Keberatan Ditanya Nuraninya Dimana Perihal 500 TKA Cina

Berita9.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hari ini menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI. Pada kesempatan itu, Ida dicecar soal tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi mempertanyakan alasan pemerintah memperbolehkan 500 TKA China masuk ke proyek di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Saya ingin bertanya sebetulnya spesifik itu apa sih, Bu? Artinya pekerjaan itu sampai kemudian harus 500 TKA dari China yang harus didatangkan dan resistensinya besar," kata dia di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dia ingin mendapat penjelasan mengenai spesifikasi TKA China yang masuk ke Indonesia mulai dari pekerjaannya, waktu bekerjanya, dan jabatannya.

"Saya penasaran Bu, karena ini menyangkut nurani kita semua, spesifik pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu, mungkin kalau jangka waktu tertentu dan sebagainya. Spesifik pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu itu mohon dijawab. Terima kasih," lanjutnya.

Ida Fauziyah segera merespons hal tersebut. Dirinya tampak tak nyaman karena disinggung soal nurani berkaitan dengan diizinkannya TKA China masuk Indonesia.

"Saya kira kalau bicara nurani, saya kira kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf. Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), kiranya bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini, pengin nangis jadinya. Kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja," ujarnya.

Intan pun menjelaskan bahwa yang dia tekankan bukan soal nurani tapi spesifikasi TKA China yang dipekerjakan di Indonesia.

"Izin pimpinan, saya bicara nurani karena tadi saya bilang artinya saya tahu bahwa yang saya inginkan konkret Bu, spesifikasi pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu. Kalau soal itu saya sudah mulai tadi, artinya kita semua pasti punya keberpihakan untuk soal nurani," tambahnya.

Namun mengingat agenda rapat hari ini tidak ada poin pembahasan mengenai TKA, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku pimpinan rapat memutuskan agar pembahasan pekerja asing tidak diteruskan.

(**/IST)

Tommy Minta 600 Petugas KPPS Meninggal Jangan Dianggap Seperti Binatang

Berita9.com - Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengungkap keprihatinan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 beberapa waktu lalu. Kritik Tommy terkait ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, yang dinilainya tanpa tindakan hukum dari pemerintah.

"Kita ketahui ada 600 penyelenggara meninggal, tapi dianggap seperti binatang yang meninggal, tak ada proses hukum sama sekali," kata Tommy saat membuka rapat pleno DPP Partai Berkarya di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (8/7).

Ketua KPU Arief Budiman mencatat total ada 894 petugas yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Arief sempat menyatakan banyaknya petugas yang meninggal karena faktor kelelahan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyepakati besaran santunan untuk petugas yang meninggal sebesar Rp36 juta.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut format Pemilu 2019 yang menyerentakkan lima jenis pemilu hanya membebani penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah, terutama karena ada kasus meninggal dunia.

"Dalam pandangan Perludem, pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak, memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu yang sama," kata Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin lewat keterangan tertulis, Selasa (23/4).

Selain keprihatinan kepada para petugas KPPS yang meninggal, dalam sambutannya Tommy juga menuding penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilainya tak demokratis. Salah satu faktornya, kata dia, banyaknya penyelenggara pemilu yang tak menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia mencurigai banyak penyelenggara yang tak netral dan kerap mengatur perolehan suara untuk pihak-pihak tertentu.

Ketidaknetralan penyelenggara pemilu tersebut, kata dia, telah dibuktikan dalam gugatan sengketa pemilu 2019 yang dibawa calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, kata dia, bukti-bukti itu tak digubris sama sekali oleh MK.

Melihat sejumlah masalah itu, Tommy berharap dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terulang kembali dalam pemilu selanjutnya. Ia pun merasa heran seharusnya gelaran pemilu pasca-reformasi lebih baik dan demokratis bukan malah mengkhawatirkan.

"Ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua. Selama 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tapi malah penyelenggaraan pemilu lebih memprihatinkan," kata Tommy. (*)

Negara Dengan Ketahanan Budaya Kuat Akan Mampu Hadapi Krisis Pandemik

Berita9.com - Keberhasilan sejumlah negara yang sukses mengatasi krisis akibat pandemik virus corona baru atau Covid-19, karena negara tersebut memiliki ketahanan budaya. Demikian disampaikan aktivis dan cendekiawan muda, Yudi Latif saat menjadi pembicara webinar bertajuk "Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Agama dan Kebudayaan", Semalam (7/7).

Pembicara lain webinar yang diinisiasi DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), gurubesar UIN Jakarta Azyumardi Azra, cendikiawan Daniel Dhakidae, dan budayawan Radhar Panca Dahana. Sementara yang memandu jalannya webinar langsung oleh Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi.

"Kita lihat covid ini meskipun virusnya sama, tapi dampaknya ke berbagai negara itu beda-beda. Ada negara yang parah banget, ada negara yang cepat recovery. Apa yang membedakan, coba kita perhatikan, jarak dari Wuhan (China) itu ke nagara-negara Asia Timur begitu dekat, Taiwan survive, cepat. Korea pulih cepat, Jepang punya kemampuan begitu cepat," kata Yudi Latif.

Sementara itu, jarak ribual mil dari Wuhan ke benua Amerika, menyebabkan Amerika Serikat tidak bisa keluar dari krisis akibat pandemik Covid-19.

Negara yang dipimpin Donald Trump itu terseok-seok melawan pandemik hingga saat ini. Belum ada indikasi negara adikuasa tersebut keluar dari krisis.

Padahal pemerintah negeri Paman Sam itu sudah melakukan banyak hal untuk keluar dari krisis. Menurut Yudi Latif, negara-negara yang tidak memiliki ketahanan budaya sulit menghadapi krisis.

"Satu hal yang bisa kita identifikasi bahwa negara-negara yang punya ketahanan budaya dalam hal ini national identity akurat itu memiliki kesanggupan untuk menghadapi krisis, jauh lebih efektif ketimbang negara yang identitas nasionalnya yang sedang bermasalah. Kita lihat misalnya Jepang, Korsel, Taiwan, Vietnam, New Zeland, Jerman. Negara-negara dengan national identity-nya yang kuat itu mampu mengatasi ancaman krisis secara lebih efektif," katanya.

Dijelaskan Yudi Latif, para psikolog sudah mengatakan bahwa setiap orang berbeda-beda kemampuannya menghadapi krisis. Begitu juga negara. Jika misalnya krisisnya sama, baik dari segi tekanananya maupun presurernya terhadap orang yang berbeda melahirkan dampak yang berbeda pula. Namun, dalam psikologi hal itu sangat tergantung pada ego strength buatan jadi diri seseorang.

"Jadi kemampuan orang punya moral perfect, kepercayaan diri, punya ketahanan dalam presure, kemudian tidak cepat patah. Itu ego strength yang mempengaruhi orang di alam menghadapi krisis. Nah, ego strength dalam koteks kedirian kolektif, kolektifitas kayak bangsa juga kayak semacam kedirian. Ego strength dalam kedirian kolektif harus bergerak dengan nastional identity," tuturnya.

Yudi Latif menjelaskan untuk menghadapi krisis perlu dibangun identitas nasional. Jika identitas nasional sudah dibangun dan menjadi kebanggaan bersama, dia meyakini, negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, dapat melewati berbagai macam tantangan.

"Ini dibangun antara lain dibangun oleh adanya share aksperience, kebertautan secara yang sama. Ada share velues, tapi yang paling penting namanya share pride atau kebanggaan yang sama. Jadi negara-negara national dignity, kebanggaan nasional yang kuat itu biasanya jauh lebih memiliki ketahanan menghadapi berbagai cobaan. Kita lihat msialnya Jepang dan Jerman sudah berkali-kali jatuh, berkali-kali dia dihadapi krisis tapi selalu dia bisa bangkit cepat dan memimpin dunia, gitu. Kita lihat kalau negara itu yang identity nasionalnya sedang rapuh negara adidaya kayak Amerika saja tidak berkutik di hadapan corona ini," imbuhnya.

