Team Redaksi

Team Redaksi

PAN Desak Golkar Ganti Setnov dari Kursi Ketua DPR

Berita9.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. Pasalnya, kasus hukum yang menjerat Setnov akan berdampak buruk kepada DPR.

"Partai Golkar harus mendorong itu. Kalau tidak kan, cukup mengganggu citra kelembagaan DPR," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Kendati keputusan pergantian Setnov ada di tanggan Golkar, namun dia meminta partai pohon beringin itu memikirkan citra DPR yang ikut terbawa-bawa dalam kasus hukum Setnov.

"Persoalan pergantian sebenarnya di tangan Golkar. Tinggal kita minta kepada Golkar agar melihat kondisi yang objektif seperti ini untuk kepentingan kelembagaan DPR," kata Yandri.

Menurutnya, pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR harus segera dilakukan. "Ya harus, bagusnya diganti," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini juga mengatakan, pergantian hanya pada posisi Ketua DPR Setya Novanto, sementara pimpinan lain tidak.

"Ketuanya saja, yang lain kan tidak ada masalah. Jadi tidak perlu kocok ulang," tandasnya. 

(**/TS)

KPK Diminta Waspadai "Corruptor Fight Back" Jaringan Setnov

Berita9.com - Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto meminta kepada KPK untuk tetap melanjutkan proses hukum Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

“Jangan kecolongan, KPK tidak boleh lengah dan terlena pasca penangkapan SN (Setya Novanto) yang dilanjutkan dengan pemeriksaan awal dan penahanan,” ujarnya, Senin (20/11/2017).

Bambang melanjutkan KPK diminta untuk menyelidiki keterlibatan aktor yang berusaha menghalangi Setnov dalam menghadapi proses hukum.

“KPK memberikan perhatian atas dugaan keterlibatan pihak tertentu yang menyembunyikan SN dan provokasi pernyataan yang mendramatisasi kesehatan SN sehingga potential melakukan kebohongan publik,” kata Bambang.

“KPK harus terus responsif atas segala kemungkinan yang akan menghadangnya,” imbuhnya.

Bambang melanjutkan, KPK juga harus bergerak dengan cepat untuk memeriksa seluruh saksi dan melengkapi seluruh berkas agar segera bisa dilimpahkan ke pengadilan.

Speed up seluruhnya pemeriksaan saksi dan pemberkasannya sehingga seluruhnya unsur penting untuk membuktikan tuduhan sudah solid untuk dirumuskan dakwaan sehingga perkara bisa dibawa pengadilan,” sambungnya.

Selain itu, Bambang meminta agar KPK mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh jaringan Setnov yang berpotensi dapat memgganggu proses hukumnya.

“KPK juga harus mulai mengantisipasi potensi corruptor fights back yang potensial dilakukan oleh SN dengan seluruh kekuatan jaringannya, khususnya dalam konteks hukum,” pungkasnya.

Sebagai informasi, tersangka kasus korupsi eKTP, Setya Novanto, telah di menjadi tahanan KPK. Setnov yang sempat di rawat di RSCM, minggu malam (19/11) dipindahkan ke rutan KPK.

(**/NN)

OJK Dorong Diversifikasi Pembiayaan Infrastruktur

Berita9.com - OJK terus mendorong industri jasa keuangan untuk mengeluarkan produk-produk jasa keuangan yang sesuai untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digenjot Pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur penting agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat terutama di luar Jawa," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida dalam kuliah umum di kampus Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor, Senin (20/11/2017).

Menurut Nurhaida, kebutuhan pembiayaan infrastruktur dari pihak swasta selama 2015-2019 sebesar Rp2.414 triliun yang ditargetkan berasal dari pasar modal, perbankan, dan perusahaan pembiayaan.

"OJK mendorong diversifikasi pembiayaan infrastruktur seperti dari pasar modal yang sudah disiapkan membiayai pasar modal seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan Reksadana Pembiayaan Penyertaan Terbatas (RDPT)," katanya.

Belum lama ini sejumlah perusahaan sudah mengeluarkan KIK EBA seperti Jasa Marga dan PLN serta Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Dalam kesempatan itu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto mengharapkan Otoritas Jasa Keuangan bisa memperbesar aliran ekonomi di kalangan masyarakat kecil seperti petani, nelayan, peternak, dan pengusaha kecil mikro yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(**/WE)

Anugrahi Penghargaan Pembebasan Sandera Papua

Setnov Akhirnya Tandatangani Berita Acara Penahanan

Berita9.com - Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik, Setya Novanto (Setnov) sudah bersedia menandatangani Berita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan terhadap dirinya. Ketua DPR RI itu mulai ditahan di Rutan KPK sejak Ahad (19/11) malam.

