Perubahan PP Pertambangan Dinilai Seperti Operasi Intelijen

Berita9.com - Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 yang keenam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berjalan layaknya seperti operasi intelijen.

Bahkan saat ini sedang dilakukan harmonisasi di Menko Ekuin dan Kemenkum HAM. Hal tersebut menjadi salah satu poin pembicaraan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam Diskusi Energi bertajuk Rencana Perubahan PP No. 23 / 2010 dan Potensi Ancaman Terhadap Ketahanan Energi Nasional Serta Kerugian Negara di Jakarta.

Acara ini juga menghadirkan Ahmad Redi, pengamat hukum pertambangan; Simon Sembiring mantan Dirjen Minerba dan Budi Santoso, Direktur Eksekutif CIRRUS. Berarti PP No. 23/2010 ini mendekati finalisasi?

“Sudah. Karena itu seperti operasi intelijen. Jarang terjadi dan patut dicurigai, apakah perubahan tersebut demi kepentingan para pengusaha atau kepentingan nasional,” jawab Yusri.

Padahal 6 pemilik Kontrak Karya maupun Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) di dalam UU diberi ruang diketentuan peralihan di pasal 169 dan pasal 172.

Namun, lanjutnya, mereka membangkang. “Baru pada tahun 2014, baru satu Kontrak Karya yang melakukan amandemen,” kata Yusri.

Anehnya, imbuhnya, pemerintah lebih memikirkan kepentingan para pengusaha daripada kepentingan nasional. Padahal dalam ketentuan UU disebutkan bahwa bila menyangkut kepentingan hajat orang banyak maka dikuasai oleh negara. Karena itu, KPK patut mencermati persoalan ini.

Apalagi, ungkap Yusri, bauran energi dalam RUPTL tahun 2017-2027 porsi batubara mencapai 62%.

“Anehnya, porsi gas diturunkan sekitar 6% untuk energi pembangkit. Sedang energi batubara lebih besar menjadi 68%,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengutarakan selayaknya kontrak usaha pertambangan menduplikasi kontrak minyak dan gas bumi (migas).

“Bila kontrak telah berakhir maka wilayah kerja diambil oleh negara. Dan negara menyerahkannya pada BUMN,” tandas Yusri.

Sementara itu, Ahmad Redi, menegaskan bahwa terdapat 2 PP terkait pertambangan minerba yang cacat hukum. Pertama, PP 1 / 2017.

“Semula ada kekhususan untuk PT Freeport Indonesia (PT FI). Ketika Kontrak Karya (KK) berubah jadi IUPK, cilakanya dimulai dari KK PTFI. Dan itu ingin dilanjutkan PP 23 / 2010,” kata Redi.

Menurutnya, PKP2B menginginkan kesamaan status. “Status PTFI dari KK bisa menjadi IUPK dengan perubahan PP 1 / 2017, yang sekarang belum resmi dapat IUPK nya tapi instrumen itu yang dituntut PKP2B,” tandas Redi.

Dia pun juga menyatakan bahwa ada poin yang harus dikritisi terkait rencana perubahan PP 23 / 2010; yaitu soal luas wilayah, perubahan PKP2B menjadi IUPK, wilayah pencadangan negara dan penerimaan negara.

Sementara Budi Santoso, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) menyatakan terdapat dua pengaruh, yaitu positif dan negatif.

“Dampak positifnya seolah-olah pemerintah pro dengan investor untuk tambang batubara. Sedang dampak negatifnya, ketika ada indikasi melawan hukum, maka dapat menimbulkan ketidak pastian hukum baru,” kata Budi.

Akibat lanjutannya, pemerintah bisa digugat oleh rakyatnya sendiri. Menurut Budi, tanpa perlu kajian yang rumit, bisa terlihat ada pihak yang dapat menangguk keuntungan sangat besar dibalik perubahan ini.

Di sisi lain, negara dan rakyat Indonesia sangat dirugikan. “Pemerintah seolah-olah tunduk (mengikuti) permintaan pengusaha dengan mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar,” tegas Budi.

Dia juga menuturkan, pemerintah sebagai entitas yang mewakili negara, sejatinya tidak boleh inferior bila berkaitan dengan kepentingan nasional. Karena itu, Budi minta agar rencana perubahan ke 6 PP 23 / 2010 harus dibatalkan.

