Politik

Politik (2077)

Berita9.com - Hak angket DPR atas KPK terus menuai kecaman. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz menyatakan sejak awal hak angket itu salah alamat.

Dia menjelaskan, pasal 24 UU MD3, menyebutkan secara eksplisit bahwa angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan pelaksanaan suatu UU dan atau kebijakan pemerintah.

Dia menyatakan Pasal itu menyatakan bahwa penyelidikan yang bukan projustitia itu ditujukan kepada kebijakan pemerintah.

“Jadi, angket itu menuju ke pemerintah. Apakah KPK bagian dari eksekutif atau quasi yudisial? Kalau dalam teori pemisahan kekuasaan, KPK bukan bagian eksekutif,” kata Donald saat diskusi Meryam DPR untuk KPK di Jakarta, Sabtu (6/5).

Menurut dia, penegak hukum yang menjadi bagian eksekutif adalah Kepolisian RI dan Kejaksaan. Sedangkan KPK, bukanlah bagian dari eksekutif.

“Kalau kita baca ketentuan ini, (angket ke KPK) sudah salah alamat,” katanya. Dia menjelaskan, dalam trias politica, KPK merupakan quasi yudisial.

“Kalau dilabrak, nanti ada jangan-jangan putusan Mahkamah Agung diangket juga. Putusan Mahkamah Konsitusi yang tidak sesuai selera di DPR diangket juga,” ujarnya.

Donald juga menjelaskan, pengusulan angket dilakukan karena KPK diduga melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan dan UU.

Dia menyatakan, saat paripurna, anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi, pada intinya menyampaikan bahwa ada persoalan kecermatan anggaran, tata kelola dokumen dan konflik internal KPK. Nah, sayangnya DPR tidak menyebutkan UU apa yang dilanggar oleh KPK sehingga mereka mengusulkan angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.

“Mana yang melanggar UU? Harusnya pengusul angket menjelaskan, ini dugaan ketentuan yang mau kami angket dan pasal yang bertentangan,” ujarnya.

Dia justru membandingkan, kalau soal konflik internal, bukan saja terjadi di KPK. Menurut dia, di lembaga Polri, juga sering terjadi gesekan internal.

“Tapi, bawahan juga bisa menembak komandannya. Kan pernah terjadi kasusnya seperti itu,” katanya. Nah, jelas dia, harusnya gesekan di internal Polri juga bisa diangket. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa secara hukum unsur angket itu tidak terpenuhi.

“Angket dari konteks pasal 24 UU MD3 tidak terpenuhi,” kata Donald. (**/Boy)

Berita9.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mengaku heran, partai pendukung Pemerintahan Jokowi justru menyetujui penggunaan Hak Angket KPK. Partai itu adalah PDI Perjuangan dan Golkar.

Padahal, lanjut dia, penggunaan Hak Angket ini bisa mengarah ke pemerintah, karena dianggap mendukung pelemahan pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Kenapa fraksi pendukung pemerintah mendukung angket? Sasaran angket ini kan ke pemerintah," kata Fickar dalam diskusi bertajuk 'Meriam DPR Untuk KPK' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).

Fickar khawatir penggunaan Hak Angket DPR kepada KPK bakal masuk dalam pengusutan kasus hukum yang tengah dilakukan saat ini, termasuk kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Pasalnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu kerap menyebut, Hak Angket ini berawal dari dugaan ancaman kepada mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani oleh sejumlah anggota dewan dalam kasus e-KTP.

"Tadi Masinton bilang sebut ancaman, artinya mau masuk juga ke wilayah itu (proses penegakan hukum e-KTP," pungkasnya. (**/TS)

Berita9.com - Meski menuai penolakan dari DPD, Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sepertinya tetap ingin mengatur pola rekrutmen calon anggota DPD lewat panitia seleksi. Artinya calon anggota DPD tidak lagi mengumpulkan dukungan KTP sebagai syarat pencalonan.

"Seluruh fraksi di pansus tidak ada perbedaan. Yang menolak itu hanya DPD," ujar Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, kemarin.

Lukman mengatakan DPD telah menyampaikan tanggapan penolakan terhadap rencana perubahan pola rekrutmen calon anggota DPD lewat pansel tersebut kepada pansus. Namun, sambung Lukman, karena seluruh fraksi tidak ada yang keberatan, pihaknya tetap menyepakati aturan itu.

