Politik

Politik (2068)

Berita9.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) menanggapi pernyataan Denny Siregar yang menyebut orang-orang yang berpakaian memakai simbol-simbol tauhid, sebagai calon teroris. Pernyataan Denny disampaikan melalui akun Facebook-nya dengan juga menunjukkan foto para santri yang mengenakan simbol tauhid. Diketahui, foto yang ditampilkan Denny dalam media sosial itu merupakan santri Tahfidz Quran Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya. 

Uu mengatakan, para satri yang benar-benar belajar ilmu agama di pondok pesantren tak akan melakukan gerakan yang merugikan banyak orang, apalagi menjadi teroris. Dia tak sependapat dengan cap yang diberikan Denny Siregar. 

"Saya mengutuk teroris. Tapi, tidak sependapat kalau santri dianggap sebagai calon teroris," kata lelaki yang menyandang gelar panglima santri itu, di Kota Tasikmalaya, beberapa waktu lalu. 

Uu mendukung masyarakat untuk melaporkan kasus itu. Dia juga meminta masyarakat terus mengawal kasus itu agar yang bersangkutan dapat diproses secara hukum.

Pada Kamis (2/7) siang, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya juga menggelar aksi damai di depan Polresta Tasikmalaya. Aksi itu dilakukan karena pernyataan Denny Siregar dianggap menghina santri dan pondok pesantren.

Selain melalukan aksi, ratusan massa juga membuat laporan ke kepolisian. Massa aksi berkomitmen akan mengawal kasus itu hingga Denny Siregar dapat diadili. (*)

Berita9.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik keras oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merecoki BUMN dengan tanpa malu meminta jatah pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR).

“Itu sangat keterlaluan dan memalukan. Saya mengkritik keras,” tegas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, Jumat (3/7/2020) saat dimintai tanggapan atas sikap oknum anggota DPR yang meminta turut dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN.

Seperti diberitakan, saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Holding Tambang (MIND ID) pada Selasa (30/6/2020), anggota DPR minta dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN.

Menurut Boyamin, tidak semestinya anggota DPR, apalagi di Komisi yang secara teknis sebenarnya tidak bermitra kerja dengan BUMN, ikut cawe-cawe dalam urusan pengelolaan dana CSR BUMN.

“Komisi yang sesuai tupoksinya bermitra kerja dengan BUMN adalah Komisi VI. Jadi kalau Komisi VII misalnya, itu mitra kerjanya mestinya Menteri ESDM, dan bicara tentang kebijakan dalam pengelolaan migas, misalnya bagaimana langkah menggenjot lifting produksi migas,” katanya.

Boyamin mencium gelagat tidak baik terkait dengan gaduh sejumlah oknum politisi dengan BUMN dan Kementerian BUMN. Menurut dia, ujung dari kegaduhan itu tak lebih adalah 'rebutan kue'.

"Saya bisa memahami kalau kemudian oknum partai berkuasa merasa punya hak untuk turut menikmati kue. Tapi cara-caranya kadang keterlaluan dan memalukan," ungkapnya tanpa memerinci.

MAKI, papar Boyamin, menengarai ada beberapa modus yang acapkali menjadi incaran oknum politisi untuk 'memeras' BUMN atau menekan Kementerian BUMN.

Pertama, kalau berhubungan dengan penjualan produk BUMN, para oknum itu berusaha mencarikan pembeli. Sebaliknya, kalau terkait dengan urusan pembelian atau pengadaan di BUMN, mereka akan mencarikan penjual atau vendor/pemasok.

“Urusan lain yang kerap direcoki dan diintervensi adalah tender atau kontrak-kontrak. Dua lainnya adalah soal dana CSR dan titip-menitip jabatan direksi-komisaris,” ungkapnya.

Boyamin mengakui, siapapun yang menjadi pengelola BUMN, akan menghadapi persoalan serupa.

