Berita9.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (22/4). Jokowi ingin Kongres Ekonomi Umat membahas tentang redistribusi aset secara detail agar bisa menjadi masukan untuk pemerintah.

"Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini, redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detail, sehingga kami mendapatkan masukan-masukan yang detail," kata Jokowi saat pidato pembukaan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/4).

Ia mengatakan, redistribusi aset dibahas di kongres ini dengan detail agar redistribusi aset bisa segera dilakukan. Supaya pemerintah cepat memutuskan untuk diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan akan dapat memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, isi kebijakan tersebut banyak, tapi ada dua hal besar yang akan disampaikan pada Kongres Ekonomi Umat. Pertama mengenai redistribusi aset dan reforma agraria.

Jokowi mengungkapkan, sekarang ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan baru 46 juta bidang tanah. Artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara Indonesia belum disertifikatkan. Kalau dilihat kenapa tanah di daerah dan desa belum disertifikatkan, menurutnya karena rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkannya.

"Saya telah menargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN yang biasanya setahun hanya mengeluarkan 400 sertifikat, tahun ini lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat, tahun depan tujuh juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus bisa dikeluarkan, untuk rakyat," jelasnya.

Menurutnya, 126 juta bidang tanah kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat yang dikeluarkan. Maka akan berapa puluh tahun sertifikat akan diselesaikan. Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses permodalan karena rakyat tidak memiliki jaminan.

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah tidak ada masalah misalnya ada koperasi pondok pesantren meminta konsesi 20 ribu hektare atau 10 ribu hektare tanah. Pemerintah akan siapkan, tetapi untuk apa tahan tersebut. Pemerintah juga harus tahu produktif atau tidak produktif lahan tersebut. Tidak bisa lahan tersebut dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif atau diperjualbelikan. Skemanya harus betul-betul produktif untuk rakyat dan umat. Sehingga betul-betul bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Kedua, mengenai kemitraan. Menurut Jokowi, kemitraan juga penting. Pihaknya sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada yang besar-besar. "Agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro, ekonomi kecil dan ekonomi menengah," ujarnya.
 
Ia menegaskan, kemitraan ini yang akan dipaksakan, bukan mengajak lagi. Ini juga menyangkut kemitraan yang besar dan rakyat yang nantinya akan diuntungkan. Diakhir pidatonya, Jokowi memohon agar redistribusi aset dan kemitraan dibahas dan dirumuskan di dalam kongres. Sehingga pemerintah mendapatkan masukan yang detail. Kemudian pemerintah tinggal memanggil, memutuskan dan melaksanakannya.

(**/Rep)

Berita9.com - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin memastikan progres pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta, berjalan baik.

"Bandara Kulon Progo ini baru diluncurkan beberapa bangunannya tepat dua bulan yang lalu, yakni pada 21 Februari 2017. Ketika itu Bapak Presiden hadir meletakkan batu pertama, memulai pembangunan dari hari ke hari, dan sekarang proses-proses administrasi sudah hampir selesai," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (22/4/2017). 

Ridwan mengatakan sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, konstruksi dan lainnya bukanlah hal yang besar. Ia menilai ada kemajuan dan masalah akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

"Kemenko Maritim secara formal bertugas untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, misalnya seperti Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan lain-lain. Saya kira semuanya kita laksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Kemaritiman Rusli Rahim menjelaskan kegiatan koordinasi percepatan pembangunan bandara antara lain pengadaan lahan, perencanaan dan konstruksi, pemagaran batas lahan, airside, terminal, menara, gedung penunjang dan infrastruktur pendukung.

Berikutnya adalah terkait pengamanan dan prosedur penerbangan (adanya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), aksesibilitasi (kereta api bandara dan akses jalan atau tol), mitigasi bencana, serta pemindahan jalan yang memotong lahan bandara (Jalan Daendels).

"Keberadaan SUTET di dalam kawasan keselamatan operasi lenerbangan Bandara Kulon Progo, masih dimungkinkan dengan memasang tanda atau lampu sesuai ketentuan yang ada, serta adanya pengaturan prosedur navigasi penerbangan di bandara. Terkait SUTET yang berada di areal masuk bandara, akan diberikan pengamanan sebaik mungkin untuk melindungi aktivitas yang ada di bawahnya," katanya.

Sementara terkait trase jalur kereta api bandara akan segera ditetapkan. Sedangkan terkait pembebasan lahan akan dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Kementerian Perhubungan. (**/Ant)

Berita9.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menerima usulan tarif dari daerah terkait operasional taksi online.

Operasi taksi online sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 26 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 1 April 2017 sebagai revisi Permenhub 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan, terdapat masa transisi selama 3 bulan terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Begitu juga terkait pengenaan pajak, kuota, penggunaan nama STNK.

"Jadi PM 26 itu 3 bulan untuk STNK, tarif, kuota, pajak 3 bulan berarti nanti 1 Juli," kata dia kepada awak media, (20/4).

Terkait tarif, dia mengatakan, tengah menunggu usulan dari daerah. Setelah menerima usulan, baru tarif batas atas dan bawah itu diputuskan.

"Iya dari usulan daerah. Proses belum, (Jakarta) belum, sedang proses mereka. Kuota sama yang tahu daerah," ungkap dia.

Dikutip dari dephub.go.id, Permenhub 26 Tahun 2017 berlaku pada sejak ditetapkan pada 1 April 2017 dengan memuat 11 poin revisi. Namun, ada beberapa substansi yang memerlukan masa transisi dalam penerapannya.

Dari 11 poin revisi, 4 poin diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017 yaitu (1) penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, (2) persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 CC, (3) persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan (4) kepemilikan atau kerjasama dengan bengkel yang merawat kendaraan.

Sementara untuk pengujian berkala (KIR) kendaraan, stiker, dan penyediaan akses digital dashboard masa transisi diberikan waktu 2 bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni 2017.

Sedangkan untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK, masa transisi diberikan selama 3 bulan untuk pemberlakuannya.

(**/ADA)

Go to top