Prodem Makin Yakin Denny Siregar Diberikan Hak Imunitas Oleh Rezim Jokowi

Berita9.com - Rasa keadilan yang seharusnya didapat seluruh rakyat Indonesia sudah dirampas oleh rezim pemerintahan dan pendukungnya.

Iwan Sumule menanggapi adanya perbedaan perlakuan pemerintah/aparat hukum terhadap kasus yang dilaporkan Denny Siregar.

Menurut Iwan, banyak laporan terhadap Denny Siregar yang hingga saat ini tidak diproses. Hal itu berbanding terbalik jika pendukung Presiden Joko Widodo itu yang membuat laporan.

"Saya sesalkan bahwa sekian banyak laporan terhadap Denny Siregar ini tidak diproses. Nah, sementara sebaliknya, laporan dari Denny Siregar dengan secepat-cepatnya dengan sesingkat-singkatnya diproses sama polisi, bahkan langsung dijadikan tersangka dan ditahan," ucap Iwan Sumule, Selasa (14/7).

Hal tersebut dapat dilihat dari cepatnya pihak kepolisian menangkap penyebar data pribadi Denny Siregar. Namun, substansi adanya penyebaran data tersebut yakni soal unggahan Denny Siregar yang juga sudah dilaporkan hingga saat ini belum ada perkembangannya.

Apalagi, kata Iwan Sumule, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate turut bersuara dan mendesak agar PT Telkomsel bertanggungjawab atas adanya penyebaran data pribadi Denny Siregar.

"Ini ada ketidakadilan menurut saya, ini juga tudingan sepihak saja menurut saya, dan dia tidak memperlakukan adil terhadap banyak hal. Artinya pemerintah kayak Kominfo, dia tidak menyikapi soal Ravio Patra, tapi kemudian dia menyikapi soal Denny Siregar, ini ada apa gitu loh? Kita sudah benar-benar kehilangan soal keadilan, sudah dirampas oleh rezim ini," tutur dia.

Bahkan, sambung Iwan Sumule, dia semakin yakni bahwa Denny Siregar merupakan buzzer pemerintah yang diberikan hak imunitas.

"Ya itu pasti (benar-benar buzzer pemerintah) kalau kayak begitu, artinya dengan dukungan rezim hari ini terhadap dia, diberikan hak imunitas saya sebut diberikan hak imunitas karena ada banyak laporan terhadap dia tidak disikapi bahkan tidak ditanggapi," pungkasnya. (*)

Gubernur Anies Diminta Jangan Buka Dahulu Tempat Karaoke dan Pijat SPA

Berita9.com - Gubernur DKI Jakarta diminta tidak membuka tempat hiburan malam selama virus corona masih mengancam nyawa warga ibu kota. Pasalnya, sangat sulit menerapkan protokol kesehatan, terutama physical distancing, ditempat-tempat tersebut. 

"Tempat hiburan sangat sulit untuk menerapkan pembatasan sosial. Coba bayangin saat berkaraoke, bagaimana menyanyi terpisah, apa rasanya, belum lagi saat clubing, mau bagaimana berjoget dengan berjarak," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Satuan Tugas Antinarkoba (DPP SAN) Anhar Nasution, (13/7).

Belum lagi, lanjut dia, saat memakai jasa pemandu lagu penggunaan physical distancing akan sulit karena pelanggan juga enggan rugi karena harus duduk berjauhan. "Akhirnya, tak sedikit yang curi-curi," ucapnya.

Hal itu juga berlaku bagi gria pijat (spa) yang akan sulit menerapkan physical distancing. Ditambah dengan keluar masuknya orang di kedua tempat itu membuat tempat hiburan rawan akan penyebaran COVID-19. "Jadi, saran saya lebih baik ditunda dahulu," ucapnya.

