Politik

Politik (1897)

Berita9.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjawab laporan dugaan pelanggaran etik yang diadukan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Agus mengklaim berdasarkan pemeriksaan pengawas internal (PI) KPK tidak ditemukan pelanggaran kode etik.

"Itu kan kasusnya sudah lama, di bulan Juli (2018), ya, saya diperiksa oleh internal KPK," kata Agus di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, (17/12).

Agus mengatakan laporan itu sudah tidak ada masalah lagi. Apalagi dalam pemeriksaan PI, juga diperiksa semua saksi yang dianggap terkait laporan itu.

"Dan semua saksinya sudah diperiksa. Dan bagi saya tidak ada masalah sama sekali," ujar Agus.

Awak media sudah berupaya menghubungi pihak pengawas internal KPK, namun belum dijawab.

Sebelumnya Boyamin menilai Agus Rahardjo melakukan pelanggaran etik lantaran bertemu pihak berperkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Ia mengatakan Agus bertemu secara diam-diam dengan ZM, BA, AL, dan pimpinan sebuah anak perusahaan BUMN di sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Bina Marga, Jakarta Timur, pada 31 Juli 2018 lalu.

Ia pun melaporkan Agus ke Pengawas Internal (PI) KPK pada 5 Oktober 2018. Boyamin meminta kejelasan kepada Pengawas Internal terkait laporannya tersebut.

"Baru setelah saya adukan nampaknya ini didalami. Tetap sekali lagi praduga tidak bersalah, kan karena belum dibuka. Tapi, intinya kan saya datang ke sini mendesak untuk dibuka. Karena saya menunggu sebulan, dua bulan, kok nggak dibuka-buka ini," ujar Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, (13/12).

Boyamin menjelaskan awal mula dirinya melaporkan Ketua KPK itu ke Pengawas Internal. Kata dia, semua berawal dari surat kaleng yang diterima di kantornya pada bulan Oktober 2018. Dalam surat itu dijelaskan secara rinci mengenai pertemuan yang diduga dihadiri oleh Agus dengan pihak yang tengah berperkara di KPK.

"Nah, atas dasar itu saya kirimkan surat rahasia ke KPK memang atas dugaan pelanggaran etik oleh oknum Pimpinan itu tadi," ujarnya.

Ia menjelaskan kalau pihak KPK sebenarnya cukup responsif dengan langsung menyambangi rumahnya yang berada di Kemanggisan, Jakarta Barat. Namun, ia mengatakan saat itu sedang berada di Karimunjawa untuk melakukan pekerjaannya.

"Mereka mencari sampai ke rumah saya juga di Kemanggisan, sampai salat ashar di dekat rumah saya kata orang-orang gitu kan. Berarti kan sungguh-sungguh nih. Saya terus datang ke sini," tutur Boyamin.

Berdasarkan keterangan pihak Pengawas Internal, Boyamin diinformasikan bahwa aduannya telah selesai dan dilaporkan ke Pimpinan KPK. Perihal terbukti atau tidak melakukan pelanggaran etik, jelas Boyamin, Pengawas Internal tidak terbuka.

"Tapi kalau saya yakin karena data saya pada posisi yang agak rinci," ucapnya. (*)

Berita9.com - Sejumlah perwakilan ormas Islam dari PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah diundang langsung oleh Pemerintah China ke Xinjiang dengan 'dalih' meninjau langsung kondisi etnis Muslim Uighur. Hanya saja, sesampainya di sana tidak seusai espektasi alias tidak sampai ke Kamp-Kamp etnis Uighur.
 
Begitu diungkapkan Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah, Muhyiddin Junaidi saat jumpa pers di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
 
Muhyidin mengurai, perwakilan ormas Islam Indonesia dari Muhammadiyah, PBNU dan MUI yang berangkat ke Xinjiang itu berjumlah 15 orang. Masing-masing ormas mengirim 5 orang diantaranya wartawan cetak dan elektronik.
 
"Kami bertemu dengan pimpinan CIA (China Islamic Association) yang kebetulan baru atau asosiasi muslim China. Bukan seperti Muhammadiyah, NU atau MUI. Dia ini perpanjangan pemerintah karena tidak ada organisasi di China. Semua harus di bawah kontrol pemerintah di China," ungkap Muhyidin.
 
Setibanya di Xinjiang, sekitar pukul 08.00 malam waktu setempat, para perwakilan ormas islam ini dijamu makan malam dan memohon izin kepada Ketua CIA untuk diantarkan solat berjamaah. Namun, Ketua CIA itu mengatakan suhu udara dingin dengan alasan suhu udara 0-17 derajat celcius.
 
