Politik

Politik (1898)

Berita9.com - Permasalahan taksi online yang memunculkan penentangan dari kalangan taksi konvensional, dapat diselesaikan dengan duduk bersama untuk saling bersinergi.

Belum lama ini, Ekonom Unika Atma Jaya Prasetyantoko menyampaikan jika secara legal keberadaan ojek online diperbolehkan, maka akan ada dinamika tersendiri yang muncul antara taksi konvensional dan online.

Disparitas harga taksi online dengan konvensional menjadi alasan salah satu pelanggan asal Jogja menggunakan jasa taksi online. Shelvi Komala salah satu warga Mergangsan memilih menggunakan taksi online karena ada selisih harga Rp5.000 lebih murah untuk tujuan dan jarak tempuh yang sama.

Ia mengakui, dari segi penguasaan komunikasi, driver taksi konvensional memang lebih fasih karena sudah terbiasa melayani konsumen. Namun berbeda halnya dengan driver taksi online yang berangkat dari latar belakang apapun dan tidak mendapat pelatihan cara melayani konsumen, pelayanan ia rasa kurang maksimal.

“Tapi kalau saya tetap cari mana yang murah,” ujarnya.

Ia hanya bisa berharap agar Pemerintah mempertimbangkan lagi desakan para sopir taksi konvensional yang melarang taksi online beroperasi. Menurutnya, bagaimanapun juga keberadaan taksi online saat ini menjadi kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan praktis.

(**/SP)

Berita9.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan, polisi harus bertindak cermat dalam mengusut kasus kebakaran minibus di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu lalu (15/4) yang lokasinya berdekatan dengan acara tablig akbar umat Islam.

Menurutnya, suasana di DKI Jakarta jelang pilkada pada 19 April mendatang memang harus disikapi secara cermat. "Kami minta kasus kebakaran mobil diselidiki dengan seksama mengingat kondisi keamanan Jakarta sedang diuji jelang pilkada besok," kata Syarief, Senin (17/5).

Syarief menegaskan, pengungkapan dan tindakan secara cepat  sekaligus cermat dari kepolisian jelas akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hal yang harus diungkap, katanya, adalah motif pembakaran.

"Motif kebakaran mobil itu harus segera terungkap, apalagi ditemukan beberapa jeriken berisi bahan bakar," kata legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Barat itu.

Syarief juga meminta kepolisian transparan dalam mengusut kasus itu. "Apakah ini sebuah kesengajaan dengan niat meneror masyarakat atau sebuah musibah. Kami minta kepolisian transparan," ujar Syarief.

 

(**/BOY)

Berita9.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Sutriyono menilai tim sukses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat telah menciderai demokrasi yang bisa berujung didiskualifikasi. Pasalnya, mereka melakukan kecurangan dengan membagikan sembako di masa tenang kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Sutriyono meminta KPU dan Bawaslu menindak tegas tim sukses Ahok-Djarot yang telah terbukti melanggar aturan Pilkada.

"Itu menciderai demokrasi, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara harus tegas. Pelakunya harus ditangkap," kata Sutriyono kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu Kemarin (16/4/2017).

Lebih jauh, Sutriyono mengungkapkan, jika pelanggaran tersebut bisa membuat pasangan nomor urut 2 cagub-cawagub Ahok-Djarot di diskualifikasi dalam gelaran Pilkada DKI. Itu terjadi, bila memenuhi unsur masif dan sistematif.

"Saya sudah minta jajaran Bawaslu RI ke Bawaslu DKI untuk antisipasi pencegahan dan juga penindakan," jelasnya.

Sebelumnya, peristiwa pembagian sembako di Kalibata City terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 08.30 WIB oleh sekelompok orang yang mengenakan kemeja kotak-kotak. Menindaklanjuti dari kejadian tadi, Panwaslu Jaksel sudah turun ke lapangan dan membubarkan kegiatan pembagian sembako.

"Pengawas TPS di Kalibata City mengetahui kejadian itu kemudian menginformasikan kepada kami. Panwas langsung turun ke lapangan, kemudian membubarkan itu karena pertama memang tidak ada pemberitahuan, kemudian yang kedua juga ini sudah memasuki masa tenang, dan yang ketiga juga ini orang-orangnya juga tidak ada informasi sama sekali," ujar ketua Panwaslu Jaksel, Ahmad Ari Masyhuri kepada wartawan, (16/4/2017).

Tak hanya itu di kawasan Mampang, juga ditemui peristiwa bagi-bagi sembako ini. Bahkan pihak Anies-Sandi telah menyerahkan bukti tiga karung sembako yang dikumpulkan dari praktek curang oleh Tim Ahok-Djarot yang terjadi di berbagai kawasan di Jakarta kepada Bawaslu DKI Jakarta.

