Team Redaksi

Team Redaksi

KPU Terbukti di Sidang MK Tak Bisa Jawab DPT Siluman

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjawab soal daftar pemilih tetap (DPT) siluman saat sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN optimistis gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi diterima oleh MK.

"Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghasilkan barang bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman," kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade dalam diskusi bertajuk ''Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator'' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6). 

Sidang di MK beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan tajam bagi pihak Prabowo-Sandi. Banyak hal yang disoroti, salah satunya soal C7 (daftar hadir) yang tidak mampu dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Persidangan.

Andre menjelaskan, menghadirkan C7 saat sidang di MK dianggap penting. Karena, kata Andre, dari sana bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan.

"Sehingga kita bisa mencocokkan apa betul DPT siluman ini dipergunakan. tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Andre optimistis, MK akan mengabulkan gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi. Minimal, kata dia, MK akan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Kami sangat optimis bahwa Insya Allah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjadi presiden 2019-2024," kata Andre.

Kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga meminta MK untuk menjaga asas Pemilu, yakni langsung bebas rahasia (luber), jujur dan adil. "Asas pemilu luber jujur dan adil. Jadi yang dijaga MK adalah apakah penyelenggaraan pemilu sejalan dengan asas itu. Itu amanah UUD," kata salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana.

Oleh karena itu, kata dia, putusan MK tentang sengketa Pemilu 2019 diharapkan dapat mengabulkan apa yang menjadi gugatannya. "Ini paling enggak (Mahkamah Konstitusi) diskualifikasi (pasangan Jokowi-Ma''ruf) atau paling tidak pemungutan suara ulang," kata Denny.

Pada sidang di MK, Rabu pekan lalu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menilai, saksi dari pihak Prabowo-Sandiaga Uno memberikan keterangan yang tidak relevan dalam sidang. Menurut Hasyim, saksi tidak yakin apakah data pemilih yang tidak valid hadir dan mencoblos pada 17 April 2019.

"Jadi, terhadap 17,5 juta (data pemilih tidak valid) tadi, saksi kan tidak bisa meyakini apakah (17,5 juta warga) hadir atau tidak pada hari pemungutan suara. Nah, karena tidak bisa meyakini hadir atau tidak, ya tidak bisa diyakini apakah kemudian jadi suara atau tidak. Maka kesimpulannya enggak relevan dari persoalan perolehan suara," ujar Hasyim.

Menurut Hasyim, saksi atas nama Agus Maksum itu tidak bisa mengkonfirmasi apakah data 17,5 juta pemilih yang tidak valid memiliki korasi kepada perolehan suara atau tidak. "Saksi kan enggak bisa meyakini, lha dia tidak bisa meyakini apakah itu hadir atau tidak kok," tambahnya.

(**/IST)

Pelaksanaan PPDB 2019 Kacau, Komisi X Minta Mendikbud Mundur

Berita9.com - Anggota Komisi X DPR RI Toriq Hidayat meminta Mendikbud Muhadjir Effendy bertanggung jawab atas kisruh PPDB 2019.

JIka tidak bisa memberikan solusi mengantisipasi siswa yang tidak tertampung, Mendikbud diminta mundur.

"Mendikbud harus bertanggung jawab atas kisruh ini karena kebijakan PPDB dengan 90 persen zonasi ini ternyata banyak merugikan calon peserta didik. Banyak siswa dengan nilai UN baik tapi tidak lolos PPDB hanya karena harus bersaing jarak rumah dengan sekolah," kata Toriq di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Toriq, sebelum memberlakukan sistem zonasi 90 persen seharusnya Mendikbud mempertimbangkan sebaran sekolah negeri dan guru yang belum merata disemua daerah. Akibatnya, ada siswa yang terlantar tidak bisa masuk sekolah negeri karena minimnya jumlah sekolah didaerah itu dan sebaliknya ada juga sekolah yang kekurangan calon siswa.

"Sistem zonasi dalam PPDB memiliki niatan yang sangat baik untuk mengedepankan azas pemerataan dalam pendidikan. Menghilangkan stigma sekolah favorit dan non favorit. Namun, disisi lain ternyata pemerintah melalui Kemendikbud mengabaikan sebaran sekolah negerai yang tidak merata di seluruh Indonesia. Seharusnya, sebaran sekolah negeri yang tidak merata tersebut menjadi elemen yang diperhitungkan dalam penyusunan permendikbud yang ada," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Toriq juga mengkritik kebijakan Kemendikbud yang mengeluarkan revisi juknis PPDB 2019 dengan menambahkan kuota prestasi menjadi 15 persen. 

