Jakarta - Aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% prosesnya hampir final. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan saat ini aturan tersebut sudah di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diundangkan.

"Harusnya dari Menko (Menko Perekonomian) sudah dikirim ke presiden. Kemarin kalau nggak salah ke Kumham," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Robert mengatakan tarif pajak PPh final ini diperuntukkan bagi Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), maupun secara individu. Nantinya mereka diberi batas waktu selama beberapa tahun untuk membayar pajak dengan tarif PPh final.

Robert menyebutkan UKM orang pribadi rencananya diberi batas waktu selama 6 tahun. Sementara dari badan usaha adalah 3 tahun. Setelah itu mereka diminta untuk melakukan pembukuan.

"Kan masalah pembukuan, artinya pakai tarif final tahun pertama, kedua, ketiga. Habis itu ya pakai pembukuan. Ya harus lah," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir selesai. Tarif pajak PPh final sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

"Oh iya, (aturan PPh final) waktu itu sudah selesai mestinya, nanti kami cek ya. Sudah tinggal, harmonisasi sudah diselesaikan, kayaknya nggak ada masalah," tambahnya.

(**/DT)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi meminta tidak adalagi perbedaan data pangan di antar institusi negara.

Kata Viva Yoga, di Jakarta, Senin (21/5/2018), mengingatkan agar ditegakkannya transparansi terkait data pangan nasional karena saat ini ada beberapa kementerian yang dinilai memiliki data yang berbeda-beda terkait produksi dan konsumsi pangan.

Menurut Viva Yoga, kondisi seperti ini dapat diibaratkan seperti adanya perang data pangan yang terjadi di dalam internal pemerintah.

Politisi PAN itu mengungkapkan, sejumlah kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Ia mengingatkan bahwa bila perbedaan data tersebut tidak segera diatasi maka berpotensi untuk masuk ke dalam wilayah permainan politik.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu segera mengevaluasi data dan komoditas pangan karena selama ini pelaksanaan distribusi pangan yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih tidak berjalan maksimal.

Viva Yoga juga menyoroti langkah kebijakan impor beras yang dilakukan padahal di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami panen raya dan kenaikan hasil panen sekitar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut dia, akibat impor beras di tengah panen raya yang terjadi di berbagai daerah, maka hal itu juga bakal mengakibatkan harga gabah petani juga akan terus mengalami penurunan yang dampaknya berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani.

Sebagaimana diwartakan, Perum Bulog menyatakan stok komoditas strategis pangan, khususnya beras terbilang cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2018.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso pada diskusi di Kementerian Kominfo Jakarta, Jumat (11/5), menjelaskan stok beras saat ini sebesar 1,2 juta ton terdiri atas 1,050 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya beras untuk komersial Bulog.

Ia memaparkan stok beras yang dimiliki Bulog sangat dinamis karena ada penyerapan dan penyaluran setiap hari. Dengan jumlah penyerapan rata-rata 15 ribu ton per hari, Bulog menargetkan dapat menyerap 300 ribu ton beras pada akhir Mei nanti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memantau perkembangan harga dan pasokan pangan pokok menjelang bulan puasa Ramadhan.

"(Kami bahas) perkembangan harga, bukan cuma beras sebetulnya, daging juga," kata Darmin usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Rabu (25/4) malam.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ditemui usai rapat, Enggartiasto menjamin tidak ada peningkatan harga menjelang Ramadhan di 50% dari 34 provinsi yang telah dipantau.

(**/ID)

Berita9.com - Kementerian Agama (Kemenag) baru saja merilis daftar rekomendasi 200 mubaligh yang bisa menjadi rujukan di bulan Ramadhan tahun ini. Namun, daftar itu kemudian menyulut kontroversi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, menyatakan, seharusnya Kemenag bukan merilis daftar mubaligh atau ulama rekomendasi. Akan tetapi, akan lebih baik jika yang dirilis adalah nama-nama yang tidak direkomendasikan karena berpotensi menyebarkan ajaran Islam yang melenceng.

"Saya tidak sependapat dengan rilis ulama rekomendasi Kemenag. Sebaiknya yang dirilis itu nama-nama yang dilarang, yang tidak baik. Awas jangan panggil ini misalnya," ungkap Said, pada Ahad (20/5).

Dalam pandangan Said, mayoritas ulama di Indonesia adalah ulama yang baik. Sehingga, hanya sekelompok kecil ulama yang dinilai tidak layak.

"Selebihnya adalah penceramah baik, mencapai ribuan. Di gedung PBNU ini saja jumlah ulama baik banyak. Contohnya ada Kyai Dulmanan, Mujib Qolju, Syamsul Maarif, Asrorun Ni'am," katanya, Ahad (20/5).

Menyebarkan nama-nama ulama rekomendasi dalam pandangan Said justru bisa menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, ia menilai, rekomendasi Kemenag itu mungkin tujuannya baik, tapi cara penyampaiannya kurang tepat.

Sementara itu telah muncul 20 nama penceramah yang dicap radikal dan harus dihindari. Nama 20 penceramah tersebut dirilis oleh fanspage Facebook Generasi Muda NU.

Dalam 20 daftar nama tersebut, terdapat nama-nama penceramah kondang yang tak asing lagi di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Abdul Somad, Khalid Basalamah, Habib Rizieq Shihab, Bachtiar Natsir, hingga Salim A Fillah dll.
 
"Hati-hati terhadap ustadz radikal yang jadi benih teror," tulis Generasi Muda NU, Sabtu (19/5).
 
Fanspage Facebook generasi muda NU sendiri memiliki 196 ribu pengikut. Hingga berita ini diturunkan pada Senin (21/5) pukul 11.20 WIB, unggahan tersebut telah disukai oleh 13 ribu warga Facebook, dibagikan lebih dari 10 ribu kali, serta mendapat 32 ribu komentar. Tak diketahui jelas apakah akun ini terafiliasi langsung dengan NU. Akun ini sendiri aktif sejak 2012.

(**/RO)

Go to top