Team Redaksi

Team Redaksi

Aktivis Perempuan Desak Kasus Novel Segera Diungkap

Berita9.com - Sudah dua pekan berlalu, teror penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan tak kunjung terungkap.

Kasus Novel dan beberapa peristiwa belakangan dianggap sebagai upaya melemahkan KPK. Karenanya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan aktivis perempuan antikorupsi mendesak agar Polri bisa segera menemukan siapa pelaku dan motif di balik perbuatan mencelakai Novel.

Salah satu aktivis perempuan antikorupi Betti Alisjahbana yakin, di Indonesia khususnya Polri banyak orang-orang terbaik yang bisa diterjunkan untuk mengungkap kasus itu. Apalagi, kata dia, sebelumnya Polri telah banyak mengungkap kasus-kasus terorisme.

"Kita perlu orang terbaik untuk mengungkap ini," kata Betti di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/4).

Dia yakin dengan keahlian, maupun kecanggihan teknologi yang ada, Polri mampu mengungkapnya. Bahkan, dia mendorong bila perlu pengungkapan ini melibatkan Densus 88 Antiteror Mabes Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Saya yakin kalau kita lakukan dengan serius, kredibel dan melibatkan orang terbaik ini akan bisa diungkap," ujar Betti.

Dia berbaik sangka, ada kemauan Polri untuk mengungkap kasus ini. Hanya saja, Betti mengatakan, belum semua orang terbaik diterjunkan untuk melakukan pengungkapan. "Kita butuh orang terbaik untuk diterjunkan karena ini bukan kriminal biasa," jelas Betti.

Dia pun mengatakan, polisi jangan cuma bergantung pada tidak adanya saksi mat yang melihat langsung penyiraman. Menurutnya, penelusuran bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. "Saya bukan ahlinya ya, tapi kan bisa dilihat komunikasi-komunikasi sebelumnya, rentetan kejadian sebelumnya," katanya.

Betti mengatakan, jangan sampai persoalan ini dibiarkan dan dianggap hanya kasus kriminal biasa. "Kalau itu dibiarkan, jangan heran kalau kasus seperti ini akan terjadi lagi," kata mantan juru bicara tim panitia seleksi calon pimpinan KPK itu.

Menurut Betti, kasus ini tidak hanya berdampak ke Novel maupun KPK. Namun, ujar Betti, dampaknya juga dirasakan oleh semua orang yang ingin aktif memberantas korupsi. (**/JPG)

Kerjanya Makan Gaji Buta, Lebih Baik Dirut BPJS Kesehatan Diganti

Berita9.com - Center For Budget Analysis (CBA) meminta kepada Presiden Jokowi mengevaluasi Direktur Utama BPJS Kesehatan. Bila perlu ganti dirut BPJS Kesehatan saja kalau tidak bisa menghilangkan defisit anggaran dalam pengelolaan anggaran BPJS kesehatan.

"Enak banget iya, Jadi direksi atau dewan pengawas BPJS kesehatan. Gaji atau tunjangan besar banget tapi soal banyaknya kendala pekerjaan, bukannya diselesaikan tapi selalu digampangkan saja," kecam Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi melalui pesan singkatnya. (23/4).

Uchok menyampaikan, berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, pendapatan iuran sangat rendah bila dibandingkan dengan pengeluaran atau beban jaminan kesehatan. Hal menyebabkan BPJS kesehatan selalu mengalami defisit untuk setiap tahun.

Pada tahun 2014, urai Uchok, defisit anggaran sebesar Rp 4,2 triliiun dan meningkat jadi Rp 4,3 triliun di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp 52.7 triliiun. sedangkan beban pengeluaran untuk jaminan kesehatan bisa sampai sebesar Rp 57 triliun.

"Tetapi pihak direksi atau pengawas BPJS kesehatan, santai-santai saja, dan tak usah mikir darimana untuk menutup defesit anggaran ini. Mereka hanya cukup makan gaji buta saja, defisit bisa ditutupi tanpa kerja keras mereka," kritiknya.

Untuk menutupi defesit anggaran pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memberikan penanaman modal negara sebesar Rp 5 triliun kepada BPJS Kesehatan. Ironisnya, lanjut Uchok, defisit anggaran yang terus membengkak tiap tahun justru dibiarkan tunggakan hutang atau iuran wajib pemerintah daerah yang berasal dari 34 provinsi dan 448 ota/kabupaten Kepada BPJS Kesehatan.