Pansel akan dibentuk oleh gubernur dengan melibatkan sejumlah unsur, baik akademisi, pemerintah, maupun masyarakat. Di tahap seleksi, para calon anggota DPD juga akan melakukan serangkaian tes, semisal tes tertulis tentang empat pilar kebangsaan, hingga pembangunan daerah.

"Hasil pansel sebanyak 40 orang akan dikirim ke DPRD provinsi untuk di-fit and proper test oleh DPRD, kemudian memilih 20 orang terbaik. Angka 40 itu ialah 10 kali lipat dari empat orang yang bakal mewakili tiap provinsi," paparnya.

Lukman menambahkan ada usulan dari Fraksi Partai Demokrat bahwa anggota DPD incumbent tidak perlu lagi diseleksi. Menurutnya, usulan ini akan dikaji terlebih dahulu dan terlebih dahulu melihat respons publik.

Lukman membantah dengan mekanisme ini akan membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD.

Menurut Direktur Eksekutif Riset Indonesia, Toto Sugiarto, pola rekrutmen calon anggota DPD yang sekarang diberlakukan, yakni melalui syarat dukungan pengumpulan KTP, memang tidak lagi efektif.

"Terutama untuk menyaring calon anggota DPD yang berkualitas. Sebaiknya dievaluasi," ujar Toto.

Toto menambahkan, wacana rekrutmen calon anggota pansel independen cukup menarik untuk dikaji. Setidaknya ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan.

Tentu saja, kalau memang itu hendak diberlakukan tim pansel harus dipastikan berisi orang-orang yang independen. Punya track record jelas dan teruji integritasnya.

Namun, peneliti Divisi Tata Negara Sinergi untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Imam Nasef tidak sepakat jika pola rekrutmen calon anggota DPD diubah lewat pansel independen. Menurut dia, pola tersebut agak paradoks. DPD ialah jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui suatu pemilihan.

"Agak rancu apabila kemudian di-combine dengan mekanisme pansel. Lazimnya sistem pansel digunakan untuk pengisian jabatan yang menggunakan mekanisme pengangkatan," tuturnya.

Hingga kemarin, pembahasan RUU Pemilu masih berlangsung di DPR. Di tengah masa reses, tim perumus dan tim sinkronisasi terus memperbaiki redaksional dari 3.055 dafar inventarisasi masalah yang telah dbahas dan disepakati.

Di sisi lain, 18 kelompok isu krusial akan diputuskan pada 11-14 Mei. Lima isu strategis yang utama diputuskan pada 18 Mei 2017 mendatang.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo berharap RUU Pemilu segera selesai dalam waktu dekat. Apalagi, tahapan pilkada serentak 2018 akan dimulai pada Juni.

"Mudah-mudahan selesai, karena Juni sudah mulai tahapan (pilkada serentak)," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 4 Mei.

(**/UWA)

Berita9.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berjanji akan mengambil sikap jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) divonis bebas, atau mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). 

"Kita bikin perhitungan lagi. Jangan dientengkan umat Islam," kata Amien kepada awak media di jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2017).

Tokoh reformasi ini mendesak majelis hakim bisa memvonis Ahok dengan tuntutan maksimal, yakni 4 tahun penjara sesuai Pasal 156 KUHP.

"Saya ingatkan hakim harus adil," tegasnya sambil menuju Masjid Istiqlal usai ikuti Aksi 55.

Ahok dijerat dengan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Namun jaksa penunut umum (JPU) menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan hukuman percobaan selama 2 tahun.

(**/TS)

Berita9.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mempertanyakan kredibilitas tim ekonomi Presiden Joko Widodo yang tidak memberikan data valid sehingga membuat kepala negara dijadikan bahan tertawaan di Asia.

"Saya terus terang menyesalkan tim ekonomi kita yang sekarang ini. Mereka memberikan data-data kepada presiden, pertama-tama data yang dangkal. Kadang-kadang itu digunakan dalam rapat-rapat resmi dengan lembaga-lembaga negara. Termasuk pada saat pak presiden berada di depan kita dengan seluruh pimpinan lembaga negara pada waktu itu ketika mau mensosialisasikan reforma agraria, presiden menyampaikan juga data itu," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jumat (05/05/2017).

Selain itu, tim ekonomi Jokowi juga salah membaca data. "Nah ini (tim) ekonomi-ekonominya mana? Ya masa mengatakan bahwa hanya karena pertumbuhan ekonomi yang seperti itu lalu kita mengatakan bahwa masalah sudah selesai," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar tim ekonomi itu diperkuat. Statistik kepada ekonomi kita itu harus bertanggung jawab.

