Politik

Politik (1237)

Berita9.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan permintaan khusus kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng Sudirman Said - Ida Fauziyah agar melaksanakan "Revolusi Putih" jika nantinya memenangkan pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng pada 27 Juni mendatang.

"Kalau Sudirman-Ida menang, saya minta agar melaksanakan revolusi putih. Anak minum susu, daging atau makan siang di sekolah," kata Prabowo saat berorasi dalam acara halalbihalal bersama warga Jateng di New PRPP, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/6/2018).

Menurutnya, revolusi putih penting untuk dilaksanakan agar anak-anak dapat tumbuh secara sempurna. "Makanan bergizi memberi asupan yang baik untuk perkembangan otak, tulang, dan otot," ungkapnya.

Mantan Pangkostrad itu membeberkan bahwa 4 dari 10 anak di Indonesia telah mengalami gizi buruk. Sehingga banyak sel di otak, sel otot, dan sel tulang tidak berkembang baik karena kurangnya asupan gizi. Fakta tersebut merujuk pada data Bank Dunia.

"Jadi saya bukan ngarang, itu data bank Dunia. 37% balita stunting (berukuran pendek), akibatnya dia tidak mampu menyerap pelajaran sekolah," papar Prabowo.

Pihaknya mengungkapkan ada 34% anak-anak di Jawa Tengah mengalami kekurangan gizi dan banyak yang mengalami masalah sosial.

"Saya dari Kebumen, tahun lalu ada 18 orang bunuh diri di sana karena putus asa enggak bisa kasih makan keluarga," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, memberi susu dan daging kepada anak jauh lebih penting ketimbang uang negara dimakan koruptor.

"Ya daripada dimakan koruptor mendingan dimakan anak-anak kita. Dan saya sangat yakin Pak Sudirman-Ida tidak akan korupsi. Mereka hanya takut pada yang di Atas dan rakyat. Saya percaya pada mereka," tegasnya. (*)

Berita9.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak datang ke lokasi kampanye akbar. Dikawal konvoi buruh, Emil datang ke lokasi di Stadion Banyuangga, Kota Probolinggo.

Sejak pagi massa yang mengular ini memadati Bundaran Gempol menunggu untuk mengawal dan memberangkatkan Emil. Tiba di lokasi keberangkatan, Emil Dardak langsung memberikan arahan kepada seluruh massa buruh yang akan berkonvoi menuju lokasi kampanye.

"Kemenangan tinggal selangkah lagi, mari kita raih kemenangan sekuat tenaga sampai dengan titik darah penghabisan dengan cara-cara yang bermartabat" kata Emil kepada massa, Sabtu (23/6/2018).

Bupati non aktif Trenggalek itu mengatakan semua masyarakat menginginkan ekonomi di Jawa Timur ini bisa terdongkrak.

"Tentunya semua masyarakat menginginkan, ekonomi di Jawa Timur ini bisa naik. Untuk bisa mendorong ekonomi Jatim ini yang terpenting bukannya hanya sekedar menghadirkan pemimpin yang pintar, bukan hanya menghadirkan pemimpin baik namun yang paling penting harus punya pemimpin yang berani," ungkap Emil.

Sebagai seorang bupati, Emil merasakan betul bagaimana melayani masyarakat miskin dan melindungi mereka yang sedang terlanda bencana. Jika menjabat sebagai wakil gubernur nanti, Emil akan memastikan Pemprov Jatim bisa hadir untuk membantu para bupati dan walikota untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Jawa Timur.

"Mari kita raih kemenangan bukan untuk Bu Khofifah, menang bukan untuk saya melainkan menang untuk para pekerja, untuk anak-anak kita, untuk para petani dan seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur," ajak Emil.

Soim, kordinator acara menuturkan ribuan buruh dan ratusan motor memang sengaja diturunkan oleh Forum Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Timur untuk mengawal kampanye akbar Khofifah-Emil di Probolinggo.

"Ini bukti konkret, dukungan kami kepada Khofifah-Emil. Kami tidak hanya bergerak ketika kampanye namun akan bergerak hingga pencoblosan dan perhitungan suara," tegasnya. (*)

Berita9.com - Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai, usaha mikro dan kecil di Indonesia seharusnya dibebaskan dari pajak. Menurutnya, hal itu bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku usaha.