“Saat kepastian hukum bisa dijaga, maka pengusaha tambang akan memperhitungkan semua resiko keekonomian. Dan habisnya kontrak tersebut telah menjadi perhitungan investor dan bukan kejutan. Nirmativnya tidak terlalu besar,” tuturnya. (*)

Bintang FTV Sekamar dengan Wawan Terungkap

Berita9.com - Bintang FTV berinisial FNJ belakangan muncul berkaitan dengan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, narapidana yang menjalani hukuman di lapas Sukamiskin sejak 2015 atas beberapa tindak pidana korupsi.

FNJ disebut seorang penegak hukum yang mengetahui proses penyidikan. Dihimpun dari berbagai sumber, artis yang telah membintangi belasan judul film televisi ini bernama lengkap Faye Nicole Jones.

FNJ merupakan aktris berusia 19 tahun kelahiran Berlin, Jerman. Sejumlah sinetron dan FTV yang pernah ia bintangi di antaranya Diam-Diam Suka: Cinta Lama Bersemi Kembali, Jomblo Pasti Berlalu, dan Pangeran Tanah Abang Penggusur Mantan. Ia juga pernah bermain di film layar lebar pada tahun 2016 lewat peran cameo di film 2 Batas Waktu.

Soal Wawan yang menginap di hotel bersama teman wanitanya terungkap dalam dakwaan KPK terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Wahid Husen. KPK mendakwa Wahid menerima suap dari tiga narapidana korupsi, salah satunya Wawan. 

Jaksa mengatakan Wawan menyalahgunakan izin tersebut untuk menginap di luar Lapas. Menurut jaksa, mobil ambulance yang membawa Wawan tidak menuju RS Rosela, melainkan RS Hermina Arcamanik, Bandung.

Di parkiran rumah sakit tersebut, Wawan pindah ke mobil Toyota Innova hitam yang disopiri Ari Arifin, mantan narapidana pendamping. Mobil melaju ke rumah milik Atut di kawasan Bandung. Dari sana, mobil menuju hotel Grand Mercure Bandung. Di hotel itu, kemudian Wawan menginap bersama teman wanitanya.

(**/IST)

Usai Pembakaran Polsek Ciracas Sistuasi Mulai Kondusif

Jakarta - Ratusan orang mengamuk di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Setelah beberapa jam berada di depan polsek, mereka merangsek masuk dan membakar polsek tersebut, Selasa (11/12) malam.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Ia menyebut saat situasi sekarang sudah dapat dikendalikan dan secara umum situasi telah kondusif. "Secara umum situasi Jakarta kondusif," kata Dedi, Rabu (12/12).

Ia mengimbau semua pihak untuk menahan diri terkait kejadian tersebut. Dedi juga meminta menyarakat untuk tetap tenang, meskipun situasi pada Selasa malam kemarin di Jakarta Timur sempat mencekam. "Masyarakat diimbau untuk tenang dan silakan menjalankan aktivitas rutinnya," ujarnya.

Dedi menyatakan kasus pembakaran polsek itu sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur.

Massa membakar sejumlah motor yang terparkir di halaman Polsek Ciracas. Tak hanya itu, mobil yang berjajar juga jadi sasaran amukan massa.

Akibatnya, sekitar 20 mobil rusak dan dua orang terluka. Delapan mobil di antaranya merupakan mobil dinas Polsek Ciracas. Satu lagi mobil yang rusak merupakan mobil milik Propam Polda Metro Jaya.

Dua orang korban itu sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Untuk identitas korban yakni satu warga sipil dan diduga satu orang merupakan aparat.

Sementara mobil yang rusak dan dibakar oleh massa, sebagian sudah dibawa oleh Satlantas Polres Jakarta Timur ke kantor Satlantas Kebon Nanas.

Namun, hingga Rabu (12/12) pagi ini, nampak masih ada beberapa mobil yang rusak yang masih belum dievakuasi dari dalam polsek. Polisi bersama dengan PPSU masih terus membersihkan dan membenahi area polsek yang rusak parah diamuk massa.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis, menjelaskan ada sekitar 200 massa yang merusak Polsek Ciracas karena tak puas dengan penanganan kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu.

