Team Redaksi

Team Redaksi

MPR Himbau WNI Jauhi Kerusuhan di Amerika, Dan Jangan Ikutan Menjarah

Berita9.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) untuk tetap waspada usai terjadi kerusuhan dan penjarahan di Kota Minneapolis dan sejumlah kota lainnya di negara tersebut sebagai akibat dari terbunuhnya pria kulit hitam George Floyd oleh oknum kepolisian setempat.

"Dari pemberitaan di sejumlah media internasional dan komunikasi langsung dengan sebagian WNI di AS, kerusuhan-kerusuhan di Kota Minneapolis telah berimbas ke kota-kota lainnya di Amerika Serikat, bahkan ke Gedung Putih," kata HNW dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Selain itu, menurut dia, berdasarkan informasi tersebut, suasana di beberapa kota di AS sudah terjadi kerusuhan atau "chaos" karena kemarahan warga akibat tindakan represif diskriminatif dari oknum-oknum kepolisian AS, dan komentar Presiden Donald Trump.

Ditambah lagi, menurut HNW, dengan sikap frustasi sebagian warga yang hilang mata pencahariannya akibat pandemi Covid-19, dan kekecewaan terhadap penanganan pandemi oleh Pemerintah AS yang dinilai tidak serius.

Karena itu, HNW meminta agar WNI di AS terus waspada, menghindari kawasan yang rusuh, dan mencari tempat yang aman apabila terjadi kerusuhan.

"WNI juga jangan ikut-ikutan dengan penjarahan. Selain itu, perlu ada penguatan komunikasi antara sesama WNI dan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia [KBRI] di AS," ujarnya.

Politisi PKS itu menilai, dalam keadaan seperti ini, negara via KBRI wajib melindungi semua WNI sehingga pihak KBRI di negara tersebut agar lebih proaktif memantau peristiwa itu dan memastikan keamanan serta keselamatan WNI yang tinggal di kota-kota yang terdampak kerusuhan.

Komunikasi KBRI, kata HNW, perlu dibuka selebar-lebarnya untuk memberikan rasa aman bagi WNI di AS. Selain itu, informasi dari KBRI perlu disampaikan secara terukur dan akurat kepada para WNI di kota-kota yang terdampak kerusuhan.

"Dan yang paling utama adalah menghadirkan keamanan dan keselamatan warga Indonesia di sana," katanya lagi.

Selain itu, HNW juga menilai peristiwa yang terjadi di AS tersebut bisa menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Indonesia. Menurut dia, tindakan represif yang diskriminatif oleh aparat keamanan dapat memancing kemarahan rakyat yang daya destruktifnya sangat tinggi, apalagi di era pandemi COVID-19 yang banyak membuat orang frustasi akibat kondisi sosial ekonomi yang semakin buruk.

"Kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa di Minneapolis itu, agar kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dilakukan secara baik, benar dan adil, tidak secara diskriminatif," katanya.

Langkah itu, menurut dia, penting agar kepercayaan rakyat kepada pemerintah tidak hilang agar rakyat masih bisa diajak untuk taat aturan dan melaksanakan hukum, dan tidak mudah terprovokasi serta menghadirkan kerusuhan yang sangat membahayakan kepentingan nasional dan eksistensi atau keberlangsungan kita sebagai bangsa dan negara. (*)

Teror ke Kelompok Kritis Bukti Pemerintah Makin Panik dan Gagal Memimpin

Berita9.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai maraknya terorkepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah menandakan penguasa sedang gelisah.

"Pemerintah makin panik, terbukti makin gagal memimpin, makin menunjukkan pro pada gaya eksploitatif ekonomi," katanya, Senin, 1 Juni 2020.

Terbaru teror menyerang komunitas mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum UGM. Mereka bahkan sampai membatalkan diskusi yang berjudul 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan' yang sedianya berlangsung Jumat pekan lalu.

Peneliti HAM dan Perdamaian dari SETARA Institute, Selma Theofany, mengatakan serangan demi serangan itu merupakan upaya pembungkaman bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Hal ini justru melukai proses demokrasi di Indonesia.

