Jokowi Dilaporkan Soal Data Bohong Saat Debat Capres

Jakarta - Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis/TPUA. Calon presiden nomor urut 01 ini dilaporkan atas dugaan menyampaikan kebohongan saat debat capres putaran kedua yang diadakan oleh KPU di Hotel Sultan, Ahad 17 Februari 2019.

"Dalam hal ini, Jokowi telah memberikan keterangan palsu. Jadi, sebagai warga negara, dia terkena pasal 317 KUHP, kemudian dia terkena pasal 14 dan 15 dari Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Menyampaikan Berita Bohong," kata koordinator TPUA, Eggi Sudjana di gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 19 Februari 2019.

Eggi menjelaskan, keterangan palsu yang dimaksud adalah dalam beberapa hal, antara lain tentang impor jagung yang 180 juta ton, sedangkan data BPS menyebutkan 700 ribu ton.

"Bedanya jauh sekali. itu kan palsu. Belum lagi, mengatakan mengenai tidak ada konflik di masyarakat soal pembebasan tanah, karena yang ada dibayar dengan ganti untung, bukan ganti rugi. Padahal, selama dia memimpin, banyak rakyat yang ricuh dan bergelut dengan polisi, bahkan bergejolak," katanya. 

Selain itu, Eggi juga menyoroti pernyataan Jokowi dalam debat yang mengatakan dalam tiga tahun terakhir tidak ada kebakaran hutan di Indonesia. "Padahal, selama dia memimpin banyak kebakaran hutan contohnya di Riau, Sumatera, Kalimantan. Tinggal googling aja," ucapnya.

Bahkan, menurutnya, pernyataan Jokowi terkait kebakaran hutan dan eksploitasi lahan menjadi kritikan dari pemerhati lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace Indonesia. "Protes dari Greenpeace langsung jadi poin penting. Dalam konteks, kita disodorkan oleh pemimpin pembohong," katanya. 

Selain itu, menurutnya, Jokowi telah melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang menyerang personal dalam debat kandidat presiden dalam Pemilu 2019. "PKPU tidak boleh menyerang pribadi, tidak boleh lakukan provokasi, tetapi dia (Jokowi) lakukan itu semua kepada Prabowo," katanya. 

Dalam laporan ke Bawaslu, tim TPUA membawa barang bukti video mengenai kejadian kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, kemudian video kericuhan saat terjadinya pembebasan lahan saat pembuatan tol, dan pernyataan dari Greenpeace Indonesia yang membantah pernyataan Jokowi mengenai tidak ada kebakaran hutan. (*)

Prabowo Sebut Kasus Ahmad Dhani Bentuk Dendam Politik

Berita9.com - Capres Prabowo Subianto menyebut kasus yang melibatkan Ahmad Dhani sebagai bentuk dendam politik. Menurutnya, kasus ini akan dicatat dalam sejarah.

Hal itu disampaikan Prabowo setelah menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng, Surabaya, Selasa (19/2/2019). Ahmad Dhani sudah divonis 1,5 tahun penjara di PN Jaksel dalam kasus cuitan ujaran kebencian dan saat ini menjalani sidang terkait ucapan 'idiot' di PN Surabaya.

"Ini menurut saya adalah akan dicatat oleh sejarah, ini menurut saya abuse of power. Ini adalah usaha mungkin untuk dendam politik atau bentuk intimidasi politik," ucap Prabowo.

Ketum Gerindra ini mengaku sudah bicara dengan sejumlah ahli hukum terkait kasus Ahmad Dhani. Dia mengingatkan penegak hukum untuk menjunjung tinggi hukum.

"Saya mengimbau semua penegak hukum untuk benar-benar menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah sakral, hukum sangat-sangat penting. Tanpa hukum, negara kita bisa benar-benar rusak," ungkapnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat mengunggah foto saat menjenguk Ahmad Dhani. Ada dua foto yang diunggah Prabowo. Dia tampak berpose bersama Ahmad Dhani, yang berkemeja putih. Di salah satu foto, Prabowo tertawa. (*)

Ketika Luhut Tiba-tiba Bangkit Saat Terjadi Protes Debat Capres

Berita9.com - Pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi ke calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan di Debat Capres Kedua Pilpres 2019, Ahad (17/2), berbuah perdebatan saat jeda segmen.

