Politik

Politik (1898)

Berita9.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik untuk semua kelas. Namun besaran kenaikan belum ditentukan oleh pemerintah.

Berita9.com - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pemadaman listrik secara meluas dan dalam waktu yang lama pada Ahad (4/8/2019) harus diikuti pertanggungjawaban dari lembaga terkait dan pimpinannya. Sebab, insiden ini memicu kerugian besar bagi pengguna listrik.

Dahnil membandingkan pemdaman listrik kemarin dengan yang terjadi di belahan dunia lain. Seperti di Australia, saat listrik padam ada kompensasi yang diberikan perusahaan penyedia listrik, yaitu gratis tagihan selama sebulan.

"Sementara di Korea Selatan pemadaman listrik berimbas pada kursi menteri. Menteri Ekonomi Korea Selatan, Choi Joong-Kyung menyatakan mundur pada 2011 lalu," ujar Dahnil dalam akun Twitter pribadi, Senin (5/8/2019).

Pengunduran diri menteri Korsel tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemadaman listrik yang menimbulkan kemarahan masyarakat. Uniknya, pemadaman listrik saat itu hanya terjadi dalam durasi singkat, yaitu satu jam.

“Di Korsel menterinya mundur. Di sini menterinya hilang tanpa pesan tak berani ngomong di depan kamera,” ujar Dahnil.

Seperti diberitakan, listrik di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, padam sejak siang hingga malam hari, (4/8).

Sementara PT PLN akan menunjuk tim independen terlebih dahulu guna mengungkap penyebab pemadaman listrik total (blackout). Tim tersebut akan ditugaskan melalukan investigasi secara menyeluruh tentang sebab-sebab terjadinya pemadaman.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Intan Cahyani mengatakan, Investigasi dilakukan secara menyeluruh karena dampak yang dihasilkannya sangat luar biasa.

"Kami butuh masukan yang sifatnya independen dan komprehensif, baik soal teknis dan sebagainya," kata Sripeni di di Kantor PLN Gandul, Depok, (4/8).

Dia berharap proses investigasi bisa berlangsung satu sampai tiga bulan ke depan. (*)

Berita9.com - Presiden Jokowi diharapkan memilih figur Jaksa Agung yang bisa bekerjasama dengan Polri, sehingga penegakan supremasi hukum dan kepastian hukum di periode terakhir Jokowi sebagai presiden berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, ada empat poin yang perlu diperhatikan Presiden dalam memilih Jaksa Agung yang baru. Pertama, bisa bekerjasama dengan Polri. Kedua, figur dari luar kejaksaan, sehingga figur tersebut tidak “tersandera masa lalu”.

"Ketiga, bukan kader partai politik. Sebab, penempatan kader parpol di posisi Jaksa Agung akan mengancam independensi korps Adhyaksa itu dalam melakukan penegakan hukum secara berkeadilan," kata Neta dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2019).

Keempat, lanjut dia, berkomitmen menuntaskan kasus kasus hukum yang mandeg di kejaksaan, salah satunya kasus penembakan yang menyebabkan tersangka pencurian burung walet tewas di Bengkulu, yang diduga melibatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Kasus Novel di Bengkulu sudah P21 tapi tak kunjung dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan. Bahkan, keluarga korban sudah memenangkan prapradilan dan majelis prapradilan sudah memerintahkan agar kejaksaan segera melimpahkan kasus Novel ke pengadilan,” katanya.

Tapi, tambah Neta, Jaksa Agung tak peduli. BAP kasus Novel tetap disimpan di kejaksaan. Jajaran kejaksaan tidak peduli dengan rasa keadilan keluarga korban yang tewas akibat ditembak, yang diduga dilakukan Novel.

“Seharusnya, kasus penembakan ini dilimpahkan ke pengadilan dan biar pengadilan yang memutuskan apakah benar Novel yang menembak atau bukan,” katanya.

