Golkar Punya Cara Untuk Lalui Kasus Ketumnya

Berita9.com - Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melky Laka Lena mengatakan dirinya optimis, Golkar mampu melewati berbagai permasalahan yang sedang berjalan saat ini. Salah satunya status tersangka kepada Ketua Umum dalam  kasus dugaan korupsi e-KTP dan resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
“Percayalah Partai Golkar punya cara buat melewati semua ini. Kemarin seluruh DPD 1 menggelar pertemuan di Jakarta. Kami ingin seluruh DPD 1 Partai Golkar harus solid dan respon Partai Golkar harus terukur dan mengikuti aturan main,” Kata Melky dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (18/11/2017).
 
Melky pun mendengar bila beberapa tokoh senior Golkar mulai menjalin komunikasi dalam menyikapi permasalahan yang melibatkan orang nomor satu di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.
 
“Saya dengar bang Ical sudah berbicara dengan beberapa Anggota dewan pembina. Pak Agung Laksono juga saya dengar sudah mulai berkomunikasi dengan Dewan Pakar Partai Golkar,” ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Dewan Pembina Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan kekhawatirannya terhadap elektabilitas Partai Golkar dengan adanya kasus Setya Novanto.
 
"Saya juga merasa Partai Golkar akan turun. Kita tidak bisa hindari itu. Jangankan ketua umum salah satu pengurus teras partai saja berbuat sesuatu pengaruh terhadap partai," kata Fadel.
 
(**/WE)

Pemenang Sayembara MAKI Sumbangkan Hadiahnya Untuk Anak Yatim

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akhirnya menemukan pemenang sayembara keberadaan Setyo Novanto yang sempat menghilang. Semula MAKI menganurahi tiang listrik sebagai pemenang, karena keberadaan Setnov mengemuka ketika sedang menabrak tiang lampu listrik tersebut. Lalu MAKI meralat karena ada orang yang sudah tahu dan memberitahukan keberadaan Novanto.

"Hari ini Saya di Jakarta sudah bertemu dengan orang yang berhak mendapat hadiah 10 juta atas Sayembara terkait informasi paling valid keberadaan SN" Ujar Boyamin Kordinator MAKI.

Namun pihak bersangkutan tidak nyaman keberadaan dan jasanya diketahui publik, dan MAKI mengambil langkah yang lebih berkah dengan menyumbangkan ke Anak Yatim.

"Nampaknya beliau tidak nyaman menerima hadiah dan bahkan cenderung menolaknya" ujar Boy melaui pesan singkatnya, (18/11).

Usul MAKI untuk menyumbangkan hadiah tersebut mendapat persetujuan pemenang, dan hadiah akhirnya disumbangkan kepada anak yatim melalui Yayasan Anak Yatim Al Anshor Kebonjeruk, Jakarta Barat.

"Hari ini juga uang telah Saya serahkan sebagaimana bukti poto kwitansi dibawah release ini. Uang diterima bendahara Yayasan Anak Yatim Al Anshor bernama Nurlaila." terangnya.

MAKI memilih yayasan itu karena berdekatan dengan kejadian tertabraknya tiang listrik hari Kamis kemarin oleh mobil Fortuner yg didalamnya ada SN.

Menurut keterangan pihak Yayasan uang tesebut akan langsung diberikan dan dibagikan kepada anak yatim pada acara besok Ahad tgl 19 November 2017 di Masjid Al Anshor Kebonjeruk bersamaan dengan santunan yang memang sudah dijadwalkan oleh Yayasan .

"Atas hadiah yang disumbangkan tsb, semoga semua pihak yang telah turut menyebarkan pengumuman sayembara melalui media umum cetak/online dan media sosial mendapatkan pahala karena telah berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi" pungkasnya.

(**/Boy)

Panglima TNI Diganti Karena Tidak Menguntungkan PDIP

Berita9.com - Pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dianggap sebagai bentuk ketakutan karena Gatot dinilai dekat dengan kalangan umat Islam.

