Politik

Politik (1319)

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas koalisi Pilpres 2019 kemarin malam.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut angkat bicara terkait pertemuan itu. Fahri menilai, pertemuan itu sangat monumental. Menurutnya, pertemuan itu akan merubah peta koalisi di Pilpres 2019.

"Pertemuan semalam itu sangat monumental artinya saya bilang berkelas. Dan itu bisa merubah banyak sekali peta," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Fahri juga menilai pertemuan yang disebutnya penuh wibawa itu akan juga berpengaruh pada koalisi Presiden Joko Widodo. Ia meyakini, akan ada parpol dari koalisi Jokowi yang berpindah koalisi.

"Saya agak yakin dari enam itu akan banyak yang pindah. Faktanya bahwa di level Pak Jokowi sendiri masih terpecah soal wakil. Dan itulah yang memungkinkan koalisinya bisa berubah. Beberapa partai bisa-bisa pindah dari Pak Jokowi," kata Fahri.

"Pada konflik menginginkan wakil, di antara PDIP yang menginginkan kadernya, kemudian Golkar juga menginginkan kadernya, PKB menginginkan kadernya, dan NasDem, Hanura, PPP yang punya calon non-partai gitu. Atau non-kader gitu. Jadi ini peluang pecahnya masih dalam sekali," lanjutnya.

Seperti diketahui, Selasa (24/7) kemarin, Prabowo dan SBY melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dilakukan guna membahas koalisi Pilpres 2019. (*)

Jakarta - PAN menyambut baik peluang terbentuknya koalisi dengan Gerindra, PKS dan Partai Demokrat (PD). PAN juga menyorongkan opsi mengusung capres non-parpol.

Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay awalnya bicara soal pertemuan PD dan Gerindra. Meski menyambut mendekatnya PD, PAN menggarisbawahi deal-deal koalisi bisa lebih dinamis karena PD akan membawa tawaran politik baru.

"Tapi apa pun ceritanya, Demokrat sangat welcome dalam koalisi ini. Mereka akan menjadi semangat dan energi baru bagi kami. Mudah-mudahan saja Demokrat juga bisa semakin mencairkan komunikasi yang selama ini terkesan agak tersendat," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (25/7/2018).

PAN berharap ada keputusan soal capres-cawapres yang akan diusung dalam waktu dekat. Saleh menawarkan tiga opsi pengusungan capres-cawapres.

"Menurut saya, bisa dari tiga sumber. Pertama, pasangan capres dan cawapresnya dari koalisi parpol. Kedua, pasangan capres dan cawapresnya satu dari parpol dan satu lagi dari luar parpol. Ketiga, pasangan capres dan cawapresnya berasal dari luar parpol," paparnya.

Dari tiga opsi tersebut, Saleh menilai opsi terakhir menarik untuk dipertimbangkan. Opsi ini bisa menjadi jalan tengah kebuntuan ego parpol.

"Dari ketiga itu, pilihan ketiga juga cukup menarik untuk dipertimbangkan. Apalagi, dalam pilpres yang akan datang targetnya adalah kemenangan. Karena itu, sedapat mungkin harus dicari petarung yang siap segalanya untuk mengalahkan petahana," ujarnya. (*)

Jakarta - Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono memastikan tetap berencana melakukan aksi demo saat Asian Games 2018. Hal itu akan dilakukan, mekipun saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih berupaya untuk berdiskusi dan membujuk sekelompok pengemudi ojek online (ojol) tersebut tak melakukan aksinya.

Igun memastikan Garda akan memanfaatkan momen tersebut untuk menyatakan aspirasi pengemudi ojek daring. "Tanggal 18, bulan 18,  tahun 18 itu moment internasional. Rekan-rekan ojek online sepakat akan membukakan mata internasional," kata Igun, Rabu (25/7).

Dia menjelaskan, para pengemudi hanya ingin menuntut satu tuntutan saja untuk mengembalikan tarif seperti saat awal ojek daring muncul. Menurutnya, untuk hal itu saja tidak pernah dikabulkan oleh perusahaan aplikator dan pemerintah.

Padahal sebelum berencana melakukan aksi tersebut, menurut Igun para pengemudi ojek daring sudah melakukan upaya aksi yang sama. "Baik ke perusahaan aplikasi langsung, ke Istana Presiden, ke DPR yang dioterima Komisi V, lalu terakhir ke Mahkamah Konstitusi agar ojek online punya payung hukum," jelas Igun.

