Bertemu Komisi III Ketua KPK Tak Mau Komentar Hindari Wartawan

Berita9.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sempat berupaya menghindari wartawan saat hendak menemui pimpinan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1) siang.

Hal itu terlihat karena Firli kembali masuk ke dalam mobilnya. Padahal, sesaat sebelum keluar dari mobil, sejumlah wartawan yang hendak mewawancarainya sudah menunggu di halaman Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Beberapa menit berselang, Firli pun diketahui lewat halaman Gedung Nusantara II. Ternyata, kedatangannya hendak menemui pimpinan Komisi III DPR tidak sendiri. Firli didamping empat komisioner lain KPK yakni Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

Saat ditemui wartawan, Firli berkelit terkait langkahnya yang masuk kembali ke dalam mobil setelah melihat sejumlah wartawan di halaman Gedung Nusantara III. Ia mengatakan karena bersama-sama empat komisioner KPK untuk bertemu Komisi III DPR.

"Jangan kasih komentar, jangan berkomentar, kita kan di Komisi III ketemunya, makanya kita ke sini. Kita ketemu dulu sama Komisi III ya," ujar Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu juga tidak mau menjelaskan topik yang akan dibahas bersama pimpinan Komisi III DPR. Firli menyatakan bahwa tidak ada hal yang salah bila pihaknya ingin menjalin silaturahmi dengan Komisi III DPR.

"Ndak, ndak, ndak. Nanti, nanti. Boleh dong silaturahmi, roadshow di mana-mana kan. Ke MPR boleh, kayak kemarin. Oke ya, oke," ujar Firli.

Pertemuan diperkirakan berlangsung sejak pukul 14.10. Hingga saat ini, pertemuan masih berlangsung dan tertutup dari wartawan. (*)

DPR Bersama Buruh Akan Bentuk Tim Bahas Omnibus Law

Berita9.com - Dewan Perwakilan Rakyat menjanjikan dibentuknya tim kecil untuk membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim kecil itu akan melibatkan kelompok buruh dan menghubungkan mereka dengan Komisi Ketenagakerjaan dan Badan Legislasi.

Persoalannya, kelompok buruh khawatir dan menilai RUU Cipta Lapangan Kerja itu akan merugikan para pekerja. "Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka untuk dengan Komisi IX, komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Janji ini disampaikan Dasco saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kompleks Parlemen hari ini. Kelompok serikat buruh ini menggelar demonstrasi di depan gedung DPR menolak Omnibus Law.

Dasco mengatakan tim itu akan berdiskusi dan berkoordinasi lebih lanjut membahas RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurut dia, segala hambatan akan dibicarakan sehingga Omnibus Law itu akan selesai seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kami tidak akan pernah menghambat investasi masuk, tetapi hal-hal yang kemudian mungkin menjadi ganjalan kawan-kawan juga merugikan kaum-kaum buruh ini, ini yang kita bantu fasilitasi, supaya UU Cipta Lapangan Kerja ini adalah kepunyaan buruh, punya pengusaha, punya kita semua kan begitu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Meski menuai penolakan dari kelompok buruh, Dasco masih optimistis RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam waktu 100 hari seperti yang ditargetkan Jokowi.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja. Ia mengatakan, ada enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan upah minimum, kedua menghilangkan pesangon, ketiga membebaskan buruh kontrak dan outsourcing.

Keempat, Omnibus Law dinilai akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Kelima, menghilangkan jaminan sosial, dan terakhir menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Kalau pemerintah terburu-buru pasti akan ada gerakan aksi yang lebih besar. Semua serikat buruh menolak omnibus law. Tidak ada satu pun (setuju)," kata Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Said mengatakan kelompok buruh juga menyiapkan permohonan uji materi soal Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi dan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(**/IST)

Prajurit Diminta Tenang Karena Dananya di ASABRI Aman

Berita9.com - Staf Khusus bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak baru saja mengimbau agar para prajurit tetap tenang terkait adanya permasalahan dugaan penyelewengan dana prajurit di Asabri.

Dahnil mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dan juga Asabri bahwa dana prajurit tetap aman. Dan, jika ada permasalahan hukum tentu harus diselesaikan dengan segera.

