Team Redaksi

Team Redaksi

Pertemuan Deputi Penindakan KPK dan TGB Harus Diusut

Berita9.com - KPK menuai kritik pedas dari mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto atau yang akrab disapa BW. Kritikan itu terkait sikap KPK yang lembek dan permisif atas terjadinya pertemuan antara Deputi Penindakan KPK Irjen Firli dan Tuan Guru Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).
 
Diketahui, TGB tengah diselidiki KPK dalam kasus divestasi Newmont. Pertemuan antara KPK dan mereka yang berkasus adalah tabu.
 
"Jika ada yang mendowngrade standar moral yang selama ini dijaga secara ketat dan ditegakan tanpa pandang bulu oleh KPK, maka pihak itu sudah tidak pantas lagi berada di lingkungan KPK, siapapun dia dan apapun posisinya," jelas Bambang, Jumat (21/9).
 
Bambang menegaskan, walau Ketua KPK Agus Rahardjo sudah memberi pembelaan bahwa Firli sudah melapor, semestinya pertemuan bisa dicegah. Atau Deputi Penindakan KPK bisa menghindar demi menjaga integritas. Bukannya berbincang serta foto bareng.
 
"Jika KPK, khususnya pimpinan KPK bersikap permisif atas standar moral yang paling fundamental itu maka dia telah melanggar "tabu integritas" yang selama ini paling dijaga, tapi juga telah meninggikan-kerendahan moral lembaga dan sekaligus menghancurkan kredibilitas KPK yang telah dijaga lebih dari 12 tahun," beber Bambang.
 
Menurut Bambang, persoalan pertemuan itu bukan hanya moral tapi sekaligus juga perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pindana. Sesuai UU KPK, pihak tersebut seyogianya segera diperiksa karena diduga telah melakukan kejahatan.
"Yang paling menarik, jika ada indikasi, pertemuan terlarang tersebut juga mengakibatkan "proses pemeriksaan" atas kasus dimaksud menjadi "terhambat" maka pelakunya juga bs dituduh melakukan kejahatan yang biasa disebut sebagai obstruction of justice," tuturnya.
 
Bambang menegaskan, no point to discuss, pertemuan petinggi KPK dengan pihak yang diperiksa KPK, apapun alasannya, punya indikasi, tidak hanya sekedar pelanggaran etik saja tetapi juga melakukan tindak kejahatan.
"Oleh karena itu, siapapun pihak di KPK yang tidak memproses hal di atas maka dia secara moral tak pantas lagi ada di KPK dan diduga keras menjadi bagian dari kejahatan," tegasnya.
 
"Quo vadis KPK?" tanya Bambang.
 
(**/ET)

5 Kriteria Wagub Pilihan Anies Baswedan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan, beberapa kriteria wakil gubernur (wagub) yang diinginkannya sebagai pengganti Sandiaga Salahuddin Uno.

Dia menyebut salah satu kriterianya adalah harus mau bekerja keras.

“Yang penting di Jakarta harus mau kerja keras,'' kata Anies di Kantor Balai Kota, Jakarta, (20/9).

Anies menyebut kriteria lainnya, yakni harus kerja tuntas. Dan, kriteria ketiga yakni harus siap untuk all out.

''Harus all out, tidak memikirkan yang lain-lain,'' ujarnya. Anies menekankan sosok pendamping dirinya dalam memimpin DKI Jakarta harus terus fokus dan berkonsentrasi kepada pekerjaan mengenai pembenahan DKI Jakarta.

Keempat, Anies tidak menginginkan sosok wakil yang menganggap Jakarta sebagai arena politik semata. Sebab DKI Jakarta, menurut dia, telah dipandang sebagai tempat bekerja untuk membuat sebuah perubahan di wilayah Ibu Kota Indonesia ini.

Selain itu, Anies menegaskan sosok wagub yang dia inginkan itu harus memiliki visi dan misi yang sama. Salah satunya adalah membuka kesempatan untuk kesetaraan bagi semua warga DKI Jakarta. Termasuk, lanjut dia, terbukanya kesempatan dalam hal keadilan sosial bagi warga DKI Jakarta.

''Tentu saja, seperti dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada warga. Berpihak kepada siapa? Kepada orang banyak dengan prinsip keadilan,'' jelas Anies.

