Politik

Politik (2005)

Berita9.com - Beberapa hari belakangan ini masyarakat menyampaikan kritikannya kepada pemerintah melalui simbol tagar #IndonesiaTerserah, yang disampaikan di sejumlah media sosial.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat, aksi dan pernyataan sikap pemerintah tersebut menggambarkan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kepasrahan yang tidak peduli itulah yang tercermin dalam kata 'terserah'," ujar Ray Rangkuti, Sabtu (23/5).

Menurutnya, Kepala Negara yang kerap disapa Jokowi itu seharusnya bisa memahami dan menghayati suasana batin masyarakat.

Terlebih, persoalan ini secara tidak langsung mengingatkan negara agar fokus menghadapi pandemik Covid-19.

"Banyak warga yang merasa bahwa pemerintah seperti tidak sedang menanggulangi wabah covid-nya, tapi lebih sibuk membenahi sektor ekonominya," kata pengamat politik ini.

"Dan ujung dari pandangan ini adalah sikap pasrah, dan kemudian tidak peduli pada himbauan, sikap, pernyataan, bahkan aturan dari pemerintah sendiri," sambungnya.

Karena itu, Ray Rangkuti berharap kepada Jokowi untuk menyadari sendiri kesulitan yang tengah dihadapi pemerintahannya.

Sebab saat ini, dia melihat bahwa pamerintah kesulitan menghimpun kerelawanan masyarakat.

"Absennya kerelawanan partisipasi masyarakat terhadap berbagai langkah pemerintah. Akhir-akhir ini, cukup jadi isyarat bahwa masyarakat bisa juga bersikap tidak peduli pada pemerintahan Jokowi," pungkasnya. (*)


Berita9.com - Bupati Bantul, Suharsono, memberikan bantuan kepada puluhan pengayuh becak yang biasa mangkal di Simpang Empat Klodran hingga Simpang Empat Gose Bantul. Bantuan dari uang pribadi tersebut sebagai wujud kepedulian Suharsono kepada pengayuh becak di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban tukang becak. Saya selalu memosisikan dan melihat andaikan saya menjadi seperti bapak-bapak penarik becak itu. Dengan demikian saya bisa merasakan kesulitannya,” kata Suharsono, seusai menyerahkan bantuan secara simbolis untuk pengayuh becak di Pendopo Kecamatan Bantul, Jalan Jenderal Sudirman, Bantul, Jumat (22/5/2020).

Bantuan tersebut berupa paket sembako berisi beras, minyak, gula, teh dan mi instan. Selain paket sembako ada uang tali asih untuk 75 pengayuh becak tersebut. Hadir dalam kesempatan penyerahan bantuan tersebut, Ketua Penggerak PKK Bantul, Erna Kusmawati; Camat Bantul, Jati Bayu Broto; dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Bantul, Suparmadi.

Suharsono mengatakan selama masa pandemi Covid-19 ini sebagian besar masyarakat merasakan dampaknya termasuk tukang becak dan buruh gendong. “Oleh karena itu, atas inisiatif saya bersama keluarga, kami memberikan bantuan agar dapat membantu para tukang becak khususnya di Bantul. Berapapun nilai bantuannya harap diterima,” kata Suharsono dalam keterangan.

Ia mengatakan bantuan yang diberikannya hanya sebagai tambahan karena sebagian besar tukang becak dan buruh gendong ada yang mendapat bantuan salah satu program baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Nontunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sosial lainnya selama masa pandemi Covid-19 ini.

Basori, salah seorang tukang becak yang mendapat bantuan tersebut mengaku bahagia. Menurutnya bantuan tersebut sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan terutama menjelang lebaran ini.

Selama ini Bashori mangkal di Simpang Empat Gose. Pendapatannya sejak dua bulan terakhir turun drastis. Biasanya dalam sehari ia memperoleh penghasilan sampai Rp40.000, namun selama pandemi Covid-19 ini dalam sehari hanya sekali atau dua kali membawa penumpang. “Terkadang dalam sehari tidak dapat penumpang sama sekali,” ucap Basori.

Selain memberikan bantuan paket sembako dan tali asih kepada 74 pengayuh becak, Suharsono juga memberikan bantuan serupa untuk puluhan buruh gendong yang ada di Piyungan dan sekitarnya. Penyerahan bantuan untuk buruh gendong dilakukan di Kantor Kecamatan Piyungan. (*)

Berita9.com - Wali Kota Depok Muhammad Idris menilai ide pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berbahaya dan bisa mengakibatkan peningkatan kasus Virus Corona (Covid-19).