Selain itu, Yudi Latif yang juga mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyampaikan bahwa pendemik Covid-19 harus dijadikan pelajaran yang cukup berharga untuk membangun indentitas nasional secara kolektif. Disampaikan, di balik musibah maupun krisis selalu ada pelajaran dan hikmah sekaligus ancaman.

"Ada peluang bagi mereka yang mau belajar. Persoalannya kita ini kan boro-boro di masa krisis, di masa biasa juga enggak bisa belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari krisis ini. Kalau di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa di balik kesulitan itu selalu ada kabar gembira. Sekarang apa yang bisa kita petik pelajaran dari covid ini," demikian Yudi Latif. (*)

Putusan MA Digugatan Rachmawati Hanya Menguji Secara Materiil Pilpresnya

Berita9.com - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Sukarnoputri terkait aturan pemenang Pilpres tak berpengaruh pada hasil Pilpres 2019. Yusril menyebut, putusan itu sama sekali tak menyinggung kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pada pilpres lalu, pasangan Jokowi-Ma'ruf diketahui unggul setelah meraup 55,5 persen suara dari Prabowo-Sandiaga Uno.

"Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu (7/7).

Yusril menegaskan MA hanya menguji secara materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan Undang-undang di atasnya atau tidak. Dalam hal ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sesuai hierarki perundang-undangan, undang-undang berada di tingkatan yang lebih tinggi dari peraturan kementerian/lembaga.

Mantan tim hukum Jokowi-Ma'ruf dalam sengketa pilpres itu mengatakan, kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa pilpres.

"Sudah diputus MK dan putusannya final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, KPU merujuk pada putusan MK yang menolak permohonan sengketa Prabowo-Sandi," katanya.

Di sisi lain, lanjut Yusril, putusan MA itu juga baru diputus pada 28 Oktober 2019 atau selang sepekan setelah pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden. Sementara putusan MA itu tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.

"Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan," ucap Yusril.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan, aturan pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon memang tidak diatur dalam Pasal 416 UU Pemilu.

Pasal tersebut hanya menjelaskan, paslon terpilih adalah mereka yang meraih suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara ketentuan Pasal 7 ayat (3) PKPU yang digugat Rachmawati itu mengacu pada Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 dalam hal paslon capres dan cawapres hanya diikuti dua paslon.

Menurut Yusril, dalam kondisi seperti itu yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi seperti yang diatur dalam UUD 1945.

"MA memutus pengujian PKPU itu dengan merujuk Pasal 416 UU Pemilu yang tidak mengatur hal tersebut, sehingga dalam putusannya MA menyatakan bertentangan UU Pemilu," jelasnya.

Menteri Kehakiman era mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini justru menyoroti PKPU yang mengacu pada putusan MK. Menurut Yusril, MA tidak dapat menguji apakah PKPU tersebut bertentangan dengan putusan MK atau tidak.

"Masalahnya MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU tersebut bertentangan dengan putusan MK atau tidak. Di sini letak problematika hukumnya," ucap Yusril.

Ia menjelaskan, putusan MK yang menjadi acuan PKPU itu dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma Pasal 158 UU 42/2008 tentang Pilpres yang isinya sama dengan Pasal 416 UU Pemilu.

Lantaran materi yang diuji sama, maka putusan MA itu berlaku juga terhadap Pasal 416 UU Pemilu yang mengatur pemenang pilpres adalah paslon dengan suara terbanyak.

"Karena itu kalau paslon pilpres hanya dua pasangan, aturan yang benar dari sudut hukum tata negara adalah pilpres hanya satu kali putaran dan paslon dengan suara terbanyak itulah pemenangnya," ujarnya.

MA sebelumnya mengabulkan gugatan Rachmawati terkait aturan pemenang pilpres.

