Politik

Politik (2082)

Berita9.com - Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Menteri Sosial Jualiari P Batubara dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perbaikan data warga penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta. 


Pasalnya, Muhadjir mengatakan selama pembagian bansos presiden untuk masyarakat di wilayah Jakarta justru masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan. 

"Perlu sinergi data kelompok penerima manfaat dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam siaran pers, Selasa (5/5).

Dia juga menekankan kepada Juliari dan Anies agar data penerima bantuan selanjutnya betul-betul telah diperbaiki, agar di masa mendatang tepat sasaran.

"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata pria yang menjabat Mendikbud pada periode pertama Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) tersebut.


Dalam siaran pers tersebut juga dijelaskan saat ini bansos yang diberikan presiden kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.

Data Kementerian Sosial (Kemensos) per-4 Mei 2020 pukul 14.00, bansos presiden telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.


Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos itu kepada 600 ribu KPM di wilayah Bodetabek. 

Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Walikota. 

Oleh karena itu, Muhadjir meminta agar Kemensos dan tiap-tiap kepala daerah tersebut segera melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima bansos tersebut. 

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," kata dia. (*)

Berita9.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai program Kartu Prakerja berpotensi korupsi. Hal itu terlihat berdasar penunjukan delapan platform yang menjadi mitra pemerintah dalam Program Kartu Prakerja.

"Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata peneliti ICW Wanna Alamsyah, dalam sebuah diskusi daring, Senin (4/5).

Seharusnya, kata Wanna, proses penunjukan platform mitra prakerja menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sayangnya, aturan tersebut justru dilangkahi.

"Yang mengakibatkan ini ada semacam konflik kepentingan," kata Wanna.

Wanna mengatakan, potensi korupsi di sektor perencanaan seperti itu sudah kerap terjadi. Oleh karenanya, ICW mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanakan Program Prakerja tersebut.

"Misalnya, bagaimana kemudian proses legislasi itu dilakukan secara tertib. Ini yang menjadi persoalan kita. Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang diberi kelonggaran karena adanya pandemi, jadi seluruh kementrian atau pemda itu diberikan fleksibilitas untuk menggelontorkan sejumlah uang," tuturnya.

Selain itu, lanjut Wanna, program Kartu Prakerja pun dinilai tidak efektif sebagai bantuan program bantuan sosial untuk menangani pandemi corona atau Covid-19. Hal ini lantaran, pemberi kerja tidak memberi atensi kepada warga yang sedang mencari kerja.

"Prakerja ini rasanya sia-sia diberikan kepada warga, karena ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja karena kan situasinya sekarang sedang kerja di rumah. Dan ini juga menjadi kontraproduktif ketika kita lihat dari Rp 3,5 juta yang diberikan itu kan Rp 1 jutanya masuk ke platform digital itu," katanya. (*)

Berita9.com - Kebijakan plin plan pemerintah perihal mudik ataupun pulang kampung yang diperbolehkan telah berdampak masyarakat daerah.

Larangan mudik yang terus berubah dinilai sudah membuat repot dan membingungkan pemerintahan daerah untuk menerapkan pencegahan dan penangulangan.

Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin menilai pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan penanganan Covid-19 utamanya larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran Corona.

Pemerintah beberapa kali seakan merubah kebijakan dari awalnya mudik diperbolehkan, kemudian dilarang dan terakhir diperbolehkan asal mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Ketidakkonsistenan ini sangat membinggungkan masyarakat dan dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menghindari kewajibannya kepada rakyat.

"Kami prihatin di pusat hiruk pikuk kebijakan yang carut marut, bagaimana pemerintah membuat kebijakan aneh, bikin kontroversi mudik dan pulang kampung, lalu bikin larangan mudik lalu diralat lagi dengan mudik khusus untuk pengusaha lalu yang terakhir mudik khusus dengan izin khusus [Dinas Perhubungan, Kepolisian, BNPB]," katanya di sela-sela penyaluran sembako yang digelar DPW PAN DIY di DPRD DIY, Sabtu (2/5/2020).

