Politik

Politik (1535)

Berita9.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah Tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam pidatonya, JK berharap muktamar kali ini memberikan hasil yang terbaik dan dilaksanakan dengan semangat pemuda.

"Itulah tentu harapan kita di Muktamar ini. Karena itulah maka saya harapkan muktamar ini memberikan hasil yang baik. Hasil yang dapat dilaksanakan dan upaya dengan semangat pemuda," kata JK saat memberikan sambutan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (26/11).

Dia mengatakan jangan hanya pemuda kota saja yang jadi milenial. JK pun yakin pemuda Muhammadiyah adalah bagian dari milenial yang berusaha memajukan bangsa.

"Saya yakin pemuda Muhammadiyah juga merupakan bagian utama daripada kelompok milenial yang pada dewasa ini, selalu berusaha untuk memajukan bangsanya," ungkap JK.

Muktamar Pemuda Muhammadiyah tahun ini mengambil tema "Menggembirakan Dakwah Islam, Memajukan Indonesia". Melalui tema tersebut Pemuda Muhammadiyah dituntut untuk berdakwah Islam dengan membawa misi kegembiraan dan menginspirasi perubahan di tengah-tengah umat agar mendatangkan kemajuan bagi Indonesia.

Acara tersebut diikuti kurang lebih 5.000 peserta dan peninjau yang merupakan perwakilan dan utusan dari masing-masing Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia. (*)

Berita9.com - Humas Presidium Alumni 212 Habib Novel Bamukmin menekankan saat ini pihaknya sedang fokus terkait teknis pengibaran 1 juta bendera dengan kalimat tauhid saat reuni akbar alumni 212.

"Kita masih selalu persiapan karena ini menjadi agenda tahunan kita betul-betul fokus dimana adalah kibarkan satu juta bendera kalimat tauhid," kata Novel, Senin (26/11/2018).

Di samping itu, Novel pun berharap massa Alumni 212 secara sukarela mencetak bendera berkalimat tauhid sebanyak-banyakknya agar dikibarkan saat reuni nanti.

"Kita mengimbau kepada masyarakat secara rela membuat bendera sebanyak-banyaknya," tutupnya.

Diketahui reuni alumni 212 bakal diadakan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, 2 Desember 2018. Panitia menargetkan sekitar 4 juta orang ikut dalam acara tersebut. Sementara itu panitia telah mengirimkan surat izin ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. (*)

Berita9.com - Isu lingkungan hidup semakin mendapat perhatian dari para wakil rakyat di daerah, hal ini terbukti dari hasil wawancara DPRD saat penilaian Nirwasita Tantra Tahun 2018, yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dukungan DPRD, dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup, yang dijalankan oleh para Kepala Daerah kandidat penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2018.

Sebagaimana diungkapkan Yayat Hidayat, Wakil Ketua DPRD Bandung, sebagai hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Kabupaten Bandung tengah menghadapi tiga isu utama lingkungan hidup, yaitu keberadaan lahan kritis di hulu sungai, pencemaran air anak sungai Citarum, dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

"Selain menampung aspirasi masyarakat, berbagai dukungan telah kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain dengan menerbitkan 18 Peraturan daerah, dan pemerataan anggaran untuk semua kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bagi seluruh instansi terkait," jelas Yayat dalam keterangan pers yang diterima, (25/11).

Ditambahkannya, pihaknya juga mendorong pencanangan beberapa program konservastof, yaitu program 1.000 Kampung Saber (Sabilulungan Bersih), program Badega (penjaga lingkungan), program Raksa Desa untuk kebersihan rumah dan ketersediaan air, program Sajiwa (Sabilulungan Hiji Dua), yaitu setiap rumah diwajibkan untuk memiliki satu lubang organik pengelolaan sampah, dan menanam minimal dua pohon, serta program Satapok (Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan).

Sementara itu, terkait fenomena banjir yang kerap terjadi di wilayahnya, Yayat mengakui hal ini memerlukan sinergitas semua pihak, karena wilayah hulu, hilir, dan tengah Sungai Citarum merupakan kewenangan beberapa pihak, baik Pemerintah maupun swasta.

"Dengan program Badega, kami mengajak masyarakat agar bersama-sama menjaga sungai, sedangkan koordinasi juga terus dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai untuk mencegah banjir melalui normalisasi sungai. Kami harap normalisasinya (pengerukan sedimentasi) dapat dilaksanakan dengan betul, mengembalikan posisi sungai seperti dulu, sehingga sungai bisa lebar lagi," tegasnya.