“Ini kan persoalan yang terus berulang. Modusnya juga sama saja, hanya oknumnya berganti,” katanya.

Menurut dia, kalau semua pihak, terutama partai politik dan politisi benar-benar ingin turut membenahi BUMN, peran yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pengawasan yang serius, dan tidak merecoki serta mengintervensi pengelola BUMN.

Menteri BUMN Erick Tohir sebelumnya menegaskan pihaknya akan terus menjalankan agenda reformasi dan restrukturisasi BUMN dengan strategi antara lain pemangkasan BUMN yang tidak produktif dan tak kompetitif lagi, pembentukan holding, dan penyegaran direksi-komisaris. (*)

Berita9.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pemerintah membutuhkan bantuan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun pendidikan nasional. Kerjasama dengan berbagai mitra pendidikan, menurutnya mutlak dilakukan.

Salah satu mitra Kemendikbud adalah Nahdlatul Ulama (NU). Nadiem menyampaikan apresiasi terhadap lembaga pendidikan di bawah pembinaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah berkontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan nasional. 

"Menurut saya tidak mungkin visi Presiden mengenai SDM unggul dan misi Merdeka Belajar tercipta tanpa partisipasi dari PBNU," kata Nadiem, pada webinar bersama pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU, dalam keterangan resminya, Rabu (1/7). 

Nadiem mengatakan kementerian akan bermitra dengan berbagai organisasi swasta, nirlaba, mancanegara, termasuk organisasi atau platform teknologi. Menurutnya, semua pihak bisa menjadi mitra agar sesuai dengan filsafat khas Indonesia yaitu gotong royong. 

Ketua LPTNU, Mohammad Nasir, menyampaikan salah satu tugasnya untuk mengembangkan perguruan tinggi di bawah naungan NU. "Salah satu strategi yang saya dorong adalah inovasi untuk mengaplikasikan sistem e-learning yang juga dapat mengurangi biaya operasional," kata dia.

Nasir juga mendorong harapan adanya penggunaan satu platform yang terintegrasi untuk melakukan pendidikan, interaksi antara dosen dan mahasiswa, juga termasuk proses evaluasinya.  Hal ini akan menjadi terobosan melalui pembelajaran secara virtual sehingga mahasiswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, serta dapat saling berbagi. (*)

Berita9.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi tindakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang merayakan HUT Ke-74 Bhayangkara di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

"Tindakan merayakan Hari Bhayangkara di Gedung KPK itu merupakan konsekuensi logis dari sikap Komjen Pol. Firli Bahuri yang menolak mundur sebagai anggota kepolisian," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, tindakan Firli tersebut berpotensi adanya loyalitas ganda karena pada waktu yang sama, Firli juga menjadi bawahan dari Kapolri dan mengabdi untuk institusi kepolisian.

"Kedua, rawan terjadi konflik kepentingan. Misalnya, bagaimana publik akan yakin bahwa yang bersangkutan akan objektif ketika menangani perkara korupsi yang menyentuh oknum di kepolisian?" kata Kurnia.

Selain itu, kata dia, Firli juga tidak memahami bahwa Gedung KPK itu untuk menjalani aktivitas yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, bukan justru untuk merayakan hari lahir institusi tertentu.

Sebelumnya, Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan Firli dan pejabat struktural KPK yang berasal dari institusi Polri mengikuti upacara peringatan Hari Bhayangkara tersebut.

"Benar, dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2020, Ketua KPK dan pejabat struktural yang berasal dari institusi Polri mengikuti upacara secara virtual dari Gedung KPK," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Firli dalam memperingati Hari Bhayangkara mengatakan bahwa peran serta dan sinergitas dari Polri sangat dibutuhkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Ia menyebut KPK tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibnya sebagai garda depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Ibarat pepatah menegakkan benang basah, berbicara perihal penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, KPK tentunya tak dapat berdiri sendiri namun perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lainnya," tuturnya. (*)

Berita9.com - Pandemi Covid-19 menjadi ujian besar semua pemimpin negara di dunia. Virus yang sudah menginfeksi lebih dari 10 juta orang di 200-an negara ini, tidak hanya melahirkan krisis kesehatan tetapi juga ancaman resesi ekonomi global. Hingga saat ini semua pemimpin di dunia sedang berjibaku menanggulangi penyebaran corona di negaranya masing-masing. 

