Ironis Pimpinan KPK Periode 2019-2023 Dapat Rapot Merah

Berita9.com - Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengomentari soal Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) memberi rapor merah bagi para pimpinan KPK periode 2019-2023.

Penilaian ICW dan TII katanya, itu seusai pemantauan kinerja KPK pada Desember 2019-Juni 2020 yang bertepatan dengan enam bulan pertama masa kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri.

BW juga menyoroti soal Ketua KPK Firli Bahuri yang menggunakan helikopter dalam perjalanannya di Sumatera Selatan.

"Wajah KETUA KPK bak "ditampar" MERAH. Tak hanya dpt Rapor Merah dr TII & ICW tp jg dituding GRATIFIKASI krn dpt fasilitas heli limousine MEWAH & tersedak, tak brani bongkar Skandal BUKU BANK WARNA MERAH. Firli Bahuri dkk Dapat Rapor Merah dari ICW dan TII," tulis akun Twitter @sosmedbw, dikutip Jumat (26/6/2020).

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman telah melaporkan Firli ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan bergaya hidup mewah, karena Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi Firli dari Palembang ke Baturaja.

"MAKI telah menyampaikan melalui e-mail kepada Dewan Pengawas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Ketua KPK atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020," kata Boyamin, Rabu.

Selain laporan penggunaan fasilitas mewah, Firli juga dilaporkan atas dugaan melanggar protokol kesehatan saat melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Firli diduga tidak memakai masker dan mematuhi jaga jarak ketika bertemu puluhan anak-anak di Baturaja Sumatera Selatan.

(**/IST)

Selama Pandemi Covid-19, Pilihan Berzakat Online Menggalami Peningkatan

Berita9.com - Layanan zakat online Baznas yang dihadirkan melalui berbagai kanal pembayaran, makin diminati masyarakat. Pilihan menunaikan zakat secara online meningkat signifikan, terlebih pada masa pandemi covid-19 ini.

CEO Kitabisa, Al Fatih Timur mengatakan, kanal pembayaran zakat Baznas di situs Kitabisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk berbagi pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Baznas konsisten menjadi lembaga zakat dengan perolehan (zakat) terbesar di Kitabisa,” katanya di Jakarta, Jumat (26/6).

Alfatih mengatakan, antara Maret dan April, Kitabisa mencatat tiga Juta sumbangan individu, meningkat 200 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Perolehan ini menunjukkan semangat solidaritas yang dimiliki oleh orang Indonesia dalam menghadapi kesulitan.

Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta, mengatakan sejak awal pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, Baznas segera membuat strategi untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat yang kini menjadikan platform online sebagai tempat berkomunikasi dan bertransaksi utama. Baznas membuat berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan tetap taat pada aturan pembatasan aktivitas.

“Baznas menggiatkan layanan zakat online dan meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung serta tidak membuka gerai di tempat keramaian. Sehingga para muzaki tetap bisa menunaikan zakatnya dan membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa membahayakan keselamatannya,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini Baznas hadir di 65 kanal pembayaran online yang dapat digunakan untuk menunaikan zakat dengan mudah. Berdasar data penghimpunan Baznas, pembayaran zakat secara online pada Januari hingga Mei tahun lalu sebesar 11 persen dari total penghimpunan Baznas. Sedangkan pada periode yang sama tahun ini, porsi zakat online meningkat menjadi 24 persen.

Porsi zakat online mengalami pertumbuhan sebesar 124 persen pada lima bulan pertama tahun 2020 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Baznas memproyeksikan, hingga penghujung tahun 2020 ini, porsi zakat onlineakan terus membesar hingga 30 persen. (*)

MAKI Praperadilankan Bareskrim dan KPK dalam Kasus e-KTP Setya Novanto

Berita9.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengajukan gugatan praperadilan mengenai tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi e-KTP yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Gugatan praperadilan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami memang mendaftarkan, materinya tunggu nanti saat pembacaan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi awak media, Jumat, 26 Juni 2020.

Termohon dalam gugatan praperadilan ialah Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Boyamin mengatakan mendapatkan informasi bahwa kedua lembaga itu telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan mengenai dugaan pencucian uang oleh Setya Novanto di kasus korupsi KTP elektronik.

“Gugatan kami ajukan untuk memberikan kepastian kepada dua institusi untuk menentukan langkah selanjutnya, kalau memang ada dugaan ya segera maju, kalau tidak ada ya diumumkan,” kata Boyamin.

