Politik

Politik (1537)

Jakarta - Calon Presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Uno berpesan kepada seluruh relawan Prabowo-Sandi, agar menyimak secara seksama debat kandidat yang akan digelar pada malam nanti.

Karena, apa yang disampaikan pada debat malam nanti, dapat menentukan sejauh mana kedua paslon memahami permasalahan hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

"Karena, ini berpotensi menjadi debat yang sangat menentukan, khususnya di bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, dan akan terlihat perbedaannya yang jelas antara pendekatan pak Prabowo dan pemerintahan yang sekarang," kata Sandiaga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 17 Januari 2018.

Menurutnya, apabila Prabowo-Sandi terpilih, pemerintahan mereka akan menjadi pemerintahan yang kuat dan tegas. Hal itu akan terlihat jelas, dari jawaban Prabowo-Sandi pada malam nanti.

"Kita bisa diferensiasikan, kita bisa tarik perbedaan yang sangat jelas kepada masyarakat, di mana kita berdiri dan di mana kita akan memperjuangkan untuk keberpihakan kepada rakyat," ujarnya

Sandi mengatakan, pihaknya telah mengundang sebanyak 100 orang untuk hadir di lokasi debat. Dia meminta kepada seluruh yang hadir tersebut, agar dapat tertib selama proses berlangsungnya debat sampai selesai.

"Kalau relawan yang hadir nanti, tertiblah dan saling menghargai, menghormati. Pak Prabowo bilang bahwa kita betul-betul harus menjunjung tinggi demokrasi yang sejuk, politik yang santun, dan saling menghargai dan menghormati," ujarnya.(*)

Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, permintaan mantan Direktur Utama AJB Bumiputera 1912, Soeseno HS atas klaim fee terhadap AJB Bumiputra, tak perlu diladeni.

Atas langkah Soeseno yang meminta fee itu, Boyamin menilainya sebagai sikap tidak elok. Terlebih, Soeseno pernah menduduki kursi empuk sebagai direksi AJB Bumiputra. "Untuk itu tak perlu dilayani. Bila perlu tak usah dibayar," kata Boyamin, Jakarta, (16/1).

Menurut dia, Soeseno seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait gugatan fee yang dilayangkannya ke perusahaan asuransi tersebut. "Biarkan dulu proses hukum berjalan," kata dia.

Boyamin mengaku tak habis pikir atas langkah yang diambil Soeseno. Terlebih, dia pernah menjabat sebagai Dirut. "Sudah pernah menjadi Direksi kok masih ngotot minta komisi, ini betul-betul," katanya.

Informasi saja, Soeseno melalui pengacaranya, Dicky Siahaan meminta direksi perusahaan AJB Bumiputera untuk membayarkan klaim sebesar Rp19 miliar. kepada kliennya itu. Klaim tersebut merupakan komisi atau fee asuransi kumpulan Perum Perumnas.

Dicky melanjutkan, Soeseno meminta agar AJB Bumiputera 1912 segera menyelesaikan pembayaran kewajiban tersebut, karena perusahaan sudah diperintahkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkara gugatan ini bergulir di PN Jaksel pada 2016, dilanjutkan dengan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2017, serta kasasi MA pada Maret 2018. Soeseno selalu menyatakan memiliki hak untuk mendapatkan klaim Rp19 miliar.

Pihaknya mengaku telah mengajukan permohonan sita aset tanah dan bangunan di Jalan Wolter Monginsidi serta di Jalan Bintaro Raya. Pada November 2018, PN Jaksel telah menerbitkan surat penetapan sita tersebut. (*)

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut berkomentar terhadap pidato kebangsaan 'Indonesia Menang' yang disampaikan oleh capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Tanggapan Fahri itu ditulis di dalam akun Instagram pribadinya dengan judul "Kegagalan Pidato Prabowo".