Yayat juga menerangkan, selain isu mendorong moratorium ijin bagi industri pencemar di sungai Citarum, DPRD Kabupaten Bandung juga sangat memperhatikan proses alih fungsi lahan, dan meminta kepada pemerintah agar alih fungsi yang terjadi tidak merusak daya dukung lingkungan hidup, serta mendorong upaya penanaman hutan, khususnya lahan kritis.

"Kami mendorong percepatan RTRW Kabupaten Bandung dalam Perda 27/2016, untuk mencegah alih fungsi lahan yang mengganggu lingkungan. Kami juga memberikan peringatan pada pemegang ijin LH yang melanggar, dan penindakan dalam bentuk sanksi administrasi, hingga penutupan, serta sosialisasi. Begitu pula dalam pengawasan, senantiasa bekerjasama dengan Puspida, Polres dan pengadilan," lanjutnya menjawab pertanyaan Prof. Hariadi Kartodihardjo, selaku panelis.

Hasil penilaian Nirwasita Tantra yang diselenggarakan KLHK, sebanyak lima Kabupaten kembali bersaing untuk menjadi yang terbaik bagi setiap kategorinya. Selain Kabupaten Bandung, hadir empat kandidat Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Dharmasraya.

Lain halnya dengan permasalahan yang diungkapkan oleh Dedi Rahmanto, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai wiilayah yang cukup rawan dengan potensi ancaman tsunami, wilayahnya menghadapi tiga isu utama, yaitu bencana alam dan banjir, meningkatnya timbulan sampah domestik, serta fenomena penurunan kualitas air permukaan.

"Mengatasi isu-isu tersebut, kami mendorong upaya normalisasi sungai dan penananaman pohon (bambu) untuk menguatkan pinggir sungai. Proses normalisasi harus sesuai dengan kebutuhan debit air sehingga tidak mengganggu lingkungan. Terkait masalah sampah, saat ini telah ditambah satu buah TPA, dan program program bank sampah di pasar-pasar kecamatan," jelasnya.

Dukungan kebijakan melalui Perda dan anggaran pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal prioritas bagi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini terbukti dengan alokasi anggaran yang selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara sebagai bentuk pengawasan, disampaikan Dedi, tim DPRD sering terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan terkait perijinan tambang galian C dan kegiatan usaha sawit.

"Di Kabupaten Pesisir Selatan, sudah ada perijinan satu pintu. Jika sudah beres secara administrasi, maka dilakukan peninjauan lapangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan, yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Begitu pula jika ditemukan perijinan yang tumpang tindih, dan tidak ada aktivitas, kami mohonkan ijinnya agar segera dicabut, untuk mencegah alih fungsi lahan," jelasnya.

Menanggapi hal ini, panelis Hendri Subagyo mengutarakan pentingnya sistem yang memadai untuk mendukung komitmen kepala daerah dalam menjalankan program pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Di akhir paparannya, Dedi menyampaikan inovasinya yaitu, menerapkan pola PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), untuk mendorong ekonomi masyarakat melalui kegiatan pengembangan pariwisata alam.

Dalam kesempatan ini, turut hadir Penasehat Senior Menteri LHK, Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, Chalid Muhammad, Prof. Lilik Budi Prasetyo, dan Brigitta Isworo. Wawancara yang telah berlangsung selama tiga hari ini, sebagai penilaian dalam memilih satu daerah terbaik per kategori penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2018.  (*)

Berita9.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi mulai ada serangan siber menjelang pemilu di Indonesia. 

Direktur Deteksi Ancaman BSSN Sulistyo, menjelaskan ancaman serangan siber menjelang pemilihan Presiden dan legislatif, datang dari dalam dan luar negeri. Salah satu yang paling berbahaya adalah upaya menargetkan institutsi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang utama itu hack, leak, and amplify. Yang pertama itu melakukan proses hacking. Banyak cara teknik yang digunakan untuk ganggu infrastruktur siber pemilu. Misalnya, sistem IT nya diganggu, lalu ada serangan DDOS," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Ahad, (25/11/2018).

"Lalu leak, yaitu terkaitan dengan pembocoran informasi. Ini biasanya micro targeting, misalnya menargetkan data peserta (konstituen Pemilu). Ada informasi pribadi yang sifatnya private dicuri, dan diambil," kata Sulistyo.

Direktur BSSN yang salah satu tugasnya membuat early warning system terkait ancaman siber ini, menuturkan amplify itu terkait dengan gimana memviralkan informasi yang dibocorkan tersebut.

Seperti diberitakan di media sebelumnya, salah satu serangan siber yang pernah mencuat adalah peretasan menggunakan Distributed Denial of Service atau populer dikenal dengan DDoS, yang pernah melumpuhkan situs KPU.