Kriteria-kriteria itulah yang Anies harapkan untuk dapat menjadi sosok pendampingnya. Dia berharap hal-hal itu menjadi pertimbangan bagi partai politik untuk menentukan siapa sosok pengisi kursi Wagub DKI Jakarta.

''Supaya sejalan dengan visi gubernur, dan ini sesuatu yang dijanjikan saat kampanye kemarin. Jangan sampai di tengah jalan, pengganti wakil itu tidak memiliki visi sama dengan janji gubernur,'' kata Anies.

(**/REP)

Asian Para Games Usung Pesan Kemanusiaan

Jakarta - Ketua pelaksana Asian Para Games (INAPGOC) 2018, Raja Sapta Oktohari mengatakan, konsep acara pembukaan Asian Para Games nanti akan berbeda dengan Asian Games 2018.

Indonesia, yang ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018, mengaku sudah siap untuk menggelar multi event untuk penyandang disabilitas tersebut yang diselenggarakan pada 6 Oktober-13 Oktober 2018 mendatang.

Asian Para Games 2018 akan dibuka pada pada 6 Oktober 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan akan dimeriahkan oleh seribu performance, di antaranya terdiri dari pelajar, profesional dancer, 40 penampil dari penyandang disabilitas, dan berbagai musisi.

"Asian Para Games ini merupakan sejarah baru untuk Indonesia. Belum tentu 50 tahun lagi kita akan jadi tuan rumah, ini kita sedang membuat sejarah," ujar pria yang akrab disapa Okto tersebut di GBK Arena, Jakarta, (20/9/).

Untuk menyambut event sebesar ini, Okto mengatakan telah menyiapkan acara pembukaan yang tak kalah meriah dengan pembukaan Asian Games kemarin, termasuk dengan negara-negara penyelenggara Asian Para Games di tahun-tahun sebelumnya.

INAPGOC telah mempersiapkan acara pembukaan yang memiliki kesan tersendiri dengan menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan dan pesan moral di acara pembukaan tersebut.

"Kosepnya pun berbeda dengan Asian Games. Di Asian Games kemarin konsepnya musik festival, kalau di Asian Para Games ini konsepnya gelaran dan lebih banyak atraksi-atraksi seni. Pesan dari pembukaan Asian Para Games ini adalah kemanusian yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia," ia menambahkan.

"Kita harus mampu tampil paling tidak memiliki kesan yang posistif dari negara-negara sebelumnya, Guanzhou (China) dan Incheon (Korea Selatan)," pungkasnya.

[**/rza]

Sedang Dialog Aspirasi, Pendukung Jokowi Lempari Aksi Mahasiswa

Berita9.com - Aksi unjuk rasa dua kubu massa yang pro dan kontra terhadap Jokowi berakhir bentrok di depan DPRD Sumatera Utara, Kamis (20/9/2018).

Bentrokan diawali aksi saling lempar antara kedua kubu yang menyampaikan tuntutan berbeda.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bentrokan terjadi saat anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Zulkarnain sedang menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan yang demo mendesak Jokowi mundur dengan alasan tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi dari keterpurukan.

Saat Zulkarnain berada di atas mobil komando dan para mahasiswa sedang mendengarkan tanggapannya, tiba-tiba lemparan air mineral bermunculan dari massa pengunjuk rasa pro pemerintahan Jokowi menamakan Komunitas Masyarakat Cinta NKRI.

Lemparan ini memancing emosi mahasiswa dan membalas lemparan tersebut.

Aksi saling lempar ini hanya berlangsung singkat, ratusan personil kepolisian yang ada dilokasi langsung menjauhkan dua kelompok massa. Pada akhirnya aksi saling lempar berhasil dihentikan.

(**/RM)

Mari Sejenak Merenungi Makna Surat Al-Ashr

RENUNGAN SURAT AL-‘ASHR [1]

Allâh Subhanahu wa Ta’ala  berfirman dalam Surat Al-‘Ashr:

وَالْعَصْرِ﴿١﴾إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿٢﴾إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. [Al-‘Ashr/103: 1-3]

Dalam Surat ini, Allâh Subhanahu wa Ta’ala telah bersumpah dengan masa, yang merupakan ajang dan medan perlombaan manusia dalam beramal. Masa atau waktu, di mana sangat beragam manusia dalam menggunakannya. Ada yang menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala  dan memperbaiki umat. Mereka inilah kaum yang beruntung. Ada pula yang waktu berlalu begitu saja dengan sia-sia. Kelompok lain menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan dan merusak umat. Dan dua kelompok terakhir adalah kaum yang merugi.