Menurutnya, kebijakan itu buka solusi bijak karena akan menyebabkan kegaduhan baru karena sejumlah daerah sudah menyelesaikan proses pendaftaran PPDB dan tinggal mengumumkan hasil seleksi.

"Surat edaran Mendikbud no.3 tahun 2019 tentang PPDB yang dikeluarkan hari ini tanggal 21 Juni, sangat kontra produktif. Saat ini sebagian besar daerah sudah melakukan PPDB bahkan tinggal menunggu hasil seleksi, kalau ini diterapkan, akan ada 10 persen calon peserta didik jalur zonasi yang akan terpangkas. Dan mereka sudah tahu mereka bakal lolos karena hasil seleksi sudah diumumkan online, ini akan menimbulkan kegaduhan baru dan tambah runyam," tambah Toriq.

Untuk itu, Toriq menyarankan ada revisi juknis PPDB melalui surat edaran Mendikbud tersebut hanya diberlakukan untuk daerah yang belum memulai PPDB.

"Jangan memaksakan solusi ini untuk daerah yang sudah PPDB. Bukan menyelesaikan masalah, nanti malah menimbulkan masalah baru. Kasian calon siswa dan orang tuanya," imbuhnya. (*)

Menlu Iran Sebut Politikus Sekitar Trump Haus Perang

Berita9.com - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam cicitannya pascapemberlakuan sanksi baru AS terhadap Teheran, mengatakan politikus yang dekat dengan Presiden Donald Trump haus perang dibanding diplomasi.

"@realDonaldTrump 100 persen benar bahwa militer AS tidak ada urusannya dengan Teluk Persia. Pemindahan pasukannya benar-benar sejalan dengan kepentingan AS dan dunia. 

Namun, sekarang jelas #B_Team tidak peduli dengan kepentingan AS. Mereka meremehkan diplomasi dan haus akan perang," cuitnya.

Zarif pernah mengatakan Tim B meliputi Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia menilai mereka dapat menyeret Trump ke dalam konflik dengan Teheran.

Trump menargetkan sanksi baru AS terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran lainnya, Senin (24/6). 

Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan Zarif juga akan dikenai sanksi pekan ini.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Senin, AS sedang membangun koalisi dengan sekutunya untuk melindungi jalur pengiriman di Teluk. 

Hal tersebut menyusul serangan terbaru terhadap kapal tanker minyak. AS menyalahkan Iran atas serangan tersebut.

Iran membantah terlibat dalam serangan tanker. Sebanyak enam kapal tanker terkena ledakan, termasuk dua tanker Saudi di dekat Selat Hormuz. (*)

KPK Tolak Delik Korupsi Dalam Rancangan KUHP

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai karakter dalam penegakan hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah digodok DPR dan pemerintah jauh lebih lunak dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

"Misalnya pasal 76 ayat 1 RKUHP, memuat beberapa kriteria yang memungkinkan bagi hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan," kata Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang dalam seminar "Menelaah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP" di Hotel Century, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut dia, ada 14 kriteria yang bisa diterapkan hakim untuk mengesampingkan pidana kepada pelaku di antaranya yang berusia di bawah 18 tahun, berusia di atas 75 tahun, sudah mengembalikan kerugian negara dan pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan korupsi.

Apabila itu diterapkan, maka akan sulit diterima publik dan tidak adil untuk kasus kejahatan serius seperti korupsi.

"Jika keadaan ini terpenuhi maka hakim boleh, walau di dalamnya ada pidana, boleh tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku. Tentu pendekatan ini akan jadi sangat tidak fair kalau digunakan dalam rangka menegakkan kasus serius seperti korupsi," ucapnya.

Rasamala menambahkan aturan tersebut menjadi satu kekhawatiran bagi KPK apalagi saat ini RKUHP akan dikebut untuk segera disahkan.

KPK, menurutnya, sudah beberapa kali mengirimkan catatan melalui surat yang dikirim kepada Panitia Kerja DPR, tim internal Kemenkumham hingga presiden.

Salah satu catatan penting dari surat tersebut adalah menolak dimasukkanya delik korupsi dalam RKUHP itu karena sudah diatur dalam UU Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi.

Selain menciptakan tumpang tindih dengan Undang-undang yang sudah ada, dimasukkan korupsi dalam RKUHP akan menjadikan kasus tersebut sebagai kasus hukum biasa..