Dengan tidak dilimpahkannya BAP kasus ini tentunya tidak ada kepastian hukum maupun transparansi penegakan hukum. Keluarga korban terus menuntut dan Novel tersandera kasus hukum. (*)

Berita9.com - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak ada perubahan rumusan dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang tengah dibahas di DPR. Peneliti Elsam Lintang Setiani mengatakan rumusan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) saat ini berpotensi menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi.

“Elsam mendorong adanya perubahan dalam rumusan material RUU terlebih dahulu. Memang tingkat urgensinya tinggi, tetapi jangan sampai kita menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi yang selama ini sudah dibangun, termasuk di ranah digital,” ujar Lintang, (2/8).

Lintang menuturkan hasil kajian Elsam menjelaskan bahwa RUU Kamtansiber harus fokus pada strategi keamanan siber di Indonesia. Sebab, ia berkata hukum positif sekarang selalu mencampuradukkan segala hal yang berbau siber.

“Padahal ada perbedaan mendasar pada kejahatan siber dan keamanan siber. Berdasarkan riset dari Elsam, kebijakan terkait keamanan siber seharusnya tindakan atau strategi preventif dalam menjaga jaringan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lintang menjelaskan definisi hukum keamanan dunia maya adalah ditujukan untuk mengarahkan strategi teknis menjaga keamanan dunia maya termasuk dari suatu serangan atau (cyber attack). 

Sementara kebijakan keamanan dunia maya, kata dia, merupakan salah satu strategi dalam mengamankan sistem jaringan komputer, terutama harus ada keseimbangan dengan menempatkan individu atau hak sebagai pusat.

“Jika melihat rumusan RUU Kamtansiber sekarang sangat luas definisinya, bahkan mengatur mengenai konten dan sebaginya. Harusnya bisa fokus pada strategi bagi Indonesia menghadapi serangan,” tandas Lintang. (*)

Berita9.com - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun menilai PAN potensial memimpin barisan partai politik di luar pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin atau oposisi. Dengan catatan, Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan.

"Kalau misalnya Gerindra jadi bagian kekuasaan, PAN bisa menjadi pemimpin oposisi," kata Ubaidilah di Padepokan Pencak Silat, Jakarta, (2/8).

Dia menyarankan agar PAN bisa menjalin komunikasi dengan PKS sebelum memimpin barisan oposisi karena partai pimpinan Sohibul Iman itu dinilai konsisten menjadi oposisi. Menurut dia, PAN memiliki kemampuan memimpin barisan partai oposisi meskipun perolehan suaranya tidak besar di Pemilu 2019. 

Namun, partai tersebut harus membawa gagasan yang kuat untuk memimpin oposisi. "Kepemimpinan oposisi itu bukan dengan berdasarkan kalkulasi kuantitatif. Kepemimpinan oposisi itu dibangun atas dasar gagasan," ujarnya.

Ubaidillah menilai PAN akan lebih terhormat apabila memilih menjadi partai di luar pemerintahan dan memimpin barisan oposisi.

Dalam diskusi yang sama pengamat politik Rocky Gerung justru menilai PAN sejatinya adalah ujung tombak oposisi.

"PAN itu adalah ujung tombak oposisi, bahwa partai ini diucapkan dengan dalil oposisi, dan jalan pikiran oposisi adalah jalan pikiran PAN," kata Rocky.

Rocky mengaminkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi, akan tetapi dalam alam demokrasi itu akan sendirinya melahirkan oposisi.

Ahli filsafat ini juga berpandangan, seharusnya preferensi politik tidak terbagi habis dalam partai politik, karena setiap pemilihan umum pasti menyisakan kelompok golput termasuk oposisi.

"Tidak mungin seratus orang itu memilih satu orang, pasti pemilihan secara demokratis itu akan menghasilkan oposisi. Pemilihan umum pasti melahirkan perbedaan," demikian Rocky. (*)

Berita9.com - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pengangguran di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Sorong, cukup tinggi. 