Allâh Subhanahu wa Ta’ala  bersumpah dengan masa, bahwa setiap manusia berada dalam kerugian. Meskipun ia berlimpah harta, keturunan dan menjulang tinggi kedudukannya. Kecuali mereka yang mempunyai 4 kriteria berikut:

  1. Iman. Yaitu iman yang tidak dinodai dengan keraguan. Ini mencakup semua hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala; yang berupa aqidah yang shahih dan ilmu yang bermanfaat. Iman ini bukan sekedar membenarkan saja. Namun harus disertai dengan sikap menerima dan tunduk.
  2. Amal shalih. Yaitu semua ucapan atau perbuatan yang mendekatkannya kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala, seperti shalat, zakat, bakti pada dua orang tua, menyambung silaturahim dan lainnya. Dan amal shalih harus memenuhi dua syarat, yaitu: ikhlas karena Allâh Subhanahu wa Ta’ala, dan ittibâ’ mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal pun tidak diterima Allâh.
  3. Saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran. Satu sama lain nasihat-menasihati untuk melakukan kebaikan, dan memotivasi sesama untuk merealisasikannya. Ini artinya ia berupaya untuk keshalihan dirinya dan juga keshalihan orang lain.
  4. Saling berwasiat untuk bersabar. Yaitu saling menasihati untuk bersabar dalam melakukan perintah Allâh Subhanahu wa Ta’ala, bersabar dalam meninggalkan larangan-Nya, serta bersabar dalam menanggung ketentuan takdir Allâh Subhanahu wa Ta’ala.

Mengenai saling menasihati untuk mengikuti kebenaran dan menasihati untuk bersabar, terkandung di dalamnya amar ma’ruf nahi munkar; memerintahkan hal yang baik dalam tinjauan Syariat, dan melarang yang mungkar. Dua unsur inilah yang menjadi penopang dan kebaikan umat ini. Dengan amar ma’ruf nahi mungkar umat ini mendapat pertolongan dan kemuliaan dari Allâh Subhanahu wa Ta’ala. Allâh Subhanahu wa Ta’ala  telah menjadikan kita sebagai umat terbaik yang dimunculkan untuk sekalian manusia. Allâh Subhanahu wa Ta’ala  menjelaskan sebab dari hal tersebut dalam firman-Nya:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allâh. [Âli Imrân/3:110]

Maka dari itu wahai Kaum Muslimin! Bertakwalah selalu kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala! Wujudkanlah keutamaan umat ini; keutamaan yang menjadi keistimewaan kita dibanding segenap umat lainnya. Wujudkanlah amar ma’ruf nahi munkar, berhimpunlah untuk mewujudkannya. Buatlah perbaikan dan wujudkanlah keshalihan untuk diri kita, keluarga dan orang-orang sekitar. Ketahuilah, bahwa tidaklah suatu kaum berhimpun di atas kebenaran, dengan niat ikhlas dan amal shalih, melainkan Allâh Subhanahu wa Ta’ala  akan menjadikan usaha ini berbuah manis, dan mereka pun bisa mewujudkan tujuan mereka.

Keberhasilan tidak akan luput dari mereka kecuali karena disebabkan satu dari dua hal:

  1. Karena tidak ikhlas, di mana salah seorang dari mereka tidak bertindak karena Allâh Subhanahu wa Ta’ala, atau punya maksud lain selain maksud tujuan yang mereka rumuskan bersama.
  2. Bisa juga karena ada kesalahan dan kekeliruan dalam upaya yang mereka jalani. Dimana mereka tidak menempuh jalan yang benar untuk mewujudkannya.

Bila hal di atas benar-benar dijaga, dan jalan yang ditempuh pun diterapkan dengan hikmah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan, maka maksud tujuan pun bisa dicapai insya Allâh Subhanahu wa Ta’ala  sesuai dengan yang diharapkan, bahkan mungkin lebih bagus dari yang diperkirakan.