"0,5 persen saja dari warganya kini melakukan pelonggaran atau tidak disiplin, itu berarti sekitar 12 ribu warga Depok yang tidak disiplin, ini akan bahaya sekali," kata Idris dalam wawancara TV Swasta, Kamis (21/5).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Depok yang diperbarui pada 18 Oktober 2019, jumlah penduduk kota ini mencapai 2.330.333 jiwa.

Diketahui, Pemerintah sudah berancang-ancang melakukan pelonggaran kebijakan PSBB demi memberi akses pada kegiatan ekonomi. Meskipun, Presiden Jokowi menyebut itu akan dipertimbangkan secara hati-hati.

Namun, PSBB macam sudah longgar di lapangan. Misalnya, penumpukan penumpang di bandara, kepadatan di jalan raya, kerumunan massa di pusat-pusat perbelanjaan di berbagai daerah.

Menanggapi wacana pelonggaran itu, epidemiolog Tri Yunis Miko mengungkapkan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pelonggaran PSBB.

Kata dia, saat ini pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan mengembangkan indikator kasus Covid-19 yang kini tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Ia lalu membandingkannya dengan kasus di Jerman yang masih ragu untuk membuka lockdown karena kurva kasus Covid-19 belum sampai jumlah nol seperti di Wuhan, China. Sementara, kurva di Indonesia masih terus menanjak.

Tri Yunis pun menegaskan bahwa semua ahli epidemilog sepakat tidak mengusulkan atau melonggarkan PSBB untuk saat ini.

"Kalau dilonggarkan, apapun alasannya kalau sekarang pada sektor mana pun tetap akan meningkatkan probabilitas," katanya.

Diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Depok per Rabu (20/5), sebanyak 440 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 111 sembuh dan 22 meninggal dunia.

Kota Depok juga terus mencatat jumlah kasus Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia di mana per hari yang sama jumlahnya telah mencapai 68 kasus meninggal dunia.

Secara nasional, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia per Kamis (21/5) mencapai 20.162 kasus. Dari jumlah itu, 4.838 orang dinyatakan sembuh, dan 1.278 orang lainnya meninggal. (*)

Berita9.com - Iran merupakan negara yang sangat konsisten memberikan dukungan kepada Palestina hingga hari ini.

Bahkan ketika negara-negara Arab lainnya sedang disibukkan dengan masalah dalam negeri.

Dukungan Iran terhadap Palestina muncul ketika Revolusi Islam Iran 1979. dan Ayatollah Ruhollah Khomeini menang.

Namun sebelumnya, Iran adalah negara yang paling kuat dan dekat dengan Israel.

Diungkapkan oleh Direktur Islamic Cultural Center, Abdul Majid Hakiemillahi, sebelum revolusi, Iran memberikan minyaknya secara cuma-cuma kepada Israel.

"Dalam perang Arab-Israel, Israel bisa menang karena kamp-kamp Iran menghantam kamp-kamp Arab," ujarnya dalam webinar bertajuk "Palestina: Antara Jalan Pembebasan dan Perundingan Damai" pada Kamis (21/5).

Namun setelah revolusi, Khomeini langsung mendeklarasikan bahwa Israel adalah kanker dalam tubuh umat Islam.

Selanjutnya, ia memindahkan kedutaan di Israel ke Palestina. "Ia menjadikan Jumat terakhir bulan Ramadhan menjadi Hari Internasional Quds," tambahnya.

Selain itu, Abdul Majid menjelaskan, Iran juga menjadikan kebijakan untuk membantu bangsa Palestina dimuat dalam konstitusinya.

Sementara itu, dukungan militer hingga finansial digelontorkan ke sana dari Israel. "Saya sampaikan, kalau bukan peran dari Iran, Indonesia, dan negara lainnya, muslim maupun non-muslim, maka tentu dapat kita pastikan, Palestina tidak lagi menjadi negara," paparnya.

Menurut Abdul Majid, walaupun negara-negara Eropa menawarkan Iran untuk tidak mendukung Palestina dengan imbalan pencabutan embargo, namun Iran dengan tegas mendukung dan membela Palestina. (*)

Berita9.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku kecewa karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghadiri sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Covid-19. Sidang akan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini.

Jokowi hanya diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sidang ini.

"Padahal kami berharap Presiden Jokowi yang hadir langsung, karena dalam surat panggilan MK disebut agendanya mendengar keterangan Presiden. Beliau juga yang meneken perpu Covid-19 ini," ujar Boyamin lewat keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2020.

Kendati demikian, sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim MK untuk menerima atau menolak kehadiran para pembantu presiden tersebut dalam sidang. "Terlepas siapa pun yang hadir, kami ingin mendengarkan urgensi kekebalan absolut pejabat sebagaimana rumusan pasal 27 perpu Corona dan," ujar Boyamin.

