Politik

Politik (2077)

Berita9.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penerapan protokol kesehatan di sejumlah simpul transportasi seperti bandara, stasiun, dan terminal bus di Yogjakarta dan Solo berjalan dengan baik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Adapun, sejumlah simpul transportasi yang ditinjau yaitu : Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara, Adi Sumarmo Solo, Stasiun Kereta Api di Jogja dan Solo, dan Terminal bus Tipe A Tirtonadi Solo

“Setelah kemarin saya meninjau Bandara Soekarno Hatta, hari ini saya berkunjung ke Kota Jogja dan Solo untuk memastikan penerapan pengendalian transportasi yang mengedepankan protokol kesehatan berjalan dengan baik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di masa adaptasi kebiasaan baru ini,” kata Budi dalam siaran pers, Jumat (26/6/2020).

Dia menambahkan Jogja dan Solo merupakan kota yang menjadi destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Para penguna jasa transportasi dipastikan agar merasa aman dan nyaman untuk bertransportasi melalui penerapan protokol kesehatan yang baik mulai dari saat keberangkatan, dalam perjalanan, sampai tiba di kedatangan. 

“Kami ingin masyarakat pengguna jasa transportasi di kota Jogja dan Solo ini bisa tetap produktif beraktivitas dan bertransportasi. Namun, tetap aman dari penularan Covid-19. Kita harapkan sektor pariwisata di sini bisa semakin membaik,” ujarnya.

Dalam tinjauannya ke bandara, stasiun, dan terminal Bus, pihaknya melakukan pengecekan protokol kesehatan, dari mulai titik keberangkatan hingga kedatangan, dari mulai pemeriksaan suhu badan, hingga pengecekan dokumen kesehatan.

Kemenhub mengapresiasi para operator transportasi baik di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I, stasiun (PT Kereta Api Indonesia) maupun terminal bus Tipe A (Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub) yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Para operator transportasi diminta dapat terus konsisten dan terus meningkatkan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah. (*)

Berita9.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengajukan gugatan praperadilan mengenai tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi e-KTP yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Gugatan praperadilan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami memang mendaftarkan, materinya tunggu nanti saat pembacaan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi awak media, Jumat, 26 Juni 2020.

Termohon dalam gugatan praperadilan ialah Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Boyamin mengatakan mendapatkan informasi bahwa kedua lembaga itu telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan mengenai dugaan pencucian uang oleh Setya Novanto di kasus korupsi KTP elektronik.

“Gugatan kami ajukan untuk memberikan kepastian kepada dua institusi untuk menentukan langkah selanjutnya, kalau memang ada dugaan ya segera maju, kalau tidak ada ya diumumkan,” kata Boyamin.

Dalam kasus e-KTP, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak US$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Setya Novanto terbukti menerima US$ 7,3 juta dari proyek itu. Setya yang saat proyek berjalan menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar disebut mempengaruhi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang.

Dalam berkas tuntutan, jaksa KPK mengatakan korupsi e-KTP yang menjerat Setya bercitarasa pencucian uang. Alasannya, dalam persidangan dibeberkan fakta adanya metode baru untuk mengalirkan duit hasil kejahatan ke luar, negeri tanpa melalui sistem perbankan nasional.

Duit itu melalui perjalanan berliku melintasi enam negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura dan Hongkong. “Untuk itu tidak berlebihan rasannya jika penuntut umum menyimpulkan iniliah korupsi bercita rasa tindak pidana pencucian uang,” kata jaksa KPK Irene Putri dalam sidang pembacaaan tuntutan 29 Maret 2018. (*)

Berita9.com - Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR RI pada Rabu kemarin (24/6) berujung pelaporan ke penegak hukum.

Menanggapi itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengurai bahwa aksi pembakaran memang sering terjadi saat unjuk rasa.

Terkadang, aksi itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berunjuk rasa, tapi juga oleh penyusup yang coba mendistorsi penyampaian pendapat.

Dalam kasus ini, dia menduga pembakaran bendera bergambar banteng moncong putih itu terjadi di luar kontrol manajemen aksi.

Sebab, pembakaran terjadi tepat saat para delegasi organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung di Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI tengah bertemu dengan wakil rakyat di dalam Gedung DPR RI, Jakarta. "

Adapun tentang pembakaran bendera PKI dan PDIP yang di luar kontrol manajemen aksi karena para pimpinan aksi sedang diterima pimpinan DPR, hal itu sering terjadi dalam aksi-aksi massa," ucap Ubedilah Badrun kepada awak media, Jumat (26/6).