Maka menjadi hal yang wajib, agar kaum Muslimin bersatu padu, satu barisan, dengan satu hati, dalam setiap hal yang terkandung didalamnya kebaikan dan keistiqamahan agama dan dunia mereka. Dengan demikian mereka pun akan menggapai kemuliaan yang telah Allâh Subhanahu wa Ta’ala  tetapkan untuk mereka. Allâh Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴿٤٠﴾الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Sesungguhnya Allâh  pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allâh benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allâh-lah kembali segala urusan. [Al-Hajj/22: 40-41]

Maka, eratkanlah jalinan tangan kita wahai kaum Muslimin! Jadilah seperti yang Rasul gambarkan, yaitu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, dan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa salam menjalin jari-jermarinya. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Dari Abu Burdah dari Abu Musa Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Seorang Mukmin bagi Mukmin lainnya bagaikan bangunan yang menguatkan satu sama lainnya” dan Beliau menyilangkan jari jemari Beliau. [Muttafaq alaih].

Mengingat hal-hal di atas, maka marilah kita bimbing orang-orang yang kurang lurus, bingkai mereka dalam bingkai kebenaran. Ini artinya kita menyayangi sekaligus berbuat baik kepada mereka. Karena berbuat baik dan menyayangi mereka yang hakiki adalah dengan mencegah mereka dari hal yang membahayakan mereka, dan membimbing mereka menuju kebaikan dan istiqamah dalam agama. Dan dengan istiqamah dalam agama, akan lurus pula dunia dan agamanya.

Dan perlu diketahui, bahwa tidaklah seseorang melakukan sesuatu dengan mengharap pahala Allâh Subhanahu wa Ta’ala, melainkan Allâh Subhanahu wa Ta’ala  pasti akan memberikan pahala yang ia harapkan. Sama saja apakah maksudnya tercapai ataupun tidak. Jadi, sudah seharusnya agar kita tidak berleha-leha, tidak bermalas-malas dalam mewujudkan kebaikan umat manusia. Dengan mengharapkan pahala Allâh Subhanahu wa Ta’ala, untuk memperbaiki kondisi manusia. Sebab bila kita menempuh hal tersebut, maka dengan izin Allâh Subhanahu wa Ta’ala kitapun akan beruntung, dan selamat dari adzab siksa-Nya insya Allâh Subhanahu wa Ta’ala.

Imam Syafi’i rahimahullah berkata: “Sekiranya Allâh tidak menurunkan hujjah atas hamba-Nya selain surat ini, tentu itu sudah mencukupi mereka.” Artinya itu sudah mencukupi mereka sebagai nasihat dan wejangan untuk berpegang teguh pada iman dan amal shalih, untuk berdakwah kepada Allâh, dan bersabar dalam itu semua. Bukan dalam arti bahwa surat ini cukup dalam semua isi syariat.

Semoga Allâh Subhanahu wa Ta’ala  memberi taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan hal yang disana terdapat kebaikan kita dan umat kita. Semoga saja Allâh Subhanahu wa Ta’ala menjadikan kita semua termasuk orang yang beruntung memanfaatkan waktu dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala; agar Allâh Subhanahu wa Ta’ala  melindungi kita dari kerugian, menjauhkan kita dari dosa dan kefasikan.


_______
Footnote
[1] Adh-Dhiyâ’ Al-Lâmi’ Min al-Khuthab al-Jawâmi’ oleh Syaikh Muhammad Bin Shalih Bin Al-Utsaimin hlm. 489 dengan sedikit penambahan.

 

Pemerintah Kurang Fokus Mengawal Harga Beras

Berita9.com - Pemerintah diminta fokus menjaga harga beras ketimbang terjebak dalam silang sengkarut perbedaan pendapat soal impor beras.

Pasalnya, perbedaan pendapat antarinstansi pemerintah dapat memicu gejolak baru yang berujung kepada fluktuasi harga beras.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa berpendapat, para pemangku kepentingan seharusnya lebih fokus menangani harga beras yang mendekati level Rp11.000/kg.

Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah meramalkan musim panen akan mundur selama 1 bulan.

“Konflik ini memalukan sebenarnya. Ini memalukan bagi rakyat. Sebaiknya fokus tangani harga beras,” ujar Dwi Andreas, (19/9).

Sementara itu, dalam konferensi pers kemarin, Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Budi Waseso (Buwas) mengakui ada kecenderungan harga beras medium di pasaran sedang naik.

Meskipun demikian, harga beras di beberapa wilayah masih terpantau di bawah harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp9.450/kg.