"Jangan kita dicemooh seperti ini karena data-data tidak valid dan tidak divalidasi dengan data-data yang ada di dunia," ujarnya.

"Saya gak tahu (direshuffle) karena ini hak prerogatif presiden. Tapi saya menyayangkan kalau tim ekonomi  memberikan data yang tidak valid kepada presiden dan kurang memberikan konten kepada presiden tentang bahaya-bahaya," pungkas Fahri.

Kolumnis South China Morning Post, Jake Van Der Kamp menyoroti pernyataan Presiden Jokowi dalam kolom opininya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ketiga terbesar setelah India dan Cina.

Dalam opininya itu, Jake menguraikan bahwa pertumbuan ekonomi Indonesia pada kisaran sebesar 5 persen berada pada urutan ke-13, dan bukan ke-3 yang disebut-sebut oleh Jokowi. Tulisan itu sontak menjadi polemik dan viral di media sosial, tak hanya di Indonesia. Akibat kesalahan fatal tersebut, di media sosial, Presiden Jokowi pun dijadikan bahan tertawaan. (**/RN)

Berita9.com - Calon Gubernur Banten terpilih pada Pilgub Banten 2017 Wahidin Halim mewacanakan program berobat bagi warga Banten hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat Banten yang akan dimulai tahun depan. Wahidin Halim setelah menghadiri Forum Komunikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022.

Setelah dilantik, WH panggilan akrab Wahidin Halim mengaku akan melakukan pendataan terhadap penduduk Banten yang dinilai layak mendapatkan program pelayanan kesehatan tersebut.

"Kita data dulu, berapa banyak yang tidak dapat BPJS, berapa pasien miskin, berapa rumah sakit yang tersedia. Mungkin tahun depan efektifnya," kata Wahidi di Serang, Banten, Kemarin (4/5).

Wahidin Halim didampingi calon Wakil Gubernur Banten terpilih Andika Hazrumy mengatakan, pelayanan kesehatan menggunakan KTP kemungkinan akan terlebih dahulu difokuskan bagi masyarakat Banten yang belum tercover BPJS Kesehatan.

"Kita harus data dulu, harus teliti dan hati-hati, kita sesuaikan dulu agar tidak menabrak dengan aturan perundang-undangan terkait BPJS, kroscek sehingga program ini bisa berjalan baik," katanya.

Sementara, Calon wakil gubernur Banten terpilih Andika Hazrumy menambahkan, APBD Provinsi Banten sangat memungkinkan untuk menjalankan program tersebut. Program tersebut bukan angan-angan, sebagai contohnya di Kota Tangerang telah membuktikan program tersebut.

"Cukup dengan menunjukkan KTP. Tapi kan kita data dulu ada proseduralnya. Yang terpenting bagi Pak Wahidin Halim dan saya, bagaimana masyarakat Banten dapat kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten dengan baik," kata Andika. (**/Ant)

Berita9.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan kepada partai politik untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017. Namun, ia membantah mengintervensi keputusan partai.

"Kalau intervensi saya memaksa keputusan, saya tidak, yang mengambil keputusan kan ketua partai, saya hanya berbicara. apa salah?," kata tokoh yang akrab disapa JK itu seusai meresmikan pembukaan acara Rating Kota Cerdas Indonesia 2017 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/5/2017) .

JK membeberkan alasan mengusulkan Anies untuk bertarung melawan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Anies, orang yang sangat moderat didampingi pengusaha. Orang yang punya pengalaman, orang dekat Jokowi sebelumnya karena dia jubirnya selama enam bulan, tidak ada orang paling dekat dengan pak Jokowi, selain Anies selama kampanye. Karena (Anies) orang paling tepat waktu itu agar negeri ini aman, maju, serta tidak ada fitnah, hanya itu," ungkap dia.

Selain itu, politisi senior Partai Golkar tersebut mengutarakan sempat berbicara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo soal usulan pencalonan Anies.

"Saya kan ke luar negeri waktu itu tentu berbicaralah, apa salahnya, kita bicara dengan pimpinan partai agar semuanya hasilnya baik, negara aman, maju, dan damai. coba sekarang? damaikan?," tandas JK. (**/TS)

Berita9.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersikap dingin saat ditanya rencana aksi 5 Mei 2017 atau 505. Ahok mempersilakan warga melakukan aksi.

"Ya, demo saja," kata Ahok sambil tertawa di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2017.