Perkara ini berawal dari gugatan Rachmawati ke MA terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu.

MA menilai, aturan tersebut bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu yang telah mengatur penetapan pemenang pilpres apabila memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres, dengan sedikitnya 20 persen suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil Pilpres 2019, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin saat itu berhasil meraup kemenangan 55,5 persen setelah menang di 21 provinsi. Sementara Prabowo-Sandi menang di 13 provinsi. (*)

Akankah Pertarungan Khabib Berakhir Ikut Meninggal Bersama Ayah Tercinta?

Berita9.com - Abdulmanap Nurmagomedov, ayah petarung MMA Rusia Khabib Nurmagomedov, menghembuskan nafas terakhir pada 3 Juli 2020 waktu setempat. Kepergian sang ayah dinilai akan berdampak besar terhadap kelangsungan karier Khabib yang kini memegang sabuk juara dunia kelas ringan UFC.

‘’Saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Abdulmanap dan orang-orang yang dicintainya,’’ kata Yevgeny Kafelnikov, seperti dikutip situs olahraga Rusia Sport Express, (7/7). ‘’Bagi Khabib, ini adalah momen yang sangat sulit.’’

Kafelnikov, mantan petenis Rusia yang meraih dua kali Grand Slam, menilai tidak mudah bagi Khabib kehilangan sang ayah sekaligus pelatih yang sangat dekat dengannya. Sehingga, Khabib akan kesulitan jika melanjutkan karier MMA-nya.

‘’Saya pikir ayah Khabib tidak akan pernah ingin dia bertahan dalam pertarungan berikutnya,’’ katanya. ‘’Tapi saya tidak ingin memberikan rekomendasi, Khabib yang akan membuat keputusan.’’

Tatiana Tarasova, pelatih skating ternama Rusia semasa era Uni Soviet, menuturkan hal serupa. Khabib akan mengalami kesulitan sepanjang waktu karena tidak akan pernah bisa melupakan kematian sang ayah.

’’Tetapi dia harus bertahan, seperti yang diajarkan ayahnya untuk bertindak dalam situasi sulit. Dia memberinya banyak cinta,’’ kata Tarasova. ‘’Yang paling penting, saya meminta Khabib untuk tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa dan dengan sabar menerima semua kesulitan.’’

Sementara, Valery Gazzaev menilai kepergian Abdulmanap akan berdampak pada mental Khabib. Karena Sang Elang, julukan Khabib Nurmagomedov, sangat dekat dengan Abdulmanap sehingga sulit melanjutkan karier tanpa kehadiran sang ayah.

‘’Ketika kita berbicara tentang Khabib Nurmagomedov, kita harus perhatikan bahwa Abdulmanap adalah ayah yang memainkan peran kunci dalam pembentukan kariernya sebagai legenda MMA,’’ kata Gazzaev yang sukses menjuarai Piala UEFA bersama CSKA Moskow.

‘’Abdulmanap berperan dalam membangun sistem pelatihan putranya dan asuhan serta budayanya,’’ katanya. ‘’Abdulmanap melakukan segalanya untuk memastikan Khabib memuliakan Rusia di seluruh dunia.’’

Pada akhir Desember 2019, Khabib pernah mengutarakan rencananya untuk pensiun di usia kepala tiga. Ia saat itu dijadwalkan akan bertarung menghadapi Tony Ferguson pada April 2020. 

Namun, pertarungan batal dan Ferguson jadinya bertarung lawan Justin Gaethje. Ferguson menelan kekalahan sehingga Gaethje yang akan akhirnya akan menantang Khabib pada September mendatang.

Kepada RT Sport, Khabib saat itu mengatakan bahwa akan memikirkan rencana pensiun usai pertarungan lawan Ferguson.

‘’Setelah pertarungan itu, maka kami akan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya," katanya. ‘’Kami akan mempertimbangkan apakah ada gunanya bertarung lagi.’’

