Politik

Politik (2077)

Berita9.com - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov mengatakan, rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat akan mengakhiri prospek solusi dua negara.

Selain itu, Bogdanov yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Afrika menyatakan, rencana pencaplokan tersebut kemungkinan besar akan memprovokasi putaran kekerasan baru di Palestina.

"Kami percaya bahwa tindakan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang sangat merugikan. Menurut pendapat kami, pencaplokan beberapa wilayah Palestina oleh Israel akan menghalangi penerapan solusi dua negara dan kemungkinan besar akan memprovokasi putaran baru kekerasan di Palestina," kata Bogdanov dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Al-Ahram Mesir.

Rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan proposal perdamaian Timur Tengah, yang disebut sebagai kesepakatan abad ini.

Proposal tersebut mengusulkan solusi dua negara yang dapat menciptakan negara Palestina dengan didemiliterisasi. Namun, pihak Arab menolak kesepakatan itu karena akan mengakui permukiman Israel di Tepi Barat.

Palestina menginginkan pembentukan negara yang merdeka di Tepi Barat, Yerusalem, Timur, dan Jalur Gaza. Ketiga wilayah itu direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967.

Dalam proposal perdamaian Trump menyebutkan bahwa Yerusalem adalah wilayah yang tidak terbagi.

Palestina langsung menolak rencana perdamaian tersebut. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok antara 30 persen hingga 40 persen dari wilayah Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur.

Israel menolak untuk mengakui Palestina sebagai negara dan menentang resolusi PBB.

"Begitu Israel melanjutkan rencananya untuk mencaplok wilayah-wilayah Tepi Barat, kami akan membuat langkah selanjutnya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Palestina", ujar Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh, seperti dikutip oleh kantor berita Palestina, Ma'an.

Sebelumnya, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengatakan, Palestina akan memutuskan semua perjanjian keamanan yang telah dicapai dengan Israel dan AS. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan, proses pencaplokan wilayah Tepi Barat yang diduduki akan dimulai pada 1 Juli mendatang. (*)

Berita9.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah membohongi publik ihwal usulan kenaikan gaji para pimpinan lembaga antirasuah. Hal tersebut lantaran Kementerian Hukum dan HAM beserta KPK sedang melakukan pembahasan kenaikan gaji tersebut. 

Sebelumnya pada April lalu, Firli menegaskan, saat ini KPK tidak akan melakukan pembahasan terkait hak keuangan dan fasilitas pimpinan KPK. Seluruh jajaran lembaga antirasuah, lanjut Firli, fokus untuk melakukan pencegahan, koordinasi dan monitoring pengadaan barang dan jasa dalam upaya penanganan panyebaran Covid-19.

"Tentu jika informasi ini (pembahasan kenaikan gaji) benar maka Ketua KPK Komjen Firli Bahuri telah berbohong kepada publik. Sebab, pada awal April lalu seluruh Pimpinan meminta usulan ini untuk dibatalkan dan tidak lanjutkan pembahasannya," tegas Kurnia dalam pesan singkatnya, Selasa (9/6).

Kurnia sangat menyayangkan adanya pembahasan tersebut. Karena usulan kenaikan gaji tersebut sebenarnya tidak pantas untuk dibahas di tengah situasi Indonesia yang sedang menghadapi wabah Covid-19. 

"Semestinya sebagai pejabat publik para Pimpinan KPK memahami bahwa penanganan wabah Covid-19 membutuhkan alokasi dana yang luar biasa besar, sehingga saat ini bukan waktunya untuk memikirkan diri sendiri dengan permintaan kenaikan gaji tersebut," tegasnya.

Kurnia melanjutkan, tak hanya persoalan momentum, KPK di era kepemimpinan Komjen Firli Bahuri ini pun sebenarnya sangat minim akan prestasi, justru yang mereka tunjukkan hanya rangkaian kontroversi. Hal tersebut terkonfirmasi dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada KPK.

"Atas dasar itu, lalu apa pertimbangan logis untuk menaikkan gaji lima Pimpinan KPK?," ucap Kurnia.

Menanggapi hal ini, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pada dasarnya saat ini KPK tidak mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan tersebut. Ali menjelaska, tim di Kesetjenan KPK mengikuti rapat  melalui video confrence pada tanggal 29 Mei 2020  untuk memenuhi undangan dari Kemenkumham sebelumnya.

"Undangan rapat koordinasi penyusunan RPP tersebut tertanggal  22 Mei 2020 dan ditujukan pada unsur KPK  yaitu Sekjen, Karo Hukum dan Karo SDM," terangnya. 