Menurut Selma, teror terjadi karena ada normalisasi ancaman kekerasan melalui teror di level negara maupun masyarakat. Di level negara, tindakan proaktif untuk menangani teror masih lemah sehingga negara tampak melakukan pembiaran.

"Pada kasus lain, negara juga tampak mempromosikan teror tersebut dengan menggunakan pasal karet untuk menghadirkan ketakutan terhadap pihak yang kritis sehingga mereka dibayangi oleh ancaman pidana," katanya lewat pesan singkat.

Pada level masyarakat, kata Selma, teror terjadi akibat polarisasi politik yang terbentuk. Pada kondisi ini masyarakat mudah terlibat ke dalam konflik. (*)

MPR Jelaskan Pancasila Masih Revelan Untuk Perkembangan Peradaban Dunia

Berita9.com - Pancasila akan selalu dan tetap relevan kendati zaman terus berubah dan peradaban terus berkembang. Sistem nilai yang terkandung pada lima sila Pancasila itu universal, dan semua sistem nilai itu diadopsi beragam bangsa.

Karena itu, kata Ketua MPR Bambang Soesatyo Pancasila telah menjadi inspirasi dan makin dirasakan relevansinya oleh penduduk dunia sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup.

Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo menyontohkan, sila Ketuhanan, sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial, sudah diterima dan dipraktikan sebagai sistem nilai universal. Semua bangsa selalu berusaha memperkokoh persatuan masing-masing demi menjaga dan merawat eksistensi.

"Demikian pula dengan sila kerakyatan yang telah banyak dipraktikan untuk menjaga sekaligus memelihara tantanan hidup berbangsa dan bernegara. Musyawarah-mufakat mampu menyelesaikan berbagai perselisisihan di dalam kehidupan umat manusia,’’ ujar Bamsoet, dalam pernyataannya mengenai Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Senin (1/6). 

Artinya, lima sila Pancasila telah menginspirasi sekaligus menjadi sumber kekuatan serta sumber kebijaksanaan. Karena itu, Ketua MPR mengajak generasi milenial terus merawat Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. "Dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan tuntunan hidup dalam keberagaman," katanya.

Ketua MPR juga mendorong komunitas pendidik untuk mengenalkan, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai lima sila Pancasila kepada generasi Z sebagai bekal dan kekuatan mereka merawat eksistensi Indonesia di masa depan.

Ditambahkan, 1 Juni 2020 hari ini menandai 75 tahun tegaknya Pancasila sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bangsa sehingga Indonesia mampu merawat keberagaman suku, ras, agama dan budaya, serta merawat persatuan rakyat. Karena kekuatan dan insipirasi Pancasila itulah bangsa Indonesia dihormati dan disegani oleh bangsa lain.

Dalam konteks kekinian, terkait pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia, Bamsoet mengingatkan lagi kejadian tepat 75 tahun yang lalu, yakni saat Bung Karno dalam pidatonya mengatakan Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong.

Gotong royong yang dimaksudkan adalah membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bahu-membahu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.

Menurutnya, semangat dan nilai-nilai gotong royong yang dikobarkan Bung Karno itulah yang saat ini sangat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Ada perasaan senasib dan sepenanggungan yang muncul spontan melalui berbagai aksi dalam membantu antarasesama warga.

"Begitu juga ketaatan rakyat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah," ujarnya.

Bamsoet juga mengingatkan, dalam setiap perubahan zaman dan perkembangan peradaban, akan selalu ada tantangan atau akan ada upaya merongrong Pancasila. Kecenderungan ini harus diwaspadai generasi milenial dan genersai Z.

Pada dekade 60-an, upaya komunisme menggeser Pancasila gagal. Pada dekade terkini, ada upaya menggusur Pancasila dengan sistem nilai lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM) dan hakikat demokrasi. (*)

Din Syamsuddin Jelaskan 3 Syarat Pemakzulan Bisa Terjadi

Berita9.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengungkapkan sejumlah syarat pemakzulan pemimpin. Mengutip tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi, Din mengatakan syarat-syarat itu harus terpenuhi.