Menurutnya, pelaporan yang dilakukan DPC PDIP Jakarta Timur ke Polres Metro Jakarta Timur terkait pembakaran itu akan menjadi problem sosial horizontal yang berkepanjangan.

“Tentu itu akan menjadi problem hukum dan memungkinkan menjadi problem sosial horizontal yang berkepanjangan," jelas Ubedilah.

Ubedilah berharap agar hal tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan, sehingga konflik sosial horizontal tidak terjadi. "Sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan," pungkas Ubedilah. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak pernah dilibatkan dalam program Prakerja yang dikerjakan pemerintah.

Bahkan KPK tidak pernah terlibat dalam penyusunan mekanisme kemitraan antara program Prakerja dengan platform.

"KPK tidak terlibat sejak awal program ini disusun hingga kemudian bergulir. Kami juga tidak terlibat dalam pembuatan aturan, desain dan mekanismenya. Namun, kami mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat, maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program kartu Prakerja," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangan, (23/6).

Ipi menerangkan, KPK berkomitmen untuk mengawal realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baik di pusat maupun daerah mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah signifikan.

Di antaranya anggaran untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos).

"Program kartu Prakerja pada awalnya didesain dalam kondisi normal sesuai Perpres No 36 Tahun 2020, tetapi di masa pandemi ini kemudian diubah menjadi semi bansos dengan anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta target peserta," jelas dia.

Dia melanjutkan, pada 6 Mei 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama PMO Prakerja dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang program tersebut dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan.

"KPK menyambut, dengan semangat untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar program ini bisa berjalan dengan baik di masa depan, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Maka, KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring," jelas dia.

Lebih lanjut, kata Ipi, KPK sempat memaparkan dan menyampaikan rekomendasi atas kajian program Kartu Prakerja dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian dan sejumlah pemangku-kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei 2020.

"Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah hal sebagai langkah untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK. Saat ini Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana Program Kartu Prakerja," jelas dia. Namun, Ipi menekankan, rekomendasi KPK itu tidak pernah dilibatkan dalam program Kartu Prakerja. (*)

Berita9.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dipersiapkan secara sistematis. 

Pemerintah menilai telah mempelajari perilaku iklim yang menunjukkan perkembangan karhutla berada di bulan Agustus hingga September.

Hal itu menjadi catatan dalam persiapan penanganan. "Banyak yang secara sistematis sudah dipersiapkan oleh pemerintahan ini," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya usai rapat terbatas, Selasa (23/6).

Siti menjelaskan daerah seperti Riau dan wilayah utara Sumatra memiliki dua fase kritis dalam karhutla. Pertama berada di bulan Maret dan April, sementara fase kedua di puncaknya berada di Agustus hingga September.

Fase pertama disampaikan Siti telah mampu dikendalikan. Termasuk menjaga agar masa Lebaran tak terjadi kabut asap akibat karhutla dengan melakukan modifikasi cuaca.

"Membasahi gambut juga kemudian memberikan air juga untuk embung yang dibangun dan nanti setelah dan dengan yang sudah kita lalui di Riau ternyata dia basah gambutnya sehingga kita nggak dapat yang asap itu," terang Siti.

Langkah serupa juga akan dilakukan di wilayah Kalimantan yang akan masuk puncak musim kemarau pada bulan Juli hingga Agustus. Setelah itu akan kembali dipantau wilayah Sumatra pada puncak Agustus hingga September.

"Mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang ada formatnya begitu ya dari pada memadamkan terus, jadi ini dengan sistematis kita persiapkan," jelas Siti.

Selain itu upaya penegakan hukum juga akan didorong oleh pemerintah. Akan dilakukan sistem pemantauan oleh Kepolisian untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan.

Sementara, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan bagi penyebaran virus corona di Indonesia.

Menurut dia, ancaman karhutla dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jika hal itu terjadi, maka potensi terserang virus corona (Covid-19) pun semakin besar. 