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, beberapa di antaranya dinilai berhasil menghentikan rantai penularan virus dan mulai menata kembali kehidupannya terutama ekonomi.

"Kemampuan seorang pemimpin sesungguhnya diuji saat negara tersebut berada dalam situasi tidak normal atau krisis seperti yang terjadi saat ini," ungkap Fahira dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7).

Menurut Fahira, sejak awal penyebaran hingga saat ini, tidak ada satupun negara, bahkan negara maju sekalipun, yang siap menghadapi serangan virus ini.

Namun, memang harus diakui negara-negara yang sejak lama mempunyai sistem kesehatan publik yang mantap dan tata kelola pemerintahan yang baik lebih cepat pulih dari hantaman virus ini.

Fahira berpendapat, strategi penanggulangan corona di berbagai negara pasti berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Di berbagai negara yang sebelumnya mengambil opsi karantina wilayah (lockdown) disertai manajemen dan tata kelola yang baik terutama kesiapan jaringan sosial. 

"Kini sudah mulai menata dan menggeliatkan kembali ekonominya karena sudah mampu mengendalikan transmisi virus bahkan sudah nol kasus positif misalnya Vietnam dan Selandia Baru," ungkap Fahira.

Selain itu, kata Fahira, terdapat juga negara yang tidak memilih opsi karantina wilayah tetapi juga secara efektif mampu mengendalikan virus misalnya Taiwan dan Korea Selatan.

Kunci keberhasilan negara yang tidak memilih karantina wilayah ini selain kesiapan sistem kesehatan adalah kebijakan tes massal, pelacakan, peningkatan komunikasi publik dan penggunaan teknologi serta tentu kedisiplinan masyarakatnya.

Namun, sayangnya hingga saat ini, lanjut Fahira, terdapat banyak negara di dunia yang masih harus mengeluarkan energi besar untuk menanggulangi corona.

Negara-negara ini tidak hanya harus berjibaku menahan gelombang ekonomi yang terjun bebas tetapi juga berjibaku menahan laju penambahan kasus yang hingga saat ini belum sama sekali melandai.

Fahira mengatakan, meski berbeda pendekatan dan strategi, tetapi ada kesamaan dari negara-negara yang dinilai berhasil menanggulangi Covid-19 yaitu, pemimpinnya punya visi jelas dan pemerintahannya menjadikan sains dan data sebagai dasar kebijakan atau strategi mengendalikan virus.

"Jadi kombinasi visi yang jelas, percaya sains dan data menjadi kunci mengendalikan virus ini,” tutup Senator DKI Jakarta ini. (*)

Berita9.com - Pengamat politik Rocky Gerung kerap menyita perhatian publik lewat celetukan-celetukannya yang keras menyentil pemerintah. Namun belakangan, sosoknya dipertanyakan lantaran jarang muncul dalam program Indonesia Lawyers Club atau ILC yang disiarkan oleh TV One.

Rocky Gerung yang kritis dianggap sebagai narasumber idola dalam acara ILC TV One. Bahkan sampai muncul seruan No Rocky No Party kalau Rocky Gerung tak dihadirkan.

Secara bersamaan, muncul spekulasi dari publik mengenai alasan Rocky Gerung tak dijadikan narasumber ILC TV One. Ada yang menuding TV One sengaja mem-banned Rocky Gerung lantaran terlalu kritis.

