Berita9.com - Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Papua menyatakan total Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan kepada UMKM di wilayah setempat pada 2017 mencapai Rp160,34 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan, di Jayapura, Selasa (23/5/2017), mengatakan jumlah tersebut terbagi menurut skema sebesar Rp95,68 miliar atau 59,7 persen berupa pembiayaan mikro dan Rp64,66 miliar atau 40 persen berupa pembiayaan ritel.

"Menurut sektor ekonomi, penyaluran KUR 2017 di Provinsi Papua terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu senilai Rp79,78 miliar," katanya.

Syarwan menjelaskan sektor terbesar kedua yang telah tersalurkan KUR adalah sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan senilai Rp33,48 miliar.

"Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan menempati ukuran terbesar ketiga penyaluran KUR yaitu sebesar Rp14,12 miliar serta sektor Industri Pengolahan terbesar keempat penyaluran KUR yaitu sebesar Rp13,89 miliar," ujarnya.

Dia menuturkan berdasarkan wilayah penyaluran, KUR terbesar berada di Kota Jayapura yaitu sebesar Rp38,94 miliar diikuti Kabupaten Nabire (Rp27,20 miliar), Keerom (Rp24,62 miliar), Merauke (Rp21,53 miliar) dan Mimika (Rp14,85 miliar).

"Selain itu Kabupaten Jayapura (Rp11,23 miliar), Biak Numfor (Rp5,73 miliar), Jayawijaya (Rp4,34 miliar), Kepulauan Yapen (Rp3,87 miliar) dan terakhir sepuluh terbesar yakni Boven Digoel (Rp1,86 miliar)," tambahnya.

(**/Ant)

Berita9.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk tetap fokus melakukan perbaikan demi menggaet lebih banyak investasi di dalam negeri. Peneliti dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu percaya diri atas perbaikan rating surat utang yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's (S&P) pekan ini. 

Menurutnya, meski investasi portfolio terutama pembelian saham diprediksi akan melonjak lantaran rating yang membaik, namun investasi di sektor riil masih terganggun oleh iklim politik Indonesia yang terbilang belum stabil. Bhima menyebutkan bahwa selain melihat rating surat utang, investor juga akan melihat daya saing Indonesia yang turun dari peringkat 39 ke 41. 

"Selain itu isu politik domestik juga jadi pertimbangan. Banyak investor jangka panjang yang masih menahan investasi. Wait and seemereka," ujar Bhima, Kemarin (21/5).

Teranyar, lanjutnya, pabrikan elektronik dan teknologi informasi dunia yakni Hewlett Packard urung membangun pabriknya di Indonesia dan memilih beralih ke negara tetangga, Vietnam. "Artinya, pemerintah jangan over PD (percaya diri) dengan rating S&P," katanya. 

Meski begitu, Bhima memproyeksikan bahwa dampak dari perbaikan rating surat utang terhadap investasi terutama portfolio seperti pembelian saham dan surat utang diprediksi akan tumbuh cukup tinggi. Ini, lanjutnya, dibuktikan dari IHSG yang mencatatkan rekor di 5.791 pada sesi penutupan Jumat (19/5) lalu. 

Sementara itu, rupiah yang sempat melemah kembali berbalik arah menjadi Rp 13.325 per dolar AS. Menurutnya, sentimen positif ini akan terus berlangsung pada semester II 2017 mendatang. Meskipun masih ada tantangan eksternal yang cukup besar seperti kenaikan Fed rate dan gejolak politik di AS.

"Secara spesifik aliran dana asing masuk ke surat utang terus meningkat hingga Rp 76,8 triliun (year to date)," katanya. 

Senada dengan Bhima, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebutkan bahwa perbaikan S&P masih harus dibarengi dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas politik di Indonesia. Ia menyebutkan, pelaku usaha merasakan betul bagaimana calon investor dari luar negeri masih menunggu suasana yang lebih dingin pasca-pilkada DKI Jakarta yang cukup menyedot energi pemerintah sepanjang tahun ini. 

Meski begitu, ia tetap menyambut baik perbaikan rating surat utang oleh S&P yang diyakini bisa lebih mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia. "Ini sinyal positif yang kami tunggu. Investor yang kemarin masih wait and see, dengan ini bisa lebih yakin. Namun tetap, pemerintah punya PR untuk stabilkan suasana politik," jelas Hariyadi. (**/RO)

Berita9.com - Vertiv (sebelumnya bernama Emerson Network Power), meresmikan bisnis barunya di Indonesia. Vertiv menggantikan Emerson sebagai mitra terpercaya bagi operator di pusat data, jaringan komunikasi, dan fasilitas komersial dan industri.

Vice President Sales Vertiv untuk Asia Tenggara, Paul Churchill, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara.

"Hal itu ditunjukkan dengan berbagai investasi besar tidak hanya terjadi di cloud computing dancollocation space, tapi juga di sektor telekomunikasi, perbankan dan kesehatan," ungkap Paul Churchill, dalam siaran persnya, Minggu (21/5).

Bisnis Vertiv di Indonesia, lanjut Paul, akan di kembangkan melalui distributor resmi, PT DKSH Indonesia dan PT Abhimata Citra Abadi.

"Kedua perusahaan ini akan terus mengembangkan portofolio penawaran produk dan layanan yang luas untuk kemampuan di bidang pengatur daya, sistem pengatur suhu dan manajemen TI, yang sebelumnya ditawarkan sebagai Emerson Network Power," jelasnya.

Paul menambahkan, selama beberapa bulan terakhir, pihaknya telah melihat perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia, meningkatkan infrastruktur mereka dan berkembang dengan cepat mengadopsi tren teknologi seperti Internet of Things (IoT). Hal ini menghasilkan peningkatan permintaan layanan teknologi informasi yang dapat diandalkan.

"Setelah menjadi Vertiv, kita bisa bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, memungkinkan perusahaan untuk merespons permintaan pelanggan dengan lebih baik, dengan bantuan distributor dan mitra lokal Vertiv, saya yakin bahwa kami dapat membantu pelanggan mencapai tujuan bisnis mereka," ujar Paul.

(**/Fer)

Go to top