MAKI merupakan salah satu dari tiga penggugat perpu Covid-19. Dua penggugat lainnya adalah Amien Rais dkk dan aktivis Damai Hari Lubis.

Para pemohon uji materi menilai Covid-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui perpu. Selain itu, pemohon juga menggugat Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena dianggap mengistimewakan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi.

Menkumham Yasonna Laoly mengklaim, pasal 27 dalam perpu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana Perpu agar tidak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat.

"Tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," ujar Yasonna lewat keterangan tertulis, Selasa, 19 Mei 2020.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan perpu ini menjadi Undang-Undang dalam rapat pada Selasa, 12 Mei 2020. Pada Pasal 2 perpu Covid-19, pemerintah menentukan batas defisit anggaran di atas 3 persen terhadap UU APBN sampai tahun 2022, tanpa mengatur batas maksimal. (*)

Berita9.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengutip kajian Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa kasus penularan virus corona (Covid-19) akan melonjak jika Salat Idul Fitri (Id) tetap dilaksanakan seperti biasa.

Fachrul kembali mengimbau masyarakat untuk melaksanakan Salat Id di rumah masing-masing. Sebab penyebaran kasus corona masih cukup tinggi di Indonesia.

"BIN memberikan prediksi kalau Salat Id di luar ratusan atau ribuan orang akan melakukan pelonjakan angka Covid-19 signifikan," kata Fachrul usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5).

Dalam rapat itu, kata Fachrul, disebut bahwa R0 Indonesia masih di angka 1,11. R0 merujuk pada jumlah kasus yang bisa timbul dari satu kasus penyakit. Dengan kata lain, satu orang pasien corona di Indonesia bisa menularkan ke 1,11 orang lainnya.

Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan relaksasi baru bisa dilaksanakan jika R0 sudah di angka 1,0. Untuk itu, Fachrul meminta seluruh ibadah dilakukan di rumah selama pandemi.

Tak hanya itu, Fachrul juga mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah. Hal itu harus dilakukan guna menaati aturan PSBB di Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan.

"Kalau tadinya himbauan Salat Id di rumah, sesuai rapat kabinet, hendaknya semua kita taat pembatasan kegiatan keagamaan dan fasiltas umum sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," tuturnya.

Pelaksanaan Salat Id menjadi sorotan masyarakat di tengah pandemi virus corona. Sebab ibadah sunah ini dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun tanah lapang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa khusus terkait hal ini. MUI memperbolehkan warga di daerah dengan jumlah kasus corona tinggi untuk Salat Id di rumah masing-masing.

MUI mensyaratkan Salat Id di rumah minimal diikuti satu orang imam san tiga orang jemaah. Salat juga dianjurkan diikuti khotbah. Namun MUI membolehkan salat tetap dijalankan jika dua hal itu tidak mampu dipenuhi karena keterbatasan. (*)

Berita9.com - Janji hanya tinggal janji, upaya negara dalam hal ini pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu hingga Tragedi Semanggi I, Semanggi II, yang diiringi penculikan aktivis mahasiswa pada Mei 1998 silam.

Orang tua salah satu korban Tragedi Semanggi I, Maria Catarina Sumarsih (68) sejak 22 tahun lalu masih setia menuntut keadilan untuk para korban pelanggaran HAM, terutama putera tercintanya Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan) mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas tertembak peluru saat Tragedi Semanggi I.

Genap 634 Kamis, sudah dilalui oleh Sumarsih dan kawan-kawan aktivis HAM yang lain menyuarakan aspirasi di depan istana negara selama satu jam setiap pekan pada hari Kamis.

Disamping advokasi hukum terus dilakukannya demi keadilan dan kemanusiaan. Ibu Sumarsih, begitu sapaan karib aktivis HAM itu, meminta negara bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM masa lalu hingga penculokan aktivis pada era Orde Baru itu, belum ada kejelasan dan perkembangan signifikan hingga saat ini.

Meskipun rezim silih berganti, sejak jaman Soeharto hingga Joko Widodo (Jokowi). "Berkas penyelidikannya mandeg di Kejagung," ujar Sumarsih di Jakarta, Senin (18/5).

Adapun, terkait janji Presiden Jokowi yang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu semakin berbanding terbalik dengan masuknya aktor-aktor yang diduga masih berkaitan dengan peristiwa Mei 1998 itu ke lingkaran istana. Setelah sebelumnya mantan Panglima ABRI, Wiranto masuk kabinet.

Kini giliran mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun demikian, saat ditanya bagaimana kelanjutan atas janji dan komitmen Presiden Jokowi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan HAM masa lalu itu, Sumarsih hanya mengatakan bahwa Kepala Negara dalam hal ini Jokowi, tidak pernah menepati janjinya.

