Politik

Politik (2082)

Berita9.com - Presiden Joko Widodo dianggap semakin dilingkari oleh generasi oligarki ekonomi baru yang akan menentukan arah politik di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun saat diskusi streaming bersama Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, (17/4).

"Sekarang sebetulnya sedang muncul oligarki ekonomi baru. Jadi ada generasi oligarki Ekonomi baru yang sedang dibangun," ucap Ubedilah Badrun.

Generasi oligarki ekonomi baru tersebut yang dimaksud Ubedilah, berada di lingkungan Istana Negara. Yakni para staf khusus (Stafsus) Presiden dari kalangan milenial.

"Siapa mereka? Ya mereka yang ada di dalam stafsus presiden itu, anak-anak milenial tadi yang bisa mendapatkan Rp 20 triliun misalnya, itu kan angka yang cukup besar untuk seorang milenial dalam bisnis, luar biasa. Itu bakal oligarki ekonomi baru," jelasnya.

Bahkan, Ubedilah memprediksi 10 tahun ke depan Indonesia akan dikuasi oleh oligarki ekonomi baru ini lantaran sedang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

"Kita bisa memprediksi 5-10 tahun lagi kekuasaan ini dikendalikan oleh mereka-mereka ini. Karena mereka yang punya uang. Dan sistem politik kita kan sistem politik yang highclass, sistem politik yang memang membutuhkan ongkos besar kalau tidak dirubah seperti sekarang yang terjadi," katanya.

"Jadi oligarki ekonomi akan terus tumbuh dana ada oligarki ekonomi baru dan itu akan menentukan arah politik," pungkas Ubedilah. (*)

Berita9.com - Partai Demokrat yang mendukung kepemimpinan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menang mutlak dalam pemilihan parlemen.

Hasil pemilihan yang diumumkan pada Kamis (16/4) ini menunjukkan, kemenangan besar yang disebabkan keberhasilan Moon Jae-in dalam menahan laju virus covid-19.

Pemilu ini disaksikan seluruh dunia sebagai salah satu pemungutan suara nasional pertama sejak pandemi virus corona mewabah.

Pihak berwenang melakukan keamanan yang ketat saat pemungutan suara ditengah ancaman virus, mendisinfeksi sekitar 14.000 tempat pemungutan suara dan mengharuskan pemilih mengenakan topeng, memeriksa suhunya, menggunakan pembersih tangan dan sarung tangan plastik serta menjaga jarak yang aman dari yang lain.

Partisipasi publik yang antusias dalam pemungutan suara hingga akhir pekan mencatat jumlah pemilih hingga 66,2%.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Korea, angka tersebut lebih tinggi daripada pemilihan parlemen yang diadakan sejak 1992. 

Adapun jumlah pasien corona sebanyak 2.800 orang diizinkan untuk memilih melalui surat atau secara langsung dengan menggunakan bilik khusus.

Sementara lebih dari 13.000 orang yang dikarantina menyerahkan surat suara mereka setelah pemilihan ditutup.

Pemerintahan Moon dan Partai Demokrat-nya mengalami pukulan serius sejak Februari ketika wabah besar covid pertama menghantam Korea Selatan.

Padahal Negeri Gingsen ini sudah terhuyung-huyung akibat ekonomi yang macet akibat serangkaian skandal politik dalam negeri.

Tetapi model kampanye yang digunakan pemerintah sangat sukses melawan virus corona memberikan keuntungan bagi Moon dan partainya yang progresif dalam pemilihan.

Kubu yang telah menikmati kekuasaan ini mampu mengamankan 180 kursi di 300-anggota parlemen.

Posisi ini naik dari jumlah kursi yang dikuasai sebelumnya yakni 120. Sementara itu, koalisi oposisi konservatif utama memenangkan 103 kursi.

"Sejalan dengan perintah ketat yang diberikan orang-orang kepada kami, kami akan menempatkan prioritas utama untuk mengatasi krisis nasional dari coronavirus dan penurunan ekonomi," kata mantan perdana menteri Lee Nak-yon, yang menjalankan kampanye partai demokrat. (16/4).