"Akumindo mengharapkan tarifnya seperti negara lain, tarif untuk usaha mikro dan kecil itu nol persen. Harusnya bebas pajak. Tapi untuk yang menengah tidak apa-apa tarifnya 0,5 persen," kata Ikhsan. 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan ketentuan baru terkait Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM berupa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018. Aturan itu merupakan hasil revisi PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Salah satu ketentuan yang berubah adalah terkait tarif PPh final yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Selain itu, PP 23/2018 juga mengatur batas jangka waktu pengenaan tarif tersebut. Rinciannya, untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi jangka waktunya selama 7 tahun, WP badan koperasi dan firma selama 4 tahun, sementara WP badan Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun.

Setelah jangka waktu tersebut, UMKM diminta untuk membuat pembukuan sehingga dapat mengikuti ketentuan perpajakan secara normal. Akan tetapi, menurut Ikhsan, hal itu dapat menimbulkan masalah baru. Meski terdapat penurunan tarif pajak, ia menilai akan terjadi peningkatan biaya terutama untuk membuat pembukuan.

"Usaha mikro dan kecil itu boro-boro membuat pembukuan, membuat pencatatan saja belum tentu ada. Jadi, jangan sampai turun pajak tapi biaya paperwork atau administrasi meningkat," kata Ikhsan. (*)

Berita9.com - Dalam survei Centre Opinion Public Survey (COPS) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diprediksi akan tumbang.

Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru COPS dari 2.445 responden di Jateng ketika ditanyakan secara spontan siapa yang akan dipilih antara pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin atau Sudirman Said-Ida Fauziah. 

Hasilnya, sebesar 47,3 persen menyatakan jawaban spontan yang ada dipikirannya akan memilih pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah.

Sedangkan yang menjawab akan memilih Ganjar Pranowo-Taj Yasin hanya 40,6 persen dan yang tidak memberikan jawaban sebanyak 12.1 persen.

Direktur Eksekutif COPS, Ziyad Falahi mengungkapkan, bahwa salah satu poin yang ditanyakan kepada responden adalah terkait kasus korupsi proyek e-KTP yang diduga melibatkan Cagub Petahana Ganjar Pranowo, yang diduga menerima uang sebagaimana pengakuan Terpidana Setya Novanto dan M. Nazarudin.

"Hasil temuan survei membuktikan 60,9 persen masyarakat Jawa Tengah yakin dan percaya pengakuan Setya Novanto dan M. Nazarudin kalau Ganjar Pranowo menerima fee hasil korupsi e-KTP dan selebihnya ragu-ragu," ujar Ziyad dalam keterangannya, Semarang, Jumat (22/6/2018).

Ziyad mengatakan, isu kasus korupsi e-KTP cukup mempengaruhi kekalahan Ganjar Pranowo-Taj Yasin jika Pilkada Jateng di gelar hari ini. 

Sementara itu, Ziyad menyatakan, hasil temuan survei dengan menggunakan simulasi Kartu Suara Pilkada dengan diberi pertanyaan dari dua pasangan calon itu mana nanti yang akan dipilih, sebanyak 53,7 persen memberikan pilihan kepada pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah dan sebanyak 41.6 memilih Ganjar Pranowo-Taj Yasin serta sebanyak 4,7 persen tidak memilih.

"Dalam temuan survei 53,7 persen masyarakat Jawa Tengah yang  lmemilih Sudirman Said-Ida Fauziah beralasan 'Jawa Tengah butuh pemimpin yang bersih dari korupsi karena takut kena adzab'," katanya.

Sedangkan alasan dari 41.6 persen responden yang memilih Ganjar Pranowo-Taj Yasin, menurut Ziyad, beralasan jika Ganjar Pranowo menjadi tersangka KPK, masih Ada Taj Yasin yang akan menggantikannya.

Sekadar informasi, survei dilakukan mulai dari tanggal 1-14 Juni 2018 di 29 Kabupaten dan 6 Kota se-Jateng. 

Penelitian dilakukan dengan metode Survei Jajak Pendapat ini melibatkan 2.445 warga Jateng yang merupakan bagian dari populasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 27.068.125 pemilih.

Pengambilan sampel survei dilakukan dengan Metode Multi Stage Random Sampling yang memiliki Margin of Error sebanyak -/+ 1.98 persen dengan Tingkat Kepercayaan Survei sebesar 95 persen. (*)

Berita9.com - Forum Warga Anti Korupsi (Forwaki) mengajak warga untuk tidak memilih calon gubernur Jawa Tengah yang terindikasi korupsi dalam Pilkada 2018.

