Harus Ada Kebijakan Nasional Karantina Wilayah Lindungi Ekonomi Rakyat

Berita9.com - Saat ini, melihat perkembangan situasi di Indonesia terkait COVID-19, kebijakan nasional soal karantina wilayah perlu segera dibuat oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.

Ia berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan pemberlakuan karantina wilayah yang berlaku secara nasional sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Melalui keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Haedar mengemukakan, pemerintah pusat dapat memberlakukan kebijakan itu dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maupun membuat Peraturan Presiden atau landasan hukum lainnya.

"Korban tertular dan meninggal sudah banyak, saatnya penyelamatan nasional untuk bangsa lebih diutamakan," kata Haedar. (31/3).

Haedar juga mengatakan, pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, sebagaimana diberitakan, sudah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk karantina wilayah.

Beberapa daerah sampai ke tingkat lokal menerapkan "karantina wilayah" terbatas atau sesuai dengan kondisi setempat.

"Namun keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus tanpa satu kebijakan nasional yang berlaku umum sebagaimana prinsip negara kesatuan," ujar Haedar.

Pemerintah pusat, lanjut Haedar, perlu mencermati perkembangan nasional ini secara saksama untuk mengambil kebijakan nasional yang tegas demi penyelamatan bangsa.

Menurutnya, segala sesuatu, termasuk dampak dari kebijakan itu, dapat dimasukkan dalam pertimbangan dan pelaksanaannya, yang mencakup dampak ekonomi, khususnya dalam melindungi warga yang tidak mampu dan pekerja harian.

Ia menilai, setiap kebijakan selalu ada kekurangan dan kelebihannya, tetapi negara harus benar-benar hadir di saat rakyat dan kepentingan nasional tengah membutuhkan solusi.

"Pemerintah dan segenap kekuatan bangsa dapat bekerja sama dalam menangani masalah seberat apa pun demi kepentingan rakyat. Kami berharap para elite dan kekuatan partai politik maupun pejabat negara lainnya menunjukkan komitmen dan keprihatinan yang tinggi untuk meringankan beban rakyat dan melakukan ikhtiar bersama menghadapi wabah pandemi ini," jelas Haedar. (*)

Seharusnya Pemerintah Cepat Terapkan Karantina Wilayah Bukan Darurat Sipil

Berita9.com - Dalam menangani wabah virus corona, Pemerintah Indonesia dianggap belum mampu mengendalikan percepatan sebaran virus asal China tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya warga yang meninggal dan juga terpapar. Begitu kata politisi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada awak media, Selasa (31/3).

“Melihat kondisi itu, sebaiknya pemerintah sudah lebih tepat memilih opsi karantina wilayah. Dengan karantina wilayah, warga masyarakat bisa diatur agar lebih taat dan tertib. Itu adalah kunci dari keberhasilan social ataupun physical distancing,” tegasnya Saleh mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial dalam skala besar.

Menurutnya, darurat sipil itu diperlukan hanya untuk mendukung kebijakan sosial berskala besar itu. “Saya khawatir, darurat sipil ini pun tidak begitu membantu (sia-sia),” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Saleh menilai darurat sipil sebagaimana diatur dalam Perppu 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya diyakini tidak begitu tegas. Sebab, pimpinan operasi masih ditangani oleh sipil. Selain itu, darurat sipil dipakai karena pemerintah menganggap bahwa keadaan darurat yang ada skalanya masih rendah. Karena itu, darurat sipil dikombinasikan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Karantina wilayah sepertinya bukan menjadi opsi utama pemerintah. Sebab, karantina wilayah membutuhkan banyak biaya. Termasuk untuk membiayai kebutuan pokok masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Dan itu nilainya tentu tidak sedikit,” tambahnya.

Ada juga dampak sosial ekonomi yang mengiringi jika karantina wilayah yang diberlakukan. Seperti konsekuensi akan banyak perusahaan dan tenaga kerja yang berhenti beroperasi. Dampak sosial ekonominya tentu tidak sedikit. Belum tentu semua pihak siap menerimanya.