Dalam video yang tersebar ke publik, suasana ricuh tersebut melibatkan adu mulut di antara masing-masing tim sukses. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bahkan sempat terlihat ditenangkan oleh kedua timses untuk mengakhiri ketegangan.

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon angkat bicara soal ketegangan tersebut.

Jansen menyebutkan bahwa keributan tersebut terjadi di waktu jeda.

Ia menjelaskan saat itu pihaknya memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu).

Protes itu dilakukan kubu 02 karena capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) menyerang pribadi Prabowo.

Jansen menegaskan dalam ketentuan yang ditetapkan KPU melarang hal tersebut.

Padahal, sambung Jansen, KPU sebelumnya sudah menyampaikan kepada Jokowi terkait aturan tersebut.

Untuk itu, jelas Jansen, pihaknya meminta agar Jokowi ditindak.

"Ramai semalam di waktu jeda. Kami timses 02 protes keras ditempat kepada KPU dan Bawaslu karena Capres Jokowi menyerang pribadi, padahal ketentuannya itu tidak boleh. KPU menjawab larangan menyerang pribadi ini telah disampaikan kepada kandidat, termasuk Jokowi. Untuk itu kami minta ditindak," kata Jansen dalam cuitnya di akun @jansen_jsp, kemarin.

Jansen pun mengaku tidak mengetahui bahwa Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) juga turut mendatangi pihaknya yang sedang protes.

Padahal, kata Jansen, saat kubu 02 melayangkan protes, sudah ada sejumlah anggota TKN, yaitu Aria Bima, Rizal Malarangeng, dan Bahlil Lahadalia.

"Kami juga tidak tahu ketika kami protes ke KPU ini tiba-tiba Pak LBP juga bangkit dan datang dari tempat duduknya. Karena ketika kami protes ke KPU itu dari TKN sebenarnya sudah ada Aria Bima, Rizal M, Bahlil," demikian Jansen. (*)

Ustaz Haikal Akan Laporkan IE ke Polisi

Berita9.com - Ustaz Haikal Hassan berencana mendatangi Polda Metro Jaya siang ini, Selasa (19/2/2019).

Rencananya, Ustaz Haikal bakal membuat laporan polisi terkait dugaan fitnah kepada alumni 212.

"Saya hadir dengan @ekagumilars di polda metro jaya jam 13.00 di unit kamneg untuk kawal laporan fitnah kepada alumni 212 yang disebut IE sebagai wisatawan penghamba uang, tuan-tuannya adalah duit," cuit Ustaz Haikal, @haikal_hassan.

Ustaz Haikal tidak menjelaskan inisial IE yang dimaksud. Namun, dari kutipan yang menyebut wisatawan 212 penghamba uang itu diduga berasal dari ucapan Immanuel Ebenezer, Ketua BTP Mania.

Dia berharap, polisi bisa menegakkan keadilan dan mengusut laporannya tersebut.

"Penegak hukum harus adil dan proses kasus ini sekarang," tegasnya. (*)

Pjanic Yakin Juventus Bisa Angkat Trofi Champoins

Berita9.com - Kehadiran Cristiano Ronaldo di Juventus membuat Pjanic semakin optimistis Si Nyonya Tua bisa menyudahi puasa gelar Liga Champions.

Miralem Pjanic menyatakan Juventus bisa lebih percaya diri dalam mengarungi pentas Liga Champions dengan kehadiran Cristiano Ronaldo di tim.

Juventus tidak pernah mengangkat trofi Si Kuping Lebar sejak 1996 silam, tetapi Ronaldo sangat dahsyat di turnamen tersebut, mengoleksi lima gelar termasuk tiga trofi secara beruntun dalam tiga tahun terakhir sehingga ia mendapat julukan 'Mr. Champions League'.

"Dia selalu jadi penentu dalam pertandingan-pertandingan besar, dia lahir untuk mencetak gol-gol penting. Dan sekarang kami memiliki dia dalam tim. Tergantung kami untuk bisa memaksimalkan kehadirannya," ujar Pjanic kepada Il Giornale.

"Ketika kami berbincang, dia memberitahu saya bahwa dia gembira dan percaya diri dengan kekuatan Juve. Saya bisa melihat Liga Champions akan datang ke Juventus dalam beberapa tahun ke depan.

"Impian saya memenangi Liga Champions dan saya berada dalam temapt yang ideal untuk menggapai mimpi tersebut."

