Swasta Dilarang Urus Air di Jakarta

Mohamad Taufik Mohamad Taufik IST

Berita9.com - Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik menyambut baik dan mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyetop swastanisasi air di DKI Jakarta.

Menurut Taufik, hakim MA yang meminta pengelolaan air di Jakarta sesuai dengan konvenen internasional dan UU Nomor 11 Tahun 2015.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi keputusan hakim MA. Itu sudah sesuai dengan harapan warga Jakarta," kata Taufik di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Namun demikian, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini berharap pelayanan air bersih untuk warga Ibu Kota tidak terganggu dengan adanya putusan tersebut. "Prinsipnya, pelayanan pada warga jangan sampai terganggu," katanya.

Diketahui, sebelumnya MA memerintahkan PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja) dan Pemprov DKI Jakarta menyetop swastanisasi air. MA meminta pengelolaan air di Jakarta sesuai dengan konvenen internasional dan UU Nomor 11 Tahun 2015.

Gugatan itu dilayangkan warga Jakarta dan penggiat lingkungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Penggugat meminta Pemprov DKI menyetop swastanisasi air dengan memberikan pengelolaan kepada Aetra dan PAM Lyonnase.

Permohonan itu dikabulkan PN Jakpus pada 24 Maret 2015. Namun putusan itu dianulir sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 12 Januari 2016. Atas hal itu, warga Jakarta tidak terima dan mengajukan kasasi. Gayung bersambut. MA menyetop swastanisasi itu.

"Menyatakan para tergugat lalai dalam memberikan dan perlindungan hak asasi manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat Jakarta," ujar majelis sebagaimana dilansir website MA, (10/10).

MA menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta.

Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) tanggal 6 Juni 1997 yang diperbaharui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

"Menyatakan para tergugat telah merugikan Pemda DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta," ucap majelis dengan terdiri Nurul Elmiyah, Sunarto dan Panji Widagdo.

Atas hal itu, majelis memerintahkan:

1. Menghentikan kebijakan swastinasasi air minum di Provinsi DKI.
2. Mengembalikan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Melaksanakan pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Konvenan Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi UU Nomor 11 Tahun 2015 junto Komentar Umum Nomor 15 Tahun 2012 hak atas air komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

(**/TS)

Rate this item
(0 votes)
Go to top