Ali mengatakan, untuk menghormati undangan itu, KPK hadir dan menyampaikan arahan pimpinan KPK bahwa pembahasan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah akan dilanjutkan kembali penyusunannya.

Ali pun mengungkapkan, beberapa poin yang dibahas di dalam rapat tersebut. Pertama, surat dari Kemenkum HAM  kepada kementrian PAN dan RB masih menggunakan nomenklatur RPP Perubahan sehingga RPP tersebut akan menjadi RPP Penggantian.

Kemudian, terkait dratf RPP penggantian belum ada kajian akademis mengenai jumlah besarannya. Untuk kajian akademik sendiri, lanjut Ali, akan segera diserahkan kepada Kementrian Hukum dan HAM  agar bisa ditindaklanjuti dengan permintaan penilaian kepada Kementrian PAN dan RB.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan, Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi gaji Ketua KPK mencapai Rp 123 juta dan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 112 juta. (*)

Berita9.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghapus aturan pembatasan penumpang 50 persen. Hal tersebut dilakukan Menhub setelah peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.41/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disahkan.

Penghapusan aturan pembatasan jumlah penumpang itu berlaku untuk transportasi darat, laut dan udara. Dalam revisi aturan tersebut, Menhub menghapus besaran angka maksimal pembatasan penumpang.

Menhub mengganti ketentuan itu dengan memperbolehkan sarana transportasi mengangkut penumpang sebanyak 70 persen dari kapasitas.

"Misalnya pada Pm 18 kapasitas 50 persen namun sekarang kita melihat bahwa ada kemajuan berarti dalam menjaga protokol kesehatan maka setelah melalui diskusi panjang, dengan airlines, gugus tugas dan Kemenkes. Untuk jet pesawat bisa 70 persen kita sudah perhitungkan," ujar Menhub dalam Video conference di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Akan tetapi, lanjut Menhub, pembatasan pengangkutan sebanyak 70 persen ini dilakukan secara bertahap.

Misalnya, pada transportasi Kereta Api yang pengangkutan penumpangnya bertahap mulai dari 50 persen hingga 70 persen. Jika, dinyatakan kondisi aman maka pengangkutannya ditambah pada tahap kedua dengan pembatasan 80 persen dari kapasitas.

Begitu juga, pembatasan penumpang pada sektor angkutan darat yang dilakukan secara bertahap mulai dari 70 persen hingga 85 persen dari kapasitas jika situasi mulai kondusif.

Namun demikian, Menhub meminta masyarakat yang bepergian untuk tetap memenuhi persyaratan sebelum melakukan perjalan. Salah satunya, surat keterangan hasil Covid-19, mulai dari PCR atau Rapid test.

"Ada beberapa kriteria dan syarat penumpangnya. Menyesuaikan SE gugus 7, adalah berlaku bagi semua orang dan wajib penerapan protokol sehat. Berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi, perjalanan dalam negeri KTP, PCR 7 hari," pungkas Menhub. (*)

Berita9.com - Anggota Komisi VI DPR RI (membidangi BUMN), Mufti Anam mengkritik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait lonjakan tagihan listrik yang dialami pelanggan di masa pandemi virus corona.

”Kasus lonjakan tagihan listrik menunjukkan tidak adanya antisipasi sistem yang baik dari manajemen PLN dalam menghadapi pandemi Covid-19,” kata Mufti, Selasa (9/6).

”Mulai dari ibu-ibu sampai pelaku usaha, semua mengeluhkan tentang ini. Di daerah pemilihan (Pasuruan-Probolinggo), banyak sekali kirim WA ke saya,” imbuh politikus PDI Perjuangan tersebut.

Mufti mencatat sejumlah permasalahan dalam kasus lonjakan tagihan listrik. Pertama, sistem penghitungan rata-rata tiga bulan terakhir untuk penentuan tagihan rekening listrik.

Hal tersebut menuai polemik, karena pelanggan merasa tagihannya melonjak, sedangkan di sisi lain meteran tidak dikontrol oleh bagian pencatatan PLN.

”PLN mengakui, meteran tidak dikontrol karena kendala teknis. Namun, tiba-tiba tagihan naik. Ini yang bikin sedih dan bingung pelanggan. Dan belakangan, sistem pencatatan rata-rata tiga bulan itu akan dievaluasi PLN, tetapi kan sudah telanjur bikin susah rakyat,” ujar Mufti.

Sejumlah pelanggan, lanjut Mufti, juga dirugikan lantaran tempatnya tutup dan tak beroperasi di masa pandemi, tetap saja dasar acuannya sistem pencatatan bulan sebelumnya.