Mayoritas partai yang berkuasa di parlemen akan membantu Moon untuk terus maju dengan agendanya dalam dua tahun terakhir di kantor, termasuk kebijakan fiskal yang lebih longgar yang bertujuan menciptakan lapangan kerja, upah minimum yang lebih tinggi dan keterlibatan dengan Korea Utara.

Partai Demokrat mendapat dorongan dari wilayah metropolitan Seoul yang lebih besar, di mana ia merebut lebih dari 80% kursi untuk diperebutkan.

Tetapi oposisi utama United Future Party menyapu wilayah Daegu dan Provinsi Gyeongsang Utara, yang paling terpukul oleh wabah virus corona. 

Daerah itu adalah kubu konservatif yang sudah lama dan para ahli mengatakan sentimen pemilih terhadap pemerintah mungkin lebih didorong oleh perjuangan awal dengan lonjakan kasus di sana, termasuk kontroversi mengenai apakah lockdown itu diperlukan.

Sebagian besar wilayah di Korea Selatan telah berhasil mengendalikan epidemi tanpa gangguan besar berkat kampanye pengujian ekstensif dan pelacakan kontak intensif, yang mendapat pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia dan negara-negara lain.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan 22 kasus virus corona baru pada hari Kamis, sehingga jumlah totalnya menjadi 10.613.

Penghitungan harian dari kasus-kasus baru telah melayang sekitar 30 dalam seminggu terakhir, kebanyakan orang datang dari luar negeri.

"Meskipun situasinya masih sulit, saya pikir tanggapan pemerintah terhadap virus corona, termasuk persiapannya untuk pemilihan, bisa membantu dalam pemilihan," kata Han Ga-hae, seorang pemilih berusia 28 tahun. (*)

Berita9.com - Ucapan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikecam. Karena membandingkan jumlah kematian warga akibat corona dengan jumlah penduduk.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay menyayangkan pernyataan Luhut tersebut karena terkesan mengecilkan angka korban kematian corona sebesar 500 orang. Sebab, negara sudah diamanatkan konstitusi untuk melindungi warga negaranya.

"Pasalnya, konstitusi mengamanatkan agar negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tentu saja termasuk dari virus corona yang sedang menyebar di Indonesia," katanya, Rabu (15/4).

Saleh mengkritik pernyataan tersebut seharusnya tidak layak disampaikan seorang menteri. Sebab, pemerintah harusnya berupaya mencari jalan cepat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bukan malah menyampaikan narasi yang menghilangkan simpati publik.

"Pernyataan itu seakan tidak menyisakan empati dan simpati kepada keluarga korban. Belum lagi, ada puluhan dokter dan tenaga medis yang juga meninggal. Kasihan keluarganya jika mendengar pernyataan seperti ini," kata Ketua DPP PAN itu.

Ditambah, pemerintah sudah menyampaikan data orang dalam pemantauan dan pasien dalam pemantauan. Angka yang dibuka sangat mengkhawatirkan. Yaitu angka ODP mencapai 139.137, PDP 10.482, dan yang positif 4.839 orang. Para pejabat pemerintahan diminta irit bicara ketimbang harus mengeluarkan ujaran kontroversial.

Pemerintah juga tengah kekurangan alat kesehatan, alat pelindung diri, sampai obat. Saleh mengatakan, jika memang angka 500 yang disebutkan Luhut itu sedikit, seharusnya pemerintah bisa memenuhi dengan mudah.

"Kalau memang katanya jumlah 500 itu sedikit, mestinya seluruh kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan mudah. Tidak perlu menjadi polemik dan kontroversi di publik," kata Saleh.

NYAWA MANUSIA ITU TIDAK KECIL

Menurut Saleh angka kematian 500 itu tidak kecil. Bahkan pemerintah khawatir karena telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang serius seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Wakil Ketua Fraksi PAN itu bilang, WHO sebagai lembaga kesehatan dunia telah mengingatkan Indonesia akan bahaya penyebaran virus Covid-19. Peringatan WHO ini bahkan secara khusus ditujukan kepada pemerintah Indonesia.

Indonesia diminta untuk segera menetapkan darurat nasional. Dan itu diikuti dan ditindaklanjuti oleh Indonesia. Kemarin, presiden menandatangani keppres penetapan wabah corona sebagai bencana nasional.

