Team Redaksi

Team Redaksi

ESDM Beri Waktu 5 Tahun Untuk Freeport Bangun Smelter

Berita9.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral "smelter" dalam waktu lima tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan pemerintah akan mengontrol pembangunan smelter Freeport setiap 6 bulan.

"Terkait sanksi, nanti ada wacana dari Kemenkumham dalam mengontrol kemajuan agar Freeport sungguh-sungguh bangun smelter. Kita berikan izin untuk mempercepat pembangunan dan dievaluasi setiap enam bulan. Apakah nanti dibekukan atau dicabut dan sebagainya," kata Teguh dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu.

Teguh yang juga menjadi Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport ini mengatakan Freeport sudah sepakat dalam membangun smelter dalam waktu lima tahun dan akan selesai paling lambat 2022.

Selama pembangunan smelter, pemerintah juga memberikan izin bagi Freeport untuk mengekpor konsentrat dengan membayar bea keluar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Bambang Susigit menambahkan Kementerian ESDM dapat merekomendasikan pencabutan izin ekspor jika Freeport tidak mencapai 90 persen dari evaluasi enam bulan.

"Artinya 90 persen dari rencana enam bulan harus tercapai. Kalau tidak tercapai, seperti saya bilang di Permen 6 itu, Dirjen Minerba memberikan rekomendasi untuk mencabut izin ekspornya," tutur Bambang.

Kementerian ESDM pun sudah menyurati PT Freeport Indonesia untuk melaporkan kemajuan pembangunan smelter paling lambat pada 15 Agustus 2017.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Freeport diwajibkan mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pemegang IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. (**/Ant)

PT 20 Persen Dinilai Untuk Perpanjang Kekuasaan

Berita9.com - Pengamat Komunikasi Politik, Anang Sudjoko berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak meloloskan Undang-undang Pemilu dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Sebab menurutnya, penerapan presidential treshold tidak sesuai dengan semangat Undang-undang 1945 dan Pancasila. Apalagi semangatnya adalah dari rakyat untuk rakyat.

"Ada prinsip-prinsip permusyawatan, artinya tidak mengutamakan golongan-golongan tertentu dan disinilah kita diuji, Demokrasi itu tetap mengutamakan kepentingan rakyat," jelas Dosen Fisip Universitas Brawijaya, Malang,  (27/7).

Terkait "kengototan" pemerintah menginginkan presidential treshold 20 persen ada hal yang hendak dicapai. Yaitu, sambung Anang, pemerintah ingin terus mempertahankan kekuasaan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Maka pemerintah dengan segala cara, salah satunya dengan kekuasaannya akan tetap mempertahankan presidential treshold.

"Kalau saat ini ada kecenderungan kalau penguasa itu ingin terus bertahan dengan segala cara. Salah satunya dengan kekeuasan di persidangan, ada jamuan khusus untuk partai koalisi padahal itu fasilitas rakyat, Istana Negara kan punya rakyat," keluhnya.

Maka dari itu Anang mengaku, dirinya tidak merasa heran apabila ada sejumlah Partai Politik (Parpol) yang bermanuver mendukung pemerintah, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Anang, awalnya PPP dan PKB setuju dengan presidential treshold 0 persen atau tanpa ambang batas, tapi tiba-tiba harus mengikuti dari partai pengusa mendukung presidential treshold 20 persen.

"Artinya ada kepentingan yang ingin dicapai PKB dan PPP Negoisasi itu sah-sah saja tetapi ketika sudah mencoba menzalimi kepentingan rakyat itu sendiri, tandanya sudah krisis bermoral," kata Anang.

(**/RO)

KPPU dan BPS Kerja Sama Pantau Persaingan Usaha

Berita9.com - Menghadapi dinamika persaingan usaha yang semakin cepat dan komplek, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bersinergi dalam penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik bidang persaingan usaha dan kemitraan.