“Menurut saya, pemerintah harus memikirkan ulang pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil. Kalaupun mau menerapkan darurat sipil, katanya masih memerlukan aturan tambahan lainnya. Ini tentu akan memakan waktu yang lebih lama lagi,” tandasnya. (*)

Zumbabwe Sudah Lakukan Lockdown di Kasus 6 Positif Corona 1 Meninggal

Berita9.com - Pemerintah Zimbabwe mengumumkan untuk melakukan pembatasan wilayah atau lockdown selama tiga pekan untuk memerangi penyebaran virus corona.

Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mengumumkan lockdown di seluruh negeri efektif berlaku mulai Senin (30/3) selama 21 hari hingga 19 April 2020.

Mengutip France24, semua pertokoan dan penerbangan dari dan menuju Zimbabwe akan dihentikan total. Polisi bersiaga di pos pemeriksaan di jalur yang mengarah ke kawasan pusat bisnis Harare.

Semua mobil yang melintas akan diberhentikan, bagi mereka yang tidak memiliki izin untuk berada di daerah tersebut akan dilarang melintas.

"Kami tidak ingin ada orang di jalan-jalan. Kami tidak ingin melihat orang yang tidak memiliki urusan di kota hanya berkeliaran. Semua orang harus berada di dalam rumah," ujar seorang petugas polisi.

Polisi anti huru hara disiagakan untuk membubarkan kerumunan warga yang berada di jalan-jalan raya.

Selain pusat kota Harae, kota Mbare yang memiliki terminal bus jarak jauh berubah sepi dan berubah menyerupai kota tak berpenghuni. Sebagian besar toko tutup, hanya petugas kebersihan yang nampak bekerja menyapu jalan.

Tingkat pengangguran diperkirakan sekitar 90 persen mendorong warga Zimbabwe untuk meninggalkan kota dan kembali ke daerah dan desa asal. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keputusan lockdown terjadi di tengah resesi ekonomi yang menimpa sektiar 16 juta warga yang menjadi tekanan hidup semakin berat.

"Kami memilih menghabiskan 21 hari di pedesaan, sehingga kami tidak harus membeli semua kebutuhan. Saya tidak mampu memberi makan keluarga saya di sini ketika tidak ada pekerjaan," ujar Most Jawure, salah satu pekerja informal di pusat kota.

Zimbabwe sejuh ini mencatat kasus virus corona menginfeksi enam orang dan satu pasien meninggal dunia. (*)

17 Orang Positif Corona Penghuni Apartemen Dikarantina

Berita9.com - Kementrian Kesehatan Malaysia (KKM) telah mengisolasi penghuni apartemen Menara City One di Jalan Munshi Abdullah Kuala Lumpur mulai Selasa (31/3/2020) hingga Senin (13/4) setelah 17 penghuninya dinyatakan positif terinfeksi penyakit COVID-19.

Pengumuman pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat (PKPD) atau Enhanced Movement Control Order di apartemen tersebut disampaikan Menteri Senior Kluster Keamanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yakoob di Kuala Lumpur, Senin (30/3/2020) malam.

"Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) ini melibatkan 3,200 orang penghuni di 502 unit kondominium dan tempat perniagaan di menara itu. Perintah ini mulai 31 Maret 2020 hingga 13 April 2020. Tujuan PKPD dilaksanakan adalah untuk membendung COVID-19 agar tidak menular keluar," katanya.

Dia mengatakan langkah ini akan melaksanakan aktivitas pendeteksian kasus dari unit ke unit dilaksanakan sepanjang tempo 14 hari.

Ismail menuturkan, pelaksanaan perintah ini agar semua penghuni tidak keluar dari kawasan PKPD sepanjang tempo perintah dilaksanakan, bahkan penghuni dan pengunjung tidak dibenarkan masuk ke kawasan tersebut sepanjang tempo perintah dilaksanakan.

"Semua aktivitas perniagaan dihentikan kecuali tempat penting (essentials) di menara tersebut. Penghuni boleh membuat pesanan makanan yang boleh dihantar di lobi keamanan pintu utama menara," katanya.