Dia menilai semua upaya baik secara persuasif, eksekutif, dan legislatif sudah dilakukan namun tidak menghasilkan kepastian. Untuk itu Igun menegaskan Garda tetap berencana untuk melakukan aksi demo saat Asian Games 2018.

Di sisi lain, Direktur Angkutan dan Multimoda Kemeterian Perhubungan (Kemenhub) Cucu Mulyana memastikan tidak semua pengemudi ojek daring ingin melakukan aksi saat Asian Games 2018. Cucu memastikan sudah ada beberapa kelompok ojek daring yang sepakat tidak akan melakukan aksi tersebut.

"Prinsipnya yang mau aksi nggak jadi itu, mereka ingin menyukseskan Asian Games," ujar Cucu.

Cucu mengatakan dari beberapa kelompok pengemudi ojek daring seperti Go Graber dan lainnya itu sudah sepakat tidak melakukan aksi demo saat Asian Games 2018. Hanya saja, Cucu mengakui seperti Grada yang merencanakan aksi tersebut belum mendapatkan kesepakatan.

Untuk itu, Cucu meminta Garda juga turut menyukseskan Asian Games 2018 dengan tidak melakukan aksi saat gelaran internasional tersebut. Cucu memastikan Kemenhub masih akan terus berdiskusi dengan pihak terkait.

"Kita masih komunikasi terus dengan teman-teman Garda. Koomunikasi jalan terus, kami selalu mengimbau berarti jangan lah ada demo-demo," ungkap Cucu.

Garda berencana melakukan aksi demo saat Asian Games 2018 baik di Jakarta dan palembang. Untuk menuntut tarif ojek daring kembali ke kisaran Rp 3.000 sampai Rp 4.000 perkilometer, Garda berencana akan melakukan aksinya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatra Selatan. (*)

Berita9.com - Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Syamsul Maarif berpandangan, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak bisa hanya merujuk ke pelayanan yang bersifat fisik. Proses ibadah jamaah calon haji (calhaj) selama di Tanah Suci juga harus dipastikan berjalan baik dan sesuai dengan rukun-rukun.

Syamsul mengatakan, sejak awal KPHI sudah memberikan masukan kepada Kementerian Agama (Kemenag). Supaya melihat keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji jangan hanya merujuk pada pelayanan yang bersifat fisik. Selama ini penyelenggaraan haji dianggap sukses kalau pemondokan, katering dan transportasinya bagus.

"Tetapi pembinaan di Tanah Suci terutama bidang manasik itu kurang mendapatkan perhatian secara khusus, seperti diabaikan," kata Syamsul, Ahad (22/7) malam. 

Ia menegaskan, oleh karena itu pemerintah harus serius mengutamakan bimbingan manasik. Bimbingan manasik harus diprioritaskan ketimbang pelayanan yang bersifat fisik, karena pelayanan sifatnya membantu ibadah haji. Sementara bimbingan manasik yang baik akan membuat jamaah bisa melaksanakan ibadah haji sesuai rukun-rukunnya.

Syamsul juga menyampaikan hal-hal yang menjadi catatan KPHI. Pertama, buku manasik hadiah dari bank, karena hadiah maka suka-suka pihak yang memberi hadiah. Kedua, penyelenggaraan manasik selalu terlambat.

Ketiga, volume penyelenggaraan manasik dinilai masih minim. Tahun ini bimbingan manasik di luar Pulau Jawa dilakukan sepuluh kali. Sementara di dalam Pulau Jawa hanya delapan kali.

"Oleh karena itu kami dari KPHI berharap, memohon dengan hormat, setiap petugas pembimbing ibadah (haji) mempunyai rekam jejak (ibadah) masing-masing jamaah," ujarnya.

Ia menjelaskan, artinya proses jamaah haji melaksanakan ibadah umrah dan haji harus dipantau. Misalnya pembimbing menyediakan form laporan untuk mencatat setiap jamaah haji yang sudah melakukan umrah dan haji. 

Contohnya dikatakan Syamsul, pembimbing harus punya catatan jamaah haji ini sudah selesai melakukan tawaf tujuh kali putaran, sudah melakukan sa'i tujuh kali dan sudah tahallul. Semua jamaah haji harus dipastikan melakukan proses ibadah umrah dan haji sesuai rukun-rukunnya.

