Team Redaksi

Team Redaksi

Harapan Ketua MPR di Simposium Nasional ICMI

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia), pada Acara Simposium Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) Se-Indonesia, di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, Jakarta, Sabtu, (23/9/2017).

Zulkifli yang juga merupakan dewan pakar ICMI berharap sebagai organisasi muslim dan cendikia, ICMI ikut memperkokoh peran umat islam dalam menjaga empat pilar kebangsaan tersebut.

‎"Kita harus bisa membuktikan, islam yang mayoritas itu sejalan dengan demokrasi. Islam yang mayoritas itu juga harus hatam tentang toleransi, menjadi model dan menjadi contoh‎," kata Zulkifli.

Di tengah hiruk pikuk suasana yang saling mencurigai, saling menghujat, dan saling menistakan ICMI menurut Zulkifli hadir untuk mempersatukan semuanya.

‎"Saya beri judul merah putih yang sudah koyak ini kita pelopori untuk kita jahit kembali. Ini penting, meskipun kita beragam suku, bangsa budaya kita Bhinneka Tunggal Ika, " paparnya.

‎Oleh karena itu dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, Menurut Zulkifli, ICMI arus hadir sebagai payung yang meneduhkan dan mempersatukan.

Jangan sampai soal pilkada dan partai justru memecah belah bangsa Indonesia.

Dalam ‎acara sosialisai 4 pilar kebangsaan tersebut turut hadir Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie dan mantan anggota dewan penasihat ICMI Salahuddin Wahid (Gus Sholah).

(**/IST)

Menyiapkan Santri Jadi Pengerak Wirausaha Desa

Berita9.com - Pondok Pesantren Rubat Mbalong Ell Firdaus, Desa Tambaksari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyiapkan santri menjadi pelaku wirausaha, kata pengasuh Ponpes Rubat Mbalong Ell Firdaus K.H. Ahmad Hasan Mas'ud.

"Kemandirian secara ekonomi bahwa pesantren adalah miniatur masyarakat sehingga mempersiapkan santri-santri ke depan sehingga ketika pulang dari pesantren, di samping menjadi satu barometer dalam berikhtiar ibadah kepada Allah juga menggagas apa yang menjadi tantangan-tantangan hidupnya di dunia," katanya di sela diskusi dengan tema "Pesantren Membangun Kemandirian Ekonomi" di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Kabupaten Banyumas belum lama ini.

Pihaknya menyiapkan pula keterampilan bagi santri, termasuk pemberdayaannya, namun yang terpenting adalah keilmuan dalam memanajemen kehidupan di dunia untuk akhirat mereka.

Sekarang, pihaknya mengembangkan konsep "Jadikan siangmu untuk membuat kehidupan ekonomi dan jadikan malammu untuk bersyukur kepada Allah SWT".

Dalam hal itu, lanjut dia, santri-santri Ponpes Rubat Mbalong Ell Firdaus melaksanakan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, serta kewirausahaan, seperti pembuatan sandal "Kenthir" dan budi daya jamur tiram.

"Pada malam harinya pemberdayaan santri melalui pengajian dan disiplin ilmu-ilmu agama yang lain," katanya. (22/9).

Ia mengatakan kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dari santri, oleh santri, dan untuk santri karena selama tinggal di pondok, mereka tidak dipungut biaya.

Menurut dia, hal itu disebabkan para santri telah memiliki daya dari hasil pertanian dan kegiatan usaha yang lain.

Terkait dengan usaha pembuatan sandal "Kenthir", pria yang akrab disapa Gus Hasan itu, mengatakan kegiatan tersebut sudah berjalan sekitar enam bulan.

"Sebelum puasa sudah ada pendekatan kemitraan, kemudian kami buka, ada diklat dengan mendatangkan seorang ahli dari Cibaduyut untuk mengajar santri sampai bisa membuat sandal. Alhamdulillah sampai sekarang bisa dimanfaatkan untuk santri itu sendiri, untuk pondok, juga untuk 'reseller'," katanya.

Dalam memasarkan sandal "Kenthir" itu, pihaknya juga menggandeng para alumnus yang pendapatan ekonominya masih kurang.

Pihaknya juga mengajarkan keterampilan pertukangan sebagai bekal bagi santri setelah keluar dari pondok.

"Alhamdulillah, salah seorang santri kami yang berasal dari Palembang, sukses menekuni usaha pertukangan setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren dan kembali ke kampung halamannya," katanya.

