Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menolak jika Freeport dijadikan faktor dalam peruntungan dagang RI dan Amerika Serikat.

Menurut Bambang, untuk mencegah terjadinya perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat perlu dilakukan perundingan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan. Tim perunding RI harus menolak jika AS menjadikan Freeport sebagai faktor untuk menekan Indonesia.

Bambang mengatakan hal ini karena Amerika mengultimatum akan terjadi perang dagang dengan Indonesia ketika proses negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia (FI) sudah mendekati tahap final, atau saat pemerintah RI sudah berhasil memenangkan negosiasi dengan Freeport McMoran selaku Induk Freport Indonesia (FI).

"Tidak mudah memenangkan negosiasi ini karena Freeport McMoran selalu bersikeras mempertahankan posisi mayoritas kepemilikannya di FI. Butuh waktu tiga setengah tahun untuk memenangkan negosiasi ini, bahkan diwarnai dengan beberapa tekanan dari AS," katanya, Senin (16/7/2018).

Dalam proses negosiasi itu, jelas Bambang, Indonesia bahkan sempat ditakut-takuti, saat manajemen Freeport mengungkap bahwa salah satu pemegang saham Freeport, yakni Carl Icahn adalah staf khusus Presiden AS Donald Trump.

Keberhasilan pemerintah dalam negosiasi divestasi saham FI ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum dan Freeport McMoran selaku induk FI. Penandatanganan HoA itu membuka jalan bagi pemerintah Indonesia mengakuisisi 51% saham FI.

Sebelumnya, di tengah proses negosiasi divestasi saham FI, AS tiba-tiba mengultimatum perang dagang dengan Indonesia. Sebelum perang dagang dengan Indonesia benar-benar dilakukan, AS meminta dilakukannya perundingan dengan Indonesia.

Mengatasi masalah ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dijadwalkan berunding dengan Perwakilan Perdagangan AS atau USTR (United State Trade Representative) pada akhir Juli 2018. Perundingan akan membahas sejumlah produk ekspor Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus AS berupa keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Untuk mencegah perang dagang ini, Bambang menuturkan pimpinan DPR mendukung penuh perundingan Mendag RI dengan USTR. Namun, juru runding Indonesia harus memprioritaskan kepentingan nasional. Para juru runding harus mampu menolak jika AS menggunakan isu divestasi saham FI sebagai faktor penekan.

"Keberhasilan Indonesia mendorong Freeport McMoran melepaskan posisi mayoritasnya di Freeport Indonesia sudah diumumkan kepada masyarakat. Maka, apa pun alasan dan tujuannya, Indonesia tidak boleh mundur setapak pun dari posisi HoA antara PT Inalum dengan Freeport McMoran yang ditandatangani pekan lalu itu," tutupnya. (*)

Jakarta - Ekonom berpendapat perjanjian dagang yang telah berjalan sejauh ini masih belum efektif untuk menopang neraca perdagangan. Hal tersebut lebih disebabkan masih banyaknya permasalahan non-tarif yang justru tidak terselesaikan pada proses negosiasi, sehingga membuat banyak produk tidak mampu menembus pasar negara mitra pasca kesepakatan.

Berdasarkan data Menteri Perdagangan, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan Chile (Indonesia-Chile CEPA), Palentina (MOU Indonesia-Palestine), Hongkong (ASEAN-Hong Kong FTA), Asean (Asean Comprehensive Investment Agreement), Jepang (Asean-Japan Investment, Service &MNP Agreement).

"Belum terlalu efektif, rata-rata utilisasi dari pemanfaatan kerja sama dagang tersebut baru sekitar 30%," kata ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal.

Menurut Fithra, masih banyaknya permasalahan non-tarif, yang justru tidak terselesaikan pada tahap negosiasi membuat Indonesia tidak dapat menembus pasar negara mitra.

Permasalahan non tarif yang dimaksudnya, adalah tingginya standar produk yang ditetapkan secara sengaja maupun tidak, sehingga membuat banyak produk yang disepakati pada pada kerja sama dagang tetap tidak dapat tembus.

Selain itu, ada juga standar seperti produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mana juga terkadang ditetapkan negara mitra justru untuk melindungi produk dalam negerinya.

Bahkan, Fihtra mengatakan, ada juga permasalah dalam citarasa dari produk Indonesia, yakni negra mitra menolak produk makanan dan minuman (Mamin) hanya karena rasa tidak sesuai dengan lidah masyarakatnya.

"Permasalahan non tarif memang abstrak, tapi memang, untuk permasalahan untuk utilisasi perdagangan lebih luas, hal tersebut juga harus dibicarakan pada saat proses negosiasi," katanya.

Meski demikian, kata Fithra, permasalahan tersebut mungkin dapat terselesaikan dalam jangka pendek dengan negosiasi. Hanya saja dia berharap pelaku industri dapat terus meningkatakan kualitas produk dan selalu menerapkan best practice dalam prosesn produksinya. Sehingga negara mitra pun tidak memiliki akan pernah mempunyai alasan untuk melarang produk dari Indonesia. (*)

Berita9.com - Pelaku usaha berharap pemerintah memepertimbangkan kembali rencana kenaikkan tarif cukai dan penyederhanaan layer cukai sebagaimana diatur dalam PMK No. 146/2017 tentang Kenaikan Tarif Cukai Tembakau.