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf menilai perlu langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan yang dimilikinya, salah satunya melalui networking dengan institusi yang kredible.

"Dalam penanganan berbagai kasus yang dihadapi, KPPU memerlukan dukungan data-data yang memadai serta terjamin validitasnya. Dan ini ada di BPS, sebagai satu-satunya rujukan statistik di Indonesia sebagaimana didengungkan Presiden Joko Widodo" kata Syarkawi dalam keterangan resminya yang diterima di Bandung, (26/7).

Terdapat beberapa point kesepakatan kerja sama yang disetujui oleh KPPU dan BPS, salah satunya adalah mengenai penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data dan informasi statistik bidang persaingan usaha dan kemitraan.

Syarkawi menjelaskan akan menjadi  sangat strategis dalam mendukung analisa yang akan dilakukan KPPU. "Kami meyakini dengan adanya ketersediaan basis data dan sistem informasi statistik khusus persaingan usaha dan kemitraan akan dapat meningkatkan kualitas Putusan dan saran pertimbangan yang akan dihasilkan oleh KPPU" tuturnya.

Adapun, Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto menyambut baik kerja sama BPS dan KPPU tersebut. Hal ini merupakan komitmen BPS dalam mengimplementasikan kebijakan satu data guna mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat.

"Kerjasama ini merupakan komitmen BPS dalam mengimplementasikan kebijakan satu data guna mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat," pungkasnya. 

(**/WE)

Persiapan Keberangkatan Petugas Haji

DPR Minta Anggaran Pemberantasan Narkoba Ditingkatkan

Berita9.com - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil memandang anggaran Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kementerian Hukum dan HAM, perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan memberantas produsen, bandar, dan sindikat narkoba.

Nasir mengkhawatirkan peredaran narkoba terus merusak generasi muda Indonesia. Oleh karenanya, dia menginginkan adanya kenaikan anggaran pemberantasan narkoba.

"Kami (Komisi III) akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait operasi pengungkapan produksi dan peredaran narkoba,” kata Nasir usai bertemu Kapolda Jawa Tengah, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, di Markas Polda Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungannya tersebut, Nasir mengutarakan bahwa Komisi III ingin mengetahui sejauh mana Polda Jateng, BNNP Jateng, Kanwil Hukum dan Ham mengawasi peredaran narkoba, mencegah terorisme dan radikalisme serta pengawasan terhadap orang asing.

Dari pengamatan di lapangan, menurut dia, ada perkembangan baik. Mereka bisa mengawasi orang asing dan juga mengatasi upaya terorisme dan deradikalisme.

Komisi III juga melihat adanya sinergi antara BNNP dengan beberapa instansi terkait dalam penanggulangan narkoba.

Komisi III berharap Markas Besar Polri, BNN Pusat, dan Kementerian Hukum dan HAM bisa lebih meningkatkan kinerja antar instansi. Sebab, tidak bisa dipungkiri keberadaan orang asing, narkoba, dan terorisme, saling terkait.

"Itu harapan kita di Komisi III, juga akan mengevaluasi regulasi dan anggaran terkait bagaimana bisa melakukan operasi BNNP dan Kementerian Hukum dan HAM," tegasnya.

Nasir juga berharap, pengungkapan kasus narkoba ditingkatkan. Tentu saja mereka perlu diberikan dukungan peralatan dan teknologi. Menurut laporan Polda Jawa Tengah, masih sedikit sekali peralatan teknologi untuk melacak bandar dan sindikat yang beroperasi di wilayah ini.
 
“Mudah-mudahan pada 2018 tersedia anggaran untuk meningkatkan teknologi informasi guna melacak dan mengindentifikasi serta mengetahui keberadaan bandar-bandar dan sindikat narkoba bisa segera diatasi,” papar Nasir.