Di level DIY, Nazaruddin berharap Pemda lebih transparan dalam penanganan Covid-19. Terutama penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sampai saat ini belum terlaksana. Ia meyakini APBD DIY masih mampu memberikan bansos kepada masyarakat terdampak.

Pihaknya sudah meminta kepada jajarannya di Fraksi PAN untuk melakukan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran bansos ini agar bisa segera dilakukan dan tepat sasaran.

"Ini sudah bulan Mei, seharusnya [bansos] April sudah diberikan," katanya.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Atmaji menambahkan terkait penyaluran sembako oleh DPW PAN DIY penerimanya lebih diperluas pada terdampak corona meski pun sebenarnya agenda itu menjadi rutinitas tahunan.

Adapun jumlah penerima sebanyak 1.200 orang seluruh DIY dengan isi sembako untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban masyarakat sembari menunggu bansos dari pemerintah yang sampai saat ini belum disalurkan.

"Sasarannya tukang becak, pedagang kecil, tukang ojek online sampai pada guru PAUD," ucapnya. (*)

Berita9.com - Di saat masyarakat miskin masih ada yang belum kebagian bantuan sosial, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar justru dikirimi bantuan sembako Jokowi.

Musni Umar menerima sembako dalam tas berwarna merah putih bertuliskan Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19.

Namun, dia mengaku telah menyerahkan paket itu kepada Ketua BEM UIC, karena Musni merasa tidak layak menerima bantuan tersebut.

“Pagi ini sy mnrm Bansos dari Presiden RI. Karena sy merasa ada yg lebih memerlukan bansos, saya kemudian serahkan bansos tsb kpd Jalil Loilatu, Ketua BEM Universitas Ibnu Chaldun,” kata Musni Umar.

“Saya sarankan kalau ada Bansos terima, kalau merasa tdk berhak berikan yg lebih perlu,” timpalnya.

Musni Umar membagikan foto saat dirinya menyerahkan sembako bantuan Presiden Jokowi itu kepada Ketua BEM UIC.

“Bansos dari Presiden RI yg sy terima, saya serahkan kembali kepada Jalil Loilatu, Ketua BEM Universitas Ibnu Chaldun. Saya sarankan kalau ada Bansos terima saja. Jika merasa tdk berhak berikan kepada yg lebih memerlukan. Tdk usah jadi polemik,” tandas Musni Umar. (*)

Berita9.com - Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati meminta pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi soal Perubahan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Saya minta pemerintah lebih terbuka tentang kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah, dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil," ujar anggota Komisi XI DPR RI itu dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (30/4).

Dikatakan Anis, saat ini posisi anggaran Rp405,1 triliun yang diumumkan pemerintah sebagai dana untuk penanganan pandemik virus Corona (COVID-19), tidak muncul dengan informasi yang cukup dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Perubahan APBN 2020.

Informasi yang terkandung di dalam perpres tersebut sangat terbatas, sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan muatan dalam UU APBN Perubahan yang biasanya sangat transparan dan jelas.

Menurut Anis, tidak transparannya informasi dalam Perubahan APBN 2020 menyebabkan publik berasumsi bahwa tambahan defisit Rp545,7 triliun, karena turunnya penerimaan negara Rp472,3 triliun ditambah tambahan anggaran belanja yang hanya Rp73,4 triliun.

Dengan begitu, yang terlihat adalah kenaikan defisit menjadi Rp852,9 triliun, bukan karena stimulus untuk penanganan COVID-19.

Tetapi sebagian besarnya, justru untuk mengompensasi penerimaan negara terutama pajak yang turun.

"Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah," kata Anis.

Hal lain yang dipertanyakan Anis terkait dengan paket stimulus yang dijanjikan pemerintah sebesar Rp405,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, alokasi untuk sektor kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan Rp70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp150 triliun.

Sementara data Perubahan APBN 2020 mencatat anggaran belanja negara hanya naik Rp73,4 triliun saja.

Dengan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik Rp167,6 triliun, dan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun Rp94,2 triliun.

Anis mengkritisi belanja pemerintah pusat yang naik. Namun anggaran beberapa kementerian terkait malah turun dan ada yang hanya naik sedikit.

Misalnya saja, anggaran Kementerian Sosial turun dari Rp62,8 triliun menjadi Rp60,7 triliun.

