Politik

Politik (2068)

Jakarta, berita9 - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengingatkan kepada pemerintah bahwa ada timeline (siklus) 20 tahunan di Indonesia berupa energi baru yang meledak. Energi baru yang mencatat sejarah dimulai dari tahun 1908, 1928, 1948. 1968, 1978, 1998 dan KAMMI lahir pada 1998.

"ni bukan provokasi, tapi timeline ini harus diperhatikan," ucap Fahri Hamza dalam sambutan pembukaan Kongres KAMMI di hotel Katika chandra, jakarta (12/11/2016).

Lanjut Fahri, saat ini ada benturan kebudayaan antara kapitalisme matrealistik seperti Cina dengan peradaban islam. Buruh Cina sudah pada datang kemarin ada yang ketangkap di Bogor sebagai petani, inilah benturan peradaban yang akan alamai benturan antara ideologi dan kapitalisme dan islam dengan cina serta ekstrimesme yang terganggu oleh import dari negara lain.

"Tertangkapnya buruh Cina inilah yang merupakan benturan peradaban," terangnya.

Fahri juga mengajak agar para pemuda turut serta untuk menghadapi tangtangan besar yang akan di hadapi bangsa Indonesia kedepan, sehingga kita optimis dengan kehidupan yang lebih baik lagi.

(UB)

Jakarta, berita9.com - Genap 30 hari Petani Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang Jawa Barat menuntut jaminan keamanan dari negara pasca bentrok dengan PT.Pertiwi Lestari. 

Tepat pada hari pahlawan 10 November 2016 para petani yang berjuang bersama Serikat Tani Nasional (STN), KontraS, LBH Jakarta, YLBHI, Satgas Perlindungan Anak, Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API kartini), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) melakukan musyawarah dan mufakat dengan Bupati Karawang beserta jajarannya serta unsur Muspida lainnya.

Hasil musyawarah untuk membahas penyelesaian konflik agraria antara petani Teluk Jambe Barat dengan PT. Pertiwi Lestari, serta pemulangan petani yang masih tinggal di Kantor LBH dan Wisma KontraS.

Secara mufakat menghasilkan 3 langkah untuk penyelesain konflik, yaitu :

Jangka Pendek :

1. Mengurus pemulangan warga secepat mungkin, sampai dengan tenggat waktu senin 14 November 2016
2. Menjamin rasa aman
3. Menghentikan kriminalisasi

Jangka Menengah :

1. Penyedian Shelter sementara di Islamic Center Gedung Asrama Haji
2. Penyedian tempat tinggal sementara yang di tempatkan di Rusunawa Adiarsa Karawang
3. Jaminan lama warga tinggal di tempat tinggal sementara (yang di pastikan dengan Surat Keputusan Bupati) dengan segala bentuk aktivitasnya termasuk masalah Pendidikan dan Kesehatan sampai mendapatkan tempat tinggal.

Jangka Panjang :

Pemda Karawang membentuk TIM dengan melibatkan unsur MUSPIDA, Organisasi terkait dengan bantuan Hukum dan Serikat Serikat (Kontras, STN, LBH Jakarta, YLBHI, Api Kartini dan Satgas Perlindungan Anak), Camat, Polsek, Kepala Desa, TIM tersebut Bertugas untuk Penyelesaian masalah :
- Hak Atas Tanah dan
- Jaminan keberlangsungan keberdayaannya.

 

(UB)

Jakarta, berita9.com - Ahli Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DR. H. Abdul choir Ramadhan, SH. MH. Mengatakan bahwa jelas ada tindakan secara nyata dari pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki T Purnama (Ahok), hal ini terlihat adanya pemaksaan dimasukannya pasal 156b yang menyatakan seseorang berusaha mengajak orang lain untuk menjadi atheisme dan UU ITE.

Lanjut Abdul, dengan munculnya UU ITE penyidik hanya mengejar seorang Buni Yani, padahal jelas-jelas Ahok yang berbuat salah seorang Buni yang dikejar.

"Penyidik hanya akan menjerat Buni, dan mencoba mengkaburkan kasus penistaannya," ucapnya saat Diskusi Publik yang bertajuk "Bedah kasus penodaan agama, Layakkah ahok di penjara???" di Kampus Al-Azhar, Jakarta (11/6/2016).

Menurut Abdul, Kalau gelar perkara menyatakan tidak ada pelanggaran pidana dalam kasus Ahok maka sudah jelas ini merupakan suatu pelecehan terhadap MUI, karena perbuatan penjahatan akan selalu diikuti oleh aliran-aliran sesat dengan mengindahkan fatwa ulama.