Meski begitu, KPK akan mendukung penyelesaian RKUHP asalkan tidak memasukkan delik korupsi. Pasalnya, legislasi yang sudah tertinggal jauh ini menjadi salah satu problematika hukum yang dihadapi sekarang ini.

"Posisi KPK terkait KUHP adalah mendukung KUHP namun di bagian lain kami menolak dimasukkannya delik korupsi di dalam KUHP, " tegasnya. (*)

 

Menko Darmin Sebut Wajar Giant Tutup Kalah Saing Usaha

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, maraknya penutupan peritel modern murni disebabkan adanya persaingan usaha. Di mana hal tersebut dinilai wajar dalam kondisi bisnis yang ada.

“Wajar itu, kan peritel itu ada macam modelnya. Ada yang bentuknya (department) store, ada yang mart. Ini murni persaingan,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (24/6). 

Lebih lanjut Darmin menjelaskan, pihaknya belum dapat menentukan kemungkinan adanya pemberian insentif agar peritel-peritel tidak terus berguguran.

Menurut dia, iklim usaha pada umumnya tak lepas dari persaingan antara satu dengan yang lainnya.

Sehingga hal tersebut, kata dia, merupakan hal yang normal. “Tidak perlu dirisaukan,” kata dia.

Seperti diketahui, Giant dikabarkan akan menutup enam gerai ritelnya yang berada di wilayah Jabodetabek pada 28 Juli 2019 mendatang. Adapun keenam gerai tersebut antara lain Giant Ekspres Cinere Mall, Giant Ekspres Mampang Prapatan, Giant Ekspres Pondok Timur, Giant Ekstra Wisma Asri, Giant Ekstra Jatimakmur, dan Giant Ekstra Mitra 10 Cibubur.

Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, akan menindaklanjuti informasi penutupan enam gerai ritel Giant. Hal itu guna mengetahui sejauh mana pemenuhan kewajiban perusahaan serta hak-hak yang perlu diterima karyawan.

Hanif juga belum dapat memastikan berapa jumlah tenaga kerja yang terkena imbas penutupan tersebut. “Saya cek dulu,” kata dia. (*)

Tak Usah Demo di MK, Lebih Baik Rakyat Doa Saja

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengingatkan imbauan Prabowo Subianto pada massa pendukungnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sodik meminta masyarakat tak perlu melakukan aksi demo.

"Ya kami ingin tegaskan sekali lagi, permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa kita tidak usah ada demo lagi di MK, kenapa, karena kita sudah menempuh jalur yang formal konstitusional, lewat MK itu," kata Sodik di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (24/6).

Bila massa yang akan hadir beralasan akan melakuakan doa bersama, Sodik pun mengimbau mereka agar berdoa di masjid maupun tempat ibadah masing - masing. Sodik meminta massa berdoa agar Hakim MK diberikan keberanian mengeluarkan putusan yang adil.

"Berdoalah di masjid masing-masing, di tempat ibadah masing-masing, agar hakim MK diberi petunjuk dan diberi keberanian untuk membangun sebuah paradigma baru, yang tidak melihat kecurangan hanya sebatas angka-angka, tapi secara Komprehensif," kata Sodik.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, kata Sodik juga sudah meminta masyarakat agar tak perlu turun ke MK. Bila ada massa yang turun aksi, maka kata Sodik itu bukan merupakan bagian dari massa BPN.

Sodik pun menambahkan, pihaknya menyerahkan pada Hakim MK terkait putusan yang akan dibuat. "Keputusan apakah ditolak atau diterima, tapi Insya Allah dan mudah mudahan diterima dengan doa tadi, kita juga serahkan nanti pada tim hukum dan pimpinan kita," ujar dia.

Terkait pengamanan, Sodik menambahkan, kalaupun terjadi aksi, ia meminta kepada aparat agar tak perlu alergi dan melakukan pengamanan berlebih. Demonstrasi, kata Sodik, bagaimanapun menjadi hak masyarakat.

"Tapi bahwa yang demonya siapa sekali lagi BPN mengimbau untuk tak melakukan demo itu," ujar dia menegaskan.

Mahkamah Konstitusi kini tengah melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hasil RPH itu diumumkan paling lambat pada 28 Juni 2019. (*)

Data BPS Mencatat Nilai Ekspor Mei 2019 Makin Turun

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada Mei mencapai 14,74 miliar dolar AS atau meningkat 12,42 persen dibanding dengan bulan sebelumnya, yakni 13,11 miliar dolar AS. Tapi, jika dibandingkan Mei 2018, terjadi penurunan nilai ekspor 8,99 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pertumbuhan ekspor secara bulanan dari April ke Mei terjadi karena ada pertumbuhan ekspor, baik migas maupun non migas. "Sementara migas meningkat 50,19 persen, non migas naik 10,16 persen," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (24/6).

