Politik

Politik (1319)

Jakarta - Ketua umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Mannan yang juga jurnalis Tempo.co menegaskan platform IndonesiaLeaks adalah produk jurnalistik dan fakta berdasarkan investigasi. Hal ini membantah tudingan investigasi IndonesiaLeaks adalah hoax.

"Ini berdasarkan fakta, bukan hoax. Kami tergaskan ini sesuai dengan koridor produk jurnalistik," ujar Abdul di kantor AJI, Jakarta, Ahad (14/10/2018).

Dia mengaku heran ada pihak-pihak yang menyebut ini adalah hoax seperti kasus Ratna Sarumpaet. Menurut dia, jika pihak-pihak yang merasa tidak terima dengan pemberitaan di IndonesiaLeaks diminta untuk menyelesaikannya di sengketa lewat Dewan Pers.

"Bahkan ini menyedihkan lagi ada politisi-politisi yang menyebut ini sebagai skenario seperti kasus hoax Ratna Sarumpaet. IndonesiaLeaks ini fakta bukan hoax," jelas dia.

"Kalau memang ada yang ingin menguji soal keaslian pemberitaan IndonesiaLeaks itu lewat sengketa pers atau hak jawab melalu dan dewan pers," imbuh dia.

Terakhir menurut dia, kinerja IndonesiaLeaks yang di dalamnya ada 9 media itu bekerja sesuai dengan produk jurnalistik. Bahkan sebelum bekerja dalam satu lingkaran di IndonesiaLeaks, 9 media yang tergabung sepakat untuk berkomitmen diatasi tandan tangan untuk memverifikasi seluruh kiriman atau dokumen-dokumen yang diterima dari publik.

"Ini betul-betul independen sesuai tugas-tugas kita. Sebagai kontrol ke aparat negara," tutur dia.

Pemberitaan IndonesiaLeaks mencuat dalam beberapa pekan terakhir karena menyebut adanya dugaan aliran dana yang mengalir ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan sejumlah pejabat lain dalam kasus korupsi daging import sapi dengan tersangka Basuki Hariman. Kasus korupsi itu sendiri ditangani oleh KPK.

Selain menyebut Tito Karnavian dan sejumlah pejabat menerima aliran dana, IndonesiaLeaks juga dalam investigasinya mengatakan dugaan adanya perusakan barang bukti oleh 2 penyidik KPK yang mana merupakan anggota Polri. Barang bukti itu disebut sebagai 'buku merah' yang berisi transaksi keuangan dalam kasus korupsi itu. (*)

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pihak kepolisian yang membatalkan rencana penyelenggaraan Grand Final Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali.

MUI menilai, kontes kecantikan yang berbau lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tersebut merupakan bentuk pelarangan yang diberlakukan di wilayah NKRI.

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan, maraknya aktivitas kelompok LGBT yang sudah berani secara terbuka dan terang-terangan menunjukkan eksistensinya.

Hal ini merupakan indikator bahwa jumlah dan aktivitas kalangan non-heteroseksual alias penganut homoseks di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

"Sekaligus menunjukan bahwa masalah homoseksual tidak bisa dianggap lagi menjadi masalah sederhana, dan perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak, khususnya dari pemerintah, tokoh agama dan masyarakat," ujarnya dalam keterangan tulis, Sabtu (13/10).

Menurutnya, praktik LGBT serta seks bebas harus dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Orientasi non-heteroseksual, bukanlah sesuatu yang dibenarkan dalam ajaran Islam.

"Kami sudah mengeluarkan fatwa pada 2014, tentang Lesbian, Biseksual, Gay dan Transgender (LBGT) hukumnya haram atau dilarang oleh agama," katanya.

Zainut menegaskan, semua agama juga melarang tindakan atau perilaku LGBT. Penolakan terhadap LGBT bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam hukum positif di Indonesia.

"Norma hukum positif di Indonesia tidak melegalkan LGBT. Dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan oleh mereka yang berbeda jenis kelamin menurut ajaran agama," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta para tokoh agama hendaknya semakin sering memberikan pencerahan kepada umatnya tentang pentingnya hidup dengan perilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Serta menjelaskan tentang bahayanya hidup dengan perilaku seks yang menyimpang. Demi menyelamatkan peradaban hidup umat manusia.