(**/Ant)

Cara Mentan Jadikan Kopi Komoditas Nomor Satu Dunia

Berita9.com - Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman gencar mengembangkan kopi dan rempah-rempah Tanah Air agar menjadi komoditas nomor satu dunia.
 
Untuk mencapai target itu, Kementan melakukan berbagai program antara lain pengembangan perbibitan kopi, peningkatan produktivitas, manajemen usaha tani, pengolahan dan pemasaran produk kopi hingga ke luar negeri.
 
Adapun kopi Indonesia saat ini berada di peringkat empat dunia setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia.
 
Berdasarkan data FAO, luas areal kopi Brasil hampir 2 juta ha dengan produktivtas 1,4 ton/ha. Luas areal kopi di Vietnam 589 ribu ha dengan produktivitas 2,3 ton/ha dan Kolombia luas 795 ribu ha dengan produktivitas 0,9 ton/ha.  
 
Sedangkan kopi Indonesia seluas 1,23 juta ha di antaranya 1,19 juta ha milik perkebunan rakyat dengan produktivitas 0,6 ton/ha.  
 
Namun, mutu kopi Indonesia belum stabil, sehingga ekspor didominasi (99 persen) bentuk kopi biji/berasan (coffee excluding roasted and decaffeinated) sedangkan negara lainya sudah mengekspor kopi olahan.
 
"Indonesia sangat berpotensi menjadi produsen kopi terbesar dunia. Optimistis harus diraih, mengingat Indonesia negara tropis dengan wilayah pegunungan yang membentang dari ujung pulau Sumatera hingga ke Papua, potensial untuk kopi," kata Amran di Yogyakarta, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.
 
Amran mengungkapkan kopi khusus (specialty coffee) Indonesia sudah dikenal di Eropa dan Amerika dan menjadi tren dunia saat ini antara lain kopi gayo, kopi mandailing, kopi lampung, kopi bajawa, kopi toraja, dan kopi lembah baliem.
 
Menteri Pertanian mengarahkan agar tahun depan kopi Indonesia menjadi nomor dua di dunia, dengan cara meningkatkan mutu dan produktivitas menjadi 1,0 ton/ha. Tahun berikutnya ditingkatkan lagi sehingga menjadi nomor satu dunia.  
 
"Langkah awal yang telah dilakukan, para ahli kopi ditugaskan ke Vietnam untuk mempelajari teknik meningkatkan produktivitas kopi," katanya.
 
"Selanjutnya pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 digenjot dengan peningkatan produkvitias, pengembangan 8.700 ha kawasan kopi, perbenihan 3 sampai 4 juta batang per tahun, pasca-panen dan pemasarannya," sebut Amran.
 
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementan, Suwandi, menjelaskan cara mendongkrak daya saing kopi Indonesia,  pertama meningkatkan sistem pembibitan, pupuk dan tata kelola air. Kedua, program replanting untuk mengganti tanaman kopi yang kurang produktif.  
 
"Ketiga, memperluas luas areal tanam kopi jenis arabika yang bernilai ekonomi tinggi sehingga populasi kopi robusta dan arabika menjadi seimbang," kata dia.
 
Keempat,  pengembangan kopi dengan jenis kopi khusus dari berbagai daerah di Indonesia yang bernilai tinggi. Kelima, bersama instansi terkait mempromosikan kopi Indonesia di dalam maupun ekspor luar negeri terutama ke Amerika Serikat, Jerman dan Jepang serta berupaya mengendalikan impor.
 
Berdasarkan data BPS, produksi kopi tahun 2016 sebesar 21.773 ton senilai Rp 14,5 triliun telah dinikmati 1,9 juta rumah tangga petani kopi. 
 
Ekspor kopi pada Januari-Agustus 2017 sebesar 335.027 ton atau naik 50 persen dibandingkan periode sama tahun 2016 sebesar 212.514 ton. Kopi turut memberikan kontribusi surplus neraca perdagangan 823 juta dolar AS.  
 
Demikian pula sebaliknya, impor kopi Januari-Agustus 2017 sebesar 8.776 ton atau turun 63 persen dibandingkan periode sama 2016 sebesar 23.550 ton. 
 
"Data ekspor impor kopi ini menunjukkan pertanda meningkatnya kualitas dan daya saing produk kopi Indonesia di pasar dunia," pungkas Suwandi.
 
