Kasus Tak Tuntas di KPK Jilid IV Akan Terus Digugat MAKI

Berita9.com - Kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV bakal berakhir dalam hitungan bulan. Namun Agus Rahardjo cs masih memiliki sejumlah kasus lama yang tak kunjung terselesaikan atau masuk ke tahap penuntutan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino, dan kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar.

Agus Rahardjo, Desember 2018 silam, sempat mengungkapkan bahwa kasus korupsi Pelindo II dapat segera rampung pada 2019 ini. Namun kenyataannya di KPK sejak awal 2019, belum ada tanda-tanda pihak atau saksi baru yang diperiksa terkait kasus ini.

Dalam kasus dugaan korupsi di Pelindo II, RJ Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan penggarap proyek pengadaan tiga buah QCC tahun 2010, PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery, Ltd (HDHM).

Melalui memo, Lino menuliskan instruksi "GO FOR TWINLIFT" pada Nota Dinas Direktur Operasi dan Teknik Ferialdy Noerlan Nomor: PR.100/I/16/BP-10 tanggal 12 Maret 2010.

Lino diduga memerintahkan Kepala Biro Pengadaan untuk mengubah aturan pengadaan. Semula, perusahaan luar negeri tak dapat mengikuti lelang namun setelah diubah, HDHM yang berasal dari China dimungkinkan mengikuti proses.

Pada Mei 2019 silam, Agus kembali ditanya terkait kasus RJ Lino ini. Ia mengakui ada hambatan dari pihak otoritas Tiongkok yang tidak merespons Mutual Legal Asistance (MLA) yang dilakukan KPK.

MLA dibutuhkan untuk mengetahui harga unit QCC tersebut yang dibeli oleh Pelindo II dari perusahaan asal Tiongkok, yakni, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM).

Harga QCC sendiri dibutuhkan untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini. Atas kebuntuan ini tim KPK pun mengambil jalan lain dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara.

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pengusutan kasus ini yang dinilai lama. Namun, gugatan terhadap KPK itu ditolak.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman, menilai KPK telah menghentikan kasus ini secara diam-diam. Boyamin melontarkan pernyataan itu karena tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus ini.

"Dengan tidak ada kegiatan dan berkas perkara tidak dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum maka harus dimaknai telah terjadi penghentian penyidikan," kata Boyamin, (20/6).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan bahwa kasus RJ Lino masih berjalan. Sampai saat ini, kata Febri, kasus RJ Lino masih proses penyidikan. Ia juga mengatakan penyidikan untuk kasus ini sudah semakin lengkap.

Febri mengakui sampai saat ini terdapat aspek poin kerja sama internasional yang masih perlu dilengkapi. Ia juga menjamin bahwa KPK tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus ini.

"Soal waktu, tentu arahan pimpinan KPK juga sudah cukup jelas ya bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin karena banyak sekali kasus-kasus besar yang sedang ditangani saat ini," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain kasus Lino pekerjaan rumah besar KPK yang ditargetkan segera rampung tahun ini adalah kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.

Febri mengatakan pihaknya telah mendapatkan dokumen baru yang cukup signifikan dalam penanganan perkara ini. Pihaknya tengah mempelajari dokumen baru tersebut. Namun ia enggan menyebutkan apa isi dokumen baru itu dan informasi yang didapatkan dari sana.

Dokumen itu, kata Febri didapatkan dari kerja sama internasional yang dilakukan untuk kasus ini. Ia mengatakan ketika penyidikan sudah lengkap, pihaknya bakal segera melimpahkan kasus ini ke penuntutan.

"Saya sudah dapat informasinya dari tim yang menangani bahwa misalnya untuk kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan ini yang mesin pesawat ya, di Garuda Indonesia itu sudah ada dokumen-dokumen baru yang cukup signifikan, yang sudah kami terima dan sudah dipelajari juga. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan," kata Febri.

KPK telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar (ESA) dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo (SS).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Januari 2017 lalu, namun sampai saat ini KPK belum menahan keduanya. Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar.

Dia juga menerima dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura. 

Soetikno diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris, sudah dikenai denda sebanyak 671 juta poundsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaijan, Irak, Angola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. 

SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri. (*)

Ruangan Saksi di MK seperti Tahanan, Dikasih Makan Hanya Telur

Berita9.com - Salah satu saksi tim Prabowo-Sandi, Said Didu, yang turut menyampaikan kesaksian pada sidang gugatan hasil Pilpres Rabu (19/6) kemarin, menuliskan testimoni soal menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam tulisan yang diterima awak media, Kamis (20/6), berjudul 'Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi di MK', Said Didu mengeluhkan soal fasilitas ruangan khusus saksi hingga perlakukan yang diberikan MK untuk saksi.

"Sebanyak 17 orang saksi dikumpulkan di ruangan yang sangat sempit --normalnya hanya bisa menampung 8 orang-- dengan penjagaan yang sangat ketat. Jika sidang diskors dan tim hukum bergabung, maka ruangan tersebut diisi sekitar 25 orang. Bernapas pun terasa kurang udara," papar Said Didu.

"Mohon maaf, kondisi bagaikan tahanan yang penuh dosa dan jahat. Bahkan di dalam ruangan pun kadang 'pengawas' masuk menjaga," imbuhnya.

Menurutnya, semua saksi dijaga termasuk saat saksi ke toilet. Hal ini bagi Said Didu sama seperti saat dia merasakan dijaga petugas di bandara saya transit di San Fransisco AS menuju Kolombia namun tidak punya visa AS.

Tak hanya soal ruangan saksi, Said Didu juga mengeluhkan makanan yang disediakan MK untuk para saksi.

"Makanan tersedia untuk saksi berupa nasi kotak yang isinya hanya berupa nasi putih, sayur kol, telor bulat, sambal ijo. Bungkusnya masakan Padang. Mungkin ini masakan padang paket sangat sederhana," sindir mantan Sekretaris Kementerian ESDM itu.

Menurutnya, dibutuhkan orang bernyali kuat untuk menjadi saksi di MK dengan posisi sebagai saksi yang berhadapan dengan penguasa.

"Saksi 02 ibarat harus berjuang sendiri dalam banyak hal. Bahkan menuju MK pun harus dengan perjuangan karena jalan diblokir sebagai hanya bisa berjalan kaki dan cukup jauh," tuturnya.

"Semua komunikasi harus diputus. Ketika masuk diperiksa sampai steril, HP wajib dititipkan dan saksi diwajibkan masuk ruang isolasi," lanjutnya.

Said Didu menyebut, para saksi menunggu giliran dipanggil sejak pagi. "Alhamdulillahirrabbil'alamin para saksi di saat menunggu giliran mereka zikir, ngaji Al-Quran, banyak saksi yan membawa Al-Qur'an," terang Said Didu.

Waktu salat menurutnya, adalah waktu yang ditunggu-tunggu karena akan masuk ke ruangan yang lebih besar. Saat mau salat semua dikumpulkan lalu digiring ke tempat salat, selesai salat wajib kembali ke ruang isolasi

"Makanan dan minuman mencari sendiri, sementara di lokasi tidak tersedia penjual makanan," terang Said.

Setiap saksi yang mendapat giliran bersaksi, sebelum meninggalkan ruang isolasi semua berdoa bersama dan mengumandangkan 'Allahuakbar'.

Para saksi baru mengenal satu sama lain saat itu tetapi merasakan kebersamaan yang cukup erat senasib sepenanggungan untuk memperjuangkan kebenaran 

"Waktu salat adakah waktu yang sangat ditunggu-tunggu karena para saksi merasakan udara yang segar, ketegangan mereda sesaat, bisa refresh dengan air wudhu, bisa curhat dan mengadu kepada Allah SWT," beber Said Didu.

"Alhamdulillahirrabbil'alamiin selalu salat berjemaah dengan tingkat kekhusyukan yang benar-benar nikmat. Selesai salat biasanya berebut bantal kursi untuk rebahan sebentar, tetapi belum sempat apapun petugas datang lagi dan meminta kembali ke ruang isolasi," imbuhnya.