Juventus akan menjalani leg pertama babak 16 besar UCL menghadapi Atletico Madrid pada Kamis (21/2) dini hari. (*)

 

Pakar Benarkan Prabowo, Unicorn Bisa Bawa Kabur Uang dari RI

Berita9.com - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, khawatir ketika jumlah unicorn atau startup dengan valuasi di atas USD 1 miliar makin banyak, uang yang ada di Indonesia akan lari keluar negeri. Hal tersebut disampaikan dalam debat calon presiden kedua.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi pun mengamini hal tersebut. Sebab sejauh ini, mayoritas investor startup yang berstatus unicorn di Indonesia berasal dari luar negeri yang berimbas pada komposisi pemegang saham.

"Unicorn Indonesia sekarang investornya mayoritas berasal dari luar negeri, ini yang akan berimbas pada komposisi pemegang saham. Dampaknya adalah jika ada keuntungan, maka porsi yang dibawa ke luar negeri juga makin besar," ucapnya, (18/2).

Selain itu, menurut Heru yang juga mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), jika startup unicorn melantai di bursa efek dengan Initial Public Offering (IPO), maka dana yang dibawa ke luar negeri bisa jauh lebih besar.

"Misal IPO maka dana yang dibawa kembali ke luar negeri juga bisa jauh lebih besar. Itu yang tidak dipikirkan banyak orang," tegas Heru.

Dia menambahkan selain mengincar keuntungan, investor luar negeri tertarik menanamkan dananya patut diduga juga karena ingin mengetahui analisis big data Indonesia. Sebab analisis big data itu bisa menginformasikan perilaku masyarakat setempat.

"Analisis big data ini nilainya akan sangat besar karena bisa tahu perilaku membeli orang Indonesia, travelling, makanan yang disuka, produk yang laku, dan sebagainya. Itu yang juga menjadi pengundang banyak investor asing masuk ke startup," katanya.

Prabowo Khawatir Banyak Unicorn Indonesia: Mempercepat Uang Lari ke LN

Capres 02 Prabowo Subianto mengaku khawatir dengan kelahiran startup unicorn di Indonesia. Ia menilai dengan kelahiran unicorn itu bisa mempercepat dana di Indonesia lari ke luar negeri.

"Kalau ada unicorn-unicorn ini saya khawatir ini akan mempercepat uang-uang kita mengalir ke luar negeri. Silakan Anda ketawa, menteri Bapak sendiri bilang ada 11 ribu triliun uang bangsa di luar negeri," kata Prabowo saat debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, (17/2).

Pernyataan Prabowo ini menanggapi pertanyaan Jokowi terkait upaya yang akan dilakukan untuk mendukung perkembangan startup di Indonesia. Telebih, 7 unicorn di Asia Tenggara, empat di antaranya berada di Indonesia yakni Go-Jek, BukaLapak, Traveloka, dan Tokopedia.

Menurut Prabowo, keberadaan unicorn bisa berbahaya jika tak hati-hati.

"Ini bukan saya pesimistis. Saya ingin menggugah kesadaran. Sistem sekarang memungkinkan uang kita mengalir ke luar negeri," tegas Prabowo. (*)

Prabowo Terlalu Percaya Klaim Keberhasilan Jokowi

Jakarta - Direktur Eksekutif KedaiKopi, Kunto Adi Wibowo, menilai dalam debat kedua, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, kurang berusaha menguji paparan keberhasilan yang disampaikan Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin pemerintahan. Padahal, kata Kunto, paparan keberhasilkan yang disampaikan Jokowi adalah klaim.

"Prabowo juga kurang berusaha menguji klaim-klaim Jokowi terutama angka-angka yang dikemukakan terkait dengan klaim prestasi kepemimpinan Jokowi selama ini," kata dia, di Jakarta, Senin (18/2).

Kunto menjelaskan, klaim yang bisa dipertanyakan kembali seperti pernyataan Jokowi terkait denda Rp 18 triliun bagi perusak lingkungan padahal realisasi penagihannya susah. Namun dia menilai secara keseluruhan, di debat kedua Jokowi lebih santai dibandingkan debat pertama sementara itu Prabowo terlihat tegang karena wajahnya pucat dan berkeringat.

