Berita9.com - Pemerintah diminta fokus menjaga harga beras ketimbang terjebak dalam silang sengkarut perbedaan pendapat soal impor beras.

Pasalnya, perbedaan pendapat antarinstansi pemerintah dapat memicu gejolak baru yang berujung kepada fluktuasi harga beras.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa berpendapat, para pemangku kepentingan seharusnya lebih fokus menangani harga beras yang mendekati level Rp11.000/kg.

Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah meramalkan musim panen akan mundur selama 1 bulan.

“Konflik ini memalukan sebenarnya. Ini memalukan bagi rakyat. Sebaiknya fokus tangani harga beras,” ujar Dwi Andreas, (19/9).

Sementara itu, dalam konferensi pers kemarin, Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Budi Waseso (Buwas) mengakui ada kecenderungan harga beras medium di pasaran sedang naik.

Meskipun demikian, harga beras di beberapa wilayah masih terpantau di bawah harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp9.450/kg.

Menurutnya, stok Bulog saat ini tercatat sebesar 2,4 juta ton. Sebanyak 1,4 juta ton di antaranya berasal dari pengadaan impor. Masih ada 400.000 ton beras impor yang akan segera masuk. Sementara itu, penyerapan dari dalam negeri mencapai 4.000 ton/hari di tengah musim kering.

“Sampai Desember 2018, stok Bulog akan mencapai setidaknya 3 juta ton. Saya sudah membentuk tim independen yang merekomendasikan sampai dengan Juni 2019 kita tidak perlu impor, karena cadangan beras impor yang ada di Bulog tidak akan dikeluarkan,” tegas Buwas.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo mengatakan rerata harga beras panjang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada September 2018 sudah mencapai Rp10.190/kg, naik 0,3% secara month to month (mtm) dan 3,7% secara year on year (yoy).

“Saya akan jaga stok di PIBC di atas 30.000 ton supaya harga juga stabil di Jakarta. Pasalnya, Jakarta itu penyumbang inflasi nasional 20%. Menurut saya, pemerintah saat ini jauh lebih siap menghadapi kemarau panjang ke depan,” ujarnya.

Guna meredam gejala kenaikan harga beras, jelas Arief, pasar induk terpenting di Ibu Kota itu sudah memulai pengiriman tambahan dari Sulawesi Selatan, baik oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten maupun melalui kerja sama dengan penggiling padi.

Adapun, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai kenaikan harga beras saat ini memang masih berada di batas wajar.

“Itu siklus tahunan. September hingga November harga naik karena kualitas beras yang baik, sehingga pedagang menaikkan harga beras. Yang perlu diwaspadai justru kalau kenaikan harga terus terjadi hingga November,” ujarnya.

Gejala kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Juni tahun ini, kendati nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan tren kenaikan harga beras pada Januari-April. Sayangnya, tren kenaikan harga beras itu terjadi justru pada saat harga di tingkat internasional sedang turun. (Lihat infografis)

Pemerhati pertanian dari Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menjelaskan, harga beras di Indonesia yang berbanding terbalik dengan tren harga internasional merupakan konsekuensi dari kebijakan impor beras yang hanya boleh dilakukan pemerintah melalui Bulog.

“Ini konsekuensi dari kita yang mengunci pasar dari impor. Dalam artian, impor hanya boleh dilakukan negara lewat Bulog. Akibatnya, harga beras di pasar internasional tidak akan tercermin di pasar domestik,” tuturnya.

Kenaikan harga beras saat ini dipicu oleh kebijakan yang mengubah skema penyaluran beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) sejak Juli 2017.

Khudori menjabarkan jumlah penerima rastra adalah 10% dari total konsumen di Indonesia. Ketika tidak lagi disokong oleh rastra dan diganti oleh bantuan nontunai, mereka akan ikut berburu beras ke pasar.

“Akibatnya ada tambahan ‘konsumen baru’ yang beramai-ramai ikut mencari beras ke pasar dan membeli seusai preferensinya, tidak lagi hanya beras medium. Artinya, ‘konsumen baru’ inilah yang sebetulnya membuat harga beras tertarik ke atas.” ungkap Khudori.

TIDAK AKURAT

Sementara itu, Budi Waseso juga menilai saat ini situasi pangan di Tanah Air sedang tidak ‘adem’.

Akar permasalahannya adalah ketiadaan neraca beras yang akurat.

Oleh karena itu, Buwas menyarankan agar ke depannya seluruh keputusan tentang pengadaan pangan dibuat satu pintu, yaitu melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Dijumpai terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerahkan urusan pengendalian harga dan distribusi beras melalui operasi pasar kepada Bulog.

“Silakan tanyakan ke Bulog, mengapa serapan operasi pasar masih rendah, tetapi harga masih naik. Kan Bulog juga yang bilang pasokan di pasar masih aman. Selain itu yang bertugas mengurusi penyerapan kan juga Bulog,” tegasnya.