"Saya yakin dan percaya bahwa semua agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk berperilaku seks yang sehat dan bertanggung jawab," ucapnya. (*)

Berita9.com - UGM mencabut izin seminar di Fakultas Peternakan yang menghadirkan 2 anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan. Kubu Prabowo-Sandi menilai ada muatan politis dalam pembatalan izin itu.

"Politis lah. Kalau masalah administrasi nggak mungkin panitia diancam akan di-DO. Administrasi nya kan udah selesai juga," ujar jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade kepada wartawan, Sabtu (13/10/2018).

UGM membatalkan izin seminar yang digagas oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Peternakan. Panita juga mengaku mendapat ancaman drop out (DO) apabila tetap menyelenggarakan seminar tersebut di dalam kampus. Namun UGM sudah membatahnya.

"Cara-cara seperti ini membuat demokrasi mundur atau mencederai demokrasi. Menyedihkan bahwa panitia diancam akan di-DO kalau tetap ngotot mengadakan seminar. Ini merupakan tragedi terhadap kebebasan berekspresi di kampus. Ini kejadian yang sangat membahayakan demokrasi dan ini membahayakan cita-cita reformasi," kata Andre.

Politikus Gerindra ini mempertanyakan pemerintahan Presiden Jokowi terkait masalah ini. Andre menagih janji Jokowi di Pilpres 2014 soal menjaga kebebasan berdemokrasi dan berbicara di depan umum.

"Kita melihat mulai Perppu pembubaran Ormas, penangkapan aktivis seperti Al Khathath dan Sri Bintang Pamungkas tanpa proses hukum dan nggak jelas sampai sekarang. Ini tentu kemunduran demokrasi," sebutnya.

"Makanya momentum Pilpres 2019 ini benar-benar harus dimanfaatkan untuk menyelamatkan demokrasi dan reformasi dengan mengganti Presiden secara konstitusional dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan Bang Sandi," imbuh Andre.

Pihak UGM telah menegaskan alasan pembatalan izin seminar dengan pembicara Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan. Humas UGM Iva Aryani memastikan pembatalan murni karena masalah administrasi.

"Karena ternyata bukan acara BEM, tak ada kaitannya dengan civitas, tidak di bawah koordinasi fakultas, ya itu izin penggunaan ruangan dicabut. Sementara di Fakultas Peternakan ada aturan penggunaan sarana dan prasarana. Jadi lebih kepada persoalan administrasi, yang akan menggunakan bukan mahasiswa, bukan BEM, bukan civitas," ujar Iva.

Sementara itu Sudirman Said tak mau banyak komentar mengenai alasan UGM mencabut izin seminar itu. Namun dia mengungkap panitia juga sempat didatangi intel dari aparat.

"Mereka didatangi intel aparat keamanan, terus panitianya ada yang diancam DO. Panitia menjelaskan demikian. Sampai ada yang mengundurkan diri dari kepanitiaan," ungkap Sudirman. (*)

Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengancam akan mempraperadilankan Kejaksaan Agung jika tim penyidik tidak segera menahan satu orang tersangka tersisa yaitu Chief Legal Council and Comliance PT Pertamina Genades Panjaitan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengemukakan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi investasi Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

Namun menurut Boyamin, dari 4 orang tersangka itu, baru 3 tersangka yang dilakukan upaya penahanan, sementara Genades Panjaitan masih belum ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih belum melakukan penahanan terhadap Genades Panjaitan tanpa alasan yang jelas. Kami akan tempuh jalur praperadilan jika Genades Panjaitan masih tidak ditahan pekan depan," tuturnya, (12/10).

Dia menduga kasus tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara itu mendapatkan intervensi dari pejabat tinggi pemerintahan sehingga membuat tim penyidik Kejaksaan Agung menjadi tidak profesional dalam menangani perkara itu.

Menurutnya, jika Genades Panjaitan tidak segera ditahan tim penyidik Kejaksaan Agung, dia mengaku khawatir perkara tersebut tidak akan maju ke tahap penuntutan.