"Dampaknya cukup berbahaya bagi mereka yang menderita penyakit ISPA dan asma apabila terpapar Covid-19," kata Doni. (*)

 

Berita9.com - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menekankan kebocoran-kebocoran data yang terjadi beberapa waktu lalu menandakan kebutuhan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Baru-baru ini akun Database Shopping menjual 230 ribu data terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Data tersebut dijual di sebuah forum komunitas peretas RaidForums.

"Dari berbagai insiden kebocoran data tersebut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melihat semakin pentingnya percepatan proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)," kata Deputi Direktur Riset ELSAM, Wahyudi Djafar dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6).

ELSAM mengingatkan insiden tersebut seperti melengkapi rentetan insiden kebocoran data yang terjadi sebelumnya. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun.

Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhinneka.com. Sekelompok peretas ShinyHunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com.

Data tersebut dijual senilai US$12 ribu atau setara dengan Rp17,8 juta. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh platform e-commerce lainnya, Bukalapaka. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.

ELSAM mengatakan ketiadaaan UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat dan komprehensif berakibat pada munculnya sejumlah persoalan dalam penanganan insiden kebocoran data.

"Mulai dari ketidakjelasan proses notifikasi, ketidakjelasan proses penanganan, ketidakjelasan proses investigasi, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab dalam penanganan, ketidakjelasan mekanisme komplain, dan ketidakjelasan proses penyelesaian," tutur Wahyudi.

Wahyudi menjelaskan akselerasi proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi penting agar Indonesia segera memiliki instrumen perlindungan data pribadi yang kuat, guna memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak privasi warganya.

Dalam kasus kebocoran data pasien Covid-19 di Indonesia, data yang bocor tidak hanya sekadar data umum, seperti nama, alamat, dan usia, tetapi di dalamnya juga termasuk data riwayat kesehatan yang masuk kualifikasi data sensitif.

"Kebocoran data sensitif lebih mengkhawatirkan, sebab data ini mengidentifikasi seseorang seumur hidupnya, dan kerap menjadi sumber permasalahan stigmatisasi, diskriminasi, dan eksklusivisme. Oleh karenanya, setiap tindakan pemrosesan terhadap data sensitif pada dasarnya dilarang, kecuali atas persetujuan dari subjek data, atau terkait dengan kepentingan vitalnya (vital interest)," ujar Wahyudi.

Selain itu, ELSAM komitmen dari seluruh fraksi di DPR dan pemerintah dengan seluruh sektornya (kementerian/lembaga) juga sangat diperlukan, dengan berperan aktif dan mendukung proses ini, guna terwujudnya sebuah UU Perlindungan Data Pribadi yang kuat dan efektif.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pihaknya dan DPR telah berkomitmen untuk menyelesaikan RUU PDP.

"Implikasi-implikasi yang muncul saat ini mempertegas kita harus selesaikan payung hukum data, saya terima kasih ke parlemen payung hukum perlu selesaikan segera. Ini begitu penting, implikasi data breach mengingatkan kita bahwa legislasi primer tentang data adalah sebuah keharusan," ujar Johnny.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan DPR akan segera membahas dan menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk mengatur soal ini [kebocoran data] secara utuh, komprehensif dan tuntas, agar dapat menciptakan dunia digital dan siber yang ramah dan aman," kata Sukamta. (*)

 

Berita9.com - Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Aksi ini menuntut adanya kebijakan konkrit terkait pemotongan biaya kuliah di masa pandemi COVID-19.

Koordinator lapangan Golbi mengatakan aksi ini menuntut adanya regulasi konkrit dari pemerintah terkait pemotongan biaya kuliah di masa pandemi Corona. Dia menginginkan adanya regulasi yang tepat untuk segera diberikan kepada mahasiswa.

"Kami dari mahasiswa ini menuntut hak-hak kami karena belum ada regulasi yang konkrit dari Kemendikbud sendiri terkait permasalahan pemotongan biaya dan penghapusan biaya di pandemi ini. Dan kita juga mendorong kementerian ini segera untuk bisa cepat tanggap untuk memberikan regulasi yang tepat," kata Golbi.

Ia mengatakan Kemendikbud sudah merencanakan adanya undang-undang tentang pengaturan biaya uang kuliah tunggal (UKT) bagi perguruan tinggi. Namun, menurutnya, hal itu masih belum spesifik.