Menanggapi polemik perberasan yang meruncing, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan persoalan impor tidak perlu diributkan.  “Keputusan impor sudah diambil dengan pertimbangan matang." (*)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemnhub) meluruskan soal kabar pembuatan aplikasi transportasi online (daring) pelat merah atau milik pemerintah. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menegaskan pemerintah sama sekali tidak merencanakan menjadi operator.

"Saya meralat kembali aplikasi pelat merah nggak ada lagi. Kalau ada badan hukum atau lembaga lain silakan saja," kata Budi di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (20/9).

Budi menegaskan saat ini pemerintah tidak mengerjakan pembuatan aplikasi transportasi daring. Dia memastikan Kemenhub akan konsentrasi dan fokus membangun regulasi transportasi daring, khususnya taksi online.

Budi menjelaskan jika selama ini ada kabar soal aplikasi tranposrtasi daring pelat merah, hal itu bukan berasal dari pemerintah. "Kalau ada pemberitaan megenai aplikasi pelat merah sebetulnya ide itu muncul disampaikan juga oleh teman-teman aliansi taksi online yang kemarin mendatangi kantor Gojek dan Grab," jelas Budi.

Menurut Budi, para pengemudi taksi daring merasa kedua aplikator yang ada saat ini memiliki sistem yang berbeda. Terutama saat kali pertama para pengemudi bergabung dan sekarang setelah melakukan ekspansi.

"Tapi belakangan dengan kondisi yang semakin meningkat jumlah mitranya khususnya taksi online itu penghasilan mereka (pengemudi) saat ini bisa dikatakan agak menurun," ungkap Budi.

Oleh karena itu, Budi memastikan beberapa dari pengemudi taksi daring memberi masukan kepada kedua aplikator tersebut. Menurut Budi, para pengemudi menyuarakan adanya aplikator baru yang disiapkan pemerintah.

Budi menegaskan Kemenhub pada dasarnya juga terbuka jika muncul suara tersebut. "Saya tanggapi, tapi sampai saat ini konsentrasi pemerintah adalah sebagi regulator. Saya tidak mau mencampuradukan antara regulator dengan operator," tutur Budi.

Untuk itu, Budi menegaskan tanggung jawab Kemenhub sebagai regulator bukan dengan membuat aplikasi baru pelat merah. Budi memastikan Kemenhub hanya menyusun regulasinya dan untuk operator dipersilakan kepada badan hukum lain atau swasta.

Sebelumnya, Kemenhub dikabarkan tengah mengkaji pembuatan aplikasi transportasi daring baru. Kemenhub bahkan sudah melakukan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Hanya saja, hal tersebut masih sebatas kajian dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga menegaskan masih hanya wacana. Sebab, pembuatan aplikator transportasi taksi daring pelat merah merupakan usulan dari sekelompok pengemudi taksi daring. 

"Itu hanya wacana dari masyarakat kita itu ada alternatif dan kita sebagai pemerintah menangkap saja itu sebagai wacana," kata Menhub Budi di Balai Kartini, (18/9).

Budi mengatakan pembuatan aplikasi transportasi daring pelat merah masih prematur untuk disampaikan sebagai rencana pemerintah. Untuk itu, dia memastikan hal tersebut masih sebatas wacana yang belum ada kepastiannya.

(**/REP)

Berita9.com - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengaku sangat sedih melihat perjuangan honorer K2 (kategori dua) mendapatkan status sebagai CPNS.

Sedih karena para honorer K2 harus melakukan aksi unjuk rasa berkali-kali, di daerah maupun di Jakarta. Mereka telah melakukan pengorbanan waktu, energi, dan juga biaya. Pengorbanan yang begitu panjang.

Mestinya, terang Lukman, honorer K2 yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan upah minim, diperhatikan pemerintah.

Kalau alasannya kompetensinya rendah, pemerintah wajib memberikan pelatihan. Sedangkan batasan usia, sebaiknya diberikan afirmasi.

"Sejak demo dimulai pekan lalu, luar biasa sedih hati kami. Saya sampai menangis melihat tenaga pendidik tua berjuang di jalan. Seandainya ini dilihat para pejabat pemberi keputusan, apakah tega lihat seperti itu," ujar Lukman, Kamis (10/9).

Dia mengungkapkan, sudah menginstruksikan seluruh DPRD kabupaten untuk mendukung perjuangan honorer K2 jadi PNS. Salah satunya lewat percepatan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Honorer K2 memilih jalan aksi karena tidak ada pilihan lain. Didatangi baik-baik enggak efek. Jadi jangan salahkan mereka bila terus-terusan demo dan mogok," tandas politikus PDIP ini.

(**/ESY)

Go to top