(**/TRK)

Sido Muncul Akan Menduniakan Wisata Rawa Pening

Berita9.com - Kepedulian PT Sido Muncul Tbk untuk membangkitkan wisata tak diragukan lagi. Di Jawa Tengah, pabrik jamu ini mempromosikan obyek wisata Rawa Pening di Kabupaten Semarang menjadi destinasi wisata unggulan.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan pembuatan iklan terbaru Kuku Bima Energi di kawasan Rawa Pening, Kamis (20/7). Direktur PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat mengatakan, ada alasan tersendiri mengapa Rawa Pening dipilih untuk pengambilan gambar iklan produk Sido Muncul. Danau seluas 2.600 hektare di sekitar 20 kilometer selatan Kota Semarang ini memiliki pemandangan alam yang indah. Di sana juga ada cerita 'Baru Klinthing' yang melegenda di Indonesia.

"Kami ingin memperkenalkan Rawa Pening lebih luas lagi di Indonesia bahkan mancanegara," kata Irwan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/7).

Irwan menyebut, selain mempromosikan produk Kuku Bima, melalui iklan ini Sido Muncul mengajak pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan yang terjadi di Rawa Pening. Dalam hal ini terkait eceng gondok yang menutupi mayoritas permukaan danau. Irwan berharap pemerintah lebih memperhatikan Rawa Pening agar eceng gondok teratasi. "Rawa Pening bisa menjadi destinasi wisata yang mendunia," ujarnya.

Dia optimistis danau alam Rawa Pening bisa menjadi destinasi wisata dunia. Namun, danau yang membelah empat kecamatan di kabupaten berslogan Bumi Serasi ini harus bersih dari eceng gondok. "Luas Rawa Pening lebih dari 2.500 hektare sangat berpotensi untuk menarik jutaan wisatawan. Namun sayangnya eceng gondok tersebar di setiap daerah di danau ini dan sangat mengganggu," ujarnya.

Menurut Irwan, apabila Rawa Pening bersih dari eceng gondok dan dapat dijadikan destinasi wisata yang mendunia, akan mendatangkan pendapatan asli daerah serta membuka lapangan kerja. Turis-turis yang datang ke Solo dan Yogyakarta bisa lanjut ke Rawa Pening. Apalagi jika jalan tol Semarang-Solo sudah terhubung.

"Untuk itu, kami membuat iklan terbaru Kuku Bima Energi di Rawa Pening supaya pemerintah menaruh perhatian penuh. Saya juga berharap Pak Jokowi datang ke Rawa Pening dan melihat langsung kondisinya," ujarnya.

Irwan mengaku siap jika ikut dilibatkan untuk mengelola eceng gondok yang sangat mengganggu di Rawa Pening. Apalagi, tanaman gulma air tersebut bisa dijadikan bahan bakar berupa briket untuk pengolahan industri di pabrik Sido Muncul.

Selain briket, Sido Muncul juga menggunakan limbah padat jamu dan hasil wood pallet untuk bahan bakar boiler proses produksi jamu. Tapi jumlah briket dan limbah padat jamu baru memenuhi 50 persen saja dan 50 persen lainnya masih menggunakan gas.

Irwan pernah menyampaikan soal pengelolaan eceng gondok di Rawa Pening kepada Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Arief pun meresponsnya dengan positif. "Bagus. Mengatasi pertumbuhan eceng gondok yang cepat, untuk bio energi, sekaligus membuat rawa atau danau itu kelihatan lebih menarik," kata Arief.

Dia menilai, setelah dikelola dan ditata, Rawa Pening akan menjadi destinasi wisata yang dikunjungi banyak orang. "Kegiatan ekonomi masyarakat bisa lebih hidup, dan sustainable" ujar Arief. Dengan begitu, ada pilihan baru bagi masyarakat untuk menikmati keindahan danau yang sekian lama tenggelam oleh eceng gondok. Apalagi posisi geografisnya berada di tengah-tengah Joglosemar.

(**/RO)

Jenderal Gatot Mulai Melambung, PDIP Serahkan Kerapat Internal

Berita9.com - Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mulai meramaikan bursa calon presiden (capres). Sebagian kalangan sudah menggadang-gadang tentara yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 itu menjadi penantang bagi Joko Widodo.

