Politik

Politik (1535)

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto menilai ada unsur politis dalam aksi reuni 212 yang akan diselenggarakan pada Ahad (2/12).
 
Bahkan, Hasto mewanti-wanti aksi tersebut bisa dijadikan sebagai kampanye terselubung oleh capres-cawapres tertentu.
"Ya itu pasti (ada unsur politis). Namanya unsur-unsur politik bahkan itu menjadi kampanye terselubung pasangan calon tertentu," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu, (1/12).
 
Hasto melanjutkan, pihaknya mengaku lebih memilih mengikuti sejarah yang sudah ditorehkan oleh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) ketimbang aksi reuni 212.
 
"Kita bersama dengan mereka-mereka yang ikut membangun republik dengan Muhammadiyah yang dibangun 1912, NU 1926, PNI oleh Bung karno 1927, TNI Polri sebagai pilar negara itu semua kan berbicara berbangsa dan bernegara," ungkap Hasto.
"Sehingga kita ikutin yang seperti itu sajalah yang secara natural sudah berkeringat bagi republik ini," tambahnya.
 
Sebagaimana diketahui, aksi 212 sebelumnya terjadi pada 2 Desember 2016 silam. Ketika itu, massa umat islam memadati kawasan Monas dan sekitarnya sebagai aksi damai buntut dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
 
Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas terkait aksi Reuni 212 yang rencananya digelar Ahad (2/12) di Monas, Jakarta Pusat. Satu hari menjelang Reuni 212, sejumlah persiapan di Monas sudah dilakukan. Para peserta aksi juga sudah mulai berdatangan. (*)

Berita9.com - Ketua Persaudaraan Alumni 212 sekaligus penanggung jawab kegiatan reuni 212, Slamet Maarif, mengatakan acara yang diselenggarakan pada Ahad, 2 Desember di Monas itu terbuka untuk umum.

Setidaknya undangan tertulis telah dikirimkan kepada 250 ulama serta Ketua DPR dan MPR. 

Slamet memang tidak menyebutkan rinci nama dari Ketua DPR, Wakil Ketua DPR serta Ketua dan Wakil Ketua MPR yang diundangnya itu. 

"Untuk undangan tertulis kita kirim sekitar 250 tokoh ulama yang kita berikan undangan tertulis, termasuk pimpinan DPR dan MPR, kita tidak melihat partai apa pun," ujar Slamet dalam diskusi Polemik Radio Trijaya di Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Desember 2018.

Slamet mengatakan, reuni 212 terbuka untuk umum bagi siapa pun yang hendak hadir, termasuk calon presiden. Bahkan pengumuman acara dibuka untuk umum pun sudah disebarkan melalui stiker dan meme  telah dibuat panitia.

Terbuka untuk umum itu adalah reuni tidak hanya ditujukan kepada peserta aksi 212 yang berlangsung pada 2017. Tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat yang tidak pernah ikut acara itu tetapi berkeinginan yang sama dengan gerakan 212 dan ingin hadir. 

“Walaupun 212 di 2016 enggak hadir tapi memiliki spirit yang sama, betul ikhlas, berjuang, tegakkan keadilan, kita persilakan datang. Terbuka untuk umum, dari pengamen sampai calon presiden," katanya.

Slamet juga mengatakan telekonferensi dari sejumlah negara akan dilakukan saat reuni iti. Dia pun menyebutkan telekonferensi akan dilakukan dari Asia, Eropa, Amerika dan sudah terdapat massa yang datang dari Jerman dan tiba di Jakarta. 

Menurut Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, reuni itu murni sebagai ajang silaturahmi. Dia membantah ada agenda lain. “Tidak perlu dianggap sebagai acara yang menakutkan kecuali baper, acara ini acara persatuan umat Islam," ujarnya.

Yusuf berharap supaya reuni ini tidak hanya berlangsung satu kali saja tetapi dapat terus terjadi setiap tahun. “Yang kita tuntut kepada yang hadir agar damai, sejuk," katanya. (*)

Berita9.com - Forum Lingkaran Intelektual Muda Allawiyin (LIMA) menyampaikan pernyataan sikap atas pemberitaan yang menyebut, "Habib Umar bin Hafidz mengatakan Reuni Akbar PA 212 bertentangan dengan nilai Islam".