Hal ini menjadi catatan penting bagi Komisi IX DPR RI. Mengingat pertumbuhan ekonomi Papua Barat cukup tinggi dengan pembangunan investasi juga cepat, namun angka pengangguran sangat tinggi.

"Ternyata kita lihat di sini tidak ada link and matchantara kompetensi warga dengan kebutuhan kerja. Program (pelatihan kerja) Pemerintah ini harus didorong dengan up skilling," kata Dede di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

"Nah program pemerintah ini harus dibagi merata kepada Papua Barat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun kerja sama dengan BLK Swasta," tambahnya.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, jika Pemerintah Daerah di Papua Barat tidak memiliki BLK, maka harus bekerjasama dengan BLK Swasta, yang dibiayai Pemerintah. 

Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Karena sangat disayangkan dengan adanya potensi pariwisata, pertanian dan pertambangan yang sangat besar ini, tetapi warganya tidak bisa bekerja.

"Akibatnya harus mendatangkan pekerja dari luar. Tentu ini akan menjadi permasalahan-permasalahan sosial berikutnya. Jadi saya pikir harus ada yang serius dari Pemerintah, baik pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk mendorong pelatihan kompetensi atau advokasi khusus untuk pekerja-pekerja lokal," paparnya. (*)

Berita9.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan proses seleksi yang tertutup yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) saat ini bisa memicu lahirnya pimpinan boneka.

Menurutnya, sikap Pansel Capim KPK yang lebih banyak tertutup dan pernyataan-pernyataannya yang bersifat defensif melahirkan kecurigaan bahwa rekayasa tengah terjadi dalam pencarian pemimpin di lembaga antirasuah saat ini.

"Ya bisa disebut pimpinan boneka, kalau prosesnya seperti ini," kata Boyamin terkonfirmasi. (1/8).

Selain itu, kata dia, sikap Pansel Capim KPK yang seolah menutup mata terhadap kandidat yang belum menyampaikan LHKPN ke KPK juga turut memunculkan kecurigaan terjadinya rekayasa dalam proses seleksi kali ini.

Boyamin mengingatkan Pansel Capim KPK bahwa proses seleksi saat ini bertujuan untuk mencari orang terbaik untuk menjadi pimpinan dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, proses pencarian tersebut tidak boleh dinodai dengan aksi menyusupkan kandidat yang tidak sesuai dengan kriteria.

"Kalau tidak lapor atau jelang daftar baru lapor, jelas dari sisi ini tidak tepat. Kalau diloloskan seakan Pansel sudah bawa orang. Jadi seakan Pansel melindungi orang untuk disusupkan," ujar Boyamin.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul mengatakan rekayasa dalam proses seleksi akan merugikan dan mengancam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurutnya, pimpinan KPK mendatang pun berpotensi tidak independen dalam mengambil kebijakan.

"Kalau benar (rekayasa) sangat disayangkan. (Pimpinan KPK) mendatang berpotensi tidak independen, lalu KPK menjadi tidak obyektif," ucap Chudry.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan Panitia Seleksi calon pimpinan KPK tidak akan dapat mencari capim KPK yang baik. Menurutnya, hal itu terjadi karena pansel KPK diisi oleh sejumlah orang bermasalah.

"Beberapa pansel berisi figur-figur bermasalah, bukan tidak ada figur baik, beberapa bahkan sangat baik. Tapi figur bermasalah ini dibiarkan," ujar Feri di Kantor ICW, Jakarta, (30/7).

Feri mengingatkan soal pasal 29 UU KPK yang menyebut beberapa syarat pimpinan KPK. Yakni, WNI, tidak rangkap jabatan struktural atau parpol, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, hingga mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini maksudnya sebelum mereka mendaftar, penuhi dulu syarat-syarat itu. Jangan sampai orang sudah sampai ke akhir lalu bermasalah kewarganegaraanya, integritasnya, moralnya, menjabat jabatan lain," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses seleksi yang dilakukan pihaknya. Ia meminta Koalisi Masyarakat Sipil memberikan bukti terkait tuduhan itu.