Menurut Fahri, Prabowo telah gagal menunjukkan kepada publik bahwa ia berbahaya dan menakutkan seperti keinginan lawan politik capres nomor urut 02 itu.

"Maaf Pak @prabowo, Bapak gagal menunjukkan kepada publik dan rakyat Indonesia bahwa bapak berbahaya dan menakutkan, seperti keinginan musuh-musuh politik Bapak," tulis Fahri di akun Instagramnya, Selasa (15/1).

Kemudian, Fahri memberi saran ke segenap tim sukses Prabowo. Fahri meminta agar BPN mendorong Prabowo dan Sandi jika terpilih nanti untuk berkomitmen membayar utang Indonesia yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya.

"Sebab saya duga ada yang menghasut keluar bahwa kalau mereka memimpin, utang NKRI nggak bakalan dibayar. Bayar aja, berapapun!," tegas Fahri.

Menurut Fahri, Prabowo hanya perlu melampaui trauma dan phobia yang sudah kadung disebar oleh lawan politiknya bahwa mantan Pangkostrad itu adalah sosok yang berbahaya dan mengancam demokrasi di Indonesia. Meski begitu, Fahri berpendapat, pendukung militan Prabowo kecewa atas pidato yang disampaikan Prabowo dengan tema Indonesia Menang.

Namun demikiran, menurut Fahri, anggapan Prabowo seram dan mengancam itu sirna seketika setelah Prabowo memutuskan untuk menggaet Sandiaga Uno sebagai cawapres. Serta pernyataan Prabowo yang bakal merangkul semua ke dalam kabinet jika ia terpilih menjadi presiden.

"Pidato Prabowo malam ini mungkin mengecewakan pengikut militan. Tapi bagus memberi sinyal bahwa dalam pemerintahannya bersama Sandiuno semua dapat tempat. Bahkan musuh-musuhnya. Itu sejarah Prabowo. Tidak punya kebiasaan balas dendam," ujar Fahri.

"Tapi saya tahu, seberapa “serem” dan “bahaya” Prabowo mau digambarkan. Untung Prabowo memilih Sandiuno yang bukan seorang simbol Islam, bisa habis waktu untuk menjelaskan tuduhan bahwa ini adalah kombinasi “nasionalis radikal dan Islam radikal”. Kalau kemarin seorang ulama dipaksakan, Prabowo akan dituduh bersekongkol dengan Islam radikal untuk membentuk khilafah. Lalu rakyat akan ditakutkan bahwa Prabowo ditunggangi oleh teroris dan ekstrimis untuk membajak NKRI. Jenderal merah putih itu akan dilumuri fitnah," imbuhnya.

Fahri menyebut, Prabowo beruntung karena memiliki cawapres seorang anak muda yang memiliki jejak modern seperti Sandi. Sosok Sandi akan sulit untuk membuat stigma terhadap Prabowo bahwa ia radikal dan ekstrim.

"Untung calon wapres pilihan Prabowo adalah seorang anak muda @sandiuno yang jejaknya “modern”. Mencari cara untuk membuatnya nampak radikal dan ekstrem susah sekali. Kecewalah segala rekayasa dan matilah semua jurus. Mati kutu!," terang Fahri.

Menurut Fahri, pada periode sebelum pemilu 2014, Prabowo dituduh sebagai sosok psikopat dan gila oleh seorang jenderal yang berada di dalam rezim pemerintah saat ini. Namun, Prabowo tidak pernah membalas fitnah itu dengan fitnah kembali.

"Tahun 2013-2014 lalu dalam kurun Pilpres 2014 beliau Prabowo dituduh psikopat dan gila oleh seorang mantan jenderal yang punya banyak bisnis dalam rezim ini. Beliau tidak pernah membalas. Semua dianggap sahabat di jalan yang berbeda," ungkap Fahri.

Namun, Fahri melanjutkan, segala bentuk fitnah terhadap Prabowo pada 2014 lalu telah hilamg. Momen jelang Pemilu 2019 adalah titik pertama bagi Prabowo untuk bisa menang.