Terlebih, kata Anhar, di Jakarta sendiri angka positivity rate-nya melonjak dari 4 hingga 5 persen, saat ini menjadi 10,5 persen. Bila tak diantisipasi betul, lonjakan jumlah pasien positif bisa tidak terkendali.

Sementara itu, sikap serupa juga sempat diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani yang meminta agar tempat hiburan tak dibuka saat PSBB transisi.

Zita meminta agar Anies lebih memprioritaskan membuka sekolah terlebih dahulu agar para siswa bisa belajar secara tatap muka.

Jika Anies tetap ngotot membuka hiburan malam sebelum sarana pendidikan pada PSBB transisi tahap kedua nanti, PAN akan menolak kebijakan tersebut.

"Nah, itu saya tolak keras, jangan sampai tempat hiburan dibuka sebelum pendidikan dibuka. Bila itu terjadi, saya akan kritik dan tolak keras," kata Zita. (*)

 



MUI Bolehkan Daging Qurban Dibagi Dalam Bentuk Olahan

Berita9.com - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan atas pertimbangan kemaslahatan, daging qurban dapat dikelola dengan cara diolah dan diawetkan. Misalnya seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya.

"Hasilnya juga boleh didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan," katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/7).

Menurutnya, hal ini boleh dilakukan untuk memperluas kemaslahatan dengan syarat tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya bencana alam dan lain sebagainya di daerah yang akan menyalurkan.

Dosen Pascasarjana UIN Jakarta ini menjelaskan pada prinsipnya, daging hewan qurban disunnahkan didistribusikan segera (ala al-faur) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan qurban dapat terealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging qurban.

"Dalam distribusinya disunahkan dibagikan dalam bentuk daging mentah, berbeda dengan aqiqah, dan didistribusikan bagi yang membutuhkan di daerah terdekat," katanya.

Namun, jika ada pertimbangan kemaslahatan, terutama untuk mengatasi kebutuhan orang yang terdampak Covid-19, daging qurban bisa didistribusikan dalam bentuk olahan.

"Bisa jadi, akibat terdampak Covid-19, orang sulit jika dibagikan dalam bentuk daging mentah karena harus memasak. Maka untuk kemaslahatan, bisa dibagikan dalam bentuk matang. Bahkan bisa dalam bentuk kornet atau makanan olahan siap saji lainnya", ujarnya.

Atau bisa jadi, daging saat Idul Adha melimpah, dan agar bisa memenuhi hajat secara lebih lama, maka daging qurban bisa diawetkan dan dibagikan secara tunda. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019.

"Menyimpan sebagian daging qurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah (boleh) dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak", ujarnya.

Di samping itu, MUI juga telah menetapkan Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19, sebagai panduan bagi masyarakat Muslim dalam penyelenggaraan ibadah.

(**/IST)

Media Asing Sorot Penanganan Corona Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara

Berita9.com - Kinerja pemerintah Indonesia menangani pandemi Covid-19 mendapat sorotan negatif dari media asing ternama.

Indonesia disebut sebagai negara yang sistem penanganan wabah virus Corona Covid-19 paling buruk di Asia Tenggara, dengan angka penularan virus mencapai 74.000 kasus dan 3,5 ribu kematian.

Dalam laman daring prestisius The Guardian edisi Ahad (12/07/2020), kalung anticorona keluaran Kementerian Pertanian turut jadi sorotan dan dianggap salah satu faktor yang memperburuk keadaan.

Selain itu, pakar penyakit menular dari Universitas Indonesia Prof Pandu Riono mengatakan, penularan akan terus meningkat kecuali masyarakat didesak untuk mengikuti rekomendasi jarak fisik.

Presiden Jokowi sempat memberi peringatan keras pekan lalu ketika kasus virus corona meningkat tajam.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama dan mengikuti langkah-langkah pencegahan virus.