"Sejak periode pertama, Presiden Jokowi tidak menepati janji," demikian Sumarsih yang juga salah satu pelopor Aksi Kamisan di depan istana negara sejak puluhan tahun lalu ini.

Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi mengatakan masih punya hutang penyelesaian beban pelanggaran HAM masa lalu. Untuk itu, dia berkomitmen akan menyelesaikan masalah HAM tanpa pandang bulu nantinya.

"Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM masa lalu. kami berkomitmen menyelesaikan masalah HAM ini, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Jokowi. (*)

Berita9.com - Uni Eropa mendesak Israel untuk tidak menganeksasi lahan Tepi Barat milik Palestina, mengulang kembali peringatannya bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell menyatakan UE akan mendorong diplomasi dalam upaya mencegah Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu mengambil alih Tepi Barat. Pernyataan UE ini disampaikan setelah Netanyahu dan mantan kepala militer Israel Benny Gantz mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan, yang di dalamnya mencakup ketentuan yang memungkinkan Israel melanjutkan aneksasi per 1 Juli 2020.

"Kita harus mencegah inisiatif apapun yang mendorong aneksasi. Ini termasuk kerja sama dari kita semua," tegas Borell dalam konferensi pers usai bertemu dengan 27 menteri luar negeri anggota UE, seperti dilansir Bloomberg, Jumat (15/5/2020).

Selain melanggar hukum internasional, aksi pencaplokan ini juga bakal menodai prospek solusi dua negara antara Israel dan Palestina, yang banyak didorong banyak pihak.

"Kami berharap banyak untuk bekerja sama secara komprehensif dan konstruktif dengan pemerintahan Israel yang baru. Aksi sepihak dari masing-masing pihak harus dihindari dan hukum internasional mesti ditegakkan," tambah Borell.

Namun, pernyataannya tak memiliki dukungan kuat lantaran di internal UE masih ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Dampaknya, sanksi bagi Israel jika tetap mencaplok wilayah Palestina pun diperkirakan sulit untuk dikeluarkan.

Meski demikian, aksi aneksasi Israel di Tepi Barat bisa berimbas negatif terhadap upaya UE yang ingin memainkan peran lebih besar di Timur Tengah. (*)

Berita9.com - Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti langkah pemerintah dan DPR RI mulai dari mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang.

Lalu revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan menjadi UU Minerba. Sampai draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law.

Dia mengklaim, dalam proses pembahasannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut disampaikan, sebagai upaya mengingatkan kembali kepada rakyat apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Rangkaian PENGINGAT: 1. UU @KPK_RI berhasil DIREVISI, 2. UU Minerba berhasil DIREVISI pd masa Covid-19, 3. RUU-Omnibus di-DRAFT. SEMUA DGN SEMBUNYI-SEMBUNYI Presiden @jokowi & @DPR_RI itu bekerja buat rakyat? Kenapa SEMBUNYI-SEMBUNYI dgn rakyatnya? @na_dirs @mohmahfudmd," tulis akun Twitter @LaodeMSyarif, terkutip, Kamis (14/5).

DPR RI sudah mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (Minerba) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi UU. Pengesahan dilakukan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II rapat paripurna, (12/5). Hal tersebut kemudian dikritisi banyak banyak pihak. (*)

 

Berita9.com - Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar sumpah dan janji dalam menjalankan UUD 1945 dan UU, yang dapat menjadi pintu masuk pemakzulan.

Begitu tegas pakar hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi penerbitan Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Perpres 64/2020 tersebut menyatakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan per Juli 2020 ini. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Presiden Jokowi dapat dikatakan melanggar sumpah dan janjinya, yakni tidak menjalankan UUD dan UU. Jelas-jelas pasal 7 ayat 2 huruf l UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya, Kamis (14/3).

Apalagi, kata Saiful, putusan pengadilan berlaku res judicata pro veritate havetye yang artinya apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.

"Sehingga berlakulah azas self respec bagi pemerintah untuk segera menjalankannya. Dengan demikian artinya di sini Jokowi sudah melangkahi UU dan putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan MA tanggal 27 Februari 2020 Perkara Nomor 7 P/HUM/2020," ungkapnya.

Saiful mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati lantaran hal tersebut dapat berbahaya pada jabatannya. Sebab, penerbitan itu bisa jadi pintu masuk untuk impeachment.

“Saya kira sudah memenuhi unsur impeachment sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi," tegas Saiful. "Apalagi ini kan menyangkut masyarakat luas, kalau masyarakat bergerak melakukan gerakan, ini bisa membahayakan posisi presiden,” pungkasnya. (*)


Go to top