Team Redaksi

Team Redaksi

Kekhawatiran JK Bukti Ada Masalah di Proyek Infrastruktur

Berita9.com - Pembangunan infrastruktur era Pemerintahan Joko Widodo dikritik orang di dalam istana sendiri, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini menunjukkan ada dugaan masalah di sejumlah proyek yang jadi "kebanggan" Jokowi ini.

Menanggapi kontroversi itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai kritikan JK merupakan bentuk kekhawatiran terhadap pembangunan infrastruktur. Dan merupakan masalah serius.

"Kalau Pak JK sudah khawatir seperti itu berarti serius nih masalahnya. Harus segera ditindak lanjuti, " tambah pria yang akrab disapa Hensat, kepada redaksi sesaat lalu (Rabu, 23/1).

Karena itu, sambung Hensat, kritikan JK harusnya segera ditindaklanjuti oleh pemerintah langsung.

"Ya itu harusnya diselesaikan di internal pemerintah ya. Kekhawatiran JK itu kan sebetulnya sangat baik sekali," jelas Hensat.

JK sudah dua kali mengkritik pembangunan tersebut. Pertama saat berkunjung ke Pabrik Precast LRT Jabodebek, Pancoran, Jakarta, Senin (14/1). Sedangkan terbaru saat dirinya berbicara di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

JK menilai pembangunan LRT terlalu mahal karena dibuat elevated. Selain itu, pembangunan yang persis berada di samping jalan tol juga dikritik JK. Sebab, keberadaan LRT menghambat perluasan jalan tol. (*)

BPN Usul Debat Kedua Tarung Bebas Seperti di Amerika

Berita9.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengusulkan format berbeda pada debat kedua Calon Presiden 17 Februari mendatang.

Mantan Wakil Ketua DPR itu mengusulkan kepada KPU format debat kedua nanti lebih kepada 'tarung bebas' seperti debat Calon Presiden di Amerika Serikat.

Adapun debat Calon Presiden di Amerika Serikat berkonsep para Capres saling berhadapan dan adu argumen tanpa adanya podium. Kedua Calon Presiden hanya disediakan sebuah kursi. Bahkan masing-masing Capres dapat saling menghampiri ketika sedang berdebat.

Priyo menuturkan melalu akun twitternya @PriyoBudiS, para pendukung dan relawan Prabowo-Sandi pun juga banyak menyuarakan aspirasi format debat kedua 17 Februari nanti seperti di Amerika Serika tersebut.

"Kami BPN Prabowo-Sandi mengusulkan/mendorong/mendesak @KPU_ID menyelenggarakan debat kedua dlm format free fight antara calon presiden tanpa calon wakil presiden. Format spt ini lazim spt di AS sebagaimana videonya banyak diunggah relawan/pendukung @prabowo @sandiuno " Tweetnya.

Untuk diketahui, debat kedua nanti hanya akan diikuti oleh Calon Presiden tanpa Wakil Presiden. Jokowi & Prabowo akan berdebat tentang Energi, Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Debat akan diselenggarakan di hotel Fairmont, Jakarta. (*)

Mahathir: Israel Negara Kriminal, Kami Tak Ingin Ada Hubungan

Berita9.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan menegaskan kembali bahwa negaranya tidak dapat menerima atlet Israel. Alasannya sederhana, karena mereka berasal dari negara ‘kriminal’.

Mahathir mengatakan orang-orang yang tidak diinginkan Malaysia harus dijauhkan, dan ini termasuk mereka yang dicurigai sebagai teroris dan sejenisnya.

"Kami tidak ingin ada hubungannya dengan mereka (Israel), termasuk orang-orang mereka. Jika mereka ingin bersaing dalam olahraga, mereka dapat pergi ke negara lain. Tetapi untuk Malaysia, mereka datang dari negara penjahat dan kami tidak bisa menerimanya,” ujar Mahathir di Wina, Austria pada Selasa 22 Januari 2019 waktu setempat.