Sebagai informasi, dalam PMK No. 146/2017, diatur ketentuan mengenai pengurangan golongan/layer tarif cukai, penerapan kenaikan tarif bagi industri yang memproduksi rokok putih dan rokok kretek dengan cara menghitung total kumulasi produksi keduanya mulai tahun 2019, penyamaan tarif cukai antara jenis rokok SKM dan SPM pada 2020, dan menghilangkan golongan I-B SKT.

Ketua GAPPRI Ismanu Soemiran mengatakan, apabila kenaikan tarif dan penyederhanaan layer dilakukan, maka akan terjadi kenaikan ganda, yakni kenaikan regular tarif cukai, dan kenaikan atas dampak penghapusan layer.

“Pada prakteknya, kenaikan akibat penghapusan atau penyederhanaan layer bisa berkali-kali lipat dari kenaikan regular setip tahun. Sebagai asosiasi dengan jumlah anggota yang 70% menguasai pasar, dampak atas kebijakan ini akan menimpa sebagian besar perusahaan di bawah asosiasi GAPPRI,” kata Ismanu, Ahad (15/7/2018).

Menurut Ismanu, rencana kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan layer itu bisa kontra produktif, mengingat adanya berbagai pertimbangan, pertama, kondisi industri rokok saat ini sedang terpuruk dengan menurunnya volume secara drastis.

Hal tersebut, ditunjukkan dengan penurunan 1% hingga 2% selama 4 tahun terakhir. Bahkan hingga April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7%.

Kedua, kenaikan cukai yang terus-menerus, ditambah volume industri yang semakin menurun, mengakibatkan jumlah produsen rokok menurun hingga 51% sejak 2012 hingga 2017, dan berdampak pada serapan tenaga kerja di pabrik rokok dan pertanian tembakau. 

Ketiga, jika dilihat lebih jauh, penurunan produksi tidak serta merta berdampak pada penurunan konsumsi rokok. Hal tersebut disebabkan kenaikan rokok justru memberikan ruang pada rokok ilegal untuk melakukan penetrasi pasar, yakni sekitar 12,14% mulai dari 2010 hingga 2016. Pada akhirnya, hal tersebut juga berujung pada hilangnya potensi pemerintah utnuk mendapat penerimaan negara.

Lebih lanjut Ismanu mengatakan, penyederhaan layer pada industri hasil tembakau (IHT) yang memiliki jenis produk yang beragam, juga bisa berakibat pada adanya perubahan struktur industri, dan menjadi beban tambahan baru yang cukup signifikan. 

Dia menjelaskan, secara klasifikasi besar produk rokok di Indonesia terbagi ke dalam tiga jenis, yakni Kretek Tangan, Kretek Mesin, dan Putih Mesin. Secara regulasi perbedaan jenis itu bahkan dibagi ke dalam delapan jenis produk.

Oleh karena itu, GAPPRI berharap pemerintah dapat hanya menaikkan cukai berdasarkan besaran inflasi, dan menunda penyederhanaan layer cukai hasil tembakau.

Senada dengan Ismanu, Koordinator Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan mengatakan, dirirnya menemukan banyak sekali pabrik rokok kecil yang tutup diakibatkan daari cukai rokok yang naik secara terus menerus.

"Dari yang awalnya itu ada 3000 pabrik rokok, sekarang sudah tinggal sekitar 600 pabrik," katanya.

Dia mengatakan, rencana pemerintah tersebut berpotensiuntuk menutup makin banyak pabrik rokok di Indonesia, yang mana rata-rata dari mereka adalah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jadi bukan rugi lagi, tapi kemungkinan besar bisa tutup.

Menanggapai keluhan tersebut, Plt Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nugroho Wahyu mengatakan, kanaikan cukai sudah sesuai dengan rencana pemerintah utnuk mengendalikan peredaran produk hasil tembakau. 

Bahkan, kenaikan cukai yang dibarengi dengan pemantauan produk tembakau ilegal telah berhasil membuat konsumsi masyarakat turun dan sekaligus memberantas peredaran produk ilegal.

"Konsumsi masyarakat dikendalikan, dan juga yang ilegal itu turun dari 12,14% pada 2016, ke 10,90% pada 2017, dan 7,04% selama 2018," katanya.

Namun, dia mengakui, pihaknya juga tidak akan dapat mengakomodasi keluhan daari segala pihak, karena pihaknya tidak hanya berbicara pada pelaku usaha, tetapi juga Kemeterian kesehatan dan banyak asosiasi penggiat hidup sehat. "Jadi memang tidak mungkin bisa membuat happy seluruh pihak," tuturnya.

Bagaimanapun, dia memastikan, pihaknya menampung seluruh aspirasi yang ditujukan kepada pihaknya, dan terus melakukan komunikasi yang intensif. (*)

Go to top