Dalam kasus e-KTP, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak US$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Setya Novanto terbukti menerima US$ 7,3 juta dari proyek itu. Setya yang saat proyek berjalan menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar disebut mempengaruhi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang.

Dalam berkas tuntutan, jaksa KPK mengatakan korupsi e-KTP yang menjerat Setya bercitarasa pencucian uang. Alasannya, dalam persidangan dibeberkan fakta adanya metode baru untuk mengalirkan duit hasil kejahatan ke luar, negeri tanpa melalui sistem perbankan nasional.

Duit itu melalui perjalanan berliku melintasi enam negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura dan Hongkong. “Untuk itu tidak berlebihan rasannya jika penuntut umum menyimpulkan iniliah korupsi bercita rasa tindak pidana pencucian uang,” kata jaksa KPK Irene Putri dalam sidang pembacaaan tuntutan 29 Maret 2018. (*)

Pembakaran Bendera PDIP Sebuah Insiden Aksi Jangan Ikut Dibesar-Besarkan

Berita9.com - Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR RI pada Rabu kemarin (24/6) berujung pelaporan ke penegak hukum.

Menanggapi itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengurai bahwa aksi pembakaran memang sering terjadi saat unjuk rasa.

Terkadang, aksi itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berunjuk rasa, tapi juga oleh penyusup yang coba mendistorsi penyampaian pendapat.

Dalam kasus ini, dia menduga pembakaran bendera bergambar banteng moncong putih itu terjadi di luar kontrol manajemen aksi.

Sebab, pembakaran terjadi tepat saat para delegasi organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung di Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI tengah bertemu dengan wakil rakyat di dalam Gedung DPR RI, Jakarta. "

Adapun tentang pembakaran bendera PKI dan PDIP yang di luar kontrol manajemen aksi karena para pimpinan aksi sedang diterima pimpinan DPR, hal itu sering terjadi dalam aksi-aksi massa," ucap Ubedilah Badrun kepada awak media, Jumat (26/6).

Menurutnya, pelaporan yang dilakukan DPC PDIP Jakarta Timur ke Polres Metro Jakarta Timur terkait pembakaran itu akan menjadi problem sosial horizontal yang berkepanjangan.

“Tentu itu akan menjadi problem hukum dan memungkinkan menjadi problem sosial horizontal yang berkepanjangan," jelas Ubedilah.

Ubedilah berharap agar hal tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan, sehingga konflik sosial horizontal tidak terjadi. "Sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan," pungkas Ubedilah. (*)

Komisi IV DPR Minta Buwas Benahi Tata Kelola Pangan RI

Berita9.com - Komisi IV DPR meminta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas lebih buas lagi dalam membenahi tata kelola pangan di Indonesia. Mulai dari menghentikan ketergantungan pada impor beras hingga memberantas mafia di sektor ini. 

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Guntur Sasono mengatakan Buwas perlu lebih buas karena keberaniannya menentang impor beras beberapa waktu lalu rupanya memberi dampak. Menurutnya, meski impor tetap ada, namun realisasinya terbilang minim. 

"Saya mohon Pak Buwas lebih buas lagi karena dengan hentikan impor kemarin terasa sekali. Bagaimana kalau kita impor pangan terus?," ucap Guntur saat rapat Komisi IV DPR dengan Bulog, (25/6). 

Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi total impor beras Indonesia dari beberapa negara mencapai 444,5 ribu ton pada 2019. Jumlah tersebut memang lebih rendah dari 2,25 juta ton pada 2018. 

Selain lebih buas untuk menentang impor, Guntur pun melihat Buwas perlu lebih banyak mengeluarkan terobosan untuk kemajuan tata kelola pangan nasional, khususnya beras. "Jadi saya minta ada terus terobosannya," imbuhnya. 

Sementara Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menilai tugas Buwas sejatinya bukan hanya membenahi tata kelola beras dari sisi impor, namun juga para mafia. Sebab, menurutnya selama para mafia ini masih bermain, maka sulit membenahi tata kelola pangan.

Menurut Luluk, pemberantasan mafia di sektor pangan semakin penting karena Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona atau covid-19. Ia khawatir mendesaknya pemenuhan ketersediaan pangan di tengah corona membuat kebijakan impor dari pemerintah lebih leluasa. 