"Jadi dengan tidak ditahannya 1 tersangka ini, maka ada indikasi kuat perkara telah di rem sejak awal agar nantinya bisa masuk lemari es," katanya.

Seperti diketahui, Kasus tersebut terjadi pada 2009, di mana Pertamina melalui anak peru­sahaannya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akui­sisi saham sebesar 10% terhadap ROC Oil Ltd, untuk menggarap Blok BMG.

Perjanjian dengan ROC Oil atau Agreement for Sale and Purchase -BMG Project diteken pada 27 Mei 2009. Nilai transak­sinya mencapai US$31 juta.

Akibat akuisisi itu, Pertamina harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) dari Blok BMG sebesar US$26 juta. Melalui dana yang sudah dike­luarkan setara Rp 568 miliar itu, Pertamina berharap Blok BMG bisa memproduksi minyak hingga sebanyak 812 barrel per hari.

Ternyata Blok BMG hanya dapat bisa menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pte Ltd rata-rata sebe­sar 252 barel per hari. Pada 5 November 2010, Blok BMG ditutup, setelah ROC Oil me­mutuskan penghentian produksi minyak mentah. Alasannya, blok ini tidak ekonomis jika diteruskan produksi.

Investasi yang sudah dilaku­kan Pertamina akhirnya tidak memberikan manfaat maupun keuntungan dalam menambah cadangan dan produksi minyak nasional.

Hasil penyidikan Kejagung menemukan ada dugaan penyim­pangan dalam proses pengusu­lan investasi di Blok BMG. Pengambilan keputusan in­vestasi tanpa didukung feasi­bility study atau kajian kelayakan hingga tahap final due dilligence atau kajian lengkap mutakhir. Diduga direksi mengambil keputusan tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Akibatnya, muncul kerugian keuangan negara cq Pertamina sebesar US$31 juta dan US$ 26 juta atau setara Rp568 miliar. (*)

Jakarta - Aroma dugaan konspirasi untuk menjatuhkan sosok Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian mulai tercium kuat. Dugaan itu menyusul mencuatnya isu tentang hilangnya barang bukti catatan pengeluaran dana pengusaha Basuki Hariman milik Serang Noer IR.

Buku merah itu diduga dirobek oleh dua perwira Polri yang jadi penyidik KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku, menduga isu tentang catatan yang teruang dalam buku merah milik Serang Noer IR, yang diduga dirobek dua oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai keanehan.

"Ada keanehan yang jadi sasaran tembak hanyalah Tito Karnavian. Ini sebuah bentuk ketidakadilan terhadap Tito Karnavian yang sepertinya ada operasi terstruktur untuk mencopot Tito Karnavian dari posisi Kapolri," katanya dalam keterangan pers, Kamis (11/10/2018).

Pasalnya menurut dia, bukti-bukti yang berupa catatan aliran dana tidak serta-merta bisa dijadikan sebagai sebuah pembenaran akan adanya aliran dana ke Tito Karnavian. Sebab harus ditekankannya bukti itu juga harus disokong bukti lainnya yang mampu menjelaskan tentang kapan dana itu diterima dan siapa yang memberikan kepada Tito.

"Kasian juga Tito Karnavian kalau di bully dan dihabisi di media dengan cara-cara yang tidak bermartabat dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya," imbuhnya. Karena itu, anak buah Prabowo Subianto ini berharap semua pihak untuk bertindak bijak dengan tidak mempercayai suatu tudingan tanpa adanya bukti yang kuat.

"Jangan sampai dokumen yang belum tentu kebenarannya itu menghancurkan karir seseorang. Jangan dong kasihan. Perlu dicatat ya dugaan perusakan buku sudah menurut Ketua KPK dan Kadivhumas Polri sudah diperiksa oleh KPK dan Polri dan dinyatakan dua penyidik tidak terbukti dan dihentikan penyelidikannya. Itu harus dihormati," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejumlah relawan asing yang diusir dari Palu tak memiliki izin untuk membantu proses penanganan pasca gempa dan tsunami dan Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Sejumlah relawan itu bahkan hanya memegang visa turis.

"Relawan asing yang diminta keluar Palu adalah relawan asing yang tidak memiliki izin dan tidak berkoordinasi sebelumnya. Mereka menggunakan visa turis. Mereka yang memiliki keahlian yang tidak dibutuhkan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Kamis (11/10/2018).