"Setiap negara memiliki hak untuk menerima atau menolak masuk ke orang lain. Kami memiliki hak itu dan kami harus menggunakan hak itu," katanya kepada wartawan Malaysia dan asing setelah menyampaikan pidato utama di Asosiasi Internasional Anti-Korupsi Otoritas (IAACA), seperti dikutip The Star, 23 Januari 2019. Dia mengatakan bahwa para atlet ini berasal dari negara yang melakukan apa yang disukainya, termasuk membangun pemukiman di wilayah orang lain.

"Mereka telah menyerbu kapal kami yang membawa bantuan kepada orang-orang Gaza, ada banyak hal lain yang dilakukan oleh Israel yang bertentangan dengan hukum dan moral internasional," tegas Mahathir.

Mengenai korupsi, perdana menteri berusia 93 tahun itu mengatakan para pemimpin harus dipilih dengan baik dan jika ada tanda-tanda bahwa seorang pemimpin itu korup, tindakan harus diambil untuk memindahkan orang tersebut.

Mahathir telah menyuarakan sentimen yang sama ketika menghadiri Konferensi Internasional Ketiga tentang Munculnya Afrika (ICEA-III) di Dakar, Senegal, pekan lalu.

Israel keberatan Malaysia melarang perenangnya bersaing di Kejuaraan Renang Para Dunia 2019, yang dijadwalkan diadakan di Kuching pada Juli. Malaysia telah menjadi kritikus blak-blakan terhadap Israel atas kekejamannya terhadap rakyat Palestina. (*)

Kemenag dan DPR Minta Rekam Biometrik Ditunda

JAkarta - Kementerian Agama berpendapat pemberlakuan rekam biometerik sebagai syarat penerbitan visa membebani jemaah umrah. Untuk itu, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa Arab Saudi perlu menunda kebijakan tersebut.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan pemberlakuan rekam biometerik sebagai syarat penerbitan visa membebani jemaah umrah.

Hal ini disampaikan Arfi Hatim saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI dan Kemenkumham, Kemenlu,  dan BKPM di Jakarta. Menurut Arfi, setidaknya ada dua alasan rekam biometrik akan merepotkan dan membebani jemaah.

Pertama, kondisi geografis Indonesia yang luas, tidak memungkinkan untuk seluruh jemaah melakukan rekam biometrik. Apalagi, kantor operator Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel perusahaan jasa kelengkapan dokumen termasuk data biometrik hanya ada di 30 kota-kota besar di Indonesia.

Kedua, jemaah akan dibebankan biaya tambahan atas kebijakan ini.

"Pengambilan biometrik ini ada penambahan cost (biaya). Mendaftar secara online, kemudian mengambil jadwal pengambilan biometrik. Misalnya jemaah dari Papua harus datang ke Ambon, ke Makassar untuk mengambil biometrik," kata Arfi di Senayan, dikutip dari laman Kemenag, Selasa (22/1/2019).

Hal senada disampaikan Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Cucu Koswala. Menurutnya,  perekaman data untuk jemaah umrah melalui VFS Tasheel harus dievaluasi.

"Kalau kita baca, bahwa data terkait WNI harus dilindungi oleh pemerintah. Bagaimana mungkin swasta dari luar negeri, kemudian mengambil data warga negara Indonesia kemudian dikirimkan ke negaranya," ungkap Cucu.

Cucu menilai, data-data yang akan dikirimkan ke Saudi rentan disalahgunakan. Untuk itu, kebijakan biometrik perlu ditunda hingga infrastruktur biometrik di Indonesia memadai.

"Sepakat dengan temen-teman yang lain, ini ditunda, sampai kondusif," ujarnya.

Rapat Kemenag dan Kemenkumham dengan Komisi I dipimpin oleh Asril Tanjung dan Bambang Wuryanto. Turut hadir anggota Komisi I lainnya seperti Lena Maryana Mukti, Supiadin, Sukamta hingga Hidayat Nur Wahid.

Komisi I DPR  mendorong kepada pemerintah untuk  mendesak Arab Saudi agar menunda pelaksanaan rekam biometrik sebagai syarat pengajuan visa. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada warna negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. (*)

Hidup di Akhir Zaman, Jangan Menjadi Korban Media

Berita9.com - Hidup di era kebebasan media, bak hidup di hutan belantara. Harus serba waspada. Jika tidak, bisa menjadi mangsa berita.