"Memang dari Kemendikbud sendiri sudah merancangkan undang-undang ya terkait biaya UKT di PTN dan PTS. Cuma kami rasa itu masih belum bisa hadir secara individu dari kami masing-masing, sasarannya masih secara umum," ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya kerja sama antar pemerintah guna meringankan beban mahasiswa untuk belajar dari rumah. Dia pun meminta Kemendikbud untuk berkoordinasi dengan BUMN dalam hal pengadaan akses belajar online.

"Kedua belum ada kerja sama sih. Kita mendorong untuk itu. Mendorong kerja sama dengan BUMN, bagaimana Kemendikbud ini bisa mendorong BUMN karena BUMN ini kan punya perusahaan telekomunikasi, Telkomsel. Nah itu bisa dijadikan rekomendasi kerjasama, supaya kawan-kawan mahasiswa itu bisa mengakses kuliah online," tuturnya.

Goldi menyebut aksi hari ini akan dihadiri oleh beberapa kampus lain di Jakarta. Aksi hari ini, kata Goldi, juga menuntut adanya pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Untuk alur aksinya tetap kita di sini karena ada capaian yang kami inginkan yaitu mediasi dengan pak menteri Pak Nadiem. Jadi kami tidak akan bergerak di sini terus. Ya kalau misalnya tidak bisa ditemui kita akan turun lagi sih dengan masa yang lebih banyak," imbuhnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarimsebelumnya telah mengeluarkan Permendikbud 25 Tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT). Nadiem mengatakan kebijakan ini dimaksudkan guna memberikan keringanan kepada mahasiswa di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

"Kami akan mengeluarkan permendikbud yang memberikan keringanan UKT di bawah ruang lingkup kita, yaitu PTN, ya untuk keringanan UKT bagi mahasiswa," kata Nadiem dalam telekonferensinya pada Jumat (19/6/2020).

Nadiem menjelaskan beberapa opsi keringanan UKT yang dapat dilakukan PTN, mulai mencicil, menunda pembayaran, atau menurunkan UKT. Menurutnya, opsi keringanan tersebut akan diatur oleh pihak perguruan tinggi.

"Mereka bisa mencicil UKT dan jangka waktu pembayaran cicilannya pun bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Mereka bisa menunda juga pembayaran UKT tersebut, tanggal pembayaran disesuaikan, dan bisa juga UKT-nya diturunkan berdasarkan kemampuan ekonomi, bisa juga ada fleksibilitas untuk pemberian beasiswa, dan bantuan infrastruktur dalam arti jaringan internet, pulsa, dan lain-lain," ujar Nadiem.

"Masing-masing universitas diberi kemerdekaan untuk menentukan berapa komposisi yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi yang diajukan dua terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis terkait perkara kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Hal itu disampaikan Jaksa Satria Irawan dalam sidang pembacaan jawaban atau replik atas pleidoi terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (22/6/2020).

Dalam persidangan Jaksa Satria Irawan mengatakan pihaknya tetap berpegang teguh pada surat tuntutan yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Di mana mereka menuntut kedua terdakwa dengan Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) dengan hukuman 1 tahun penjara.

"JPU telah mempertimbangkan berbagai aspek, yuridis, non-yuridis, serta keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Untuk itu JPU memohon kepada majelis hakim untuk menolak semua nota pembelaan atau pleidoi dari para terdakwa," kata Satria Iriawan.

Sebelumnya, tim kuasa hukum terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis meminta kliennya dibebaskan. Sebab, mereka menilai bahwa berdasar fakta persidangan kedua terdakwa tidak terbukti merencanakan penganiayaan berat terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum terdakwa dalam sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (15/6/2020) pekan lalu.

Mereka menilai bahwa berdasar fakta persidangan terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Membebaskan terdakaa dari segala dawkaan atau setidaknya melepaskaan terdakwa dari tuntutan," kata tim kuasa hukum Ramat Kadir dan Ronny Bugis.

Mereka berdalih bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyiraman cairan asam sulfat H2SO4 ke tubuh Novel semata-mata spontanitas atas dasar kebencian. Hal itu dilakukan terdakwa dengan alasan untuk memberikan pelajaran kepada Novel yang dinilai telah melupakan institusi Polri.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum dua anggota Brimob Polri itu juga berdalih bahwa kerusakan pada mata Novel bukan akibat penyiraman cairan asam sulfat H2SO4 yang dilakukan oleh terdakwa. Dia menyebut bahwa kerusakan mata itu akibat kesalahan penanganan dan ketidaksabaran Novel terhadap tindakan medis.