"Pemakzulan itu dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam, Al Mawardi yang terkenal itu, pemakzulan imam, pemimpin, mungkin dilakukan jika syarat tertanggalkan," ujar Din dalam seminar nasional bertema 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19', Senin (1/6).

Syarat pertama adalah ketiadaan keadilan. Din menuturkan, apabila seorang pemimpin menciptakan ketidakadilan atau menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat maka sangat mungkin untuk dimakzulkan. 

"Apabila tidak adil di masyarakat, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya dari yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, sudah dapat makzul," katanya.

Syarat berikutnya, lanjut Din, adalah ketiadaan ilmu pengetahuan. Dosen Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan ketiadaan ilmu ini merujuk pada kerendahan visi terutama tentang cita-cita hidup bangsa.

Dalam konteks negara modern, menurut Din, visi adalah cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

"Jika tidak diwujudkan oleh pemimpin sudah bisa menjadi syarat makzul," ucapnya.

Syarat berikutnya adalah ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Menurut Din, kondisi itu kerap terjadi ketika seorang pemimpin tertekan kekuatan dari luar. Ia mengibaratkan kondisi itu seperti suatu negara yang kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing.

"Apabil pemimpin tertekan kekuatan lain, terdikte kekuatan lain, baik keluarga atau orang dekat, itu memenuhi syarat makzul," ungkapnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator.

Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional. Bentuk kediktatoran konstitusional ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

"Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kediktatoran konstitusional, bersemayam di balik konstitusi seperti godok Perppu jadi UU, dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain," katanya.

Merujuk pada pemikir Islam modern Rasyid Ridho, Din meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi.

"Rasyid Ridho (pemikir) yang lebih modern dari Al Ghazali menyerukan agar melawan kepemimpinan yang zalim terutama jika membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi," ujarnya.

Sementara itu, pemberhentian presiden ataupun wakil presiden diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen.

Dalam Pasal 7A disebutkan presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat diajukan DPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat bahwa dua pemimpin itu melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Pendapat DPR ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan wakil rakyat. Permintaan ke MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR.

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah menerima permintaan DPR. Jika MK memutuskan presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak menerima usul tersebut.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

(**/IST)

Pancasila Diperingati Tak Hanya Jargon, Tapi Aplikasi Implementasi Aksi Nyata

Berita9.com - Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Meskipun ada beberapa versi mengenai tanggal, namun hal tersebut tidak mengubah Pancasila sebagai komitmen bagi bangsa Indonesia.

"Pancasila tidak hanya jargon maupun hafalan belaka, tapi aplikasi, implementasi dan aksi yang pancasilais merupakan hal yang utama," ujar anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, Senin (1/6).

Ketua DPP PKS ini juga menegaskan kepada semua pihak untuk tidak membawa Pancasila ke dalam pertentangan ideologi karena Pancasila sesuatu yang sudah final.

Mardani turut menyampaikan bahwa membesarkan UMKM, menjadikan masyarakat yang religius, rukun, dan damai, merupakan perwujudan cita-cita bangsa.

"Negeri ini mampu menjadi negeri pancasilais jika diiringi dengan sikap para elite yang memberikan contoh positif untuk masyarakat. Teladan hidup pancasilais seperti ini yang diperlukan masyarakat," ujarnya.

"Perlu diingat, tugas kita semua untuk mewujudkan Pancasila menjadi pondasi dan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali," tambah Mardani seperti dilansir dari akun Twitter pribadinya. (*)

Ngetweet Jokowi Tak Lulus UGM Langsung Ditangkap Polisi

Berita9.com  - Seorang warga Kampung Pasekon RT 04/09, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Cianjur, inisial ES (58), harus berurusan dengan polisi.

ES mengunggah status di akun Twitternya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lulus kuliah di UGM.

Paur Subag Humas Polres Cianjur Ipda Ade Novi mengatakan, ES diduga telah melakukan penyebaran konten penghinaan terhadap presiden.