Orang menyebutnya era keterbukaan, namun sejatinya adalah zaman penipuan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan keadaan manusia di akhir zaman,

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Pendusta dianggap benar, sementara orang yang jujur dianggap dusta. Pengkhianat diberi amanat, sedangkan orang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah angkat bicara.”

Ada yang bertanya, “Apa itu Ruwaibidhah?”. Beliau menjawab, “Orang bodoh (masalah agama) yang turut campur dalam urusan masyarakat.” (HR. Ahmad 7912, Ibnu Majah 4036, Abu Ya’la al-Mushili dalam musnadnya 3715, dan dinilai hasan oleh Syuaib al-Arnauth).

KEDEPANKAN SU’UDZAN KEPADA WARTAWAN

Jika kita perhatikan media yang berkembang di sekitar kita, sebagian besar wartawan yang menjadi kru media liberal, bergelimang dengan dosa dan maksiat. Anda bisa perhatikan, hampir semua stasiun televisi swasta tidak lepas dari yang namanya sex advertising.

Presenter wanita dengan busana pamer aurat. Mereka melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Standar penyampaian berita dibuat sebisa mungkin jauh dari islam. Nampaknya kondisi maksiat menjadi ’gawan bayi’ dalam dunia broadcasting yang berkembang di tempat kita.

Dengan melihat kenyataan ini, kita bisa memastikan mereka adalah orang-orang fasik. Penyiar berita dengan penampilan mengumbar aurat adalah orang fasik. Bahkan tanpa malu mereka melakukan kefasikannya di depan umum.

Allah memberikan bimbingan, agar kita tidak mudah percaya dengan berita dari model manusia semacam ini. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6)

Terlebih, hampir semua berita, terutama yang terkait konflik di tempat kita, sangat sarat dengan tendensi ideologi dan opini. Karena itu, menelan mentah-mentah sebuah informasi dari media massa adalah sebuah kesalahan besar, sehingga terjadilah seperti yang Allah firmankan, ’menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu’.

WASPADA! MUNAFIK YANG PANDAI BICARA

Dari Umar bin Khatab radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Keadaan yang paling aku takutkan menimpa umatku, setiap orang munafik yang pinter bicara." (HR. Ahmad 143 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Bad news is good news. Prinsip paling jahat yang menjadi acuan dunia media. Terlepas apakah berita itu mendidik ataukah tidak. Bagi media, itu tidak penting. Yang lebih penting, bagaimana mereka bisa membumikan ideologi dan pemikirannya, melalui alat yang disebut informasi. Sejuta kata indah, bisa memoles dusta menjadi berita.

JANGAN MENELAN BERITA MENTAH-MENTAH

Kami tidak akan memberikan banyak komentar untuk bagian ini. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberi nasehat tegas masalah ini,

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Cukuplah seseorang dianggap pendusta, ketika dia menceritakan semua berita yang pernah dia dengar." (HR. Muslim dalam Muqadimah shahihnya dan Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf 25167).

Pernyataan Imam Malik rahimahullah, Dari Ibnu Wahb: Imam Malik berkata kepadaku: "Ketahuilah, sesungguhnya orang yang menyampaikan setiap berita yang dia dengar itu tidak diterima. Seseorang tidak bisa jadi pemimpin selamanya, jika dia suka menyampaikan setiap yang dia dengar." (HR. Muslim dalam Mukadimah Shahihnya)

Allahu a’lam.

***Ustadz Ammi Nur Baits

Peresmian Akademi Pelatih NBA di Jakarta

Berita9.com - Acara Junior NBA Coaches Academy 2019 resmi dibuka di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (22/1).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung membuka acara tersebut. Ia didampingi oleh Wakil Direktur Pemasaran NBA Asia Jim Wong, dan Wakil Direktur Operasional Basket NBA Asia Carlos Barroca.

Dibuka dengan tarian daerah dan lagu 'Indonesia Raya', acara diteruskan oleh pidato dari Jim Wong. Pria yang tinggal di Hongkong ini berterima kasih pada semua pelatih yang telah datang dan juga Pemprov DKI Jakarta.