"Kalau menuduh pakai bukti, merekayasanya apa, pakai bukti saja. Menuduh pakai bukti, bagaimana pemerintah merekayasa, termasuk ke Pandel, cari saja buktinya," kata dia.

Yenti mengklaim seluruh proses ataupun tahapan seleksi kandidat selama dibuka dan disampaikan kepada media. Dengan demikian, katanya, tak ada yang ditutupi selama proses seleksi dilakukan. (*)

 

Berita9.com - PKS berpotensi menjadi satu-satunya partai yang berada di luar pemerintah setelah Partai Gerindra menyatakan terbuka untuk bergabung dengan pemerintah.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan bahwa PKS tidak khawatir apabila nantinya PKS beroposisi sendirian.

"Secara prinsip, PKS saja atau ada partai lain yang menjadi oposisi itu tidak ada masalah selama disetujui oleh mayoritas anggota majelis syuro," kata Sohibul, Rabu (31/7).

Kendati demikian ia mengaku tidak bisa menebak seperti apa sikap akhir mayoritas anggota majelis syuro. Sebab total anggota majelis syuro terpilih berjumlah sekitar 60-an orang.

Namun ia memperkirakan bahwa mayoritas menginginkan agar PKS tetap menjadi oposisi. 

"Dari roadshow saya selama masa halal bi halal, suara mayoritas kader, bahkan boleh dibilang semuanya, menginginkan di luar, baik sendiri atau bersama partai lain," tuturnya.

Ia menuturkan, PKS tetap akan mendengar seluruh aspirasi kader yang nantinya akan dibawa oleh para anggota majelis syuro yang mewakili masing-masing provinsi. "Kita tunggu saja," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) juga menegaskan bahwa PKS tetap akan berpegang pada hasil keputusan majelis syuro sebelumnya yang menyatakan bahwa PKS tetap pada sikap berada di luar pemerintahan. Adapun PKS akan menggelar rapat majelis syuro tahun ini, namun kecil kemungkinan PKS akan mengubah sikapnya.

"Ya menurut saya sih malah kemungkinan akan makin menguatkan keputusan ada di luar kabinet," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, (30/7). (*)

Berita9.com - Dihadapan puluhan insan penyiaran, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, berharap Lembaga Penyiaran  mampu menjadi media penyeimbang, untuk meluruskan  berita yang kurang benar, dan terlanjur dikonsumsi masyarakat. Pasalnya, saat ini begitu banyak sumber-sumber berita yang berasal dari media sosial, ikut menyebarkan kabar tetapi tidak jelas akurasinya. 

Jangan sampai terjadi sebaliknya, Lembaga  penyiaran malah dikoreksi oleh medsos, karena menyiarkan berita yang tidak benar atau malah kabar-kabar bohong. Kalau itu terjadi,  maka yang akan rugi adalah lembaga penyiaran sendiri. Mereka membuat masyarakat tertipu, kemudian muncul keonaran, dan publik tidak mempercayai lagi berita-berita yang disampaikan oleh lembaga penyiaran. 

“Kalau ada lembaga penyiaran yang berani mengabarkan berita bohong yang rugi tentu kita semua. Masyarakat sudah mendapatkan berita yang tidak benar, kadang menimbulkan keresahan dan akhirnya orang tidak akan percaya dengan kabar-kabar yang disampaikan lembaga penyiaran”, kata Hidayat menambahkan. 

Pernyataan itu dikemukakan  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan kata kunci  pada acara  In House Training Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Acara tersebut berlangsung di kawasan SCBD Jln. Sudirman Jakarta Selatan, Selasa (30/7).   

Acara  tersebut mengambil tema  Upaya meningkatkan Kualitas Tayangan Lembaga Penyiaran. Ikut hadir pada kegiatan itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Kawiyan, dan Direktur Utama Jaktv David Sijabat. 
 