Longgarnya pembatasan sosial juga mendapat sorotan tajam. Bali sudah membuka bandara untuk wisatawan domestik dan berencana untuk membuka pintu internasional bagi tamu mancanegara.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Denpasar, Dr I Gusti Agung Ngurah Anom mengaku khawatir dengan rencana pemerintah ini. "Jumlah kasus melonjak tapi kami belum tahu kapan akan memuncak," katanya.

Ia juga mengatakan staf medis selalu bersiaga dengan APD yang artinya mereka bekerja sambil kesulitan makan, minum dan buang air. Beberapa staf ada yang memakai popok untuk mempermudah pergerakan.

Dalam beberapa kasus, pasien kerap menutupi fakta bahwa mereka pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi dan ini membuat pemerintah semakin kewalahan.

"Kami berharap pemerintah melakukan lebih banyak pengujian, pengujian dan pengujian, sehingga kami bisa melacak kasus-kasus ini," tambah Ngurah.

Stigma masyarakat terkait virus ini juga memperburuk keadaan. Pada bulan Juni, ratusan pedagang di pasar tradisional di Bali, Sumatra dan Jakarta menolak untuk diuji agar bisa melanjutkan pekerjaan mereka.

Tantangan lain datang dari prosesi pemakaman muslim yang memandikan jenazah sebelum dimakamkan. Seorang dokter spesialis paru-paru di Surabaya bernama Arief Bakhtiar mengungkapkan pengalamannya.

"Ada seorang wanita meninggal karena virus corona, tapi semua anak tidak terima. Mereka melanjutkan upacara pemakaman secara keagamaan. Setelah dua minggu, dua anggota keluarga mereka meninggal, diduga dari Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, WHO mendesak pemerintah untuk memprioritaskan tes bagi pasien yang diduga memiliki virus, bukan orang yang sedang memulihkan diri karena angka kematian untuk kelompok ini sangat tinggi. (*)

Telkomsel Klaim Keamanan Data Sudah Sesuai Prosedur Standar Operasional

Berita9.com - Telkomsel angkat bicara guna menanggapi keresahan di tengah masyarakat yang belakangan ini berkembang mengenai keamanan data pelanggan, dengan memastikan telah mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjutinya secara terbuka, menyeluruh dan tuntas. Perlu ditegaskan bahwa saat ini data konsumen aman di Telkomsel.

Disebutkan Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro, Telkomsel memahami bahwa sistem perlindungan dan keamanan data kami tengah menjadi perhatian bagi pelanggan dan masyarakat," kata Setyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (13/07/2020).

"Mengetahui adanya keresahan yang sedang berkembang, sejak awal kami langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan proses investigasi secara internal dan menindaklanjuti temuan yang ada dengan proses hukum melalui laporan resmi yang telah kami ajukan kepada aparat penegak hukum, agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan penindakan hukum yang berlaku." ujar Setyanto

Telkomsel menyebut memastikan dan menjamin hingga saat ini data pelanggan yang tersimpan dalam sistem Telkomsel tetap aman dan terjaga kerahasiaannya.

Saat ini, kata dia, Telkomsel secara konsisten menjalankan operasional sistem perlidungan dan keamanan data pelanggan dengan prosedur standar operasional tersertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di industri telekomunikasi di Indonesia.

Terkait kewenangan akses data pelanggan dalam operasional pelayanan di berbagai pusat layanan pelanggan Telkomsel, seperti GraPARI, Call Center, maupun yang berbasis digital dan virtual lainnya, petugas customer service yang telah ditunjuk untuk melayani pelanggan secara langsung memang memiliki akses terhadap sejumlah sistem data pelanggan secara terbatas, sesuai otoritas dan kebutuhan yang telah ditentukan, dengan tetap memiliki fungsi kontrol serta pengawasan sehinga semua aktifitas tetap terpantau dengan ketat.

Kewenangan akses terhadap data pelanggan oleh petugas customer service juga diperuntukan untuk membantu proses keamanan validasi dalam fungsi melindungi dan pemenuhan layanan kepada pelanggan.