Tehnik serangan tersebut, dikatakan BSSN, membanjiri situs web dengan permintaan (request) tinggi pada saat bersamaan, sehingga mengakibatkan server menjadi down.

Sementara Kepala BSSN Djoko Setiadi mengajak semua pihak berkontribusi untuk pencegahan dan penanggulangan ancaman dan serangan siber.

"Jenis ancaman yang sudah terdeteksi itu sangat teknis, yang pasti ancaman sudah mulai banyak bertaburan, berdatangan," ungkapnya.

Kepala BSSN, didampingi oleh Deputi Identifikasi dan Deteksi Irjen Pol Drs. Dharma Pongrekun, pada hari Sabtu hadir dalam acara seminar dan workshop Peningkatan Kemampuan Deteksi dan Koordinasi Insiden Keamanan Siber Secara Nasional.

Dalam acara ini juga ditandatangani nota kesepahaman antara Kepala BSSN dengan Rektor Swiss German University Filiana Santoso untuk kesepakatan kerja sama terkait penelitian dan pengembangan akademis dalam mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan sandi.

"Kita harapkan dengan kesadaran seluruh bangsa ini kita bersama-sama menciptakan situasi yang aman. Kalau kita melarang itu juga kan ada aturannya, jadi mari kita sharing hal-hal yang baik saja," ujarnya.

Selain itu, BSSN berkoordinasi dengan KPU terkait pengamanan pemilu. Penyelenggara internet dan platform media sosial, seperti Facebook dan Twitter untuk 'membentengi' hajatan pesta demokrasi tersebut pun digandeng BSSN.

BSSN bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga akan mengawasi berita dan informasi hoax. (*)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI mendukung program tilang elektronik atau E-TLE (electronic traffic law enforcement) yang diinisiasi oleh Polri.

Sebagai bentuk dukungan, pihaknya memberikan integrasi data pemilik kendaraan dengan data kependudukan catatan sipil.

"Jadi kami mendukung diterapkannya teknik digital di dalam penegakan hukum lalu lintas di Jakarta dan juga di dalam registrasi kendaraan bermotor. Bentuk dukungan dari Pemprov DKI adalah data-data kependudukan. Data Dukcapil kita nge-link dengan yang ada di Polda," kata Anies di Bundaran HI, Ahad (25/11/2018).

Anies berjanji DKI akan membantu memperluas penerapan tilang elektronik di Jakarta, terutama di tempat-tempat pusat keramaian.

"Mudah-mudahan nanti bisa lebih luas, sekarang baru di koridor Sudirman-Thamrin. Tadi saya bicara dengan Dirlantas Insyaallah nanti dimulai di tempat-tempat yang ada keramaian. Sekarang sedang dikaji oleh Polda," ucap Anies.

Selain itu, Pemprov DKI juga memerlukan penerapan E-Tilang untuk mengecek tunggakan pajak kendaraan bermotor.

"Kita juga berkepentingan karena kita memiliki sekitar 700 ribu roda empat yang belum bayar pajak. Nilainya kira-kira Rp 1,2 triliun. Kemudian ada 4 juta kendaraan roda dua yang belum membayar pajak itu kira-kira Rp 855 miliar," jelas Anies Baswedan.

Adapun Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono memuji penerapan electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau tilang secara elektronik.

Ia pun berharap, inovasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan sekaligus menekan angka pelanggaran lalu lintas.

"Ini sangat positif sekali, apabila mata-mata teknologi ini tergelar di seluruh sudut di Jakarta nanti di Jakarta akan tertib dengan sendirinya, tidak perlu lagi ada polisi di jalan, akan berkurang polisi, nggak perlu lagi dipasang patung polisi, karena yang ada di benak masyarakat kita sudah ada mata di mana-mana," terang Ari di Bundaran Hotel Indonesia, (25/11).

Ari mengambil contoh negara Jepang dalam penerapan kamera pengawas di sejumlah titik jalan. Imbasnya, masyarakat di sana lebih displin.

"Di Jepang itu sudah ribuan. Meski banyak mata teknologi CCTV tapi yang melanggar sedikit, mungkin nanti di Jakarta bisa seperti itu," ujar dia. (*)

Berita9.com - Pidato Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, tentang sulitnya ekonomi dan menyebut profesi ojek merupakan keterpaksaan pilihan menjadi kontroversial.

Sejumlah kalangan terutama kubu lawan politiknya menyebut, Prabowo telah menghina profesi ojek.