(**/Ant)

Lamanya Hukuman Penjara Jadi Efek Jera Tidak Korupsi

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini Tim Satgas KPK mengamankan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi beserta sembilan orang lainnya.

OTT itu menunjukkan masih banyak pihak yang tidak jera meski KPK sudah banyak sekali penindakan kepada mereka yang terjerat korupsi dan suap.

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, pemberian hukuman penjara sebanyak mungkin kepada pihak yang terlibat korupsi bisa menjadi cara ampuh untuk meminimalisir korupsi.

"Kayaknya memenjarakan orang sebanyak-banyaknya akan lebih efektif dan efisien," kata Saut melalui pesan singkatnya, Sabtu (23/9).

Meski gencar melakukan penindakan, Saut mengamini bahwa KPK juga memiliki tugas dan fungsi pencegahan.

Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi pokok KPK sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Namun pencegahan yang dilakukan KPK cenderung mendapat hasil yang kurang memuaskan.

Saut menilai, hasil lebih baik didapar dengan mengombinasikan pencegahan dan penindakan.

Pola tersebut akan terus dilakukan KPK di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Jakarta atau pusat pemerintahan saja.

"Jadi mungkin juga akan lebih baik mencari bukti sebanyak mungkin dan mengadili atau penjarakan mereka," kata Saut.

Sebelumnya KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat malam (23/9) di wilayah Provinsi Banten.

Ada 10 orang yang ditangkap Tim Satgas KPK dalam operasi senyap tersebut.

Mereka yang ditangkap, yakni Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi serta sembilan orang lain yang merupakan pejabat dinas setempat dan petinggi perusahaan swasta.

Mereka terjaring OTT diduga karena transaksi suap terkait masalah perizinan dalam bidang perindustrian.

Dalam OTT itu Tim Satgas KPK menyita barang bukti uang ratusan juta rupiah yang diduga suap.

Semua orang yang diciduk saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Kantor KPK. KPK punya waktu 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status mereka.

(**/OS)

Kenapa DPR RI Pilih Agus Kalau Korupsi?

Berita9.com - Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan tanggapan terkait tuduhan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Agus Rahardjo.

Pansus angket menduga ketua KPK tersebut terlibat korupsi. Hal itu diketahui dari hasil investigasi yang dilakukan pansus.

Agus diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat di Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada tahun 2015.

"Kalau memang sudah ditemukan indikasi dia melakukan tindak pidana korupsi, mengapa dahulu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) meloloskan Agus sebagai pimpinan KPK?" tanya Dahnil dengan heran, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, (22/9)
 
Menurut Dahnil, tuduhan yang dilontarkan Pansus Hak Angket KPK adalah salah satu bentuk gangguan terhadap KPK.
 
Lanjut Dahnil, tindakan itu dilakukan menyelamatkan teman sejawat dengan cara melakukan gangguan kepada lembaga antirasuah.
 
Oleh karena itu, kata Dahnil tuduhan tersebut adalah kerja DPR RI yang menyandera seseorang dalam suatu pemilihan.
 
"Jadi kalau pimpinan KPK itu berbuat masalah dengan mereka maka akan diisukan hal-hal yang negatif. Sebenarnya ini pola yg bisa ditebak yang selalu dilakukan DPR RI," tambahnya.
 
Apalagi, sambung Dahnil, KPK sendiri sering bersinggungan dengan DPR RI. Misalnya, para anggota DPR RI yang tertangkap KPK karena kasus korupsi.
 
Termasuk kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) yang melibatkan Ketua Umum DPR RI, Setya Novanto.
 
(**/Rep)

Bantul Dorong Produktivitas Jagung Dengan Benih Hibrida

Berita9.com - Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong penggunaan benih jagung berkualitas agar produktivitas tanaman pangan itu maksimal dan bisa mendukung swasembada jagung.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Sabtu (23/9/2017) mengatakan, pada 2017 Bantul sudah swasembada jagung, hal itu karena makin banyak petani yang menggunakan benih jagung berkualitas.

"Dengan produktivitas yang tinggi didukung luasan tanaman jagung, maka panenan jagung tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri, namun sudah dikirim untuk memenuhi kebutuhan benih di luar daerah," katanya.