Telkomsel mengaku telah melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas sesuai aturan internal perusahaan melalui penerapan sanksi sesuai ketentuan baik secara administrasi hingga tindak lanjut proses hukum.

Mereka menyebut akan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan serta pengembangan sistem operasional kerja secara menyeluruh, mulai dari sistem perlindungan dan keamanan data pelanggan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada, hingga pengetatan prosedur kewenangan akses ke seluruh sistem operasional dan pemilihan petugas layanan yang lebih berkualitas, baik secara kompetensi maupun perilaku dan integritas sumber daya manusianya.

Lebih lanjut, mereka turut mengajak seluruh pihak yang terkait, terutama masyarakat dan pelanggan setia Telkomsel, untuk terus berperan aktif dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, terutama saat melakukan transaksi layanan kepada pihak manapun.

Telkomsel menyebut mengapresiasi respons dan tindak cepat dari aparat penegak hukum, khususnya oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri atas laporan yang telah diajukan, dan mempercayakan tindak lanjut berikutnya kepada proses hukum yang sedang berjalan.

Sebagai badan usaha, Telkomsel patuh terhadap peraturan perundangan dan etika bisnis, yang mengacu pada standar teknis dan keamanan yang telah ditentukan bagi kepentingan penyelenggaraan jasa telekomunikasi komersial yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi internasional (ITU, GSMA) maupun regulasi yang berlaku.

Mengenai keamanan informasi, Telkomsel juga memastikan operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengn standar sertifikasi ISO 27001, di mana proses sertifikasi secara berkala ini dilakukan oleh lembaga internasional yang independen dan profesional. (*)

Ironis Bantuan Sembako Corona Untuk Masyaralat Jatim Dikurangi Kualitasnya

Berita9.com - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk masyarakat prasejahtera berupa barang kebutuhan pokok senilai Rp 200 ribu, dikeluhkan warga Gresik, Jawa Timur.

Sebab bansos yang didapat dianggap tidak sesuai dengan nilai dan jumlah yang seharusnya diberikan.

Seperti berat beras yang diberikan kurang dari 1 kilogram dan kualitas pun buruk. Bahkan telur yang diberikan tidak sesuai dengan berat timbangan.

Iin (40) salah seorang penerima BPNT yang berdomisili di Gresik, mengaku baru mengetahui jika bantuan yang diterimanya tidak sesuai dengan harga maupun jumlah yang ditetapkan.

“Saya tahunya itu, saat saya lihat berasnya kok jelek, berbau apek dan meniran. Kalau beras seperti itu, tak mungkin harganya sampai Rp 20 ribu per kilogramnya. Apalagi mereknya tidak dikenal, sebab saya tahu harga beras yang murah maupun yang mahal,” katanya, Senin (13/7).

Hal senada disampaikan, penerima BPNT asal Cerme, NS (35) dan NN (37). Keduanya menyebutkan beras bantuan yang diterimanya bermerek Raja Lele dan merk lain.

Tapi ternyata isinya tidak sesuai dengan berat yang dicantumkan pada label.

“Dibungkus berat tertulis berat bersih 15 kilogram, tapi saat saya timbang ulang di rumah isinya hanya 14 kilogram. Hilang satu kilogram isinya ternyata,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gresik, Sentot Supriyohadi, selaku pihak terkait saat dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui sambungan selulernya tidak merespons. (*)


Bayi Usia 1 Bulan dan Ibu Hamil Meninggal Corona di Bali

Berita9.com - Seorang bayi yang masih berusia satu bulan di Bali dinyatakan meninggal dunia karena positif terjangkit virus Corona (Covid-19).

Bayi malang itu merupakan satu dari lima pasien baru yang tercatat meninggal karena Corona di Jembrana, Bali, Senin (13/7/2020). 