(**/DIA)

Berita9.com - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mengklaim telah menemukan kecurangan kampanye saat masa tenang sebelum pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. ACTA berencana akan melaporkan kecurangan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, hari Senin (17/4) ini.

Ketua ACTA Kris Ibnu T Wahyudi mengatakan, kecurangan demi kecurangan jelang hari pencoblosan Pilkada DKI, 19 April mendatang kian masif. Bahkan di hari tenangpun masih ada oknum dari pendukung pasangan calon yang melakukan kecurangan dengan menggunakan politik uang.

"Yang kami temukan ada di dua wilayah, Cipinang dan kalideres," ujarnya kepada awak media. Temuan laporan ini akan lengkap dengan bukti yang ACTA kumpulkan di lapangan.

ACTA menilai politik uang yang terjadi ini terstruktur, sistematis dan masif di banyak wilayah DKI Jakarta. Karena itu, ACTA akan kembali melaporkan temuan kecurangan ke Bawaslu DKI soal dugaan politik uang yang ditemukan.

Pihaknya berharap Bawaslu DKI bisa memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan pasangan calon yang melakukan politik uang tersebut.

(**/Rep)

Berita9.com - Kementerian Keuangan mengaku, penyaluran dana transfer daerah dan dana desa mengalami peningkatan, namun hingga saat ini masih belum bisa mengurangi ketimpangan antara daerah di Indonesia.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, membeberkan  pada tahun ini saja, anggaran dana transfer daerah dan dana desa mencapai Rp765 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja Kementerian atau lembaga yang sebesar Rp764 triliun.

Ia mengaku heran mengapa alokasi dana daerah belum optimal. Padahal dengan besaran dana yang diberikan pemerintah setiap tahunnya merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk menguatkan fiskal dan otonomi daerah. Dengan begitu, melalui dana transfer ke daerah dan dana desa dapat mengembangkan pembangunan di wilayah daerah.

"Rasio gini kita masih 0,397. Itu walaupun sudah turun, 2007 sekitar 0,37 paling bagus. 2008-2009 naik sampai 0,4, di 2014 baru mulai turun 0,397. Artinya kesenjangan itu masih lebar," kata Boediarso di gedung Kementerian Keuangan, Kamis, 13 April 2017.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini, anggaran transfer dan dana desa masih terus mengalami peningkatan, bahkan hingga sembilan kali lipat. Kenaikannya, bahkan melampaui anggaran kementerian atau lembaga dalam
dua tahun ini.

Dengan demikian, lanjutnya, untuk memaksimalkan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. ini sebagai pengganti PMK nomor 185/2016.

Melalui aturan tersebut, diharapkan. nantinya akan ada transformasi dalam pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) akan bersifat dinamis, maksudnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN, melainkan bisa berubah sesuai dengan penerimaan negara.

"Saat ini kita sedang melakukan transformasi sebagai kelanjutan reformasi, tahun lalu kita sudah melakukan, untuk memberikan pencerahan kepada kepala daerah danstakeholder, baik DPR, DPRD, SKPD di semua daerah dan kepada semua masyarakat luas," tuturnya.

(**/ViV)

Berita9.com - Koalisi Perkebunan Rakyat mendesak parlemen menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepala Sawit. Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan RUU Kelapa Sawit lebih kental mewakili korporasi dibanding petani atau buruh. "RUU itu tidak mendesak," ucap Inda dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 13 April 2017.

Menurut dia, persoalan paling penting di sektor perkebunan sawit ialah bagaimana melindungi serta memberikan perhatian dalam hal kesejahteraan kepada petani dan buruh. Sedangkan dalam draft RUU itu Inda tidak menemukan pasal yang berpihak kepada petani.

Inda menjelaskan, kentalnya kepentingan perusahaan dalam RUU itu bisa dilihat dari beberapa poin. Pertama, kemudahan pengurangan pajak penghasilan. Lalu, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Di sisi lain, RUU itu tidak selaras dengan keinginan pemerintah yang ingin menaikkan pendapatan negara.

RUU Kelapa Sawit masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017. RUU itu merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen beralasan, kehadiran RUU tersebut untuk memastikan kesejahteraan petani dan meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan sawit.

Inda menyatakan, dibanding membahas RUU Kelapa Sawit, Koalisi Perkebunan Rakyat meminta pemerintah moratorium perkebunan sawit dan melakukan pembaruan hukum perkebunan. "Pemerintah harus audit perizinan usaha perkebunan," ujarnya.