Menurutnya, stok Bulog saat ini tercatat sebesar 2,4 juta ton. Sebanyak 1,4 juta ton di antaranya berasal dari pengadaan impor. Masih ada 400.000 ton beras impor yang akan segera masuk. Sementara itu, penyerapan dari dalam negeri mencapai 4.000 ton/hari di tengah musim kering.

“Sampai Desember 2018, stok Bulog akan mencapai setidaknya 3 juta ton. Saya sudah membentuk tim independen yang merekomendasikan sampai dengan Juni 2019 kita tidak perlu impor, karena cadangan beras impor yang ada di Bulog tidak akan dikeluarkan,” tegas Buwas.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo mengatakan rerata harga beras panjang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada September 2018 sudah mencapai Rp10.190/kg, naik 0,3% secara month to month (mtm) dan 3,7% secara year on year (yoy).

“Saya akan jaga stok di PIBC di atas 30.000 ton supaya harga juga stabil di Jakarta. Pasalnya, Jakarta itu penyumbang inflasi nasional 20%. Menurut saya, pemerintah saat ini jauh lebih siap menghadapi kemarau panjang ke depan,” ujarnya.

Guna meredam gejala kenaikan harga beras, jelas Arief, pasar induk terpenting di Ibu Kota itu sudah memulai pengiriman tambahan dari Sulawesi Selatan, baik oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten maupun melalui kerja sama dengan penggiling padi.

Adapun, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai kenaikan harga beras saat ini memang masih berada di batas wajar.

“Itu siklus tahunan. September hingga November harga naik karena kualitas beras yang baik, sehingga pedagang menaikkan harga beras. Yang perlu diwaspadai justru kalau kenaikan harga terus terjadi hingga November,” ujarnya.

Gejala kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Juni tahun ini, kendati nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan tren kenaikan harga beras pada Januari-April. Sayangnya, tren kenaikan harga beras itu terjadi justru pada saat harga di tingkat internasional sedang turun. (Lihat infografis)

Pemerhati pertanian dari Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menjelaskan, harga beras di Indonesia yang berbanding terbalik dengan tren harga internasional merupakan konsekuensi dari kebijakan impor beras yang hanya boleh dilakukan pemerintah melalui Bulog.

“Ini konsekuensi dari kita yang mengunci pasar dari impor. Dalam artian, impor hanya boleh dilakukan negara lewat Bulog. Akibatnya, harga beras di pasar internasional tidak akan tercermin di pasar domestik,” tuturnya.

Kenaikan harga beras saat ini dipicu oleh kebijakan yang mengubah skema penyaluran beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) sejak Juli 2017.

Khudori menjabarkan jumlah penerima rastra adalah 10% dari total konsumen di Indonesia. Ketika tidak lagi disokong oleh rastra dan diganti oleh bantuan nontunai, mereka akan ikut berburu beras ke pasar.

“Akibatnya ada tambahan ‘konsumen baru’ yang beramai-ramai ikut mencari beras ke pasar dan membeli seusai preferensinya, tidak lagi hanya beras medium. Artinya, ‘konsumen baru’ inilah yang sebetulnya membuat harga beras tertarik ke atas.” ungkap Khudori.

TIDAK AKURAT

Sementara itu, Budi Waseso juga menilai saat ini situasi pangan di Tanah Air sedang tidak ‘adem’.

Akar permasalahannya adalah ketiadaan neraca beras yang akurat.

Oleh karena itu, Buwas menyarankan agar ke depannya seluruh keputusan tentang pengadaan pangan dibuat satu pintu, yaitu melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Dijumpai terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerahkan urusan pengendalian harga dan distribusi beras melalui operasi pasar kepada Bulog.

“Silakan tanyakan ke Bulog, mengapa serapan operasi pasar masih rendah, tetapi harga masih naik. Kan Bulog juga yang bilang pasokan di pasar masih aman. Selain itu yang bertugas mengurusi penyerapan kan juga Bulog,” tegasnya.

Menanggapi polemik perberasan yang meruncing, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan persoalan impor tidak perlu diributkan.  “Keputusan impor sudah diambil dengan pertimbangan matang." (*)

Persilahkan BUMN Buat Aplikasi Angkutan Online

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan pemerintah tidak mungkin menjadi operator yang campur tangan dalam pengadaan aplikasi angkutan umum online seperti grab dan gojek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan tugas pemerintah adalah sebagai regulator, bukan sebagai operator atau aplikator.

