Team Redaksi

Team Redaksi

AJI: Polisi Semakin Brutal dan Tidak Toleran Terhadap Wartawan

Berita9.com - Aparat kepolisian dinilai sangat brutal terhadap insan pers. Bukan tanpa alasan, polisi dianggap sering melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap wartawan.

Muhammadiyah & Dubes AS Bahas Uighur Hingga Rohingya

Berita9.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan, berkunjung ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada Selasa (15/10). Pertemuan ini membicarakan perkembangan dan situasi internasional termasuk membahas Uighur di Cina dan Rohingya di Myanmar. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, bersama Duta Besar AS membicarakan situasi internasional khususnya mengenai situasi di Xinjiang dan Myanmar. "Tentu kami menyampaikan pandangan Muhammadiyah dan perhatian Muhammadiyah terhadap persoalan hak asasi manusia yang ada di Xinjiang dan Myanmar," kata Mu'ti, Selasa (15/10).

Ia menyampaikan, persoalan kemanusiaan di Xinjiang dan Myanmar tidak bisa dianggap sederhana. Karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Sehingga perlu keterlibatan masyarakat internasional termasuk AS yang dapat berperan untuk ikut membantu menangani masalah kemanusiaan di sana. 

"Duta Besar AS juga mengapresiasi langkah politik pemerintah indonesia yang melalui Asean telah melakukan pendekatan dan solusi damai terhadap persoalan di Myanmar itu," ujarnya. 

Mu'ti juga menyampaikan bahwa masalah di Myanmar tidak sederhana. Karena memulangkan etnis Uighur dari Bangladesh ke Myanmar jadi masalah. Sebab mereka tidak punya tanah untuk tempat tinggal di Myanmar.

Akan tetapi, membiarkan etnis Rohingya tetap di pengungsian tetap menjadi masalah. Sebab Bangladesh adalah negara yang perekonomiannya tidak kuat. Tentu mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah ekonomi para pengungsi. 

"Maka Muhammadiyah mengharapkan PBB dapat berperan lebih besar, AS dapat memaksa dan memberikan pengaruhnya ke Pemerintah Myanmar untuk melakukan langkah-langkah politik," ujarnya.

Muhammadiyah juga mengungkapkan keprihatinannya karena etnis Uighur menjadi masyarakat yang tidak punya kewarganegaraan. Akibat Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Sehingga masalah yang menimpa etnis Uighur menjadi masalah serius yang perlu keterlibatan AS untuk menyelesaikannya.

Duta Besar AS, Joseph R Donovan, menyampaikan apresiasi terhadap peran kemanusiaan yang dilakukan masyarakat Indonesia termasuk Muhammadiyah yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Joseph menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan dan situasi internasional. Maka Duta Besar AS mendorong Muhammadiyah tetap menyuarakan keprihatinan terhadap aksi represif yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.

Joseph menyatakan Pemerintah AS prihatin dengan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Sebab peristiwa di Xinjiang berdamak pada lebih dari satu juta orang. "Kami mendorong Muhammadiyah untuk tetap menyuarakan keprihatinannya (terhadap etnis Uighur)," ujarnya.

Joseph menyampaikan, tiga pekan yang lalu lima organisasi HAM telah menulis surat ke Sekjen PBB. Mereka menyatakan bahwa peristiwa di Xinjiang adalah pelanggaran HAM terberat yang terjadi di era sekarang. "Sudah ada laporan dari BBC dan CNN mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan di Xinjiang," ujarnya.

(**/IST)

BKPM Nilai Kemerosotan Indonesia Bertambah Jika Tak Bangun Infrastruktur

Berita9.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong menilai, turunnya peringkat daya saing global Indonesia yang dirilis World Economic Forum pada dasarnya akan lebih jauh merosot, jika Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di periode awal masa kepemimpinannya.

Dia menjelaskan, kinerja pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global. Setelah berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan lima tahun terakhir, World Economic Forum menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari 141 negara dengan nilai 64,6.

"Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekadar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar," kata dia di acara Indonesia Trade and Investment Summit, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019 

Namun memang, lanjut dia, posisi indeks daya saing global Indonesia yang pada tahun ini berada di posisi ke-50 atau turun lima peringkat dari tahun sebelumnya. Hal ini karena Indonesia hanya ditopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.

Padahal, lanjut dia, negara-negara lain melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia. Indikator-indikator pembentuk indeks daya saing global mereka mengalami peningkatan yang signifikan, dan terdistribusi dengan baik, seperti Singapura maupun Thailand.