Koalisi Perkebunan Rakyat terdiri atas Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, dan Indonesian Human Right Committee Social Justice.

(**/ADIT)

Berita9.com - Polemik berlakunya Permenhub No 26 Tahun 2017 yang membahas pengaturan taksi online belum tuntas. Para pengemudinya merasa bahwa aturan tersebut tidak melindungi mereka. Sebaliknya, aturan itu justru membuat usaha mereka semakin dibatasi. Setelah melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 2 April lalu, pihak Asosiasi Driver Online (ADO) Jatim bisa berdialog langsung dengan pejabat berwenang Senin malam (10/4).

Dialog di Gedung Negara Grahadi tersebut dihadiri sekitar 200 anggota ADO. Sebanyak 70 sopir di antaranya mendapat kesempatan untuk bertatap muka secara langsung di ruangan tertutup bersama gubernur. Pakde Karwo sapaan Soekarwo didampingi Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim Wahid Wahyudi serta Kapolrestabes Surabaya Kombespol M. Iqbal. Dalam rapat tersebut, Soekarwo berjanji menyampaikan aspirasi para sopir taksi online ke Ditjen Perhubungan Darat, Kamis (13/4).

Beberapa sopir taksi online menyampaikan beberapa masukan. Tiga hal yang menjadi sorotan, antara lain, terkait dengan badan usaha, ruang gerak (trayek dan lokasi penjemputan), serta perlindungan bagi pengemudi taksi online.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ADO Jatim Rizky Yusman mengatakan, pihaknya memohon pertimbangan soal badan usaha. Sebab, jika harus terdaftar melalui badan usaha, khususnya PT, mobil pribadi pengemudi otomatis harus balik nama atas nama perusahaan. Kondisi itu menyulitkan mereka karena status mobilnya dibeli dengan uang pribadi.

Selain itu, pengemudi taksi online belum mendapat kepastian tarif uji kir. Pengemudi yang hadir di sana mengatakan pernah menemukan badan usaha yang mensyaratkan biaya uji kir hingga Rp 4 juta tanpa perincian yang jelas.

Kemudian, sopir taksi online juga memohon agar pembuat keputusan mempertimbangkan ruang gerak taksi online. Khususnya di area publik seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal. Rizky berharap taksi online setidaknya diberi ruang di luar, tidak jauh dari titik-titik tersebut. Jika terbatas, para pengemudi tentu sulit mendapatkan penumpang.

Terakhir, para sopir juga memaparkan maraknya tindak kekerasan yang mereka terima dari oknum-oknum yang ditengarai pengemudi angkutan konvensional. Pengemudi taksi online di luar Surabaya sempat menerima perlakuan anarkistis seperti perusakan dan pemecahan kaca mobil. Mereka juga kerap dijebak untuk mengambil ’’penumpang’’ yang ternyata fiktif. Ujungnya, mereka kena tilang petugas dinas perhubungan setempat atau pemalakan.

Dalam pertemuan tersebut, Pakde Karwo menyampaikan bahwa rapergub yang sempat dipaparkan pada 30 Maret lalu gugur lantaran ada beberapa poin dalam revisi permenhub yang berubah dari draf awal.

Beberapa kewenangan yang tadinya diamanahkan kepada provinsi beralih ke pusat. ’’Sekarang otoritas gubernur hanya satu, yakni menentukan kuota,’’ ujar Pakde Karwo. Itu pun gubernur hanya bersifat mengusulkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dia menegaskan bahwa larangan titik penjemputan sulit diubah. Sebab, hal tersebut di luar kewenangan pemerintah daerah. ’’Bukan hanya taksi online, taksi konvensional pun tidak bisa masuk sembarangan ke bandara,’’ jelasnya.

Wahid menjamin kasus penilangan yang dialami beberapa sopir taksi online tidak akan terulang. Setidaknya hingga tahap sosialisasi permenhub selesai pada 1 Juli.

Sementara itu, aturan permenhub yang diberlakukan sejak 1 April adalah wajib SIM A umum, minimal kapasitas silinder 1.000 cc, dan ketersediaan pool atau tempat menyimpan kendaraan. Adapun aturan lain yang berlaku pada 1 Juni adalah pemberlakuan uji kir, stiker khusus, dan akses digital dasbor. Selanjutnya, pada 1 Juli diberlakukan pajak perusahaan, tarif batas atas/bawah, STNK badan usaha, dan kuota.