Kemudian Pangkalan Pengobatan (Medical Base) akan dibuka di kawasan PKPD, semua jalan keluar masuk kawasan PKPD ditutup.

"Untuk memastikan kepatuhan perintah ini, Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentara Malaysia (ATM), Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) dan Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) akan mengawal seluruh kawasan," katanya.

Untuk pelaksanaan kebijakan ini, ujar dia, pihaknya meminta semua penghuni tenang dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada petugas-petugas dari KKM serta mematuhi semua arahan pihak pemerintah.

(**/IST)

Angka Corona Melonjak Tinggi, Walikota Sukabumi Belum Karantina Wilayah

Berita9.com - Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan hingga saat ini pihaknya belum akan menerapkan karantina wilayah, meskipun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memberikan izin melaksanakannya terkait dengan penanganan pandemi virus corona baru (COVID-19).

"Kita masih menunggu hasil 'rapid test' (tes cepat) sampel 60 warga dan hingga kini belum ada hasilnya, sehingga karantina wilayah secara parsial belum akan kami laksanakan," katanya di Sukabumi, (30/3).

Dia mengatakan karantina wilayah dilakukan jika sudah ada yang positif, sedangkan hingga kini belum ada warga setempat positif COVID-19.

Namun demikian, pihaknya mendapatkan imbauan dari Kang Emil sapaan akrab Gubernur Ridwan Kami jika ada kegawatdaruratan yang bertambah maka langkah karantina wilayah akan segera dilakukan.

Ia berulang kali mengimbau warga setempat tetap tenang, tetapi waspada terhadap ancaman penularan virus itu, termasuk jangan mudah percaya kepada rumor.

Pihaknya juga membantah terkait dengan pernyataan Gubernur Jabar pada Senin, (30/3) yang menyebutkan dari hasil tes cepat terhadap 22 ribu warga Jabar dan 300 orang di antaranya positif, serta dari jumlah tersebut mayoritas berasal dari Kota Sukabumi.

Orang nomor satu di Kota Sukabumi itu mengatakan mereka yang menjalani tes cepat itu hanya 60 orang, yang hingga saat ini pihaknya belum menerima hasilnya.

Pemeriksaan sampel warga itu dilakukan selama tiga hari dan baru pertama kali.

"Kami sudah berkoordinasi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi terkait karantina wilayah secara parsial jika terpaksa dilakukan karena meningkatnya kasus kegawatdarurat COVID-19," tambahnya.

Fahmi menjelaskan hasil tes cepat belum bisa menentukan bahwa warga yang diambil sampelnya benar terinsfeksi atau tidak, karena tes itu sifatnya penyaringan dan belum masuk kategori diagnosa.

Oleh karena itu, kata dia, belum tentu hasil tes cepat terhadap warga sebagai positif terinfeksi virus corona.

"Warga harus tahu yang menentukan negatif atau postif terinfeksi COVID-19 harus melalui pemeriksaan swab, jika belum melakukan pemeriksaan itu maka belum bisa dinyatakan tertular atau tidak," katanya.

Terkait dengan data terbaru gugus tugas penanggulangan dan pencegahan COVID-19, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 116 orang, 50 sudah selesai dan sisanya tinggal 66 orang yang masih dipantau, sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) 16 orang, terdiri atas sembuh tiga orang dan sisanya atau masih PDP 13 orang. (*)

Mahfud Akhirnya Ungkap Pertimbangan Anies Agar Jokowi Lockdown Jakarta

Berita9.com - Presiden Joko Widodo diminta mempertimbangkan mengkarantina DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata sudah mengajukan pertimbangan kepada Presiden Jokowi terkait rencana local lockdown alias karantina seluruh wilayah ibu kota untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, Anies sudah mengajukan surat berisi perihal local lockdown tersebut.

"Ya, suratnya bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020. Pemerintah menerima surat diterima tanggal 29 Maret 2020 sore," kata Mahfud MD, Senin (30/3/2020).