Khabib menilai faktor usia juga menjadi bahan pertimbangan. Usianya kini 31 tahun, menurut Khabib, adalah usia yang sangat bagus untuk bertarung. Namun, usia kepala tiga juga merupakan usia mendekati masa pensiun.

‘’Tapi, akan selalu ada alasan untuk bertarung. Uang bisa jadi alasan bertarung," ujarnya.

Khabib menyatakan semua itu sebelum Abdulmanap terserang virus corona pada April 2020. Dan, sepertinya bukan gayanya Khabib jika bertarung demi alasan uang.

Sang Elang hanya akan bertarung demi kehormatan keluarga. Kini setelah sang ayah pergi selamanya, apakah ada alasan kuat Sang Elang tetap bertarung di arena octagon? (*)

Honorer Berharap Tidak Dipecat Agar Tetap Bisa Makan

Berita9.com - Ratusan tenaga kontrak/tenaga harian lepas (THL) yang selama ini bekerja di sejumlah lembaga pemerintah di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh terpaksa dipangkas imbas defisit anggaran.

Untuk perekrutan calon tenaga kontrak disesuaikan kemampuan anggaran di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) di daerah itu, dan tidak lagi ditangani oleh lembaga berwenang terkait kepegawaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Bambang Surya Bakti mengatakan, bahwa saat ini pemerintah daerah setempat tidak lagi menerbitkan surat keputusan (SK) untuk mengangkat tenaga honorer, seperti yang selama ini dilakukan sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati selaku pimpinan daerah.

Menurutnya, mulai saat ini perekrutan tenaga kontrak sudah dilimpahkan ke masing-masing dinas, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

“Kalau memang dinasnya punya anggaran dan membutuhkan, silahkan direkrut (tenaga honorer),” kata Bambang Surya Bakti ditulis Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan, apabila sebuah dinas, badan dan kantor pemerintah di Kabupaten Nagan Raya memiliki ketersediaan anggaran untuk membayar upah (gaji), maka hal tersebut tentunya diperbolehkan.

Bambang beralasan, jumlah tenaga harian lepas saat ini tidak lagi menjadi kewenangan BKPSDM Nagan Raya, melainkan menjadi wewenang setiap OPD di Nagan Raya.

“Saya kurang tahu jumlahnya, karena anggaran upah tenaga harian lepas melalui daftar pengisian anggaran (DPA) masing-masing kantor pemerintah di daerah ini,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Koordinator LSM Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Nagan Raya, Muhammad Zubir berharap agar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap mempertahankan tenaga harian lepas (THL) yang selama ini dipekerjakan di intansi pemerintah di daerah ini, dengan tidak melakukan pengurangan tenaga kerja.

“Di tengah pandemi seperti ini, masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan makan. Seharusnya keberadaan mereka dipertahankan,” kata Muhammad Zubir.

Ia juga berharap apabila ada tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Nagan Raya yang merasa dirugikan akibat pemberhentian kerja di masa pandemi saat ini, agar melaporkan persoalan tersebut sehingga keluhan tenaga kontrak dapat disuarakan dan diperjuangkan, ungkapnya.

(**/IST)

Kejagung Minta DPR Ungkap Saja Siapa Oknum Aparat Pelindung Djoko Tjandra

Berita9.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menantang anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni untuk mengungkapkan nama oknum Badan Intelijen Negara (BIN), Kejagung dan Polri yang disebut melindungi buronan Djoko Soegiharto Tjandra.

Oknum tersebut diduga membantu buronan Djoko Soegiharto Tjandra selama proses pelarian hingga berhasil mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Ali Mukartono mengatakan bahwa Kejagung sudah siap untuk menindaklanjuti dan memproses hukum oknum yang diduga membantu buronan Djoko Soegiharto Tjandra.

"Mestinya kan dia (Ahmad Sahroni) terang-terangan supaya kami mudah (proses hukum). Mestinya dia sebut saja siapa oknumnya," tuturnya di Kejaksaan Agung, Selasa (7/7/2020).