Ia pun menegaskan bahwa tidak boleh ada korban dalam permasalahan Asabri. Jika ada permasalahan korupsi di Asabri tentu harus segera diselesaikan.

"Dana prajurit tidak ada masalah akan tetap aman, jika ada permasalahan hukum atau korupsi harus diselesaikan segera" ujarnya.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menilai modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), memiliki kemiripan dengan modus yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwasraya.

Tak hanya itu, patut diduga kalau dugaan kasus korupsi itu dilakukan oleh orang yang sama. "Analisa sementara ada kesamaan pola antara Jiwasraya dan Asabri," katanya, Ahad (19/1/2020).

Ia menjelaskan, dugaan itu muncul ketIka tersiar kabar bahwa uang nasabah pada asuransi itu digunakan untuk membeli saham di sebuah perusahaan yang dinilai sedang sehat.

"Yakni main saham gorengan dan pelakunya diduga sama," ujarnya.

Achmad Baidowi berencana memanggil Menteti BUMN, Errick Thohir untuk meminta keterangan secara detail ihwal masalah yang sebenarnya terjadi pada BUMN tersebut.

"Kami akan memanggil menteri BUMN untuk mengorek keterangan," katanya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi di Asabri pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud pun menilai dugaan kasus korupsi yang terjadi di Asabri besarannya tidak kalah fantastis jika dibandingkan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yakni berjumlah di atas Rp10 triliun.

"Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2020.

(**/IST)

 

 

Pemerintah Sebaiknya Jangan Takut Dengan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Berita9.com - Setiap anggota DPR memiliki hak-hak konstitusional dalam menjalankan tugas. DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara yang berdampak sistemik. Kemudian ikut mencari solusinya bersama pemerintah.
 
Begitu kata Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menanggapi polemik langkah penyelesaian dugaan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya.

Reorganisasi Kemendikbud Secara Beleid Dinilai Melanggar Undang-Undang

Berita9.com - Kalagan DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Presiden bernomor 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Partai Banteng Bukan Kaleng-Kaleng Buat Hardik KPK

Berita9.com - Sosok Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang bergabung ke dalam tim hukum DPP PDI Perjuangan mendapatkan perhatian tak terkecuali dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Menurutnya daripada mengajak menteri menjadi tim hukum, lebih baik PDIP langsung menghardik KPK melalui Dewan Pengawas.

Rachland menyebut PDIP sebagai partai bukan kaleng-kaleng. Hal tersebut lantaran mengetahui kalau ada nama Yasonna ikut gabung dalam tim kuasa hukum PDIP.

Sebagaimana diketahui, tim kuasa hukum tersebut dibentuk untuk membantu partai menyelesaikan kasus suap yang menyeret dua staf dan anggota PDIP Harun Masiku.

"Partai Banteng bukan kaleng-kaleng," kata Rachland melalui akun Twitternya @RachlanNashidik pada Sabtu (18/1/2020).

Akan tetapi menurut ia kurang maksimal kalau hanya mengajak Yasonna selaku Menkumham masuk ke dalam tim hukum.

"Buat apa bikin Tim Hukum beranggota Menteri Hukum dan HAM? Nanggung," ucapnya.

Justru ia memberi masukan kepada Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri bisa menyuruh anak buahnya untuk 'mengintervensi' kasus suap tersebut ke KPK langsung melalui Dewan Pengawas.

"Ibu Megawati perintah saja petugas partainya menghardik KPK lewat Dewan Pengawas. Gitu saja kok repot," pungkasnya.

Untuk diketahui, kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020), mendapat perhatian.

Konferensi pers itu diketahui berkaitan dengan pembentukan tim hukum guna melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan politikus PDIP Harun Masiku serta Komisioner KPU nonaktif Wahyu Setiawan.

Pembentukan tim tersebut menyusul penggeledahan kantor partai oleh KPK, yang dinilai PDIP menyalahi UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Yasonna, yang terciduk menghadiri konferensi pers tersebut, kemudian mendapat beberapa kriti lantaran disebut bisa mengintervensi penegakan hukum.

"Ya jika kritik itu kan biasa, saya jelas datang dengan pakaian partai. Saya meninggalkan kerja saya, [bukan] Menkumham, dan saya datang sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan," kata Yasonna saat Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Royal Ambarrukmo, Sleman, DI Yogyakarta, kemarin (17/1/2020).