Peningkatan ekspor migas disebabkan meningkatnya ekspor gas 99,40 persen menjadi 890,5 juta dolar AS. Sementara ekspor hasil minyak turun 52,57 persen menjadi 55,8 juta dolar AS dan ekspor minyak mentah turun 5,48 persen menjadi 167,9 juta dolar AS. 

Sementara itu, Suhariyanto menambahkan, peningkatan pada ekspor non migas terjadi karena pertumbuhan komoditas lemak dan minyak hewan nabati, perhiasan permata serta bahan bakar mineral. Masing-masing pertumbuhannya adalah 14,97 persen, 45,33 persen dan 5,81 persen.

Tidak hanya nilai, ekspor Indonesia dari sisi volume juga mengalami peningkatan 9,04 persen dibandingkan April. Ini disebabkan peningkatan volume ekspor non migas 7,31 persen dan migas 66,53 persen.

Sementara itu, secara year on year (yoy), volume ekspor Mei 2019 meningkat 10,90 persen dengan nonmigas naik 13,46 persen dan migas turun 25,13 persen.

Dilihat dari sektor, ekspor pertanian pada Mei 2019 yang menyentuh angka 308 juta dolar AS mengalami kenaikan secara bulanan ataupun tahunan. Apabila dibandingkan April 2019, pertumbuhannya 25,19 persen, sementara jika dibandingkan Mei tahun lalu mencapai 2,58 persen. "Ini memberikan arah positif," tutur Suhariyanto.

Kondisi ini agak berbeda situasinya dengan ekspor dari industri pengolahan yang totalnya adalah 11,74 miliar dolar AS. Kalau dibanding dengan bulan sebelumnya, nilai tersebut mengalami peningkatan 12,40 persen. Suhariyanto menyebutkan, beberapa komoditas yang mengalami peningkatan adalah minyak kelapa sawit, pakaian jadi dan tekstil serta besi dan baja.

Tapi, jika dibanding dengan Mei 2018, nilai 11,74 miliar dolar AS mengalami penurunan atau tumbuh negatif 4,99 persen. Kondisi ini menjadi salah satu dampak dari situasi ekonomi global yang masih serba tidak pasti. "Kondisi eskternal masih menjadi tantangan kita," ujar Suhariyanto.

Terakhir, sektor pertambangan yang nilai ekspornya pada Mei mencapai 2,5 miliar dolar AS mengalami pertumbuhan negatif baik secara bulanan ataupun tahunan. Sementara secara bulanan turun 1,76 persen, secara tahunan turun 14,33 persen. Suhariyanto menjelaskan, ini sangat dipengaruhi penurunan harga komoditas di pasar global, termasuk batu bara. (*)

Sofyan Basir Didakwa Terlibat Melakukan Kejahatan Korupsi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir terlibat dalam perkara suap terkait proyek PLTU Riau-1. 

KPK mendakwa mantan Direktur Utama BRI itu membantu mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih menerima suap.

“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,” kata jaksa KPK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Jaksa mengatakan Sofyan telah memfasilitasi pertemuan antara Eni Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dengan jajaran direktur PLN. 

Pertemuan itu dilakukan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan dalam rencana proyek PLTU Riau-1. 

Padahal Sofyan mengetahui bahwa Eni dan Idrus bakal menerima suap dari Kotjo bila perusahaan yang ia wakilkan bisa menjadi penggarap proyek PLTU Riau.

Sebelumnya, majelis hakim Tipikor Jakarta menghukum Eni 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 4,75 miliar dari Kotjo. 

Sementara Idrus, dihukum 3 tahun penjara karena dianggap ikut menerima uang dari Kotjo bersama Eni. Dari pengembangan kasus inilah, KPK kemudian menetapkan Sofyan menjadi tersangka.

Jaksa menuturkan setidaknya Sofyan melakukan sembilan kali pertemuan selama 2016-2018. Pertemuan yang digelar di kantor PLN, BRI Lounge, rumah makan maupun rumah pribadi Sofyan itu dilakukan untuk membahas proyek PLTU Riau-1.

Dalam pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta pada 2016 misalnya, Sofyan melakukan pertemuan dengan Eni dan Kotjo. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan menyatakan Kotjo bakal menggarap PLTU Riau-1. 