Manajemen PLN, kata Mufti, sudah mengakui kejadian kelebihan bayar tagihan listrik oleh pelanggan dimungkinkan terjadi akibat kesalahan teknis.

”Bahwa kemudian ada mekanisme pengaduan, ada pengembalian kelebihan bayar, tetap ini merugikan. Apalagi pengembalian kelebihan bayar itu tidak bisa tunai, tetapi didepositkan untuk bayar bulan berikutnya. Ini seperti menggarami luka, karena rakyat sudah susah saat pandemi, masih saja harus dibikin susah karena inkompetensi PLN dalam manajemen pelanggan,” ujarnya.

Kedua, masalah pemblokiran ID yang dialami jutaan pelanggan. Menurut Mufti, hal itu membikin pelanggan repot, misalnya telah bersusah payah pergi ke merchant pembayaran di masa pandemi Covid-19 yang penuh risiko, tetapi saat akan membayar ternyata ID-nya diblokir.

”Belakangan, PLN mengakui dan minta maaf karena ada keterlambatan pada proses verifikasi dan formulasi pengecekan ID pelanggan. Ini bentuk inkompetensi yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

”Bagaimana BUMN mau go global, mau bersanding dengan korporasi raksasa dunia, kalau dikelola dengan cara-cara inkompeten seperti ini?” tegas Mufti.

Ketiga, ada ketidakpercayaan pelanggan terhadap PLN. "Meski tarif di-declare tidak naik, tetapi pelanggan meragukan, ini kenaikan kecepatan angka atau putaran di meteran listrik, tidak bisa diketahui pelanggan. Artinya PLN gagal dalam membangun manajemen pelanggan yang baik, gagal membangun trust,” pungkasnya. (*)

Berita9.com - Partai di parlemen mulai menyuarakan penghapusan presidential threshold atau ambang batas presiden. Suara itu muncul dari kader PAN Guspardi Gaus.

Menurutnya, ambang batas presiden justru menciptakan polarisasi karena berpotensi menghadirkan dua pasangan calon dalam pilpres.

Selain itu, dia juga menilai penerapan tersebut tidak logis. Apalagi, berdasarkan prediksinya, Pilpres 2024 dimungkinkan jumlah pasangan calon yang akan diusung hanya dua pasang.

Hal tersebut didasari oleh hasil rekapitulasi Pileg 2019, di mana dari sembilan partai yang berhasil melampaui parliamentary threshold tidak ada satu pun yang mencapai perolehan 20 persen.

Sehingga sangat dimungkinkan setiap partai politik untuk membentuk sebuah koalisi guna mencapai presidential threshold 20 persen dan koalisi tersebut dimungkinkan hanya melahirkan dua pasang calon.

"Penetapan presidential threshold ini tidak sesuai dengan semangat reformasi dan mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Sebaiknya dihapuskan saja presidential threshold ini,” ujarnya kepada awak media, Selasa (9/6).

Anggota Komisi II DPR RI mengusulkan agar partai yang lolos ke Senayan diberikan hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Semakin banyak calon di pilpres, sambungnya, akan semakin memperbanyak pilihan bagi rakyat yang akan menentukan siapa kepala negara ke depan.

Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk memilih mana calon terbaik tidak perlu direkayasa kita harus seleksi dulu melalui ambang batas.

“Kalau parpol yang baru pertama kali itu tidak punya hak (mengusung calon Presiden) saya kira itu cara pandang dalam demokrasi yang tidak pas," tandasnya. (*)


Berita9.com - Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) mengutuk kejadian dikibarkannya bendera Byzantium di sebuah masjid di Kota Larnaca, Siprus Yunani. Dalam cuitannya di Twitter, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay menyebut Pemerintah Yunani harus berhenti mendorong kegiatan anti-Turki dan Islamofobia.  

"Pemerintah Yunani harus berhenti mendorong kegiatan anti-Turki dan Islamofobia yang sedang dikipasi beberapa kekuatan gelap di selatan pulau. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri penyakit mental ini," tulis Fuat Oktay dalam cuitannya dikutip di Daily Sabah, Senin (8/6).  

Sementara itu, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (Partai AK) yang berkuasa, Omer Celik, dalam unggahan Twitter-nya juga mengutuk keras tindakan pengibaran bendera Byzantium di masjid di Desa Tuzla, Siprus Selatan. Pemerintah Yunani diminta segera menghentikan permusuhan terhadap Islam.  

"Mereka yang mempromosikan Islamofobia akan segera menghadapi masalah yang disebabkan fasis yang mereka lindungi," katanya menambahkan.  