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Jembrana dr I Gusti Agung Putu Arisantha, mengatakan bayi itu sebelumnya dirujuk dari Puskesmas I Pekutatan dengan riwayat kesadaran menurun.

Sempat dirujuk ke RSU Negara pada tanggal 8 Juli 2020 malam, akhirnya karena kondisinya terus menurun diputuskan untuk dilakukan rujukan ke RSUP Sanglah.

“Di Sanglah, bayi ini dikategorikan PDP karena ada riwayat demam. Setelah dilakukan test swab, ternyata hasilnya positif. Bayi ini, ayahnya berprofesi sebagai sopir travel sedangkan ibunya seorang rumah tangga dan tinggal di Denpasar namun KTP-nya Jembrana,” kata Arisantha.

Ketika ditanya sumber penularan maupun kontak, sampai saat ini Arisantha mengaku pihaknya masih belum bisa menyimpulkan.

“Saat ini kami masih lakukan tracing kontak dari pasien bersangkutan. Apakah tertular dari orang tuanya, dan siapa saja kontak dekatnya, masih kita lakukan penelusuran, dan secepatnya diambil test swab,“ papar Arisantha.

Selain balita, ada empat lagi penambahan pada hari ini.

Dikatakan Arisantha, penambahan lainnya seorang ibu hamil dengan usia kandungan 40-41 minggu asal Dusun Melaya Tengah Kelod Kecamatan Melaya.

Selain itu, suaminya yang berprofesi sebagai sopir logistik Negara-Denpasar juga terkonfimasi positif. Keduanya kini menjalani perawatan di RSPTN Udayana .

Sedangkan pasien positif keempat, warga dari Pebuahan Banyubiru. Dijelaskan Arisantha, pasien ini terkonfimasi positif setelah melakukan swab test mandiri di Denpasar. Sementara, untuk penambahan positif kelima merupakan pasien PDP yang sebelumnya dirawat di RSU Negara. Pasien ini asal Desa Budeng Kecamatan Jembrana berprofesi sebagai sopir.

Di luar penambahan pasien positif tadi, pada hari yang sama RSU Negara juga mengumumkan kesembuhan 5 orang pasien covid-19. Tiga di antaranya tercatat sebagai pasien positif serta dua orang merupakan PDP. Kesembuhan ini disampaikan langsung oleh direktur RSU Negara dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwatha didampingi Kabid Pelayanan Medis Dr Gede Ambara Putra.

Pasien sembuh kata Parwatha berasal dari Desa Candikusuma yang berprofesi sebagai pedagang. Pasien asal Candikusuma Melaya ini sebelumnya menjalani perawatan di Ruang Isolasi RSU Negara, bersama anaknya yang berusia 11 tahun. Pasien sembuh kedua asal Nusasari, Melaya seorang warga PMI. Sedangkan pasien ketiga seorang nenek berusia 66 tahun. Pasien ini berasal dari klaster banjar munduk Kaliakah, dirawat sejak 23 juni 2020.

Ketiga pasien positif sembuh tadi, kata Parwatha, dari hasil swab dua kali negatif berturut-turut pada tanggal 8 dan 10 juli 2020.

“Kami ucapkan selamat kepada seluruh pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Meski demikian, di rumah nanti tetap patuhi protokol kesehatan. Jika memungkinkan sementara ini tetap dirumah dulu menghindari terinfeksi ulang,“ ucap Parwatha sembari menambahkan dari total 51 kasus positif di Jembrana, sebanyak 39 sudah dinyatakan sembuh.

(**/IST)

MAKI Ungkap Djoko Tjandra Dapat Surat Jalan Untuk Bepergian di Indonesia

Berita9.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman menyebut buron terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, mendapat surat jalan dari sebuah instansi untuk bepergian di Indonesia.

Boyamin mengatakan, dugaan itu timbul setelah pihaknya menerima foto sebuah surat jalan Djoko Tjandra tersebut dari oknum di sebuah instansi.