Menurut dia budi daya tanaman jagung di Bantul tersebar pada 17 kecamatan, namun data dari instansinya menunjukkan beberapa kecamatan yakni Bambanglipuro, Pajangan, Pundong, Dlingo dan Sewon memiliki produktivitas terbesar dibanding kecamatan lain.

"Tetapi tantangan yang dihadapi petani jagung ada pada harga jagung yang relatif rendah dibanding dengan beras, kedelai dan sebagainya. Meski demikian, kami berharap Bantul tetap swasembada jagung," katanya.

Sementara itu, Direktur PT Saprotan Benih Utama yang merupakan distributor benih jagung hibrida Dekalb Monsanto Indonesia Yuri Wibowo mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan permintaan signifikan pada benih jagung hibrida dalam setahun terakhir.

"Awal 2016, permintaan benih jagung hibrida area Jateng-DIY mencapai 400 ton, namun pada 2017 ini permintaan naik 50 persen. Kami targetkan hingga akhir tahun bisa mendistribusikan sedikitnya 600 ton benih jagung hibrida Dekalb Monsanto," katanya.

Menurut dia Monsanto Indonesia mempunyai dua produk unggulan yakni Dekalb DK771 dan Dekalb DK959. Dekalb DK 771 merupakan produk benih jagung hibrida dengan keunggulan utama tahan serangan penyakit terutama penyakit bulai jagung.

"Selain tahan penyakit, Dekalb DK771 juga cocok untuk ditanam di lahan-lahan marjinal atau kurang subur. Dengan usia panen yang lebih singkat, produktivitas benih ini bisa mencapai di atas 11 ton per hektare," katanya.

Sementara benih Dekalb DK959 idealnya ditanam di lahan sawah bekas padi yang mempunyai sistem irigasi, hasil produksi dari benih ini mencapai delapan hingga sembilan ton per hektare.

Corporate Engagement Lead Monsanto Indonesia Herry Kristanto mengatakan melalui Dekalb Learning Center pihaknya mengedukasi petani jagung menerapkan pola pertanian teknologi tepat guna.

(**/Ant)

Aksi Simbolik Istana Gulita Kemanusiaan

Mengenakan jubah hitam hingga selutut, puluhan orang tampak berbaris rapi di depan Taman Demokrasi, kawasan Monumen Nasional, Jakarta, kemarin. Tak seperti aksi unjuk rasa biasanya, tak ada orasi. Selama hampir sejam, peserta aksi hanya berdiri diam.

Di barisan depan, banner bertuliskan 'Gulita Kemanusiaan' dibentangkan. Mayoritas peserta aksi juga tampak mengangkat poster bertagar 'gulita' di atas kepala.

Ditemui seusai aksi unjuk rasa, koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan mayoritas peserta aksi merupakan warga Manggarai yang tempat tinggal mereka tergusur karena perluasan jalur kereta. Namun, aksi itu bukan sekadar kritik pada pelanggaran HAM yang terjadi saat ini saja.

"Sebenarnya ini sudah di titik nadir. Kalau kita bicara soal kemanusiaan, pelanggaran hak asasi itu terjadi sejak dulu dan seolah-olah tidak ada keadilan sama sekali. Kondisinya kemanusiaan itu seolah sudah gelap gulita seperti ini," ujar Julius.

Julius mengakui memang sengaja menggelar aksi pada September. Peristiwa-peristiwa dan tragedi pelanggaran HAM kerap terjadi pada September.

Terlebih, dalam sejumlah kasus, pemerintah belum mampu mengungkap para pelanggar HAM dan memberikan keadilan bagi para korban.

"Tragedi-tragedi, peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan pelanggaran kemanusiaan itu banyak terjadi di September, mulai kasus (pembunuhan) Munir, kasus Talangsari, dan macam-macam. Terakhir, LBH Jakarta dan YLBHI diserang (massa) atas tuduhan komunisme," imbuhnya.

Aksi 'hitam dan diam' itu juga secara khusus mengkritik lemahnya komitmen pemerintah dalam mengungkap kebenaran Tragedi 1965.

Terlebih, Menko Polhukam Wiranto yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu malah enggan membicarakannya.

"Kalau sampai Pak Wiranto bilang enggak usah dibahas, lihat dong kondisinya sekarang. Orang teriak tuduh sana sini, berantem, jatuh korban. Yang terjadi malah konflik horizontal terus-menerus. Masak negara mau mendiamkan itu."