Ajakan tersebut diserukan dalam aksi damai dan teatrikal (happening art) di Bundaran Gladak, Kota Solo, Jateng (22/6).

Koordinator aksi Forwaki, Ahmad Farid Umar Assegaf menjelaskan, demi menghasilkan pemimpin baru di Jateng yang bersih, warga harus menggunakan hak pilihnya.

"Jangan sampai golput di pilkada sekarang, juga di Pilpres 2019 mendatang. Pilihlah pemimpin yang amanah dan tidak berperilaku korup," jelas dia sebagaimana disebutkan dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, beberapa saat tadi.

Aksi teatrikal ini dilakukan dengan memakai kostum pocong putih. Selain teater, massa aksi juga menebarkan berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan: Jangan Pilih Gubernur Koruptor, Gubernur Harus Bebas Korupsi, KPK Tangkap Koruptor, Korupsi Sama Dengan Memiskinkan Rakyat, Jateng Bebas Korupsi serta berbagai atribut demonstrasi lainnya.

Dalam kesempatan itu, Farid juga mendesak  aparat birokrasi dan TNI/ Polri untuk netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Menurut dia, hal itupenting agar Pilkada Jateng menghasilkan pemimpin yang memenuhi rasa keadilan rakyat.

"Forwaki yakin bahwa warga Jateng telah mengetahui tentang keterlibatan elit Jateng dalam skandal megakorupsi KTP Elektronik (EKTP) yang merugikan triliunan uang negara, sehingga pada hari Rabu mendatang takkan memilih Cagub Jateng yang terindikasi korupsi EKTP dan memiliki rekam jejak tak baik," jelas Farid.

Dia juga meminta KPK untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus yang sudah memidanakan Setya Novanto itu.

"KPK usut tuntas dan tangkap para pelaku korupsi EKTP. Jangan takut dan ragu karena korupsi musuh rakyat. Ayo warga Jateng, jangan pilih gubernur koruptor!" demikian Farid.

(*)

Berita9.com - Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar membantah tudingan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut adanya mark up dalam biaya proyek pembangunan light rail transit (LRT) di Palembang. Gerindra memaparkan, anggaran pembangunan LRT Palembang jelas-jelas lebih mahal dibandingkan pembangunan LRT Jakarta.

"Kalau kami baca, biaya LRT Palembang ini memang lebih mahal dibanding LRT di Jakarta. Itu data ada di Kemenhub, ini pernyataan resmi dari Sekjen Kemenhub Sugihardjo (sekarang Staf Ahli Bidang Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan) bahwa LRT Jabodetabek lebih murah dari LRT Palembang," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, (21/6).

Penjelasan soal anggaran biaya LRT ini disebut Andre dikutip langsung dari data resmi milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia mengatakan, setidaknya biaya pembangunan LRT Palembang lebih mahal sekitar Rp 800 miliar dibandingkan LRT Jakarta. Angka ini didapatkan dengan menghitung selisih biaya pembangunan per KM LRT Palembang dan LRT Jakarta.

"Di Jabodetabek per KM 264,7 miliar. Kalau Palembang itu per KM 296 miliar. Jadi ada sekitar 32 miliar something per KM lebih mahal dibanding Jakarta. Jadi pengakuan Pak Prabowo nggak mengada-ada juga," jelas Andre.

"Kalau dihitung 24,5 KM dikali 32 miliar itu hampir 800 miliar bedanya. Itu kan angka yang fantastis 800 miliar," imbuh dia.

Namun Andre belum mengetahui dari mana Prabowo menemukan data mark up LRT Palembang. Dia menyatakan akan mempelajari data yang disebutkan oleh Prabowo. Andre juga mengaku belum bertemu Prabowo untuk mendapatkan penjelasan mendalam.

"Saya belum bertemu Pak Prabowo, belum tahu datanya dari mana. Mungkin memang Pak Prabowo punya datanya, tapi saya belum bertemu beliau. Yang jelas berdasarkan data dari Kemenhub lebih mahal 32 miliar per KM di Sumsel daripada Jabodetabek," sebutnya.

"Nah apakah ada mark up, itu domain penegak hukum. Silakan penegak hukum dan auditor negara yang memeriksa itu," sambung Andre.

Diberitakan sebelumnya, biaya pembangunan LRT di Indonesia dinilai kemahalan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia pun menuding ada mark up.