Atas upaya tindakan pembakaran sebuah masjid di Siprus Yunani, Presiden TRNC Mustafa Akıncı mendesak Pemerintah Siprus Yunani tidak membiarkan tindakan keji ini dibiarkan begitu saja. Dia meyakini ada seseorang yang berusaha melakukan provokasi.  

"Setelah upaya pembakaran masjid di Limassol, tindakan ini tidak boleh diremehkan. Pemerintah Yunani harus mengejar orang-orang yang melakukannya," katanya dalam sebuah pernyataan.  

Pekan lalu Masjid Koprulu Hach Ibrahim Aga di Kota Limassol diserang dengan bom molotov oleh orang tak dikenal. Perdana Menteri TRNC Ersin Tatar meminta Pemerintah Siprus Yunani membuat kebijakan untuk menghentikan kegiatan anti-Islam. 

Otoritas religius tertinggi TRNC mengatakan, dia merasa sedih dengan berita itu. Dia juga meminta uskup agung untuk menjelaskan masalah ini.

Setidaknya tiga bom bensin dilemparkan ke masjid pada hari Senin (1/6). Ersin Tatar lantas menyebut pemerintah dan publik Siprus Yunani harus tahu bahwa pendekatan rasis dan Islamofobia tidak akan membawa kebaikan.  

"Kami sedih melihat bahkan dengan adanya pandemi (virus corona), ada beberapa orang di Siprus Yunani yang menunggu kesempatan untuk menyerang orang asing, khususnya Muslim, dan tempat-tempat sholat mereka," kata Tatar. (*)

Berita9.com - Musisi Snoop Dogg akhirnya memutuskan untuk berhenti golput. Ia memutuskan untuk memilih pada November mendatang dalam Pemilu AS, setelah selama ini dikenal sebagai golongan putih.

"Selama bertahun-tahun, mereka membuat saya berpikir bahwa saya tidak dapat memilih karena saya memiliki catatan kriminal," kata Snoop Dogg dalam wawancara dengan radio Real 92.3 baru-baru ini.

"Saya tidak tahu itu. Catatan saya telah dihapus sehingga saya dapat memilih," lanjutnya merujuk catatan hukumnya pada 1997 dan 2007.

Pelantun Gin & Juice itupun menambahkan motivasi khususnya untuk terlibat dalam Pemilu 2020: menumbangkan petahana Donald Trump.

"Saya tidak pernah memilih satu kali pun dalam hidup saya. Namun kali ini saya pikir saya akan pergi dan memilih karena saya tak bisa melihat amatiran itu menjabat, bahkan satu tahun lagi," kata Dogg merujuk Donald Trump, dikutip dari ET.

"Kita harus membuat perubahan. Saya tak akan berbicara hal yang tak saya lakukan. Saya tidak bisa mengatakan kepada kalian untuk melakukannya padahal saya sendiri tidak melakukan. Bila saya mengatakannya kepada kalian, berarti saya sudah melakukannya," katanya.

Dalam wawancara dengan radio itu, rapper berusia 48 tahun tersebut juga mengungkapkan pendapatnya soal Black Lives Matter akibat tragedi kematian George Floyd.

Snoop Dogg mengaku tidak ikut turun ke jalan karena mematuhi protokol kesehatan terkait pandemi. Ia pun meminta mereka yang turun ke jalan untuk tetap menjaga keselamatan dan keamanan kesehatan.

"Saya ingin memimpin dengan contoh," kata Snoop Dogg dengan merujuk aksinya mendukung Black Lives Matter dengan musik juga platform yang ia miliki dari rumah. (*)

 

Berita9.com - Pemerintah Palestina dilaporkan telah mengajukan resolusi di PBB untuk mengutuk rencana pencaplokan Tepi Barat dan Lembah Yordan oleh Israel. Hal itu diungkap oleh perwakilan Israel di PBB pada Ahad (7/6).

Delegasi Palestina di PBB bermaksud membawa resolusi itu ke meja Majelis Umum PBB. Pilihan itu diambil karena Palestina sangat menyadari, Amerika Serikat (AS) memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Washington dinilai telah menjadi sekutu Israel dan dipastikan mendukung pencaplokan Tepi Barat.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyatakan, siap menggagalkan upaya Palestina. “Sebanyak yang dibutuhkan, kami siap membela keputusan apa pun yang dibuat Pemerintah Israel sebelum PBB dan bekerja dengan teman-teman kami di seluruh dunia untuk menggagalkan inisiatif bermusuhan,” ujarnya, dikutip laman Jerusalem Post.