"Itu massa yang kurang puas atas penanganan kasus yang terjadi sehari sebelumnya di Cibubur, masuk dalam wilayah Polsek Ciracas. Kemudian dampak dari ketidakpuasan itu sebagian massa yang kurang lebih 200 (orang) meringsek masuk untuk mengecek apakah benar tahanan yang memukul rekan mereka sudah ditahan," ujar Idham di lokasi, Rabu (12/12) dini hari. (*)

Menanti Audit BPK Untuk Tersangka Kasus Proyek Jagung

Berita9.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten tengah mengusut kasus dugaan kerugian keuangan negara dari proyek penerapan budidaya jagung program produktivitas produksi dan mutu hasil tanaman pada bidang tanaman pangan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten.

"Penyidik kini menunggu hasil audit dari BPK terkait dengan angka kerugian negara. Kalau audit sudah ada, kita bisa lanjutkan. Misalnya terkait pengembangan status tersangka dan peranannya," kata Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi Edy Sumardi Priadinata, Rabu 12 Desember 2018.

Diketahui, anggaran untuk penerapan budidaya itu sendiri bernilai Rp68,7 milliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
 
Edy menambahkan, sudah memeriksa saksi dari pejabat Dinas Pertanian Proivinsi Banten sudah diperiksa. Sementara itu dokumen kontrak, berita acara serah terima barang, dan dokumen pembayaran juga diamankan sebagai barang bukti. 

Ketika ditanyakan soal pemanggilan pejabat kementerian pertanian, dia belum bisa memastikan.

"Saya kemarin sudah komunikasi dengan Pak Direktur (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) bahwa saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan, namun kita belum bisa ungkap rinciannya peran-peran dan saksi-saksinya," kata Edy.

Menyikapi dugaan korupsi program produktivitas jagung di Banten ini, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) Danil menyatakan penyidik Polda Banten harus mengembangkan penyidikan dengan memeriksa pejabat Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sebaiknya Polda Banten dan Kejati Banten tidak hanya melakukan penyelidikan/penyidikan sebatas Distanak Banten, tapi wajib melakukan pengembangan hingga ke Kementan. Pasalnya program ini bersumber dari APBN," ujar Danil, di kesempatan berbeda. (*)

YLKI Ingatkan Masyarakat Banyak Diskon Abal-abal

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada menyikapi hari belanja online nasional (Harbolnas) 12.12. Sebab, ketidakwaspadaan bisa menyebabkan kerugian untuk masyarakat sebagai konsumen.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, meminta masyarakat memastikan bahwa diskon yang diberikan adalah diskon yang sesungguhnya. "Bukan diskon abal-abal dengan cara menaikkan harga lebih dulu," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/12).

Dia melanjutkan pastikan bahwa konsumen berinteraksi dengan pelaku belanja online yang kredibel, dengan identitas jelas. "Cek reputasinya via mesin mencari bahwa reputasi pedagang online tidak banyak dikomplain konsumen," imbuhnya.

Selain itu, dia meminta konsumen meastikan bahwa pelaku pedagang online mempunyai mekanisme penanganan pengaduan yang jelas. Sebab, salah satu keluhan utama konsumen adalah susahnya konsumen mengakses pengaduan jika produknya mengalami masalah.

Tulus juga berpesan kepada pelaku pedagang online harus mengedepankan itikad baik dalam bisnis. "Jangan jadikan konsumen sebagai obyek untuk pemasaran yang unfair," ucapnya.

YLKI, tambahnya, turut mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RPP tentang Belanja Online, yang kini masih mangkrak. "Ironis di tengah maraknya digital ekonomi, salah satunya belanja online, tapi regulasi perlindungan konsumennya masih rendah," jelasnya.

"Padahal pengaduan belanja online masih sangat dominan. Bahkan di YLKI belanja online menjadi rangking tertinggi."

Sebelumnya, Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2018 kembali digelar pada 11-12 Desember 2018. Pada ajang tersebut, beragam promo hingga diskon belanja ditawarkan oleh e-commerce yang ikut serta di dalamnya.

