Politik

Politik (1319)

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan menentukan sikap setelah menggelar rakernas.

"Nanti rakernas (dulu)," kata Zulkifli di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Kemungkinan besar PAN akan bergabung dengan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Selama ini, PAN intens menjalin komunikasi.

"Pada rakernas akan diserahkan kepada capresnya," ujar Zulkifli.

Seperti diketahui, Senin (30/7) kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan Prabowo melakukan pertemuan kedua terkait koalisi Pilpres 2019.

Usai keduanya bertemu, Prabowo tancap gas menyambangi DPP PKS juga terkait koalisi. Kemudian usai Prabowo dan elite PKS bertemu, giliran SBY dan para elite PKS yang menggelar pertemuan di hotel Grand Melia, Jakarta Selatan. (*)

Berita9.com - Ustaz Yusuf Mansur menanggapi positif rekomendasi ijtima Ulama yang memilih Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, pemilihan sosok ustaz untuk menempati posisi petinggi negara adalah suatu hal yang baik.
 
"Adalah bagus banget, ustaz-ustaz dicalonkan jadi petinggi, pejabat, dan penguasa, di negeri ini. Dan ini menjadi sinyal sangat baik sekali buat generasi muda yang akan datang yang bener-bener ingin berkhidmat di jalan dakwah," kata Ustaz Yusuf Mansur, Selasa (31/7).
 
Ustaz Yusuf Mansur menilai, sisi lain pencalonan Ustaz Somad merupakan sinyal baik bagi para pendakwah untuk menjaga dan mempersiapkan dirinya bila kesempatan menjadi pemimpin tiba.
 
"Bahwa dari mulai sekarang mempersiapkan diri dengan sebaiknya, dengan kompetensi-kompetensi seorang raja, seorang petinggi, seorang pejabat, seorang pemimpin, baik itu di tataran kampung, tingkat paling bawah dari RT, RW, Lurah, Kecamatan, wali kota, bupati, gubernur, menteri hingga presiden, menyiapkan diri dari sekarang. Karena kesempatan itu akan datang," kata Ustaz Yusuf Mansur.
 
Pemilihan sosok dari kalangan agama, kata Yusuf Mansur, memiliki dampak baik bagi masa depan. Hal tersebut berpengaruh kepada para anak muda yang akan menjadi lebih semangat dalam berdakwah.
 
"Agar anak-anak muda semangat untuk berdakwah, percaya diri untuk berdakwah, ikhas untuk berdakwah, karena memang enggak bohong gitu, kesempatan itu pasti akan datang," ujar Ustaz Yusuf Mansur.
 
Sebelumnya, nama Ustaz Abdul Somad muncul dalam bursa cawapres untuk Prabowo Subianto lewat hasil ijtima ulama GNPF Ulama. Sejumlah ulama Alumni 212 itu menyodorkan dua pasangan yang akan mereka dukung dalam Pilpres 2019 yaitu Prabowo-Salim Segaf dan Prabowo-Abdul Somad. (*)

Jakarta - Pasangan calon presiden-wakil presiden yang nanti ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memberikan informasi akurat kepada masyarakat saat berkampanye.

Hal itu merupakan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik," mengutip PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 20 Ayat (1) butir d.

Kewajiban memberikan informasi yang benar bukan sekadar demi pendidikan politik, tetapi juga untuk mencerdaskan pemilih. Kampanye mesti bersifat mendidik dan disampaikan dengan sopan.

"Yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum," bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 21 Ayat (1) butir a.

Capres dan cawapres mesti menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di masyarakat. Bersikap bijak dan beradab saat kampanye juga harus diutamakan, yakni dengan tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain. Hal itu tertuang dalam Pasal 21.

Capres-cawapres pun harus tertib dalam berkampanye. Dengan kata lain, kampanye tidak boleh sampai mengganggu kepentingan umum.

"Tidak bersifat provokatif," bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 21 Ayat 1 huruf r.

Dalam PKPU No. 23 tahun 2018, KPU juga mewajibkan peserta Pilpres 2019 untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Para peserta Pilpres 2019 juga harus menjaga dan meningkatkan moralitas serta nilai-nilai agama dan jati diri bangsa.

Mengenai metode kampanye, capres-cawapres dapat melakukannya dengan sejumlah kegiatan yang diatur dalam PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 23 Ayat (1). Di antaranya melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media sosial, rapat umum, iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan atau online.

Capres-cawapres pun dapat menyampaikan materi kampanye berupa visi dan misi melalui alat peraga dan bahan kampanye seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul.

Selain itu, materi kampanye juga dapat disampaikan melalui bahan kampanye seperti selebaran, pamflet, stiker, pakaian, kalender, pin, alat tulis, dan penutup kepala.

"Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang," bunyi Pasal 30 Ayat (5).

(**/CI)

Berita9.com - Anggota Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Zainal Bintang berpendapat sikap Wapres Jusuf Kalla yang menjadi pihak terkait dalam gugatan uji materi UU Pemilu No 7/2017 pasal 169 huruf n tentang pembatasan masa jabatan wakil presiden oleh Partai Perindo sebagai langkah untuk menempuh kepastian hukum.    

"Saya justru melihat Pak JK maju jadi pihak terkait untuk mendapatkan kepastian hukum atas Tafsir undang-undang," kata Zainal Bintang dalam diskusi publik Suropati Syndicate, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, (30/7).    

Menurut dia, langkah JK tersebut belum tentu sebagai orang yang haus akan kekuasaan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang karena belum tentu Joko Widodo akan kembali memilihnya sebagai wakil presiden.    

"Makanya, JK siap mengorbankan diri di cemooh oleh sebagian masyarakat hanya untuk memperoleh kepastian hukum. Kalau ini tidak dilakukan, maka gugatan masalah ini akan terus dilakukan," kata mantan politisi senior Partai Golkar ini.      

Di tempat yang sama, pengamat politik Djohermansyah Djohan berpendapat uji materi yang diajukan oleh Perindo itu merupakan hak warga negara dan hal yang biasa.      

"Masalah ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Politisi tak perlu gaduh menyikapi persoalan ini," katanya.      

Menurut dia, pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.      

"Jadi, ini merupakan hal yang biasa. Saya harap putusan MK sesuai dengan landasan hukum yang ada," ucap Djohan. (*)

Jakarta - Rekomendasi Ijtima Ulama menghasilkan dua nama cawapres untuk Prabowo Subianto. Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Al Jufri.
 
Menanggapi rekomendasi tersebut, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais cenderung memilih Abdul Somad sebagai pendamping Prabowo di 2019. Menurutnya, elektabilitas Somad jauh lebih dikenal masyarakat Indonesia.
 
"Teman dari Riau membuat survei tokoh di Indonesia yang paling populer yang paling tinggi siapa. Itu ketemunya nomor satu Pak Abdul Somad, bukan yang lain," kata Amien di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7).
 
"Jadi sesungguhnya ini kalau menurut saya, Pak Somad kan ahli agama, dia hafal Quran hafal hadist banyak," imbuhnnya.
 
Tak hanya itu, ada sejumlah sikap Somad yang dinilai merupakan poin positif. Salah satu di antaranya adalah sikap kritis terhadap masalah ketidakadilan, pendidikan dan lainnya.
 
"Selama ini kan Pak Abdul Somad sangat kritis, kritis sekali masalah ketidakadilan, masalah pendidikan, masalah hot dan lain-lain, daripada beliau selalu hanya lisan," ujarnya.
 
Sehingga, kelak saat yang bersangkutan menjadi wapres nanti memiliki otoritas untuk membantu perbaikan di Indonesia.
 
"Saatnya ini beliau punya otoritas kekuasaan yang telanjang untuk kemudian mencari sesuatu yang kejernihan, bukan. Tapi kekuasaan bentuknya otoritas sebagai wapres. Kalau beliau mau, akan membantu perbaikan negeri ini," jelasnya.
 
Amien bahkan mengutip salah satu hadis yang menjelaskan tentang sikap-sikap kritis yang kerap kali dikeluarkan Somad. Sehingga, dianggap sesuai untuk menjadi pemimpin.
 
"Jadi dalam agama Islam itu, dinyatakan apabila orang beriman melihat kemungkaran, kejahatan, ubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, dengan lisanmu, kalau tidak mampu dengan hatimu. Tapi yang terakhir itu, selemah-lemahnya iman. Yang namanya tangan itu kekuasaan, otoritas," pungkasnnya. (*)

Berita9.com - Haasil Ijtimak Ulama merekomendasikan Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ketua DPP PAN Yandri Susanto memastikan pihaknya tetap mencalonkan sang Ketum Zulkifli Hasan.

"Soal rekomendasi itu apakah benar terwujud di partai koalisi, tentu kami bicarakan di partai koalisi siapa capres-cawapresnya. Saat mengambil keputusan kami akan berkomunikasi atau melibatkan para ulama. Jadi masalah rekomendasi itu bisa iya bisa tidak kan perlu dibahas mendalam di partai koalisi," kata Yandri kepada wartawan, Ahad (29/7/2018).

Yandri menerima masukan dari para ulama tersebut. Namun, dia menegaskan partainya tetap mengusung Zulkifli sebagai cawapres.