Terkait hal itu, pihak ILC TV One akhirnya buka suara. Andri selaku penanggung jawab program ILC TV One menegaskan pihaknya tidak pernah memblokir Rocky Gerung.

Alasan Rocky Gerung jarang tampil, kata Andra semata-mata karena faktor kesibukan. Begitu juga dengan tokoh lainnya yang belakangan jarang muncul.

"Rocky Gerung tak pernah di-banned. Kenapa nggak muncul lagi? tentu narasumber itu punya kesibukan masing-masing, jadi bukan cuma Rocky Gerung saja ada juga narasumber lain yang belakangan jarang tampil di ILC, ada Fahri Hamzah juga Fadli Zon,” kata Andri seperti dikutip dari webinar kanal YouTube Talk Show tvOne, Selasa (30/6/2020).

Selain itu, Andri menjelaskan, setiap minggunya tim ILC TV One memilih narasumber yang cocok dengan isu yang tengah dibahas. Hal ini menjadi pertimbangan lain Rocky Gerung tidak diundang.

"Kan nggak tiap minggu juga ada tema-tema yang cocok (untuk narsum). Kita nggak bisa sembarangan undang apa pun temanya narasumbernya dia. Rocky Gerung tak pernah di-banned, dan kita tidak pernah nge-banned narsum siapa pun," imbuh Andri.

Lebih lanjut, Andri menuturkan bahwa kriteria pemilihan narasumber itu tak hanya berlaku bagi Rocky Gerung namun juga tokoh lainnya.

"Kenapa dia jarang tampil karena tema-tema yang kita hadirkan selama ini mungkin nggak cocok sama Rocky. Biasanya kalau ada tema yang pas kita undang, siapapun nggak cuma Rocky. Kita tak bahas nama per nama, narsum itu nggak bisa sembarangan," ujar Andri memungkasi.

Untuk diketahui, ILC merupakan acara talkshow yang tayang reguler setiap Selasa pukul 20.00 WIB di stasiun televisi swasta TV One. Acara ini dipandu oleh Karni Ilyas dan menampilkan dialog antar tokoh mengenai isu nasional yang tengah hangat dibicarakan. (*)

 

Berita9.com - Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja sejumlah menteri, isu perombakan atau reshuffle kabinet pun mencuat dan jadi sorotan publik.

Salah satu yang ikut menanggapi hal tersebut adalah Wasekjen MUI, Ustad Tengku Zulkarnain. Pria yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi ini, merasa pesimis meski nantinya benar-benar dilakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju.

"Mau Resufel atau tidak, kayaknya tetap saja semuanya bakal nyungsep aja. Soalnya sudah sulit ditolong. Ibarat kanker sudah stadium 4. Mau gimana lagi?

Tapi saya tetap bantu doa semoga tidak nyungsep lah. amin," tulis akun Twitter @ustadtengkuzul, dikutip Selasa (30/6/2020).

Diketahui, isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Jokowi menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam Sidang Kabinet Paripurna Kamis (18/6/2020) lalu.

Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta kabinetnya untuk berbenah diri. Jokowi juga mengingatkan dirinya bisa mengambil tindakan luar biasa agar pemerintah bisa optimal menghadapi dampak dari pandemi virus corona.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Presiden Jokowi dalam rekaman video rapat kabinet yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Ahad (28/6/2020). (*)

 

Berita9.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengecam langkah Israel yang kembali melanggar hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB dengan menganeksasi wilayah di Tepi Barat Palestina sebelum 1 Juli 2020.

HNW berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan kembali usaha maksimal untuk menolak dan menggagalkannya dengan galang gerakan boikot produk Israel seperti yang diutarakannya saat Konferensi Luarbiasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, pada 2016 lalu.

“Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyampaikan penolakan dan kecamannya. Namun, perlu langkah yang lebih konkret untuk menekan Israel, salah satunya dengan kembali menggaungkan gerakan boikot atas produk-produk Israel yang akan memaksanya untuk tak lanjutkan aneksasi dan kembali serius wujudkan perdamaian di Palestina,” tukasnya melalui siaran pers, (29/6).