"Kan tidak sinkron antara pernyataan itu dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Berani gak pemerintah mendiamkan saja masalah ini? Tentu saja tidak. Itu artinya, pemerintah secara institusional menganggap persoalan ini serius," tegas Saleh. (*)

 

Berita9.com - Sebanyak tujuh tenaga medis di RSP dr. Ario Wirawan, Salatiga, Jawa Tengah terpaksn harus diisolasi lantaran dibohongi pasien COVID-19 saat diperiksa di rumah sakit tersebut.

Pasien RSPAW Salatiga itu semula tidak mengaku baru kembali dari Eropa. Padahal kini dia menjadi pasien ketiga yang terkonfirmasi positif terjangkit corona.

Tujuh tenaga kesehatan itu terdiri atas dokter dan perawat. Karantina dimulai Selasa (14/4/2020) di Rumah Dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Salatiga di Jalan Seruni, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pemusatan karantina dilakukan untuk memudahkan pemantauan kondisi tenaga kesehatan itu.

Wali Kota Salatiga, Yuliyanto, mengakui adanya tujuh orang tenaga kesehatan yang dikarantina tersebut. Saat ini kondisi mereka terpantau sehat. Karantina dilakukan untuk memutus mata rantai persebaran virus corona.

“Sesuai protokol karantina akan dilakukan selama 14 hari,” ujar dia, kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga, Siti Zuraidah, menambahkan tujuh nakes itu kini berstatus sebagai orang tanpa gejala (OTG) virus corona. Klasifikasi itu diberikan karena mereka pernah berkontak erat dengan pasien positif Covid-19 tetapi tidak menunjukkan gejala.

Berdasarkan pelacakan (tracking) yang dilakukan Dinas Kesehatan hingga Selasa total ada 47 OTG yang berkontak dengan pasien positif ketiga. Tujuh orang di antaranya adalah tenaga kesehatan RSPAW Salatiga.

Dia menyayangkan sikap pasien yang tidak jujur sejak pemeriksaan awal di RSPAW. Dia tidak pernah mengatakan baru kembali dari Eropa. Informasi pasien sempat pergi ke Italia dan Bali justru didapatkan dari sang anak.

Padahal, dua wilayah itu menjadi kawasan penularan Covid-19. Akibatnya, tenaga kesehatan yang menangani pasien di awal pemeriksaan tidak mengenakan APD lengkap.

"Yang membuat kami repot kalau tidak jujur itu,” imbuh Zuraidah.

Pasien ketiga itu merupakan perempuan 62 tahun. Dia terkonfirmasi positif Covid-19 pada Senin (13/4/2020) setelah hasil tes laboratorium keluar. Sebelumnnya, dia sempat ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP).

Pasien positif ketiga ini tidak berhubungan dengan dua pasien sebelumnya. Kondisi ini berbeda dengan pasien positif kedua yang sempat menjalin kontak dengan pasien positif pertama. Pasien positif pertama merupakan seorang dosen Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. (*)

Berita9.com - Surat berkop Sekretariat Negara yang ditandatangani Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra merupakan tindakan yang terindikasi maladministrasi.  

Begitu tegas anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, Selasa (14/4).

Alvin Lie menguraikan bahwa tugas staf khusus adalah memberikan masukan kepada presiden. Staf khusus tidak mempunyai kewenangan eksekutif, apalagi membuat surat keluar, surat edaran, dan sebagainya.

Staf khusus, katanya, boleh mencari informasi untuk disampaikan kepada presiden. Tapi tidak kemudian menyurati instansi.

“Memberitahukan kepada camat tentang adanya perusahaan untuk melakukan pendataan dan lain-lain,” terangnya.

Alasan kedua, beber Alvin Lie tindakan tersebut merupakan perbuatan maladministrasi karena melampaui kewenangan.

Ketiga, masih sambungya, ada potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang dimaksud oleh staf khusus tersebut dalam surat kepada camat, adalah perusahaan di mana staf khusus itu juga mempunyai peran di sana.

“Jadi ada potensi konflik kepentingan,” terangnya.

Keempat, kami juga mempertanyakan kewenangan staf khusus menulis surat keluar menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet.

