Politik

Politik (1898)

Berita9.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), M Eddy Soeparno mengatakan partainya akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

"Terkait arah politik PAN selanjutnya, saya sampaikan sekali lagi akan bersama-sama kita tentukan melalui rakernas dalam waktu dekat," kata Eddy lewat twitternya, (19/7).

Oleh karena itu, Eddy berharap tidak ada asumsi-asumsi pribadi yang tidak mendasar terkait sikap PAN untuk pemerintahan lima tahun kedepan. Sebab, PAN belum menentukan sikap dan akan dibahas dalam waktu dekat.

"Saya berharap tidak ada asumsi-asumsi pribadi yang tidak mendasar yang menyebutkan PAN @Official_PAN akan oposisi atau koalisi bersama pemerintah atau presiden terpilih. Sekali lagi, PAN belum menentukan dan akan dibahas melalui Rakernas," ujarnya.

Menurut dia, bagaimana pun baik oposisi maupun koalisi dalam pemerintahan merupakan hal yang sama-sama mulia dan terhormat.

"Karena yang paling penting adalah kinerja kita untuk satu-satunya kepentingan, yaitu kepentingan rakyat," tandasnya. (*)

Jakarta - Ketidakhadiran Direktur Utama  NiPT Pertamina Nicke Widyawati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI menjadi persoalan serius. 

Undangan untuk menghadiri rapat sudah dilayangkan tiga minggu sebelumnya. Namun, Dirut Pertamina lebih memilih menghadiri pertemuan dengan mitra bisnisnya.

"Ini rapat penting menyangkut kepentingan bangsa dan negara," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Politisi Hanura ini pun menegaskan, bahwa ketidakhadiran Dirut Pertamina Nicke adalah bentuk penghinaan terhadap DPR RI, bukan lagi pelecehan. 

Padahal, banyak masalah penting dan krusial yang harus dibicarakan. Di sisi lain, sulit mencari waktu rapat lagi di akhir masa periode ini.

"Kepentingan bangsa dan negara ini apakah lebih penting daripada mitra bisnis. Selama ini kita bantu Pertamina. Ada persoalan kritis juga yang kita persoalkan, yaitu mengapa swasta asing dikasih impor," jelasnya.

"Sementara Pertamina tidak dikasih impor. Ini kita mau bela Pertamina. Tapi dianggap tidak penting pembelaan dari DPR ini," paparnya. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kekecewaannya atas hasil kerja Tim Pakar bentukan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.

Hal ini lantaran tim tersebut gagal mengungkap pelaku teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan.

"Wajar jika KPK kecewa karena sampai Saat ini, bahkan pelaku lapangan belum ditemukan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, (17/7).

Sejak awal, KPK berharap tim yang bekerja sejak enam bulan lalu itu mampu mengungkap peneror Novel. Bahkan, KPK berharap tim tersebut menemukan pihak yang menjadi calon tersangka.

"Namun dari yang kita lihat tadi belum ada calon tersangka. Belum ada perkembangan signifikan untuk menemukan pelaku," ujarnya.

Meski demikian, kata Syarif, kerja Tim Pakar mengonfirmasi serangan terhadap Novel bukan serangan bersifat pribadi, tapi karena pekerjaan yang dilakukannya dalam pemberantasan korupsi di KPK.

"Sehingga kami juga memandang, serangan terhadap Novel bukan serangan terhadap pribadi, bahkan ini kami pandang serangan terhadap institusi KPK," katanya.

Namun, Syarif menyatakan, KPK tidak memahami pernyataan Tim Pakar yang menyebut adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power oleh Novel dalam menangani sejumlah perkara korupsi hingga menimbulkan dendam dari pelaku teror.
KPK menegaskan dalam melaksakan tugasnya Penyidik menggunakan wewenang sesuai hukum acara yang berlaku.

"Jadi tidak ada perbuatan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Bahkan dalam kasus Buol, justru Novel dan tim yang diserang dan hampir ditabrak saat menjalankan tugasnya," tegasnya.

Untuk itu, kata Syarif, KPK mengajak setiap pihak tetap fokus menemukan pelaku, bukan mencari alasan atau membangun isu-isu lain. Pimpinan KPK, kata Syarif akan membicarakan lebih lanjut agar teror dan serangan seperti ini bisa ditangani serta pelaku ditemukan. (*)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai, RUU Pertanahan menyangkut seluruh pemangku kepentingan dan kementerian yang terlibat soal tanah. Oleh karenanya regulasi tersebut rawan tumpang tindih dengan peraturan lain.

Kementerian yang bersentuhan dengan masalah pertanian adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PUPR, dan ESDM.