"Mulai saat itu kami mulai mencurigai. Kami masuk ke hotel, memang sudah ada direction of kiblat di tiap kamar. Tapi nampak jelas yang asli dan baru, itu berbeda," tutur Muhyidin bercerita.
 
Keesokan harinya, persis bada solat subuh pihak CIA mengajak perwakilan ormas Islam ke museum hingga masjid-masjid dan institute di Xinjiang (Bukan ke Kamp-Kamp). Namun, nampak (di Museum) gambar kekerasan terhadap etnis Uighur yang masuk ke re-education center (Kamp-Kamp).
 
"Maakin meyakinkan kami bahwa tidak ada kebebasan beragama. Freedom of Religion itu agak susah kita buktikan. Kenapa demikian? Konstitusinya mengatakan bahwa agama diterapkan di ruang-ruang tertutup tidak boleh diruang terbuka," kata Muhyidin.
 
Ia menuturkan, jika ibadah dilalukan di ruang terbuka dianggap radikal dan dapat dibawa ke re-education. Nantinya, jika dikirim ke Kamp-Kamp (re-education center) akan dilatih untuk sekian tahun disana agar memamhami konstitusi China dan bahasa Mandarin.
 
"Jadi, selama  re-education tidak boleh solat, baca alquran, tidak boleh puasa, makan seadanya. Itu CCTV every corner. jadi gadget ga boleh, terputus dari dunia luar," kata Muhyidin.
 
"Menyedihkan, kami diskusi dengan wakil ketua CIA dia mengatakan ibadah di atas 18 tahun. Jadi solatnya dirapel 8 bulan, sekian bulan satu tahun," imbuhnya.
 
Sesampainya di tanah air, para utusan ormas Islam ini menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan menceritakan kondisi etnis Muslim Uighur di Xinjiang China.
 
"Setelah kami kembali (Indonesia), kami sampaikan laporan kami itu kepada Menlu bu Retno. Ada beberapa poin antara lain, kami minta Pemerintah China memberikan kebebasan umat islam untuk melaksanakan ibadah mereka secara terbuka. Karena itu dijamin oleh piagam PBB," ujar Muhyidin.
 
Kendati begitu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini belum mengetahui apakah hasil laporan ormas Islam tersebut ditindaklanjuti oleh Menlu.  
 
"Saya tidak tahu Ibu Retno sudah memanggil Dubes China atau belum atau sudah diserahkan atau belum," tuturnya.
 
Harapannya, Menlu Retno dapat menindaklanjuti rekomendasi dari sejumlah ormas islam ini untuk kasus kejahatan kemanusiaan di Xinjiang China tersebut.
 
"Mudah-mudahan Ibu Menlu sudah menyampaikan Dubes China yang bertugas di Indonesia," kata Muhyidin. (*)
Berita9.com - Organisasi massa Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia dikabarkan The Wall Street Journal mendapatkan dana dari China untuk bungkam mengenai pembantaian etnis Uighur di Xinjiang, China.

Berita9.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyindir pentas yang diperankan tiga menteri Presiden Joko Widodo dalam perayaan memperingati Hari Korupsi Sedunia. Menurutnya, akan lebih lucu jika Presiden Jokowi datang ke KPK dengan memakai rompi oranye.

Hal ini disampaikan Rocky saat hadir di acara Mata Najwa yang bertajuk "Jenaka di Negeri Opera" yang tayang pada Rabu (11/12/2019) malam.

Awalnya Rocky mempertanyakan ketidakhadiran Presiden Jokowi ke acara yang digelar oleh KPK.

"Saya membayangkan akan lebih lucu karena orang akan pakai interpretasi yang agak bermutu, kan pada saat bersamaan ada acara di KPK, dan Presiden tidak datang ke situ, itu juga pertanyaan," ucap Rocky.

Ia menambahkan, "Harusnya presiden datang ke KPK dan dia pakai rompi oranye".

Menurut Rocky, hal itu baru lucu karena orang akan mendapat simbol yang kuat. "Semiotiknya artinya: bahkan Presiden pun bisa dibekuk oleh KPK," ujarnya.

Intelektual kelahiran 20 Januari 1959 ini mengatakan, "Ya pakai rompi aja, jangan pakai baju OSIS begitu. Jadi lebih bermutu kalau Presiden bilang: oke mari kita bikin opera di KPK dan yang akan pakai rompi adalah saya".