"Ini menjadi pertanyaan, dimana disimpannya tambahan anggaran perlindungan sosial yang Rp110 triliun yang telah diumumkan?" ujar Anis mempertanyakan.

Catatan lain diberikannya terhadap anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang hanya naik Rp19,1 triliun, dari Rp57,4 triliun menjadi Rp76,5 triliun. Sedangkan menurut paket stimulus, sektor kesehatan dapat anggaran tambahan Rp75 triliun.

"Anggaran terkait kesehatan ini harus jelas. Sehingga tidak boleh ada kekurangan fasilitas dan alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, ventilator dan lainnya di lapangan," ucap Anis menegaskan.

Ia mengungkapkan masih ada Rumah Sakit yang mengeluhkan kekurangan alat pelindung diri (APD).

Bahkan di Semarang, puluhan dokter dan tenaga medis terpapar COVID-19 karena tidak dilengkapi APD yang memadai.

Anis mengatakan semua itu telah disampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Lembaga Penjamin Simpanan di Jakarta, Selasa (28/4/2020) kemarin. 

Di awal pembicaraannya, Anis mengingatkan Menkeu, Gubernur BI, Ketua komisioner OJK, Direktur LPS dan semua yang hadir dalam rapat untuk merenungi, untuk siapa mereka ada dan untuk siapa bekerja.

"Kita ada dan bekerja untuk mengawal kepentingan rakyat. Di saat krisis wabah COVID-19, sudah menjadi kewajiban negara hadir untuk melindungi rakyatnya," demikian Anis. (*)

Berita9.com - Pengajuan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 bukan gangguan kepada pemerintah. Gugatan dilayangkan agar lembaga negara tidak kebablasan dalam menggunakan uang negara di tengah pandemi virus korona.
 
“Di luar sana pengajuan ini dianggap menentang kehendak pemerintah (padahal) pengajuan ini untuk mendukung upaya pemerintah,” kata salah satu penggugat, Boyamin bin Saiman, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2020.
 
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) itu mengajukan gugatan bersama Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997; Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki); Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI); dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka).

Mereka menggugat pasal Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 huruf a angka 1, 2 dan angka 3 yang mengatur pelaksanaan kebijakan keuangan negara serta batasan defisit anggaran.

Boyamin mengatakan Pasal 27 ayat 1 soal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)harus dibatalkan karena bertentangan dengan konstitusional. Dia mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dilibatkan dalam rencana penggunaan anggaran korona.
 
“Kemudian ayat dua ada tentang kekebalan dan tidak bisa didugat perdata. Ini kebablasan,” ucap dia.
 
Pada Pasal 27 ayat 3, Boyamin mengkritisi poin yang mengatakan penggunaan anggaran korona tidak bisa digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Padahal, kata dia, seluruh keputusan pejabat bisa diuji melalui PTUN.

Boyamin mengatakan gugatan ini untuk membantu pemerintah dan DPR. Uji materi, tambah dia, untuk memberi contoh yang baik bila semua keputusan berlandaskan konstitusi.
 
“Presiden saja bisa dimakzulkan. Nah pejabat keuangan malah melebihi kekebalan presiden jadi tidak terbatas,” tutur dia. (*)

Berita9.com - Pemerintah Australia menyerukan adanya penyelidikan terkait virus Corona di China. Duta Besar China di Australia memperingatkan, hal itu bisa menyebabkan boikot terhadap anggur Australia dan perjalanan ke negara itu.

Seperti dilansir AFP, Senin (27/4/2020) peringatan bernada ancaman itu disampaikan oleh Dubes China untuk Australia, Cheng Jingye. Dia mengatakan, masyarakat China kecewa dengan sikap Australia itu.

"Publik China frustrasi, kecewa, dan kecewa dengan apa yang sedang dilakukan Australia sekarang," katanya dalam sebuah wawancara dengan Australian Financial Review, (26/4).

Dia mengingatkan, bahwa kekecewaan masyarakat China ini akan memicu boikot. Masyarakat China bisa enggan untuk berkunjung ke Australia. Selain itu, China juga bisa memboikot anggur Australia.