Viva juga meminta jangan sampai RUU Pertanahan menimbulkan kecurigaan dari publik misalnya dari asosiasi pengusaha kayu.

"Saya baca ternyata dari pihak asosiasi pengusaha kayu, KADIN dan beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya misalkan asosiasi politika dekan belum diundang secara resmi di Panja," kata Viva di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dia menilai seluruh undang-undang yang terkait dengan pertanahan sangat banyak. Masalahnya, kata dia, saat ini ada 500 lebih peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih.

Selain itu menurut dia ada 285 lebih masalah yang berkaitan dengan konflik, yang melibatkan 7,5 juta hektare. Yaitu konflik antara negara dengan rakyat, antara negara dengan swasta, antara swasta dengan rakyat.

"Jadi menurut saya, kita tidak perlu memaksakan RUU Pertanahan ini akan selesai dalam periode ini, karena bayangkan, di dalam pemerintah sendiri pun terjadi konflik antara menteri ATR/BPN dengan menteri ESDM ditambah menteri LHK, menteri KKP," jelasnya. (*)

Berita9.com - Jalan Tol Solo-Ngawi menghubungkan Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen di Jawa Tengah, serta Kabupaten Ngawi di Jawa Timur dinilai belum memberikan nilai tambah, khususnya sektor logistik.

Jalan Tol Solo-Ngawi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir November 2018 lalu. Dengan panjang total 90,43 km, jalan tol ini telah beroperasi sepenuhnya. Namun, selama beberapa bulan beroperasi, jalan tol ini belum bisa memangkas biaya transportasi, khususnya sektor logistik.

"Persoalannya pada transportasi truk besar, karena hanya 0,8 persen. Dalam hal ini, berarti jalan tol belum memberikan nilai tambah terkait dengan logistik, karena harganya cukup tinggi. Sehingga yang memanfaatkan rata-rata masih golongan I," kata Anggota Komisi VI DPR RI saat memimpin Tim Kunjungan Reses Komisi VI DPR RI meninjau Jalan Tol Solo Ngawi di Rest Area 591A, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah,seperti mengutip dpr.go.id.

Kendaraan Golongan I masih mendominasi lalu lintas Tol Solo-Ngawi yang mencapai 90 persen. Sementara truk pengangkut logistik termasuk dalam golongan III.

Tiba di Rest Area 591A, Tim Kunker Komisi VI DPR RI langsung disambut oleh Direktur Operasi PT. Jasa Marga Tbk. Subakti Syukur, Direktur Bisnis Jasa Marga Mohammad Sofyan, Direktur Utama PT Jasa Marga Solo Ngawi (JSN) David Wijayatno, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso, dan sejumlah mitra kerja terkait lainnya. Dalam peninjauan ini, Tim Kunker Komisi VI DPR RI mendapat penjelasan mengenai kondisi terkini Tol Solo-Ngawi.

Martri menambahkan, kendati penyelenggara jalan tol telah menerapkan tarif tol sebesar Rp1.000 per kilometer (km), yang seharusnya normalnya Rp1.300 per km, namun Tol Solo-Ngawi masih dirasa mahal oleh masyarakat.

Karena pengguna jalan tol membandingkannya dengan jalan tol yang sudah lama beroperasi. Sementara Tol Solo-Ngawi ini tergolong investasi baru. Ia mencontohkan, misalnya tarif yang berlaku pada Tol Jagorawi. Tarif tol dari Jakarta ke Bogor dengan jarak sekitar 40 km kini hanya Rp6.500.

"Sehingga bagaimana penyelenggara jalan tol memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa secara psikologis tarif tol ini tidak mahal. Itu yang harus bisa dijelaskan. Karena kalau dihitung secara kuantitatif, jalan tol lama investasinya tidak sebesar sekarang. Ini yang harus bisa dirasionalkan. Evaluasi pasti nanti kita lihat sisi, apakah sampai akan mengubah harga atau tidak. Nanti kita lihat, karena ini variabelnya kan banyak. Sekarang ini hanya kesan psikologis masyarakat saja, (tarif tol ini) terkesan mahal," analisa legislator PKS ini.

Di sisi lain, Martri menilai sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diakomodir di rest area Tol Solo-Ngawi yang rencananya akan dibangun sebanyak 8 rest area. Menurutnya, ini menjadi bagian kesepakatan yang harus dilaksanakan penyelenggara rest area.

"Kalau kita lihat, ini juga bukan pengusaha besar yang masuk di sini (rest area). Nah ini yang harus selalu dipertahankan. Harus diwujudkan bahwa rest area ini sebagai fasilitas untuk pelaku UMKM," dorong legislator dapil Jawa Tengah IV ini.