"Satu tantangan mengenai daya saing, peningkatan negara tetangga tak pernah statis, tak pernah berdiri diam saja. Mereka berupaya inovasi menandatangani perjanjian perdagangan, promosi investasi, membenahi bidang ketenagakerjaan. Jadi persaingan regional dan internasional sangat dinamis," tuturnya.

Di samping itu, lanjut dia, keterbukaan ekonomi Indonesia belum lebih baik dibanding negara-negara lain, sehingga arus investasi sedikit masuk, dan transfer teknologi dari negara-negara maju juga stagnan. Itu tergambar dari indikator kapasitas inovasi Indonesia yang dinilai World Economic Forum terbatas dengan nilai 37,7 dan posisinya ke-74.

"Nah semakin sebuah ekonomi membuat diri terhadap internasional, semakin dia bisa ambil teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi dari berbagai macam negara. Semakin tidak terbuka maka semakin sedikit, sehingga sulit dunai usaha, pejabat nyontek dari best practice seluruh dunia," kata dia. (*)

KPK Ingatkan Jokowi Perihal Rekam Jejak Dalam Memilih Menteri

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet.

Saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.b

"Kami (KPK) tidak diikutkan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kemarin (14/10).

Meski begitu, Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang.

"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.

KPK hanya mengingatkan, Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," harapnya.

Sebelumnya selain KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak dilibatkan Jokowi terpilih dalam penyusunan kabinet.

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini PPATK belum dilibatkan oleh Jokowi dalam pemilihan menteri kabinet jilid II.

"Saya kira itu wajar saja. Bapak Presiden [Jokowi] akan mempertimbangkannya dari segala aspek, apakah perlu atau tidak meminta pendapat PPATK," ujar Dian (15/10).

Kondisi ini tentu berbeda dengan pelantikan kabinet 2014 lalu. Saat itu, Jokowi meminta saran dari KPK dan PPATK perihal kandidat menteri dalam Kabinet Kerja.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Ini early warning dari KPK dan PPATK. Kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar mantan Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Andi Widjajanto kala itu di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, (17/10/2014).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui telah menyelesaikan susunan kabinet di periode kedua. Demikian pengakuan Jokowi dalam sebuah video di Youtube Sekretariat Presiden.

"Sudah (rampung), kabinet," kata Jokowi seperti terikutip Selasa (15/10/2019). (*)

 

Kebijakan Neolib Sri Mulyani dan Chatib Basri Jadi Petaka Ekonomi

Berita9.com - Utang pemerintah yang melonjak disertai dengan bunga utang tinggi menjadi tambahan daftar hitam perekonomian di era Presiden Joko Widodo.

Bupatinya Ditangkap Aktivitas Pemkab Indramayu Normal

Berita9.com - Pasca penangkapan Bupati Indramayu, Supendi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivitas perkantoran di lingkungan Pemkab Indramayu tetap berjalan normal, Selasa (15/10). Seperti yang terlihat di Kantor Bupati Indramayu, para pegawai Setda Kabupaten Indramayu tetap menggelar apel pagi pada pukul 07.30 WIB.

Di Pendopo Bupati Indramayu juga tetap terselenggara acara Penyaluran Zakat Infaq Sodaqah (ZIS) dari Baznas Indramayu kepada berbagai pihak. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati, Indramayu, Taufik Hidayat.

Begitu pula di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Para pegawai di instansi tersebut juga menggelar apel pagi seperti biasa. Namun, Kepala Dinas PUPR tak hadir dalam apel tersebut.

Pada Selasa (15/10) dini hari, dua ruangan di kantor itu digeledah dan disegel KPK. Kedua ruangan tersebut yakni ruang kepala dinas dan ruang sekretaris dinas.

"Aktivitas perkantoran tetap seperti biasa. Layanan publik tetap berjalan," ujar Wakil Bupati Indramayu, Taufik Hidayat.

Seperti diketahui, Bupati Indramayu, S, ditangkap KPK di rumah orang tuanya di Desa/Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Senin (14/10) sekitar pukul 23.40 WIB. Bupati ditangkap bersama empat orang lainnya.

Adapun keempat orang itu, yakni ajudan bupati, H, sopir bupati, J, pegawai Dinas PUPR Indramayu, F dan seorang pegusaha, C. Belum diketahui kasus apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Indramayu tersebut. Kelimanya kini telah dibawa KPK ke Jakarta. 