“ES telah ditangkap Satreskrim Polres Cianjur dini hari tadi,” kata Ipda Ade Novi, terkutip (1/6).

Ade mengatakan, ES ditangkap sekitar sekitar pukul 00.10 WIB, tanpa melakukan perlawanan.

“ES saat ini sudah berada di Mapolres Cianjur,” ujarnya.

Penangkapan ES bermula dari ditemukanya akun Twitter @IntelBuahbuahan milik ES beralamat di Kampung Pasekon RT 04/09, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang menggunggah status penghinaan terhadap presiden.

“Lalu dilakukan pengecekan terhadap alamat tersebut oleh Timsus Satreskrim Polres Cianjur. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar ES beralamat di sana,” kata Ipda Ade.

(**/IST)

Inisiatif Cepat Lockdown Wilayah Membuat Kota Tegal Paling Hijau Covid-19

Berita9.com - Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi menyebut kebijakan local lockdown sukses membuat wilayahnya, menjadi daerah zona hijau penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Tegal, kata Jumadi, memberlakukan local lockdown begitu ada satu orang dinyatakan positif demi mencegah adanya penularan COVID-19.

"Permasalahan besar harus diselesaikan dengan pemikiran dan tindakan yang besar juga. Pertama kali kami lakukan lockdown local menutup pakai beton 49 titik," ujar Jumadi, Ahad (31/5).

Lebih lanjut, kata dia, Kota Tegal juga menerapkan jam malam. Lampu penerangan Jalan Utama (PJU) dimatikan setiap malamnya.

Hal ini menjadikan Kota Tegal gelap selama pandemi dan itu sukses menekan angka berkumpulnya orang.

"Cara menutup jalan, mematikan lampu PJU itu menjadikan physical distancing berhasil. Pada saat lampu mati masuk Kota Tegal juga susah maka orang datang ke Kota Tegal, jadi malas.

Namun, kata Jumadi, Kota Tegal tidak mau berpuas diri setelah dinyatakan sebagai daerah zona hijau.

Hingga saat ini, Jumadi mengatakan, pemerintah Kota Tegal bersama dengan camat, lurah kemudian RT dan RW rutin melakukan sosialisasi cara mencegah penularan COVID-19 ke masyarakat.

Misalnya meminta masyarakat memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak paling tidak 1,5 meter.

Selain itu Kota Tegal juga rutin melakukan penyeprotan disinfektan secara besar-besaran. Bagi Jumadi mengatasi pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

"Kalau penanganannya tanggung maka hasilnya juga tanggung. Ada satu yang positif kami langsung memblokir jalan. Mematikan lampu. Akhirnya tidak ada orang berkumpul," tutur dia.

Jumadi berujar, saat belum ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Kota Tegal sudah melakukan local lockdown. Kemudian Kota Tegal juga menjadi wilayah yang pertama melakukan new normal.

"Orang-orang belum lakukan new normal kami sudah lakukan. PSBB kami sudah lakukan duluan yakni local lockdown," pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 102 kabupaten atau kota yang masuk zona hijau penyebaran COVID-19.

Kota Tegal menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang dinyatakan daerah zona hijau penyebaran COVID-19. (*)

Akun Instagram dan Facebook Pemred Tempo Diretas Saat Pandu Diskusi Kritis

Berita9.com - Akun Instagram milik Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso diretas saat memandu diskusi virtual yang membahas kasus teror terhadap mahasiswa dan narasumber diskusi kelompok mahasiswa Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Ahad (31/5/2020) pagi.

Budi menjadi pewawancara bincang-bincang virtual “Ini Budi Spesial: Mengapa Diskusi dan Tulisan Diteror?” pada Ahad (31/5/2020) pukul 10.00 WIB. Acara ini disiarkan langsung ke Youtube dan Facebook Tempo Media. 