Akan lebih bermutu, menurut Rocky, jika Presiden sendiri yang memainkan peran opera itu dihadapan publik.

"Itu sinyalnya bagus, lebih kuat pada publik. Jangankan menteri, jangankan dirut, presiden pun mungkin tergelincir dan bersedia pakai rompi KPK, itu baru bermutu," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyaksikan pementasan drama #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12/2019).

Drama itu dipentaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir dan pelawak Bedu serta artis Sogi Indra Djuaja.

Erick Thohir berperan sebagai penjual bakso. Sedangkan Wishnutama dan Bedu menjadi anak SMA kelas 3. Lalu Nadiem dan Sogi berperan sebagai siswa SMA kelas satu. (*)

Berita9.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan penyebab banyaknya pabrik tekstil di Indonesia yang tutup. Faktor utamanya antara lain, kenaikan upah tenaga kerja hingga derasnya gempuran impor tekstil ke dalam negeri.

"Pertama sih karena tenaga kerja, upah itu sudah mulai naik. kedua penetrasi impor kita juga tinggi," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.

Penyebab selanjutnya, Bahlil menyebut Harga Pokok Produksi (HPP) tekstil Indonesia yang masih mahal. Apalagi, pabrik tekstil di Indonesia memang sudah banyak yang 'uzur'.

"Bahan baku di sini kan memang mahal, karena mesin-mesin kita sudah agak tua, memang harus ada peremajaan. Revitalisasi," kata mantan Ketua Umum HIPMI itu.

Namun begitu, Bahlil mengaku yakin jika persoalan ini semua bisa diatasi dengan baik, maka industri tekstil dalam negeri bisa diselamatkan. Tentunya melalui pemahaman dan saling pengertian antara pengusaha dan Pemerintah.

"Insya Allah akan selesai," imbuhnya.

Terkait jumlah pasti berapa pabrik tekstil yang 'gulung tikar', dia mengaku masih melakukan pendataan. Secara teknis, dia akan menghimpunnya melalui asosiasi pengusaha tekstil Indonesia.

"Kita belum punya data. Nanti data teknisnya lagi minta teman-teman API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) dan APSBFI (Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia) untuk melaporkan di hari Rabu. Kami tindak lanjutnya di hari Rabu lagi," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya memfasilitasi para pengusaha tekstil dalam negeri. Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Kan permintaan Pak Presiden untuk cek apa persoalan yang ada di sini. Itu sudah diinvestigasi, juga (ada) rapat koordinasi dengan kementerian teknis untuk investigasi," katanya. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setuju koruptor dihukum mati. Dia menanggapi pernyataan Presiden Jokowi seputar hukuman mati bagi terpidana korupsi terkait bencana alam.

Ia menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan sinyal dari Jokowi yang akan tegas memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Kalau itu saya setuju. Karena bencana alam adalah urgensi, ketika bencana alam maka ada orang-orang yang susah dan menderita. Kalau kemudian bantuan atau pengelolaan anggaran itu dikorupsi itu kelewatan. Saya setuju kalau itu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Meski begitu, kata Dasco, penerapan hukuman mati harus dipertimbangkan berdasarkan kesalahan dan seberapa berat bentuk korupsi yang dilakukan. Jadi hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada semua jenis tindakan korupai, di luar korupsi terkait bencana alam.

“Iya begitu, kira-kira begitu. Ya jangan disamaratakan, kan juga ada kekhilafan ya kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau misalnya tadi ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui belum ada penerapan hukuman mati untuk para koruptoryang diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Jokowi menyebut, hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku korupsi terhadap anggaran penanggulangan bencana alam.

"Tapi sampai sekarang belum ada, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan para siswa di acara pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK Negeri 57 Jakarta, Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019)

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan yang disampaikan Harli Hermansyah, siswa SMK 57. Harli menanyakan kepada Jokowi, kenapa pemerintah tidak terlalu tegas memberikan hukuman mati kepada koruptor. Jokowi pun mengatakan bahwa di UU memang ada hukuman mati kepada koruptor terkait bencana alam.

"Iya kalau di undang-undangnya memang ada ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan," jawab Jokowi.

Untuk diketahui hukuman mati terhadap pelaku korupsi memang dimungkinkan pasal 2 ayat 2 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Dalam penjelasan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana dilakukan ketika negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (*)

Berita9.com - Penegasan Presiden Joko Widodo yang mendukung ancaman hukuman mati pada koruptor seolah hanya diucap untuk memulihkan citra, yang tengah merosot dalam menghadapi isu pemberantasan korupsi.
 
Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mengurai bahwa Jokowi tampak seperti geram dengan perbuatan korupsi.
 
Mantan walikota Solo itu seolah ingin memastikan publik bahwa dia berada bersama rakyat memerangi rasuah.
 
“Seperti ingin menegaskan bahwa sikap beliau tidak melemah dalam hal pemberantasan korupsi," ucap Ray Rangkuti, Selasa (10/12).
 
Namun, pernyataan Presiden Jokowi tersebut sangat berbanding terbalik dengan sikapnya belakangan ini. Bahkan, pernyataan mendukung menghukum mati terhadap koruptor di Indonesia dianggap Ray sebatas untuk memulihkan citranya yang merosot.
 
“Terkesan ingin memulihkan citranya yang terus menerus kian merosot, khususnya di kalangan publik pegiat anti korupsi," jelas Ray.
 
Ucapan Jokowi, sambungnya, seperti garing. Sebab di satu sisi, belum ada ketegasan Jokowi dalam menyikapi UU KPK. Jokowi juga tidak segera mengeluarkan perppu untuk meralat UU usulan DPR itu.
 
“Belum lagi pemberian grasi atas napi koruptor, serta tak jua adanya langkah maju dalam pengungkapan kasus Novel Baswedan," sambungnya.
 
"Jika dihadapkan pada kenyataan itu, maka pernyataan presiden terasa garing," pungkas Ray. (*) 

Berita9.com - Tepat hari Senin (9/12) diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Bukan hanya seremonial, tapi jadi momentum menajamkan taring penegak hukum untuk mengganyang koruptor. Sebab, diduga masih ada intervensi dari pihak tertentu sehingga penanganan korupsi tumpul.

ITU ditegaskan Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Diungkapkannya, tidak sedikit kasus korupsi yang sebenarnya bisa terungkap. Namun, unsur penegak hukum diduga mendapat desakan pihak tertentu yang membuatnya lembek.

“Saya tahu sendiri ada kasus (terindikasi korupsi) infrastruktur di kawasan eks Karesidenan Surakarta terpaksa terhenti. Jaksanya baru akan mengungkap, namun tiba-tiba digeser ke tempat lain,” terangnya.

Menurut Bonyamin, kalau pun kasus tersebut terungkap, dia memprediksi hanya menyasar kroco-kroco, sedangkan pentolannya melenggang. Padahal, bisa jadi nilai korupsi yang dinikmati lebih besar. 

Fenomena potensi intervensi terhadap penegak hukum, imbuhnya, harus segera dibasmi. Bila dibiarkan, korupsi akan terus merajalela. Solusinya, fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah harus digalakkan.

“Jangan ada lagi intervensi kepada penegak hukum. Biarkan mereka bekerja secara maksimal dan independen. Karena besar kecilnya nominal, korupsi tetap melawan hukum, dan semua orang sama di mata hukum,” tandas dia.

Selain itu, bibit-bibit korupsi di kehidupan sehari-hari juga perlu diberangus. Boyamin mencontohkan, potensi penggunaan uang kas RT tanpa sepengetahuan warga lainnya. 

“Meskipun nantinya uang tersebut bisa dikembalikan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada potensi korupsi dengan nilai lebih besar,” bebernya.

Boyamin berharap, pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak dini dari lingkup keluarga. Selama ini, masyarakat hanya menunggu sosialisasi penegak hukum. Padahal siapa saja bisa menjadi kader sosialisasi antikorupsi.

“Tinggal kesadarannya saja yang belum terlihat,” ucap dia.

MAKI, lanjut Boyamin, juga tak segan menggugat aparat penegak hukum jika dinilai tidak bekerja secara transparan. Seperti yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten dalam kasus dugaan korupsi pendataan penduduk di lingkungan pemkab setempat. 

“Memang (penanganan) kasus itu berjalan. (Oknum) pejabatnya sudah mendapat hukuman. Malah sudah bebas. Kasus tersebut kemudian menyerat pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Tapi kemudian malah terbit SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) oleh kejaksaan. Kita praperadilankan. Kita menang. Tapi, dua tahun berjalan, rekanan tersebut belum ditahan. Ini yang saya maksud penanganan korupsi masih lemah,” urainya.

Sementara itu, data yang dimiliki Jawa Pos Radar Solo, sejak 2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta antara lain mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan mesin turbo gearbox KW 500 di Pabrik Gula (PG) Gondang Klaten dengan pelaku yang diamankan Rody Tansatresna, 55. 