Untuk diketahui, posisi nilai hutang atau iuran wajib pemerintah daerah tahun 2004 sampai sampai tahun 2013 mencapai Rp 854.312.658.806. Sedangkan tahun 2014 sebesar Rp 425.928.776.680. Total jumlah hutang atau iuran wajib Pemda periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 mencapai Rp1.280.241.435.486 yang belum dibayar kepada BPJS Kesehatan.

Ia yakin andaikan para pengurus atau dirut mau bekerja keras menagih hutang ke Pemda, maka lubang desifit anggaran bisa sedikit ditutupi.

"Kalau terus menerus terjadi defisit anggaran, bisa-bisa BPJS kesehatan bangkrut," cetusnya.

(**/WID)

Menaker Minta Serikat Pekerja Dialog Dengan Perusahaan

Berita9.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengajak serikat pekerja/serikat buruh terus menguatkan dialog sosial di perusahaan dalam menghadapi tantangan pekerja dalam hubungan industrial.

"Kita mau bicara soal kesejahteraan, penyelesaian masalah, peningkatan kapasitas kompetensi pekerja, semua kuncinya di penguatan dialog sosial. Karenanya pekerja dan dunia pengusaha harus sama-sama membuka ruang dialog dan mencari solusi dari semua masalah yang ada," kata Menaker dalam pernyataan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Minggu. (23/4).

Perusahaan juga didorong untuk terus membuka dan mempromosikan dialog sosial sehingga jika muncul permasalahan dapat didiskusikan di atas meja dan diatasi dengan baik.

Dalam menyambut peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei, Menaker juga mengingatkan serikat pekerja untuk mendorong dan membantu anggotanya untuk meningkatkan kompetensi sehingga pekerja tidak terjebak dalam jabatan tertentu dalam posisi tertentu seumur hidup. 

"Artinya pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja punya jenjang karir dari paling bawah, naik secara terus menerus. Jadi ketika terjadi kenaikan upah, maka upah itu menyesuaikan kenaikan kompetensi, masa kerja," ujar Menaker.

Hanif mengingatkan bahwa sekedar menggelar aksi massa tidak akan membuat keinginan serikat pekerja dituruti misalnya tuntutan kenaikan upah.

"Ini akan jadi persoalan, jumlah angkatan kerja kita yang 125 juta orang itu, 60 persen masih lulusan SD dan SMP. Kalau lulusan SD-SMP sudah dapat pekerjaan, demo minta kenaikan upah terus, tapi kompetensi tidak bertambah. Nah itu sama-sama buat pusingnya," terang Hanif.

Karena itu, isu peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian serikat pekerja dan kalangan dunia usaha dan harus dicari terobosan agar dunia usaha ikut membantu agar mereka yang belum bekerja bisa mendapatkan kompetensi melalui program pemagangan yang sedang digalakkan pemerintah. (**/Ant)

Festival Dalang Cilik

Permasalahan Pertambangan Sudah Krusial di Kaltim

Berita9.com - Penertiban izin usaha pertambangan (IUP) batu bara tetap memerhatikan kondisi perekonomian daerah. Namun, Pemprov Kaltim bersikukuh penataan 1.404 IUP sudah genting. Terlampau banyak kepentingan masyarakat yang tergusur karena aktivitas sektor galian batu bara.

Ketegasan itu kembali diungkapkan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak selepas Deklarasi Anti-Hoax di arena Kaltim Fair, Samarinda Convention Center, Sabtu (22/4). Faroek memulai dengan menyitir keterangan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

Pekan lalu, Rita menekankan agar jangan selalu menyalahkan sektor pertambangan. Kendati mendukung penertiban IUP oleh provinsi, bupati meminta dampak ekonomi bagi kabupaten turut dipikirkan. “Suka atau tidak, Kukar masih bergantung dengan pertambangan,” kata Rita.

Menurut Gubernur, pernyataan itu jelas ditujukan kepada pemprov selaku pemegang kewenangan sektor pertambangan selepas UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku. Sebanyak 1.404 IUP yang kini tersebar di kabupaten/kota merupakan hasil kebijakan bupati dan wali kota pada masa silam.

“Mereka (bupati dan wali kota) tidak punya dasar kuat saat memberikan izin pada masa lalu,” ungkap Faroek. Gubernur mengambil contoh kondisi Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kukar. Desa lumbung padi itu hampir lenyap karena berdiri di tengah-tengah dua perusahaan batu bara.

