Politik

Politik (1237)

Berita9.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pengangkatan Komisaris Jenderal Polri M Iriawan atau Iwan Bule sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

"Secara administrasi, penunjukan Komjen Iriawan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan terkait," kata Adita, Selasa (19/6/2018).

Adita menjelaskan, pengangkatan Penjabat Gubernur dari kalangan TNI dan Polri diatur dalam Pasal 201 ayat (10) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Aturan itu berbunyi:

"Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sementara itu, kata Adita, Iwan Bule telah menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional sejak Maret 2018. Jabatan tersebut merupakan jabatan pimpinan madya utama, sehingga penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya itu dinilai tidak melanggar aturan undang-undang secara administrasi.

Namun, berbagai kalangan menilai pelantikan Iwan Bule sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat melanggar undang-undang. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan pelantikan Iwan Bule melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Partai Demokrat mencurigai ada muatan kepentingan subjektif pemerintah atau Presiden dalam pelantikan M Iriawan.

"Terlebih pengakuan Tjahjo bahwa dia mengusulkan Sekjen Mendagri untuk Pj Gubernur, tapi Pak Jokowi tetap memilih Iwan Bule. Maka itu kita ingin mengetahui kebenaran yang ada," ujar Ferdinand.

Di tengah kontroversi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili Presiden Jokowi Senin (18/6/2018), melantik Iwan Bule selaku Penjabat Gubernur Jawa Barat. Iwan Bule akan bertugas hingga pelantikan Gubernur Jawa Barat baru usai Pilkada.

Pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani Presiden Jokowi, pada 8 Juni 2018.

Nama Iwan Bule sudah santer terdengar akan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat sejak Januari 2018. Saat itu dia masih berpangkat Inspektur Jenderal dan menjabat sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi. Isu pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya itu menjadi polemik lantaran Iriawan masih pejabat aktif Mabes Polri. (*)

Berita9.com - Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar).

"Harus dievaluasi dan Mendagri harus menjelaskan alasan penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur," kata Saleh, Senin (18/6/2018).

Saleh menilai seharusnya Mendagri tidak memunculkan kegaduhan di tahun politik dan menimbulkan kecurigaian dari berbagai pihak atas keputusan tersebut.

"Mendagri harus bisa mengurangi kegaduhan di tahun politik seperti pengangkatan Komjen Pol Iriawan akan menimbulkan kecurigaan ," jelasnya.

Ia berharap pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur bukan karena motif politik untuk memenangkan salah satu calon tertentu.

"Kalau ada pengangkatan Pj unsur jenderal dari polisi bisa pengaruhi pilkada, jangan sampai ada pengangkatan tersebut ada motif politik untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu, Pj gubernur harus netral dan tidak berpihak," tegasnya.

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono membenarkan akan ada pelantikan Komjen Pol Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Komjen Iriawan saat ini menjabat sebagai Setama Lemhanas.

Sumarsono menjamin tidak akan ada konfli kepentingan yang akan muncul karena Pj Gubernur Jabar. (*)

Berita9.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini resmi melantik Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Senin (18/6). Momentum pengukuhan ini pun menuai kecaman dari sejumlah pihak, seperti halnya politikus Gerindra Fadli Zon.

Fadli menilai, diangkatnya mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai Pj Gubernur Jabar secara tak langsung telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Ia menyebut polemik yang sempat ramai Januari hingga Februari lalu sudah dibatalkan oleh Menkopolhukam pada 20 Februari 2018.

Bahkan ia mengingatkan kembali, Presiden menyebut usulan tersebut hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut.

“Pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tak bisa dipercayai,” ujar Fadli Zon, dalam laman resmi twitternya, Senin (18/6).

“Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yg gemar berbohong? Kedepan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah,” tambahnya lagi.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, keputusan pemerintah telah menderai semangat reformasi, meski tidak ada alasan untuk menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

“Pemerintah bisa dianggap telah melakukan kebohongan publik. Bahkan penipuan terhadap rakyat,” tukasnya. (*)

Jakarta - Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menilai uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebaiknya diputuskan sebelum masa pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019. KPU akan membuka masa pendaftaran capres-cawapres pada Agustus mendatang.