Wong menyebut akademi pelatih NBA ini dapat melecut semangat pelatih basket Indonesia.

Acara Junior NBA Coaches Academy dibuka Anies dengan lemparan bebas ke ring yang tersedia di lapangan. Sempat ada gelak tawa peserta kala Anies gagal memasukkan bola, tetapi setelah dibantu oleh Barroca, pria berusia 49 tahun tersebut akhirnya berhasil. Usai acara, peserta meminta selfie dengan Anies Baswedan.
 
(**/IST)
 

Kurangi Impor, Pemerintah Bisa Tingkatkan Produksi Petani Garam

Berita9.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), menyarankan pemerintah meningkatkan kapasitas produksi petani garam. Sehingga bisa menutup kebutuhan industri.

"Dengan adanya peningkatan kapasitas petani, diharapkan ke depannya hasil produksi garam lokal juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan industri sehingga pasar mereka semakin luas dan tidak hanya untuk garam konsumsi saja," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman melalui keterangan tertulis. (22/1).

CIPS menyatakan, selama ini, kebutuhan garam industri hanya dipenuhi melalui impor. Impor garam ini tidak lepas dari belum mampunya para petani garam lokal untuk memenuhi kebutuhan industri.

Selain itu, harga garam lokal juga relatif lebih mahal daripada garam impor dan kualitasnya juga masih berada di bawah garam impor. Garam industri harus harus memenuhi ketentuan tertentu yang dibutuhkan.

Ada pun sejumlah kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi petani garam antara lain mengenalkan teknologi bercocok tanam secara teori maupun praktik, pelibatan iptek dan membuka kesempatan kepada para petani untuk belajar langsung ke negara-negara produsen garam besar di dunia.

Selain itu, pemerintah juga bisa memaksimalkan peran penyuluh pertanian supaya mereka bisa memberikan pendampingan kepada para petani.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam industri untuk 2018 berjumlah sekitar 3,7 juta ton. Industri yang membutuhkan jumlah garam terbesar adalah industri petrokimia yaitu sebesar 1.780.000 ton.

Selanjutnya adalah industri pulp dan kertas yang membutuhkan pasokan garam industri sebesar 708.500 ton. Urutan ketiga adalah industri pangan yang membutuhkan pasokan garam industri sebesar 535.000 ton.

Selain itu, masih ada sederet industri yang membutuhkan pasokan garam industri, seperti pengasinan ikan, kosmetik, tekstil, sabun dan deterjen, pakan ternak, penyamakan kulit dan pengeboran minyak.

Jumlah kebutuhan ini, kata Ilman, diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya industrialisasi.

"Seharusnya potensi peningkatan pendapatan petani melalui garam industri bisa segera ditanggapi secepat mungkin. Memperluas lahan tambak garam tidak akan sepenuhnya efektif tanpa adanya peningkatan keterampilan produksi petaninya," kata dia. (*)

Eni Sebut Sumbangan Johannes Kotjo Untuk Munaslub Golkar

Jakarta - Terdakwa Eni Maulani Saragih mengungkapkan sejumlah fakta terkait spermintaan dana kepada Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemilik saham PT Blackgold Natural Resource Ltd.

Politisi Partai Golkar itu mengaku meminta uang sejumlah 3 juta dolar AS atas permintaan Idrus Marham untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang ditinggalkan Setya Novanto.

"Saya minta uang 3 juta dolar AS kepada Johannes Kotjo karena diminta Idrus Marham untuk kepentingan jadi ketua umum Golkar definitif," ujar Eni dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/1).

Pada saat permintaan itu disampaikan, Idrus Marham menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum karena kasus hukum Setya Novanto dalam perkara KTP-el.

Permintaan tersebut, disebutkan Eni, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang menjadi mekanisme penetapan ketua umum partai.

"Jadi yang 3 juta dolar AS itu enggak pernah ada. Ini bukan untuk munaslub tapi pengkondisian kalau Pak Idrus mau jadi Ketum," jelasnya.