"Informasi yang kami dapatkan dari Penyidik, SN telah bersedia menandatangai Berita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan. Pertanyaan yang diajukan pun direspon dengan wajar," ujar Febri saat dikonfirmasi, Senin (20/11).

Febri menuturkan setelah dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke depan terhitung Ahad (19/11) malam, penyidik pun sejak malam tadi sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap Novanto sebagai tersangka. Penyidik, lanjut Febri, menyampaikan kepada Ketum Partai Golkar itu ihwal hak-hak tersangka dan perkara yang sedang disangkakan pada Novanto.

"Pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan hasil kesimpulan IDI yang menyatakan SN fit to be questioned atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan," kata Febri.

KPK pada Ahad (19/11) malam telah memindahkan Setya Novanto dari RSCM ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa. Novanto selanjutnya ditahan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK.

(**/RE)

Golkar Punya Cara Untuk Lalui Kasus Ketumnya

Berita9.com - Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melky Laka Lena mengatakan dirinya optimis, Golkar mampu melewati berbagai permasalahan yang sedang berjalan saat ini. Salah satunya status tersangka kepada Ketua Umum dalam  kasus dugaan korupsi e-KTP dan resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
“Percayalah Partai Golkar punya cara buat melewati semua ini. Kemarin seluruh DPD 1 menggelar pertemuan di Jakarta. Kami ingin seluruh DPD 1 Partai Golkar harus solid dan respon Partai Golkar harus terukur dan mengikuti aturan main,” Kata Melky dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (18/11/2017).
 
Melky pun mendengar bila beberapa tokoh senior Golkar mulai menjalin komunikasi dalam menyikapi permasalahan yang melibatkan orang nomor satu di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
 
“Saya dengar bang Ical sudah berbicara dengan beberapa Anggota dewan pembina. Pak Agung Laksono juga saya dengar sudah mulai berkomunikasi dengan Dewan Pakar Partai Golkar,” ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Dewan Pembina Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan kekhawatirannya terhadap elektabilitas Partai Golkar dengan adanya kasus Setya Novanto.
 
"Saya juga merasa Partai Golkar akan turun. Kita tidak bisa hindari itu. Jangankan ketua umum salah satu pengurus teras partai saja berbuat sesuatu pengaruh terhadap partai," kata Fadel.
 
(**/WE)

Pemenang Sayembara MAKI Sumbangkan Hadiahnya Untuk Anak Yatim

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akhirnya menemukan pemenang sayembara keberadaan Setyo Novanto yang sempat menghilang. Semula MAKI menganurahi tiang listrik sebagai pemenang, karena keberadaan Setnov mengemuka ketika sedang menabrak tiang lampu listrik tersebut. Lalu MAKI meralat karena ada orang yang sudah tahu dan memberitahukan keberadaan Novanto.

"Hari ini Saya di Jakarta sudah bertemu dengan orang yang berhak mendapat hadiah 10 juta atas Sayembara terkait informasi paling valid keberadaan SN" Ujar Boyamin Kordinator MAKI.

Namun pihak bersangkutan tidak nyaman keberadaan dan jasanya diketahui publik, dan MAKI mengambil langkah yang lebih berkah dengan menyumbangkan ke Anak Yatim.

"Nampaknya beliau tidak nyaman menerima hadiah dan bahkan cenderung menolaknya" ujar Boy melaui pesan singkatnya, (18/11).

Usul MAKI untuk menyumbangkan hadiah tersebut mendapat persetujuan pemenang, dan hadiah akhirnya disumbangkan kepada anak yatim melalui Yayasan Anak Yatim Al Anshor Kebonjeruk, Jakarta Barat.

"Hari ini juga uang telah Saya serahkan sebagaimana bukti poto kwitansi dibawah release ini. Uang diterima bendahara Yayasan Anak Yatim Al Anshor bernama Nurlaila." terangnya.

MAKI memilih yayasan itu karena berdekatan dengan kejadian tertabraknya tiang listrik hari Kamis kemarin oleh mobil Fortuner yg didalamnya ada SN.

Menurut keterangan pihak Yayasan uang tesebut akan langsung diberikan dan dibagikan kepada anak yatim pada acara besok Ahad tgl 19 November 2017 di Masjid Al Anshor Kebonjeruk bersamaan dengan santunan yang memang sudah dijadwalkan oleh Yayasan .

