Berita9.com - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan mengeluarkan Surat Edaran yang mewaspadai maraknya kegiatan Bank Gelap yang Berkedok Koperasi dan atau sejenisnya.

Bank gelap tersebut melakukan modus penipuan penawaran/iklan berupa pinjaman online dengan bunga murah.

Deputi Bidang Pengawasan Suparno mengatakan surat edaran yang diterbitkan pada 10 Oktober 2019 tersebut sebagai upaya pencegahan agar masyarakat berhati-hati terhadap penawaran atau iming-iming pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi.

"Kami meminta kepada masyarakat jika ada yang menawarkan pinjaman online melalui WA atau SMS yang mengatasnamakan koperasi agar tidak dipercaya," tegas Suparno, (13/10).

Dalam Surat Edaran (SE) No. 38/SE/Dep.6/X/2019 tersebut meminta agar seluruh kepala dinas yang membidangi koperasi melakukan langkah pengawasan preventif terhadap koperasi yang terindikasi melakukan kegiatan bank gelap berkedok koperasi.

Para kepala dinas koperasi juga diminta agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koperasi. Suparno mengemukakan Kemenkop dan UKM telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melakukan penindakan apabila ditemukan praktik penipuan pinjaman online berkedok koperasi.

"Kepada pihak yang merasa dirugikan agar segera melaporkan kepada aparat berwajib disertai bukti-bukti yang cukup. Ini untuk menjaga marwah koperasi sebagai wadah ekonomi yang hidup di tengah masyarakat yang mendasarkan pada saling kerja sama dan gotong royong," tegas Suparno.

Sebelumnya, Surat Edaran serupa juga pernah dikeluarkan Deputi Bidang Pengawasan, tertanggal 13 Agustus 2019 untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan penawaran/iklan atau janji yang meyakinkan termasuk pinjaman online mengatasnamakan koperasi.

Penawaran iklan tersebut seringkali mengatasnamakan, antara lain KSP Artha Mulia, KSP Sejahtera Bersama, KSP Nasari, KSP Digital Alpha Indonesia, KSP Mastre Rupiah, KSP Indo Finance .

"Kami harap masyarakat selalu melakukan konfirmasi kepada kantor dinas koperasi apabila meragukan keabsahan pinjaman online yang mengatasnamakan koperasi," tegasnya. (*)

Berita9.com - Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menyebut aturan dalam bentuk surat edaran terkait pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan atau rapat dinas di lingkungan Pemerintah Kota setempat siap diluncurkan.

“Penyusunan aturan sudah selesai. Tinggal diluncurkan saja, tetapi kami menunggu momentum yang tepat supaya aturan ini dijalankan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Sabtu (12/10).

Menurut dia, aturan tersebut akan disampaikan secara langsung oleh kepala daerah. Momentum yang dinilai paling tepat untuk meluncurkan aturan adalah saat rapat dinas. Karena seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berkumpul.

“Harapannya, aturan ini ada gregetnya jika disampaikan secara langsung oleh wali kota dan seluruh OPD pun mematuhinya,” katanya.

Suyana menyebut, dalam aturan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai tersebut mengatur bahwa dalam berbagai kegiatan atau rapat dinas dilarang menggunakan air mineral dalam kemasan, atau plastik pembungkus makanan.

“Minuman bisa disajikan menggunakan gelas, dan makanan bisa disajikan memakai piring kecil sehingga tidak ada sampah plastik yang dihasilkan,” katanya.

Berbagai upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai tersebut, lanjut Suyana, terkesan tidak praktis dibanding jika menyajikan minuman kemasan atau makanan yang sudah dikemas.

Tetapi perlu ada langkah awal yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah plastik.

Sebelumnya, DLH Kota Yogyakarta juga sudah mengampanyekan penggunaan tumbler bagi seluruh OPD sebagai tempat minum yang bisa diisi ulang.

“Kampanye berjalan baik terutama di sekolah dan ada beberapa OPD yang sudah menjalankannya,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai juga dapat dilakukan dengan pengurangan penggunaan backdrop yang biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan. Juga diimbau agar selalu menyediakan air minum galon di tiap ruangan.

Salah satu alternatif yang bisa digunakan jika aturan tersebut dilaksanakan adalah penggunaan kantong plastik ramah lingkungan.

"Jika masih ada yang membutuhkan kantong plastik, maka alternatifnya adalah kantong plastik ramah lingkungan,” katanya.

Berdasarkan data DLH Kota Yogyakarta, sampah plastik mencapai sekitar 12 persen dari total volume sampah yang dihasilkan. (*)

Berita9.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito mengimbau industri farmasi untuk melakukan penarikan ranitidin dalam jangka waktu 80 hari setelah pihaknya merilis pernyataan.

Seperti diketahui, pada tanggal 4 Oktober 2019, BPOM menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian, terdapat cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) pada produk obat yang mengandung ranitidin.

"Banyak brand yang mengandung ambang batas (ranitidin, sebanyak 96 nanogram), sehingga kami mengambil keputusan untuk seluruh industri farmasi menghentikan peredarannya, melakukan pengujian sendiri Sehingga produk ranitidin harusnya sudah tidak ada di pasaran, dan ada batas waktu penarikan 80 hari sejak 9 Oktober 2019," ucap Penny, saat konferensi pers di kantor BPOM, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.

Sebelumnya, Penny juga menjelaskan dari 10 merek obat yang diuji, 6 di antaranya terbukti terpapar oleh N-Nitrosodimethylamine (NDMA). Meski demikian, penarikan ini dilakukan sementara hingga terbukti bahwa tidak ada lagi obat ranitidin yang terpapar oleh NDMA.

"Terkait risiko harus bijaksana karena ada konsentrasi dan paparan, sehingga tidak perlu panik. Kalau dikonsumsi dalam waktu lama, dalam standar bisa dalam jangka waktu yang lama 70 hari pemakaian (baru muncul efek karsinogenik). Kalau tidak menggunakan dalam waktu lama, efek karsinogenik tidak muncul," kata Penny.

Lebih jauh, BPOM juga akan terus melakukan pengambilan dan pengujian sampel produk ranitidin. Pengujian dan kajian risiko akan dilanjutkan terhadap seluruh produk yang mengandung ranitidin, untuk menjadikan dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Mereka juga akan terus memperbarui informasi sesuai dengan data yang terbaru.

"Masyarakat yang sedang menjalani pengobatan dengan ranitidin dapat menghubungi dokter atau apoteker untuk mendapatkan alternatif pengganti terapi," kata dia. (*)

Go to top