Seperti diketahui, DPR tengah menyelidiki keterlibatan oknum di dalam Kejaksaan, Polri hingga BIN yang diduga melindungi dan menjaga buronan Djoko Soegiharto Tjandra untuk masuk ke Indonesia.

Ahmad Sahroni menyebut berhasil masuknya Djoko Soegiharto Tjandra ke Indonesia dan mendaftarkan upaya PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membuat sejumlah aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan bahkan BIN kecolongan. 

Sahroni juga menduga ada oknum yang berusaha melindungi DPO tersebut hingga akhirnya berhasil keluar-masuk ke Indonesia, bahkan mendapatkan e-KTP baru.

"Ada oknum yang bermain untuk membela Djoko Tjandra, baik di dalam atau di luar. Baik itu di Polri, Kejaksaan atau di BIN yang menyelamatkan Djoko Tjandra masuk ke Indonesia," tuturnya di Kejaksaan Agung, Senin (6/7/2020).

Dia juga mendesak seluruh aparat penegak hukum untuk memeriksa kesehatan Djoko Tjandra yang berdalih sakit, sehingga tidak memenuhi panggilan sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin (6/7/2020).

"Saya minta aparat penegak hukum untuk pastikan apakah Djoko Tjandra ini beneran sakit atau hanya mengulur waktu dengan sidang ini," katanya. (*)

RDP Digelar Tertutup Makin Memperlihatkan KPK Sudah Tunduk Kepada DPR

Berita9.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik gelaran rapat yang dihelat Komisi III DPR di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada hari ini, Selasa (7/7). Menurut ICW, tidak ada urgensi rapat dihelat tertutup di KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menganggap rapat dihelat tertutup sesuai permintaan Komisi III DPR sekaligus memperlihatkan KPK yang sudah tunduk pada kekuasaan legislatif usai Undang-undang KPK mengalami perubahan.

"Tidak ada urgensinya mengadakan RDP di gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif," kata Kurnia dalam pesan tertulis, Selasa (7/7).

Seharusnya, kata Kurnia, DPR memahami posisi KPK sebagai lembaga yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Ia menuding rapat yang dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal yang coba disembunyikan dari publik.

"Harusnya DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakan oleh Komjen Firli Bahuri beberapa waktu lalu," kata Kurnia.

Ketua Komisi III Herman Hery mengungkapkan alasan pihaknya menggelar rapat secara tertutup karena ada kemungkinan isu sensitif yang ditanyakan. Ia khawatir hal tersebut salah dipersepsipkan oleh publik jika rapat digelar terbuka.

Herman yakin rapat yang dilaksanakan secara tertutup tidak bermaksud untuk mengintervensi apa yang sedang dikerjakan KPK.

"Soal tertutup dan terbuka tidak ada aturan yang melarang, tergantung kesepakatan. Jadi, tidak ada aturan yang diperdebatkan kenapa terbuka, kenapa tertutup. Semua tergantung urgensi menurut pendapat kedua belah pihak," kata Herman di Gedung Penunjang KPK, Selasa (7/7).

Terkait penyelenggaraan rapat di gedung KPK, Politikus Partai PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar. Ia menambahkan, agenda kali ini juga sebagai bentuk pengawasan terhadap fasilitas yang ada di KPK seperti rumah tahanan (Rutan).

"Pertama-tama karena ini gedung baru, kami di periode yang sekarang belum pernah melihat kondisi gedung seperti apa, fasilitas seperti apa, kemudian ruang tahanan seperti apa," ujar Herman. (*)

2 Petani Ditembak Mati, Sepertinya Nyawa Pejuang Ketahanan Pangan Murah

Berita9.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengomentari peristiwa penembakan dua petani di Poso, Sulawesi Tengah oleh pasukan Satgas Tinombala beberapa waktu lalu.