Isinya, lanjut dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta minta pertimbangan pemberlakuan untuk karantina wilayah.

Sebelumnya, Mahfud menyebutkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait karantina wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

"Pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah, untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan," katanya.

Dalam PP itu, akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan alias karantina wilayah yang secara umum sering disebut lockdown.

Menurut dia, PP ini perlu dikeluarkan karena pemerintah tak bisa serta-merta menutup satu atau dua wilayah tanpa aturan pasti.

Mahfud mengaku pemerintah juga telah membaca situasi yang terjadi di beberapa daerah saat ini. Sejumlah pemda, telah menyampaikan secara langsung ke pemerintah pusat meski format karantina belum disepakati.

"Mereka sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah, formatnya belum jelas, baru banyak pengumuman," tuturnya.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya PP itu nantinya juga akan diatur format pasti karantina wilayah.

Selain format, syarat dan larangan yang harus dilakukan hingga kapan sebuah daerah boleh melakukan karantina juga akan dijelaskan dengan rinci melalui PP ini. (*)

Darurat Sipil Dinilai Hanya Akan Mengarahkan Kepada Kekuasaan Otoriter

Berita9.com - Pemerintah memutuskan melakukan pembatasan sosial berskala besar, bahkan jurubicara Presiden, Fadjroel Rahman mengatakan apabila kondisi memburuk Istana akan memberlakukan darurat sipil.

Rencana Pemerintah pusat ini pun mendapatkan penolakan keras dari berbagai kalangan.

Pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said mengatakan, penerapan darurat sipil mengarah pada kekuasaan otoriter.

Merujuk pada Perppu 23/1959, Said menyebutkan bahwa pemberlakukan status darurat sipil berada satu tingkat di bawah darurat militer.

"Perlu di ingat penerapan darurat sipil itu memberikan penguasa untuk membatasi media dan bisa juga mengarah ke larangan menggunakan peralatan telekomunikasi," kata Muhtar Said, Senin (30/3).

Lulusan Magister Hukum Universitas Diponegoro ini mengaku heran dengan renacana yang digulirkan oleh pemerintahan Joko Widodo Kata Said, lebih baik pemerintah pusat menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018).

Ia meyakini dengan menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan sudah efektif untuk menanggulangi wabah Covid-19.

"Apa beratnya pemerintah menggunakan UU Karantina (UU 6/2018) yang lebih baru ketimbang mundur ke belakang. Bayangkan ketika orang tidak boleh mudik namun alat telekomunikasi dicabut, akan terjadi chaos, ketika chaos status akan ditingkatkan menjadi darurat militer," ujarnya.

Said meminta pemerintah pusat lebih mengedepankan keselamata rakyat sipil daripada menyelematkan para investor. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sudah mulai lesu.

"Seharusnya lebih mengedepankan keselamatan rakyat sipil daripada investor. toh, kondisi perekonomian sudah mulai lesu, diteruskan tetap saja lesu," pungkasnya. (*)

Indonesia Butuh Darurat Kesehatan Bukan Darurat Sipil

Berita9.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan kebijakan darurat sipil, dengan pembatasan sosial dalam skala besar dan sanksi bagi yang melanggar. Kebijakan yang akan diputuskan Jokowi itu tidak tepat.

Menurutnya yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang di tengah tingginya kasus covid-19, seharusnya kebijakan darurat kesehatan.

"Darurat sipil itu tujuannya tertib sipil yang biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil. Jadi dari prespektif tujuan saja berbeda jauh," kata Anam, Senin (30/3/2020).

Anam menjelaskan, Darurat Kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam di tengah kasus penyebaran virus corona yang terus meningkat. Sehingga dibutuhkan kerja sama dengan melibatkan masyarakat luas.

"Oleh karena itu dalam situasi kasus covid-19 yang terus meningkat, dan belum maksimalnya sarana prasana yang digunakan memerangi wabah ini harusnya darurat kesehatan," ujarnya.