Padahal, aktivitas impor masih kerap jadi celah untuk mafia beraksi. "Ternyata mafia masih cukup punya keleluasaan untuk mengatur dan menguasai sektor pangan. Dengan adanya covid, mungkin ada pembebasan masuk impor. Ini bisa mengamankan ketersediaan pangan, tapi di sisi lain jadi ancaman dari oknum mafia," ujarnya. 

Berbeda, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet justru tak setuju bila Buwas lebih buas. Menurutnya, sikap buas lebih cocok diterapkan bila Buwas masih menjadi pimpinan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)  Kepolisian RI. 

"Saya tidak setuju Pak Buwas lebih buas, coba ini diubah karena Bulog ini berbeda dengan lembaga Bapak dulu (Bareskrim). Justru ini butuh lebih bagaimana sikap entreprener Bapak. Jadi saya harap Pak Buwas tidak lebih buas," katanya. 

Menurut Slamet, Buwas justru harus bisa bersikap lebih ramah dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, khususnya yang bisa menjadi mitra kerja sama Bulog. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan beras Bulog bisa lebih luas. 

Misalnya, dengan lebih rajin berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang membawahi urusan tata kelola administrasi seluruh daerah di Tanah Air. Selanjutnya, pendekatan ini bisa diteruskan dengan para pimpinan daerah, baik bupati, wali kota, hingga gubernur. 

"Lakukanlah pendekatan informal dengan yang lain. Coba Pak Buwas satu pintu dengan Kementerian Dalam Negeri agar seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia itu bisa pakai beras Bulog," tuturnya. 

(**/IST)

#Unpadkokgitu Trending, Syarat Aneh Keringanan Uang Kuliah Disaat Corona

Berita9.com - Tagar #unpadkokgitu menjadi trending topik di Twitter Indonesia sejak Kamis (26/6) kemarin. Banyak warganet mempermasalahkan kebijakan kampus tentang persyaratan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi covid-19 yang dianggap seperti hendak mengajukan kredit rumah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengajukan keringanan UKT pada tahun ajaran 2020/2021 yaitu surat pengajuan penyesuaian UKT dan pernyataan diatas materai, file scan kartu keluarga, slip gaji, rekening listrik.

Selain itu, foto tempat tinggal tampak depan dan dalam rumah, foto kendaraan yang dimiliki, PBB, laporan pajak tahunan, surat pemutusan hubungan kerja dan dokumen yang mendukung lainnya.

Sejumlah warganet mempermasalahkan kebijakan persyaratan tersebut. Salah satu akun Twitter yang menyuarakan tagar #UnpadKokGitu adalah akun milik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjajaran @bem_unpad. Akun tersebut membuat sebuah utas mengenai tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa di Unpad soal uang kuliah tunggal (UKT) disertai beberapa gambar di antaranya bertuliskan "Syarat potong UKT kok kayak mau kredit rumah"

TUNTUTAN BEM SE-UNPAD MENYOAL UKT]

Hidup Mahasiswa!

Pada Surat Keputusan Rektor 560/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2020/2021, disebutkan bahwa ada pemutakhiran data untuk keringanan UKT semester depan

Namun banyak hal yang tidak memuaskan dan tidak menjawab persoalan di tengah krisis pandemi seperti ini. Persyaratan yang terlalu rumit hingga pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pertanyaan.

Salah satu akun @baru_liat berkeluh kesah, ia mengaku selama pandemi covid-19 tidak pernah mengotori lantai gedung Unpad, pakai listrik Unpad, menghabiskan bensin odong Unpad, pakai wifi Unpad atau diganti menjadi kuota dari Unpad. "Terus UKT aku larinya kemana sih," ujarnya.

Akun @antarplgjemput mengaku heran di masa pandemi covid-19 pendapatan yang menurun namun aset yang menjadi perhitungan persyaratan. "Lampirkan foto rumah dan kendaraan. Waduh, dampaknya penurunan penghasilan kok malah aset yang dijadiin patokan juga? Apa harus tuker tambah dulu pak, aset orang tua kami dengan UKT?" (*)

Ada Apa Dengan Pelaku Bid'ah, Mengapa Susah Meninggalkan Amalannya?

Berita9.com - Ketika ahlul bidah dinasehati agar jangan melakukan bid’ah, mereka akan mengatakan “ini kan baik, kenapa anda melarang orang berbuat baik?”

Mengapa Pelaku Bid’ah Sulit Bertaubat?