Melalui keterangan pers yang dikutip Sabtu (1/12/2018), perwakilan Forum LIMA Sayyid Syafiq Alaydrus memberikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Sehubungan pemberitaan masif yang tersebar berjudul Habib Umar sebut Reuni Akbar 212 bertentangan dengan Nilai Islam yang memberitakan seolah Habib Umar bin Hafidz bertentangan secara diametral kepada acara reuni 212 yang akan diselenggarakan di Monas pada tanggal 2 Desember 2018, maka kami dari Firum LIMA setelah melakukan klarifikasi dengan Habib Nabiel bin Fuad Almusawwa dari Majelis Rasulullah SAW, menyatakan:

1. Bahwa Habib Umar bin Hafidz tidak pernah berkomentar baik mewajibkan atau melarang umat menghadiri acara reuni 212,

2. Bahwa pernyataan Habib Umar bin Hafidz yang beredar adalah resume ceramah pada tahun 2015, tidak ada kaitan sama sekali dengan acara reuni 212,

3. Kami mengecam setiap oknum yang mencatut nama Habib Ymar bin Hafidz untuk kepentingan pribadi dan golongan,

4. Forum LIMA menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyyah, janhan terpancing berita hoax dari pihak manapun yang tidak senang dengan persatuan Islam."

"Demikian pernyatan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT menjaga Habib Umar khususnya dan umat Islam umumnya, dari segala fitnah, musuh-musuh Allah SWT," tandasnya dalam keterangan pers. (*)

Berita9.com - Ketum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto siap menempuh jalur hukum atas pernyataan elite PDIP yang menyebut Soeharto sebagai 'guru korupsi Indonesia'. Tommy menegaskan pernyataan tersebut tidak didasari fakta.

"Tadi saya bicara dengan Pak Dedi mengenai pernyataan dari kader PDIP yang menyatakan Pak Harto sebagai guru korupsi. Ini saya minta kepada Laskar Berkarya, saya meminta untuk menuntut. Karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Pak Harto korupsi," ujar Tommy dalam pidato pengukuhan pimpinan pusat organisasi sayap Berkarya, Laskar Berkarya, di Hotel Mirah, Bogor, Jumat (30/11/2018).

Tommy lantas menyebut, di zaman Orde Baru, hanya sedikit pejabat yang terlibat kasus korupsi. Kondisi ini, disebut Tommy, berbeda dibanding era reformasi.

"Di era Orde Baru itu yang terkena kasus KKN, terutama kasus korupsi, itu hanya hitungan jari atau paling banyak itu puluhan. Sekarang zaman reformasi ini sudah ratusan orang kena OTT (kasus) korupsi," papar Tommy.

"Yang mengagungkan atau menyatakan bahwa KKN Orde Baru itu paling parah, bahkan terakhir mengatakan Pak Harto sebagai gurunya korupsi, itu malah selama reformasi ini menjadi pemenang utama daripada kasus korupsi. Ini tentunya tidak harus kita dengungkan terus bahwa fakta ini memang fakta yang nyata," imbuhnya.

Pernyataan 'Soeharto guru korupsi' sebelumnya disampaikan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Basarah menyebut negara telah menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini disebutkan dalam Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 untuk menegakkan hukum terhadap terduga pidana korupsi.

"Termasuk oleh mantan presiden Soeharto. Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 Tahun '98 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," ujar Basarah, Rabu (28/11). (*)

Berita9.com - Habib Bahar bin Smith dilaporkan terkait video ceramahnya yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci' hingga 'Jokowi haid'. PAN menilai ceramah tersebut merupakan reaksi atas ketidakadilan yang dialami para ulama.

"Saya sangat bisa merasakan kekecewaan, bahkan mungkin kemarahan Habib Bahar, para ulama, dan habaib lainnya. Itu adalah reaksi yang manusiawi terhadap berbagai kasus ketidakadilan yang dialami sejumlah ulama, habaib dan aktifis Islam. Kriminalisasi dan tindakan semena-mena juga terjadi," kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, Jumat (30/11/2018).

Dradjad lalu menyinggung sejumlah kasus yang dinilainya sebagai kriminalisasi terhadap ulama. Misalnya, kasus Habib Rizieq Shihab, pembacokan ahli IT Hermansyah, terbunuhnya Ustad Prawoto dari Persis, penganiayaan Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah di Cicalengka, hingga perlakuan terhadap dosen Uhamka Alfian Tanjung.

"Kasus Buni Yani hingga pemeriksaan Dahnil A Simanjuntak mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah dan Ahmad Fanani. Selebritas Neno Warisman dan Ahmad Dhani juga mengalami hal sama. Yang tidak muncul di media? Ada juga," jelasnya.