Meski ada driver ojek yang tersinggung, namun tidak sedikit pula driver ojek yang justru sependapat dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Bahkan di media sosial, para driver itu ramai-ramai menunjukan dukungan kepada Prabowo.

Salah satunya diunggah oleh akun @RanggaP86660754. Dia memposting foto saat para driver ojek berfoto bersama dengan Prabowo. Para driver ojek itu pun tanpak semringah meski Prabowo berposes dari mobil putihnya.

Mengenakan baju safari coklat, Prabowo pun juga tampak sumringah. Namun tidak dijelaskan dimana lokasi dan kapan waktu foto tersebut diambil.

Pada Jumat (23/11) lalu, pengemudi ojek online yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Transportasi Online (Kato) juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandi. Pidato Prabowo dinilai justru bentuk perhatian mantan Danjen Kopassus itu kepada rakyat terutama mereka yang berprofesi driver ojek online. (*)

 

Berita9.com - Honorer K2 (kategori dua) menilai pemerintah sudah melanggar beberapa undang-undang terkait pengadaan CPNS 2018.

Anehnya, saat penyelesain honorer K2, pemerintah keukeuh menolak menjadikan mereka sebagai PNS dengan alasan tidak mau melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Ada yang bilang honorer yang diangkat tanpa tes dianggap melanggar UU 5/2014 tentang ASN. Padahal ada beberapa kebijakan yang justru tabrak aturan," kata Koordinator Daerah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufri, Sabtu (24/11).

Bukti pelanggaran pemerintah adalah pengangkatan guru garis depan (GGD) melanggar sistem merit dalam UU ASN.

Kemudian PermenPAN-RB 36/2018 melanggar UUD 1945, pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

PermenPAN-RB 37/2018 dilanggar sendiri dengan dikeluarkannya PermenPAN-RB 61/2018.

Jika permasalahan honorer K2 hanya dibenturkan dengan alasan menabrak UU 5/2014 tentang ASN yang menyatakan ada pembatasan umur, harusnya dites dan tidak adanya istilah honorer di dalamnya, menurut Jufri, tu sangat aneh.

Sebab, di lapangan honorer K2 itu tetap ada, bahkan jumlahnya ratusan ribu orang dan masih mengabdi hingga saat ini.

"Kami paham dengan aturan itu, tetapi aturan itu dinamis dan akan selalu berubah sesuai perkembangan zaman," ucapnya.

Honorer K2 itu ada, nyata mengabdi demi bangsa dan negara. Keberadaannya adalah produk gagal dari PP 56/2012 yang sisanya tidak diselesaikan dengan tuntas melalui aturan berkelanjutan.

Ketidakadilan itu sangat terasa karena honorer K2 dibentuk dari PP yang sama yaitu PP 48/2005, jo PP 43/2007 dan jo PP 56/2012. Mengapa honorer K1 tanpa tes bisa diangkat menjadi PNS. Sedangkan K2 harus melalui tes.

"Padahal UU ASN waktu itu belum diterbitkan, kan agak lucu? Dasarnya tes itu apa?," sergahnya.

Dia menambahkan, jangan sampai ada cara berpikir kolot yang mengatakan jika mengangkat K2 akan menabrak UU ASN, yang benar adalah jangan sampai pemerintah melanggar UUD 1945, terutama pasal 27 ayat 2. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bereaksi terkait istilah 'tabok' yang baru-baru ini dipopulerkan Presiden Jokowi.

Jokowi sebelumnya meluapkan kekesalaannya dengan mengaku ingin menabok pihak penyebar hoax yang menyerang dirinya dengan isu PKI. 

Hari ini, Sabtu (24/11/2018), Fadli juga blak-blakan melampiaskan kekesalannya. 

Hal itu disampaikan Fadli melalui sebuah puisi berjudul 'Mau Saya Tabok Rasanya'. Puisi tersebut dibuat Fadli dalam perjalanan dari Jakarta ke Balikpapan.

"Mau saya tabok rasanya, ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga esemka," demikian dikutip dari akun twitter pribadi Fadli, @fadlizon, Sabtu (24/11/2018).

Kalimat-kalimat dalam puisi Fadli berisi sindiran dan kritikan kepada pemerintah.