"Kalau sebagai sebuah usulan sah-sah saja, namun jika mendesak Presiden sepertinya ada agenda tertentu," kata Inisiator Garuda Nusantara Center Andrianto saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/11).

Andrianto menungkapkan untuk pergantian Panglima TNI ada mekanismenya dan hal tersebut merupakan kewenangan penuh Presiden. Dalam hal ini, Andrianto melihat ada ketakutan terhadap Gatot yang selama ini menjadikam TNI profesional serta dekat dengan kalangan Islam.

"Misalnya waktu Aksi 212, dengan peci putihnya Gatot mampu mengatasi massa dan Gatot melekat dengan jenderal santri. Tentu ini tidak mengenakan bagi kalangan tertentu," kata dia.

Atau menurutnya, desakan agar Panglima TNI segera diganti dikarenakan tidak menguntungkan PDIP, misalnya saat Pilkada DKI yang lalu sikap Gatot yang tidak bisa ditarik ke kiri dan ke kanan.

"Bisa saja itu berkaitan, justru saya melihat komunikasi PDIP dan Panglima bermasalah di sini," ujar Andrianto.

Sementara, melalui sambungan telepon Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Charles tidak berkompeten sebagai orang yang meminta untuk Presiden melakukan pergantian Panglima. Aktivis yang juga ketua serikat karyawan BUMN itu justru tak melihat Gatot berpolitik selama ini.

"Saya tidak melihat ya Panglima TNI berambisi dengan politik saat ini, apa yang dilakukan oleh Panglima masih koridornya sebagai pimpinan militer," ujarnya

Senada dengan Andrianto, Arief juga melihat motif di balik desakan Charles kepada Presiden Jokowi mengganti Panglima sebagai sikap ketakutan dan tingginya rasa curiga.

"Perlu dicatat, kinerja Panglima TNI dalam membantu Presiden untuk menjaga keamanan negara dari infiltrasi asing sangat berhasil loh dan hubungan Panglima dan Presiden baik-baik saja kok," demikiam Arif.

Diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (18/11), Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan Presiden Joko Widodo seharusnya segera mengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

"Kelihatannya Pak Gatot memiliki ambisi politik. Jadi tidak ada salahnya Presiden segera mengganti Pak Gatot," ujar Charles.

(**/RM)

Sindiran Pengadilan Internasional dan Bisa Lepasnya Setnov

Berita9.com - Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud M. D. menyatakan, pengadilan HAM internasional hanya menangani kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Pernyataan itu keluar dari akun media sosial Mahfud merespons rencana pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang hendak menuntut KPK di pengadilan internasional karena menangkap dan menahan kliennya.

"Friedrick (Fredrich) akan melaporkan KPK ke Pengadilan HAM Internasional? Hahaha, jangan-jangan Friedrick tak tahu bahwa Pengadilan Internasional tsb (tersebut) hanya mengadili genosida dan kejahatan kemanusiaan," ujar Mahfud melalui akun twitter @mohmahfudmd, Sabtu (18/11).

Mahfud mengatakan dalam cuitan sebelumnya, bahwa Fredrich tak tahu fungsi pengadilan HAM internasional.

"Genosida dan kejahatan kemanusiaan itu pny (punya) arti stipulatif, Bung. Tak bs (bisa) disuruh ngurusi Setnov," ujarnya.

Sebelumnya, Fredrich menuding KPK melakukan pelanggaran HAM karena menahan Setnov yang tengah terbaring di rumah sakit usai mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam. Karenanya, seperti diberitakan banyak media pada Jumat, ia bersama timnya sudah merencanakan akan menuntut KPK ke pengadilan HAM internasional. 

Setnov ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP untuk kedua kalinya oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017.

Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga disinyalir merugikan hingga hingga Rp2,3 triliun.

Setnov saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya menjalani perawatan di RS Medika, Permata Hijau.

Bisa Lepas Jika Sakit Jiwa Atau Wafat

Dalam pandangan lain Ahli Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar memberi pandangan perihal dirawatnya Setnov di rumah sakitl. Menurut Fickar, seseorang bisa lepas dari jerat hukum jika mengalami sakit jiwa atau meninggal dunia.