Kendati demikian, Dradjad mengatakan memang seharusnya semua pihak bijaksana dalam memilih tutur kata untuk mengkritik seorang presiden. Sehingga kritik tersebut tak membuat suhu politik semakin memanas.

"Kalau saya, mungkin akan memilih kalimat lain meski tetap kritis. Mungkin saya akan pilih kalimat seperti 'Pemerintahan pak Jokowi gagal menjamin keadilan hukum dan bidang lainnya bagi seluruh anggota masyarakat'," kata Dradjad.

"Biar suhu politik lebih adem, saya berharap pertama, semua pihak tidak lagi memakai retorika yang kasar atau vulgar. Kita bicara substansi kebijakan saja. Tentu ajakan ini juga berlaku ke kader PAN," sambungnya.

Namun, di sisi lain, Dradjad juga meminta pemerintah untuk menghentikan ketidakadilan dan tindakan semena-mena dari oknum aparat. Dia berharap Jokowi tak tebang pilih dalam menegakkan keadilan dan memberikan teguran.

"Semoga Presiden berkenan menegur keras mereka. Ketiga, tolong istana lebih adil dalam menyikapi rakyat yang mengadu ke Presiden. Guru honorer, dokter terkait BPJS Kesehatan dan pendemo lainnya tolong didengar juga. Pak Jokowi kan Presiden kita semua. Bukan hanya bagi pendukung beliau saja," kata Dradjad.

Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith dipolisikan Jokowi Mania dan Cyber Indonesia gara-gara ceramah kontroversial menyebut 'Jokowi kayaknya banci'. Polisi menindaklanjuti laporan tersebut.

"Laporan polisi sudah diterima dan akan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri," ujar Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (*)

Jakarta - Sekjen Partai Berkarya Budi Priyo Santoso mengungkapkan tidak akan membalas pernyataan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dengan mengungkap borok dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Priyo menyebut Partai Berkarya akan seperti PDIP yang belum move on, jika membalasnya dengan cara seperti itu.

"Kami juga meluruskan apa yang kami anggap benar karena Pak Harto tokoh yang kami hormati. Apakah dengan demikian kami tergugah untuk ikut membuka borok-borok kepemimpinan nasional lainnya? Saya tak hendak mengikuti semacam itu," kata Priyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11).
 
Priyo mengatakan, jika hal itu dilakukan, maka tidak akan ada habisnya. Bisa saja pihaknya mengungkap borok kepemimpinan Soekarno, seperti pengkhianatan PKI hingga ketika Buya Hamka dipenjara di masa pemerintahan Soekarno. Namun hal itu tidak akan dilakukan karena jasanya yang besar untuk Indonesia.
 
"Nanti tuduhan terhadap Bung Karno diungkap lagi, kepada Bu Mega ketika berkuasa diungkap lagi. Ini enggak selesai-selesai dan saya tidak tertarik menyampaikan pandangan serupa. Bung Karno jasanya besar. Saya enggak tega menyampaikan sisi-sisi sendu pada zaman pemerintahan beliau," tuturnya.
 
Meski kecewa dengan pernyataan Basarah, namun Priyo menyebut hal itu sebagai realita politik yang harus dihadapi. Namun di sisi lain, Partai Berkarya juga berhak untuk meluruskan tudingan Basarah.
 
"Tapi sebagai sekjen Berkarya di mana kami tidak ragu-ragu terhadap Pak Harto, kami kaget dan kecewa. Tapi toh ini realita politik yang harus kami hadapi, hak kami juga untuk meluruskan," ujarnya.
 
Saat ditanya soal tanggapan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto soal pernyataan Basarah, Priyo belum bisa menjelaskan karena dirinya belum bertemu dengan Tommy.
 
"Saya sampai sore ini belum bertemu beliau. Beliau sih orangnya sudah tidak mempan lagi untuk gampang kaget, gampang gumum terhadap kritikan atau tuduhan atau tudingan semacam itu. Mungkin beliau biasa-biasa saja," jelasnya.
 
Priyo meminta para elite politik tidak memanfaatkan nama besar Soekarno dan Soeharto untuk kepentingan politik. Ia meminta seluruh pihak untuk meneladani jasa-jasa dua tokoh nasional itu.
 