Pada kesempatan itu, Hidayat juga menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan memberikan pengakuan terhadap  hak azazi manusia,  khususnya hak mendapatkan informasi. Karena itu, sudah sepatutnya jika lembaga penyiaran memberikan berita-berita yang sesuai dengan aturan. Ini penting agar lembaga penyiaran bisa berkontribusi dalam penguatan persatuan Indonesia. 

Apalagi, saat ini keterbukaan informasi begitu jelas. Masyarakat bisa melaporkan media yang menyampaikan  berita-berita yang tidak benar, baik kepada Komisi penyiaran, atau pihak kepolisian. Karena itu lembaga penyiaran harus lebih dewasa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Agar tidak tidak terjadi persoalam hukum dibelakang hari. 

“Kalau lembaga penyiaran memberikan informasi   dengan cara yang benar, maka masyarakat juga akan menerimanya  dengan benar pula. Kalau itu dilakukan, maka akan baik bagi semua bukan hanya lembaga penyiaran tapi juga masyarakat umum”, kata Hidayat lagi. (*)

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dua hakim Mahkamah Agung yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Komisioner Komisi Yudisial, Sukma Violetta, menuturkan kerja sama lembaganya dengan KPK dalam bentuk berbagi informasi mengenai persoalan tersebut.

"Kami memang selalu bekerja sama dengan KPK, termasuk dalam kasus ini, seperti tukar-menukar informasi," kata dia, Kamis, 26 Juli 2019.

Sukma mengatakan lembaganya mulai mengumpulkan informasi ihwal Syamsul Rakan Chaniago dan Mohammad Askin--dua hakim agung yang menjatuhkan vonis bebas kepada Syafruddin--dua hari lalu. Informasi itu diperoleh dari pelbagai sumber, termasuk dari pelapor ke Komisi Yudisial.

Tiga hari lalu, Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Syamsul dan Askin ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik saat memutus perkara dugaan korupsi Syafruddin. Dalam putusan kasasi kasus Syafruddin, 9 Juli lalu, Syamsul dan Askin menyatakan perbuatan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu—yang menerbitkan surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Negara Indonesia--bukan tindak pidana.

Syamsul berpandangan tindakan itu termasuk perbuatan perdata dan Askin mengatakan tindakan Syafruddin merupakan perbuatan administrasi. Keduanya berbeda dengan Salman yang tetap berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan tindak pidana. Putusan akhir kasasi menyatakan Syafruddin terbukti merugikan negara Rp 4,58 triliun, tapi perbuatan tersebut bukanlah pidana.

Menurut Sukma, Komisi Yudisial tengah menindaklanjuti laporan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut. Ia mengatakan lembaganya bakal mengusut laporan ini. Tapi, kata dia, Komisi Yudisial terlebih dulu mengumpulkan informasi dari pelbagai sumber. Ia berharap lembaganya segera mendapat informasi yang cukup untuk menyimpulkan laporan Koalisi Masyarakat Sipil ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Apabila informasi yang dikumpulkan sudah cukup, Komisi Yudisial akan memeriksa pelapor, saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti lain,” kata Sukma.

Langkah berikutnya, kata dia, hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti akan dibahas dalam sidang panel Komisi Yudisial. Dalam sidang panel, Komisi Yudisial akan memutuskan bukti yang dimiliki sudah cukup atau tidak untuk memanggil kedua hakim terlapor. “Kemudian kami akan menggelar sidang pleno untuk memutuskan terbukti atau tidak melanggar kode etik,” ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan komisi antikorupsi siap membantu Komisi Yudisial. Ia mengatakan KPK akan memberikan data, informasi, dan dokumen mengenai kasus Syafruddin yang dibutuhkan Komisi Yudisial. "Jika Komisi Yudisial membutuhkan dukungan, informasi, atau apa pun yang relevan dari KPK, kami siap membantu," katanya. Febri mengatakan lembaganya juga siap berkoordinasi dengan badan pengawas Mahkamah Agung jika membutuhkan data yang berkaitan dengan penanganan perkara BLBI ini. (*)

Go to top