"Atas hadiah yang disumbangkan tsb, semoga semua pihak yang telah turut menyebarkan pengumuman sayembara melalui media umum cetak/online dan media sosial mendapatkan pahala karena telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi" pungkasnya.

(**/Boy)

Panglima TNI Diganti Karena Tidak Menguntungkan PDIP

Berita9.com - Pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dianggap sebagai bentuk ketakutan karena Gatot dinilai dekat dengan kalangan umat Islam.

"Kalau sebagai sebuah usulan sah-sah saja, namun jika mendesak Presiden sepertinya ada agenda tertentu," kata Inisiator Garuda Nusantara Center Andrianto saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/11).

Andrianto menungkapkan untuk pergantian Panglima TNI ada mekanismenya dan hal tersebut merupakan kewenangan penuh Presiden. Dalam hal ini, Andrianto melihat ada ketakutan terhadap Gatot yang selama ini menjadikam TNI profesional serta dekat dengan kalangan Islam.

"Misalnya waktu Aksi 212, dengan peci putihnya Gatot mampu mengatasi massa dan Gatot melekat dengan jenderal santri. Tentu ini tidak mengenakan bagi kalangan tertentu," kata dia.

Atau menurutnya, desakan agar Panglima TNI segera diganti dikarenakan tidak menguntungkan PDIP, misalnya saat Pilkada DKI yang lalu sikap Gatot yang tidak bisa ditarik ke kiri dan ke kanan.

"Bisa saja itu berkaitan, justru saya melihat komunikasi PDIP dan Panglima bermasalah di sini," ujar Andrianto.

Sementara, melalui sambungan telepon Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Charles tidak berkompeten sebagai orang yang meminta untuk Presiden melakukan pergantian Panglima. Aktivis yang juga ketua serikat karyawan BUMN itu justru tak melihat Gatot berpolitik selama ini.

"Saya tidak melihat ya Panglima TNI berambisi dengan politik saat ini, apa yang dilakukan oleh Panglima masih koridornya sebagai pimpinan militer," ujarnya

Senada dengan Andrianto, Arief juga melihat motif di balik desakan Charles kepada Presiden Jokowi mengganti Panglima sebagai sikap ketakutan dan tingginya rasa curiga.

"Perlu dicatat, kinerja Panglima TNI dalam membantu Presiden untuk menjaga keamanan negara dari infiltrasi asing sangat berhasil loh dan hubungan Panglima dan Presiden baik-baik saja kok," demikiam Arif.

Diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (18/11), Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya segera mengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

"Kelihatannya Pak Gatot memiliki ambisi politik. Jadi tidak ada salahnya Presiden segera mengganti Pak Gatot," ujar Charles.

(**/RM)

Sindiran Pengadilan Internasional dan Bisa Lepasnya Setnov

Berita9.com - Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud M. D. menyatakan, pengadilan HAM internasional hanya menangani kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Pernyataan itu keluar dari akun media sosial Mahfud merespons rencana pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang hendak menuntut KPK di pengadilan internasional karena menangkap dan menahan kliennya.

"Friedrick (Fredrich) akan melaporkan KPK ke Pengadilan HAM Internasional? Hahaha, jangan-jangan Friedrick tak tahu bahwa Pengadilan Internasional tsb (tersebut) hanya mengadili genosida dan kejahatan kemanusiaan," ujar Mahfud melalui akun twitter @mohmahfudmd, Sabtu (18/11).

Mahfud mengatakan dalam cuitan sebelumnya, bahwa Fredrich tak tahu fungsi pengadilan HAM internasional.

"Genosida dan kejahatan kemanusiaan itu pny (punya) arti stipulatif, Bung. Tak bs (bisa) disuruh ngurusi Setnov," ujarnya.

Sebelumnya, Fredrich menuding KPK melakukan pelanggaran HAM karena menahan Setnov yang tengah terbaring di rumah sakit usai mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam. Karenanya, seperti diberitakan banyak media pada Jumat, ia bersama timnya sudah merencanakan akan menuntut KPK ke pengadilan HAM internasional. 

Setnov ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP untuk kedua kalinya oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017.

Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga disinyalir merugikan hingga hingga Rp2,3 triliun.

Setnov saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya menjalani perawatan di RS Medika, Permata Hijau.