Sehingga, masih kata Eni, dengan batalnya permintaan dana tersebut kemudian Kotjo memberikan uang Rp 2 miliar untuk membantu pembiayaan Munaslub.

"Jadi ini sesuatu yang berbeda untuk pengkondisian ketua umum dan Munaslub," tutup Eni.

Dalam perkaranya, Eni didakwa dengan dua dakwaan. Pertama, menerima uang senilai  Rp 4,75 miliar dari Johannes Budistutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Selain itu, dia juga didakwa menerima uang dengan total Rp 5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura dari sejumlah pengusaha untuk pembiayaan suaminya yang berkontestasi di Pilkada Kabupaten Temanggung. (*)

 

OSO Tetap Tidak Akan Penuhi Perintah KPU

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tenggat waktu kepada Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyerahkan surat pengunduran diri jika ingin masuk jadi caleg DPD RI paling lambat hari ini. Hanura memastikan OSO tidak akan mematuhi perintah KPU.

"Pak OSO tidak akan memenuhi perintah KPU karena Pak OSO hanya akan patuh dan tunduk kepada konstitusi dan hukum. Hukum sebagaimana putusan PTUN dan MA," ujar Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura, Benny Rhamdani, Selasa (22/1/2019).

OSO diberikan tenggat waktu atau deadline oleh KPU hingga pukul 24.00 WIB hari ini. Jika tidak menyerahkan surat pengunduran diri, KPU tetap mencoret OSO sebagai caleg DPD RI.

Ia pun masih melakukan 'perlawanan'. Melalui pengacara, OSO melaporkan KPU ke Bawaslu dan Polda Metro Jaya.

Pihak OSO juga membeberkan surat perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang intinya tetap meminta KPU memasukkan OSO jadi caleg DPD RI. Hanura menegaskan, OSO tetap bersikukuh pada putusan MA dan PTUN, yang menjadi dasar OSO tetap bisa ikut Pileg DPD tanpa melepas posisinya di Hanura.

"Pak OSO tidak akan pernah tunduk pada putusan yang mengatasnamakan hukum tapi sesungguhnya putusan yang lahir dari sebuah konspirasi politik," kata Benny.

Namun di lain pihak, KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan caleg DPD harus mundur dari jabatannya sebagai pengurus parpol. Oleh sebab itu, KPU memberikan tenggat waktu kepada OSO untuk mundur dari partai hari ini.

"Ya itu sikap KPU, artinya kalau Pak OSO memberikan surat pengunduran diri besok (22 Januari 2019, red) berarti pak OSO kita masukan ke DCT," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1). (*)

Anies Masih Kaji Aspek Hukum Swastanisasi Air di Jakarta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih memikirkan berbagai opsi dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) soal swastanisasi air.

Kajian dilakukan agar tidak merugikan warga Ibu Kota saat Pemprov DKI melaksanakan putusan MA tersebut.

Anies menyebut salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah aspek hukum. Pasalnya, selama ini ada kontrak perjanjian dengan Palyja dan PT Aetra sebagai mitra dari PAM Jaya dalam penyediaan air bersih.

"Merugikan rakyat itu misalnya ternyata kemudian nanti ada tuntutan-tuntutan hukum yang justru kita bisa dikalahkan, kita harus memastikan bahwa pelaksanaannya itu membuat rakyat Jakarta menang," tutur Anies di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1).

Anies menjelaskan kedudukan Pemprov DKI adalah untuk mewakili masyarakat Jakarta. Dalam kedudukannya itu Anies menegaskan tak ingin keputusan yang diambil Pemprov DKI justru berimbas negatif.

Ia juga belum mau membeberkan opsi apa yang akan diambil oleh Pemprov untuk melaksanakan putusan MA tersebut.

"Saya tidak mau membicarakan isi karena semuanya sedang dalam proses pembicaraan, nanti kalau sudah baru saya sampaikan," ujar Anies.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Anies untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017.

Putusan MA tersebut memerintahkan pengembalian pengelolaan air dari pihak swasta kepada pemerintah. (*)

Page 1 of 648
Go to top