Menurut Jimly, jika tidak segera diputuskan, hasil uji materi tersebut dikhawatirkan akan menganggu tahapan pemilu. Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menerima atau menolak pengajuan uji materi ambang batas pencalonan presiden yang kembali diajukan. 

Jika pengajuan diterima maka akan ada perubahan terhadap ambang batas pencalonan presiden yang saat ini digunakan. Karena itu, perubahan sebaiknya terjadi sebelum pendaftaran. 

“Karena jika ada perubahan sesudah pendaftaran capres-cawapres, dan seterusnya, itu sudah tidak bisa dipecah-pecah, jadi (tahapan pemilu) tidak bisa diganggu," ujar Jimly ketika dijumpai wartawan di kediaman Oesman Sapta Odang, di Karangasem, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6).

Kendati demikian, Jimly tetap menyarankan perubahan terhadap ambang batas pencalonan presiden sebaiknya diterapkan pada pemilu berikutnya. "Kalau diterapkan untuk pemilu saat ini (pemilu 2019) bisa kacau. Waktunya sudah sangat dekat," lanjutnya.

Dia juga menilai sah-sah saja ambang batas pencalonan capres digugat kembali ke MK. Asalkan, ada argumen hukum yang sebelumnya belum dipertimbangkan. "Kalau argumen mengulang yang ada, itu percuma,” kata dia. 

Jimly pun menerangkan argumen yang berbeda tersebut seperti pasal yang digunakan di UUD 1945 harus berbeda dengan gugatan-gugatan sebelumnya. “Argumen yang digunakan baru sama sekali, maka bisa aja (ada peluang dikabulkan oleh MK)," kata Jimly.

Tahapan pencalonan capres-cawapres dimulai pada 4 Agustus dan berakhir pada 10 Agustus mendatang. Penetapan capres-cawapres resmi Pemilu 2019 dilakukan pada 20 September.

Aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ini kembali digugat ke MK. UU Pemilu mensyaratkan partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 guna mengusung pasangan calon presiden. 

Permohonan uji materi atas pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ini diajukan oleh 12 orang dari berbagai kalangan. Para penggugat merupakan tokoh-tokoh dari berbagai bidang.

Mereka adalah Busyro Muqoddas (mantan wakil ketua KPK dan ketua Komisi Yudisial), M Chatib Basri (mantan menteri keuangan, Faisal Basri (akademisi), Hadar Nafis Gumay (mantan komisioner KPU), Bambang Widjojanto (mantan wakil ketua KPK), dan Rocky Gerung (akademisi). 

Ada pula Robertus Robet (akademisi), Feri Amsari (direktur Pusako Universitas Andalas), Angga Dwimas Sasongko (profesional/sutradara film), Dahnil Anzar Simanjuntak (ketua PP Pemuda Muhammadiyah), Titi Anggraini (direktur Perludem), dan Hasan Yahya (profesional).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana melalui Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (Integrity), menjadi kuasa hukum untuk permohonan uji materi tersebut. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Rabu (13/6) lalu.

"Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang," kata Denny dalam keterangan pers yang diterima, Rabu.

Denny menjelaskan, syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Syarat yang diadopsi dalam pasal 222 UU Pemilu itu menyebabkan rakyat tidak bebas memilih karena pilihannya menjadi terbatas.

Syarat tersebut pun harus kembali diujimaterikan ke MK karena telah nyata bertentangan dengan UU Dasar 1945. Meski telah diuji sebelumnya, papar Denny, tapi berdasarkan Peraturan MK, pasal 222 UU Pemilu dapat diajukan kembali ke MK.

"Inilah perjuangan konstitusional untuk mengembalikan daulat rakyat dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk secara lebih bebas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden," tutur dia. (*)

Berita9.com - Pemerintah China akan menerapkan tindakan antidumping sementara untuk produk hydroiodic acid yang berasal dari Jepang dan Amerika Serikat.

Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan China pada Sabtu (16/6/2018) melalui situs resminya.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Kementerian Perdagangan China mengungkapkan rencana pengenaan tindakan antidumping sementara ini berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa masuknya produk hydroiodic acid dari kedua negara itu telah menyebabkan kerugian substansial bagi industri sejenis di dalam negeri.

Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Kementerian Perdagangan China juga mengungkapkan akan mengenakan tindakan serupa bagi produk ethanolamine yang diproduksi di Malaysia, Arab Saudi, Thailand, dan Amerika Serikat.

Langkah tersebut sebagai upaya mengamankan pasar dalam negeri mereka dari produk impor. (*)

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku kesulitan mengusut kasus pelanggaran HAM masa lalu karena kasus-kasus itu sudah lama berlalu sehingga saksi dan buktinya pun belum mencukupi.

"Saya selalu katakan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi sementara tentunya penegakan hukum itu harus di atas fakta dan bukti. Bukti itu macam-macam, ada saksi, ahli, ada surat-surat dan ada petunjuk tentunya harus dikumpulkan dengan baik," kata Prasetyo.

Kejaksaan Agung masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komnas HAM terhadap terjadinya dugaan pelanggaran HAM.

"Masalah perkara pelanggaran HAM berat ini yang memiliki kewajiban mengumpulkan bukti awal itu Komnas HAM untuk mengadakan penyelidikan, sementara Kejaksaan menerima hasil penyelidikan Komnas HAM," kata dia.

Hasil penyelidikan Komnas HAM itu, kata Prasetyo, akan diteliti, apakah sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan atau belum.

Pada 31 Mei 2018 lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM seusai bertemu dengan para peserta aksi Kamisan.

Kasus-kasus tersebut antara lain kasus 1965-1966, kasus Talangsari Lampung, kasus Tanjung Priok, kasus penghilangan orang secara paksa, kasus Mei 1998, kasus Trisakti-Semanggi 1 dan 2 Jakarta, kasus Jambu Keupok dan Simpang KKA di Aceh.

"Saya selalu katakan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi sementara tentunya penegakan hukum itu harus di atas fakta dan bukti. Bukti itu macam-macam, ada saksi, ahli, ada surat-surat dan ada petunjuk tentunya harus dikumpulkan dengan baik dan kami tentunya mengharapkan kelengkapan itu karena kalau tidak hasilnya pun tidak maksimal bahkan akan hadapi kegagalan ketika menghadapi pengadilan," jelas Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, ia akan memprioritaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi setelah diberlakukannya UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Kita akan coba lebih cermati dulu kasus-kasus yang terjadinya setelah kita memiliki UU Pengadilan HAM No 26 tahun 2000 karena kalau sebelum itu perlu keputusan politik dari DPR dan sebagainya untuk peradilan HAM ad hoc," tambah Prasetyo.

Prasetyo pun menyarankan adanya penyelesaian nonyudisial terhadap kasus-kasus tersebut.

"Maka tempo hari saya mengatakan setelah melihat fakta bukti dan hal-hal lain yang diperlukan untuk meningkatkan ke penyidikan masih belum ditemukan lengkap ada cara lain untuk melakukan rekonsiliasi penyelesaian non yudisial, ini yang sedang kita coba bahas lebih intens dengan semua pihak supaya bisa memahami maksud dan tujuan kita," jelas Prasetyo.

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan bahwa tugas Komnas HAM sebagai penyelidik menurut UU No 26 tahun 2000 dan UU No 8 tahun 1981 cukup sampai menemukan perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat sedangkan mencari bukti guna membuat terang siapa pelakunya adalah tugas penyidik yaitu Jaksa Agung itu sendiri. (*)

Jakarta - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Nasir Djamil menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonaktifkan KH Yahya Staquf atau Gus Yahya dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres.