"Konsekuensi (kasus hukum berhenti) itu cuma dua, yaitu dia (tersangka) sakit jiwa dan tidak bisa apa-apa, kedua, wassalam (meninggal)," ujar Fickar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (18/11).

Fickar mencontohkan, sebuah kasus hukum berhenti pernah terjadi pada Presiden ke-2 Indonesia Soeharto. Kata dia, Soeharto disangka melakukan korupsi saat Orde Baru masih berkuasa. Bedanya, Seoharto lepas dari jerat hukum saat itu karena menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi sebelum akhirnya meninggal dunia.


"Soeharto ketika dianggap korupsi di Orde Baru, kemudian diperiksa, dan menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, maka (pemeriksaannya) berhenti di situ," kata Fickar.

Adapun proses hukum tetap berjalan jika tersangka terus menerus sakit. Pun demikian ketika prosesnya sudah masuk ke tahap persidangan.

Fickar menjelaskan, persidangan dan pembacaan putusan kasus korupsi bisa dilakukan tanpa dihadiri terdakwa atau in absentia. Hal itu sesuai Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIpikor).

Jika, terdakwa dinyatakan bersalah, negara berhak menagih kerugian negara kepada tersangka. Jika terdakwa saat ditetapkan bersalah dalam kondisi sakit atau mengalami gangguan jiwa, ahli warislah yang akan menanggung kerugiannya.

Fickar sendiri menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Setnov telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apalagi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, perkara Setnov telah menenuhi alasan obyektif dan subyektif.

Dari sisi obyektif, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Dari sisi subyektif, Abdul menduga, KPK khawatir jika tidak ditahan Setnov bakal melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Ketakutan KPK, menurut Abdul, beralasan karena Setnov hanya memenuhi tiga dari 11 kali panggilan pemeriksaan selama ini.

"Kasus e-KTP ini, kasus korupsi berjamaah. Artinya, barang bukti yang didapat dari satu pelaku lain bisa dijadikan barang bukti untuk pelaku lain," jelasnya.

(OS/ST)

7 Perguruan Tinggi Ikut Sepak Bola Liga Mahasiswa

Berita9.com - Liga Mahasiswa (Lima) terus melebarkan sayap. Kali ini, organisasi penyelenggara kompetisi olahraga antarperguruan tinggi di Indonesia tersebut mulai menggelar cabang sepak bola. 

Cabang ini menjadi nomor keenam yang dipertandingkan, mengikuti lima cabang yang sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu bulutangkis, renang, futsal, basket, dan golf.

"Alasan Lima membuka cabang sepak bola, karena peminatnya tinggi. Selain itu, juga sepak bola merupakan olahraganya Indonesia,” ungkap Achmad Lanang, Management Consultant Lima, melalui siaran pers, (17/11).

Bila di cabang-cabang terdahulu digelar di beberapa conference (region), maka sebagai cabang debutan, sepak bola baru digelar di Jakarta dengan tajuk Lima Football: Air Mineral Prim-A Greater Jakarta and Nusantara Conference 2017.

Azwar Mukhlis, Manajer Departemen Kompetisi dan Pertandingan Lima, mengatakan antusias para peserta terhadap pembukaan cabor baru ini sangat baik.

“Ada peserta yang sudah menantikan sejak lama pelaksanaan cabang sepak bola. Begitu kami umumkan, mereka langsung mendaftar untuk ambil bagian,” ujarnya.

Untuk gelaran perdana ini, tujuh perguruan tinggi telah memastikan keikutsertaannya dalam kompetisi sepak bola antar mahasiswa ini.

Ketujuh perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Trisakti (Usakti), Universitas Budi Luhur (UBL), Universitas Negeri Jakarta (UNJ) serta Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Pertandingannya akan dihelat pada 16 - 23 November 2017 di Stadion UI di Depok, Jawa Barat.