Rody yang merupakan pimpinan CV rekanan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Surakarta dalam pengadaan mesin tersebut sempat melarikan diri ke Surabaya. Nilai kerugian negara dalam kasus ini Rp 725 juta.

Modus Rody yakni membeli gearbox yang seharusnya produk Jepang, ternyata hanya dibelanjakan gearbox bekas dan bukan buatan Jepang. Padahal, anggaran pembelian mesin itu menggunakan APBN 2012.

Kemudian pada 2017, Kejari Surakarta membongkar korupsi rehabilitasi GOR Manahan. Dua orang diamankan, yaitu Muhamad Arief Triasmono sebagai pemilik CV Bernief dan I Nyoman Asthawa sebagai direktur CV Bernief.

Sebagai pemenang lelang proyek rehabilitasi sarana prasarana GOR Manahan, CV Bernief tidak melaksanakan tugas secara profesional. Terdapat kekurangan volume pengerjaan fisik yang tidak sesuai perjanjian kontrak.

Anggaran proyek rehab dan pengadaan GOR Manahan bersumber dari APBN 2014 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp 2,1 miliar. Kerugian negara dalam kasus ini senilai Rp 422 juta.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memvonis Arief dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Dia juga diwajibkan mengganti kerugian negara senilai Rp 368 juta, sedangkan Asthawa dipenjara selama lima tahun enam bulan serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Keduanya kemudian dikurung di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Surakarta.

Diawal 2018, masih pada kasus korupsi rehabilitasi GOR Manahan, Kejari Surakarta mengungkap dua tersangka baru, yaitu Andi Sosiawan selaku direktur PT Surga Praga dan Ganis Wirawan staf konsultan sekaligus pihak yang meminjam bendera PT Surga Praga untuk mengikuti lelang jasa konsultan pengawas.

Pengadilan Tipikor Semarang menghukum Andi dengan  satu tahun enam bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, sedangkan Ganis divonis dua tahun penjara denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.

Selain itu, majelis hakim juga meminta kedua terpidana mengembalikan kerugian negara senilai Rp 43,877 juta. Keduanya dijebloskan ke Lapas Kedung Pane, Semarang.

Sedangkan di pengujung 2018, Kejari Surakarta mengungkap kasus korupsi Program Indonesia Pintar (PIP) 2016 dengan pelaku Novita Herawati, 45, yang merupakan teller senior bank pelat merah.

Modusnya dengan melakukan pencairan dana secara bertahap antara Rp 2 juta hingga Rp 5 Juta selama kurun waktu setengah tahun pada awal 2017. Hasil audit Kejari Surakarta dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat BRI Kanwil Jogjakarta, kerugian negara akibat kejadian ini Rp 725 juta.

Uang ratusan juta dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 yang ditilap tersangka seharusnya dibagikan kepada 1.039 murid tidak mampu dari 32 SMK di Kota Bengawan. 

Novita divonis hakim Pengadilan Tipikor Semarang selama empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara pejara. Hakim juga membebankan uang pengganti kerugian negara Rp 684 juta. (*)

Berita9.com - Pada prinsipnya ketidakpastian global memang sulit untuk diprediksi. Untuk itu, memang dibutuhkan kesigapan dalam mengantisipasi ketidakpastian tersebut.

Berita9.com - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengganjar ringan terdakwa kasus korupsi proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham, tidak sejalan dengan asas keadilan dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

"MA enggak sejalan dengan asas keadilan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis (5/12/2019).

Ia menilai keputusan MA terhadap mantan menteri sosial tersebut menandakan pemerintah sangat plin-plan dalam pemberantasan korupsi yang selalu digembar-gemborkan.

"Justru MA tidak bantu tugas pemerintah berantas korupsi, malah memperingan. Di negara maju tinggi di atas 10 tahun," tutur Boyamin.

Dirinya menilai hukuman yang diberikan kepada Idrus Marham layaknya untuk seorang copet pasar atau penipu kacangan.

"Masak selevel menteri yang korupsi hukumnya kayak pelaku pencuri kecil, kaya penipuan dan penggelapan, padahal korban koruptor itu semua rakyat Indonesia," tegasnya.

Oleh karena itu, jika hal ini terus-menerus dibiarkan maka dikhawatirkan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia.

"Masyarakat jadi malas. MA ini harus jaga rasa keadilan," tuturnya. (*)

 

 

Go to top