Menurutnya, kunjungan Gus Yahya ke Israel atas nama pribadi tidak bisa dibenarkan, karena bagaimana pun Gus Yahya sedang menjabat sebagai Wantimpres dan Khatib Am PBNU.
 
"Saya sih berharap barang kali Presiden Jokowi perlu memikirkan untuk menonaktifkan sementara Yahya Staquf sebagai Dewan Pertimbangan Presiden," kata Nasir Djamil dalam acara open house Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
 
Dengan penonaktifan tersebut, diharapkan bisa meredakan publik yang terlanjur marah atas sikap Gus Yahya memenuhi undangan American Jewish Commite (AJC) ke Israel.
 
Padahal, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik apa pun. Selain itu, penonaktifan itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi siapa pun untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terlebih lagi mnyangkut kebijakan politik luar negeri.
 
"Ya untuk meredakan publik. Meredakan tudingan-tudingan negatif terhadap pemerintah," ucapnya.
 
Politikus PKS ini juga meminta kepada Gus Yahya menjelaskan kepada publik mengenai pembahasan apa saja dibicarakan selama di Israel. Karena tak bisa dipungkiri, kehadiran Gus Yahya ke Israel memantik reaksi dari publik.
 
"Yang sayang itu kan organisasi yang ada di belakang Kiai Yahya, baik sebagai Wantimpres mau pun yang ada di Nahdlatul Ulama. Saya pikir memang harus ada klarifikasi secara jujur kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.
 
(**/KM)

Berita9.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai keberangkatan Yahya Cholil Staquf ke Israel tidak sesuai dengan mukadimah bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

"Saudara Staquf tak mencerminkan sikap politiknya sesuai sikap politik bangsa Indonesia, sesuai mukadimah bangsa Indonesia, kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, Rabu (13/6).

Ia mengatakan, berdasarkan falsafah dan konstitusi Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Namun, Staquf yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) malah mengunjungi Yerusalem yang merupakan daerah jajahan Israel. "Beliau kan anggota Watimpres, kenapa tidak menghormati apa yang dikatakan oleh Pembukaan UUD 1945, ujar dia.

Anwar menilai terdapat sejumlah implikasi atas sikap Staquf. Pertama, secara tidak langsung Staquf mengakui daerah jajahan tersebut adalah bagian dari Israel. Kedua, kehadiran Staquf menyakiti hati rakyat Palestina yang selama ini berjuang melawan penjajahan Israel. Ketiga, sikap Staquf menyakiti sebagaian besar umat Islam Indonesia. Keempat, langkahnya tak sejalan dengan mukadimah Pembukaan UUD 1945.

Anwar juga menilai, pernyataan Staquf bahwa keberangkatannya tidak mewakili Pemerintah Indonesia maupun PBNU tidak bisa dibenarkan. Sebab, jabatan anggota Watimpres sudah melekat pada Staquf.

"Bagi saya, kepergian dia sangat menggangu pemerintah Jokowi (Joko Widodo). Sangat mencederai apa yang dilakukan pemerintah," tutur dia.

Anwar mengaku sempat bertemu dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia dalam suatu acara. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, Dubes Palestina menyebut banyak rakyat Palestina yang kecewa atas keberangkatan Staquf memenuhi undangan Israel. Apalagi, ia melanjutkan, pertemuan tersebut berlangsung di Yerusalem yang menjadi daerah sengketa antara Palestina dan Israel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kepergian Yahya Cholil Staquf ke Israel menghadiri dan menjadi pembicara dalam acara American Jewish Committee (AJC) Global Forum akhir pekan kemarin bukan bagian dari diplomasi Pemerintah Indonesia. Dia berangkat atas urusan pribadi karena memang undangan tersebut sudah lama dipersiapkan.

Meski demikian, Jokowi memastikan bahwa apa pun yang disampaikan Yahya dalam forum tersebut, Pemerintah Indonesia tetap memegang teguh pendirian dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan, menurut informasi yang diterima Jokowi, Yahya dalam forum ini juga ikut serta mendorong perdamaian Palestina.