Ketua Panitia Harbolnas 2018 Indra Yonathan mengatakan, selama Harbolnasberlangsung, diskon belanja yang ditawarkan mencapai 90 persen. Bahkan, bisa lebih dari 90 persen untuk program dan barang tertentu. (*)

Sandi Tetap Sapa Penolaknya Dengan Senyuman Santun

Berita9.com - Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno tetap tersenyum saat mendapati poster penolakan kampanyenya saat mengunjungi Pasar Kota Pinang, Sumatera Utara.

Ya, ketika mengunjungi pasar tersebut, pada Selasa (11/12/2018), Sandi mendapati sebuah poster dari karton putih dengan tulisan spidol dan distraples bertuliskan: “Pak Sandiaga Uno Sejak Kecil Kami Sudah Bersahabat Jangan Pisahkan Kami Gara-gara Pilpres Pulanglah!!!”.

Meski begitu, banyak pula pedagang yang menyambut kehadiran cawapres Probowo itu dengan begitu antusias.

"Jadi saya pulang aja nih?" tanya Sandi.

"Jangan," teriak puluhan orang ibu-ibu pedagang yang sudah menantinya.

Sandi pun memasuki lapak yang tergantung poster tersebut. Dia mencoba mencari orang yang memasangnya, akhirnya Sandi bertemu juga dengan pemasang poster bernama Drijon Sihotang.

"Bapak memasangnya sendiri? Kami sejak awal selalu ingin menciptakan kampanye yang sejuk, tidak memecah belah. Kampanye berpelukan Pak Drijon. Tidak ada upaya memecah belah," terang Sandi dengan lembut sambil menjabat erat tangan Drijon dan meraih pundaknya. Drijon pun terdiam tidak tahu harus berkata apa.

Yang mengejutkan, Drijon dan istrinya sempat berargumen mengenai pemasangan poster tersebut, menurut istrinya mereka diperintahkan untuk memasang poster tersebut, tetrapi menurut Drijon poster itu adalah murni aspirasinya.

"Kami dibayar pak untuk pasang poster itu," kata istrinya yang berjualan di sana.

"Tidak pak itu aspirasi kami," bantah Drijon.

Sandi pun terus melanjutkan langkahnya melihat kondisi pasar yang becek itu. Sandi berhenti di lapak Ikan Sale. Yusuf penjualnya mengaku dengan turunnya harga komoditas sawit dan karet yang menjadi pencarian utama masyarakat, menyebabkan daya beli turun.

Yusuf menjual ikan salenya satu kilogram seharga seratus ribu. Di sebelahnya Buni Yamin punya nasib sama.

Penjual tempe ini berharap pasarnya di revitalisasi dan harga kebutuhan pokok stabil, jangan naik turun seperti ini.

"Harga sayur turun pak dengan cuaca seperti ini. Tapi ada juga yang naik, seperti beras, telor dan bawang. Pasar juga kalau bisa diperbaiki pak. Kalau hujan banjir dan tergenang, seperti sekarang ini pak," kata Buni Yamin.

Menanggapi curhat tersebut Sandi menyatakan akan menampungnya. Dia juga menyatakan dirinya dan Prabowo punya program untuk membuat harga-harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau, juga revitalisasi pasar.

“Kami akan buat pasar nyaman untuk pembeli dan pedagang. Sehingga transaksi berjalan dengan baik. Para pedagang pasar ikut sejahtera. Soal turunnya komoditas sawit, seharusnya pemerintah hadir untuk mempertahankan komoditas ini," papar Sandi.

Usai dari pasar, Sandi menuju lokasi selanjutnya untuk mengikuti Maulid Nabi Muhammad bersama masyarakat Labuan Batu Selatan. Sandi sendiri sudah dua hari melakukan safari Maulid di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. (*)

Pendidikan Antikorupsi Akan Dimuat Dalam Kurikulum

Jakarta - Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018, disepakati sembilan nilai integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diterapkan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan penandatanganan komitmen implementasi pendidikan antikorupsi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Selasa (11/12).

"Apakah orang jujur di Indonesia ini bakal tidak dapat apa-apa? Apakah kalau orang peduli terhadap orang lain kemudian justru yang dia dapat adalah sesuatu yang apaan si urusan lo? Apakah orang yang mandiri kemudian dianggap sombong?" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat sambutan pada acara itu.