Orang-orang yang terjerumus dalam kebid’ahan, mereka menyangka kebid’ahan yang ada pada mereka itu sebagai kebaikan. Sehingga sulit bagi mereka untuk bertaubat dari kebid’ahan tersebut. Dan ketika diingkari oleh Ahlussunnah, mereka malah menuduh Ahlussunnah mengingkari kebaikan.

Misalnya, orang-orang yang melakukan dzikir-dzikir bid’ah, ketika dinasehati mereka malah mengatakan, “mengapa kalian mengingkari dzikir? Apakah kalian benci dzikir?”.

Orang-orang yang membaca shalawat-shalawat bid’ah, ketika dinasehati mereka mengatakan, “mengapa kalian mengingkari shalawat? Apakah kalian benci shalawat?”. Dan seterusnya.

Nasihat Ulama Tentang Pelaku Bid’ah

Perhatikan nasehat Sa’id bin Musayyab rahimahullah berikut ini.

Sa’id bin Musayyab adalah seorang ulama besar di kalangan tabi’in, yang beliau dijuluki “alim ahlil Madinah” (ulamanya penduduk Madinah) dan juga “sayyidut tabi’in” (pemimpinnya para tabi’in). Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Sunan-nya,

رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه. فقال: يا أبا محمد! أيعذبني الله على الصلاة؟! قال: لا ولكن يعذبك على خلاف السنة

“Sa’id bin al Musayyab melihat seorang yang shalat setelah terbit fajar lebih dari dua raka’at, yang ia memperpanjang rukuk dan sujudnya. Lalu Sa’id bin al Musayyab melarangnya. 

Maka orang tadi berkata: Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya shalat?

Sa’id bin al Musayyab menjawab: bukan demikian, namun Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah” (Diriwayatkan Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra, 2/466, Ad Darimi 1/404-405, dishahihkan Al Albani dalam Irwa’ul Ghalil, 2/236).

Ketika ahlul bidah dinasehati agar jangan melakukan bid’ah, mereka akan mengatakan “ini kan baik, kenapa anda melarang orang berbuat baik?”. Maka jawaban Sa’id bin Musayyab rahimahullah adalah jawaban telak. Yang dilarang bukan ibadahnya, namun bagian dari ibadah tersebut, baik penetapannya, tata caranya, pengkhususan waktu atau tempatnya, jumlah bilangannya dan semisalnya yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah mengomentari riwayat ini dengan mengatakan:

وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب – رحمه الة تعالى -, وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك

“Ini merupakan diantara jawaban yang sangat telak dari Sa’id bin al Musayyab. Dan ini juga merupakan senjata bagi para ahlul bid’ah yang mereka menganggap baik banyak sekali perbuatan bid’ah, dengan mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu dzikir dan shalat. 

Kemudian mereka malah mengingkari Ahlussunnah yang mengingkari bid’ah mereka dengan mengesankan bahwa Ahlussunnah mengingkari dzikir dan shalat! 

Padahal yang diingkari oleh Ahlussunnah adalah penentangan mereka terhadap sunnah dalam dzikir dan shalat serta ibadah lainnya” (Irwa’ul Ghalil, 2/236).

Para Sahabat Nabi Mengingkari Amalan Bid’ah

Demikian pula para sahabat Nabi ridhwanullah ‘alaihim, mereka mengingkari orang yang melakukan ibadah jika disertai kebid’ahan. Walaupun niatnya baik dan bentuknya adalah ibadah. Sebagaimana Abdullah bin Mas’ud radhiallahu’anhu, beliau mengingkari orang-orang yang berdzikir secara berjama’ah di masjid. Dikisahkan oleh Abu Musa Al Asy’ari radhiallahu’anhu:

قال رأيتُ في المسجدِ قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرون الصلاةَ في كلِّ حلْقةٍ رجلٌ وفي أيديهم حصًى فيقول كَبِّرُوا مئةً فيُكبِّرونَ مئةً فيقول هلِّلُوا مئةً فيُهلِّلون مئةً ويقول سبِّحوا مئةً فيُسبِّحون مئةً قال فماذا قلتَ لهم قال ما قلتُ لهم شيئًا انتظارَ رأيِك قال أفلا أمرتَهم أن يعُدُّوا سيئاتِهم وضمنتَ لهم أن لا يضيعَ من حسناتهم شيءٌ ثم مضى ومضَينا معه حتى أتى حلقةً من تلك الحلقِ فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبدَ الرَّحمنِ حصًى نعُدُّ به التكبيرَ والتهليلَ والتَّسبيحَ قال فعُدُّوا سيئاتِكم فأنا ضامنٌ أن لا يضيعَ من حسناتكم شيءٌ ويحكم يا أمَّةَ محمدٍ ما أسرعَ هلَكَتِكم هؤلاءِ صحابةُ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُتوافرون وهذه ثيابُه لم تَبلَ وآنيتُه لم تُكسَرْ والذي نفسي بيده إنكم لعلى مِلَّةٍ هي أهدى من ملةِ محمدٍ أو مُفتتِحو بابَ ضلالةٍ قالوا والله يا أبا عبدَ الرَّحمنِ ما أردْنا إلا الخيرَ قال وكم من مُريدٍ للخيرِ لن يُصيبَه إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حدَّثنا أنَّ قومًا يقرؤون القرآنَ لا يجاوزُ تراقيهم يمرُقونَ من الإسلامِ كما يمرُقُ السَّهمُ منَ الرَّميّةِ وأيمُ اللهِ ما أدري لعلَّ أكثرَهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بنُ سلَمةَ فرأينا عامَّةَ أولئك الحِلَقِ يُطاعِنونا يومَ النَّهروانِ مع الخوارجِ

“Abu Musa Al Asy’ari berkata: aku melihat di masjid ada beberapa orang yang duduk membuat halaqah sambil menunggu shalat. Setiap halaqah ada seorang (pemimpin) yang memegangi kerikil, kemudian ia berkata: bertakbirlah 100 kali! Maka para pesertanya pun bertakbir 100 kali. Kemudian pemimpinnya berkata: bertahlil lah 100 kali! Maka para pesertanya pun bertahlil 100 kali. Kemudian pemimpinnya berkata: bertasbih lah 100 kali! Maka para pesertanya pun bertasbih 100 kali. 

Ibnu Mas’ud berkata: lalu apa yang engkau katakan kepada mereka wahai Abu Musa? Abu Musa menjawab: aku tidak katakan apapun karena menunggu pandanganmu. Ibnu Mas’ud berkata: mengapa tidak engkau katakan saja pada mereka: hitunglah keburukan-keburukan kalian saja, maka aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sama sekali. 

Kemudian Ibnu Mas’ud pergi dan kami pun pergi bersama beliau. Sampai pada suatu hari Ibnu Mas’ud mendapati sendiri halaqah tersebut. Lalu beliau pun berdiri di hadapan mereka.

Ibnu Mas’ud berkata: apa yang kalian lakukan ini? Mereka menjawab: Wahai Abu Abdirrahman, ini adalah kerikil untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih! Ibnu Mas’ud berkata: hitunglah keburukan-keburukan kalian saja, maka aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sama sekali. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa! Demi Allah, yang kalian lakukan ini adalah ajaran agama yang lebih baik dari ajaran Muhammad atau kalian sedang membuka pintu kesesatan!

Mereka mengatakan: Wahai Abu Abdirrahman, kami tidak menginginkan apa-apa kecuali kebaikan! Ibnu Mas’ud menjawab: betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan kepada kami tentang suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur’an akan tetapi (bacaan mereka) tidak melewati tenggorokan mereka, demi Allah, saya tidak tahu bisa jadi kebanyakan mereka adalah dari kalian. Kemudian Ibnu Mas’ud meninggalkan mereka”. 

Amr bin Salamah berkata , ”Kami melihat kebanyakan orang-orang yang ada di halaqah itu adalah orang-orang yang ikut melawan kami di barisan khawarij pada perang Nahrawan” (Diriwayatkan Ad Darimi dalam Sunan-nya no.210, dishahihkan Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah, 5/11).

Lihatlah! Abdullah bin Mas’du radhiallahu’anhu mengingkari orang-orang yang berdzikir, namun dzikir mereka dengan tata cara yang bid’ah. Apakah kita akan menuduh Ibnu Mas’du melarang orang berdzikir?! Tentu tidak, karena yang beliau ingkari bukan ibadah dzikir namun dzikir yang disertai kebid’ahan.