Berikut isi puisi Fadli Zon selengkapnya:

Mau Saya Tabok Rasanya

Mau saya tabok rasanya
ketika kau enteng berdusta 
soal dana gempa hingga esemka

Mau saya tabok rasanya
ketika kau seenaknya naikkan harga
menyusahkan jutaan rumah tangga

Mau saya tabok rasanya
ketika kau impor beras dan gula
petani hancur panen derita

Kini kau gadai lagi negara
ekonomi makin liar liberal buta
asing caplok semua bidang usaha

Mau saya tabok rasanya
agar kau lihat realita
bukan fatamorgana

Fadli Zon, Perjalanan Jakarta-Balikpapan, 24 Nopember 2018

Untuk diketahui, sebelumnya, saat membagikan sertifikat tanah di Lampung Tengah kepada warga, Jokowi menceritakan soal dirinya yang sering dituduh sebagai PKI. 

Ia pun menunjukkan kegeramannya kepada penyebar isu bohong tersebut.

"Coba di medsos, itu adalah DN Aidit pidato tahun 1955. La kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah, lahir saja belum, tapi sudah dipasang. Saya lihat di gambar kok ya persis saya. Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana, saya cari betul," ujar Jokowi kemarin.

"Saya ini sudah 4 tahun diginiin. Ya Allah, sabar, sabar, tapi saya sudah bicara karena ada 6 persen yang percaya berita ini. Enam persen itu 9 juta (penduduk) lebih lo. La kok percaya?" tambahnya. (*)

Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga membantah tudingan bahwa acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia dilakukan untuk “mengerjai” Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengatakan acara yang dilakukan tersebut murni dari niat dirinya untuk membangun ukhuwah yang kuat antara Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Ansor.

Menurut dia, ide acara tersebut justru berasal darinya yang dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemuda Muhammadiyan dan Pemuda Ansor.

"Demi Allah tidak ada itu (dikerjai), itu murni niat saya untuk membangun ukhuwah yang kuat antara Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Ansor," tegasnya kepada VIVA, Sabtu, 24 November 2018.

Seperti diketahui, polisi memeriksa Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kasus dugaan penyelewengan dana acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia lantaran tanda tangannya tertera di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan.

Dalam acara ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dana sebesar Rp5 miliar. Dana diberikan kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan GP Anshor yang mengajukan proposal.

Dana tersebut dibagi menjadi dua proposal, yaitu satu proposal sebesar Rp2 miliar kepada PP Pemuda Muhammadiyah dan sisanya kepada Pemuda Ansor.

Saat diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Dahnil mengungkapkan pihaknya pernah diingatkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, soal acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang kini disebut ada kerugian negara.

Haedar, menurut Dahnil, menyebutkan mereka harus hati-hati dikerjai. Namun, dia tak tahu maksud hati-hati dikerjai itu oleh siapa.

Hal itu dikatakan Haedar kepada Dahnil saat Kementerian Pemuda dan Olahraga mengajak mereka membuat acara itu bersama dengan GP Anshor. 

Pihaknya sempat menolak ajakan Kemenpora itu namun akhirnya menerima dengan alasan ingin membuat situasi di negeri ini tenteram. Mengingat saat itu kondisi dalam negeri tengah panas, misalnya karena ada kasus kriminalisasi beberapa aktivis Islam.

"Kata bapak-bapak Muhammadiyah yang disampaikan juga oleh Bapak Haedar menyampaikan, tapi hati-hati dan waspada. Kami hanya khawatir kalian dikerjai. Kira-kira begitu," ujar Dahnil di Markas Polda Metro Jaya, Jumat malam, 23 November 2018. (*)

Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pemanggilannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia karena sikapnya yang kerap kritis pada pemerintah.

"Yang jelas, saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah, kemudian bersikap terhadap pemerintah," ujar Dahnil di Markas Polda Metro Jaya, Jumat, 23 November 2018. 

Dia merasa pemanggilannya dan perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani hari ini aneh. Ia merasa ada yang dicari-cari dari pihaknya, padahal dalam acara ini juga melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta GP Anshor selain PP Pemuda Muhammadiyah.

"Yang jelas ini kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenpora yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Anshor. Tapi anehnya cuma kami yang diperiksa dan dicari-cari," katanya.

Meski begitu, ia tak mempermasalahkan pemeriksaan ini. Dia membiarkan masyarakat yang menilai pemeriksannya dalam kasus ini.

"Jadi kemudian sekarang tidak tahu dicari-cari apa. Nanti kita lihat, masyarakat yang akan menilai," kata Dahnil lagi.

Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan penyelewengan dana atau acara kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia ke tahap penyidikan. Sebelumnya, polisi telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan untuk mengusut kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017 lalu itu.

Berdasarkan hasil gelar perkara bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tampak adanya unsur pidana dalam kegiatan yang digelar dengan menggunakan anggaran APBN dari Kemenpora RI tersebut sehingga akhirnya naik ke penyidikan. Diduga ada kerugian negara di sana. (*)

Go to top