"Semua tuduhan dalam Pilpres 2014 sudah hilang. Satu-satunya yang belum adalah menempelkan Prabowo dengan cap “Islam radikal”. Hampir saja sukses. Alhamdulilah sekarang, semua tuduhan hilang. Sebuah titik awal Debat Pertama yang akan lengang. Ia akan menang," tutup mantan politikus PKS itu. (*)

Berita9.com - Kasus Sunjaya Purwadisastra masih terus berproses di KPK. Dan, pemeriksaan saksi-saksi akan kembali dilakukan di Cirebon. Jumlahnya pun cukup banyak, 48 orang. Tapi proses pemeriksaan yang dijadwalkan digelar di Mapolres Cirebon Kota (Ciko) itu dilakukan secara bergiliran.

Senin (14/1) ada 16 orang yang diperiksa, Selasa (15/1) sebanyak 14 orang, Rabu (16/1) 14 orang lagi, sisanya Kamis (17/1) dan Jumat (18/1). Untuk Senin hingga Rabu, yang diperiksa disebut-sebut PNS, honorer, dan pensiunan, sementara Kamis dan Jumat giliran para pengusaha.

Informasi terkait pemeriksaan ini sudah beredar melalui berbagai grup WhatsApp sejak siang kemarin hingga tadi malam. Awak media pun melakukan konfirmasi pada beberapa nama yang akan diperiksa. Mereka mengakui adanya proses pemeriksaan hari ini, tapi enggan diwawancara lebih jauh.

Sumber informasi di lingkungan Pemkab Cirebon mengatakan KPK juga akan memeriksa pejabat setingkat eselon 2 dan mantan pejabat. Selain saksi yang sudah diperiksa KPK di Jakarta yang kini kembali diperiksa di Cirebon, KPK juga akan memeriksa saksi-saksi baru dalam kasus Sunjaya ini. “Total ada 48 orang,” kata sumber tersebut.

Sumber yang merupakan PNS di Pemkab Cirebon itu menjelaskan bahwa yang diperiksa KPK tidak semua berasal dari unsure PNS. Ada juga honorer serta pengusaha.

“Akan diperiksa dalam beberapa hari ke depan. Karena 48 orang, jadi lama. Ini pemeriksaan yang sama untuk kasus jual beli jabatan dan perizinan dan beberapa proyek. Mungkin ada pengembangan lainnya,” ungkapnya.

Begitupun juga pejabat atau eselon dua yang diperiksa hampir sama dengan yang pemeriksaan sebelumnya. “Sama seperti sebelumnya. Intinya yang mengurusi tentang mutasi dan perizinan itu besok (hari ini, red) diperiksa,” ujarnya.

Sementara salah satu saksi yang turut diundang dalam proses pemeriksaan KPK, mengakui hal itu. “Saya sudah menerima undangan pemeriksaan besok (hari ini, red),” tutur PNS yang meminta namanya tak disebutkan itu kemarin.

Dirinya pun memastikan menghadiri pemeriksaan KPK yang dilaksanakan di Mapolres Cirebon Kota. “Besok (hari ini, red) Insya Allah hadir,” ungkapnya.

“Setahu saya, hari Senin (hari ini, red) 16 orang. Sampe nanti hari terkahir itu ada para pengusaha juga yang akan diperiksa,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, dari 16 orang yang diperiksa hari ini, ada 6 orang yang baru diperiksa KPK.

“Artinya 6 orang itu baru diperiksa oleh KPK, karena 10 orang yang lain sudah pernah diperiksa oleh KPK di Jakarta,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Senin lalu (7/1), KPK telah memeriksa Pejabat Pembuat Akta Tanah, Abdul Jalil Hamzah (bukan pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan itu merupakan pemeriksaan lanjutan guna melengkapi berkas perkara Sunjaya Purwadisastra.