"Foto tersebut belum dapat dipastikan asli atau palsu, namun kami dapat memastikan sumbernya adalah kredibel dan dapat dipercaya, serta kami berani mempertanggungjawabkan alurnya," kata Boyamin dalam siaran pers, Senin (13/7/2020).

Dalam foto yang ditunjukkan Boyamin, terdapat surat jalan atas nama Joko Soegiarto Tjandra dengan jabatan konsultan. Surat mencantumkan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020.

Dalam surat itu, disebut bahwa perjalanan menggunakan pesawat terbang dan dilaksanakan untuk keperluan konsultasi dan koordinasi. Boyamin menuturkan, dalam surat itu, terdapat pula kop surat instansi, nomor surat jalan, stempel, serta pejabat yang menandatanganinya.

"Namun, untuk asas praduga tidak bersalah dan mencegah fitnah maka kami sengaja menutupnya," ujar Boyamin.

Untuk memastikan kebenaran surat tersebut, MAKI akan mengadukan surat itu ke Ombudsman RI pada Senin siang ini sebagai data tambahan atas sengkarut perkara Djoko Tjandra yang telah dilaporkan MAKI ke Ombudsman.

Boyamin menambahkan, mengacu pada foto surat jalan tersebut, Djoko Tjandra diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu Kalimantan (Pos Entikong) dari Kuala Lumpur.

"Setidaknya jika aparat Pemerintah Indonesia serius melacaknya maka sudah mengerucut pintu masuknya adalah dari Malaysia dan bukan dari Papua Nugini," kata Boyamin.

Diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang masih buron dan diduga melakukan perekaman dan mendapatkan e-KTP pada 8 Juni 2020. Pada tanggal yang sama, Djoko mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan telah dua kali menjadwalkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Djoko. Namun, Djoko tak pernah datang memenuhi panggilan sidang. (*)

Tanpa Ada Penyakit Penyerta, Bayi dan 2 PDP Corona Meninggal Dunia di Jogja

Berita9.com - Seorang bayi delapan bulan di DIY yang dinyatakan berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 meninggal dunia. Ia termasuk salah satu dari tiga PDP lainnya yang meninggal dunia tanpa penyakit penyerta di DIY.

Selain meninggalnya tiga PDP, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan pula penambahan satu kasus positif Covid-19 pada Ahad (12/7/2020). Di samping itu, dua kasus dinyatakan negatif.

Juru Bicara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menjelaskan, satu kasus positif tambahan yakni Kasus 374, perempuan 23 tahun yang merupakan warga Gunungkidul.

“Hasil tracing kontak dari Kasus 324, tidak ada hubungan keluarga,” ujarnya.

Laporan tersebut berdasarkan pada berdasarkan pemeriksaan terhadap 724 spesimen dari 530 orang. Adapun kasus sembuh meliputi Kasus 316, perempuan 62 tahun asal Ngemplak, Sleman dan Kasus 319, laki-laki 27 tahun asal Ngaglik, Sleman.

Sementara itu, tiga PDP yang dilaporkan meninggal yaitu perempuan 50 tahun warga Sleman, bayi perempuan berusia delapan bulan warga Kebumen domisili Sleman, dan laki-laki 82 tahun warga Gunungkidul. Swab ketiganya sudah diambil, dan tidak terdapat catatan penyakit komorbid.

Dengan penambahan ini, maka di DIY kini total ada 371 kasus positif, dengan 293 kasus telah sembuh. Sebelumnya pada Sabtu (11/7/2020), diumumkan ada tujuh tambahan kasus, yang kemudian menandakan menurunnya penambahan kasus Covid-19 di DIY. (*)

Desa Wisata Puri Mataram Jogja Sudah Dibuka Kembali

Berita9.com - Desa Wisata Puri Mataram, Drono, Tridadi, Sleman mulai beroperasi penuh mulai Sabtu (11/7/2020). Destinasi wisata ini dibuka kembali oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan penerapan protokol kesehatan.