"Apakah kalau kita tanggung jawab kemudian kita sok suci? Apakah kalau sederhana dianggap miskin? Apakah kalau kita berani kita dianggap sok jago? Jagoan gitu? Apakah kalau kemudian kita adil kemudian kita dinilai sebagai orang sok jadi pengacara atau sok tahu hukum?" tuturnya menambahkan.

Sembilan nilai integritas KPK itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Sebelumnya Saut menyampaikan, hal tersebut saat ini menjadi pertanyaan besar, sebab sembilan nilai intergritas KPK bukanlah untuk memperlemah diri sendiri.

"Ini pertanyaan besar sekali dalam negara ini, yang saya sebutkan dari jujur, peduli, mandiri tanggung jawab, sederhana, adil tadi itu sembilan nilai, kami sebut di KPK apakah kalau orang mempunyai nilai itu dia akan memperlemah dirinya sehingga tidak mempunyai daya saing di negara kita," lanjut Saut.

Sembilan nilai integritas KPK tersebut rencananya akan diterapkan dalam kurikulum pembelajaran mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi.

"Nanti itu akan kita ajarkan mulai dari SD hingga pensiun. Bahannya sudah disiapkan, bahannya tidak lebih dari 9 nilai," pungkas Saut. (*)

Wali Kota Banda Aceh Protes Keras Setara Institute

Berita9.com - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman merasa geram dengan hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institute, yang menyebutkan Kota Banda Aceh daerah yang indeks toleransinya terendah nomor dua di Indonesia.

Menurutnya, hasil survei itu dapat merugikan Kota Banda Aceh, yang tengah menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata halal. Setara Institute dinilai telah membuat survei yang tidak masuk akal, tidak memiliki data yang akurat, serta minim indikator.

Sejauh ini, kata dia, di Kota Banda Aceh tidak pernah terdengar ribut-ribut soal perbedaan agama. Semua hidup rukun, berdampingan dan saling menghormati.

"Kita tidak pernah mendengar di Banda Aceh ada ribut-ribut soal agama, maka saya protes keras survei itu, karena merugikan bagi Banda Aceh," kata Aminullah kepada wartawan usai melantik Kepala Desa Pineueng, pada Selasa 11 Desember 2018.

Dia akan berkonsultasi dengan kuasa hukum pemerintah kota, untuk mengambil tindakan atas hasil survei itu. Termasuk, menanyakan indikator yang digunakan oleh Setara Institute.

"Nanti, kita panggil kuasa hukum kita, untuk membicarakan langkah selanjutnya. Kita juga meminta pada Setara Institute untuk menginformasikan indikator survei," ujarnya.

Secara geografis Kota Banda Aceh terletak di ujung Pulau Sumatera memiliki luas 61,36 kilometer persegi. Di daerah ini, juga terdapat tiga gereja, dua vihara, dan satu kuil.

Aminullah juga meminta Setara Institute untuk turun ke Banda Aceh, kemudian menanyakan bagaimana hidup kerukunan umat beragama di Aceh pada masyarakat yang non-muslim.

"Banyak yang bukan agama muslim di sini tetap hidup, bisa ditanyakan langsung sama mereka (non-muslim)," katanya.

Sebelumnya, Setara Institut memberikan penghargaan terkait Indeks Kota Toleran atau IKT 2018. Setara melakukan kajian dan pemeringkatan terhadap 94 kota yang masuk dalam hal isu promosi dan praktik toleransi yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kota.

Dalam hal itu, Kota Singkawang berada di peringkat satu dengan skor 6.513 disusul dengan Kota Salatiga. Sementara itu, Kota Banda Aceh di posisi terendah dengan peringkat 93 dengan skor 2.830 atau berada di bawah Kota Jakarta yang di peringkat 92. (*)

Ketua Dewan Pers Sebut Media Tak Bisa Diintervensi

Jakarta - Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo menegaskan, media tidak bisa diintervensi. Hal tersebut dia katakan dalam acara diskusi publik dalam memperingati Hari Ibu ke-90 'Pers dan Pemajuan Perempuan Indonesia'.

"Tidak ada yang bisa intervensi media harus memberitakan soal ini atau soal itu," ujar Stanley di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Pernyataan Stanley ini terkait kemarahan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kepada beberapa media. Prabowo kesal lantaran media tak memberitakan aksi damai 212 di Monas, Jakarta Pusat.