Maka kebid’ahan tetaplah buruk walaupun dinamakan sebagai ibadah atau dzikir atau shalawat atau doa atau sebutan-sebutan baik lainnya. Abdullah bin Umar radhiallahu’anhuma mengatakan:

كلُّ بدعةِ ضلالةٍ وإن رآها النَّاسُ حَسنةً

“Setiap kebid’ahan itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik” (Diriwayatkan Ibnu Bathah dalam Al Ibanah no. 175, Al Lalika-i dalam Syarah Ushul I’tiqad Ahlissunnah no. 104, dishahihkan Al Albani dalam Ishlahul Masajid hal. 13).

Semoga Allah memberi taufik.

Penulis: Yulian Purnama

 

Tak Mampu Berkurban Bisa Diganti Bantuan Untuk Corona

Berita9.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan maklumat tentang pelaksanaan kurban di Hari Raya Iduladha tahun ini. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu menyarankan umat muslim untuk menyisihkan dana kurban untuk membantu kaum duafa yang terkena dampak Covid-19.

Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto menyampaikan rekomendasi tersebut berdasarkan maklumat nomor 01/MLM/I.0/E/2020. Umat muslim yang mampu berkurban disarankan tetap mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu kaum duafa terimbas Covid-19 ini.

"Bagi masyarakat yang kurang mampu berkurban pada tahun ini, direkomendasikan untuk menyisihkan dana kurbannya menjadi bantuan bagi para duafa yang terdampak Covid-19,” kata Agung di kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Di Tiro No.23, Terban, Gondokusuman, Kota Jogja, (24/6).

Baik membantu kaum duafa maupun berkurban, menurut Agung, mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun, berdasarkan beberapa dalil, memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan lebih diutamakan.

"Karena semakin banyak umat yang terdampak pandemi Covid-19 menjadi kaum duafa. Baik itu kaum duafa baru maupun duafa lama yang semakin berat beban hidupnya. Bagi mereka yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 sekaligus mampu berkurban, maka dapat melakukan keduanya," kata Agung.

Rekomendasi tersebut sesuai fatwa majelis tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan panduan protokol dari Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

PP Muhammadiyah juga mengeluarkan imbauan penyembelihan hewan kurban.

"Panitia harus menerapkan protokol penyembelihan hewan kurban. Beberapa di antaranya, Pimpinan Persyarikatan atau Pengurus Takmir atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dapat membentuk panitia khusus penerimaan, penyembelihan, dan penyaluran hewan kurban di lingkungannya masing-masing bekerja sama dengan Lazismu," ujar Agung.

Umat muslim sebaiknya menyerahkan uang atau dana yang dipercayakan sepenuhnya kepada panitia untuk dipakai membeli hewan kurban. Kemudian, pada saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, orang yang berkurban (sahibul-qurban) dimohon tetap di rumah.

Masyarakat juga didorong untuk memotong hewan kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk mengurangi berkumpulnya orang. "Selanjutnya, apabila panitia tetap menyelenggarakan pemotongan hewan kurban secara mandiri, panitia harus melaksanakan protokol penyembelihan hewan," imbuhnya.

Proses penyaluran daging kurban dilakukan secara langsung ke rumah-rumah warga atau jemaah atau dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW setempat. “Daging wajib direbus sampai matang sebelum diolah atau dikonsumsi untuk mengurangi potensi penularan Covid-19," tutupnya.

Muhammadiyah pun menyarankan agar warga melaksanakan Salat Iduladha di rumah karena pandemi Covid-19 belum berlalu.

“Bagi umat muslim yang berada di zona hijau atau wilayah yang aman, diperbolehkan untuk melakukan Salat Iduladha di lapangan yang besar atau lahan yang cukup yang ada di sekitarnya," ungkap Agung,

PP Muhammadiyah menyatakan 1 Zulhijah 1441 Hijriah jatuh pada Rabu, 22 Juli 2020. Adapun, hari Arafah (9 Zulhijah 1441 H) jatuh pada Kamis, 30 Juli 2020. Selanjutnya, Iduladha (10 Zulhijah 1441 H) jatuh pada Jumat, 31 Juli 2020.

(**/IST)

 

MAKI Minta Kejaksaan Agung Menetapkan Tersangka Baru Korupsi Jiwasraya

Berita9.com - Eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro ditolak.

Selain menolak eksepsi Benny Tjokrosaputro, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menolak eksepsi Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo.

"Mengadili keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim, Rosmina, saat membacakan amar putusan sela, (24/6).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan, setelah membaca secara seksama surat dakwaan pada pokoknya masing-masing pihak dalam perkara tersebut telah diuraikan perbuatan secara lengkap dan jelas.