Narasumber acara ini Anugerah Perdana (mahasiswa FH UGM), Sigit Riyanto (Dekan FH UGM), dan Ravio Patra (peneliti dan aktivis demokrasi)

"Saya menggunakan Zoom di laptop. Sebelum acara berakhir, saya melihat pop up notifikasi email tentang aktivitas di akun Instagram saya. Karena acara masih berjalan, saya tidak langsung membukanya," kata Budi dalam keterangnnya, Ahad (31/5/2020).

Setelah acara selesai Budi baru membuka email notifikasi tersebut yang ternyata melaporkan aktivitas tak wajar di akun instagramnya yang dilakukan menggunakan Chrome Mac OS X dari Singapura.

"Ada tiga email berurutan dengan waktu berdekatan. Pertama memberi tahu perubahan kata sandi, yang tidak saya lakukan. Dua email berikutnya memberi tahu aktivitas yang tak wajar di akun saya," ungkapnya.

Akibatnya, Budi tidak bisa mengakses fasilitas pemulihan yang ada di platform. Akun instagramnya juga tidak bisa ditemukan lagi di Instagram.

"Dari akun Facebook saya, juga terlihat ada aktivitas login yang tertulis di Bekasi pada sekitar pukul 11.30 WIB," lanjutnya.

Budi menyebut akunnnya baru bisa kembali setelah dirinya melaporkan ke Facebook atau Instagram tentang aktivitas tidak wajar ini.

"Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini ada kaitan dengan diskusi yang sedang berjalan," tegasnya. (*)

Polisi Bantah Mulai Ada Pawai Moge Saat Pandemi Corona

Berita9.com - Kepolisian menyatakan tidak ada kegiatan pawai motor gede (moge) pada Ahad (31/5). Klarifikasi ini dinyatakan usai muncul foto yang menampilkan sejumlah motor berkapasitas mesin besar melintas di ruas jalan Jakarta.

Meski demikian Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengakui terdapat peningkatan kegiatan komunitas sepeda motor pada Ahad pagi.

"Pawai moge tidak ada, tetapi tadi pagi ada peningkatan jumlah komunitas sepeda motor dan komunitas sepeda yang melaksanakan kegiatan," kata Sambodo, Ahad (31/5).

Sambodo menegaskan bahwa tak ada kegiatan pawai moge di tengah pandemi virus corona saat ini dan hanya merupakan kegiatan komunitas saja.

"Iya (hanya kegiatan komunitas)," ujarnya.

Sambodo mengingatkan kegiatan berkumpul di luar ruangan tidak boleh dilakukan lebih dari lima orang selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku di Jakarta.

Merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang sanksi pada pelanggar PSBB, maka kegiatan di luar ruangan dengan jumlah lebih dari lima orang bisa dikenakan sanksi.

Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, kerja sosial sarana fasilitas umum dengan memakai rompi, hingga denda sebesar Rp100 ribu hingga Rp250 ribu.

(**/IST)

Pakar Hukum Sebut Jika Sebatas Menyampaikan Aspirasi Belum Bisa Dipidana

Berita9.com - Dasar penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Sultra terhadap Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton mulai dipertanyakan.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Ruslan Buton belum bisa dikualifikasikan sebagai sebuah tindak pidana.

Menurunya, Ruslan Buton sebatas menyatakan aspirasi. “Tindakannya belum dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. RB (Ruslan Buton) hanya menyatakan aspirasinya melalui beberapa sarana komunikasi," ujar Abdul Fickar Hadjar, Ahad (31/5).

Abdul Fickar pun menyoroti pasal yang disangkakan polisi terhadap Ruslan. Dalam hal ini mengenai informasi bohong di bagian kalimat Ruslan Buton yang mengatasnamakan rakyat.

Delik tersebut harus diperjelas. Sebab, jika Ruslan Buton memiliki minimal 5 anak buah, maka yang bersangkutan berhak mengatasnamakan rakyat Indonesia.

“Jadi dalam konteks menyampaikan aspirasi, maka pemanggilan itu menjadi kurang relevan dikualifikasi sebagai tindak pidana," pungkasnya. (*)

Page 1 of 861

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-1916374831434340",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Go to top