Sutopo menuturkan sejumlah relawan asing yang diusir itu tidak berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri ataupun BNPB. Selain itu, bantuan yang akan mereka berikan juga tidak dibutuhkan dalam proses penanganan di Palu dan sekitarnya.

"Sejak awal pemerintah Indonesia hanya akan menerima bantuan empat kebutuhan yaitu transportasi udara, tenda, genset dan water treatment. Relawan asing bidang SAR dan medis tidak diperlukan. Sementara relawan asing tiba-tiba masuk ke daerah bencana dan tidak berkoordinasi dengan Kemenlu dan BNPB," papar Sutopo.

Sebelumnya, sejumlah relawan asing mengaku diminta meninggalkan Palu oleh pihak berwenang. Mereka menyebut bantuan relawan asing tidak dibutuhkan.

Seperti dilansir AFP, Kamis (11/10/2018), para relawan asing mengaku dicegah mengakses kawasan Palu yang terdampak gempa dan tsunami. Relawan Gift of the Givers, Ahmed Bham dari Afrika Selatan, diberi tahu bahwa ada peraturan baru yang melarang tim SAR asing menyelamatkan korban tewas.

Bham mengatakan para relawan asing disuruh kembali ke negaranya. Dia menyebut 'mereka' tidak membutuhkan bantuan relawan asing tanpa merinci siapa 'mereka' yang dimaksud.

"Kami punya tim SAR berpengalaman dengan alat-alat yang spesifik. Saya ingin menggunakannya," kata Bham kepada AFP di Palu. (*)

Jakarta - Capres Prabowo Subianto mengkritik adanya sekelompok elite yang menyebabkan penderitaan rakyat. Menurut dia, para elite ini telah mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan mereka sendiri dan keluarganya.
Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan pengurus dan kader LDII dalam acara rakernas di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede.
 
"Elite kita sudah tidak berpikir kepentingan yang besar, kepentingan rakyat. Mereka berpikir masing-masing, kepentingan kelompoknya, dirinya, keluarganya," ujar Prabowo, Kamis (11/10).
 
Prabowo menilai harusnya, Indonesia berani bersikap seperti Amerika Serikat. Misalnya dalam kasus perang dagang. Saat AS merasa kalah bersaing dengan Tiongkok, mereka langsung menyatakan peraang dagang, tidak ada perdagangan bebas.
 
Sayangnya, kata Prabowo, pemerintah Indonesia tak berani bersikap tegas demi kepentingan rakyat Indonesia.
 
"Kenapa kok bangsa ini tidak berani mengatakan, bagi bangsa Indonesia, make Indonesia great again?" ujar Prabowo.
 
"Mengapa pemimpin Indonesia tak ada yang berani mengatakan yang penting adalah pekerjaan bagi rakyat Indonesia," lanjut dia.
 
Sebab, kata dia, ekonomi yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan kepentingan nasional masing-masing. Prabowo juga mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak boleh jadi pecundang di depan negara lain.
 
"Kita tak boleh jadi kacung bangsa lain, pesuruh bangsa lain. Kita tak boleh kehilangan tanah dan air kita," kata mantan Danjen Kopassus ini. (*)

Jakarta - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mempertanyakan kenapa Polda Metro sulit menerima fakta bahwa Amien Rais dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan korban dari kebohongan Ratna Sarumpaet. Sehingga Amien Rais sampai diperiksa sebagai saksi.

Mengingat saat kabar Ratna dianiaya beredar langsung dikonfirmasi oleh sejumlah pihak termasuk Prabowo dan Amien.

Bahkan sempat khusus menggelar jumpa pers guna menanggapi kabar penganiayaan tersebut. Namun, berselang kemudian Ratna mengaku kabar penganiayaan dialaminya itu hanya lah tipu. Kemudian Ia meminta maaf atas hal tersebut.

"Pak Amien dan mas Bowo itu korban kebohongan. Kenapa susah sekali menerima fakta solid seperti ini?," ucap Drajat, (10/10).

Kendati demikian, Drajat Metro Jaya dalam mengenai menangani kasus tersebut harus bersikap profesional dan tidak bertindak atas dorongan politik atau hal terkait lainnya.