Pernyataan Budi ini merespon isu kencang bahwa Kemenhub sedang mewacanakan hendak menggarap aplikasi saingan Gojek dan Grab. Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenhub sebagai regulator, tidak mungkin merangkap sebagai aplikator.

"Pemerintah saat ini fokus ke regulator. Kami tidak campur adukkan fungsi sebagai aplikator dan operator. Pemerintah tidak mungkin jadi operator. Regulator fokus bangun regulasinya," kata Budi di kantor Kemenhub, Kamis (20/9).

Budi menyerahkan realisasi aplikasi ini ke Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau badan swasta yang berminat.

"Bisa saja ada swasta yang baru atau BUMN barangkali, itu yang mereka (aliansi) suarakan. Kalaupun ada pun ada badan usaha atau swasta ya silahkan liat proses bisnisnya, peluang dan ekspektasi seperti apa," kata Budi.

Budi menegaskan pihaknya tidak akan campur tangan dalam sistem aplikasi yang baru ini.

"Jadi istilahnya tidak ada pemerintah atau Kemenhub menyambut masalah aplikator atau bangun aplikasi plat merah itu. Kami tanggung jawab. Saya menyusun regulasinya, sebagai operator silahkan badan hukum atau swasta," kata Budi.

Budi menjelaskan awalnya isu kehadiran aplikasi baru muncul dari aliansi pengemudi online yang merasa pendapatan mereka semakin berkurang. Budi mengatakan mereka membutuhkan aplikasi baru yang bisa mengembalikan penghasilan mereka seperti di awal mereka bergabung di Gojek atau Grab.

Ia mengatakan semakin banyaknya jumlah mitra menurunkan penghasilan mereka. Oleh karena itu karena penurunan pendapatan ini, para mitra memiliki ide agar ada aplikasi baru yang disiapkan oleh pemerintah.

"Makanya beberapa kali dari pihak aliansi-aliansi ini menyuarakan ke dua aplikator ini isunya adalah seputar masalah tarif. Kemudian karena dua aplikator ini tidak sangat menguntungkan dibandingkan saat awal mereka bergabung munculah ide kalau demikian ada aplikasi atau aplikator baru yang disiapkan oleh pemerintah," kata Budi.

(**/IST)

Ditanya Soal Kisruh Impor Beras, Mentan Pilih Jawab Gencarkan Ekspor

Jakarta - Polemik harus dan tidaknya impor beras antara Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso masih berlangsung. Saat dimintai tanggapannya mengenai kisruh impor beras ini, begini reaksi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Alih-alih memberikan tanggapan, Mentan Amran lebih memilih membahas tentang Kementerian Pertanian (Kementan) yang tengah menggencarkan gerakan ekspor produk hortikultura, pangan dan perkebunan. Bahkan, sepanjang 2017, ia mengklaim pertumbuhan ekspor mencapai 24 persen.

"Kita sekarang Kementan melakukan gerakan ekspor. Itu jauh lebih produktif. Kita sedang ekspor," ujarnya disela-sela acara Spektra Holtikultura di Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balitsa) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/9).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, apakah impor tidak perlu, ia kembali menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus melakukan ekspor. Dengan harapan meningkatkan kesejahteraan petani dan pemasukan devisa lebih meningkat. "Kita sedang melakukan ekspor, ekspor, ekspor," katanya.

Dia kembali menegaskan, hingga akhir jabatannya pada 2019 mendatang akan lebih banyak berbicara ekspor produk-produk yang menjanjikan di sektor holtikultura, pangan dan perkebunan. Termasuk mendorong agar investasi di bidang pertanian terus bertambah.

Amran menambahkan, sejak dua tahun terakhir telah menyiapkan bibit holtikultura senilai Rp 5,5 triliun untuk ditanam. Kemudian telah berhasil dipanen sekarang dan diekspor ke 11 negara di seluruh dunia.

"Kami melakukan gerakan masif untuk ekspor komoditas pertanian. Ini momentum emas meningkatkan ekspor, 2017 meningkat ekspor 24 persen," ungkapnya. 

(**/RE)

Kemenhub Tak Akan Jadi Operator Transportasi Online

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemnhub) meluruskan soal kabar pembuatan aplikasi transportasi online (daring) pelat merah atau milik pemerintah. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menegaskan pemerintah sama sekali tidak merencanakan menjadi operator.