Sambil bercanda, Said Didu membayangkan saksi dan petugas KPU jauh lebih enak karena semua dibiayai oleh APBN. "Sementara saksi 02 semua atas biaya keinginan sendiri dan biaya sendiri," pungkasnya. (*)

Tim Hukum 02 Nilai Ahli IT KPU Lepas Tanggung Jawab Situng

Jakarta - Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Iwan Setiawan menanggapi kesaksian ahli IT yang dihadirkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marsudi Wahyu Kisworo pada persidangan lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Menurut Iwan, ahli menyebut bahwa dirinya hanyalah arsitektur Situng KPU namun tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi setelah itu.

"Kalau didengar kan, ahli ini hanya bisa menyampaikan yang terkait dengan bahwa beliaulah yang membuat desain sistem informasinya KPU, tapi setelah itu dia kelanjutannya bagaimana, sistem informasinya bagaimana beliau tidak tanggung jawab," kata Iwan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (20/6).

Padahal, imbuhnya, yang coba dikejar oleh kuasa hukum Prabowo-Sandiaga di persidangan tadi adalah terkait kemanan sistem informasi penghitungan (Situng) yang digunakan oleh KPU. Sehingga, tidak ada kemungkinan diintervensi oleh faktor eksternal.

Menurutnya, pendapat ahli yang dihadirkan KPU tersebut berbeda dengan temuan yang disampaikan ahli yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandiaga sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem keamanan pada Situng KPU tidaklah aman. "Ahli kami telah membuktikan bahwa sistem itu tidak aman, karena itu bisa diintervensi, dipenetrasi oleh faktor eksternal," ujarnya.

Sebelumnya, dalam persidangan Kuasa Hukum 02, Iwan Satriawan menanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap situng dan laman situng pada ahli yang diusung KPU selaku pihak termohon dalam Sidang MK, Kamis (20/6). Namun, pertanyaan itu tak terjawab.

"Siapa yang bertanggung jawab dengan sistem informasi tersebut?" tanya Satriawan.

Satriawan menanyakan pertanyaan itu lantaran berpandangan, setiap informasi yang disampaikan pada publik melalui elektronik, dalam hal ini alamat web situng harus dipertanggungjawabkan. Terlebih, bila informasi yang disampaikan adalah salah. Ia menggunakan UU ITE sebagai dasar pertanyaanya itu.

Namun, pertanyaan Satriawan tak bisa dijawab ahli, Marsudi. Marsudi menjelaskan, ia adalah arsitek atau perancang dasar dari sistem informasi hitung yang digunakan KPU pada 2003. Rancangan Marsudi digunakan sampai saat ini.

Marsudi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan situng KPU saat ini. "Saya tidak tahu," kata Marsudi.

Namun, Satriawan terus menanyakan pada Marsudi siapa yang bertanggung jawab atas keamanan situng KPU hingga yang ditampilkan di web KPU. Hingga akhirnya, Marsudi mengistilahkan 'arsitek' dan 'pemborong'. Marsudi berperan sebagai arsitek, namun ia tak mengetahui siapa pemborong yang dipakai KPU. (*)

KPK: Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Belum Kedaluwarsa

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, kasus dugaan korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI yang menjerat obligor BDNI, Sjamsul Nursalim belum kedaluwarsa. 

Hal ini, setidaknya berdasarkan putusan Majelis Hakim terkait perkara SKL BLBI dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Sebenarnya, kasus BLBI ini cukup jelas ya, dari aspek konstruksi hukum putusan hakim, khususnya untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan di persidangan itu sangat jelas bahwa kasus ini belum kedaluwarsa," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2019.

Febri menjelaskan, kasus yang menjerat Sjamsul memiliki tempus delicti atau waktu terjadinya suatu tindak pidana pada 2004, atau saat SKL BLBI diterbitkan BPPN, walaupun terdapat rangkaian perbuatan sebelum dan setelah SKL BLBI diberikan. 

Sementara itu, mengacu Pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa kedaluwarsanya adalah 18 tahun.

"Kalau kita hitung kedaluwarsa 18 tahun, maka 18 tahun itu dihitung sejak tahun 2004 tersebut, di mana Syafruddin Arsyad Temenggung diduga bersama-sama dengan tersangka yang sudah kita tetapkan saat itu," kata Febri.
 
