Politik

Politik (1237)

Jakarta - Isu pelanggaran hak asasi manusia diperkirakan masih bisa dijadikan senjata atau digoreng untuk mengunci langkah lawan politik di pemilihan presiden 2019. Bahkan rakyat jelata pun bisa akan ikut terbawa permainan persoalan hak asasi manusia lagi.

"Saya kira iya (masih akan dimainkan) karena itu isu seksi yang punya dampak terhadap pemilih soal," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi, dalam diskusi di Hotel Aloft, Jakarta Pusat, (31/7).

Pria yang akrab disapa Dodi itu menilai meski porsinya tak akan sebesar isu ekonomi atau politik identitas, tetapi masalah HAM tetap bisa menjadi 'senjata' untuk memojokkan kandidat tertentu.

Dodi mengatakan proporsi dari pemilih yang mementingkan faktor agama dibandingkan ekonomi dan HAM atau moral, saat ini sedang meningkat. Hal itu terbukti setelah Pilkada 2017 di mana politisasi Suku, Agama, Ras, Antaretnis (SARA) terjadi begitu sengit dan berdampak pada pilihan pemilik hak suara.

Isu HAM sendiri juga dipakai pada Pilpres 2014, dan dialamatkan pada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Dodi menilai Prabowo sepertinya sudah memiliki jawaban untuk tudingan itu dengan menyatakan dia diperintah oleh atasannya saat terjadi pelanggaran HAM pada Peristiwa Mei 1998.

Menurut Dodi, isu HAM tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan menengah dan atas. Sebab jika jeli, masalah-masalah seperti penggusuran, perampasan tanah atau sertifikatnya mungkin bisa dipakai buat 'menghasut' warga jelata dan menyerang petahana.

"Teknis Hak Asasi Manusia misalnya, masyarakat bawah tidak akan mengerti, tetapi kemudian tanahnya direbut, itu akan muncul dan akan beresonansi dengan publik, karena publik itu kan mayoritas penduduk pendidikannya SD sampai SMP mayoritas. Nah kalau itu dalam bahasa tinggi itu kan enggak ngerti jadi kalau mau berkampanye," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita-nya berjanji mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut. Namun, Dodi menyatakan sampai sekarang tak ada perkembangan yang berarti dalam proses penyelesaiannya. (*)

Berita9.com - Pencabutan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban batu bara untuk pasokan pembangkit listrik dalam negeri dinilai akan membuat tarif dasar listrik (TDL) naik.

Kebijakan itu akan membuat PLN dalam mendapatkan batu bara mengikuti harga pasar yang saat ini naik. Pilihannya ialah bila PLN tidak menaikan TDL, maka keuangannya akan berdarah-darah karena selalu merugi.

"Ketika harga naik, pengusaha batu bara lah yang paling dapat untung banyak. Dan rakyat yang siap-siap bayar listrik lebih mahal kalau DMO dicabut, atau PLN menderita, ya keuangannya berdarah-darah," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam diskusi "DMO Batu Bara & Nasib Konsumen" di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Mustinya pemerintah tak mencabut kebijakan yang dinilainya berpihak terhadap masyarakat. Pencabutan DMO itu dinilainya berpihak kepada pengusaha batu bara.

Padahal, PLN harus membangun di daerah-daerah terpencil. Kemudian harga jual listrik harus sama antara Jakarta dan daerah terpencil.

"Harga harus satu, harga (listrik) di Jakarta dengan di Papua itu harus sama. Padahal pemakaian listrik di Papua itu sangat minim. Itu artinya PLN harus mensubsidi. Bagaimana kalau subsidi dari pelanggan kaya di Jawa terhadap pelanggan miskin di Papua itu bisa terjadi kalau PLN nya sendiri menuju kebangkrutan," ujar dia.