Bisa Lepas Jika Sakit Jiwa Atau Wafat

Dalam pandangan lain Ahli Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar memberi pandangan perihal dirawatnya Setnov di rumah sakitl. Menurut Fickar, seseorang bisa lepas dari jerat hukum jika mengalami sakit jiwa atau meninggal dunia.

"Konsekuensi (kasus hukum berhenti) itu cuma dua, yaitu dia (tersangka) sakit jiwa dan tidak bisa apa-apa, kedua, wassalam (meninggal)," ujar Fickar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (18/11).

Fickar mencontohkan, sebuah kasus hukum berhenti pernah terjadi pada Presiden ke-2 Indonesia Soeharto. Kata dia, Soeharto disangka melakukan korupsi saat Orde Baru masih berkuasa. Bedanya, Seoharto lepas dari jerat hukum saat itu karena menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi sebelum akhirnya meninggal dunia.


"Soeharto ketika dianggap korupsi di Orde Baru, kemudian diperiksa, dan menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, maka (pemeriksaannya) berhenti di situ," kata Fickar.

Adapun proses hukum tetap berjalan jika tersangka terus menerus sakit. Pun demikian ketika prosesnya sudah masuk ke tahap persidangan.

Fickar menjelaskan, persidangan dan pembacaan putusan kasus korupsi bisa dilakukan tanpa dihadiri terdakwa atau in absentia. Hal itu sesuai Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIpikor).

Jika, terdakwa dinyatakan bersalah, negara berhak menagih kerugian negara kepada tersangka. Jika terdakwa saat ditetapkan bersalah dalam kondisi sakit atau mengalami gangguan jiwa, ahli warislah yang akan menanggung kerugiannya.

Fickar sendiri menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Setnov telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apalagi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, perkara Setnov telah menenuhi alasan obyektif dan subyektif.

Dari sisi obyektif, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Dari sisi subyektif, Abdul menduga, KPK khawatir jika tidak ditahan Setnov bakal melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Ketakutan KPK, menurut Abdul, beralasan karena Setnov hanya memenuhi tiga dari 11 kali panggilan pemeriksaan selama ini.

"Kasus e-KTP ini, kasus korupsi berjamaah. Artinya, barang bukti yang didapat dari satu pelaku lain bisa dijadikan barang bukti untuk pelaku lain," jelasnya.

(OS/ST)

7 Perguruan Tinggi Ikut Sepak Bola Liga Mahasiswa

Berita9.com - Liga Mahasiswa (Lima) terus melebarkan sayap. Kali ini, organisasi penyelenggara kompetisi olahraga antarperguruan tinggi di Indonesia tersebut mulai menggelar cabang sepak bola. 

Cabang ini menjadi nomor keenam yang dipertandingkan, mengikuti lima cabang yang sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu bulutangkis, renang, futsal, basket, dan golf.

"Alasan Lima membuka cabang sepak bola, karena peminatnya tinggi. Selain itu, juga sepak bola merupakan olahraganya Indonesia,” ungkap Achmad Lanang, Management Consultant Lima, melalui siaran pers, (17/11).

Bila di cabang-cabang terdahulu digelar di beberapa conference (region), maka sebagai cabang debutan, sepak bola baru digelar di Jakarta dengan tajuk Lima Football: Air Mineral Prim-A Greater Jakarta and Nusantara Conference 2017.

Azwar Mukhlis, Manajer Departemen Kompetisi dan Pertandingan Lima, mengatakan antusias para peserta terhadap pembukaan cabor baru ini sangat baik.

“Ada peserta yang sudah menantikan sejak lama pelaksanaan cabang sepak bola. Begitu kami umumkan, mereka langsung mendaftar untuk ambil bagian,” ujarnya.

Untuk gelaran perdana ini, tujuh perguruan tinggi telah memastikan keikutsertaannya dalam kompetisi sepak bola antar mahasiswa ini.

Ketujuh perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Trisakti (Usakti), Universitas Budi Luhur (UBL), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) serta Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Pertandingannya akan dihelat pada 16 - 23 November 2017 di Stadion UI di Depok, Jawa Barat.

Peraturan yang diterapkan di kompetisi ini pun sama ketatnya dengan peraturan-peraturan pertandingan pada cabang olahraga Lima lainnya. “Kami berusaha menjaga konsistensi peraturan di LIMA, mulai dari verifikasi, kostum, dan peraturan di lapangan,” ucap Azwar.

(**/Ant)

Page 1 of 323

Drive with Uber

Go to top