Menurut data yang diperolehnya, biaya pembangunan untuk LRT di dunia hanya berkisar US$ 8 juta/km. Sedangkan di Palembang, yang memiliki panjang lintasan 24,5 km, biayanya hampir Rp 12,5 triliun atau dengan kata lain biayanya US$ 40 juta/km.

Kepala Proyek LRT Palembang Mashudi Jauhar Membantah. Dia mengaku biaya pembangunan LRT di Palembang sebenarnya sudah sesuai dengan harga pasar, mengingat konstruksi LRT yang diterapkan di Palembang merupakan konstruksi layang yang membutuhkan biaya tinggi.

Ia mencontohkan seperti biaya pembangunan LRT di Malaysia dan Filipina.

"Di Malaysia, (rute) Kelana Jaya-Ampang 7,2 miliar Yen/Km (65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar Yen/km (US$ 74,6 juta/km)," beber Jauhar. (*)

Jakarta - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralyat (PUPR) membantah anggapan bahwa keuntungan kenaikan tarif baru sebesar Rp15.000 tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) akan masuk ke kantong pendapatan BPJT.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menjelaskan keuntungan kenaika tarif tol JORR justru diberikan kepada publik.

Menurutnya BPJT sebagai operator justru tidak memperoleh keuntungan apapun atas kebijakan tersebut, pendapatan BPJT akan tetap sebagaimana mestinya.

"Akibat kebijakan ini, badan usaha tidak memperoleh winfall atau pendapatan seperti yang dibicarakan, jadi hari ini pendapatannya sekitar Rp2,85 triliun setahun hanya untuk JORR itupun dibagi untuk semua," paparnya dalam 'Sosialisasi Integrasi Tol JORR' di Gedung Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta, (21/6).

Lebih lanjut ia menjelaskan penetapan kenaikan tarif dari Rp9.500 menjadi Rp15.000 sendiri didapat dari perhitungan rata-rata panjang perjalanan yang dilalui sepanjang JORR atau yang biasa dikenal dengan perhitungan Average Trip Length (ATL) dikali panjang ruas tol secara keseluruhan. Kemudian dibagi jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan tol tersebut dengan rata-rata panjang jalan diangka 17,6 KM

"Artinya dengan tarif rata-rata tersebut ketika perjalanan itu kurang dari 17,6 KM dia akan membayar lebih dari yang dia gunakan tetapi ketika perjalannya lebih dari 17,6 KM dia akan memperoleh manfaat atau keuntungan," paparnya.

Herry menambahkan keuntungan yang didapat dari pengguna tol JORR kurang dari 17,6 KM akan dimanfaatkan untuk mensubsidi publik dan bagi para pengguna kendaraan logistik.

"Tentu ada pihak yang memberi subsidi, ada pihak yang menerima subsidi, tetapi sekali lagi, yang menerima subsidi ini bukanlah BUJT, bukan badan usaha bukan operator, melainkan publik dan mensubsidi angkutan logistik," tambahnya.

Hal tersebut dimanfaatkan tentu selain meringankan beban biaya angkutan logistik tentu juga untuk menertibkan angkutan logistik dengan mengurangi kemacetan di luar jalur tol, dan mendorong angkutan logistik lebih patuh hukum.

"Kendaraan logistik yang kita beri insentif ini juga memperbaiki diri dengan mematuhi ketentuan beban dan dimensi, sehingga eksternalitas yang diakibatkan oleh truk-truk tadi kepada kendaraan lain bisa dikurangi, jadi ke depan akan dilakukan program secara terus menerus, menertibkan kendaraan yang overloping dan taat kepada peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (*)

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan kenaikan tarif tol di Jakarta Outer Ring Road (JORR) atau lingkar luar Jakarta. Menurutnya, harus ada kajian mendalam tentang kenaikan tarif tol JORR.

Bamsoet panggilan akrab Bambang mengatakan, Kementerian Perhubungan sebaiknya memberikan penjelasan terkait integrasi tarif tol JORR. Merujuk Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, maka tarif tol dihitung berdasar kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi.

"Hal yang harus dikaji betul adalah kemampuan bayar masyarakat serta jarak tempuh di tol JORR," ujar Bamsoet, Kamis (21/6).

Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah standar pelayanan. Bamsoet menegaskan, harus ada perbaikan jalan dan fasilitas di tol JORR.