Peraturan yang diterapkan di kompetisi ini pun sama ketatnya dengan peraturan-peraturan pertandingan pada cabang olahraga Lima lainnya. “Kami berusaha menjaga konsistensi peraturan di LIMA, mulai dari verifikasi, kostum, dan peraturan di lapangan,” ucap Azwar.

(**/Ant)

Holding BUMN Tambang Resmi Terbentuk

Berita9.com - Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan telah resmi terbentuk seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Dengan terbentuknya holding tersebut, BUMN pun siap mencaplok saham yang bakal didivestasi Freeport hingga memegang kepemilikan 51 persen.

Melalui PP tersebut, Inalum resmi ditunjuk sebagai induk usaha BUMN di sektor pertambangan. Inalum akan membawahi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk, serta memegang saham minoritas Freeport yang sebelumnya ada di tangan pemerintah langsung.

"PP Sudah terbit, diundangkan 14 November kemarin. Dengan demikian, holding resmi terbentuk, 9,36 persen saham Freeport yang ada di pemerintah juga saat ini dibawah Inalum," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno, (17/11).

Adapun tiga BUMN tambang lainnya, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk rencananya akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 29 November mendatang guna meminta persetujuan pemegang saham terkait perubahan status ketiganya dari persero menjadi bukan persero.

"Ada administrasi yang dilakukan, surat-surat, dan akta-akta di Kementerian Keuangan, setelah RUPSLB di 29 November," terang dia.

Kendati sudah bukan persero, menurut Fajar, pemerintah masih memiliki kontrol terhadap BUMN tersebut. Pasalnya, meski telah mengalihkan sahamnya, pemerintah masih memiliki satu saham seri A atau saham Dwiwarna.

"Misalnya, kalau ada penjualan saham, seperti IPO atau right issue, dia tetap harus minta izin DPR," jelas dia.

Setelah tergabung dalam holding, menurut dia, kekuatan permodalan holding BUMN akan mumpuni mendanai pengambilalihan saham yang bakal didivestasi Freeport. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah tak perlu lagi menambah permodalan BUMN tersebut.

"Setelah itu mereka punya modal yang kuat, tidak perlu lagi ada tambahan modal dari pemerintah," ungkap dia.

Adapun hingga kini negosiasi antara Freeport dan Pemerintah Indonesia belum rampung. Sebelumnya, ada perbedaan perhitungan terkait harga saham divestasi Freeport antara Menteri ESDM Ignatius Jonan dan CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.

Jonan mengestimasi harga saham yang akan didivestasi Freeport sebesar 41,46 persen sekitar US$3,45 miliar atau setara Rp46,57 triliun untuk menyerap sisa saham Freeport sebesar 41,64 persen. Sementara itu, harga sisa saham Freeport yang akan didivestasi versi Adkerson mencapai US$5,41 miliar atau setara Rp73,08 triliun.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengaku, pihaknya siap mengambil alih sisa saham yang akan didivestasi Freeport pasca mulai beroperasinya holding BUMN tambang. Ia pun memastikan keuangan holding nantinya akan mumpuni guna melakukan aksi korporasi tersebut.

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan menjelaskan, penyatuan ketiga emiten BUMN tambang dibawah Inalum selaku holding BUMN tambang akan membuat BUMN memiliki kemampuan untuk mengakuisisi sisa saham yang akan didivestasi Freeport.

"Mungkin ketiga emiten ini kalau digabungkan asetnya bisa mencapai sekitar Rp70 triliun hingga Rp80 triliun. Artinya, kemampuan mengakuisisi Freeport akan meyakinkan," terang Alfred belum lama ini.

(**/agi)

Visi Muhammadiyah Berkembang Tanpa Melupakan Budaya

Berita9.com - Ketua Umum PPP, Romahurmuziy secara langsung hadir dalam acara puncak Milad ke-105 Muhammadiyah di Pagelaran Kraton, Jumat (17/11/2017) malam. Rommy yang memang asli Yogyakarta hadir cukup berbeda dari para undangan lainnya lantaran mengenakan beskap hijau yang menjadi warna kebesaran Partai berlambang Ka’bah ini.