"Dugaan penistaan oleh Ahok juga merupakan sebuah gangguan dalam negeri," jelasnya.

Abdul mempertegas bahwa Ahok bersalah dan hukumnya adalah penjara, jadi jangan selalu dilindungi dalam kasus tersebut. Jangan mencari suatu alat bukti untuk meloloskan ahok.

"Ahok layak dihukum dan dipenjara," tandasnya. (Atk)

Jakarta, berita9.com - Pasca aksi damai ormas Islam 411 masih terus diperbincangkan mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Bahkan sampai adanya kecurigaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus Ahok akan berbuah manis buat penista agama. Banyaknya timbul pertanyaan apakah akan ada jilid III Aksi sejuta umat di Indonesia.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, Umat Islam Jawa Barat siap turun kejalan kembali pada tanggal 25 November 2016 sebanyak 5 juta orang guna meluruskan keadaan.

"Ada yang mengatakan kepada saya bahwa mereka sudah siap menurunkan 5 juta orang," ucap Din Syamsudin di kantor MUI sesudah rapat, Jakarta (9/11/2016).

Din Syamsudin kemudian berpesan agar hal itu jangan dilakukan dulu, yang dibutuhkan sekarang ini adalah untuk meluruskan keadaan. Permasalahan Ahok mengenai penistaan Agama bukan hanya sebatas permasalahan lokal saja, ini permasalahan bangsa.

"Ini merupakan permasalahan bangsa yang lebih luas,” terangnya.

Menurut Din Syamsudin masalah penistaan agama ini kalau terus dibiarkan akan semakin meluas dan akan menjadi permasalahan yang akan lebih besar.
Maka dari itu proses hukum jangan hanya dibuka secara terbuka namun harus secara adil. (Atk)

Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya langkah preventif atau pencegahan dalam upaya pemberantasan narkoba di DKI Jakarta.

"Upaya preventif ditambah represif itu penting dalam memberantas narkoba," ujar Agus di Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Putra Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan pemberantasan narkoba harus melibatkan semua unsur/elemen masyarakat sehingga tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan baik formal di sekolah maupun informal di lingkungan rumah.

"Semua elemen masyarakat, orang tua, keluarga, semua harus berperan," ujar dia.

Pada hari Selasai, Agus melakukan blusukan ke Pasar Senen, Jakarta.

Agus tampak berdialog dengan para pedagang di area tempat pemotongan daging dan penjual ikan asin Pasar Senen. Agus juga membeli dua buah jam dinding bergambar dirinya dan calon wakil gubernur Sylviana Murni di salah satu kios. (AT)

Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan mengadukan polisi ke Komnas HAM atas penyerbuan dan penangkapan kadernya, Selasa (08/11/2016) dini hari tadi.

"Nanti kami masih berkoordinasi, menunggu pembentukan tim hukum. Kami akan laporkan ke Komnas HAM," kata Ketua Umum PB HMI Mulyadi P. Tamsir.

Mulyadi menjelaskan, tindakan polisi menangkap dan masuk ke sekertariat HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan tanpa alasan yang jelas. "Mereka melanggar HAM," kata dia.

Dini hari tadi, puluhan polisi menyerbu Sekretariat HMI di Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. Mereka  tidak membawa surat penangkapan dan menciduk Sekjen PB HMI Ami Jaya untuk dibawa ke Polda Metro Jaya.

Ami diduga ditangkap terkait dengan aksi damai yang berakhir ricuh pada 4 November lalu. 

Selain Ami, di temat berbeda polisi juga menangkap tiga kader PB HMI lainnya yakni Rizal Berhed, Romadhan Reubun, dan Ismail Ibrahim. (NN)

Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta semua pihak menghormati komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus yang diduga menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jokowi memang telah beberapa kali menegaskan tidak akan melindungi Ahok.

"Ini tentu semua pihak harus menghormati komitmen ini dan tidak mengembangkan kembali berbagai spekulasi yang akhirnya bisa memicu reaksi-reaksi baru dan ketidakpuasan baru," ujar Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).

Haedar sempat menyinggung soal kedekatan Jokowi dan Ahok ketika berpasangan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Haedar, hal tersebut jangan menimbulkan persepsi bahwa Jokowi akan melindungi Ahok.

"Karena beliau (Presiden Jokowi) pernah menjadi gubernur dan Pak Ahok menjadi wakil gubernur dan mungkin dalam berbagai persepsi lain. Tapi kita justru mengambil sisi positif dari komitmen ini bahwa beliau secara langsung menyatakan tidak akan melindungi Pak Ahok dengan kasusnya," ujar Haedar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas dan transparan. Jokowi juga menekankan bahwa dia tak akan melindung Ahok dari kasus hukum yang kini tengah dihadapi.

"Bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum," kata Jokowi. (NN)

Jakarta - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW)  Neta S Pane, mengingatkan, aktivis HMI bersama para ustad, habib, ulama, dan ratusan ribu umat Islam lainnya melakukan demo pada 4 November lalu, karena Polri dinilai lamban dalam memproses kasus Ahok.

Dikatakan, ketika aktivis mahasiswa berdemo dan terjadi benturan, kenapa mereka yang cenderung dikriminalisasi dan langsung ditangkap.

Sementara sumber masalahnya, Ahok yang dituduh menistakan agama cenderung dipolemikkan Polri dan kepolisian tidak main tangkap dalam kasus Ahok.

Semula, dalam menangani kasus demo itu, Polri sudah bekerja profesional. Proporsional, dan elegan. Tapi kenapa pasca demo, aparat kepolisian justru mempertontonkan arogansi," sesal Neta dalam pernyataannya yang diterima awak media, Selasa (8/11/2016).

"Main tangkap, dan jemput paksa. Kenapa Polri cenderung menggunakan cara-cara Orde Baru dalam menghadapi aktivis mahasiswa," tuturnya.

Polri, katanya lagi, seharusnya menyadari bahwa peran mahasiswa dan aktivis sangat besar dalam menumbangkan kekuasaan Orde Baru hingga nasib Polri bisa seperti sekarang ini.

Jika Polri benar-benar bekerja profesional tentu tidak ada diskriminasi. Dalam menangani kasus Ahok misalnya, Polri juga harus bekerja secepat menangkapi aktivis HMI.

"Selain itu Polri juga harus mengusut rekaman video yang beredar di masyarakat dimana ada pejabat Polri yang memprovokasi massa ormas keagamaan untuk menyerang aktivis HMI," ujarnya.

"Tapi kenapa video ini tidak diusut dan malah aktivis HMI yang dikriminalisasi," katanya.

IPW berharap jajaran Polri bekerja profesional dan proporsional serta tidak mengedepankan arogansi, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru.

Jika mengedepankan arogansi, dengan cara menangkapi aktivis HMI, Polri bisa dituding tidak independen dan cenderung mengalihkan perhatian publik dari kasus Ahok.

"Dampaknya, bukan mustahil akan muncul masalah baru. Mahasiswa dan aktivis akan melakukan aksi demo untuk mengecam Polri. Ujungnya, bisa benturkan polisi dengan mahasiswa, yang merusak citra Polri," katanya. (NN)

Jakarta - Pernyataan Presiden  Joko Widodo soal adanya dalang yang menunggangi aksi akbar ormas keagamaan 4 November menuai reaksi dari elite parpol. Desakan agar Jokowi tidak asal 'bunyi' soal siapa aktor yang dimaksud pun mulai bermunculan.

Salah satunya dari Waketum  Partai Demokrat  Syarief Hasan. Syarief meminta Jokowi untuk segera membuktikan ucapannya itu. Menurutnya, jika sosok yang dimaksud Jokowi tidak terbukti, maka ia bisa dijerat dengan pasal pemakzulan (impeachment).

"Nanti kalau tokoh yang dimaksud tidak terbukti di pengadilan itu bisa berarti Pak Jokowi bisa di katakan mencemarkan nama baik dan kalau itu terjadi bisa masuk di pasal impeachment," kata Syarief di Komplek Parlemen, Senayan,  Jakarta, Senin (7/11).

Pasal pemakzulan yang dimaksud adalah apabila Jokowi tak mampu membuktikan ada aktor politik dalang demo 4 November. Jokowi kemudian dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

"UU Kan sudah menyatakan begitu kalau perbuatan tercela ya masuk dalam UU Perbuatan tercela itu kalau menuduh orang tanpa bukti dan diperkuat di pengadilan sudah masuk perbuatan tercela," tambahnya.

Syarief menegaskan, Jokowi tidak perlu menunda untuk membuka aktor yang dimaksud. Lebih baik, katanya, mantan Wali kota Solo itu langsung memproses sosok yang diduga otak kericuhan itu secara hukum.

"Tidak boleh, sebagai seorang presiden tidak boleh, hati-hati (tidak boleh bicara ada aktor politik). Lebih bagus tidak usah, proses saja secara hukum dan sebagainya. Di proses kita lihat kalau memang terbukti ya dihukum, kalau tidak presiden harus siap menerima konsekuensi," tegasnya.

Kendati demikian, andai ucapan Jokowi tidak terbukti di pengadilan, maka ia secara tidak langsung mencemarkan nama baik seseorang. Sebab, Syarief menilai, aksi ormas keagamaan itu murni terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI non-aktif Basuki T Purnama ( Ahok).