"Khususnya terbatasnya pintu tol yang sering menjadi penyebab kemacetan, serta melakukan inovasi terhadap pengguna jalan tol ERP (electronic road pricing, red) seperti tidak perlu melakukan transaksi di pintu tol," tuturnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan infrastruktur mengkaji ulang rencana integrasi tarif tol. "Agar tidak menimbulkan efek lain, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya BPJT berencana memberlakukan integrasi tarif tol JORR pada 20 Juni 2018. Kebijakan itu berefek pada penyeragaman tarif ruas tol JORR menjadi Rp 15.000.

Namun, kebijakan itu memicu polemik. BPJT akhirnya menunda kebijakan itu. (*)

Berita9.com - Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Senin (18/6/2018) memunculkan keprihatinan publik. Sejumlah kalangan mendesak agar penyelidikan tragedi maut tersebut dilakukan dengan tuntas dan transparan.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan, dirinya prihatin atas tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. 

"Saya sangat prihatin atas tragedi ini. Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah evakuasi para korban yang hingga saat ini belum ditemukan," ujar Anang di sela-sela kunjungan di New York, Amerika Serikat, dalam keterangannya, Rabu (20/6/2018).

Lebih lanjut, musikus asal Jember ini menyebutkan desitnasi Danau Toba merupakan satu dari 10 "New Bali" yang dicanangkan oleh pemerintah.

Terlebih, kata Anang, sejak tahun 2016 Danau Toba dikelola oleh badan khusus yakni Badan Otorita Pengelola Pariwisata Danau Toba. "Berdasarkan Perpres No 49/2016, Danau Toba dikelola oleh badan khusus," sebut Anang.

Dikatakan Anang, terdapat tiga tugas pokok badan yang berdiri sejak akhir tahun 2016 itu yakni penyusunan masterplan pengembangan kawasan Danau Toba, percepatan koordinasi master plan serta pengelolaan kawasan Danau Toba yang seluas 500 hektar.

"Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun semestinya tidak boleh terjadi, jika pengelolaan kawasan Danau Toba telah berjalan dengan baik dan efektif. Setidaknya, keamanan para wisatawan merupakan yang utama, safety first," tegas Anang.

Selain itu, menurut Anang, tragedi KM Sinar Bangun harus menjadi bahan koreksi dan perbaikan pengelolaan kawasan Danau Toba oleh Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba. 

"Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Danau Toba harus melakukan evaluasi dan koreksi di internal. Ingat, badan ini berdasarkan Perpres yang artinya terkait dengan politik kebijakan Presiden, kecepatan kerja badan ini harus lebih ditingkatkan," politisi PAN itu mengingatkan. (*)

Berita9.com - Pihak Istana menyebut penunjukan perwira TNI-Polri sebagai penjabat gubernur juga pernah dilakukan di era pemerintahan sebelumnya. Salah satunya adalah dengan menunjuk Mayjen TNI Setia Purwaka sebagai Penjabat Gubernur Jatim periode 2008-2009.
 
Menanggapi hal itu, Setia menyanggah jika saat dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jatim ia masih aktif di TNI.
 
"Waktu itu saya sebagai Irjen Kemenkominfo setelah alih status dengan Keppres Nomor 34/K Tahun 2006, Tanggal 12 Mei 2006. Jadi saya diangkat sebagai Penjabat Gubernur Jatim sudah bukan TNI aktif, tetapi sudah alih status," ujar Mayjen (Purn) Setia Purwaka melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/6).
 
Dengan Keppres tersebut, saat itu status Setia sudah beralih dari TNI menjadi sipil. Baru dua tahun setelah alih status tersebut, Setia diberi tugas sebagai Penjabat Gubernur Jatim.
 
"Saya baru diangkat sebagai Penjabat Gubernur Jatim dengan Keppres Nomor 73/P Tahun 2008 Tanggal 15 Agustus 2008. Begitu pula dengan teman saya, Pak (Mayjen) Tanribali Lamo. Prosesnya juga sama dengan saya, beliau diangkat jadi Penjabat Gubernur sudah bukan sebagai TNI aktif, tapi sudah alih status," lanjutnya.
 
Keputusan Presiden Jokowi untuk menunjuk Komjen Pol M Iriawan atau Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jabat menuai kritik. Sebab, Iwan Bule saat ini masih berstatus sebagai perwira aktif Polri yang seharusnya tidak bisa menduduki jabatan di luar institusi kepolisian sebelum lepas jabatan di Polri.
 
Kritikan tersebut kemudian ditanggapi oleh Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, yang menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan di era SBY. Salah satunya adalah penunjukan Mayjen TNI Setia Purwaka dan Mayjen TNI Tanribali Lamo sebagai penjabat gubernur. (*)
Go to top