"Keberatan penasihat hukum telah memasuki pokok perkara maka tidak diterima," katanya.

Dengan putusan hakim tersebut, sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya berlanjut ke tahap pemeriksaan perkara.

"Melanjutkan perkara atas nama terdakwa dengan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti," tutup Rosmina.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebutkan, dengan ditolaknya eksepsi dari terdakwa maka persidangan dilanjutkan untuk menghadirkan para saksi dan pembuktian perbuatan dari para terdakwa.

“Tugas jaksa sudah seperempat langkah, tiga perempatnya untuk pembuktian nanti, dan terdakwa juga kan berhak mendatangkan saksi meringankan, atau saksi ahli juga untuk meringankan,” kata Bonyamin.

Meskipun Benny Tjokrosaputro berdalih bahwa perkara Jiwasrara seharusnya masuk ranah pasar modal, menurut Boyamin itu merupakan hak pembelaan terdakwa yang harus dihormati.

“Yang membantah klaim ini bukan korupsi dan ini pasar modal itu nanti, akan dibuka seluas-luasnya. Kita hormatilah klaim itu, saya tidak akan berdebat disitu, hak nya terdakwa untuk membela diri,” jelasnya.

Selain itu, Boyamin berharap majelis hakim dapat membuktikan di persidangan selanjutnya dengan bukti yang cukup kuat bahwa Jiwasraya merupakan kasus korupsi bukan persoalan pasar modal.

“Saya kan selaku pelapor korupsi Jiwasraya, kan sejak awal memang menginginkan di proses korupsi wong ini saya pelaporya,” ungkap Boyamin.

Boyamin pun meminta Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Jiwasraya. Menurutnya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap bank atau pun non bank dianggap tidak mengawasi tranksaksi investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya.

“Harus ada tersangka yang dari OJK yang pengertianya bisa dianggap terlibat karena membiarkan. Dia (OJK) harusnya ngawasi ternyata tidak mengawasi,” demikian Boyamin. (*)


Situasi Sekarang ini, Ketahanan Pangan Sama Penting Dengan Kekuatan Senjata

Berita9.com - Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan, kekuatan ketahanan pangan tidak kalah penting dengan kekuatan senjata. Karena itu, kata dia, Indonesia harus memiliki cadangan pangan yang memadai.

"Kekuatan ketahanan pangan tidak kalah pentingnya dengan kekuatan senjata terlebih dalam menghadapi situasi saat ini seperti dampak akibat dari pandemi Covid-19. Untuk itu, Indonesia harus memiliki cadangan pangan yang memadai," ungkap Wahyu dalam keterangannya, (23/6).

Wahyu mengatakan, Kementerian Pertahanan menginginkan adanya peningkatan ketahanan pangan. Itu dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi dampak wabah penyakit seperti Covid-19 yang bisa saja terjadi kembali di masa depan. Belajar dari situasi yang terjadi, Covid-19 telah berdampak tidak hanya pada kesehatan tetapi juga berdampak terhadap ketahanan ekonomi nasional.

“Belajar dari sejarah perang, kalau kita miliki senjata tanpa kekuatan cadangan pangan akan kocar-kacir juga,” kata dia.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional itu, maka Kementerian Pertahanan bersinergi bersama dengan instansi terkait, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian BUMN. Kementerian-kementerian tersebut berencana mengembangkan kawasan food estate diantaranya di Kalimantan Tengah.

“Kita harus punya cadangan pangan dan punya lahan tetap untuk tanaman pangan yang akan dikembangkan. Jadi lahan tersebut tidak boleh berubah fungsi,” ungkap dia.

Menurut Wamenhan, ada tiga tanaman pangan utama yang perlu dikembangkan untuk ketahanan pangan nasional yakni tanaman padi, jagung, dan singkong. Tiga tanaman itu kalau bisa dijalankan dengan lahan yang memadai akan sangat berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Wahyu menuturkan, bicara pengembangan ketahanan pangan tidak selalu terkait soal beras, tetapi juga bisa jagung dan singkong. Bahkan, menanam singkong lebih mudah dan infrastrukturnya dan potensi hasilnya lebih besar.

“Bayangkan, turunannya itu luar biasa untuk industri pangan kalau kita jalankan. Misalnya untuk jagung dan singkong, disampingnya bisa dilanjutkan dengan ternak sapi,” jelas dia. (*)

Go to top