Kepada wartawan usai mengikuti rangkaian acara, Rommy secara khusus menyampaikan ucapan selamat bagi Muhammadiyah yang disebut sebagai kakek PPP. Menurut dia, PPP selaku cucu dari Muhammadiyah hingga kini terus menjunjung visi yang sejalan yakni mengembangkan Islam dalam bingkai budaya Bangsa Indonesia.

“Atasnama DPP PPP, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-105 Masehi pada Muhammadiyah. PPP yang lahir dari Muhammadiyah selalu menyempatkan hadir di setiap perayaan sebagai wujud kembali pada yang mendirikan kami yakni Parmuzi, dimana Parmuzi dilahirkan Muhammadiyah,” ungkap Rommy.

Rommy juga menyampaikan bawasanya hingga saat ini masih banyak kader penting di PPP yang berasal dari organisasi Muhammadiyah yang secara tak langsung menyiratkan kedekatan partai tersebut. 

“Banyak kader Muhammadiyah merupakan kader puncak PPP, beberapa sekjen dan ketua umum sebelum saya juga kader Muhammadiyah, ini jadi cerminan bahwa visi Muhammadiyah berkembang tanpa melupakan budaya asli bangsa Indonesia sejalan dengan PPP,” sambungnya.

Rommy pun berharap agar Muhammadiyah kedepan terus mempu mempertahankan semangat persatuan bangsa Indonesia dengan terus menyejahterakan umat. “Pidato Ketua Umum Muhammadiyah (Dr Haedar Nashir) tadi juga menyampaikan bahwa yang diberikan akses ke sumber daya ekonomi tidak meninggalkan sebagian besar yang berada dalam kesusahan, ini yang harus terus diperjuangkan Muhammadiyah,” pungkasnya.

Selain Rommy, Ketua Umum PKS Sohibul Iman juga hadir dalam acara puncak Milad Muhammadiyah malam ini. Namun, beberapa partai politik seperti PDI Perjuangan juga mengirimkan ucapan selamat berupa karangan bunga yang terpasang di sisi barat Pagelaran Kraton.

(**/KR)

Karangan Bunga Satire Untuk Novanto

HUT Ke-105, Muhammadiyah Junjung Keislaman dan Nasionalisme

Berita9.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sabtu (18/11), menggelar Apel Akbar serentak di sejumlah tempat seperti di Tegal dan Surabaya untuk memperingati Milad Muhammadiyah ke-105 dengan menekankan pada ruh-ruh keislaman dan nasionalisme.

Wakil Ketua Majlis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim Zubair mengatakan, Apel Akbar ini diselenggarakan selain sebagai peringatan Milad Muhammadiyah, juga untuk konsolidasi dan menguatkan soliditas antar anggota dan masyarakat sekitarnya.

"Apel Akbar ini diselenggarakan di beberapa wilayah. Hal ini lumrah dilakukan untuk menjunjung komitmen menjaga ruh keislaman dan kebangsaan," katanya.

Fahmi mengatakan, komitmen Muhammadiyah dalam menjaga ruh keislaman di tengah masyarakat Indonesia tetap sama sejak awal didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Komitmen itu, kata dia, kini diuji dengan semakin dekatnya tahun politik 2018 menjelang Pilkada serentak.

"Sebentar lagi kita kedatangan tahun politik. Jangan sampai negeri ini terpecah. Kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat, terutama dalam berpolitik," katanya.

Apel Akbar ini juga ditujukan agar tujuan dari para pendulu dalam membangun negeri ini tak bergeser. Fahmi menegaskan, peran generasi penerus adalah menjaga dan meluruskan kiblat bangsa ini.

Selain Apel Akbar, acara juga disemarakkan dengan Pengajian Akbar, Pawai Taaruf di Tegal. Sementara di Surabaya akan ada Kirab Ambulans, Bazar Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) dan Roti Maida. Di samping itu ada Gebyar Relawan, pemberian penghargaan dan lainnya.

(**/REP)

Go to top