Menurutnya pendekatan utamanya adalah kepentingan kesehatan. Salah satu cara kerjanya membangun kesadaran masyarakat dan solidaritas. Tujuannya fokus pada kerja-kerja kesehatan, bukan pada kerja penertiban.

Misalnya mendorong keaktifan perangkat pemerintahan hingga tingkat terbawah sepertinRT dan RW, termasuk Puskesmas menjadi garda komunikasi terdepan dalam penanganan ini. Jika ada masyarakat yang melanggar tujuan dan kepentingan kesehatan perlu disanksi dengan denda dan kerja sosial.

"Paradigma penyelesaian dan exit strateginya berbeda, ancamannya juga berbeda. Makanya dalam Perpu 23 rahun 1959, karakter pengaturannya adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik dan tertib sipil," kata dia.

Sementara, situasinya saat ini pemerintahan berjalan dengan lancar. Kekurangan pemerintah di tengah situasi krisis virus corona sekarang adalah kebijakan dalam penanganannya tidak optimal.

"Yang dibutuhkan Darurat Kesehatan Nasional. Tatakelolanya perlundiperbaiki, misalnya platfrom kebijakan yang utuh dan berpusat, karena karakter kasus covid-19 membutuhkan itu," tambahnya.

Dia menambahkan, Jokowi sebagai Presiden harus memimpin langsung konsolidasi pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan wabah ini.

"Apalagi ada momentum-momentum besar yang akan mempengaruhi seberapa besar sebaran virusnya, misalnya soal mudik lebaran, atau acara lain yang rutin karena ada acara keagamaan," kata dia.

(**/IST)

ICW Desak KPK Terbuka Dalam Proses Tahapan Seleksi Deputi Penindakan

 Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan serangkaian proses seleksi enam jabatan struktural, salah satunya yakni Deputi Penindakan. Proses itu sudah dilakukan sejak awal Maret 2020.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut proses seleksi ini terkesan berjalan diam-diam karena hampir tidak ada informasi yang cukup detail dan transparan yang disampaikan pada publik. Baik itu tahapan seleksi hingga nama-nama calon pejabat struktural KPK yang telah mendaftar.

"Publik hanya tahu bahwa dari peserta yang mendaftar sebagai calon Deputi Penindakan KPK, tujuh di antaranya berasal dari kepolisian dan empat berasal dari kejaksaan," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah kepada awak media, Senin, 30 Maret 2020.

ICW pun mendesak KPK membuka informasi mengenai proses tahapan dan nama-nama calon yang ikut seleksi Deputi Penindakan. Seharusnya KPK sebagai lembaga yang menjadi pionir dalam menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola badan publik yang akuntabel menjelaskan secara gamblang proses seleksi pejabat publik di KPK.

Menurut ICW, pimpinan KPK periode ini gagal memberikan contoh ke badan publik lainnya dalam upaya memberikan akses informasi publik. Padahal salah satu strategi mencegah kecurangan terjadi adalah dengan membuka informasi kepada masyarakat sebagai upaya check and balances.

"Penting dicatat bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan, KPK berasaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas (Pasal 5 UU KPK). Dalam peraturan yang lain yaitu UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik. Jadi tidak ada alasan pengecualian pada pasal 17 yang mendasari bahwa, proses seleksi Deputi Penindakan itu merupakan informasi yang dikecualikan (tertutup)," ujarnya.

Sehingga, proses seleksi yang “gelap”, tidak saja menyalahi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam UU KPK, tetapi juga mengabaikan prinsip keterbukaan dalam UU KIP.

Hal lain yang perlu dikhawatirkan, lanjut Wana, metode yang tertutup seperti ini akan semakin menambah kecurigaan akan adanya agenda terselubung untuk menempatkan pejabat tertentu di KPK yang sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, baik itu karena faktor jejaring individu, jaringan kelompok politik maupun arahan dari pihak tertentu yang tengah berkuasa.

Padahal, apabila dibandingkan dengan seleksi sebelumnya pada tahun 2018, yang mana Firli Bahuri terpilih menjadi Deputi Penindakan, informasi mengenai tahapan dan calon disampaikan oleh KPK. Bahkan KPK meminta bantuan lembaga lain, salah satunya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam konteks menggali rekam jejak setiap calon.

