Politik

Politik (1820)

Berita9.com - Tokoh bangsa Sandiaga Salahuddin Uno tidak benar sepenuhnya menjauh dari politik praktis pasca Pilpres 2019.
Berita9.com - Sejumlah alasan Pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan dinilai kurang tepat. Terlebih kondisi keuangan negara yang bisa dibilang sedang tidak sehat.

Berita9.com - Jokowi menilai bahwa potensi garam yang dihasilkan di tambak garam Desa Nunkurus Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa menjadi garam industri.

"Garam di sini bagus. Putih. Bisa menjadi garam industri, " kata Jokowi usai meninjau tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT Rabu (21/8/2019).

Jokowi mengatakan bahwa saat tiba di Nunkurus dirinya sempat ditunjukan perbandingan antara garam dari Madura, Surabaya dan dari Australia dengan garam dari Desa Nunkurus.

Selain menjadi garam industri orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa garam yang ada tersebut juga jika diolah lagi bisa masuk menjadi garam konsumsi.

"Tapi ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Di sini (Nunkurus) adalah investasi pertama. Dan di sini baru 10 hektare dari 600 hektare, " tambah dia.

Dari 600 hektare itu kata dia baru akan dikembangkan semuanya pada tahun 2020. Dan untuk NTT sendiri potensi garam yang dapat dikembangkan mencapai 21 hektare.

"Kalau dilihat dari 10 hektare itu masih jauh sekali untuk bisa mencapai 21 hektare, " tambah dia.

Jokowi juga mengaku kedatangannya ke lokasi tambak garam itu juga untuk memastikan program garam di NTT sudah berjalan atau belum.

Kedatangan Jokowi selain meninjau tambak garam, ia juga menyempatkan diri untuk membagikan kurang lebih 2000 sertifikat tanah untuk masyarakat di kota Kupang, kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan.

Selain itu juga ia akan meninjau pelabuhan Tenau Kupang yang dikelolah oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). (*)

Berita9.com - Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) diminta untuk dibubarkan.

Hal itu menanggapi terkait kasus Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D Eka Safitra (ESF) dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) diduga sebagai penerima.

Tim yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, dinilai lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan.

"Bertolak dari OTT KPK terhadap oknum Jaksa kemarin di Yogyakarta dan Solo. Mencermati keberadaan dan kinerja TP4dan TP4D maka MAKI menyuarakan bubarkan TP4 karena lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (21/8/2019). ,

"Apalagi berkaca pada kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 yang menjerat Jaksa," imbuhnya.

Boyamin menegaskan tugas pokok Kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Dengan demikian akan terjadi konflik kepentingan jika Kejaksaan justru masuk suatu kegiatan pemerintah termasuk tender proyek yang berpotensi terjadinya korupsi.

“Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan,”tandasnya.

Diketahui, dalam OTT ini KPK menyita uang sejumlah Rp100 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Yogyakarta, Senin (19/8). Tim KPK juga turut mengamankan empat orang yang terdiri dari unsur jaksa dan swasta.

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga penerima, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu Gabriella sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Berita9.com - Sri Sultan Hamengkubuwono X angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap oknum aparatur sipil negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
 

Berita9.com - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak Jaksa Agung M. Prasetyo agar segera meletakkan jabatannya sebagai Jaksa Agung. Hal ini dikarenakan gagal mengemban misi penegakan hukum.

Mengingat KPK kembali melakukan OTT terhadap tiga oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada hari, Senin tanggal 19 Agustus 2019, terkait suap dalam rangka tugas TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

"Sebagai pelaksanaan tugas TP4D yang katanya berfungsi mengawal dan mengamankan pembangunan daerah, maka OTT KPK atas oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan sebuah tamparan keras oknum-oknum Jaksa yang di OTT ke muka Jaksa Agung RI H.M Prasetyo," ucap Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, lewat keterangannya.

Meskipun baru terjadi OTT dan belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun okeh karena dalam waktu selama satu bulan berturut-turut beberapa oknum Jaksa terkena OTT KPK, maka Jaksa Agung H.M. Prasetyo harus meletakan jabatannya dalam waktu 1 x 24 jam, sebelum KPK menetapkan oknum-oknum Jaksa yang di OTT menjadi tersangka.

"Atau Presiden segera pecat H.M Prasetyo, karena Jaksa Agung H.M Prasetyo telah gagal total membina Jaksa-Jaksanya tidak saja dalam melakukan tugas penyidikan dan penuntutan akan tetapi juga tugas-tugas pengamanan dan pengawalan pembangunan daerah melalui lembaga TP4D yang dibentuk atas perintah Presiden Jokowi," tandasnya. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, tidak ada unsur ujaran kebencian yang dituduhkan kepada Ustaz Abdul Somad (UAS) melalui video potongan ceramahnya yang menjadi viral beberapa waktu terakhir.

"Ustaz Abdul Somad kan ditanya tentang hal itu, dan beliau menjawab. Pertanyaan itu dalam satu pengajian tertutup di Masjid-nya, beliau tidak menyebut agama manapun, tidak menyebut Tuhan apapun, dan beliau hanya menyebut tentang yang ditanyakan," kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menambahkan, dalam potongan video ceramah UAS yang diviralkan itu, tidak ada pula statemen UAS untuk menyinggung agama di luar Islam.

"Tidak pun juga sekali lagi tidak menyebut agama di luar Islam, menyebut Tuhan yang lain juga tidak, mencaci maki apalagi. Tapi kemudian ini menyebar," ujarnya.

Beberapa ormas yang mengaku tersinggung dengan ceramah UAS telah melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

Menanggapi itu, UAS juga telah mengklarifikasi potongan video ceramahnya yang viral. UAS mengatakan ceramah tersebut berlangsung tiga tahun lalu di sebuah masjid di Pekanbaru, Riau.

UAS mengaku ceramah dilakukan didalam masjid untuk internal. Ia juga hanya menjawab pertanyaan dari jamaah. UAS juga mengatakan sebagai warga negara yang baik ia tidak akan lari dari kasus tersebut. (*)

Berita9.com - Ustaz Abdul Somad (UAS) dinilai tidak bisa dituduh menghina agama lain, lantaran dalam penggalan video yang beredar di media sosial bukanlah sebuah ceramah. UAS saat itu tengah menjawab pertanyaan jamaah dan dilakukan di dalam sebuah masjid tertutup dan eksklusif.

Berita9.com - Polisi telah menetapkan satu orang tersangka terkait insiden empat polisi terbakar hidup-hidup di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Apa motif mahasiswa berinisial RS itu melempar cairan berupa minyak yang membuat api menyambar polisi?

"Untuk motifnya masih kita dalami," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (17/8/2019).

Penyidikan terkait motif itu akan dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Cianjur dan Ditreskrimum Polda Jabar. Aparat juga bakal melacak asal mula cairan tersebut dibawa dalam aksi demo.

"Kita lihat pembagian tugasnya nanti. Dari mana asalnya, belinya di mana, siapa yang bagi tugas nanti disampaikan. Biarkan penyidik secara profesional bekerja lagi," kata Truno.

Ia menambahkan penetapan tersangka terhadap RS sendiri berdasarkan alat bukti. Salah satunya keterangan saksi rekan pelaku, warga sekitar dan anggota polisi lain yang ikut mengamankan jalannya demo.

"Keterangan saksi terdiri dari rekannya yang melihat , masyarakat dan internal kepolisian," ujar Truno. (*)

 

Berita9.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak membantah pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila.
Go to top