Pantuan awak media, Selasa (15/10/2019) siang, ruangan Kadis PUPR Kabupaten Indramayu sudah disegel. Selain itu, satu ruangan lainnya yang berdampingan dengan ruang Kadis PUPR juga disegel.

KPK memasang garis merah dan menempelkan kertas pemberitahuan bahwa ruangan tersebut masih dalam pengawasan.

"Dalam pengawasan KPK," kalimat tertulis dalam kertas pemberitahuan yang bertanda tangan penyidik KPK.

KPK total mengamankan delapan orang terkait kasus tersebut. Namun, KPK belum mengungkap identitasnya.

"Unsurnya bupati, ajudan, pegawai, rekanan, dan kepala dinas, dan beberapa pejabat Dinas PU," kata Humas KPK Febri Diansyah.

(**/IST)

 

Dinilai Tidak Sah, Pelantikan Jokowi Digugat ke Pengadilan

Berita9.com - Pelantikan Jokowi Maruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 digugat ke pengadilan. Alasannya pelantikan itu berpotensi tidak sah karena bertentangan undang-undang.

Hal itu diungkapkan oleh Dokter Zulkifli S. Ekomei dalam gugatan yang Ia tujukan kepada MPR RI, Presiden RI, DPR RI, DPD RI, Pimpinan Parpol, Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa menteri.

Pria yang akrab disapa Dokter Zul ini mengungkapkan jika pendapatnya itu didasari fakta pasal 6A ayat 3 UUD 1945 versi MPR.

“Bahwa berdasarkan pasal itu, Paslon Presiden-Wapres dapat dilantik jika memperoleh suara sah lebih dari 50 persen. Lalu, jumlah suara itu harus tersebar di setidaknya 17 provinsi. Perolehan suara di wilayah provinsi yang lainnya tidak boleh kurang dari 20 persen,” tegasnya. (14/10).

“Nah, berdasarkan hasil keputusan KPU tentang hasil Pemilu yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung, Jokowi dan Ma’ruf Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan 55 persen. Namun, kemenangan di Aceh dan Sumbar tidak mencapai 20 persen suara sah. Dengan fakta itu, harusnya Jokowi-Ma’ruf Amin tidak dapat dilantik,” ujar Dokter Zul.

Ia menggarisbawahi jika gugatan yang Ia ajukan kali ini adalah untuk menuntut diberlakukannya UUD 1945 yang asli dan bukan hasil amandemen. Gugatan ini telah didaftarkan ke PN Jakarta Pusat bernomor 592/PDT.GBTH.PLW/2019/PN.Jkt.Pst.

“Sesuai dengan UUD 1945, harusnya MPR ini tidak berhak melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD. Mereka memang berhak membuat UUD baru. Tapi yang asli, yang seperti akta kelahiran bangaa ini itu, tidak boleh diubah-ubah. Bisa disimpulkan, saat ini itu yang kita gunakan adalah UUD 1945 palsu,” cetus Dokter Zul.

“Gugatan ini saya ajukan agar kita kembali lagi ke jalur yang benar. Negeri ini sekarang bukan negara hukum. Tapi, negara kekuasaan. Untuk itu harus dikembalikan ke jalur benar agar ke depannya bangsa ini bisa maju. Kalau dikaitkan dengan pelantikan Presiden tadi ya agak lucu. Sudah dasar hukumnya palsu, dilanggar pula,” pungkasnya. (*)

KontraS Temukan Kematian Yusuf, Mahasiswa Kendari Karena Ditembak

Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) melakukan pendalaman kasus kematian dua mahasiswa Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhammad Yusuf Kardawi dan La Randi. Hasilnya, Yusuf diduga meninggal karena tertembak.

Waspada Penipuan Bank Gelap Pinjaman Online Berkedok Koperasi

Berita9.com - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan mengeluarkan Surat Edaran yang mewaspadai maraknya kegiatan Bank Gelap yang Berkedok Koperasi dan atau sejenisnya.

Bank gelap tersebut melakukan modus penipuan penawaran/iklan berupa pinjaman online dengan bunga murah.

Deputi Bidang Pengawasan Suparno mengatakan surat edaran yang diterbitkan pada 10 Oktober 2019 tersebut sebagai upaya pencegahan agar masyarakat berhati-hati terhadap penawaran atau iming-iming pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi.

"Kami meminta kepada masyarakat jika ada yang menawarkan pinjaman online melalui WA atau SMS yang mengatasnamakan koperasi agar tidak dipercaya," tegas Suparno, (13/10).

