Berita9.com - Pedagang kecil mendapatkan berkah dengan adanya aksi bela Palestina. Banyak pedagang makanan dan minuman meraup rezeki diluar kawasan Monumen Nasional, dan sekitar jalan menuju lokasi.

Seorang pedagang ketoprak, Adi, mengaku sudah menjajakan dagangannya sejak Ahad (17/12/2017) dini hari. Hingga pagi ini, dirinya mengaku sudah bisa menjual sekitar 50 porsi ketoprak.

"Dari jam 02.00 pagi saya jualan, ini sudah ada 50 piring, lumayan enggak seperti hari biasanya," kata Adi.

Ada pula Mala yang berjualan soto ayam dan minuman sejak dini hari. Mala memasak soto ayam lebih banyak daripada biasa ia jual secara berkeliling.

"Biasa bawa 200 atau 300 porsi paling banyak. Sekarang bawa sekitar 700 porsi," ucap Mala.

Selain Mala dan Adi, ada juga Ilham yang berjualan bakso malang. Biasanya, Ilham baru mulai berkeliling menjajakan baksonya pada siang hari. Namun, setelah mengetahui ada aksi bela Palestina, dirinya berjualan lebih awal.

"Mumpung di sini ramai, mudah-mudahan banyak yang beli," katanya.

Adapun aksi bela Palestina di Monas untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

(**/Kom)

Berita9.com - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2017 tercatat US$ 341,5 miliar. ULN tersebut naik sebesar 4,8 persen (yoy).

Dikutip dari keterangan Bank Indonesia (BI), Sabtu (16/12/2017), berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan ULN didorong oleh peningkatan ULN sektor swasta dan sektor publik (pemerintah dan bank sentral).

ULN sektor swasta tumbuh stabil sebesar 1,3 persen (yoy) atau sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Sementara ULN sektor publik tumbuh 8,4 persen (yoy). Angka itu lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 8,5 persen (yoy).

Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir Oktober 2017 masih aman karena tetap didominasi ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang memiliki pangsa 86,3 persen dari total ULN dan pada akhir Oktober 2017 tumbuh 3,9 persen (yoy) atau sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya (3,7 persen yoy).

Lalu, ULN berjangka pendek tumbuh 10,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (12,6 persen yoy).

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77 persen, relatif sama dengan pangsa bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun 2016.

"Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Oktober 2017 tetap terkendali. Hal ini tecermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Oktober 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers," tulis keterangan tersebut.

(**/Ada)

 

Berita9.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan‎ Indonesia bukan satu-satunya negara yang melarang bitcoin sebagai alat transaksi yang sah. Saat ini, sejumlah negara telah menunjukkan sikapnya soal uang virtual ini.
 
Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean mengatakan, negara-negara seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru telah secara tegas melarang bitcoin untuk menjadi alat pembayaran.
 
"Pada hari ini bisa dilihat di berbagai media. Korea sudah larang, Australia, Selandia Baru sudah larang PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) gunakan bitcoin. Jadi, kami tidak sendirian banyak negara yang melarang,"‎ ujar dia di Kantor BI, Jakarta, (14/12).
 
Menurut dia, selama ini tidak ada otoritas yang mengatur soal penggunaan bitcoin. Selain itu, nilai dari bitcoin tersebut juga tidak stabil sehingga rawan menimbulkan kerugian bagi penggunanya.
 
‎"Sudah disampaikan beberapa kali oleh Pak Gubernur (BI) dan Menkominfo Pak Rudiantara, value-nya naik turun seperti roller coster. Kalau hari ini happy, besok bisa nangis. Ini tidak ada unsur perlindungan konsumen. Dan tidak ada otoritas yang mengatur kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai, konsumen tentu tidak ada pihak yang mengatur," jelas dia.
 
‎Oleh sebab itu, lanjut Eni, pihaknya tidak pernah mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, BI juga siap memberikan sanksi kepada PJSP yang memfasilitasi penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran.
 
"Kami juga sudah keluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Intinya, kami tidak mengakui (bitcoin) untuk masuk bahkan kalau ada yang melewati PJSP, kami kenakan sanksi karena sudah dilarang. Kami tidak memperbolehkan untuk ditransaksikan di PJSP dan tidak diakui sebagai alat pembayaran dan tidak ada otoritas yang mengatur, maka kalau berfluktuasi merugikan, tidak bermanfaat dan bisa merugikan perekonomian," tandas dia.
 

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang memperoleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh. Lalu, bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?

Oscar menuturkan, pihaknya mendukung kewajiban pembayaran pajak tersebut termasuk dari perdagangan aset digital. Ini mengingat aset digital juga perlakuannya sama terhadap keuntungan dari jual beli barang pada umumnya.

"Saya setuju semua penghasilan keuntungan dari trading digital aset wajib bayar pajak karena perlakuannya sama seperti keuntungan dari jual beli barang pada umumnya. Kalau ada keuntungan harus dimasukkan di SPT masing-masing sebagai penghasilan lain-lain," kata Oscar lewat pesan singkat, (13/12).

Oscar menuturkan, transaksi bitcoin di Indonesia belum selikuid di Jepang. Ia pun belum menjelaskan detail mengenai transaksi bitcoin di Indonesia.

Akan tetapi, ia mengharapkan, transaksi aset digital di Indonesia juga dapat dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ini yang dilakukan di Australia, Jepang, dan Uni Eropa.

"Kalau sampai legal 100 persen seperti di Jepang, bisa potensi pajaknya besar sekali. Itu salah satu alasan di Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat melegalkan transaksi bitcoin. Bisa memacu devisa negara," kata Oscar.

Oscar menambahkan, transaksi bitcoin dapat memacu devisa seperti di Jepang, lantaran ketika negara itu legalkan transaksi bitcoin 100 persen, Jepang menjadi pusat seluruh transaksi bitcoin di Asia.

"Transaksi mereka berkembang dari sehari belasan juta dolar AS jadi US$ 500 juta sehari. Pendapatan bursa bayar pajak ke negara. Sekarang Jepang jadi pusat transaksi bitcoin di Asia," kata Oscar.

Oscar menuturkan, Jepang yang maju juga mendorong industri aset digital ke negaranya. Hal ini mendorong 65 persen transaksi jual beli bitcoin di dunia, menurut Oscar terjadi di Jepang. "Tadi US$ 500 juta sehari itu cuma satu bursa. Di Jepang ada belasan bursa bitcoin resmi," kata dia.

Oscar menuturkan, bitcoin ibarat komoditas dan dijadikan spekulasi. Oleh karena itu, transaksi bitcoinpunya risiko tinggi. "Menurut saya, ini hanya cocok untuk orang yang ingin memiliki portofolio risiko tinggi saja," kata dia.

(**/LE)

 
Go to top