Namun, PDI Perjuangan yang menjadi pengusung dan pendukung Jokowi panggilan Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2014 masih tenang-tenang saja. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, wajar saja jika nama Gatot mulai meramaikan bursa capres.

"Kalau Pak Gatot masuk radar semua partai, menjadi pembicaraan publik, wajar saja karena Panglima TNI," ujar Hendrawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/7).

Meski demikian Hendrawan enggan berspekulasi terlalu jauh tentang munculnya nama Gatot di bursa capres. Apalagi PDIP punya mekanisme internal dalam memutuskan capres.

Hendrawan menegaskan, capres dan calon wakil presiden yang akan diusung PDIP tergantung pada keputusan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum di partai berlambang kepala banteng itu.

"Itu kan kewenangan ketum. Sebelum ketum mengusung kan pasti bertanya kepada calon yang diusung dong," sebut Hendrawan.

Selain itu, kata Hendrawan, partainya juga tak mau terburu-buru soal capres. Apalagi Pilpres 2019 masih cukup jauh, sehingga terlalu menggebu-gebu soal capres justru akan kontraproduktif.

Merujuk UU Pemilu, tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dimulai pada Agustus 2018. “Bayangkan masih 15-18 bulan sebelum selesai, presiden disibukkan kegiatan kampanye dan pencalonannya," pungkas Hendrawan.

(**/JPG)

Izin Kerjanya Diperpanjang, Saham Freeport Naik

Berita9.com - Saham induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI), Freeport Mc MoRan Inc melonjak ke level tertinggi sepanjang 16 bulan terakhir, (25/7).
 
Kenaikan saham ini karena pertumbuhan harga tembaga dan menyusul adanya sinyal positif dari pemerintah Indonesia terkait izin operasi Freeport di Indonesia.
 
Pada perdagangan Selasa, saham Freeport Mc MoRan yang diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode FCX ditutup menguat 14,74 persen menjadi 14,87 dolar AS per saham.
 
Adapun pelaku pasar mengesampingkan laporan keuangan Freeport semester I-2017 dan proyeksi pendapatan perseroan sepanjang 2017 yang lebih rendah dari ekspektasi.
 
Kenaikan harga saham lebih fokus pada harga tembaga yang menyentuh level tertinggi selama dua tahun terakhir, dan pernyataan CEO Freeport Richard Adkerson yang optimistis bisa mencapai kesepakatan pada Oktober mendatang terkait Tambang Grasberg di Papua, Indonesia.
 
"Kinerja harga saham Freeport didorong oleh harga tembaga, kemajuan negosiasi dengan pemerintah RI dan berdasarkan fakta bahwa saham tersebut tidak terlalu banyak dimiliki," kata analis pertambangan Jefferies Christopher LaFemina, dilansir dari Reuters, (26/7).
 
Kenaikan harga tembaga didorong oleh pasokan yang ketat, yang mencerminkan gangguan pasokan dari Kanada ke Cile, didorong tanda-tanda permintaan kuat dari konsumen papan atas yakni China dan dolar yang melemah.
 
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan telah mencapai kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia terkait kelanjutan operasinya di Indonesia.
 
Ketua Tim Perundingan Pemerintah sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, mengatakan ada dua kesepakatan yang telah diraih, yaitu pembangunan smelter yang harus selesai sebelum Januari 2022, dan perpanjangan kontrak Freeport dari 2021 menjadi 2031.
 
Freeport sebelumnya menyebutkan, tanpa mendapatkan stabilitas investasi jangka panjang, perusahaan akan mengurangi investasi sampai 700 juta dolar pada 2017 dan 750 juta dolar AS pada 2018, dalam proyek pengembangan tambang bawah tanah di Grasberg.
 