“Saya tegaskan, pemprov tidak punya niat lain-lain. Kami hanya ingin menertibkan pertambangan,” tegas Gubernur. Selain itu, penataan IUP masuk kepentingan nasional. Sesuai pula hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengenai dampak ekonomi bagi kabupaten yang mengaku masih bergantung pertambangan, Gubernur membantah. Menurut dia, kabupaten tidak menerima apa-apa secara langsung dari sektor pertambangan. Bagi hasil dari pembayaran royalti batu bara juga kecil. Sementara itu, kerugian yang muncul sangat besar.

“Banyak masalah krusial seperti tumpang-tindih perizinan,” ulas Gubernur. Temuan tim penertiban IUP yang diketuai sekprov Kaltim, lanjut Faroek, yakni tumpang-tindih IUP benar-benar rumit. Dimulai dari karut-marut izin antara tambang dan tambang, pertanian, hingga permukiman. Belum lagi kasus lubang tambang yang telah merenggut 27 nyawa se-Kaltim.

Pemprov terus mengupas masalah IUP satu demi satu per kabupaten/kota. Setelah diteliti dengan saksama, kebijakan pencabutan atau penciutan izin diambil. “Samarinda yang pertama,” jelasnya.

Hal yang ditelaah provinsi, yakni kepatuhan menyetorkan jaminan reklamasi (jamrek). Informasi itu akan diumumkan sehingga masyarakat mengetahui perusahaan yang nakal dan tidak. “Kalau tidak membayar jamrek, pemerintah bisa menjadikan itu alasan menghentikan produksi sekaligus menutupnya,” lanjut Gubernur.

Pekan lalu di Universitas Mulawarman, Samarinda, Bupati Kukar mengatakan tidak mempermasalahkan penataan IUP. “Sepanjang sesuai evaluasi,” jelas Rita. Pemkab dan pemprov, lanjut dia, tentu bersinergi. Memang beberapa perusahaan tambang batu bara harus dievaluasi. Namun, kata Rita, tak sedikit perusahaan yang sudah menjalankan kewajiban seperti reklamasi.

“Tidak bisa semua dicabut atau dibekukan. Harus ada alasan dan indikator. Tentu dengan rekomendasi dan evaluasi dari kabupaten asal,” jelas ketua DPD Golkar Kaltim itu. Semua rekomendasi dari kabupaten telah disampaikan kepada provinsi. Namun, Rita meminta kebijakan penataan pertambangan turut memerhatikan dampaknya. Suka tidak suka, jelas dia, Kukar dan Kaltim masih bergantung dengan pertambangan batu bara.

Dalam materi yang disampaikan di kuliah umum, Rita menampilkan kondisi makro ekonomi Kaltim. Struktur ekonomi Benua Etam, 43,3 persen masih disumbangkan sektor pertambangan dan penggalian. Produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim pun demikian. Sektor pertambangan menyumbang 41 persen namun menyerap tenaga kerja hanya 9 persen.

“Hampir semua warga bergantung dengan tambang. Kita belum punya solusi untuk menggantikan tambang (sebagai penggerak ekonomi),” terangnya. Jangan sampai, ucap Rita, semua serba menyalahkan aktivitas pertambangan, tapi tidak menemukan solusi yang tepat. “Kita perlu pemimpin daerah yang inovatif untuk mendapatkan solusi dengan cepat,” terangnya.

BUKAN JANJI HOAX

Sebelum Deklarasi Anti-Hoax yang dihadiri gubernur dimulai, Forum Satu Bumi mengadakan unjuk rasa memperingati Hari Bumi, kemarin. Para aktivis dari organisasi nonpemerintah di bidang lingkungan meminta Gubernur membuktikan janjinya mencabut izin tambang. Tanpa aksi nyata, mereka menyebut penertiban IUP adalah kabar hoax.

Puluhan demonstran menanyakan komitmen Gubernur. Mereka menilai, banyak IUP berstatus non-CnC masih dibiarkan. Padahal, janji gubernur mencabut IUP sudah diumbar secara terbuka dalam berbagai forum resmi sejak 14 Februari 2017.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mengatakan, pemerintah telah lalai mengurus warganya. Terbukti, 71 persen kawasan Samarinda telah berlabel 63 IUP. Kota Tepianbahkan hampir tidak memiliki hutan kota yakni dengan alokasi 0,9 persen.  

Jatam turut mencatat bahwa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pertambangan batu bara jauh lebih rendah dibanding biaya mengurangi daya rusak tambang. Khususnya banjir di pusat kota. “Kami meminta bukti pencabutan IUP agar janji ini tidak menjadi hoax,” terang Pradarma Rupang dari Jatam Kaltim.