Dengan begitu dia meminta pada pemerintah untuk mengurungkan niat tersebut. Sebab, kebijakan itu tidak daulat energi. "Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Jonan yang punya kuasa saat ini kembali menjadikan negara ini berdaulat dan juga kembali apa yang diatur di pancasila yaitu menegakan keadilan sosial," ujar dia.

"Berlaku adilah dalam membuat kebijakan dan aturan sehingga SDA bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Bukan hanya akan dinikmati oleh segelintir orang menjadi pengusaha tambang batu bara," kata Marwan menambahkan. (*)

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan menentukan sikap setelah menggelar rakernas.

"Nanti rakernas (dulu)," kata Zulkifli di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Kemungkinan besar PAN akan bergabung dengan koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Selama ini, PAN intens menjalin komunikasi.

"Pada rakernas akan diserahkan kepada capresnya," ujar Zulkifli.

Seperti diketahui, Senin (30/7) kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan Prabowo melakukan pertemuan kedua terkait koalisi Pilpres 2019.

Usai keduanya bertemu, Prabowo tancap gas menyambangi DPP PKS juga terkait koalisi. Kemudian usai Prabowo dan elite PKS bertemu, giliran SBY dan para elite PKS yang menggelar pertemuan di hotel Grand Melia, Jakarta Selatan. (*)

Berita9.com - Ustaz Yusuf Mansur menanggapi positif rekomendasi ijtima Ulama yang memilih Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, pemilihan sosok ustaz untuk menempati posisi petinggi negara adalah suatu hal yang baik.
 
"Adalah bagus banget, ustaz-ustaz dicalonkan jadi petinggi, pejabat, dan penguasa, di negeri ini. Dan ini menjadi sinyal sangat baik sekali buat generasi muda yang akan datang yang bener-bener ingin berkhidmat di jalan dakwah," kata Ustaz Yusuf Mansur, Selasa (31/7).
 
Ustaz Yusuf Mansur menilai, sisi lain pencalonan Ustaz Somad merupakan sinyal baik bagi para pendakwah untuk menjaga dan mempersiapkan dirinya bila kesempatan menjadi pemimpin tiba.
 
"Bahwa dari mulai sekarang mempersiapkan diri dengan sebaiknya, dengan kompetensi-kompetensi seorang raja, seorang petinggi, seorang pejabat, seorang pemimpin, baik itu di tataran kampung, tingkat paling bawah dari RT, RW, Lurah, Kecamatan, wali kota, bupati, gubernur, menteri hingga presiden, menyiapkan diri dari sekarang. Karena kesempatan itu akan datang," kata Ustaz Yusuf Mansur.
 
Pemilihan sosok dari kalangan agama, kata Yusuf Mansur, memiliki dampak baik bagi masa depan. Hal tersebut berpengaruh kepada para anak muda yang akan menjadi lebih semangat dalam berdakwah.
 
"Agar anak-anak muda semangat untuk berdakwah, percaya diri untuk berdakwah, ikhas untuk berdakwah, karena memang enggak bohong gitu, kesempatan itu pasti akan datang," ujar Ustaz Yusuf Mansur.
 
Sebelumnya, nama Ustaz Abdul Somad muncul dalam bursa cawapres untuk Prabowo Subianto lewat hasil ijtima ulama GNPF Ulama. Sejumlah ulama Alumni 212 itu menyodorkan dua pasangan yang akan mereka dukung dalam Pilpres 2019 yaitu Prabowo-Salim Segaf dan Prabowo-Abdul Somad. (*)

Jakarta - Pasangan calon presiden-wakil presiden yang nanti ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memberikan informasi akurat kepada masyarakat saat berkampanye.

Hal itu merupakan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik," mengutip PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 20 Ayat (1) butir d.

Kewajiban memberikan informasi yang benar bukan sekadar demi pendidikan politik, tetapi juga untuk mencerdaskan pemilih. Kampanye mesti bersifat mendidik dan disampaikan dengan sopan.

"Yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum," bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 21 Ayat (1) butir a.