"Menurut saya, Bung Karno dan Pak Harto adalah dua putra terbaik. Mestinya sisi jasa besar para pemimpin yang dikedepankan. Bukan karena hanya kepentingan respons politik sesaat, kemudian menggunakan itu," imbuhnya.
 
"Apakah saya tergoda untuk ikut meleceti pemerintahan Pak Jokowi? Selama ini saya kritik biasa-biasa saja. Tapi kalau genderang ditiupkan, apa boleh buat," pungkasnya.
 
Ahmad Basarah menyebut kondisi korupsi Indonesia saat ini sudah terjadi sejak era Orde Baru di bawah Soeharto. Ia juga menyinggung hubungan Orde Baru dengan Prabowo terkait ikatan kekeluargaan.
 
"Jadi guru dari korupsi Indonesia, sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto, dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Rabu (28/11). (*)

Berita9.com - Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendukung pelaporan tersebut.

"Iya dong, harus itu (mendukung)," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/11).

Moeldoko mengutuk keras perkataan Habib Bahar. Menurut dia, isi ceramah Habib Bahar yang menghina Jokowi justru tidak mencerminkan sikap Islam.

"Seorang ulama harus menjadi panutan dari tutur katanya, dari perilakunya, masak seperti itu. Sebagai pribadi saya enggak respek," ucapnya.

Mantan Panglima TNI ini mengaku sudah menonton video ceramah Habib Bahar. Moeldoko sangat kecewa atas ucapan pria berambut pirang itu.

"Sudah lihat. Bagaimana itu seorang kepala negara diperlakukan seperti itu," katanya.

Video ceramah Habib Bahar viral di media sosial. Dalam video itu, Habib Baharberkata, "Kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu." Dia juga menyebut Jokowi sebagai pengkhianat negara dan rakyat. (*)

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengatakan partainya berkomitmen penuh ikut menyukseskan acara reuni 212 yang akan digelar hari Minggu 2 Desember 2018 mendatang di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Sohibul berjanji akan terus menjaga dan mendukung para ulama. Dukungan ini direalisasikan di antaranya dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan para ulama, seperti Reuni 212 ini.  

"Sesuai keputusan DPTP kader PKS diminta hadir menyukseskan reuni 212. Tapi diminta tidak menggunakan atribut partai dalam bentuk apapun demi menjaga kebersamaan dan menghindari tuduhan yang tidak perlu yang akan merusak tujuan acara,” ujar Sohibul lewat pesan tertulis, Rabu 28 November 2018.

Sohibul menilai, gerakan 212 merupakan wujud kecintaan umat Islam pada keutuhan bangsa ini dari ancaman disintegrasi. "Awal gerakan ini kan menuntut keadilan hukum atas penghinaan terhadap kitab suci Al-qur'an, yang jika ini dibiarkan tentu mengancam kerukunan hidup antarumat beragama," ucapnya.

Oleh karena itu, Sohibul berharap pemerintah dan aparat dapat bersikap proporsional terhadap kegiatan Reuni 212 dengan tidak menghalang-halangi dalam bentuk apapun. 

"Kami sudah lihat dari aksi-aksi sebelumnya yang selalu berjalan tertib, aman, sangat damai dan bersih tanpa meninggalkan sampah, jadi tidak perlulah (Reuni 212) dihalang-halangi," ucapnya. (*)

 

Berita9.com - Komisi X DPR, yakin ekonomi kreatif (ekraf) akan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebab, ekraf mengalami pengembangan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 hingga 2015, besaran Produk Domestik Bruto (PDB) ekraf naik dari Rp525,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp852,2 triliun di tahun 2015. Artinya mengalami peningkatan rata-rata 10,14 persen per tahun.

Sektor tenaga kerja ekraf pun mengalami pertumbuhan 2,15 persen. Dengan jumlah tenaga kerja ekraf tahun 2015 sebesar 15,9 persen dan dipediksi meningkat mencapai 17,2 juta pada tahun 2019.

"Untuk mewujudkan target capaian pengembangan ekraf, maka harus ditopang dengan iklim usaha nasional yang kondusif dengan regulasi yang berpihak kepada ekraf," ungkap Noor Achmad usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi X DPR RI dengan Gubuernur Provinsi Banten di Serang, Banten, seperti terkutib dihalaman dpr.go.id. (27/11).

Untuk itu, dijelaskan Noor Achmad, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf), pihaknya sengaja pergi ke beberapa daerah, salah satunya Provinsi Banten, guna mendapat berbagai data dari berbagai sumber untuk memperkaya perspektif dalam pemabahsan RUU Ekraf.