HNW sapaan akrabnya juga mengapresiasi langkah politisi dan pemimpin dunia yang aktif menolak aneksasi itu.

“Lebih dari 1000 anggota parlemen dari 25 negara Eropa menandatangani petisi surat kecaman dan penolakan atas rencana aneksasi Israel terhadap tanah-tanah Palestina di Tepi Barat. Mereka menuntut agar pemimpin negara-negara di Eropa juga menolak. Kami dukung aksi seperti itu, karena sama dengan yang diperjuangkan oleh DPR RI dan Pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menyebutkan bahkan salah satu negara Eropa, yakni Irlandia, saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Larangan Mengimpor Barang, Jasa, dan Sumber Daya Alam yang Berasal dari Wilayah Pendudukan Ilegal Israel, yang diinisasi oleh senator Frances Black.

“RUU semacam ini perlu juga diadopsi oleh Indonesia, sebagai bukti penolakan penjajahan sebagaimana implementasi dari Pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

HNW mengatakan, RUU semacam ini perlu dihadirkan, karena meski tidak memiliki hubungan diplomatik satu sama lain, tetapi hubungan ekspor impor ilegal antara Indonesia Israel diam-diam masih berlangsung.

“Hal tersebut seharusnya dihentikan dan dilarang dengan hadirnya RUU semacam itu,” tegasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan bahwa gerakan ini telah dipopulerkan pula oleh para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, dengan gerakan Boycott Divestment Sanction (BDS). Boikot yang dikampanyekan bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi boikot dari segi kebudayaan maupun akademik.

“Gerakan BDS ini semakin massif dilakukan olah para kaum terpelajar dan aktivis HAM di negara barat. Ini tentunya akan semakin berdampak apabila melibatkan peran negara. Dan Indonesia sudah selayaknya untuk jadi contoh dan memimpin gerakan ini dalam lingkup antar negara,” tandasnya.

Oleh karena itu, HNW meminta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk lebih memaksimalkan usahanya menentang dan menggagalkan target Israel untuk menganeksasi tanah-tanah Palestina di Tepi Barat, dengan bekerja sama dengan organisasi internasional atau negara lain.

“Menlu perlu memaksimalkan koordinasi dan kooperasi dengan ASEAN, OKI serta Perserikatan Bangsa-Bangsa baik melalui Dewan Keamanan maupun Sidang Umum,” ujarnya.

HNW juga mengapresasi langkah Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yang menggalang dukungan organisasi dan anggota parlemen-parlemen mitra BKSAP DPR RI untuk menolak dan menggagalkan proyek aneksasi Israel tersebut.

“Tindakan Israel itu jelas bertentangan dengan aturan-aturan hukum internasional, resolusi-resolusi PBB terkait, dan menjauhkan realisasi program perdamaian di Timur Tengah,” pungkasnya. (*)

Berita9.com - Presiden Joko Widodo seharusnya meminta maaf kepada rakyatnya karena para menterinya belum bisa bekerja sesuai harapan, dibanding mengungkapkan amarahnya kepada para menteri di hadapan publik. Setidaknya itulah yang disoroti oleh pakar politik, Hanta Yudha.

Hanta Yudha menyoroti beberapa aspek yang bisa dilihat dari kemarahan Presiden Jokowi kepada menterinya itu.

"Pertama, jika kemarahannya ditujukan kepada para menteri tentu tidak perlu disebarkan pada publik. Kalau ditujukan untuk mengancam para menteri, maka relevansinya tidak ada," ujar Hanta di tayangan Kabar Petang di YouTubetvOneNews, Senin (29/6/2020).

Kedua, Hanta melanjutkan, jika target kemarahan Jokowi memang kepada para menterinya, maka bisa dibaca oleh para elit politik bahwa Presiden Jokowi tengah mempersiapka reshuffle kabinet.