"Namun pada saat proses seleksi saat ini, PPATK tidak dilibatkan sama sekali," ujarnya.

Oleh karena itu, ICW meminta KPK harus melibatkan lembaga lain yang kompeten, terutama PPATK untuk menggali informasi mengenai transaksi keuangan dan menguji integritas dari setiap calon yang mendaftar.

Pasalnya, Wana menegaskan, posisi Deputi Penindakan KPK memiliki peran sentral dalam proses penanganan perkara korupsi.

"Apabila posisi tersebut diisi oleh orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas yang memadai, maka kepercayaan publik terhadap KPK akan semakin tergerus," kata Wana.

Poin penting lainnya adalah masa depan independensi kelembagaan KPK. Karena jika melihat data calon Deputi Penindakan KPK, mayoritas mereka  berasal dari institusi penegak hukum. Jika pejabat penindakan KPK diisi oleh aparat penegak hukum saja, maka potensi konflik kepentingan akan terjadi, terutama ketika KPK mengusut perkara korupsi di institusi penegak hukum tersebut

"Untuk itu, pimpinan KPK harus selalu menunjukkan integritas, profesionalitas dan reputasi yang baik dalam keputusan-keputusan yang diambil dan mengikat kelembagaan KPK. Termasuk dalam proses seleksi Deputi Penindakan KPK agar KPK tidak semakin kehilangan kepercayaan publik di kemudian hari," ujarnya. (*)

Sebelum Meninggal di RS Lampung, Pasien Corona Sempat Keliling 4 Kota

Berita9.com - Pasien 02 Covid-19 yang meninggal dunia di RSUD Abdul Moeloek Lampung sebelumnya memiliki riwayat pernah singgah di beberapa kota di Indonesia. Lelaki 34 tahun tersebut, sebelum dinyatakan positif pernah ke Palembang, Padang, Serpong, dan Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh awak media, Senin (30/3), pasien 02, PNS di Kementerian PUPR, sebelum dirawat di ruang isolasi RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, pernah melakukan perjalanan dinas ke Palembang acara Bimbingan Tekniks Peraturan Disiplin Kepegawaian pada 6 Maret 2020.

Selanjutnya, pasien 02 melanjutkan perjalanan ke Padang untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga yakni adiknya di Padang pada 7 Maret 2020. Setelah itu, pasien 02 mengikuti rapat koordinasi di lingkungan Kementerian PUPR di Serpong, Banten, pada 9 Maret 2020.

Pasien 02 juga melakukan pertemuan dengan rekannya di Balai Jakon Palembang dan Staf Direktorat PJK di Kantor BP2JK Lampung pada 16 Maret 2020. Selama beberapa hari, pasien 02 mengalami gejala demam dan diperiksa kesehatannya. Pasien mendapat status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan dirawat di ruang isolasi RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Dinas Kesehatan Lampung mengirim sampel swab pasien 02 ke Balitbangkes Kemenkes di Jakarta. Pemerintah pusat mengumumkan pasien 02 dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) pada 26 Maret 2020. Setelah dirawat beberapa hari, kondisi tubuh pasien 02 terus memburuk, dan meninggal dunia pada Senin (30/3) pukul 03.00.

Kepala Dinas Kesehatan Lampung yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lampung dr Reihana sebelumnya mengatakan, kondisi pasien 02 terus memburuk. Sedangkan, pasien 01 kondisinya terus membaik. "Pasien 02 kondisinya terus memburuk," kata dr Reihana dalam keterangan persnya, pekan lalu.

Berdasarkan rilis dalam situs Dinas Kesehatan Lampung, wilayah Provinsi Lampung saat ini memiliki jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 sebanyak tiga orang, satu orang di antaranya meninggal dunia (pasien 02). Sedangkan, pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 9 orang, PDP negatif 10 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 694 orang. Semua PDP corona dirawat di RSUD Abdul Moeloek. (*)

Page 1 of 830
Go to top