Sebelumnya, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso menilai tarif masuk jalan tol tak mahal. Pengguna jalan Tol Trans Jawa sudah bisa merasakan tiga benefit terkait dengan penarifan. Tiga benefit itu menurutnya karena kebijakan dari pemerintah terkait rasionalisasi tarif masuk jalan tol. Tarif jalan tol yang semula ditetapkan Rp1.300 per km, dirasionalisasi menjadi Rp1.000 per km.

"Kalau untuk jalan tol lama yang dibangun tahun 1980-an atau 30 tahun lalu, tarifnya Rp 200 hingga Rp 400 per km. Sedangkan posisi tahun 2011 sebesar Rp 700 per km, jalan tol yang dibangun di atas 2011 tarif yang ditetapkan Rp 1300 per km. Tapi dengan rasionalisasi tarif, maka yang berlaku Rp 1000 per km," papar Dwimawan.

Keuntungan lainnya adalah perubahan klasterisasi golongan kendaraan. Golongannya tetap 5, tapi tarifnya menjadi 3 golongan. Sesuai ketentuan rasionalisasi tarif, untuk ruas yang baru operasi, tarif awal kendaraan golongan I maksimal Rp 1000 per km, kendaraan golongan II dan III sebesar 1,5 kali dari golongan I, dan kendaraan golongan IV dan V sebesar 2 kali dari golongan I. Selain itu, pengguna jalan tol juga masih mendapatkan diskon sebesar 15 persen hingga akhir Maret mendatang.

Kunker ini juga diikuti oleh Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto (F-PDI Perjuangan/DKI Jakarta III), Adisatrya Suryo Sulisto (F-Gerindra/Jawa Tengah VIII), Wasista Bambang Utoyo (F-Golkar/Sumatera Selatan I), Melani Leimena Suharli (F-Demokrat/DKI Jakarta II), Mohammad Hatta (F-PAN/Jawa Tengah V), Nasril Bahar (F-PAN/Sumatera Utara III), Daeng Muhammad (F-PAN/ Jawa Barat VII), Muklisin (F-PPP/Jawa Tengah II), Nyat Kadir (F-NasDem/Kepulauan Riau), dan Zulfan Lindan (F-NasDem/Aceh II). (*)

Berita9.com - Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menegaskan, pengurus dan kader PAN harus solid di posisi oposisi usai gelaran Pilpres 2019.

Hal itu diutarakan Hanafi setelah ada indikasi sejumlah kader PAN mencoba bermanuver ke koalisi pemerintah. 

"Sikap oposisi jauh lebih luas dibandingkan hanya mendapat satu kursi tapi tidak bebas menyuarakan aspirasi rakyat," kata Hanafi di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini pun mengaku, tidak ingin PAN dicap oleh para pendukungnya sebagai pengkhianat, lantaran merapat ke rezim Joko Widodo.

"Jangan kepentingan pendek kita korbankan perjuangan," jelasnya. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menegaskan, tak ada upaya sama sekali untuk mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penyadapan dalam pembentukan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. 

Ia menyampaikan RUU ini akan mengatur penyadapan yang tepat dan bertanggung jawab.

Totok menuturkan bahwa tujuan pembuatan draf RUU tersebut pada dasarnya untuk melindungi privasi warga negara Indonesia sendiri.

"DPR merasa perlu menyusun UU Penyadapan yang mengatur penyadapan, dikecualikan KPK. Negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi, maka dari itu DPR merasa perlu menyempurnakan draf ini," ujar Totok di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Totok menggambarkan bahwa selama ini aturan mengenai penyadapan di berbagai instansi sangat beragam dan tidak memiliki spesifikasi yang jelas, sehingga menurutnya hal ini akan menimbulkan polemik dalam kegiatan sadap-menyadap. 

Maka dari itu ia menilai RUU ini sangat penting untuk memberikan payung hukum yang jelas.

"Ada belasan UU di Indonesia ini yang mengandung muatan tentang penyadapan dan definisinya juga berbeda-beda. DPR perlu mengatur seluruhnya namun dikecualikan bagi KPK. Jadi sudah clear sebenarnya apa yang menjadi pertanyaan selama ini tentang kewenangan KPK. Intinya kalau banyak definisi berbeda di berbagai instansi maka perlu kita atur," paparnya.

Draft RUU Penyadapan memang sempat menimbulkan pertanyaan bagi KPK dalam menjalankan fungsinya. Adapun ketentuan pelaksanaan penyadapan nanti akan mencakup pada kasus korupsi yang menjadi kewenangan Polri dan Kejaksaan, perampasan kemerdekaan atau penculikan, perdagangan orang, penyeludupan, pencucian dan/atau pemalsuan uang.

