Berita9.com - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat prasejahtera berupa barang kebutuhan pokok senilai Rp 200 ribu, dikeluhkan warga Gresik, Jawa Timur.

Sebab bansos yang didapat dianggap tidak sesuai dengan nilai dan jumlah yang seharusnya diberikan.

Seperti berat beras yang diberikan kurang dari 1 kilogram dan kualitas pun buruk. Bahkan telur yang diberikan tidak sesuai dengan berat timbangan.

Iin (40) salah seorang penerima BPNT yang berdomisili di Gresik, mengaku baru mengetahui jika bantuan yang diterimanya tidak sesuai dengan harga maupun jumlah yang ditetapkan.

“Saya tahunya itu, saat saya lihat berasnya kok jelek, berbau apek dan meniran. Kalau beras seperti itu, tak mungkin harganya sampai Rp 20 ribu per kilogramnya. Apalagi mereknya tidak dikenal, sebab saya tahu harga beras yang murah maupun yang mahal,” katanya, Senin (13/7).

Hal senada disampaikan, penerima BPNT asal Cerme, NS (35) dan NN (37). Keduanya menyebutkan beras bantuan yang diterimanya bermerek Raja Lele dan merk lain.

Tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan berat yang dicantumkan pada label.

“Dibungkus berat tertulis berat bersih 15 kilogram, tapi saat saya timbang ulang di rumah isinya hanya 14 kilogram. Hilang satu kilogram isinya ternyata,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik, Sentot Supriyohadi, selaku pihak terkait saat dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui sambungan selulernya tidak merespons. (*)


Berita9.com - Seorang bayi delapan bulan di DIY yang dinyatakan berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 meninggal dunia. Ia termasuk salah satu dari tiga PDP lainnya yang meninggal dunia tanpa penyakit penyerta di DIY.

Selain meninggalnya tiga PDP, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan pula penambahan satu kasus positif Covid-19 pada Ahad (12/7/2020). Di samping itu, dua kasus dinyatakan negatif.

Juru Bicara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menjelaskan, satu kasus positif tambahan yakni Kasus 374, perempuan 23 tahun yang merupakan warga Gunungkidul.

“Hasil tracing kontak dari Kasus 324, tidak ada hubungan keluarga,” ujarnya.

Laporan tersebut berdasarkan pada berdasarkan pemeriksaan terhadap 724 spesimen dari 530 orang. Adapun kasus sembuh meliputi Kasus 316, perempuan 62 tahun asal Ngemplak, Sleman dan Kasus 319, laki-laki 27 tahun asal Ngaglik, Sleman.

Sementara itu, tiga PDP yang dilaporkan meninggal yaitu perempuan 50 tahun warga Sleman, bayi perempuan berusia delapan bulan warga Kebumen domisili Sleman, dan laki-laki 82 tahun warga Gunungkidul. Swab ketiganya sudah diambil, dan tidak terdapat catatan penyakit komorbid.

Dengan penambahan ini, maka di DIY kini total ada 371 kasus positif, dengan 293 kasus telah sembuh. Sebelumnya pada Sabtu (11/7/2020), diumumkan ada tujuh tambahan kasus, yang kemudian menandakan menurunnya penambahan kasus Covid-19 di DIY. (*)

Berita9.com - Temuan kasus positif sebanyak 1.626 pada 9 Juli lalu di Sekolah Calon Perwira (Secapa) TNI AD telah menjadi perhatian publik karena, Secapa telah menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 yang menyumbang angka signifikan. Karena itu, pemangku kebijakan terkait disarankan mengambil langkah taktis salah satunya dengan mempersiapkan kurikulum pembelajaran daring di Secapa dan juga sekolah atau tempat pelatihan sejenis.

"Prihatin dengan adanya cluster Secapa ini harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengelola Secapa," kata Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Mufida sendiri menyarankan dua opsi kebijakan yang bisa diterapkan untuk menghindari kejadian serupa di Secapa dan sejenisnya. Pertama, melakukan pembelajaran secara daring sehingga, pihak Secapa harus menyiapkan kurikulum pembelajaran jarak jauh dari rumah.

Kedua, sambung Mufida, jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung maka, semua pihak yang berada di dalam lingkungan Secapa harus difasilitasi melakukan swab test PCR, sehingga dipastikan tidak ada yang positif Covid-19. Dan pada saat semua sudah di dalam asrama harus disipilin protokol kesehatan.

"Dan satu hal lagi, jumlah orang yang beraktifitas dan tinggal di lingkungan Secapa harus memenuhi jumlahnya sesuai protokol kesehatan," imbuhnya.

Politikus PKS ini lebih menyarankan untuk menggunakan opsi kedua karena lebih aman. Karena, kasus positif di Secapa ini signifikan menambah angka positif Covid di Jawa Barat sehingga menempati urutan pertama saat itu di Indonesia.

"Opsi kedua adalah paling aman. Namun harus disiapkan semua pemenuhan hak hak belajar siswa Secapa," saran Mufida.

"Jadi harus diambil solusi dan pemerintah harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan," tegasnya.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan lonjakan drastis kasus Covid-19 kemarin karena berasal dari klaster Secapa.

"Saya sudah pernah sampaikan di preskon. Lonjakan drastis hanya karena klaster Secapa," kata Yuri.

Terkait perlunya kebijakan pembelajaran khusus di Secapa, Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan itu menyerahkan kebijakan tersebut kepada institusi setempat yang memiliki kewenangan dan pertimbangan masing-masing.

"Untuk sistem daring silahkan saja, apalagi TNI-Polri ada institusi kesehatannya yang bisa memberikan pertimbangan ke pimpinannya," pungkasnya. (*)

Go to top