"Saya meralat kembali aplikasi pelat merah nggak ada lagi. Kalau ada badan hukum atau lembaga lain silakan saja," kata Budi di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (20/9).

Budi menegaskan saat ini pemerintah tidak mengerjakan pembuatan aplikasi transportasi daring. Dia memastikan Kemenhub akan konsentrasi dan fokus membangun regulasi transportasi daring, khususnya taksi online.

Budi menjelaskan jika selama ini ada kabar soal aplikasi tranposrtasi daring pelat merah, hal itu bukan berasal dari pemerintah. "Kalau ada pemberitaan megenai aplikasi pelat merah sebetulnya ide itu muncul disampaikan juga oleh teman-teman aliansi taksi online yang kemarin mendatangi kantor Gojek dan Grab," jelas Budi.

Menurut Budi, para pengemudi taksi daring merasa kedua aplikator yang ada saat ini memiliki sistem yang berbeda. Terutama saat kali pertama para pengemudi bergabung dan sekarang setelah melakukan ekspansi.

"Tapi belakangan dengan kondisi yang semakin meningkat jumlah mitranya khususnya taksi online itu penghasilan mereka (pengemudi) saat ini bisa dikatakan agak menurun," ungkap Budi.

Oleh karena itu, Budi memastikan beberapa dari pengemudi taksi daring memberi masukan kepada kedua aplikator tersebut. Menurut Budi, para pengemudi menyuarakan adanya aplikator baru yang disiapkan pemerintah.

Budi menegaskan Kemenhub pada dasarnya juga terbuka jika muncul suara tersebut. "Saya tanggapi, tapi sampai saat ini konsentrasi pemerintah adalah sebagi regulator. Saya tidak mau mencampuradukan antara regulator dengan operator," tutur Budi.

Untuk itu, Budi menegaskan tanggung jawab Kemenhub sebagai regulator bukan dengan membuat aplikasi baru pelat merah. Budi memastikan Kemenhub hanya menyusun regulasinya dan untuk operator dipersilakan kepada badan hukum lain atau swasta.

Sebelumnya, Kemenhub dikabarkan tengah mengkaji pembuatan aplikasi transportasi daring baru. Kemenhub bahkan sudah melakukan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Hanya saja, hal tersebut masih sebatas kajian dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga menegaskan masih hanya wacana. Sebab, pembuatan aplikator transportasi taksi daring pelat merah merupakan usulan dari sekelompok pengemudi taksi daring. 

"Itu hanya wacana dari masyarakat kita itu ada alternatif dan kita sebagai pemerintah menangkap saja itu sebagai wacana," kata Menhub Budi di Balai Kartini, (18/9).

Budi mengatakan pembuatan aplikasi transportasi daring pelat merah masih prematur untuk disampaikan sebagai rencana pemerintah. Untuk itu, dia memastikan hal tersebut masih sebatas wacana yang belum ada kepastiannya.

(**/REP)

Nasib Guru Honorer K2 Sudah Tua Masih Berjuang di Jalanan

Berita9.com - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengaku sangat sedih melihat perjuangan honorer K2 (kategori dua) mendapatkan status sebagai CPNS.

Sedih karena para honorer K2 harus melakukan aksi unjuk rasa berkali-kali, di daerah maupun di Jakarta. Mereka telah melakukan pengorbanan waktu, energi, dan juga biaya. Pengorbanan yang begitu panjang.

Mestinya, terang Lukman, honorer K2 yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan upah minim, diperhatikan pemerintah.

Kalau alasannya kompetensinya rendah, pemerintah wajib memberikan pelatihan. Sedangkan batasan usia, sebaiknya diberikan afirmasi.

"Sejak demo dimulai pekan lalu, luar biasa sedih hati kami. Saya sampai menangis melihat tenaga pendidik tua berjuang di jalan. Seandainya ini dilihat para pejabat pemberi keputusan, apakah tega lihat seperti itu," ujar Lukman, Kamis (10/9).

Dia mengungkapkan, sudah menginstruksikan seluruh DPRD kabupaten untuk mendukung perjuangan honorer K2 jadi PNS. Salah satunya lewat percepatan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Honorer K2 memilih jalan aksi karena tidak ada pilihan lain. Didatangi baik-baik enggak efek. Jadi jangan salahkan mereka bila terus-terusan demo dan mogok," tandas politikus PDIP ini.

(**/ESY)

Page 1 of 564
Go to top