“Apakah ini sudah seizin Mensesneg, seizin Seskab. Ini pelanggaran yang berat,” terangnya. (*)

Berita9.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai karakter orang Indonesia sulit diimbau untuk tidak mudik. Apalagi, kegiatan setahun sekali itu sudah menjadi tradisi, sehingga untuk mencegah penyebaran Covid-19 seharusnya mudik dilarang.

“Urusan imbau-mengimbau itu tidak ada di peraturan, kalau mengimbau tidak perlu diatur, lepas saja. Orang Indonesia harus dikenakan sanksi,” kata Agus dalam konferensi pers melalui video di Jakarta, Selasa (14/4).

Dia menjelaskan apabila mudik tidak dilarang, imbasnya ke pemerintah daerah dan bisa menimbulkan kerusuhan sosial (social unrest) apabila pemerintah tidak mengambil tindakan pada saat ini.

“Pemerintah harus mengeluarkan uang, apalagi ada Keppres baru, pemerintah harus segera mengatur,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menilai imbauan ini sifatnya ambigu. Karena dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, belum mencakup adanya pelarangan mobilitas mudik, melainkan pembatasan orang-orang berkumpul.

Sementara itu, menurut dia, mobilitas menggunakan moda transportasi ini menjadi penyebab prima dalam penyebaran Covid-19.

“Dari hal-hal kecil bertemu bersalaman kemudian mobilisasi naik transportasi, sarana transportasi, berlama-lama berkerumun lalu turun di pelabuhan, terminal, bandara kemudian menyebarkan ke tujuan perjalanan. Ini adalah siklus sulit dideteksi penularannya tetapi itu terjadi,” katanya.

Ia mengatakan saat ini sudah terbukti penyebaran di daerah-daerah karena adanya pendatang yang masuk, dalam hal ini, pemudik yang kembali ke kampung halamannya.

“Sesungguhnya kita sudah paham bahwa penularan ini melalui komunikasi tapi asal usul itu semua dari mobilisasi transportasi. Jadi, kalau dikatakan media penularan virus corona kita jangan sampai bersinggungan, bertatap muka, berkerumun, awalnya dari transportasi. Sekarang kan terbukti, memang dari pendatang membawa (virus),” katanya.

Agus menyebutkan saat ini terdapat 1,3 juta orang yang berpotensi mudik dari Jabodetabek di mana daerah-daerah tujuan, di antaranya Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Lampung serta Sumatera Selatan delapan persen.

“Katakan 600 ribu orang saja yang bergerak, kita tidak bisa membayangkan itu dan kehidupan hari raya, mau dicap sebagai ODP (orang dalam pengawasan) dan sebagainya harus karantina, kalau nekat engga takut,” ujarnya. (*)

Berita9.com - Komisi III DPR RI menyambut baik para tokoh hingga dan pakar hukum tata negara yang berencana mengajukan permohonan uji materi atau Judicial Review (JR) terkait Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, rencana para tokoh hingga pakar tersebut dijamin oleh konstitusi untuk melakukan langkah hukum JR ke MK. Terlebih, poin gugatan berkaitan dengan potensi adanya kerugian keuangan negara.

"Lanjutkan. Kami hormati, setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil patut kita apresiasi. Warga negara patut mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat dan keuangan negara," ucap Nasir Djamil, Senin (13/4).

Nasir Djamil mengurai, sejauh pengamatannya dalam Perppu 1/2020 itu banyak ditemukan pasal-pasal yang cenderung mengandung klausul "kebal hukum" bagi para penyelenggara negara.

Politisi PKS ini menduga keberadaan pasal yang cenderung menjaga penyelenggara negara dari "jeratan hukum” itu tidak lepas dari masa lalu. Tepatnya dalam kasus Bank Century.

Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pengambil kebijakan harus bolak-balik DPR untuk dicecar para dewan.

"Mungkin ada sebagian menteri yang trauma dengan kasus Bank Century, sehingga norma yang ada dalam perppu itu "membentengi" mereka jika di kemudian hari dipersoalkan secara hukum," sambungnya.

Selain itu, kata Nasir Djamil, unsur "kegentingan memaksa" yang harusnya melandasi penerbitan perppu tersebut juga tidak terpenuhi syaratnya.