"Intinya juga memberikan dukungan kepada Palestina," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (12/6).

(**/RO)

Berita9.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyanyangkan kunjungan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf yang menghadiri konferensi tahunan Forum Global AJC atau Komite Yahudi-Amerika di Yerusalem, Palestina, baru-baru ini.
 
Menurutnya, kunjungan Yahya Staquf itu telah menodai konsistensi dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina sejak tahun 1947.

“Terlepas dia berangkat ke sana atas nama pribadi, tapi dengan posisiny sebagai Anggota Wantimpres, ini seperti blunder. Posisi kita jelas, berjuang dan mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi kedatangan Yahya Staquf ke konfererensi itu, seolah menodai dukungan dan diplomasi kita dalam kaitan kemerdekaan Palestina,” tegas Taufik, Rabu (13/6/2018).

Taufik kembali menambahkan, kunjungan Yahya Staquf itu sangat kontraproduktif dengan sikap Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina. Yahya Staquf sebagai Anggota Wantimpres yang juga merupakan pejabat negara, Taufik menilai seharusnya Yahya tidak menciptakan sikap blunder terhadap diplomasi Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

Ia menambahkan, kunjungan Yahya Staquf itu dinilai tidak menunjukkan rasa sensitivitas, di tengah serangan Israel kepada masyarakat Palestina, yang mengakibatkan jatuhnya ratusan ribu korban. Bahkan adanya kunjungan Yahya Staquf itu menyebabkan Fatah dan Hamas memberikan reaksinya.

“Selama ini, diplomasi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina gencar dilakukan. Bahkan, dengan terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, kita minta agar peran Indonesia semakin ditingkatkan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Jangan sampai perjuangan Indonesia rusak oleh sikap arogansi seorang pejabat negara. Presiden harus memberi tindakan tegas,” tandas Waketum PAN itu. (*)

Berita9.com - Sejumlah politisi Partai Aceh, partai lokal di Aceh, bakal mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Mereka akan maju bersama partai politik nasional.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (PA) Kamaruddin Abubakar mengatakan, ada 10 hingga 11 nama kader PA yang mencuat akan maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI pada Pemilu 2019.

“Mereka ikut pemilu dengan sejumlah partai politik nasional," kata Kamaruddin Abubakar di Banda Aceh, Ahad (10/6).

Partai Aceh merupakan partai pemenang dua pemilu di Provinsi Aceh, yakni Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Partai lokal yang didirikan mantan GAM ini mendominasi perolehan kursi legislatif tingkat provinsi.

Sebagai partai lokal, Partai Aceh tidak bisa mencalonkan kadernya ke Senayan atau DPR RI. Karena itu, beberapa kader partai, yang diketuai mantan Panglima GAM dan mantan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, maju mencalonkan diri ke Senayan bersama partai nasional. 

Sejumlah kader Partai Aceh yang akan mencalonkan diri ke DPR RI masih menjabat sebagai anggota DPR Aceh. Di antaranya Abdullah Saleh dengan Partai Gerindra.

Kemudian, Tgk Muharuddin dan Tgk Muharuddin dengan Partai Nasdem, Ermiadi bersama PAN, Azhari Cage bersama PBB. Selain itu, beberapa lainnya seperti mantan bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin.

"Kami mempersilakan kader Partai Aceh yang ingin bertarung ke Senayan dengan partai nasional. Bagi ingin maju, bangun komunikasi dengan partai yang akan mencalonkan," kata Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak.

Terkait penetapan kader Partai Aceh yang bakal maju menjadi calon DPR RI, Abu Razak menyatakan, penetapan mereka akan dilakukan setelah kader Partai Aceh ditetapkan sebagai calon oleh partai pengusung.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai calon dan ada nomor urutnya, baru ada keputusannya dari Partai Aceh. Tentunya, calon tersebut akan didukung dan diperjuangkan oleh Partai Aceh," kata Abu Razak. 

(**/Ant)

Go to top