"Jika suasana berubah dari buruk menjadi lebih buruk, orang akan berpikir 'mengapa kita harus pergi ke negara yang tidak begitu bersahabat dengan China?' Para wisatawan mungkin punya pemikiran lain," katanya.

"Terserah orang untuk memutuskan. Mungkin orang-orang biasa akan mengatakan 'Mengapa kita harus minum anggur Australia? Makan daging sapi Australia?'" ujarnya.

Sebelumnya, Australia telah bergabung dengan Amerika Serikat (AS) untuk menyerukan penyelidikan menyeluruh tentang bagaimana virus Corona bertransformasi dari epidemi lokal di China menjadi pandemi yang telah menewaskan lebih dari 200.000 orang.

Seperti diberitakan Reuters, Rabu (22/4/2020), kantor PM Australia menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison telah menelepon pemimpin Jerman dan Prancis untuk membahas hal tersebut. Pembicaraan telepon tersebut dilakukan seiring gencarnya upaya Australia untuk mendorong adanya penyelidikan independen atas asal-usul dan penyebaran wabah Corona, termasuk respons Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Upaya Australia itu telah memicu kegeraman pemerintah China yang menuding Australia menerima instruksi dari pemerintahan Trump.

Berdasarkan konsesi luas yang berlaku saat ini, virus Corona diyakini berasal dari sebuah pasar hewan liar di kota Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. (*)

Berita9.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memantau jalannya distribusi beras gratis melalui ATM Pertanian Sikomandan yang didirikan di Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana, Mentan membagikan kartu kepada warga prasejahtera yang mengantre sejak siang hari. 

"ATM ini adalah rencana saya bersama KSAD untuk memberi dukungan kepada masyarakat terkena dampak Corona yang belum mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka, ini adalah giliran panglima dan jajaran TNI untuk bergerak membantu rakyat," ujar Mentan yang didampingi Panglima Kodam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto, Ahad (26/4).

Mentan mengatakan, ATM Pertanian memiliki kapasitas oprasional sebesar 1,5 ton per hari. Nantinya beras ini akan dibagikan kepada 1.000 warga penerima kartu yang disuplay setiap hari selama dua bulan ke depan.

"Ini adalah bagian dari uji coba yang insyaallah akan kita evaluasi. Perlu dicatat, program ini bukan untuk cari nama, pencitraan dan lain-lain. Program ini wajib menjadi fokus utama kita sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya.

Dalam kesempatan ini, Mentan juga berpesan agar masyarakat mematuhi aturan main pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan cara berdiam diri di rumah dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Pesan saya adalah, covid 19 ini kan diprediksi akan memuncak di Bulan Mei. Jadi saya harap kalian menjaga kesehatan dengan memakai masker, olahraga, tidak berdekatan dan hindari kerumunan. Biarlah kami dan Bapak Panglima yang berjuang menyediakan bahan makanan kebutuhan pokok," ujarnya.

Keberadaan ATM Beras ini disambut antusias warga sekitar. Aminah (44) misalnya, warga Kecamatan Cibinong ini berterimaksih kepada pemerintah dan jajaran TNI yang menyediakan beras gratis untuk kebutuhan warga miskin.

"Alhamdulillah. Terimakasih. Saya bersyukur hari ini dapat beras. Beras itu mau saya masak hari ini untuk berbuka puasa," ujar Aminah.

Aminah mengaku, selama darurat Covid, kebutuhan bahan pokok sangat sulit didapatkan. Apalagi, sumber ekonomi yang didapat dari kerja serabutan tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Saya mah maunya ATM ini ada di tiap tempat. Sekali lagi saya mengucapkan terimaksih," tutupnya.

Sekedar diketahui, kehadirian Mentan di Kodim 0621 disambut ratusan warga bogor yang menunggu sejak siang hari. Mereka datang dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bogor dengan pola psycal distancing. (*)

Berita9.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy.

"ICW mendesak agar KPK segera mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, 24 April 2020.

Menurut dia, pengurangan hukuman di tingkat banding terhadap Rommy tersebut benar-benar mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat.

Bahkan, kata dia, putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu jauh lebih rendah dibandingkan putusan seorang kepala desa di Kabupaten Bekasi yang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada 2019 lalu.