Untuk itu, KPK meyakini proses hukum kasus Sjamsul sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dia juga menegaskan, bukti-bukti yang telah dimiliki lembaganya.

"Termasuk juga, belum kedaluwarsa, karena aturannya sangat jelas kedaluwarsa adalah 18 tahun dan itu bisa dihitung dari tahun 2004 misalnya ketika SKL itu terbit," ujar Febri. 

Sebelumnya, advokat Otto Hasibuan mengklaim kasus SKL yang menjerat Sjamsul telah kedaluwarsa. Hal ini, lantaran KPK mengaitkan SKL yang diterbitkan tahun 2004, dengan misrepresentasi yang diduga dilakukan Sjamsul atas utang petambak pada 1998, saat Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA).

"Jadi, sudah 21 tahun. Karena sudah kedaluwarsa, maka kasus ini tidak boleh dilanjutkan," kata Otto. 

Otto yang merupakan kuasa hukum Sjamsul Nursalim, terkait gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, juga mempertanyakan misrepresentasi yang disangkakan KPK dilakukan Sjamsul. 

Otto menegaskan, MSAA merupakan perjanjian perdata, sehingga misrepresentasi itu harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Perdata. Selain itu, katanya, dalam Letter of Statement tahun 1999, pemerintah berjanji dan menjamin tidak menuntut Sjamsul dalam bentuk apa pun, termasuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Inpres nomor 8 tahun 2002.

"Apabila KPK menganggap misrepresentasi merupakan tindak pidana, maka hal itu pun tidak boleh lagi disidik dan dituntut, karena sudah dijanjikan dan dijamin oleh pemerintah," ujarnya. (*)

Semua Tumpukan Permasalahan Pemilu Bermula Dari KTP-El

Berita9.com - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak dari 14 Juni lalu. Sidang dimulai dengan permohonan gugatan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pihak pemohon.

Warga Hong Kong Ancam Demo Besar-Besaran Blokade Kantor Pemerintah

Berita9.com - Kelompok mahasiswa di Hong Kong mulai bersiap untuk mengerahkan aksi demonstrasi besar lainnya. Rencana itu seiring dengan tenggat waktu yang diberikan oleh para pengunjuk rasa terkait dengan Rancangan Undang Undang Ekstradisi yang kontroversial, walaupun sudah ditangguhkan untuk sementara waktu.

Jutaan orang sempat turun ke jalan untuk menentang undang-undang yang diusulkan tersebut, yang memungkinkan proses ekstradisi ke daratan China. Unjuk rasa besar dari warga telah berubah menjadi kecaman yang lebih besar bagi pemerintah Hong Kong.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam telah menyampaikan permohonan maaf hingga dua kali dan menangguhkan RUU kontroversial itu. Namun, langkah tersebut gagal meyakinkan para oposisi yang kemudian menuntutnya untuk mundur dan sepenuhnya mencabut UU tersebut.
 
Presiden Chinese University of Hong Kong (CUHK) Student Union, So Tsun Fung, mengatakan, jaringan mahasiswa di universitas dan lembaga pendidikan tinggi sedang bersiap untuk melakukan mobilisasi jelang tenggat waktu yaitu Kamis ini pukul 17.00 waktu setempat.
 
Dilansir dari Channel News Asia, selain meminta pengunduran diri Lam dan pencabutan RUU Ekstradisi, para pengunjuk rasa juga menuntut pihak berwenang membebaskan orang-orang yang ditahan selama bentrokan dengan polisi pekan lalu.
 
Jika pemerintah Lam tidak menanggapi tuntutan tersebut, jaringan pelajar akan meminta masyarakat untuk memblokade dan berunjuk rasa di kantor pemerintah pusat Hong Kong pada Jumat, 21 Juni 2019, pukul 07.00 pagi waktu setempat. (*)

Pengacara Kivlan Zen Ajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan

Berita9.com - Tersangka dugaan makar dan kepemilikan senjata, Kivlan Zen, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendaftaran praperadilan tersebut dilakukan kuasa hukum Kivlan, Hendri Badiri Siahaan, pada Kamis (20/6).