"Jadi pembimbing ibadah (haji) dalam hal ini TPIHI punya catatan seluruh anggotanya, bisa dipastikan apakah (jamaah haji) sudah melakukan ibadah umrah wajib apa belum," ujarnya. 

Ia menegaskan, harus dicek satu persatu kepada setiap jamaah haji, siapa saja jamaah haji yang sudah dan belum melaksanakan ibadah umrah wajib. Sehingga jamaah haji terkontrol secara baik proses ibadahnya selama di Tanah Suci. Maka petugas pembimbing ibadah di setiap kloter akan punya buku catatan yang merekam jejak ibadah setiap jamaah haji. (*)

Berita9.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhasan) disambut meriah ribuan masyarakat Lampung Barat saat menghadiri acara Panen Raya dalam rangka gebyar acara Festival Kopi Lampung Barat di Kampung Kopi Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Ahad (22/7/2018).

Dalam sambutannya di hadapan masyarakat, Zulhasan sangat mengapresiasi upaya dan kineja keras para petani kopi Lampung Barat menghasilkan produk kopi asli Indonesia yang luarbiasa membanggakan dan pasti rasa serta kualitasnya bisa bersaing dengan kopi bangsa lain.

Diakui Zulhasan, para petani Lampung Barat sangatlah rajin. “Betapa tidak, berangkat gelap pulang gelap pantas saja hasilnya berkualitas. Saya jadi ingat masa-masa kecil saat membantu orang tua saya berkebun kopi dan lada di kampung halaman di Kabupaten Lampung Selatan. Saya terlahir juga dari keluarga pekebun kopi dan lada dan saya sekarang jadi seperti ini karena kopi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhasan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat, karena upaya dan kerja kerasnya mempromosikan kopi asli daerah.  

“Saya berharap kepada pemerintah harus mendampingi dan memfasilitasi para petani kopi mulai dari awal masa tanam, panen dan terutama dalam soal penjualan hasil produk kopi ke pasar.  Fasilitasi dan dampingi petani kopi terutama saat musim panen melimpah, supaya petani tidak merugi dengan harga jual yang selalu turun.  Lalu pemerintah juga harus bisa memutus mata rantai pedagang tengkulak, yang menguasai harga pasar dan merugikan petani,” tandasnya.

Kepada masyarakat, Zulhasan juga berpesan satu hal yakni masyarakat harus menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak penerus bangsa.  Kesadaran masyarakat akan pendidikan yang baik juga harus dibarengi dengan kebijakan pendidikan dari pemerintah yang pro rakyat.  

“Sekali lagi, cara jitu untuk mengentaskan kemiskinanan adalah dengan pendidikan yang baik,” tegasnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kemudian didaulat menandatangani prasasti Kampung Kopi Rigis Jaya, dilanjutkan pemukulan gong membuka secara resmi Festival Kopi Lampung Barat.

Hadir dalam acara tersebut mendampingi Ketua MPR RI, anggota DPR RI Sudin S.E, mantan Bupati Lampung Barat dua periode Mukhlis Basri, Dirjen Pertanian dan Perkebunan Bambang, Kadis Perkebunan Provinsi Lampung Desi Rosmariya, Bupati Parosil Mabsus, Wakil Bupati Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial, Kapolres Lampung Barat AKBP Tri Suhartanto, Dandim 0422 LB Letkol Kaveleri Adri Nurcahyo serta OPD Lampung Barat dan ribuan masyarakat petani kopi dan umum. (*)

Berita9.com - Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung dianggap hanya sekelas jongos yang mengamankan dan mengawal proyek bermasalah agar tidak diusut. Karena itu, tim ini diminta dibubarkan saja, sebab tidak memiliki manfaat bagi masyarakat.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dari sejumlah pemantauannya terhadap proyek bermasalah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terkesan TP4 itu hadir sebagai tim keamanan.

Lihat saja, lanjut Boyamin kasus dugaan korupsi suap kesempatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR  dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih menjadi tersangka.

"Jadi kasus itu sekaligus menunjukkan kegagalan TP4 dalam mengawal proyek negara sehingga selayaknya dibubarkan tim tersebut. Malah kayak jadi jongos atau centeng yang jagain proyek saja. Bubarkan saja TP4 itu,” tutur Boyamin Saiman dalam keterangannya.

Boyamin mengatakan, Kejagung melalui TP4 harus bertanggung jawab dan bersedia menjadi saksi jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi proyek-proyek yang dikawal tim bentukan Kejagung itu.