“Ya sudah kamu di Riau saja, jangan mikirin di Jawa, karena sudah melebihi kapasitas,” kata jaksa.

Selanjutnya pada 2017, Sofyan kembali bertemu dengan Eni dan Kotjo di Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Nicke Widyawati yang kala itu menjabat Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis-2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso juga ikut hadir.

Pada pertemuan itu, Eni dan Kotjo meminta Sofyan agar proyek PLTU Riau-1 tetap dicantumkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2017-2026. 

“Terdakwa kemudian meminta Nicke Widyawati untuk menindaklanjuti permintaan tersebut,” ujar jaksa.

Atas dakwaan tersebut, Sofyan Basir menyatakan mengajukan keberatan atau ekspesi. 

“Kami akan ajukan keberatan,” kata pengacara Sofyan, Soesilo Aribowo.

(**/IST)

Subsidi Rakyat Dikorbankan Sri Mulyani Untuk Bayar Utang

Berita9.com - Pertumbuhan utang selama Mei 2018 hingga Mei 2019 cukup mengagetkan banyak pihak. Pasalnya, utang tumbuh mencapai Rp 402 triliun.

Jika dibagi dengan jumlah hari selama satu tahun, maka utang tersebut bertumbuh sebesar Rp 1,1 triliun setiap hari.

Begitu kata Direktur Lingkar Survei Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyikapi besaran utang yang kian menumpuk. 

Dia kemudian membandingkan pertumbuhan utang pemerintah yang sebesar 9,6 persen itu dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang stagnan di angka 5 persen. 

“Hampir dua kali lipat pertumbuhan ekonomi. Fantastis,” ujarnya, Senin (24/6).

Gede Sandra pun menyindir kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menurunya secara konsisten sukses mempertahankan dua rekor.

“Pertama, pertumbuhan utang pemerintah di atas Rp 1 triliun/hari. Kedua, pertumbuhan utang selalu melebihi pertumbuhan ekonomi,” urainya. 

Atas alasan itu, Gede Sandra menilai bahwa Sri Mulyani layak untuk dinobatkan sebagai ratu utang. Apalagi bunga utang yang diberikan Sri Mulyani kepada asing termasuk yang tertinggi di kawasan Asia.

Belum lagi, sambungnya, jika merinci anggaran belanja pemerintah hingga Juni 2019. Disebutkan bahwa pembayaran bunga utang mencapai Rp 127,1 triliun atau tumbuh positif 13 persen. Sementara subsidi hanya sebesar Rp 50,6 triliun atau turun minus 17 persen.

“Artinya subsidi yang menjadi hak untuk rakyat Indonesia yang masih sulit hidupnya dikorbankan Sri Mulyani untuk bayar bunga utang bagi para investor kaya raya,” tegas Gede Sandra.

Kehadiran Sri Mulyani dalam kabinet, menurunya hanya akan menegaskan bahwa model neoliberalisme yang bertumpu pada austerity policy akan terus dipertahankan pemerintah Jokowi di periode keduanya.

“Jadi non sense, omong kosong, bila Sri Mulyani katakan Indonesia akan ganti arah ekonomi mengikuti model Asia seperti Korea Selatan atau Jepang,” tegasnya.

“Berhati-hatilah pada pemimpin pejabat yang antara kata-kata dan perbuatannya bertolak belakang. Pidatonya boleh manis, tapi tindakannya kepada rakyat sangat sadis,” pungkas Gede Sandra. (*)

KPK Periksa Lagi Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng Terkait E-KTP

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua Banggar DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, terkait kasus e-KTP. Pemeriksaan akan dilakukan pada hari ini, Senin 24 Juni 2019.

Ketua Fraksi Golkar di DPR itu akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus e-KTP yang telah menjerat koleganya di DPR, Markus Nari.

"Melchias Marcus Mekeng akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka MN," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkatnya, Senin, 24 Juni 2019.

Selain itu, KPK juga memanggil mantan pimpinan Komisi II DPR, Chairumman Harahap dan Agun Gunandjar Sudarsa terkait perkara yang sama. Febri menyebut keduanya juga akan dimintai keterangan sebagai saksi.

"Keduanya juga dipanggil sebagai saksi," kata Febri.

Pada kasus e-KTP, ketiganya sudah bolak balik dimintai keterangannya untuk tersangka lain. Seperti saat KPK menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Tetapi sejauh ini ketiganya masih berstatus saksi. (*)

Page 1 of 725
Go to top