Berita9.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat kenaikan upah secara nominal baik untuk buruh bangunan maupun buruh tani. Namun, secara riil, kenaikan nominal upah itu tidak mampu memenuhi besaran kebutuhan hidup pada buruh sehingga upah secara riil mengalami penurunan. 

Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, upah nominal buruh bangunan juga naik 0,26 persen dari Rp 88.708 per hari menjadi Rp 88.939 per hari. Namun, secara riil upah buruh bangunan turun 0,05 persen dari Rp 64.207 per hari menjadi Rp 64.174 per hari. 

Sementara, upah nominal buruh tani pada bulan Juli 2019 mengalami kenaikan 0,16 persen dari Rp 54.152 per hari menjadi Rp 54.237 per hari. Namun, upah riil turun 0,39 persen dari Rp 38.004 per hari menjadi Rp 37.856 per hari. 

Suhariyanto mengatakan, penurunan upah riil pada Juli 2019 lebih disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada bulan lalu. Secara nasional, inflasi sebesar 0,31 persen. 

Khusus di perdesaan, inflasi bahkan menyentuh 0,55 persen. Inflasi di perdesaan itu yang khususnya membuat penurunan pada upah riil buruh tani. "Ini menjadi tugas kita untuk menjaga harga-harga pangan dan daya beli buruh agar tetap terjaga," kata Suhariyanto di Jakarta, (15/8). 

Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan upah secara nominal namun turun secara riil juga terjadi pada upah buruh potong rambut wanita dan pembantu rumah tangga. 

Upah nominal buruh potong rambut wanita per kepala tercatat naik 0,24 persen dari Rp 27.690 menjadi Rp 27.756. Namun, secara riil turun 0,07 persen dari Rp 20.042 menjadi Rp 20.028. 

Selanjutnya, upah nominal buruh rumah tangga mengalami kenaikan 0,26 persen per bulan dari Rp 413.270 menjadi Rp 414.345. Kendati demikian, secara riil turun 0,05 persen dari Rp 299.124 menjadi Rp 298.972. (*)

Berita9.com - Exabytes Indonesia menggelar Exabytes eCommerce Conference (EEC) 2019 yang mempertemukan para profesional, brand e-commerce, dan pelaku UMKM untuk berbagi pengetahuan mengenai tren pertumbuhan serta masa depan industri e-commerce di Indonesia. Pada tahun ini EEC mengusung tema Grow Global Grow Fast.

Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, mengatakan EEC 2019 mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempercepat pertumbuhan bisnis secara global dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berkolaborasi demi terciptanya ekosistem e-commerce yang terus tumbuh.

"Minimnya kesiapan UMKM dalam menggunakan teknologi pemasaran digital mendorong kami untuk melaksanakan konferensi ini," katanya di Jakarta, (15/8).

Indra menjelaskan pihaknya ingin turut berkontribusi dalam meratakan akses pasar digital dan membangun ekonomi digital di Indonesia. Ia berharap EEC 2019 dapat menjadi tempat belajar dan berbagi pengalaman dalam menghadapi persiapan ekosistem UMKM Industri 4.0.

Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sejak tahun 2017 hingga 2018 baru ada 17,1% atau 9,6 juta dari total 56 juta UMKM di Indonesia yang sudah go-online. Kemenkominfo pun gencar menggaet perusahaan e-commerce dan financial technology (fintech) agar 56 juta UMKM tersebut bisa go-online.

"Bergabung dengan e-commerce saja belum cukup meningkatkan penjualan, tetapi UMKM perlu memahami tren penjualan melalui data-data yang dianalisis oleh marketplace," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Exabytes Indonesia telah melayani 120.000 perusahaan dan UMKM aktif yang didukung dengan sumber daya para profesional. (*)

 

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan berbagai upaya untuk mendorong UKM naik kelas. Salah satu langkah yang bisa ditempuh dengan mensinergikan dan mengumpulkan data UKM dalam sebuah big data.

Apalagi saat ini jumlah UKM di Indonesia mencapai hampir 63 juta. Dengan jumlah sebanyak itu, tahun lalu UKM mampu memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 60% atau sebesar Rp 4.800 triliun.

"Dengan adanya big data UKM, kita akan bisa memanfaatkan data itu sebaik mungkin untuk pengembangan usaha yang lebih besar," kata Deputi Bidang Restruksturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik, pada Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi untuk Pendampingan UMKM yang Efektif, di Jakarta, (13/8).

Dalam FGD ini dihadirkan tiga pembicara masing-masing dari Kepala Seksi Infrastruktur Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Rochmadi Haryo Witoko, Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Christian Sahetapy, dan Kasi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan Direktorat Pengembangan Sistem BKPM Helmi Setiawan.

Abdul Kadir Damanik menambahkan, keinginan untuk mendukung UKM naik kelas juga dilakukan sekitar 24 kementerian/lembaga yang memiliki program pembinaan UKM.

Dukungan yang terus diberikan kepada UKM ini, tambah Abdul Kadir Damanik, terutama kepada usaha mikro. "Harapan kami agar setiap tahun semakin banyak usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan semakin banyak usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah," katanya.

Ia menambahkan, walaupun jumlah dan kontribusi UKM semakin meningkat, namun jika kita cermati, dari tahun ke tahun struktur atau skala usaha UKM Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti.

"Jumlah usaha mikro masih terlalu banyak, sekitar 98,70 persen. Sedangkan usaha kecil yang menjadi penopang perekonomian jumlahnya tidak beranjak hanya sekitar 1,20 persen dan usaha menengah sekitar 0,09 persen," katanya.

Karena itu, Abdul Kadir Damanik berharap dengan FGD ini bisa dipetakan UKM dan pendampingan yang tepat bagi mereka, sehingga keinginan untuk menciptakam UKM naik kelas bisa tewujud. (*)

 

Go to top