Sebelumnya, KPK telah resmi memperpanjang masa penahanan Sunjaya selama 30 hari terhitung mulai 24 Desember 2018 hingga 22 Januari 2019 mendatang.

Sementara itu, Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK untuk segera menangkap pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“KPK harus segera kumpulkan bukti. Jika sudah cukup maka segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat,” tegasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Cirebon. Mereka yakni Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon nonaktif Gatot Rachmanto. Status Gatot kini ditingkatkan menjadi terdakwa. Sidang perdana untuk Gator telah dimulai 19 Desember 2018 lalu di Pengadilan Tipikor Bandung.

Sunjaya diduga menerima aliran dana dari Gatot sebesar Rp100 juta. Uang tersebut diduga sebagai imbalan atas mutasi dan pelantikan Gatot. Alasannya, sebagai tanda terima kasih Gatot kepada Sunjaya. Dana diserahkan usai Gatot dilantik Sunjaya sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah bukti saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pada 24 Oktober 2018 lalu. Yakni, uang sebesar Rp385.965.000 dengan rincian, Rp116 juta dalam pecahan seratus ribu, serta Rp269.965.000 dalam pecahan lima puluh ribu. Bukti ini yang menjadi dugaan dasar bahwa ada gratifikasi selain yang diberikan Gatot kepada Sunjaya.

Atas perbuatannya, Sunjaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Gatot sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (*)

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah menerima kunjungan delegasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dipimpin oleh Duta Besar RRC untuk Indonesia, XIAO Qian di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta Senin (14/1).

Delegasi RRT ingin menjelaskan beberapa isu yang belakangan ini berkembang, salah satunya tentang adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis Uighur di RRT.

"Isu pelanggaran HAM ini universal sifatnya. Karena merupakan komitmen dari konstitusi kita bangsa Indonesia, yakni tentang HAM. Jadi, dimana pun ada persoalan HAM, Indonesia tidak bisa tinggal diam," kata Fahri Hamzah.

Karena itulah Indonesia, lanjut politisi dari PKS itu, mengambil bagian untuk mengajak dan menarik perhatian semua pihak tentang pentingnya memperhatikan apa yang terjadi dengan masyarakat muslim Uighur itu.

Bahkan untuk masalah tersebut, XIAO Qia sudah menceritakan secara panjang lebar juga.

"Dan kami menyarankan agar China lebih terbuka menjelaskan masalah yang terjadi sebenarnya dan tidak perlu khawatir, karena sekarang ini saya bilang, China termasuk ikut memproduksi teknologi yang memungkinkan orang itu membuat berita sendiri, memposting apa yang mereka lihat dan didengarnya langsung ke jagad maya yang bisa ditonton dan dikomentari oleh orang dari seluruh dunia," ujarnya.

Dalam kaitan itu, menurut Fahri Hamzah, Indonesia mengulurkan tangan bekerjasama agar bisa menjelaskan isu ini secara lebih luas.

Bahkan, dirinya meminta kalau pemerintah RRT mau membuka wisata ke Provinsi Xinjiang itu, harusnya menjadi prioritas supaya isu adanya pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur itu dibuka.

"Ini bisa menjadi peluang bagi China, karena mereka juga kan lama-lama perlu membuka basis industri pariwisata. Sebab, setelah ekonomi produksi manufakturnya stagnasi, bisnis pariwisata adalah harapan bagi kontinuitas pembangunan ekonomi mereka," ujar anggota DPR dari Dapil NTB itu lagi.

Upaya DPR secara spesifik menyikapi isu HAM di China, masih menurut Fahri Hamzah, DPR secara umum mendengar dari pihak pemerintah RRT. Bahkan, dia juga akan mendengar dari masyarakat dan muslim Uighurnya sendiri, apapun yang terjadi harus dibuka.