"Ya masuk itu kan pencemaran nama baik tercela itu. Jadi sebaiknya menurut saya harus diungkapkan ini kan presiden kita sama-sama. Pure! 1000 persen," tandas dia.

Saat ditanya apakah Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tersinggung dengan ucapan Jokowi, Syarief enggan berkomentar. Dia hanya menjelaskan pernyataan Jokowi berimbas pada sikap saling curiga antar tokoh dan elite partai politik.

"Ya artinya harus jelas, seperti tang saya sampaikan semu tokoh aktor politik saling curiga ini jangan-jangan si ini jangan-jangan si ini, ini enggak bagus seharusnya di ungkap lebih bagus. Kalau yang dituduh enggak menerima bisa ke pengadilan," ujar Syarief. (rnd)

Jakarta - Calon gubernur DKI Anies Baswedan mendatangi sejumlah permukiman warga di Jakarta Timur. Saat kunjungannya, Anies memaparkan sejumlah program yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi Gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017.

 

Di Kampung Baru, Jakarta Timur, Anies menjelaskan sejumlah rencana kerjanya untuk mengatasi banjir. Anies berencana menambah sumur serapan di daerah padat penduduk serta di kawasan rawan banjir.

Sumur serapan tersebut, nantinya bisa menampung air dengan intensitas besar saat musim hujan tiba. Anies juga berencana membuat sodetan di beberapa kali guna mengurangi potensi banjir di Jakarta. Sodetan itu ia sebut akan mengalirkan air tanpa hambatan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga memastikan akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta.

Di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur, sejumlah warga meminta agar Anies memberi bantuan kepada guru-guru di sekolah agama yang tak lagi pernah mendapatkan bantuan dari Pemda DKI.

Sejumlah pengurus RT/RW juga mengeluhkan aplikasi Qlue yang menurut mereka merendahkan tugas RT/RW. Pengurus RT/RW meminta Anies untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi tersebut. Pengurus RT/RW juga mempersoalkan gaji mereka yang lebih rendah dibanding dengan petugas PPSU.

Menanggapi permintaan tersebut, Anies berjanji untuk kembali memberikan bantuan kepada guru-guru jika terpilih menjadi Gubernur DKI. Menurut dia, guru sangat membantu meningkatkan pendidikan serta akhlak anak-anak.

Anies menjelaskan, pihaknya akan mengembalikan kedudukan RT/RW yang saat ini merasa diperlakukan tak adil. Terkait aplikasi Qlue, Anies akan membuat pelaporan yang dilakukan RT/RW lebih efektif tanpa harus menghapus aplikasi tersebut.

Anies juga bertemu dengan warga yang anaknya putus sekolah selama empat tahun. Kepada warga tersebut, Anies menawarkan untuk mengikuti program KJP, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan diberikannya jika nanti terpilih menjadi Gubernur DKI.

Di Kelurahan Pekayon, seorang guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyampaikan, sejak 2015, mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta (PLKJ) tak lagi diajarkan di sekolahnya. Alasannya, karena guru yang mengajar mata pelajaran tersebut tidak akan mendapat sertifikasi lantaran mata pelajaran itu tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru yang mengajarkannya.

Anies menyebut, saat dirinya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pihaknya telah membahas masalah pendidikan guru dan pelajaran yang diajarkan. Namun, pembahasan tersebut masih belum rampung. Aturan itu, kata Anies, membuat program belajar mengajar menjadi kaku.

"Guru-guru bahkan tidak bisa mengajar karena adanya linearitas dan sertifikasi. Kami akan perhatikan Pak, itu masalah sangat penting," ujar Anies. (06/11/2016).

Anies juga berjanji akan mengizinkan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Menurut dia, pemotongan hewan kurban di sekolah merupakan kesempatan siswa untuk menambah pengetahuannya.

"Kami ingin kembalikan, sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman dalam keagamaan, seperti hari raya kurban," ujar Anies.

Pemprov DKI sempat melarang pemotongan hewan kurban di sekolah. Akan tetapi, saat ini, larangan pemotongan hewan kurban di sekolah sudah dicabut.

Pada Intruksi Gubernur DKI Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penampungan Pemotongan Hewan tidak menyebutkan adanya larangan pemotongan hewan kurban di sekolah.

Menurut Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Darjamuni, pemotongan hewan kurban di sekolah diperbolehkan. Asal, dilakukan di bawah pengawasan petugas dari instansi terkait dan hanya dilakukan saat peringatan Hari Raya Idul Adha. (KG)

Go to top