Ahok berpesan para penegak hukum berani bertindak jika ada aksi di luar batas. Dia meminta polisi tegas untuk menindak siapapun itu orang yang melanggar konstitusi.

"Kalau kita bicara aturan, konstitusi, maka urusan polisi. Kalau polisi enggak berani tegas, ya rusak Republik ini," ucap Ahok.

Aksi 505 akan digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, pada 5 Mei 2017. Aksi akan diawali dengan salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Peserta aksi lalu longmars ke Mahkamah Agung.

Tujuan aksi adalah mengawal vonis Ahok. Tim Advokasi GNPF Kapitra Ampera menjamin aksi tersebut berjalan dengan damai.

Ahok tak khawatir jika aksi tersebut memberikan pengaruh atau tidak kepada hakim yang mengadili perkara dirinya. Ahok percaya semua bukti dan penjelasan sudah diperlihatkan saat persidangan.

"Saya kira keadilan orang semua bisa tonton kok. Terbuka kok zaman ini. Salah enggak salah orang bisa tonton kok. Kenapa kita meragukan hakim," kata Ahok.


(**/YDH)

Berita9.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengapresiasi serta berterima kasih kepada relawan Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah berjuang memenangkan Anies-Sandi di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Hal itu disampaikan Anies di depan ratusan simpatisan PAN dalam rapat evaluasi pasca Pilkada DKI di Kantor DPP PAN, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017) malam.‎

"Kita bersyukur hajatan besar Jakarta berjalan lancar, aman, damai dan ujungnya adalah perubahan. Kita sampaikan apresiasi yang tinggi kepada para relawan PAN di setiap wilayah DKI," kata Anies saat menyampaikan sambutan.‎

Gerakan relawan PAN, menurut Anies, banyak dilakukan dari akar rumput dan secara diam-diam.

Mantan mendikbud itu mengibaratkan perjuangan para relawan PAN seperti gerilya yang dilakukan Jenderal Soedirman saat merebut Jogjakarta.

"Rasanya seperti perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman. Bedanya kalau kita serangan umum 19 April untuk menghadirkan perubahan di Jakarta," papar Anies yang disambut tepuk tangan para simpatisan.

Hasil perjuangan itu kemudian terlihat nyata, relawan PAN ikut membantu untuk membalik perolehan suara di seluruh DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sehingga Anies-Sandi memperoleh suara kemenangan telak pada Pilkada DKI April lalu.

"Di Utara kami sempat pesimis, tapi berkat kerja keras para relawan, kami malah menang di seluruh wilayah di DKI, luar biasa," ujar mantan Ketua Komite Etik KPK itu.

Meski demikian, kata Anies, perjuangan itu belum selesai karena masih ada lima tahun ke depan untuk menghadirkan perubahan di Jakarta.

"Maka dari itu, kita harus bekerja bersama dan diingatkan untuk selalu bekerja melayani warga Jakarta," tutur Anies.‎ (**/ICL)

Berita9.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti pentingnya media sebagai pilar ketiga demokrasi yang dapat memberikan kritik dan bersikap kritis kepada pemerintah. Tanpa pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan, kata JK, negara tidak akan mampu menjalankan misi menyejahterakan rakyat.

"Negara tanpa pandangan kritis tidak dapat menjalankan misi untuk menyejahterakan rakyat, dan menjalankan negara yang baik dan adil," kata dia saat membuka peringatan Hari Pers Sedunia 2017 yang diselenggarakan Badan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) di Balai Sidang Jakarta (JCC), Rabu (03/05/2017)

JK mengucapkan selamat dan berterima kasih karena Indonesia menjadi tempat untuk memperingati Hari Pers Sedunia yang berarti mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang memandang penting kebebasan pers yang baik untuk kebaikan negara. 

"Kebebasan pers menimbulkan konsekuensi bahwa tanggung jawab bukan lagi pada censorship, tapi pada kredibilitas internal media dan masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang bersedia menjadi tuan rumah rangkaian acara peringatan Hari Pers Sedunia, 1-4 Mei 2017.

Bokova juga memuji kebebasan pers di Indonesia pasca-Reformasi 1998, dan kini menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia.

"UNESCO telah bekerja sama dengan Indonesia ketika mulai membangun Dewan Pers pada 1997, dan sejak itu kebebasan pers terus berkembang dan link menjadi salah satu panutan dunia," kata dia.

Hadir mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam pembukaan tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Telekomunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. 

(**/RN)

Go to top