Selain itu, kata dia, Kejaksaan seharusnya instropeksi diri dengan banyaknya proyek bermasalah yang dibongkar KPK, meski sudah ada TP4 melakukan pengawalan.

Jaksa Agung HM Prasetyo sudah membantah pihaknya mendampingi proyek pembangunan PLTU Riau-1 melalui TP4 Kejaksaan Agung.

"Kami tidak tahu menahu, sudah cek ke TP4 pusat atau daerah tidak ada pendampingan itu," kata Prasetyo seusai meninjau pameran foto dalam rangka menyambut Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-58 di Jakarta, Selasa (17/7) lalu.

Prasetyo mengatakan, ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, diketahui banyak penyimpangan terjadi pada proyek strategis nasional yang tidak didampingi TP4.

"Tim TP4 ini semata-mata untuk mengawal bukan memberikan perlindungan," ujar eks politisi Nasdem itu.

Pada Ahad (15/7) lalu, KPK telah menggeledah rumah Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, untuk mengembangkan pengusutan dugaan korupsi suap kesempatan kerja sama PLTU Riau-1. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lembaga permasyarakatan khusus untuk para koruptor. 

"Mengenai lapas khusus ini memang perlu dikaji. Bahkan kami di KPK dan Pak Saut, kalau mungkin di Nusakambangan aja sekalian," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief kepada wartawan, Ahad (22/7)

Laode menuturkan, temuan seperti di Lapas Klas I Sukamiskin di mana narapidana menyuap kepala lapas untuk akses keluar sel, bahkan punya sel fasilitas mewah di dalamnya bukan kali pertama.

"Orang berpendidikan diatur oleh negara tetapi kok masih seperti itu, walaupun rumornya masih banyak yang seperti itu," tukasnya.

Baru-baru ini Ketua Lapas Klas I Sukamiskin, Wahid Husein ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan karena diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Permasyarakatan Klas 1 Sukamiskin kepada narapidana.

Lembaga antirasuah telah menetapkan Kalapas Wahid Husein dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Tiga orang tersebut adalah staff Kalapas Hendry Saputra, narapidana kasus korupsi yang juga suami dari Inneke Koesherawati yakni Fahmi Darmawansyah, serta tahanan pendamping Fahmi Darmawansyah yaitu Andri Rahmat.

Fahmi dan Andri merupakan pihak pemberi suap dan merupakan narapidana kasus korupsi dalam kasus suap pengadaan satelit monitoring Bakamla  RI.

Wahid Husein dan Hendry Saputra diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi.

Sedangkan Fahmi dan Andri Rahmat yang merupakan pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

Berita9.com - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, angkat bicara mengenai silang pendapat peran ulama dalam menjaga persatuan. Bagi Zulkifli, sudah sejak dulu ulama terlibat dalam perjuangan politik dan kebangsaan

"Adalah ulama bernama Fatahillah yang mengusir Portugis dari Jakarta dan kemudian menamakan kota ini menjadi Jayakarta. Di Sumatera Barat Tuanku Imam Bonjol juga ulama yang melawan penjajah. Jadi ulama sejak dulu sudah jadi bagian dari perjuangan kebangsaan," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Ahad (22/7/2018)

Hal itu disampaikannya saat ceramah kebangsaan dalam Tabligh Akbar Masjid Al Husna bertema 'Damai Indonesiaku', Sabtu (21/7/2018).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini juga menyebutkan bagaimana ulama KH Hasyim Asy'ari menggulirkan resolusi jihad yang menjadi semangat Hari Pahlawan 10 November saat masa perjuangan kemerdekaan.

"KH Ahmad Dahlan juga berjihad membangun sekolah, rumah sakit sampai masjid masjid. Mereka semua ulama dan mereka semua bicara politik dan perjuangan kebangsaan," tegasnya.

Karena itu ia mengajak semua pihak untuk memuliakan ulama dan menghormati dan mengikuti nasihat nasihat mereka. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga tegaskan menolak stigma Islam Indonesia sebagai umat radikal.

"Jangan jauhkan ulama dari umat. Pendapat ulama tentang Islam dan kebangsaan adalah nasihat untuk kita semua. Pernah ada 7 juta umat Islam turun bersama membela agamanya. Tak ada korban, tak ada satupun luka, bahkan tak ada satupun rumput yang rusak. Tuduhan itu jelas salah alamat," tutupnya. (*)

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i mengaku tidak kaget atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Wahid Husein.