Karenanya, Perppu Corona itu berpotensi pada upaya penyalahgunaan wewenang dan dampaknya bagi rakyat banyak.

"Maka tidak tertutup kemungkinan ada pasal-pasal dalam perppu itu yang berimplikasi merugikan rakyat banyak. Karena itu yang paling adil menilainya adalah para hakim di MK," ujarnya.

"Semoga saja upaya hukum yang dilakukan sejumlah tokoh dan pakar itu berangkat dari keprihatinannya dengan kondisi pemerintahaan saat ini," demikian Nasir Djamil.

Sejumlah tokoh dan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Tata Negara (Mahutama) berencana mengajukan uji materi ke MK terkait Perppu 1/2020.

Ketua Tim Hukum Judicial Review Perppu 1/2020, Syaiful Bakhri mengatakan, pihaknya masih terus melakukan kajian internal terkait Perppu 1/2020 itu.

Pasalnya, perppu itu akan memiliki dampak ekonomi dan sosial tersendiri ditengah situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini.

"Kita mesti mengujinya, dalam proses pengujian itulah maka akan dilihat sebagai teori yang bisa dimanfaatkan dan memberikan karpet merah kepada hakim MK yang negarawan untuk juga bisa bersepakat atau tidak bersepakat," ujar rektor UMJ itu. (*)

Berita9.com - Pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo kembali menuai kritik. Jika sebelumnya pembagian dilakukan di Harmoni, Jakarta, malam tadi Jokowi dikabarkan mengulanginya di Bogor, Jawa Barat.

Dalam video berdurasi 59 detik, terekam puluhan orang berlari menghampiri pinggir area jalan sekitar Istana Bogor.

Politisi senior Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai apa yang dilakukan Jokowi bertolak belakang dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Di mana setiap orang diwajibkan untuk menjaga jarak atau physical distancing. 

Selain itu, Kapolri juga telah mengeluarkan maklumat yang meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

"Maklumat Kapolri jelas menyatakan bahwa agar tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak," tegas Hinca dalam akun Twitternya, Ahad (12/4).

"Pembagian sembako oleh Presiden Jokowi malam tadi sepertinya tidak mengindahkan apa yang sudah diimbau pemerintah," sindirnya.

Sementara itu, Paur Humas Polresta Bogor Kota Ipda Desty Irianti membenarkan peristiwa kerumunan pada Jumat malam tersebut.

Peristiwa itu terjadi pukul 20.30 dan berlangsu sekitar 20 hingga 30 menit.

"Bapak itu kan dari Tugu Kujang ke arah Ekalokasari, jadi cuma putar balik aja. Karena tahu Pak Jokowi mau bagikan sembako, mungkin masyarakat pada keluar gitu aja, sebentar aja kok nggak lama," ujarnya.

Jokowi sebelumnya juga sempat membagikan 400 paket sembako di jalan dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis sebelumnya . (*)

Berita9.com - Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah mendorong pemerintah segera memberikan solusi kepada para tenaga kerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan akibat lesunya perekonomian dikarenakan merebaknya wabah Covid-19.

Menurut data yang ia miliki, sudah ada ribuan tenaga kerja yang dirumahkan tanpa upah sehingga akan berdampak signifikan secara sosial ekonomi.

Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Aliyah mengungkapkan bahwa sudah selayaknya paling tidak para karyawan tersebut diberikan golden-shake hands atau uang kompensasi sehingga mereka paling tidak dapat bertahan hidup menghadapi kondisi tidak pasti seperti ini.

Tentunya apabila hal ini didiamkan saja, menurutnya bisa menimbulkan gerakan sosial di kalangan bawah yang berpotensi timbulnya gejolak politik.

“Data Disnakertrans DKI Jakarta merinci, dari 9.096 perusahaan dengan 72.770 merumahkan pekerja/buruh; dan 2.008 perusahaan dengan 16.065 melakukan PHK pekerja/buruh. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan DKI untuk mendapat solusi yang cepat. Pendataan yang dilakukan oleh Disnakertrans DKI Jakarta untuk segera dilakukan dengan data yang valid dan transparan. Memastikan pelaksanaannya mencapai sasaran yg tepat,” terangnya.