Selain itu, Kunto menilai, kualitas debat kedua lebih baik dibandingkan debat pertama karena kandidat tidak diberikan kisi-kisi pertanyaan sehingga alur debat lebih dinamis dan menarik. Dia juga menilai adanya inovasi dalam debat yaitu ada layar ganda atau split screen yang bisa membuat penonton melihat gerak tubuh atau gestur kandidat saat berdebat.

"Tidak adanya penonton di belakang kandidat juga baik karena kita tidak terganggu dengan ulah mereka seperti di debat pertama," katanya. (*)

Pakar Hukum Agraria UGM: Lahan HGU Tak Bisa Dibagi-bagikan

Berita9.com - Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, menguasai lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) seluas 340.000 hektare yang berada di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah. Bisa kah lahan tersebut dibagi-bagikan untuk rakyat miskin di negeri ini?

Pakar Hukum Agraria dari UGM Yogyakarta, Prof Dr Sudjito SH MSi, mengatakan tidak bisa HGU yang digarap perorangan atau badan hukum tiba-tiba dibagi-bagikan oleh negara untuk rakyat miskin. Terkecuali lahan HGU tersebut ditelantarkan oleh pemegang HGU.

"(Lahan) HGU itu tidak boleh direstribusikan, dibagi-bagikan," ujar Sudjito, Senin (18/2/2019).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa mendistribusikan lahan berstatus HGU. Merujuk aturan pemerintah hanya bisa meretribusikan lahan yang berstatus tanah negara, yang tujuannya supaya lahan yang sebelumnya terlantar termanfaatkan oleh rakyat.

Sudjito mengatakan, bisa saja lahan berstatus HGU dibagi-bagikan oleh negara kepada rakyat miskin. Asalkan lahan tersebut benar-benar ditelantarkan oleh pemegang HGU, dan pemerintah telah mengalihkan status lahan HGU menjadi lahan negara.

"Katakanlah ada HGU kemudian ditelantarkan. Setelah dilakukan penelitian, evaluasi, kemudian memang benar ditelantarkan. Baru kemudian penetapkan HGU-nya dicabut, HGU-nya dihentikan, tanahnya berubah menjadi statusnya tanah negara," paparnya.

"Nah kalau sudah tanah negara, kekuasaan ada pada negara, negara bisa saja kemudian berinisiatif. Tanah supaya tidak terlantar dibagi-bagikan kepada rakyat di sekitar perkebunan itu," lanjut dosen Departemen Agraria Fakultas Hukum UGM ini.

Namun, tutur Sudjito, kecil kemungkinan lahan berstatus HGU diubah statusnya menjadi lahan negara sehingga bisa dibagi-bagikan kepada masyarakat.

"Jadi jauh, panjang itu prosesnya (HGU dibagikan ke warga). Kemungkinan sangat kecil," tegasnya.

Alasannya, pemberian HGU oleh negara ke perorangan atau badan hukum telah melalui pertimbangan yang matang. Sudah melalui pertimbangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian terkait dan juga Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

"Pemberian HGU itu kalau memang sudah diberikan pasti kemudian bisa dipertanggungjawabkan penyelenggaraan dari perkebunannya. Sehingga yang menerima tinggal melaksanakan kewajiban-kewajibannya (untuk kemakmuran rakyat)," jabarnya.

"Nah kalau sekarang HGU dikuasai oleh seorang, oleh Prabowo atau siapapun itu enggak ada masalah karena penguasaannya kan legal. Tapi saya enggak tahu persis apakah itu dikuasai Prabowo pribadi atau Pak Prabowo mempunyai badan hukum," tutupnya. (*)

Konsorsium Pembaruan Agraria Langsung Bantah Data Jokowi

Berita9.com - Capres petahana Joko Widodo menyebut tidak ada konflik serius dalam pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur. Benarkah?

Dalam debat capres putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019), Jokowi mengatakan tidak ada konflik agraria yang serius terkait pembebasan lahan untuk proyekl infrastruktur.

Dalam hal ini, Jokowi seolah ingin menerangkan bahwa pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur berjalan lancar. Tidak pernah ada perlawanan karena pemeritah memberikan penggantian yang lebih besar.

"Dalam 4,5 tahun, tidak ada konflik pembebasan lahan untuk pembangunan. Karena rakyat meresakan ganti untung bukan ganti rugi," papar Jokowi.

Namun, kenyataan jusru sebaliknya, Konflik agraria justru marak di era Jokowi yang gencar membangun infrastruktur.