(**/IST)

Pemerintah Masih Kaji Subsidi Gas LPG 3 Kilogram Agar Tepat Sasaran

Berita9.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan pembahasan dan kajian masih perlu dilakukan.

Kajian masih dilakukan agar opsi yang paling tepat yang diambil pemerintah nantinya bisa berjalan dengan baik dan bisa tepat sasaran. Lagipula, kata Arifin, pembahasan pengaturan ulang atas pemberian subsidi LPG 3 kg tepat sasaran melibatkan banyak instansi terkait.

"Pembahasan ini tentu saja melibatkan kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha," ujar Arifin, Sabtu (18/1).

Arifin menilai, pengaturan subsidi LPG 3 kg tertutup tengah dikaji dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran. Pemerintah selanjutnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

"Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi nggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma terregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi 'kebocoran'," jelasnya.

Arifin menegaskan pada dasarnya pemerintah berkomitmen memberikan akses energi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa ada pihak yang dirugikan.

"Kami di Kementerian ESDM memiliki visi bagaimana bisa menyediakan energi untuk seluruh lapisan masyarakat dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat," tegasnya.

Pemerintah berusaha terus menekan angka subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan digunakan untuk sektor yang lebih produktif. Tercatat pada 2019 total subsidi energi sebesar Rp 135 triliun dengan rincian Rp 85,7 triliun berasal dari BBM/LPG. Besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 153,5 triliun dengan rincian Rp 97 triliun untuk BBM/LPG. (*)

Tindakkan PDIP Menghalangi Tugas KPK Dinilai Telah Melanggar Hukum

Berita9.com - PDI Perjuangan dianggap melanggar hukum karena telah menghalangi tim penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam kasus suap Komisioner KPK Wahyu Setiawan.
 
Demikian yang disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus melalui keterangan tertulis, Jumat (16/1).
 
Petrus menilai sikap PDIP yang menolak KPK untuk melaksanakan tugas penyelidikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
 
“Karena sudah merupakan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi. (Bisa) dipidana dengan pidana penjara 3 sampai 12 tahun penjara,” kata Petrus.
 
Atas tindakan tersebut PDIP pun telah dikategorikan melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut pasal 21 UU Tipikor.
 
Menurut Petrus, meski KPK belum mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK, namun penggeledahan dan penyegelan tetap boleh dilakukan jika merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU. No.19 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No.30 tahun 2002 tentang KPK.
 
“Dengan demikian berarti tanpa adanya Surat Izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyegelan Ruang Kerja Hast Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP. Karena Surat Izin dapat diberikan atau tidak dapat diberikan mengandung pengertian bahwa tidak semua penggeledahan dan penyegelan memerlukan Surat Izin Dewas KPK. Satu dan lain karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak,” paparnya.
 
Kondisi di mana keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu oleh pembentuk UU KUHAP diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan subjektif Penyelidik atau Penyidik di lapangan ketika melaksanakan tugas, termasuk oleh KPK sendiri.
 
“Oleh karena itu tindakan Penyelidik dan Penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan di ruang kerja Hasto, meskipun belum dilengkapi dengan Surat Izin tertulis dari Dewan Pengawas, tindakan itu tetap sah menurut hukum. Atas pertimbangan keadaan yang sangat perlu dan mendesak menurut Penyidik KPK, bukan menurut Satgas DPP PDIP,” tandasnya. (*)

GoFood Luncurkan 4 Fitur Baru, Salah Satunya GoFood Pickup Bebas Antre

Berita9.com - Layanan pesan-antar makanan milik Gojek, GoFood, meluncurkan empat fitur baru, yaitu GoFood Pickup, GoFood Turbo, GoFood Plus, dan kolaborasi bersama Google Assistant.

"Awal tahun ini kami meluncurkan empat fitur sekaligus yang menjadi standar baru di industri layanan pesan-antar makanan, salah satunya adalah GoFood Pickup," ujar Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Food Officer Gojek Group, dalam keterangan tertulisnya.