"Soal Prabowo-Salim Segaf misalkan, tentu kami mengajukan Bang Zul sebagai cawapresnya. Jadi sampai hari ini belum ada perubahan sedikitpun, PAN mengajukan Bang Zul sebagai cawapres," tegas Yandri.

Meski begitu, Yandri tetap mengapresiasi hasil rekomendasi Ijtimak Ulama itu. Sebab, para ulama itu telah ikut menyumbang pemikiran politik Indonesia.

"Namanya rekomendasi, apalagi rekomendasi ulama tentu kita hargai, kita ucapkan terima kasih atas pemikirannya untuk masalah perpolitikan di Indonesia," terangnya. (*)

Jakarta - Para menteri pertanian dari negara-negara anggota G20 mengkritik kebijakan proteksi yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan proteksi tersebut telah berimbas kepada sektor pertanian dan melukai petani.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis Senin (30/7), mereka mengatakan, tindakan perdagangan proteksionisme tidak sejalan dengan atruan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka juga menegaskan komitmen untuk menghapus hambatan perdagangan.

Petani AS diperkirakan mengalami kerugian hingga 11 miliar dolar AS karena kebijakan proteksionisme dan perang dagang. Pekan lalu, administrasi Trump mengatakan, akan membayar kerugian tersebut hingga 12 miliar dolar AS.

Sekretaris Pertanian AS Sonny Perdue mengatakan, Presiden Donald Trump akan memberikan bantuan tunai langsung kepada petani dan telah mengalokasikan anggaran antara 7 miliar dolar AS hingga 8 miliar dolar AS. Bantuan tunai langsung ini rencananya akan diberikan pada awal September mendatang.

Menanggapi kebijakan bantuan tunai tersebut, Menteri Pertanian Jerman Julia Kloeckner mengatakan, para petani tidak membutuhkan bantuan itu. Hal yang paling penting bagi petani adalah perdagangan.

"Kami tidak ingin ada langkah-langkah proteksionisme sepihak, kita semua tahu apa yang terjadi jika satu orang atau negara tidak mematuhi aturan WTO dan mencoba mendapatkan manfaat bagi diri mereka sendiri melalui proteksionisme," ujar Kloeckner.

Dalam pernyataan bersama, para menteri pertanian negara-negara G20 sepakat untuk terus mereformasi aturan perdagangan pertanian di WTO. Para  menteri pertanian yang hadir dalam pertemuan G20 tersebut, negaranya mewakili 60 persen lahan pertanian dunia dan 80 persen perdagangannya yakni komoditas pangan dan pertanian. (*)

Berita9.com - Wasekjen Partai Golkar Sarmuji tidak mau ambil pusing dengan keputusan Ijtima Ulama dan tokoh nasional yang merekomendasikan Prabowo Subianto jadi Capres pada Pilpres 2019. 

Menurutnya, rekomendasi tersebut jauh dari keinginan para ulama.

"Tapi ijtima’ yang dimaksud sama sekali jauh dari jumhur ulama. Sebagian besar ulama masih mendukung Pak Jokowi, hanya saja mereka tidak menyukai publikasi dan memilih menjadi pembimbing di tengah masyarakat," kata Sarmuji, Ahad, (29/7).

Dia pun tidak mengkwatirkan dengan rekomendasi tersebur. Sebab, Sarmuji yakin tidak semua ulama menyepakati rekomendasi tersebut.

"Sama sekali tidak. Para Kyai-kyai pondok pesantren dan pegiat da’wah yang berpuluh tahun berhikmat pada ummat tidak terlihat hadir dalam ijtima’ kemarin," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Muhammad Martak menyatakan hasil Ijtima ulama dan tokoh nasional telah merekomendasikan nama untuk menjadi calon pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. 

Rekomendasi tersebut mengusung paslon dengan latar belakang nasionalis religius.

"Prabowo Subianto didampingi dengan capres yang kita rekomendasikan yaitu Salim Segaf Al Jufri. Insya Allah ini dapat kita perjuangkan dan kita pertanggungjawabkan," kata Yusuf di Menara Peninsula, Jakarta Barat, (29/7).

Selain nama Ketua Majelis Syuro PKS itu, Prabowo direkomendasikan didampingi oleh ustaz Abdul Somad Batubara. Yusuf menyebut ulama memiliki peran dan kapasitas lebih.

"Keterwakilan umat Islam tidak pernah diakomodir, maka dari itu ijtima mengusulkan kedua-duanya punya ketokohan sebagai ulama," katanya. (*)

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengapresiasi semangat relawan dalam membangun Rumah Djoeang.