"Telah terungkap adanya fakta hukum bahwa kerusakan mata saksi korban Novel Baswedan bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa," ungkapnya.

"Melainkan diakibatkan oleh sebab lain, yaitu penanganan yang tidak benar atau tidak sesuai, di mana sebab lain itu didorong oleh sikap saksi korban sendiri yang tidak menunjukkan kooperatif dan sabar atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter-dokter di rumah sakit," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai terdakwa kasus penyiraman air keras, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis seharusnya dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Dua terdakwa kasus penyiraman air keras ke Novel itu dituntut melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

"Pasal yang diterapkan harusnya pembunuhan berencana dan Pasal 355 ayat (1) juncto 356 karena saya sebagai aparatur yang menjalankan tugas saat diserang," kata Novel dalam diskusi #EnggakSengaja Sidang yang disiarkan dalam akun YouTube YLBHI, Ahad (21/6).

Pasal 356 KUHP menjelaskan hukuman pidana bila kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Di sisi lain, Novel menilai pasal yang dikenakan untuk menuntut terdakwa janggal karena berbeda dengan pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan.

Dalam surat dakwaan, pasal yang dikenakan adalah pasal 355 ayat (1) KUHP yang menjelaskan tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dulu.

Sementara saat tuntutan, pasal yang dikenakan adalah pasal 353 KUHP yang hanya menjelaskan tentang penganiayaan--tanpa frasa berat, dengan perencanaan terlebih dulu.

Bahkan saat proses penyidikan di kepolisian, lanjut Novel, para pelaku justru disangka dengan Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindakan kekerasan kepada orang secara bersama-sama.

"Saya sudah menyampaikan, kalau menggunakan Pasal 170 itu salah dan kalau sampai digunakan di persidangan saya yakin bebas karena perbuatan (menyiram air keras) cuma dilakukan satu orang. Sedangkan di Pasal 170 itu bersama-sama," ujar Novel.

Mantan anggota Polri itu mengatakan tindakan terdakwa itu bukan hanya serangan pribadi kepada dirinya melainkan juga bentuk teror terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Menurutnya, tuntutan satu tahun penjara yang dikenakan kepada terdakwa telah menghina dan mencederai keadilan di masyarakat.

"Tuntutan satu tahun bukan hanya mengejek saya, menyepelekan perkara, tapi juga mencederai keadilan di masyarakat," katanya.

Pelaku penyiraman air keras kepada Novel, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dituntut satu tahun penjara. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan pelaku tak sengaja menyiramkan air keras hingga mengenai mata Novel.

Novel sendiri sempat menyampaikan agar kedua terdakwa dibebaskan karena ia tak meyakini bahwa dua orang itu pelaku sebenarnya.

Menurutnya, tidak ada bukti menguatkan yang mampu ditunjukkan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait korelasi terdakwa dengan peristiwa penyiraman air keras. (*)

Berita9.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, alasan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk menghindari banyaknya kontestan di Pilpres sangat tidak masuk akal.

"Presidential threshold, salah satu klaimnya adalah kalau nanti dihilangkan maka jumlah calon presiden banyak banget. Respon saya, emang kalau banyak kenapa?" ujar Refly Harun dalam diskusi virtual bertema "Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat" yang diselenggarakan Voice for Change, beberapa waktu lalu.

Refly meyakini, banyaknya calon presiden akan tersisih secara otomastis saat kontestasi telah berlangsung. Karena, sambung Refly, konstitusi telah menetapkan Pilpres hanya terlaksana dua putaran.

"Jadi kalau putaran pertama tidak memperoleh 50 persen plus satu persebaran di daerah, maka kemudian diadakan putaran kedua," kata dia.

Refly pun menepis anggapan banyak orang apabila pasangan calon banyak, maka Pilpres akan berlangsung lama.

Padahal kenyataannya tidak, karena telah ditentukan hanya dua putaran saja.

"Siapa yang menang? Berapa jumlahnya? Yang terbanyak dari calon lainnya, maka dia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," jelasnya.

Refly Harun pun menilai, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan berjumlah terlalu banyak, karena untuk menjadi peserta Pilpres harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

"Jadi saya mendesak partai untuk menghapuskan presidential threshold semaksimal mungkin. Presidential threshold ini, hanya digunakan cukong-cukong politik untuk menguasai partai politik," pungkasnya. (*)

Go to top