Hendri mengatakan, kliennya sepakat mengajukan praperadilan karena menduga banyak prosedur janggal yang dilakukan oleh kepolisian. Utamanya proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Kivlan.

“Kami melihat di dalam penetapan klien kami Pak Kivlan, ada beberapa hal yang diduga dilanggar oleh pihak kepolisian. Sehingga kami mencoba untuk mencari keadilan melakukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan,” kata Hendri usai mendaftarkan gugatan di PN Jaksel.

Hendri enggan merinci prosedur apa saja yang diduga dilanggar kepolisian tersebut. Dia hanya mengutarakan pihaknya menggugat penetapan tersangka dugaan kasus makar dan tudingan kepemilikan senjata dari Polda Metro Jaya terhadap mantan Kepala Staf Kostrad tersebut.

“Makar dan senjata. Termasuk senjata yang kemarin kita konfrontir di Polda Metro,” kata Hendri.

Permohonan praperadilan Kivlan sudah diterima oleh PN Jakarta Selatan. Surat tersebut terdaftar dengan nomor registrasi : 75/PID.PRA/2019/PN.JAKSEL. Dalam surat gugatan praperadilan, Hendri menggugat Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. (*) 

Keterlibatan Jenderal Dalam Kasus Novel Makin Jelas

 Jakarta - Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan mengungkapkan bahwa Tim Gabungan bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada keterlibatan pihak Kepolisian, terkait kasus penyiraman air keras kepada kliennya.

Adapun kedatangan tim kuasa hukum Novel ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, untuk mendampingi Novel menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik polisi dan tim gabungan bentukan Kapolri Tito Karnavian. Novel rencananya diperiksa sebagai saksi.

"Kami juga hadir hari ini dengan banyak harapan, karena ada satu poin penting yang disampaikan bulan lalu oleh salah satu tim gabungan, yaitu adanya kuatnya dugaan keterlibatan oknum anggota Kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan," kata Anggota Tim Kuasa Hukum Novel dari LBH Jakarta Alghiffari Aqsa di kantor KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2019. 

Alghiffari menambahkan, selama hampir 800 hari kasus ini bergulir, pelaku penyerangan Novel selalu mengarah pada preman. Padahal, pihaknya sudah lama mencium dugaan keterlibatan oknum Kepolisian dalam penyiraman air keras kepada Novel.

"Berkali-kali kan, kami mengatakan ini ada keterlibatam anggota Kepolisian, ada keterlibatan Jenderal. Tetapi, baru bulan lalu ada Konfirmasi dari salah satu anggota tim gabungan, bahwa kuat dugaan ada keterlibatan anggota Kepolisian," kata Alghiffari.

Karena itu, lanjut Alghiffari, pihaknya ingin mengklarifikasi hal tersebut kepada tim gabungan bentukan Tito yang ikut memeriksa Novel pada hari ini.

"Kami hari ini ingin mengklarifikasi hal tersebut dan ingin agar fakta-fakta tersebut dieksplorasi di pemeriksaan kasus mas Novel," ujarnya.

Kendati begitu, Alghiffari mengatakan, pihaknya belum mengetahui apa yang akan didalami dalam pemeriksaan Novel siang ini. Pihaknya, hanya diberi undangan untuk pendampingan.

"Hari ini belum tahu pemeriksaannya, karena kita hanya diberikan undangan untuk pendampingan. Mas Novel sudah di dalam sudah siap," tambahnya.

(**/IST)

Ahli KPU Ungkap Situng Tak Untungkan Salah Satu Paslon

Jakarta - Ahli yang didatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marsudi Wahyu Kisworo memberikan keterangan terkait sistem informasi hitung (situng) dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/6).

Ia menyimpulkan, situng tidak tampak berupaya menguntungkan salah satu paslon.

Marsudi merupakan perencana atau arsitek situng pada 2003. Ia menjawab pertanyaan Pengacara KPU, Ali Nurdin, yang menanyakan apakah situng menguntungkan salah satu paslon. Marsudi pun merujuk pada temuan data-data kesalahan entry situng.