"Kepala desa itu divonis 4 tahun penjara karena terbukti melakukan pemerasan sebesar Rp30 juta. Sedangkan Romahurmuziy, berstatus sebagai mantan ketua umum partai politik, menerima suap lebih dari Rp300 juta, namun hanya diganjar dengan hukuman 1 tahun penjara," kata Kurnia.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding Rommy dengan mengurangi hukumannya menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Rommy. Hakim menyebut Rommy terbukti menerima suap sebesar Rp 255 juta dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. (*)

Berita9.com - Anggota Fraksi PPP DPR RI Arwani Thomafi, mengatakan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di parlemen bisa disetop, tanpa harus menunggu sikap pengusul dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menghentikan.

Hal itu disampaikan politikus yang beken disapa Gus Aang, merespons adanya pernyataan bahwa RUU Cipta Kerja yang kontroversial itu tidak bisa ditunda atau dihentikan ketika sudah masuk dalam pembahasan tingkat pertama, kecuali oleh pihak pengusul yaitu Presiden.

Gus Aang menyebutkan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memang menyebut dan memberikan pedoman bahwa seharusnya pembahasan sebuah RUU itu bisa selesai sehingga menjadi sebuah UU.

"Namun yang terjadi, dari puluhan RUU yang masuk sampai pembahasan tingkat pertama (di DPR), tidak semuanya selesai menjadi sebuah UU," katanya dalam keterangan, Kamis (23/4).

Dia menjelaskan, sebagian besar posisi tidak selesai atau macetnya RUU itu ketika berada dalam pembahasan tingkat pertama, terjadi antara lain karena ditarik oleh pengusul, ada pembahasan tetapi berjalan alot atau tidak ada pembahasan alias tidak ada rapat.

"Intinya sebuah RUU untuk bisa disetujui menjadi UU harus atas persetujuan bersama DPR dan Presiden. Nah, yang model macet karena tidak ada rapat itu sudah lazim terjadi," lanjut legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

Hal itu, kata mantan anggota Baleg DPR ini, bisa terjadi karena pemerintah mangkir saat diundang rapat. Sebaliknya, fraksi-fraksi di DPR tidak kuorum.

Dalam kacamata politik legislasi, kondisi itu sah dilakukan sebagai hak politik masing-masing pihak, walaupun idealnya mereka hadir dalam rapat dan menyampaikan pendapatnya baik setuju atau tidak setuju secara jelas.

Namun dalam praktiknya, mekanisme politik kerap ditempuh baik oleh DPR maupun Presiden dalam pembahasan sebuah RUU yang akhirnya pembahasan tersebut tidak dilanjutkan. Bahkan Gus Aang mengalami sendiri sebagai ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol periode lalu.

"Sikap politik pemerintah yang tidak hadir dalam sejumlah kesempatan rapat akhirnya menjadikan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini urung dibahas dan disahkan. Ada juga RUU Pertembakauan, RUU Wawasan Nusantara dan lainnya. Jelas sekali bahwa praktek tersebut ada presedennya dan hal yang lazim saja," jelas wakil ketua Komisi II DPR ini.

Maka dari itu, kata Gus Aang, mekansime penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja dapat dilakukan melalui hak politik yang dimiliki masing-masing pihak sebagai perumus UU. Dalam konteks ini, fraksi-fraksi di DPR memiliki hak politik untuk tidak ikut serta atau hadir dalam pembahasan sebuah RUU.

Dasar ketidakikutsertaan dalam pembahasan sebuah RUU tentu mengacu pada aspirasi publik, urgensi pembahasan, serta momentum. Ketiga hal tersebut cukup menjadi alasan bagi DPR sebagai wakil rakyat untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Jadi, tidak semata-mata urusan teknis-prosedural semata. Apalah makna teknis-prosedural namun justru mengenyampingkan hal yang substansial yakni aspirasi, urgensi dan ketiadaan momentum," tegasnya.
 
Jika situasi dan momentumnya nanti sudah tepat pascapenanganan bencana nasional Covid-19, maka semua stakeholder dapat kembali duduk bersama untuk membahas substansi dalam RUU Cipta Kerja. (*)

Go to top