Dalam catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada awal Januari lalu, mencatat 41 orang tewas karena konflik agraria sepanjang 2014-2018. Selain itu, 546 orang dianiaya hingga 51 orang tertembak.

Dewi Kartika, Sekjen KPA yang kebetulan menjadi salah satu panelis dalam debat cepres putaran dua itu, menerangkan, konflik tanah menyebar di seluruh Indonesia. Didominasi Riau, Sumatra Utara dan Jawa Barat sejak 2014. Pada akhir 2018, Riau menyumbang 42 konflik, Sumatra Utara 23 konflik dan Jawa Barat.

Luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektar yang didominasi sektor perkebunan sawit, yakni mencapai 591.640 hektar. Lainnya adalah kehutanan (65 ribu hektar); pesisir (54 ribu hektar); dan pertambangan (49 ribu hektar).

KPA mencatat konflik itu menyebabkan warga diduga ditembak, dianiaya hingga dikriminalisasi. "Secara akumulatif, sejak kepemimpinan Jokowi sedikitnya 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria, 546 dianiaya," kata Dewi.

KPA juga mencatat konflik itu menghasilkan 51 orang tertembak dan sedikitnya 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Laporan itu juga menyebutkan dugaan kekerasan itu dilakukan polisi, jasa keamanan swasta hingga militer.

Dewi menyatakan, konflik yang terjadi pada 2018, masih didominasi persoalan antara warga dan swasta yakni mencapai 244 kasus. Sedangkan lainnya adalah warga-pemerintah 58 kasus, antarwarga 36 kasus, warga-BUMN 31 kasus, dan warga-aparat 21 kasus.

KPA menilai redistribusi lahan yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK masih belum maksimal. Dewi menuturkan sertifikasi lahan yang dijadikan unggulan saat ini, masih mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya.

"Redistribusi tanah pemerintahan Jokowi-JK mengulang kesalahan yang sama dari rezim SBY. Sertifikasi tanah kembali dijadikan unggulan, dan sayangnya diklaim sebagai implementasi Reforma Agraria," kata dia.

Peneliti Auriga, Iqbal Damanik membantah pernyataan Jokowi tentang pembangunan infrastruktur tidak menyebabkan konflik. Dan, konflik akibat proyek infrastruktur justru menempati posisi ketiga ketimbang pembangunan sumber daya alam (SDA) lain.

Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di ektor infastruktur sepanjang 2017. Atau setara 32% dari total konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 kasus (30%) jumlah kejadian konflik.

Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%n), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik.

Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (lima persen) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (empat persen) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (tiga persen) kejadian konflik yang terjadi sepanjang 2017.

Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria. Sementara itu, 2018, konflik lahan terkait infrastrukur dicatat sejumlah 16 kasus. Proyek-proyek tersebut semuanya berujung pada sengketa lahan.

Contoh lainnya adalah pembangunan PLTU Teluk Sepang di Bengkulu, dan pembangunan Geotermal di Gunung Talang terjadi konflik dengan masyarakat. Bahkan, di Gunung Talang ada masyarakat yang dikriminalisasi dan melibatkan TNI dalam pembersihan lahan. (*)

Pantas Saja Para Pendukung Jokowi Suka Menyerang Pribadi

Berita9.com - Calon presiden petahana, Joko Widodo dinilai memang memiliki karakter yang selalu menyerang pribadi lawan politik. Hal itu tergambar dari dua debat Pilpres 2019 yang telah digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Said Didu awalnya mengira Jokowi sebatas keceplosan saat debat pertama. Kala itu, Jokowi menyinggung penandatanganan eks koruptor sebagai calon anggota legislatif (caleg) Gerindra oleh Prabowo.

Pada debat kedua, Ahad Malam (17/2), Jokowi kembali melancarkan serangan pribadi. Kali ini dia menyinggung kepemilikan lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur.

“Serangan pribadi pada debat pertama saya pikir keceplosan, pada debat kedua ternyata serangan pribadi tambah dalam. Kalau seperti ini apakah memang sudah karakter?” tanyanya dalam akun Twitter pribadi, Senin (18/2).

Jika serangan pribadi merupakan karakter Jokowi, maka mantan ketua ICMI itu menganggap wajar sikap para pendukung mantan gubernur DKI tersebut.

“Pantas para pendukungnya juga senang serang pribadi,” pungkasnya. (*)

Page 1 of 662
Go to top