"Kepada elit, ini bisa dibaca sebagai prakondisi gaya presiden untuk mengirim pesan pada elit poltik, entitas politik, partai politik, tentang kemungkinan reshuffle," sambung Hanta.

Poin ketiga yang diutarakan oleh Hanta Yudha soal kemarahan presiden ini adalah sebagai strategi Jokowi untuk diperlihatkan kepada publik bahwa ia telah mengonfirmasi buruknya kinerja menteri di kabinetnya.

"Strategi presiden untuk menggeser melemparkan persoalan hari ini yang telah dikonfirmasi presiden, bukan persoalan presiden, tapi persoalan menteri yang kinerjanya rendah," lanjut Hanta Yudha.

Pakar politik ini menyayangkan jika Presiden Jokowi sampai harus mengunggah video kemarahannya terhadap para menteri ke ruang publik lewat kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Pasalnya, jika konteks kemarahannya ditujukan kepada menteri maka Presiden tinggal me-reshuffle kabinetnya tanpa harus menunjukkan kepada publik.

Selain itu, Hanta beranggapan bahwa amarah Presiden Jokowi ini bertujuan untuk menggeser beban politiknya.

"Misalnya, ternyata yang dikritik oleh beberapa kalangan kepada menteri yang disebut, itu dikonfirmasi oleh presiden itu sendiri memang ada problem, bahkan disebut soal kesehatan dan sebagainya," kata Hanta.

Lebih lanjut, Hanta menuturkan bahwa para menteri bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Maka sudah seharusnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada rakyat atas ulah menterinya.

"Presiden Jokowi seharusnya minta maaf kepada publik kenapa para menterinya belum sesuai performa yang diharapkan oleh presiden, bukan justru menyampaikan kemarahan kepada para menteri di hadapan publik," tukas Hanta.

Meskipun demikian, Hanta mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi yang memberi ultimatum kepada para menterinya untuk di-reshuffle jika kinerja tak kunjung membaik.

"Konteks kepada menteri itu sudah benar, harus tegas sesuai arahan presiden," pungkas Hanta. (*)

Berita9.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mukti mengapresiasi sikap warga Aceh yang menolong pengungsi Rohingya. Namun demikian, terdapat hal yang perlu dibenahi pemerintah terkait nasib pengungsi Rohingya di Indonesia.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Aceh yang rela membantu menolong pengungsi Rohingya. Namun nasib pengungsi Rohingya ini juga perlu dipikirkan pemerintah kita,” kata Abdul Mukti, Senin (29/6).

Menurutnya, pertolongan yang mulia tersebut juga memiliki dampak yang bukan tidak mungkin menjadi permasalahan baru di Tanah Air. Misalnya terkait berapa lama para pengungsi itu akan tinggal, siapa yang akan mengurus kebutuhan hidup, kesehatan, dan keamanan mereka.

Selama ini, Abdul Mukti menjabarkan, status pengungsi Rohingya belum jelas. Padahal sebelum-sebelumnya terdapat pula pengungsi Rohingya yang ada di wilayah lainnya di Indonesia. Dalam rentan waktu yang lama, para pengungsi itu pun akhirnya memiliki masalah dengan masyarakat setempat.

“Selama ini belum jelas apa statusnya. Apakah mereka pengungsi atau apa? Belum lagi muncul masalah baru karena mereka para pengungsi itu malah bermasalah dengan masyarakat,” ujarnya.

Solidaritas umat dan bangsa Indonesia untuk para pengungsi Rohingya jelas sangat diperlukan. Baginya, hal itu adalah panggilan iman dan kemanusiaan. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa sampai kapan kiranya bantuan pengungsian itu dapat dilakukan Indonesia mengingat permasalahan dan kewajiban di dalam negeri pun belum seluruhnya tertangani pemerintah. (*)

Page 1 of 148
Go to top