Menurut Prabowo pengorbanan dan perjuangan relawan tidak pernah tergantikan serta terlupakan.

Dalam kesempatan itu, prabowo juga mengucapkan rasa terimakasihnya terhadap pengorbanan para relawan.

"Kita kumpul disini tentu saja dalam upaya-upaya dan kerja kawan-kawan, sebab kita merasakan ada yang tidak beres di negara kita ini," ujar Prabowo Subianto saat deklarasi Rumah Djoeang di Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan, (29/7).

Prabowo yakin keberadaan Rumah Djoeang mampu menampung aspirasi masyarakat untuk memperbaiki masa depan negara ke arah yang lebih baik.

"Ini adalah cara masing-masing dari kita untuk memperbaiki kehidupan rakyat, untuk merubah yang tidak benar menjadi benar, berupaya memperbaiki yang rusak menjadi baik," ujarnya.

Prabowo menilai keberadaan Rumah Djoeang sangat penting untuk pemenangan Pilpres 2019. Untuk itu, dia mendorong agar Rumah Djoeang bisa dibentuk di banyak daerah.

"Usaha Rumah Djoeang sangat penting dan harus direplikasi di daerah dimana-mana, sekarang kalian punya WA dan kalian punya handphone sampaikan ke lingkunganmu, sahabatmu, kerabatmu, bentuk Rumah Djoeang dimana-mana," terangnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengimbau kepada relawan dan pendukungnya untuk meyakinkan rakyat bahwa perubahan ada di tangan mereka.

Ia mencontohkan perjuangan Gerindra saat memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dia mengakui Anies-Sandi kurang diunggulkan dibanding calon lain. Sebab, Anies-Sandi hanya diusung oleh koalisi ramping dua partai yakni Gerindra dan PKS. Tetapi, walaupun tanpa logistik dan modal yang besar, Anies-Sandi mendapatkan dukungan besar dari warga Jakarta.

"Dulu di pilkada DKI orang tidak memandang kita. Calon kita tidak dipandang. Di awal hanya 2 partai yang mengusung Anies-Sandi. 2 lawan 8 partai. Itu dari segi jumlah partai belum lain-lain. Kemarin kita termasuk pahe. Bukan pahe lagi, tapi paheli paket hemat sekali," pungkasnya. (*)

Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, kemerdekaan Indonesia adalah buah dari perjuangan dan pengorbanan para ulama. Itu dibuktikan dengan banyaknya ulama yang menjadi pahlawan. Antara lain, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, KH. Ahmad Dahlan hingga Hasyim Asy'ari.

Sayangnya, setelah Indonesia lepas dari penjajahan, peran ulama dipinggirkan. Ulama hanya boleh mengurusi persoalan agama. Tetapi tidak diizinkan terlibat dalam persoalan politik, ekonomi dan kebudayaan.

"Akibatnya kita terpuruk, kekayaan alam dikuasai hanya oleh segelintir orang saja. Ketimpangan terjadi, pekerja asing terus bertambah, sementara pengangguran juga tak bisa dikurangi. Kita kembali dijajah, tapi kali ini oleh penjajahan modern", kata Zulkifli Hasan di hadapan 800 orang peserta pembukaan ijtimak ulama dan tokoh nasional

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR, saat memberikan sambutan pada pembukaan Ijtimak Ulama yang berlangsung di Hotel Menara Peninsula Jakarta, (27/7). Ikut hadir pada acara tersebut para ulama, tokoh nasional dan ketua-ketua partai Politik. Ijtimak ulama sendiri akan berlangsung 27-29 Juli, membahas persoalan terkini menyangkut kehidupan sosial, ekonomi dan politik terkini.

Beruntung, gerakan reformasi telah membuka pintu keterlibatan ulama dibidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Reformasi juga membuka kesempatan bagi masyarakat, ikut menentukan pemimpinnya sendiri. Sayangnyan kekuatan umat Islam yang begitu besar, belum mampu dikonversi menjadi kekuatan politik yang bisa memberi keuntungan bagi masyarakat banyak.

"Kita harus bersatu agar dapat memperjuangkan kepentingan umat. Jadi kuncinya adalah persatuan," kata Zulkifli menambahkan.

Karena itu, Zulkifli berharap, Ijtimak ulama bisa menyatukan umat dalam nafas dan narasi. Menyatukan umat Islam yang tercerai. Dan menyatukan umat Islam dengan kebangsaan, sehingga bisa sejalan.

Persatuan bukan hanya untuk kepentingan pilkada dan pilpres. Tetapi persatuan untuk memperjuangkan tercapainya baldatun toyyibatun wa robbun Ghofur yaitu negeri yang subur, makmur, adil dan aman. (*)

Go to top