Sementara itu, dalam laporan keuangan semester I tahun ini, Freeport-McMoRan mencatatkan laba bersih sebesar 496 juta dolar AS, melonjak dari periode sama tahun lalu yang mencatatkan rugi 4,66 miliar dolar AS. Pendapatannya tercatat 7,05 miliar dolar AS atau tumbuh dari 6,57 miliar dolar AS.
 
Namun Freeport kembali memangkas perkiraan penjualan 2017 menjadi 3,7 miliar pon tembaga, dari sebelumnya 3,9 miliar pon, dan 1,6 juta ons emas, dari 1,9 juta ons.
 
(**/KUM)

Tiga Pilar Jelaskan Kasus Beras Oplosan

Berita9.com - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menginginkan agar kasus beras oplosan yang menimpa anak perusahaan yakni PT Indo Beras Unggul (IBU) berujung terang benderang. Sehingga tidak terus-menerus menjadi polemik di masyarakat.

Direktur Utama Tiga Pilar Sejahtera Joko Mogoginta mengatakan, public expose yang dilakukan AISA hari ini bertujuan untuk itu. Perusahaan ingin semuanya dijelaskan ke publik agar tidak ada pihak-pihak merasa dirugikan dengan munculnya kabar pengoplosan beras.

"Harapan kami dengan ada public expose, kami ingin semua berita yang ada selama empat hari ini terang benderang. Semoga, itulah harapan kami semua karena ini menyangkut banyak orang, kasihan yang tidak tahu apa-apa," ujarnya di Jakarta, (25/7/).

Dalam paparan publiknya, perusahaan menyatakan, polemik tersebut berawal dari PT Indo Beras Unggul yang didatangi Satgas Pangan akhir pekan lalu. Kemudian, Satgas menyegel ribuan ton beras yang dituding sebagai oplosan.

"Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan, memaparkan kejadian dari salah satu anak usaha kami, PT Indo Beras Unggul atau yang sekarang dikenal dengan PT IBU yang pada hari kamis malam (pekan lalu) didatangi, dikunjungi Satgas Pangan," kata Joko.

Menurutnya, investor butuh informasi yang jelas dari dua pihak yakni Satgas Pangan dan AISA selaku induk usaha PT IBU. Dari sisi AISA, perusahaan mengklaim sudah mengikuti semua peraturan yang ada.

"Hot topic empat hari ini, ini sangat perlu untuk semua stakholder kami khususnya PT IBU, ini ada apa? Perlu diketahui perusahaan kami Tiga Pilar Sejahtera sangat menjunjung tinggi legal, izin, dan semuanya bahkan sejak kami berdiri menjunjung tinggi hal itu," pungkasnya.



(**/AKR)

Perumusan RUU Terorisme Belum Maksimal

Berita9.com - Pembahasan Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebenarnya telah mulai dilakukan sejak 26 Januari 2017 oleh DPR bersama pemerintah, namun belum semua pembahasan disepakati.

Begitu kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono dalam keterangan tertulisnya (26/7).
 
"Pembahasan RUU yang belum disepakati atau dipending yakni mencakup judul, konsiderans, dan ancaman pidana dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus disesuaikan dengan R KUHP, pencabutan kewarganegaraan, dan penyadapan," jabarnya.

Sementara itu, ada konten yang belum dibahas dalam RUU tersebut, yaitu mengenai hal-hak korban terorisme dan  pencegahannya. Adapula ketentuan yang luput dari pembahasan, yakni mengenai mekanisme pengawasan selama masa tahanan.

Atas alasan itu, Supriyadi menilai bahwa pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selama ini masih kurang maksimal.

"Utamanya dalam hal intensitas dan kefokusan pembahasan, apalagi dengan mekanisme pembahasan yang dilakukan secara tertutup. ICJR masih menyayangkan pembahasan secara tertutup atas ketentuan penangkapan dan penahanan," sesalnya. 

(**/IAN)

Page 1 of 214

Drive with Uber

Go to top