Tak jauh dari aksi diam tersebut, tepatnya di Istana Negara yang jaraknya hanya selemparan batu dari Taman Demokrasi, Wiranto memang meminta publik tidak terbelenggu pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Untuk apa kita terbelenggu dengan masa lalu, tatkala banyak problem masa kini yang kita perlu diselesaikan ke depan," ujarnya.

Lebih jauh, Wiranto mengatakan, pemerintah ingin agar kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan. Hanya, opsi penyelesaiannya via jalur nonyudisial.

"Penyelesaian secara yudisial sudah tak mungkin lagi. Salah kalau kita lewat pengadilan selalu. Apalagi peristiwa (pelanggaran HAM) ini terjadinya di masa lalu," ujarnya.


(**/IST)

Kirim Surat Aspirasi ke DPR, MAKI Minta Novanto Ditahan

BERITA9.COM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengirim surat aspirasi ke Seketariat Pimpinan DPR untuk diteruskan ke KPK.

Surat tersebut berisi permohonan agar lembaga antirasuah itu segera menahan Setya Novanto.

Hal ini dilakukan MAKI menyusul tindakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meneken dan meneruskan surat Novanto kepada KPK, agar lembaga tersebut menunda pemeriksaan terhadap Ketum Golkar itu.

"Sehingga kami meminta diperlakukan sama," kata koordinator MAKI Boyamin Saiman, Jumat (22/9/2017).

Selain itu, Boyamin memandang penahanan Novanto harus dilakukan karena sudah memenuhi unsur-unsur pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seperti diketahui, Setya Novanto sudah dua kali tidak hadir panggilan KPK karena alasan sakit.

Fadli Zon sempat meneruskan aspirasi Novanto dengan menyurati pimpinan KPK supaya tidak diperiksa sampai adanya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Fadli Zon mengaku hanya meneruskan aspirasi dan bukan mengintervensi.

(**/YN)

BI Harusnya Berikan Insentif Kepada Masyarakat

Berita9.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut seharusnya Bank Indonesia (BI) memberikan insentif bagi masyarakat karena sudah membantu menjalankan program cash less society terkait Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Bukan sebaliknya, memberikan insentif bagi industri perbankan dan operator penerbit uang elektronik.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengkritisi kebijakan BI yang menerbitkan aturan mengenai biaya isi ulang uang elektronik. Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan itu terbalik dan justru memberikan disentif bagi masyarakat bukan ke perbankan atau operator penerbit uang elektronik. Hal semacam ini cukup disayangkan oleh YLKI.

"Kebijakan BI ini terbalik. Yang diberikan insentif itu harusnya konsumen. Ini malah terbalik yang diberikan insentif adalah operator dan perbankan. Padahal selama ini gerakan nontunai sudah dibantu masyarakat dan memudahkan perbankan dan BI dalam mengatur uang di Indonesia," kata Tulus, dalam sebuah program di TV Swasta, Jumat 22 September 2017.

Namun demikian, ia tidak menampik, aturan yang dikeluarkan BI terkait pengaturan biaya isi ulang uang elektronik bisa menurunkan biaya yang diterapkan perbankan atau operator yang signifikan sekarang ini. Meski Tulus tetap berharap BI bisa memberikan insentif bagi masyarakat dengan menggratiskan biaya isi ulang uang elektronik.

"Aturan itu bisa memudahkan penurunan biaya isi ulang uang elektronik. Tapi, seharusnya masyarakat diberikan insentif. Misalnya jalan tol maka dengan nontunai masyarakat membantu karena memang menyediakan miliaran rupiah untuk uang kembalian itu menyulitkan. Dengan nontunai akan menguntungkan dan harusnya tarif tol bisa turun," tuturnya.

Lebih lanjut, tambah Tulus, seharusnya BI tidak mewajibkan perbankan mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan. Apalagi, Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sempat menyatakan siap menggratiskan biaya isi ulang uang elektronik. Jika Himbara dibiarkan melakukan hal itu maka Tulus menilai bisa menciptakan persaingan sehat.

"Harusnya BI tidak mewajibkan pihak bank seperti Himbara kan sudah menggratiskan (biaya isi ulang uang elektronik). Kalau ada yang menggratiskan dibiarkan saja agar kompetitif dengan bank lain. Jadi jangan dipaksakan," tegasnya.

(**/AB)

Drive with Uber

Go to top