Dalam Surat Edaran (SE) No. 38/SE/Dep.6/X/2019 tersebut meminta agar seluruh kepala dinas yang membidangi koperasi melakukan langkah pengawasan preventif terhadap koperasi yang terindikasi melakukan kegiatan bank gelap berkedok koperasi.

Para kepala dinas koperasi juga diminta agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koperasi. Suparno mengemukakan Kemenkop dan UKM telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan apabila ditemukan praktik penipuan pinjaman online berkedok koperasi.

"Kepada pihak yang merasa dirugikan agar segera melaporkan kepada aparat berwajib disertai bukti-bukti yang cukup. Ini untuk menjaga marwah koperasi sebagai wadah ekonomi yang hidup di tengah masyarakat yang mendasarkan pada saling kerja sama dan gotong royong," tegas Suparno.

Sebelumnya, Surat Edaran serupa juga pernah dikeluarkan Deputi Bidang Pengawasan, tertanggal 13 Agustus 2019 untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan penawaran/iklan atau janji yang meyakinkan termasuk pinjaman online mengatasnamakan koperasi.

Penawaran iklan tersebut seringkali mengatasnamakan, antara lain KSP Artha Mulia, KSP Sejahtera Bersama, KSP Nasari, KSP Digital Alpha Indonesia, KSP Mastre Rupiah, KSP Indo Finance .

"Kami harap masyarakat selalu melakukan konfirmasi kepada kantor dinas koperasi apabila meragukan keabsahan pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi," tegasnya. (*)

Merapi Meletus Kagetkan Warga Berhamburan Keluar

Berita9.com - Sejumlah warga di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sempat panik ke luar rumah setelah mendengar suara gemuruh dari puncak Gunung Merapi yang meletus, Senin (14/10) petang. Berdasarkan keterangan warga, dentuman terdengar sekitar dua kali pada pukul 16.33 WIB.

Tumar, Kepada Desa Jrakah Kecamatan Boyolali, mengatakan, warga langsung berhamburan ke luar ruamh setelah mendengar dentuman. Tak hanya itu, dari puncak Merapi juga terlihat kepulan asap putih.

"Asap dari puncak Merapi itu meluncur ke atas sekitar 30 menit setelah dua kali mengeluarkan suara gemuruh," kata Tumar. 

Namun, kata dia, kondisi warga di Desa Jrakah hingga kini masih aman karena arah asap yang keluar dari puncak Merapi mengarah ke Sleman, Yogyakarta. Pihaknya langsung mengimbau warga untuk tetap waspada dan memperhatikan, serta mengikuti petunjuk dari pemerintah desa setempat terkait perkembangan Merapi.

"Saya melihat kepulan asap dari puncak Merapi kembali bersih atau menghilang setelah sekitar 40 menit kemudian dan kondisi kembali normal," kata Tumar.

Salah seorang warga, Perni (33), juga mengatakan hal yang senada. Menurutnya, warga agak lega setelah asap mengarah ke Sleman sehingga mereka kembali tenang.

"Warga meski tenang, tetapi mereka tetap waspada mengikuti perkembangan terkini terkait Merapi," kata Perni.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis melalui akun Twitter resminya, Senin (14/10), Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan satu kali awan panas letusan dengan tinggi kolom 3.000 meter. BPPTKG menyebutkan awan panas letusan Gunung Merapi yang terekam di seismogram pada pukul 16:13 WIB memiliki durasi 270 detik dengan amplitudo 75 mm.

"Terpantau kolom setinggi max ±3.000 meter dari puncak. Angin bertiup ke arah barat daya," tulis BPPTKG melalui akun twitternya.

BPPTKG merekomendasikan jarak bahaya 3 kilometer (km) dari puncak Gunung Merapi. Di luar radius tersebut masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Masyarakat juga diimbau untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik.

Sebelumnya, Gunung Merapi juga mengeluarkan awan panas letusan pada akhir September lalu dengan tinggi kolom 800 meter. Awan panas letusan itu memiliki amplitudo 70 mm dan durasi 125 detik dengan jarak luncuran diperkirakan sejauh 1.200 meter.

"Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik," demikian BPPTKG.

Saat erupsi Gunung Merapi berlangsung, gempa menggoyang Bantul Yogyakarta. BMKG mencatat gempa yang terjadi pukul 16.31 WIB tersebut bermagnitudo 2,8 SR.

"Lokasi gempa 8.23 Lintang Selatan,110.25 Bujur Timur (38 km BaratDaya BANTUL-DIY). Kedalaman gempa 10 Km," demikian BMKG.

(**/IST)

Page 1 of 774
Go to top