Politisi Partai Gerindra ini meminta pemerintah menerapkan program kartu pra-kerja melalui pelatihan keterampilan kerja sebagai program nasional dari Pemerintah Pusat.

Terkait dengan wabah Covid-19 saat ini, ia mendorong pemerintah harus pro-aktif dan mencarikan solusi teknis tentang jenis pelatihan dan pendampingan sementara yang tepat.

”Terkait dengan wabah Covid-19, perlu dicari solusi teknis pelatihan dan pendampingannya. Saya meminta Disnakertrans DKI Jakarta untuk secara aktif memberikan perhatian, pendampingan dan informasi kepada masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak virus Corona ini. Dan memastikan tepat sasaran,” jelasnya.

Politisi dapil DKI Jakarta II ini pun menyoroti dampak terjadinya wabah penyakit terhadap tenaga kerja perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Menurutnya sebagai buruh yang menghidupi keluarga, seharusnya para perempuan ini dapat menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk segera diberikan bantuan secara materiil.

 "Sekitar 70 persen pekerja perempuan di DKI Jakarta tentu terkena dan mereka bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga, termasuk kesehatan anggota keluarganya, ditambah penghasilan yang menurun akibat wabah penyakit dan di-PHK adalah kombinasi fatal pemukul daya beli yang menjadi persoalan ekonomi keluarga,” jelasnya. (*)

Berita9.com - Arie Untung dan istri, Fenita Arie melakukan telewicara dengan imam masjid kota New York, Imam Shamsi Ali. Shamsi yang asli Indonesia itu cerita  bagaimana mencekamnya kota New York akibat virus corona.

Menurut Imam Shamsi Ali, para ahli di Amerika Serikat sudah mengingatkan Presiden Donald Trump terhadap ancaman virus corona. Namun saat itu sang presiden kurang menanggapi dan tidak percaya dengan penelitian tersebut.

"Sebenarnya ketika sudah menebar kemana-mana penyakit ini. Sudah sampai Singapura, Jerman, dan Italia ketika itu. Di Amerika sudah diingatkan oleh para ahli, tapi Donald Trump tidak percaya dengan sains, tidak ada yang namanya dengan perubahan iklim," ungkap Imam Shamsi Ali kepada Arie Untung dan Fenita dikanal Youtubenya terkutib, (11/4).

"Maka ketika itu dia masih mengatakan hoax. Itu adalah cerita China ingin dilihat sebagai korban sehingga menimbulkan simpati karena waktu itu memang terjadi peperangan sengit dagang antara Amerika dan China. Maka Donald Trump ini ingin dapat segala pembenaran apapun untuk menyerang China," jelas lelaki asal Sulawesi Selatan itu.

Tidak hanya itu, Donald Trump bahkan menuduh isu virus corona dipakai pihak Demokrat untuk menjantuhkan dirinya dari tahta presiden Amerika. 

"Ini jadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa covid 19 jangan sampai dipolitisir. Jangan sampai dijadikan isu politik. Sekarang bukan lagi isu politik ini isi hidup manusia," jelasnya.

Dari sini Imam Shamsi blak-blakan menyalahkan Donald Trump yang terlambat dalam mengatasi virus corona di Amerika, terutam di kota New York.

"Oleh karenanya saya menyalahkan Presiden Donald Trump yang lamban menangani ini karena dianggap isu politik yang digunakan oleh partai Demokrat," jelasnya.

Kota New York sendiri menjadi epictrum epidemi virus corona. Bahkan saat ini korban virus corona sudah mencapai 11 ribu.

"Kasus virus corona berkembang ke kota New York, karena covid 19 ini rentan menyerang (daerah) yang ramai. Dan kota New York adalah kota yang ramai di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat hampir 11 ribu, hampir setengahnya itu korbannya di New York State. Dan yang lebih banyak ada di new york city tempat kami tinggal," bebernya.

Bahkan menurut  Imam Shamsi Ali, pernah dalam sehari korban meninggal mencapai 400 orang.

"Bayangkan pernah dalam satu hari di New York ini ada 400 orang yang meninggal. Ada satu rumah sakit 100 hari meninggal dalam satu rumah sakit," terangnya. (*)

Go to top