"Kami memahami salah satu pain points pengguna adalah menunggu makanan untuk bisa segera disantap saat itu juga, bahkan jika sedang dalam perjalanan. Berangkat dari hal tersebut, GoFood Pickup kami hadirkan agar pelanggan punya pilihan untuk mengambil langsung kuliner favorit di restoran dengan lebih nyaman dan bebas antre," lanjut dia.

Ada pula fitur GoFood Turbo yang menjamin makanan untuk diterima oleh pelanggan dalam waktu yang super cepat. Pesan banyak menu dari penjual berbeda dalam satu pesanan.

Selanjutnya, fitur GoFood Plus, yaitu paket berlangganan potongan harga langsung agar bisa bebas menikmati beragam kuliner nikmat dengan harga terjangkau.

Selain itu, GoFood juga berkolaborasi dengan Google untuk memudahkan pelanggan bisa pesan makanan dan memeriksa status pesanan cukup dengan mengucapkan perintah ke layanan bantuan Google Assistant.

Untuk bisa menikmati fitur GoFood Pickup, pengguna dapat memilih opsi 'delivery' atau 'pickup' setelah memesan menu yang diinginkan di GoFood.

Sementara, untuk GoFood Turbo dan GoFood Plus, pelanggan tinggal memilih layanan GoFood yang ada di aplikasi Gojek dan memilih shuffle card untuk masing-masing fitur yang ingin digunakan dan merasakan kenikmatan berkuliner dengan super cepat dan hemat.

Tiga fitur tersebut telah hadir untuk pengguna di Jabodetabek. Ke depannya, akan ada lebih banyak penjual yang terlibat untuk memberikan lebih banyak pilihan menu nikmat bagi pelanggan setia GoFood.

"GoFood merupakan salah satu produk utama dari layanan Gojek. Saat ini total order GoFood telah mencapai lebih dari 50 juta per bulan," kata Nila Marita, Chief Corporate Affairs Gojek.

"Keempat fitur GoFood yang diluncurkan awal tahun ini merupakan salah satu strategi kami, tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan tetapi juga loyalitas pelanggan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan jangka panjang Gojek ke depan," tambah dia.

Sebelumnya, GoFood telah mengembangkan sejumlah fitur, seperti Fitur Ganti Lokasi yang memungkinkan masyarakat memesan kuliner dari lokasi yang berbeda untuk orang lain.

Ada pula Cloud Kitchen untuk mendekatkan pelanggan dengan penjual favorit, serta inisiatif #GoGreener yang mendorong pelanggan menjalani konsumsi ramah lingkungan dengan pilihan alat makan berbayar. (*)

Menkes Terawan Minta Masyarakat Waspadai Antraks dan Virus Flu Wulan

Berita9.com - Kasus antraks dikabarkan kembali mewabah di salah satu daerah di Indonesa. Hingga kini 27 warga di Kecamatan Ponjong dan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta, dikabarkan mengidap penyakit tersebut. 

Merespon hal tersebut, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengatakan, telah mengirimkan tim ke Yogyakarta 

"Ini langsung tim saya ke sana. Tim saya ke sana. Memang, di sana diperkirakan memang spora-nya ada di sana," kata Terawan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Terawan mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan antibiotik untuk mengantisipasi virus Antraks di Gunungkidul. Menurut sejumlah laporan, masyarakat yang terjangkit, diduga karena mengkonsumsi daging sapi yang mati mendadak. 

Terawan menjelaskan, korban yang terdeteksi terkena Antraks perlu didiagnosa lebih lanjut. Terutama untuk melihat apakah penyakit itu menyerang kulit atau sudah sampai ke pernapasan. 

Pemerintah hingga kini mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Selain itu, ia juga meminta masyarakat mewaspadai virus flu Wuhan yang kini juga sudah masuk ke Jepang. 

"Juga baru mewaspadai flu Wuhan itu yang sekarang sudah masuk Jepang. Kemarin masuk Bangkok, sekarang masuk Jepang. Nah, sekarang ini warning terus saya giatkan, karena itu penularannya paling cepat kalau model SARS kayak begitu," jelas dia. 

Meski belum diketahui model virus dan penyebarannya, Terawan mengatakan, pihaknya tetap menerapkan kewaspadaan. Termasuk kemungkinan terbawa ke Indonesia. "Semua bandara, semua KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) waspada," pintanya. (*)

Page 1 of 803
Go to top