"Masukan sangat diperlukan untuk mendukung pembahasan RUU Ekraf. Kami menanyakan, bagaimana pengelolaan ekraf dan pertumbuhan ekraf di kabupaten/kota khususnya di Banten. Bagaiman regulasi yang berlaku dalam mengelola dan mengawasi ekraf," jelas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim mengatakan setiap daerah berlomba-lomba mengembangkan ekonomi kreatif. Banten yang terdiri dari 8 kabupaten/kota pun turut mengembangkan ekonomi kreatif melalui industri budaya, pariwisata dan kriya.

"Untuk terus mengembangkan ekraf, ada beberapa hal yang perlu diatur dalam RUU Ekraf nantinya, pertama yang menjadi msalah utama adalah pemasaran. Kedua, cara melindungi Hak Intelektual (HaKi) produk ekonomi kreatif. Ketiga, spesifikasi dari masing- asing daerah agar tidak terjadi overlapping. Terakhir, perlu ada pelatihan dalam melakukan packaging," jelas mantan Anggota DPR RI itu.

Wahidin menjelaskan ekonomi kreatif adalah induststri yang bersumber pada kreativitas, keahlian dan bakat individu yang memiliki potensi untuk menciptakan kesejateraan dan kesempatan kerja melalui penggunaan intellectual property and conten.

"Pertumbuhan Industri Mikro Kecil (IMK) yang tinggi ditopong oleh bisnis online atau kreatif. Bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktifitas ekonomi Banten beberapa tahun belakangan ini," ungkapnya. (*)

Jakarta - Peristiwa penembakan yang terjadi di Sokobonah, Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu 21 November 2018 lalu membuat heboh masyarakat. 

Peristiwa yang berujung lenyapnya nyawa Subaidi akibat timah panas yang ditembakan oleh Idris ini, bermula dari perdebatan mengenai perbedaan pilihan capres masing-masing di media sosial Facebook. 

Pengamat politik, Karyono Wibowo, mengatakan kasus ini harus menjadi pelajaran bagi elite politik di Indonesia. Khususnya mereka yang saat ini terlibat dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi siapapun yang terlibat dalam kompetisi pemilu agar tidak selalu melontarkan pernyataan yang menyudutkan lawan politiknya dengan cara-cara antagonis dan sarkastik," ujar Karyono, Senin (26/11) malam.

Menurutnya, suasana panas yang terjadi di tingkat elite juga telah menjalar ke masyarakat. Peristiwa yang terjadi Kabupaten Sampang, Madura itu membuktikan telah terjadi polarisasi politik yang serius di tengah masyarakat.

Karyono menambahkan, peristiwa ini bisa menjadi sinyal potensi konflik di Pilpres 2019 yang tidak boleh dianggap enteng. Karenanya, semua pihak terutama aparat keamanan, peserta, dan penyelenggara pemilu harus mengantisipasi agar jumlah konflik menjelang pilpres tidak bertambah.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini mengatakan, peristiwa tersebut semakin menegaskan bahwa media sosial rawan menimbulkan segregasi (pengucilan) dan konflik sosial. 

"Hal itu harus menjadi pembelajaran publik pengguna sosial agar menggunakan etika dan kesantunan dalam berkomunikasi di media sosial," tegasnya. 

Selain itu, Karyono menyebutkan, peristiwa duel antarpendukung capres berbeda yang berujung maut tersebut merupakan potret buramnya demokrasi di Indonesia. 

Menurut dia, masyarakat masih perlu belajar mengenai demokrasi. Bahwa salah satu esensi demokrasi adalah menghormati perbedaan, termasuk perbedaan pilihan politik. 

"Orang yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dalam kontestasi elektoral jangan dianggap sebagai musuh,” tutur dia. 

Bagaimanapun, kata dia, Pemilu hanyalah salah satu instrumen atau sarana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin, bukan pertarungan hidup dan mati. 

Selain itu, Karyono juga menegaskan, para elite politik berkewajiban memberikan pendidikan politik, terutama kepada konstituennya, serta memberikan contoh perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan sesuai konstitusi. 

"Jika masyarakat belum bisa menerima perbedaan, sementara elite politik justru mempertajam perbedaan, apalagi dengan menggunakan isu politik dan identitas maka pemilu bisa menjadi ajang konflik," kata dia. (*)

Go to top