Pihak pemprov mempersilakan perwakilan sopir taksi online untuk membentuk tim khusus. Rizky menyatakan akan membentuk tim negosiasi yang kembali merumuskan gagasan yang perlu dan tidak perlu dengan pemprov. Hingga Selasa (11/4), beberapa perusahaan yang tergabung dalam ADO berhenti melakukan penerimaan sopir dan armada baru. ’’Hari ini kami stop supaya bisa dihitung jumlahnya sesuai kuota atau tidak,’’ paparnya. (**/JPG)

Berita9.com - Pemenang hadiah Nobel Malala Yousafzai pada Rabu menerima kewarganegaraan kehormatan Kanada dan memuji sikap terbuka negara itu soal pengungsi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Justin Trudeau.

Kanada tahun lalu menerima 25.000 pengungsi dari Suriah dan pada Januari Trudeau mengatakan melalui Twitter bahwa Kanada membuka diri bagi para pengungsi.

Trudeau menyatakan sikap Kanada itu pada saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan larangan menyangkut imigrasi terhadap para warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

"Moto dan sikap Anda, Selamat Datang di Kanada, adalah lebih dari sekedar judul berita atau tagar," kata Malala dalam pidato di hadapan para anggota Parlemen Kanada.

"Saya berdoa bahwa (Kanada) terus membuka rumah dan hatinya bagi anak-anak dan keluarga paling tidak berdaya di dunia," ujarnya Malala.

Malala, pegiat pendidikan asal Pakistan yang muncul menjadi sosok penting setelah seorang pria Taliban menembak kepalanya pada 2012, merupakan orang keenam yang dianugerahi kewarganegaraan kehormatan Kanada.

Para penerima lainnya termasuk Nelson Mandela dan Dalai Lama, demikian Reuters.

(**/Ant)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami rangkaian peristiwa soal Miryam S Haryani yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) atas nama Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Untuk pemeriksaan dalam kasus KTP-el, hari ini dilakukan juga pemeriksaan untuk dua terdakwa yang diperiksa sebagai saksi. Tentu kami ingin mendalami lebih lanjut rangkaian peristiwa dari penyidikan dugaan keterangan yang tidak benar di persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Febri, KPK menemukan dalam proses persidangan ada keterangan berbeda yang disampaikan oleh tersangka Miryam S Haryani pada saat menjadi saksi dengan keterangan yang disampaikan oleh dua terdakwa kasus KTP-el, yaitu Irman dan Sugiharto di persidangan.

"Kami ingin mendalami lebih lanjut karena di berita acara saat proses pemeriksaan tersangka Miryam S Haryani pada saat menjadi saksi yang kemudian dicabut tersebut, itu terdapat beberapa keterangan tentang aliran dana, pertemuan-pertemuan atau keterangan yang lain. Tentu saja kami ingin mendalami lebih lanjut relasi antara para saksi dengan tersangka yang sudah diproses saat ini," tuturnya.

KPK telah menetapkan mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Atas perbuatannya, Miryam S Haryani disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-el).

"BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik," jawab Miryam sambil menangis.

Terkait hal itu, Miryam dalam persidangan juga menyatakan akan mencabut BAP atas pemeriksaan dirinya. Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek sebesar Rp 5,95 triliun tersebut.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Atas perbuatannya, Irman dan Sugiharto didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus pengadaaan KTP Elektronik. Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (**/ANT)

Berita9.com - Polisi mengaku sudah kerap mengingatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan untuk berhati-hati dalam keseharaiannya.

Pasalnya, Novel merupakan seorang penyidik andalan KPK yang sudah dikenal publik. Apalagi ia banyak menangani kasus korupsi besar.

"Kita sudah beberapa kali mengingatkan yang bersangkutan supaya hati-hati terhadap pengamanan," tutur Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Polisi Suntana di Markas Polda Metro Jaya, Rabu, (12/4/2017).

Dirinya menjelaskan, kalau pengamanan terhadap Novel dan seluruh penyidik maupun pimpinan KPK selama ini sudah sesuai standar prosedur yang ada.

Polisi selalu memberikan pengamanan kepada mereka karena hal itu memang wajib dilakukan.

"Ini sudah prosedur umum, prosedur umum ya. Semua pejabat negara, semua pejabat yang sedang melaksanakan tugas bahaya, polisi wajib memberikan pengamanan," katanya.

Pengamanan kepada penyidik dan pemimpin KPK dilakukan olah satuan Pamobvit (Pengaman Objek Vital). Kedepan rencananya akan ada pengamanan melekat pada tiap personal penyidik dan pemimpin KPK. Hal itu hingga kini masih dikoordinasikan oleh Polri dan KPK.

"Ada, namanya pimpinan lembaga ada. Kita punya Pamobvit yang mengamankan semuanya. Tapi yang melekat ke personal itu nanti koordinasi antara pimpinan KPK dan Kapolri," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono.

(**/YN)

Go to top