Berdasarkan draf RUU Penyadapan per 2 Juli 2019, Pasal 5 mengatur tiga ketentuan pelaksanaan penyadapan. Pertama, pelaksanaan penyadapan dilakukan berdasarkan ketentuan dan proses hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kedua, penyadapan wajib memperoleh penetapan pengadilan. Dan ketiga, pelaksanaan penyadapan dikoordinasikan oleh Kejaksaan Agung dengan lembaga peradilan. (*)

Jakarta - Komnas HAM meminta DPR untuk memastikan seluruh materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, tidak menginginkan kaidah penyadapan melenceng dari aturan nasional dan internasional. 

"Sebagaimana yang ditetapkan dalam regulasi nasional dan internasional, DPR harus memastikan seluruh muatan materi RUU penyadapan sesuai dengan prinsip HAM," ujar Choirul di Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Anam mengungkapkan secara prinsip penyadapan adalah pelanggaran HAM yang berlaku universal. 

Baik yang diatur dalam instrumen internasional dan nasional terutama pasal 12 UNDH, pasal 17 ICCPR, pasal 28 G ayat 1 (1) UUD 1945 dan pasal 29 ayat (1) UU nomor 39 tahun 1999.

Pihaknya menginginkan adanya mekanisme perlindungan bagi privasi seseorang sebagai salah satu hak fundamental.

Choirul berharap pelaksanaan penyadapan ini tidak bersifat diskriminatif.

"Memastikan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia bersifat universal dan non diskriminasi," tutur Anam. 

Komnas HAM mengingatkan bahwa perlu ada mekanisme pemulihan efektif jika orang yang disadap tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atau menyangkut keamanan nasioal. (*)

Berita9.com - Usai penetapan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres terpilih, komposisi menteri di kabinet pemerintahan periode 2019-2024 menjadi perhatian.

Elite partai saling menyodorkan kader dan figur yang merepresentasikan perwakilan di kabinet.

Pakar hukum tata negara Refly Harun berharap, Jokowi selaku kepala negara bisa memilih figur terbaik untuk mengisi jajaran pembantunya. 

"Saat orang sibuk menyodorkan diri atau disodorkan sbg menteri, kita brharap yg terpilih sosok trbaik," ujar Refly dalam cuitannya di Twitter, Selasa, 9 Juli 2019.

Dia mengatakan, Jokowi harus bisa membangun kabinet yang lebih baik. Jangan mengulangi kekeliruan memilih menteri dengan rekam jejak yang bersih dari kasus hukum.

"Jokowi hrsnya mampu membangun kabinet yg jauh lbh baik. Jgn terulang ada mntri yg diangkat kmudian jd koruptor, pdhl awam tahu track recordnya sblm jd mntri," tutur Refly.

Isu penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf menjadi perhatian publik. Meski belum dilantik, namun elite partai koalisi pendukung Jokowi saling bersuara terkait jatah kursi menteri.

Dinamika politik jadi perhatian lantaran kabar koalisi pengusung Prabowo-Sandi juga akan masuk pemerintahan Jokowi. Sejumlah partai pengusung Prabowo seperti Demokrat dan PAN diisukan akan loncat ke Jokowi. Belum lagi isu rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dengan tawaran kursi menteri untuk kader Gerindra. (*)

 

Berita9.com - Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menawarkan konsep rekonsiliasi nasional salah satunya pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia.

"Justru yang saya tawarkan itu adalah rekonsiliasi nasional, berdimensi sosial, mengubur dendam politik dan sosial," kata Dahnil lewat twitternya, terkutip, (9/7).

Menurut dia, Habib Rizieq sudah tidak memiliki lagi masalah hukum. Sebab, kasus yang melibatkan Habib Rizieq sudah dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya oleh penegak hukum.

"Habib Rizieq tidak memiliki masalah hukum lagi seperti yang disampaikan para pihak, sudah SP3," ujar Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini.

Ia mengatakan apabila semua ustaz yang berbeda dan dianggap tidak sesuai dengan kelompoknya kemudian diusir, begitu juga kelompok lain melakukan hal yang sama. Maka, perpecahan di republik menjadi nyata.

"Mereka yang teriak NKRI sesungguhnya perusak NKRI. Mereka yang teriak toleransi sesungguhnya anti toleransi," jelas dia.

Untuk diketahui, Dahnil Anzar punya pandangan kalau pemulangan Habib Rizieq menjadi bagian narasi rekonsiliasi politik setelah pemilu presiden 2019 antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

"Ini pandangan pribadi saya. Bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Riziq kembali ke Indonesia," kata Dahnil.

Rizieq Shihab saat ini bermukim di Mekkah, Arab Saudi. Dia berangkat ke Mekkah sejak terjerat kasus chat mesum. Kasus ini dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq belum juga kembali ke tanah air. (*)

Go to top