Menurutnya, kasus tersebut tak lepas dari kurangnya personel yang kompeten dan berintegritas. Dan hal itu, terang politikus yang akrab disapa Romo itu, diakui oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Saya tidak kaget. Karena Menkumham sendiri tahu soal praktik kotor tersebut. Kadang dia bingung sendiri," kata Syafi'i di Jakarta, Ahad (22/7/2018).

Atas kejadian itu, politisi Gerindra ini meminta Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah tegas untuk menertibkan anggotanya. 

Bagaimanapun, terang dia, tertangkapnya Kalapas Sukamiskin menjadi preseden buruk bagi citra personel lembaga permasyarakatan di Indonesia.

"Jadi perlu ada keberanian, agar kasus serupa tak terulang," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen, Sabtu (21/7/2018).

Dalam OTT tersebut KPK menemukan uang Rp 139.300.000 dari dalam sel lapas napi korupsi Fahmi Darmawansyah.

"Dari sel FD, tim mengamankan uang Rp 139.300.000 dan sejumlah catatan sumber uang," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

KPK menduga, uang di sel tersebut adalah uang suap yang akan diberikan kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

Suami dari Inneke Koesherawati itu diduga menyuap Wahid agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan untuk keluar-masuk tahanan. (*)

Berita9.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lembaga permasyarakatan (lapas) Sukamiskin.

"Presiden perlu copot Menkumham Yasonna Laoly. Lapas Sukamiskin jadi rumah dan kantor baru yang nyaman bagi para koruptor asal sanggup bayar mahal bukan rahasia yang baru," kata Dahnil lewat keterangan tertulis, Sabtu (21/7).

Dahnil yakin yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal tersebut adalah Menteri Yasonna, yang ia yakin sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut, namun tidak pernah ada tindakan nyata.

"Jadi saya kira bukan cuma sekadar dicopot, yang bersangkutan perlu diminta keterangan juga karena hal ini terkait dengan tanggung-jawabnya," katanya.

Yasonna, kata Dahnil, harus bisa menjelaskan dugaan lobi napi kepada menteri atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi.

Pasalnya, rata-rata napi koruptor yang dipenjara di Sukamiskin punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat.

Ketika dikonfirmasi ke Yasonna soal desakan pencopotan, salah satu ajudan menyatakan sang menteri akan menggelar jumpa pers pada sore ini. 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan juga mendesak agar Yasonna segera mencopot Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen setelah dirinya terciduk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain alasan itu, Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie mengatakan, pemberhentian itu juga harus dilakukan karena pengelolaan Lapas Sukamiskin tak terkesan profesional. Ia mengaku kerap mendengar perlakuan istimewa yang diberikan kepada penghuni lapas.

"Perlakuan istimewa tidak mungkin diberikan begitu saja oleh petugas Lapas. Ada kompensasi yang didapat petugas. Di situlah praktik suap kerap terjadi. Kami mendesak agar Menteri Hukum dan HAM memberhentikan dengan tidak hormat Kalapas Sukamiskin Wahid Husen," jelas Abdul lewat siaran pers.

Ia melanjutkan, OTT terhadap Kalapas Sukamiskin bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab, LBH keadilan mencatat beberapa perlakuan istimewa kepada tahanan, seperti keluarnya Gayus Tambunan pada 2015 dan singgahnya Fuad Amin di sebuah rumah mewah saat meminta izin keluar Lapas yang terungkap awal tahun ini.

"Penggunaan ponsel dan VCD oleh para narapidana juga pernah ditemukan di Lapas Sukamiskin dengan pejagaan super ketat ini," imbuh dia.

Menurut dia, OTT kali ini sepatutnya menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan seluruh lapas di Indonesia. Oleh karenanya, LBH keadilan tak hanya meminta Kemenkunham untuk memberhentikan Kalapas Sukamiskin.

Namun, juga membentuk tim independen yang bertugas melakukan audit pengelolaan Lapas.

"Selanjutnya, hasil audit dijadikan bahan evaluasi dan cetak biru untuk perbaikan pengelolaan Lapas ke depan," pungkas dia.

Kemarin malam, KPK menangkap tangan Wahid Husen dan narapidana korupsi yang juga mantan Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah serta istrinya Inneke Koesherawati.

Belum diketahui pasti kasus apa yang menyandung ketiganya. Namun dari OTT kemarin, aparat turut menyita uang tunai dan mobil. (*)

Go to top