"Kalau melihat data ini tidak ada, karena apa? Polanya acak. Kecuali kalau polanya tetap di satu tempat atau di satu provinsi atau satu kota kemudian kita boleh menduga ada upaya-upaya seperti itu," kata Marsudi di persidangan.

Marsudi pun menunjukkan grafik yang menunjukkan secara acak, di mana pada sejumlah tempat, paslon 01 diuntungkan, namun di berbagai tempat lainnya, paslon 02 juga diuntungkan. 

"Jadi sangat acak, kalau saya boleh beropini jadi tidak ada, saya tdidak bisa menduga adanya kesengajaan, hanya kesalahan manusiawi," kata Marsudi.

Marsudi selaku saksi dari pihak KPU juga mengatakan, tidak benar bila dilakukan pengurangan semua suara 02 di formulir C1 sebagai sumber data situng. Maka itu, Marsudi pun berpendapat, tidak terjadi upaya memberikan keuntungan pada salah satu paslon.

"Jadi dua duanya ada yang ditambah dan dua duanya ada yang dikurangi," kata Marsudi.

Di kesempatan yang sama, Marsudi juga menjelaskan bagaimana perbedaan web situng dan sistem situng. Ia dicecar berbagai pertanyaan dari kuasa hukum 02 selaku pemohon dan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Mewaspadai Sampah Impor Berbahan Berancun dan Berbahaya (B3)

Berita9.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) mengamati tumpukan sampah kertas yang diimpor oleh sebuah perusahaan pabrik kertas sebagai bahan baku kertas di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (20/6/2019). 

Berdasarkan data Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton, masuknya sampah dengan merk dan lokasi jual di luar Indonesia, diduga akibat kebijakan China menghentikan impor sampah plastik dari sejumlah negara di Uni Eropa dan Amerika yang mengakibatkan sampah plastik beralih tujuan ke negara-negara di ASEAN. Indonesia diperkirakan menerima sedikitnya 300 kontainer yang sebagian besar menuju ke Jawa Timur setiap harinya.

Menyikapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah segera menghentikan impor sampah, khususnya yang berbahan plastik. Sebab, tidak semua sampah plastik yang diimpor dari luar negeri bisa didaur ulang. Malah, lebih banyak yang tidak bisa didaur ulang. Akibatnya, sampah tersebut jadi mencemari lingkungan.

"Ketika tidak bisa didaur ulang, residunya itu enggak bisa diapa-apakan. Kemudian dibuang aja ke pinggir-pinggir sungai, tanah kosong, mengalirlah ke laut. Jadi sampah di laut, di sungai. Kemudian ada juga yang dibakar," kata Manager Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi Dwi Sawung.

Sampah plastik yang masuk ke Indonesia, menurut Sawung, bisa saja mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Jika mencemari lingkungan, maka dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

"Itu beracun, bisa memicu kanker dan segala macam penyakit lainnya. Berbahaya," katanya.

Selain itu, Sawung menilai manajemen pengelolaan sampah di Indonesia masih buruk. Bahkan berdasarkan catatan Walhi, hanya sekitar 40% daerah di Indonesia yang memiliki sistem pengangkutan sampah.

Dari jumlah tersebut, kuantitas sampah yang bisa terangkut pun semakin berkurang. Hal ini lantas membuat sampah yang tidak terangkut tersebut menjadi residu.

"Enggak semua sampah bisa terangkut, paling 90%. Yang terangkut 90% itu cuma di beberapa kota saja. Di Jawa saja enggak semuanya," kata Sawung.

Di samping itu, Sawung meminta agar pemerintah bisa meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor yang masuk.

Pemerintah perlu mewaspadai sampah plastik impor mengingat China saat ini sudah menghentikan kebijakan impor sampah.

Hal inilah yang menyebabkan banyak negara mengalihkan pengiriman sampahnya, seperti ke Indonesia.

Sawung menilai pengawasan terhadap sampah impor saat ini masih lemah. Akibatnya, kasus sampah impor kerap terjadi sejak beberapa tahun ke belakang.

"Ini kan sudah sering. Harusnya kita mulai waspada," kata Sawung.

(**/IST)

Page 1 of 722
Go to top