"Kita melihat ada yang memberitakan reuni 212 ada yang tidak, kemudian yang pro dengan 212 kesal kepada media tak memberitakan hal tersebut. Itu kebebasan media, mau memberitakan atau tidak," kata Stanley.

Saat kesal tak ada pemberitaan berlebihan terkait aksi 212, Prabowo sempat menyudutkan media. Stanley mengaku banyak wartawan yang mengejarnya untuk diwawancara, namun dia enggan menanggapi.

"Saya diburu oleh wartawan untuk memberikan komentar soal omongan salah satu calon presiden yang kesal dengan media. Saya tidak mau menjawab, saya tidak mau memberikan komentar," kata dia.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kesal akibat sikap media massa dalam menyajikan sebuah informasi. Darahnya makin mendidih saat media tidak objektif saat memberitakan acara reuni 212. Prabowo geram, massa yang hadir belasan juta hanya disebut puluhan ribu.

"Redaksi kamu (wartawan) bilang enggak ada orang di situ hanya berapa puluh ribu, itu kan tidak objektif enggak boleh dong. Kebebasan pers jurnalis itu harus objektif memberi tahu apa adanya," tegas Prabowo saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12).

Menurutnya, rakyat tidak akan percaya kepada media jika menyajikan informasi tak objektif. Mantan Danjen Kopassus itu sudah malas berbicara dengan media.

"Harus ditegur itu (redaksimu). Kau harus tegur jangan tipu rakyat gak baik. Kalau begitu nanti kalian akan ditinggal rakyat. Saya udah gak mau kasih keterangan kepada media yang gak jelas. Karena gak akan disiarkan juga," ujar Prabowo.

Prabowo ditemui wartawan usai menghadiri acara peringatan hari disabilitas ke-26. Dia menyesalkan media tak menyorot para penyandang disabilitas yang hadir pada reuni 212.

"Hadir jutaaan orang itu tapi banyak media di Indonesia tidak melihatnya. Yang hadir banyak kaum disabilitas, yang tuna netra hadir duduk di depan saya. Mereka datang dari jam 3 pagi sudah di situ. Belum kelompok disabilitas lainnya," tegasnya.

(**/IST)

Direktur Utama PLN Bersaksi Untuk Terdakwa Korupsi Eni Saragih

Jakarta - Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bersama Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso, Sofyan akan bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.

Selain menghadirkan Sofyan dan Supangkat, jaksa KPK sebenarnya juga memanggil Wakil Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Namun, Sarmuji tidak hadir karena sedang tidak berada di Jakarta.

"Saksi dua orang hari ini Pak Sofyan Basir sama Pak Iwan. Pak Sarmuji tidak hadir, stafnya bilang hari berhalangan hadir karena kunker Riau, nanti akan jadwalkan ulang," kata jaksa Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/12).

Ronald mengatakan, pihaknya akan mendalami keterangan para saksi untuk membuktikan dakwaan Eni. Salah satunya mengenai pertemuan para saksi dengan Eni.

"Terkait pertemuan mereka dengan terdakwa, membicarakan apa, apa yang disampaikan Eni pada mereka," jelasnya.

Sofyan Basir dan Iwan telah tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta pada pukul 10.00 WIB. Sofyan membenarkan, akan menjadi saksi untuk Eni.

"Saya menjadi saksi untuk Bu Eni hari ini," ujarnya.

Dalam surat dakwaan Eni, Sofyan dan Supangkat disebut beberapa kali bertemu untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Pertemuan itu diduga melibatkan Setya Novanto, Eni Saragih, serta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo.

Eni didakwa menerima suap dari Kotjo sebesar Rp 4,75 miliar. Suap diduga diberikan agar Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Riau-1.

Selain dakwaan suap, Eni juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan dan SGD 40 ribu. Uang itu disebut berasal dari 4 pengusaha yang bergerak di bidang energi dan migas yang berkaitan dengan mitra kerja dari Komisi VII DPR.

Terkait dengan Sarmuji, ia disebut sebagai pengurus Golkar yang mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1. Hal itu disampaikan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, saat menjadi saksi untuk terdakwa Kotjo.

Diduga, uang yang dikembalikan itu merupakan bagian dari suap yang diterima Eni Saragih. (*)

Page 1 of 622
Go to top