Para pengunjuk rasa menyeru agar gubernur mencabut 63 IUP di Samarinda dan seluruh IUP non-CnC dan bermasalah di Kaltim. Total izin yang berpotensi dicabut atau diciutkan menembus 826 konsesi se-Kaltim.

Menanggapi hal itu, Gubernur mengatakan, keputusan tidak bisa diambil satu atau dua hari. Kebijakan pemerintah menertibkan tambang berkaitan erat dengan masalah hukum. IUP diterbitkan secara resmi. “Kalau langsung ditutup, bisa membuat persoalan baru,” terang Gubernur. Namun, Faroek menegaskan, tim penerbitan terus bekerja dan kebijakan diambil dalam waktu sesegera mungkin. (fel/zal/k8)

Kiai Ma'ruf Akan Dorong Pengusaha Kecil Miliki Akses Keuangan

Berita9.com - Ketua MUI, KH Mak'ruf Amin berharap pengusaha kecil memiliki akses lebih baik lagi di bidang keuangan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi kerakyatan serta untuk menghilangkan kesenjangan sosial.
 
Ia mengatakan akan memulai membangun arus baru ekonomi Indonesia dengan melakukan perubahan secara fundamental. Perubahan tersebut dapat dimulai melalui Kongres Ekonomi Umat (KEU) ini yang diselenggarakan di Hitel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Ahad (23/4).

"Dari aturan atau regulasi yang menyebabkan pengusaha kecil memang ini tidak memiliki akses baik di bidang keuangan maupun di bidang pelayanan, di bidang produksi, distribusi," ujar Kiai Ma'ruf saat ditemui di sela-sela kongres itu.

Kiai Ma'ruf mengatakan Presiden Jokowi sudah mengintruksikan agar dalam Kongres Ekonomi Umat ini membahas usulan-usulan yang kongkret dan detail. Karena itu, kata dia, dalam diskusi hari ini MUI berencana mendatangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, karena berhalangan akhirnya diganti oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo.

"Supaya usulan-usulan kita itu memang apa yang kita inginkan memperoleh respon dari Kementerian, makanya kita lakukan komunikasi-komunikasi di dalam pembahasannya," ucapnya.

Sementara, Mardiasmo mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai hal di bidang ekonomi kerakyatan. Namun, menurut dia, untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan tersebut psmerintah juga masih perlu membangun bidang lainnya, seperti infratruktur maupun bidang informasi.

"Salah satu ketimpangan tidak hanya ketimpangan yang kaya dan miskin tapi juga ketimpangan infrastruktur yang dibangun, ketimpangan akses informasi," katanya.

(**/Rep)

Penyebab Ahok Kalah versi Peneliti Australia

Berita9.com - Peneliti dari Murdoch University Australia Ian Wilson menganggap kekalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pilkada di Jakarta tidak terlepas dari peran rakyat kecil Jakarta. Menurut dia, sebagian besar rakyat kecil Jakarta tak menyukai gaya bicara Ahok dan penggusuran yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang.

"Awalnya ada antusiasme warga miskin kota terhadap Jokowi (ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta), namun kemudian ada pergeseran dengan kepemimpinan Ahok," kata Ian dalam sebuah diskusi kritis di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Sabtu, 22 April 2017. "Mereka tidak suka dengan gaya bicaranya."

Menurut Ian, pada saat kepemimpinan Jokowi, warga Jakarta tak begitu mempermasalahkan Ahok. Alasannya, karena Jokowi lebih banyak merangkul masyarakat kecil, meski sama-sama melakukan penggusuran. Bedanya, penggusuran yang dilakukan Jokowi dianggap lebih santun.

Setelah Ahok memimpin menggantikan Jokowi, masyarakat kelas bawah diperkirakan kecewa dengan kesewenang-wenangan Ahok. Sebagian besar masyarakat menganggap gaya komunikasi Ahok yang sering diperdebatkan dan menimbulkan masalah. Namun sebagian besar warga Jakarta sepakat bahwa kinerja Ahok sangat bagus.

"Sebagai gubernur dia oke, tapi masyarakat tidak suka gaya bicaranya," ucap Ian. Masyarakat kemudian menganggap kasus penistaan agama sebagai puncak kegelisahan. Mereka menganggap Ahok sering melontarkan pernyataan tanpa terlebih dulu dipikirkan.

Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI) masuk mewakili aspirasi masyarakat. Padahal, kata dia, banyak orang yang benci dengan FPI. Ia telah lebih dari 10 tahun meneliti perkembangan FPI di Indonesia. "Banyak orang benci FPI, tapi satu hal yang patut digarisbawahi: mereka ada di kampung-kampung, mereka mendampingi kaum miskin," kata Ian Wilson.

Makanya Ian tak kaget jika melihat hasil Pilkada DKI Jakarta yang menyatakan Ahok-Djarot kalah atas pesaingnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Apalagi bagi korban penggusuran, mereka tidak ingin Ahok memimpin Jakarta lagi. Dari catatan dia, ada sekitar 50 ribu warga Jakarta yang jadi korban penggusuran Ahok. Dia memprediksikan kritik ini kemudian meluas di kalangan kelas bawah Jakarta dan ditambah kasus penistaan agama.

Peneliti Universitas Nasional Australia (ANU) Marcus Mietzner menambahkan bahwa isu agama dan politik identitas sudah lama digunakan dalam pemilu di Indonesia. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Marcus juga mendapati upaya tim Fauzi Bowo menggunakan isu agama. Namun isu itu bisa diredam karena Ahok kala itu hanya wakil gubernur.

"Menurut saya, jelas persoalan agama menjadi penentu dalam pilkada," kata dia. Apalagi ditambah Ahok dituding telah menistakan agama. Tanpa kasus itu pun, peta politik warga Jakarta adalah 40 persen warga adalah orang konservatif yang memilih pemimpin Muslim dan ada 35 persen pemilih adalah orang pluralistik. Sisanya, lebih banyak terpengaruh kasus penistaan agama dan gaya kepemimpinan Ahok.

Menurut dia, kasus kekalahan Ahok agak unik di Indonesia. Mengingat, selama ini tidak ada calon inkumben kalah saat memiliki tingkat kepuasan di atas 60 persen. "Ini (Ahok) tingkat kepuasannya 74 persen dan dia kalah?"

Marcus khawatir, contoh penggunaan isu agama seperti ini akan diterapkan di daerah lain di Indonesia. Terlebih, ini nantinya akan digunakan pada pemilihan presiden 2019. Dia menduga isu agama, isu komunisme, dan isu politik identitas akan ada pada pemilihan presiden mendatang.

(**/AVIT)

Kongres Ekonomi Umat Diminta Ikut Bahas Redistribusi Aset

Berita9.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (22/4). Jokowi ingin Kongres Ekonomi Umat membahas tentang redistribusi aset secara detail agar bisa menjadi masukan untuk pemerintah.

"Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini, redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detail, sehingga kami mendapatkan masukan-masukan yang detail," kata Jokowi saat pidato pembukaan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/4).

Ia mengatakan, redistribusi aset dibahas di kongres ini dengan detail agar redistribusi aset bisa segera dilakukan. Supaya pemerintah cepat memutuskan untuk diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan akan dapat memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, isi kebijakan tersebut banyak, tapi ada dua hal besar yang akan disampaikan pada Kongres Ekonomi Umat. Pertama mengenai redistribusi aset dan reforma agraria.

Jokowi mengungkapkan, sekarang ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan baru 46 juta bidang tanah. Artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara Indonesia belum disertifikatkan. Kalau dilihat kenapa tanah di daerah dan desa belum disertifikatkan, menurutnya karena rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkannya.

"Saya telah menargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN yang biasanya setahun hanya mengeluarkan 400 sertifikat, tahun ini lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat, tahun depan tujuh juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus bisa dikeluarkan, untuk rakyat," jelasnya.

Menurutnya, 126 juta bidang tanah kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat yang dikeluarkan. Maka akan berapa puluh tahun sertifikat akan diselesaikan. Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses permodalan karena rakyat tidak memiliki jaminan.

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah tidak ada masalah misalnya ada koperasi pondok pesantren meminta konsesi 20 ribu hektare atau 10 ribu hektare tanah. Pemerintah akan siapkan, tetapi untuk apa tahan tersebut. Pemerintah juga harus tahu produktif atau tidak produktif lahan tersebut. Tidak bisa lahan tersebut dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif atau diperjualbelikan. Skemanya harus betul-betul produktif untuk rakyat dan umat. Sehingga betul-betul bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Kedua, mengenai kemitraan. Menurut Jokowi, kemitraan juga penting. Pihaknya sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada yang besar-besar. "Agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro, ekonomi kecil dan ekonomi menengah," ujarnya.
 