Sementara itu, pada Sabtu (6/6) , ribuan warga Israel di Tel Aviv turun ke jalan untuk menentang dan menolak rencana pencaplokan Tepi Barat. Sebab mereka menilai hal itu merupakan kejahatan perang.

Aksi protes itu diinisiasi partai sayap kiri Meretz dan Hadash serta beberapa kelompok lain berhaluan serupa. “Kita tidak bisa mengganti pendudukan puluhan tahun dengan apartheid yang akan bertahan selamanya. Ya untuk dua negara untuk dua rakyat, tidak untuk kekerasan dan pertumpahan darah. Tidak untuk pencaplokan, ya untuk perdamaian,” kata Ketua Meretz Nitzan Horowitz kepada para demonstran, dikutip laman Times of Israel.

Dia secara tegas menentang rencana pencaplokan Tepi Barat. “Pencaplokan adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang akan menghasilkan pertumpahan darah,” ujarnya.

Menurut media Israel, Haaretz, aksi unjuk rasa itu diikuti sekitar enam ribu orang. Dalam demonstrasi itu massa membawa spanduk bertuliskan “tidak untuk pencaplokan, tidak untuk pendudukan, ya untuk perdamaian dan demokrasi”. Sebagian demonstran turut mengibar-ngibarkan bendera Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencananya untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia diagendakan membawa rencana tersebut ke parlemen Israel (Knesset) pada 1 Juli mendatang. Akan ada pembahasan dan pemungutan suara terkait pencaplokan. Rencana Netanyahu diyakini memperoleh banyak dukungan. (*)

Berita9.com - Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto menyebut tertangkapnya eks Sektrataris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi bisa menjadi pintu masuk bagi MA agar melakukan bersih-bersih.

"Ini saatnya, kami punya pimpinan Mahkamah Agung yang baru pak Syafruddin. Kalau dia mau ini momentum untuk melakukan bersih-bersih," kata Bambang dalam diskusi daring bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumat (5/6/2020).

Menurut Bambang, Nurhadi tidak bekerja sendiri dalam melakukan memainkan sebuah perkara di pengadilan.

"Karena apa? Ternyata Nurhadi itu punya jaringan yang cukup kuat karena korupsi tidak dilakukan sendiri, ada tiga levelnya" kata ia.

Maka itu, pria yang akrab disapa BW itu berharap kasus gratifikasi dan suap Nurhadi selama periode 2011-2016 yang telah diungkap KPK bisa menjadi pintu masuk menyelidiki kasus lainnya soal mafia peradilan.

"Artinya kita bisa membongkar kasus itu jauh lebih dahsyat lagi, lebih dari kasus ecek-ecek Rp 46 miliar. Karena dari titik ini kasus ini bisa di-profile jauh lebih besar lagi," kata Bambang.

Untuk diketahui, pelarian buronan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono akhirnya terhenti setelah ditangkap tim KPK di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6/2020) malam. Terkini, KPK masih memburu Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, penyuap Nurhadi yang kini masih buron. (*)

Berita9.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyita aset milik eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Diketahui, Nurhadi adalah tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.

"Mendesak KPK untuk segera melakukan penyitaan aset milik Nurhadi Cs dan mengembangkan penyelidikan pada dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemungkinan besar telah dilakukan," kata Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Menurut Haris, dugaan Pasal TPPU sangat relevan diterapkan, sebab Nurhadi telah mengumpulkan harta bernilai miliaran rupiah dari kejahatan yang dilakukannya serta menyembunyikan harta tersebut diduga melalui istri, anak, menantu, dan orang kepercayaannya.

"Berdasarkan penelusuran, Lokataru menemukan beberapa aset kepemilikan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Di antaranya adalah 7 aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah; empat lahan usaha kelapa sawit; dan delapan badan hukum dalam berbagai jenis baik PT hingga UD," jelas Harris.

"Kami juga temukan 12 mobil mewah dengan harga puluhan miliar rupiah dan 12 jam tangan mewah seharga puluhan miliar rupiah," dia menambahkan.

Harris juga meyakini, masih ada lagi aset lain yang kemungkinan besar belum terjangkau oleh penyidik KPK. Sebab ditemukan indikasi kuat penggunaan nama di luar Nurhadi yang tercatat mengatasnamakan aset hasil tindak pidana tersebut.

"Atas dasar itu, KPK, menurut kami harus menindaklanjuti dugaan TPPU dengan menyita seluruh aset tersebut," tegas Harris menadasi.

Nurhadi, adalah buronan kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Dia berhasil dibekuk KPK Senin 1 Juni 2020 lalu.

Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. (*)

Go to top