Fadli mengkritik peristiwa penembakan tersebut dengan mengatakan nyawa manusia di Indonesia terkesan murah sekali. "Murah sekali nyawa di Republik Indonesia, petani kok ditembak," kicau Fadli lewat akun Twitter @fadlizon.

Anggota Komisi I DPR ini kemudian mengingatkan, petani adalah tulang panggung ketahanan pangan nasional.

Menurut Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini, rakyat Indonesia tidak akan bisa makan tanpa adanya petani. "Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan, tanpa petani rakyat makan apa? Ironis, gembar gembor Pancasila, petani ditembak mati," twit @fadlizon.

Dia menautkan sebuah berita dalam kicauannya. Berita tersebut mengangkat judul "2 Petani Tewas Ditembak Satgas Tinombala, Polri: Sesuai Prosedur". Dalam berita disebut, penembakan terhadap dua petani dilakukan karena melarikan diri, saat ditanyai identitasnya oleh pasukan yang tengah bertugas menangkap teroris di Poso.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, tim Satgas Tinombala telah melaksanakan prosedur yang semestinya. (*)

Layanan Warung Air Upaya Penuhi Kebutuhan Pemerataan Air di Gunungkidul

Berita9.com - PDAM Tirta Handayani terus mengembangkan layanan warung air untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. Cara ini dinilai sebagai solusi untuk pemerataan penyaluran air bersih.

Direktur Teknik PDAM Tirta Handayani, Toto Sugiharto, mengatakan jajarannya berkomitmen untuk membantu Pemkab dalam upaya pemerataan air bersih. Ia tidak menampik dari sisi potensi Gunungkidul memiliki sumber air yang melimpah. Meski demikian, kondisi geografis yang luas dan didominasi wilayah perbukitan membuat upaya pemerataan air menjadi terhambat.

“Kontur yang naik turun membuat biaya produksi air menjadi besar karena butuh energi yang besar. Saat terjadi kendala, untuk perbaikan butuh waktu lama,” katanya kepada awak media, (6/7).

Khusus di wilayah selatan seperti Kapanewon Tepus, Rongkop dan Girisubo, belum semua warga memperoleh layanan PDAM. Kondisi ini berdampak adanya sebagian warga yang mengalami krisis air saat kemarau.

Untuk memenuhi pasokan air berbagai upaya terus dilakukan. Selain mengoptimalkan sumber air yang ada, PDAM juga membuka layanan warung air yang dikelola masyarakat secara swadaya. Adapun teknis dari layanan ini, PDAM memasang sambungan rumah baru di satu kawasan. Oleh warga, sambungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air secara bersama-sama.

“Untuk biaya tergantung kesepakatan bersama. Yang jelas, pengelola nantinya yang bertanggungjawab membayar terhadap ke PDAM,” katanya.

Saat ini warung air tersebar lebih di 50 titik. Toto mencontohkan keberadaan warung air di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo. Di lokasi ini ada yang belum mendapatkan layanan PDAM seperti di Dusun Ngaglik, Karangawen, Pokak dan Tegalrejo.

“Untuk Dusun Pokak kami memasang lima sambungan rumah [SR], sedangkan di dusun lainnya masing-masing dua SR. Dengan warung air ini maka akses warga mendapatkan pasokan air bersih bisa dilakukan meski harus dilakukan secara bergantian,” katanya.

Lurah Karangawen, Roji Suyanta, mengatakan di wilayahnya sudah ada pipa PDAM sejak 1993. Meski demikian, instalasi ini tidak berfungsi karena baru pada 2019 diperbaiki dan dialiri air.

“Sekarang sudah mulai mengalir meski untuk satu SR digunakan bersama-sama dengan warga lain,” katanya.

Meski belum menyasar ke seluruh rumah, keberadaan warung air dapat membantu dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih.

“Dulu setiap kemarau warga selalu membeli dengan harga Rp150.000 hingga Rp250.000 per tangki. Dengan adanya pasokan dari PDAM, harapannya kebutuhan bisa terpenuhi,” katanya. (*)

Go to top