Ia menegaskan, kemitraan ini yang akan dipaksakan, bukan mengajak lagi. Ini juga menyangkut kemitraan yang besar dan rakyat yang nantinya akan diuntungkan. Diakhir pidatonya, Jokowi memohon agar redistribusi aset dan kemitraan dibahas dan dirumuskan di dalam kongres. Sehingga pemerintah mendapatkan masukan yang detail. Kemudian pemerintah tinggal memanggil, memutuskan dan melaksanakannya.

(**/Rep)

Pembangunan Bandara Kulon Progo Berjalan Baik

Berita9.com - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin memastikan progres pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta, berjalan baik.

"Bandara Kulon Progo ini baru diluncurkan beberapa bangunannya tepat dua bulan yang lalu, yakni pada 21 Februari 2017. Ketika itu Bapak Presiden hadir meletakkan batu pertama, memulai pembangunan dari hari ke hari, dan sekarang proses-proses administrasi sudah hampir selesai," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (22/4/2017). 

Ridwan mengatakan sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, konstruksi dan lainnya bukanlah hal yang besar. Ia menilai ada kemajuan dan masalah akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

"Kemenko Maritim secara formal bertugas untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, misalnya seperti Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan lain-lain. Saya kira semuanya kita laksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Kemaritiman Rusli Rahim menjelaskan kegiatan koordinasi percepatan pembangunan bandara antara lain pengadaan lahan, perencanaan dan konstruksi, pemagaran batas lahan, airside, terminal, menara, gedung penunjang dan infrastruktur pendukung.

Berikutnya adalah terkait pengamanan dan prosedur penerbangan (adanya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), aksesibilitasi (kereta api bandara dan akses jalan atau tol), mitigasi bencana, serta pemindahan jalan yang memotong lahan bandara (Jalan Daendels).

"Keberadaan SUTET di dalam kawasan keselamatan operasi lenerbangan Bandara Kulon Progo, masih dimungkinkan dengan memasang tanda atau lampu sesuai ketentuan yang ada, serta adanya pengaturan prosedur navigasi penerbangan di bandara. Terkait SUTET yang berada di areal masuk bandara, akan diberikan pengamanan sebaik mungkin untuk melindungi aktivitas yang ada di bawahnya," katanya.

Sementara terkait trase jalur kereta api bandara akan segera ditetapkan. Sedangkan terkait pembebasan lahan akan dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Kementerian Perhubungan. (**/Ant)

Ahok Dituntut Ringan Berpotensi Ganggu Kerukunan Antar Umat

Berita9.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin bersuara lantang atas tuntutan jaksa kepada terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sidang lanjutan yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (20/4).

Menurut manta ketua umum PP Muhammadiyah itu, kasus penistaan agama oleh Ahok, bukan perkara kecil.

Alasannya, ujaran kebencian yang terjadi dari Kepulauan Seribu September 2016 lalu merupakan bentuk intoleransi dan anti kebinekaan yang nyata.

"Jika dibiarkan hal itu potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama dan antar etnik di negara Pancasila yang berbineka tunggal ika," ujar Din dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (22/4).

Karenanya, tindakan penistaan agama seperti itu harus diamputasi melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

Tuntutan jaksa dalam pengadilan kasus penistaan agama terhadap Ahoksecara kasat mata dirasakan mengabaikan rasa keadilan rakyat, dan menunjukkan secara nyata keberpihakan pemerintah untuk melindungi tersangka.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menduga penundaan pembacaan tuntutan adalah alasan yang mengada-ada. Sebab, intinya tuntutan yang dilakukan sangat ringan dan bertentangan dengan jurisprudensi. Bahkan sebagai kecenderungan mempermainkan hukum.

"Hal ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketakpercayaan kepada instansi penegakan hukum, dan menimbulkan pembangkangan terhadap hukum dan penegakan hukum," katanya.

Oleh karena itu, demi penegakan negara berdasarkan hukum, kecenderungan mempermainkan hukum agar dihentikan dan sidang kasus penistaan agama harus diluruskan. Saatnya rakyat warga negara, lintas agama, suku, golongan dan lapisan, bersatu padu untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

"Jangan usik rasa keadilan rakyat, karena rakyat akan bangkit berdaulat, dan Gusti Allah ora sare (tidak pernah tidur)," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam berkas tuntutan sebanyak 209 halaman, jaksa penuntut umum Ali Mukartono menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap suatu golongan.

Berdasarkan uraian itu, Ali menyampaikan tuntutan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

(**/JPG)

Page 1 of 146

Uber

Go to top