"Dalam hal itulah, advokasi HAM tadi kita mengajak mereka juga supaya membuka. Kalau ada pelanggaran, maka akui itu sebagai pelanggaran, jangan ditutup-tutupi. Karena, negara tidak boleh lagi menghukum, menyiksa tanpa penjelasan yang benar. Dan mereka mau terbuka," katanya.

"Kita sendiri sebagai parlemen, membawa tim misalnya (apalagi mereka membuka diri), saya jadi kepikiran bahwa kalau mungkin ingin membawa tim DPR ke Provinsi Xinjiang itu untuk mengetahui isu-isu yang terjadi di kawasan itu," tambah Fahri Hamzah lagi. (*)

Berita9.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dicurigai tengah menciptakan kondisi agar impor gula dan garam bisa masuk secara masif.

Belum lama ini, Mendag menyatakan buruknya kualitas garam dan gula lokal sehingga tidak memenuhi persyaratan industri.

"Itu seperti pernyataan pedagang yang hanya bicara untung dan rugi. Pernyataan tersebut menunjukan hanya mencari pembenaran bahwa agar impor-impor komoditi tersebut itu dihalalkan dan jadi pembenaran," kata anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo, Senin (14/1).

Firman berpendapat, importir jelas yang nantinya terus diuntungkan sedangkan rakyat sengsara.

Diakuinya memang ada industri gula dalam negeri yang kadar imkumisa (kebersihan)-nya maksimal 200 tidak terpenuhi.

"Itu benar, setelah dilakukan kroscek kepada pengurus dan anggota APTRI memang benar ada hasil produksi yang seperti itu dan itu gula pruduksi PTP BUMN, tapi sebagai pejabat tidak perlu menyatakan demikian," kecamnya. (*)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan memelopori lahirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Pemuliaan Alim Ulama, Tokoh agama, dan Simbol Agama jika meraih suara signifikan dalam Pemilihan Legislatif 2019.

"Kalau di pileg menang, kami berjanji akan memperjuangkan lahirnya RUU Pemuliaan Alim Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama," ujar Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad (13/1/2019).

Ia menerangkan, bagi PKS, alim ulama maupun tokoh agama yang memiliki posisi penting di Indonesia. Oleh karena itu, partai berbasis dakwah tersebut berkomitmen membidani lahirnya RUU Pemuliaan Ulama apabila menang di Pileg 2019.

"Kami perlu sampaikan, setelah Maulid ini, kami akan menggelar konferensi pers janji kampanye PKS yang ketiga. PKS berkomitmen untuk itu (RUU Pemuliaan Alim Ulama)," jelas Sohibul.

Dalam acara hari ini turut hadir Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf al Jufri, Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, serta Gubernur Sumatera Barat yang juga politikus PKS Irwan Prayitno. (*)

Berita9.com - Partai Gerindra mengkritik pembentukan tim gabungan penyidik kasus Novel Baswedan. Menurut Gerindra, tim gabungan ini sengaja dibentuk demi kepentingan Jokowi dalam menghadapi debat capres-cawapres pada 17 Januari 2019.

"Pembentukan tim gabungan penyidik oleh Polri itu terindikasi hanya demi kepentingan debat capres-cawapres pekan depan," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade, kepada wartawan, Sabtu (12/1/2019).

Andre mengatakan tim gabungan itu dibentuk agar Jokowi punya jawaban andai mendapatkan pertanyaan tentang kelanjutan kasus teror terhadap Novel. Diketahui, debat perdana capres-cawapres bertemakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

"Ini kan rasa-rasanya hanya untuk menjawab kalau ada pertanyaan ke presiden tentang Novel Baswedan. Presiden bisa bilang kalau sudah ada tim baru yang dibentuk. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan tim baru ini, tapi TGPF sesuai permintaan Novel, KPK, dan masyarakat," ujarnya.

Tim gabungan penyidik untuk mengungkap kasus teror terhadap Novel itu dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa (8/1). Tim dibentuk lewat Surat Tugas Kapolri Nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Pembentukan tim gabungan ini didasari rekomendasi Komnas HAM untuk Polri terkait kasus Novel yang tak kunjung menemukan titik terang.