"Bertindak profesional dan proporsional. Selain itu jangan pilih kasih dalam menangani perkara," pungkasnya. (*)

Jakarta - Politikus PAN Hanafi Rais menilai janggal pemanggilan terhadap ayahnya, Amien Rais, dalam kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Waketum PAN itu menyebut ada pihak yang seolah-olah ingin menyasar Amien Rais.

"Ya, saya tadi mengatakan banyak keganjilan, banyak hal yang sumir, kenapa kemudian seolah-olah ini Pak Amien yang mau disasar? Bu Ratna saja sudah ditangkap, ditahan. Konpersnya baru tanggal 2 malam. Tiba-tiba LP-nya sudah ada tanggal 2 juga," ujar Hanafi di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Hanafi menyebut sejumlah indikasi kejanggalan pemanggilan terhadap Amien Rais. Salah satunya tanggal pembuatan surat yang dinilai lebih awal dibandingkan dengan penangkapan Ratna Sarumpaet.

Selain itu, Hanafi berbicara tentang kesalahan penulisan nama seperti yang disampaikan oleh Amien Rais. Menurut dia, penulisan nama yang salah dalam surat panggilan bisa menjadi bias.

"Surat yang ditujukan kepada Pak Amien itu tertulis hanya 'Amin Rais'. Nama lengkap itu 'Mohammad Amien Rais' kalau yang dimaksud Pak Amien Rais. Jadi kalau nulis nama salah saja, itu bisa siapa pun. Artinya, LP dibuat itu bisa menyasar siapa pun. Karena bisa jadi nama Amin Rais, tanpa e, itu bisa jadi banyak sehingga secara acara perdata itu bisa dinafikan. Bisa kita minta tolong, tolong tulis yang benar. Kalau yang dimaksud Pak Amien, tentu kita akan penuhi," ujar dia.

Amien Rais sebelumnya menyampaikan hal yang sama mengenai kejanggalan pemanggilannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.

"Sudah melalui penyelidikan. Proses penyelidikan seperti apa, kemudian muncul laporan polisi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan.

Argo menerangkan pada 2 Oktober, pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet. Argo menegaskan surat panggilan kepada Amien Rais berdasarkan laporan polisi, bukan penangkapan Ratna di Bandara Soekarno-Hatta. (*)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menolak dana imbalan pelaporan korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2018. Sebagaimana diketahui, kemarin Pemerintah meluncurkan beleid pemberian imbalan Rp200 juta bagi pelapor korupsi berdasar PP No. 43 tahun 2018.

“MAKI menolak adanya PP tersebut dan meminta dicabut,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya tertulisnya, Rabu (10/10).

Menurut Boyamin, penolakan tersebut berdasarkan beberapa alasan diantaranya kondisi keuangan negara masih defisit.

“Kondisi keuangan Negara masih  defisit dan beban berat untuk sebuah negara berkembang. Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting , juga ditambah dolar makin naik sehingga penerbitan PP tersebut belum pas waktunya karena akan menambah beban keuangan negara,” tegasnya.

Selain itu, tambah dia, aktifis anti korupsi bersifat volunter (relawan), sehingga pemberian imbalan tersebut akan menurunkan daya juang relawan anti korupsi.

“Disisi lain imbalan tersebut akan memberikan peluang oknum aktifis menjadi Pemeras ( blackmail) karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi dalam cerita film koboi. Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya,” ujar Boyamin.

Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi karena masih dibawah angka 4.

“Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” tandasnya.

Dengan dasar itu, menurutnya, MAKI akan konsekuen untuk menolak dana imbalan tersebut dengan tidak akan pernah mengajukan imbalan terhadap setiap laporan korupsi yang diajukan MAKI.

MAKI juga tidak akan pernah membuat rekening badan hukum MAKI sebagai konsekuensi untuk penerimaan imbalan.

“MAKI akan dibiayai secara mandiri oleh para pendiri yang terdiri dari 9 orang dan sebagian Pendiri MAKI adalah lawyer yang berkomitmen untuk tidak menangani kasus- kasus korupsi,” tuturnya. (*)

Go to top