Ketua BUMDes Tridadi Makmur, Agus Choliq mengatakan destinasi tersebut mulai dibuka kembali bagi khalayak setelah ditutup sejak pandemi Covid-19. Pembukaan destinasi wisata ini diterapkan sesuai protokol kesehatan. Setiap tamu yang berkunjung diperiksa menggunakan thermogun dan wajib memakai masker. "Kami menyediakan westafel di beberapa titik untuk fasilitas cuci tangan para pengunjung," katanya, (11/7).

Untuk tahap awal ini, pihaknya membatasi jumlah pengunjung agar bisa menerapkan sosial distancing. Jika pada hari normal destinasi wisata ini dikunjungi sekitar 2.500 orang, maka pada masa new normal hanya menerima sekitar 1.000 orang. "Luas Puri Mataram 4,5 hektare. Sangat luas untuk pengunjung menjaga jarak. Jika pengunjung banyak, akan ada petugas yang membatasi jumlah kunjungan di setiap wahana," katanya.

Dari beragam wahana yang memadukan unsur alam dan budaya, kata Choliq, ada satu wahana baru yang ditawarkan. Yakni wahana Taman Bunga Sampah. Bunga-bunga ditaman ini memadukan tanaman bunga Amarilis dengan botol bekas air mineral. "Saya kira di Indonesia belum ada konsep ini. Kafe kami juga kami sediakan fasilitas untuk bakar-bakar bagi pengunjung. Ini juga konsep baru yang ditawarkan," katanya.

Selama ditutup, kata Choliq, kerugian potensial selama ini sekitar Rp2 miliar. Selain itu, 80% karyawan juga dirumahkan. Dia berharap dengan new normal ini, karyawan bisa kembali bekerja semua dan tidak selang-seling lagi. Selama pandemi pihaknya mencoba bertahan dengan tetap membuka kafe untuk menutup biaya operasional.

"Waktu libur lebaran tahun 2019, kami bisa mencapai Rp1 miliar tapi libur lebaran kemarin hanya dapat Rp13 juta. Begitu besar dampak Covid bagi pelaku wisata," kata Choliq.

Sekretaris Desa Tridadi Johan Enry mengatakan dibukanya BUMDes tersebut diharapkan mampu menggerakkan kembali ekonomi masyarakat sekitar. Apalagi hampir semua karyawan di BUMDes merupakan warga Tridadi. "Selama ini hampir 80 persen karyawan yang di off kan menyebabkan mereka kehilangan mata pencarian. Dengan kembali beroperasi, maka beban Pemdes juga berkurang," katanya.

Johan mengatakan keberadaan BUMDes tersebut selama ini sangat membantu pendapatan bagi Desa. Sejak beroperasi pada 2018 lalu, omzet BUMDes ini terus meningkat. Rata-rata perbulan omzetnya Rp500 juta. Tahun 2018 BUMDes ini beromzet Rp1,9 miliar dan 2019 lalu sekitar naik Rp 4,5 miliar. "Naiknya hampir dua kali lipat terus kenaikannya. Kontribusi untuk desa sangat besar, selain PAD juga ikut mengentaskan pengangguran," kata Johan.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menilai dibukanya kembali destinasi wisata desa di masa normal baru akan kembali membawa geliat ekonomi di desa. Termasuk desa wisata Puri Mataram. Baginya, tidak ada pilihan dalam menghadapi pandemi Covid-19 kecuali hidup berdampingan dengan Covid-19.

Kemendes PDTT, katanya, mengeluarkan regulasi terkait tatanan normal baru yang harus dilakukan pemerintah desa. Termasuk desa wisata yang selama ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. "Jadi, memang tidak ada pilihan selain kehidupan normal baru dengan memperhatikan protokol kesehatan agar masyarakat kembali beraktivitas," katanya.

(**/IST)

Page 1 of 882
Go to top