatan reformasi juga terjadi di depan Istana negara oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO yang berujung bentrok dengan petugas kepolisian.

Sedikitnya tujuh orang peserta demo dirawat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan akibat baku bukup dengan aparat yang menjaga ketat Istana.

Ke tujuh mahasiswa yang tergabung dalam HMI tersebut yakni Al Azhar Musa (Ketua Cabang HMI MPO), Irfan Maftuh (Korlab Aksi/ketua umum Front Nasional MPI), Arnol (HMI MPO), Ahmad Kerley (HMI MPO), Alfian (HMI MPO), Arif Ibnu Halim (HMI MPO) dan Lucky Mahendra (HMI MPO). Ke 7 mahasiswa dipukul oleh aparat kepolisian di depan Istana Negara saat melakukan aksi.

Kader HMI MPO cabang Jakarta, M Ghufron mengatakan, awalnya dia berasama puluhan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Istana Negara hanya melakukan aksi dengan tema "Refleksi 20 tahun Reformasi: Jokowi Pemimpin Haram”. Namun sempat terjadi aksi saling dorong dan tiba tiba petugas kepolisian memukul peserta aksi.

Atas kejadian ini, HMI MPO meminta anggota DPR RI untuk mengevaluasi kepemimpianan Jokowi-JK, kemudian menuntut Jokowi-JK mundur dari jabatannya karena telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negar.

“Terakhir Ghufron mengajak seluruh elemen masyarakat turun ke jalan dalam rangka mendesak Jokowi-JK turun dari Jabatannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Ghufron mengatakan, saat ini ke tujuh temannya yang masuh RSUD Tarakan dalam kondisi kritis, ada juga yang terkena kawat duri. Untuk itu HMI MPO mengutuk keras intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian.

“Kami mengutuk kinerja apparat yang mengedepankan cara-cara represif,” ujarnya.

20 Tahun Reformasi Indosia Tak Berdaulat

Dan didepan gedung MPR/DPR RI Aksi BEM SI berlangsung damai dengan menyerukan "Reformasi Tak Berdaulat". Ada 3 sikap yang dibawa oleh BEM SI:

Pertama, Wujudkan kebebasan berdemokrasi yang menjamin penuntasan kasus HAM masa lalu, ruang bersuara dan berserikat rakyat, pemberantasan KKN, dan kembalikan fungsi militer seperti amanat reformasi!

Kedua, Pastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya buruh, pembagian sistem yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, dan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh kalangan.

Ketiga, Ciptakan ketahanan nasional bidang energi dan pangan untuk Indonesia yang berkelanjutan!


(**/IST)

Din Syamsudin Minta Daftar 200 Mubalig Segera Ditarik

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah menyampaikan permohonan maafnya terkait rilis rekomendasi 200 dai (penceramah agama Islam) yang dikeluarkan instansinya, pekan lalu. Lukman pun memastikan, tidak ada muatan politik di balik penerbitan daftar nama 200 mubalig itu.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsudin mengatakan, umat Islam sudah pasti menerima permohonan maaf Menteri Lukman tersebut. Kendati demikian, dia menilai bahwa yang dibutuhkan umat Islam saat ini adalah iktikad baik Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera menarik rilis tersebut kembali.

“Saya kira, (rilis nama 200 dai itu) perlu ditarik aja. Gak perlu minta maaf, karena umat pasti memaafkan. Bukan atas dasar permintaan negara, karena dai itu berdasarkan ajaran agama,” ujar Din di Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).

Dia menuturkan, seharusnya Kemenag tidak buru-buru mengeluarkan sejumlah nama mubalig yang direkomendasikan, mengingat begitu banyaknya jumlah dai di Indonesia. “Kalau mau, jangan dirilis dulu. Ada sekitar 220 juta umat Islam di Indonesia. Seharusnya 10 jutalah mubalignya itu. Nah maka pikiran membuat daftar semacam itu kreatif, cuma bukan kreatif yang baik,” kata Din.

Menurut dia, ada tiga masalah yang timbul akibat rilis yang dikeluarkan Kemenag tersebut. Pertama, rilis itu terkesan bersifat eksklusif karena mengeluarkan sejumlah nama dari seyogianya masuk kriteria. Kedua, rilis itu dinilai diskriminatif karena membanding-bandingkan ulama. Sementara, yang ketiga, rilis itu bersikap negatif karena menimbulkan kegaduhan di kalangan umat.

“Sebenarnya mubalig itu banyak sekali. Jadi, kalau dibatasi 200 (orang), itu saya kira menimbulkan masalah sekaligus bersifat diskriminatif,” ucap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu.

Oleh karenanya, Din mengusulkan kepada Kemenag untuk melakukan tiga hal ke depannya. Pertama, Kemenag segera menarik rilis tersebut. Kedua, Kemenag tidak perlu meng-upgrade rilis itu lagi, karena akan memakan waktu lama. Terakhir, Kemenag lebih baik mengeluarkan rilis yang sebaliknya, yakni daftar mubalig yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk menyampaikan ceramah di hadapan publik.

“Yang tidak masuk ke situ seolah-olah dilarang berdakwah karena gak masuk kategori. Itu melanggar agama. Seharusnya, menag memberi bimbingan bagaimana dakwah yang baik dan rahmatan lil alamin,” kata Din.

(**/IN)

Aturan Tarif Pajak UKM Menunggu Pengesahan Presiden

Jakarta - Aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% prosesnya hampir final. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan saat ini aturan tersebut sudah di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diundangkan.

"Harusnya dari Menko (Menko Perekonomian) sudah dikirim ke presiden. Kemarin kalau nggak salah ke Kumham," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Robert mengatakan tarif pajak PPh final ini diperuntukkan bagi Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), maupun secara individu. Nantinya mereka diberi batas waktu selama beberapa tahun untuk membayar pajak dengan tarif PPh final.

Robert menyebutkan UKM orang pribadi rencananya diberi batas waktu selama 6 tahun. Sementara dari badan usaha adalah 3 tahun. Setelah itu mereka diminta untuk melakukan pembukuan.

"Kan masalah pembukuan, artinya pakai tarif final tahun pertama, kedua, ketiga. Habis itu ya pakai pembukuan. Ya harus lah," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir selesai. Tarif pajak PPh final sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

"Oh iya, (aturan PPh final) waktu itu sudah selesai mestinya, nanti kami cek ya. Sudah tinggal, harmonisasi sudah diselesaikan, kayaknya nggak ada masalah," tambahnya.

(**/DT)

Page 1 of 498

Drive with Uber

Go to top