Andre pun pesimistis tim gabungan ini bisa mengungkap kasus Novel. Sebab, menurut dia, tim gabungan ini merupakan 'tim daur ulang'.

"Kami sih berharap tim ini bekerja dengan benar. Tapi kami pesimis ya, bahwa tim ini bisa menyelesaikan kasus Novel. Ini kan tim daur ulang saja. Tim lama yang disisipi nama baru," ujar Andre. (*)

Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas, mengkritik mekanisme debat yang dianggap minim eksplorasi atas kapasitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu karena jelang debat calon presiden itu, yang akan dimulai pada 17 Januari 2019 mendatang, para peserta sudah dapat bocoran soal.

Menurut Sigit, dengan mekanisme pemberian bocoran soal, maka akan mempengaruhi eksplorasi pasangan capres dan cawapres.

"Ada dua segmen, segmen dua dan tiga hasil dari bocoran soal yang sudah dibagikan akan ditanyakan terkait empat isu, isu korupsi, penegakan hukum, HAM dan terorisme. Debat sendiri di dua segmen terakhir, empat dan lima. Saya yakin tak akan cukup tereksplorasi," kata Sigit dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 12 Januari 2019.

Dia menyindir dalam segmen dua dan tiga dinilai seperti drama atau bermain peran karena pasangan calon sudah mendapatkan 'bocoran' pertanyaan. Dengan bocoran ini maka kontestan akan lebih bisa menata jawaban, namun natural jawaban tak terlihat.

"Mestinya pertanyaan cukup satu segmen, ini kan dua segmen. Debat sendiri yang diperbanyak dari dua menjadi tiga segmen. Tak bisa cukup eksplorasi yang publik ingin tahu," lanjut Sigit.

Kemudian, ia menekankan pertanyaan melalui panel pasti sifatnya normatif atas isu berkembang atau problem aktual yang sedang muncul. Panelis bisa di-profiling untuk memprediksi kemungkinan pertanyaan yang muncul.

"Dari panelis bisa profiling orang ini aktif di isu apa, paling mutakhir isu apa. Sehingga jadi tak menarik. Takut saya dalam menjawab segmen ini tak cukup eksploratif," ujar Sigit.

Ia pun membandingkan mekanisme debat Pilpres 2019 degan Pilpres 2014 lalu. Saat itu, ada dua segmen pendalaman yang dibuat KPU dengan dua sesi. Bahkan, kata dia, segmen debat kedua ada pendalaman terhadap pertanyaan.

"Jadi agak berbeda. Mereka akan jawab lebih terukur hati-hati, enggak berani improvisasi," kata Sigit. (*)

Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, pemerintahan Jokowi saat ini masih lemah dalam penegakan hukum. Bahkan dirinya mengatakan, Jokowi hanya sebatas retorika dalam penegakan hukum. 

"Jokowi sejauh ini masih retorika penegakan hukum," kata Neta dalam diskusi bertajuk 'Jelang Debat siapa Hebat', Jalam KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Untuk itu, kata dia, sangat penting bagi dua calon ini untuk berkomitmen dalam penegakan hukum, terutama untuk menjadi Polisi sebagai ujuk tombak dalam penegakan hukum.

"Jadi polisi ujung tombak penegak hukum harus dibersihkan dulu. Bagaimana Jokowi-Prabowo bersihkan Polisi. Sebagai ujung tombak supremasi hukum kalau tak mampu bersihkan Polisi jangan bicara supremasi hukum, itu bulshit," jelasnya.

IPW melihat setiap ganti pemerintahan Polisi selalu dijadikan alat untuk para penguasa. Untuk itu sangat penting untuk Prabowo maupun Jokowi untuk mengatasi persoalan ini.

"Masing-masing rezim Polisi jadi alat," ujarnya. (*)

Go to top