Capres dan cawapres mesti menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di masyarakat. Bersikap bijak dan beradab saat kampanye juga harus diutamakan, yakni dengan tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain. Hal itu tertuang dalam Pasal 21.

Capres-cawapres pun harus tertib dalam berkampanye. Dengan kata lain, kampanye tidak boleh sampai mengganggu kepentingan umum.

"Tidak bersifat provokatif," bunyi PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 21 Ayat 1 huruf r.

Dalam PKPU No. 23 tahun 2018, KPU juga mewajibkan peserta Pilpres 2019 untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Para peserta Pilpres 2019 juga harus menjaga dan meningkatkan moralitas serta nilai-nilai agama dan jati diri bangsa.

Mengenai metode kampanye, capres-cawapres dapat melakukannya dengan sejumlah kegiatan yang diatur dalam PKPU No. 23 tahun 2018 Pasal 23 Ayat (1). Di antaranya melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, media sosial, rapat umum, iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan atau online.

Capres-cawapres pun dapat menyampaikan materi kampanye berupa visi dan misi melalui alat peraga dan bahan kampanye seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul.

Selain itu, materi kampanye juga dapat disampaikan melalui bahan kampanye seperti selebaran, pamflet, stiker, pakaian, kalender, pin, alat tulis, dan penutup kepala.

"Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang," bunyi Pasal 30 Ayat (5).

(**/CI)

Berita9.com - Anggota Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Zainal Bintang berpendapat sikap Wapres Jusuf Kalla yang menjadi pihak terkait dalam gugatan uji materi UU Pemilu No 7/2017 pasal 169 huruf n tentang pembatasan masa jabatan wakil presiden oleh Partai Perindo sebagai langkah untuk menempuh kepastian hukum.    

"Saya justru melihat Pak JK maju jadi pihak terkait untuk mendapatkan kepastian hukum atas Tafsir undang-undang," kata Zainal Bintang dalam diskusi publik Suropati Syndicate, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, (30/7).    

Menurut dia, langkah JK tersebut belum tentu sebagai orang yang haus akan kekuasaan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang karena belum tentu Joko Widodo akan kembali memilihnya sebagai wakil presiden.    

"Makanya, JK siap mengorbankan diri di cemooh oleh sebagian masyarakat hanya untuk memperoleh kepastian hukum. Kalau ini tidak dilakukan, maka gugatan masalah ini akan terus dilakukan," kata mantan politisi senior Partai Golkar ini.      

Di tempat yang sama, pengamat politik Djohermansyah Djohan berpendapat uji materi yang diajukan oleh Perindo itu merupakan hak warga negara dan hal yang biasa.      

"Masalah ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Politisi tak perlu gaduh menyikapi persoalan ini," katanya.      

Menurut dia, pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.      

"Jadi, ini merupakan hal yang biasa. Saya harap putusan MK sesuai dengan landasan hukum yang ada," ucap Djohan. (*)

Jakarta - Rekomendasi Ijtima Ulama menghasilkan dua nama cawapres untuk Prabowo Subianto. Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Al Jufri.
 
Menanggapi rekomendasi tersebut, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais cenderung memilih Abdul Somad sebagai pendamping Prabowo di 2019. Menurutnya, elektabilitas Somad jauh lebih dikenal masyarakat Indonesia.
 
"Teman dari Riau membuat survei tokoh di Indonesia yang paling populer yang paling tinggi siapa. Itu ketemunya nomor satu Pak Abdul Somad, bukan yang lain," kata Amien di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/7).
 
"Jadi sesungguhnya ini kalau menurut saya, Pak Somad kan ahli agama, dia hafal Quran hafal hadist banyak," imbuhnnya.
 
Tak hanya itu, ada sejumlah sikap Somad yang dinilai merupakan poin positif. Salah satu di antaranya adalah sikap kritis terhadap masalah ketidakadilan, pendidikan dan lainnya.
 
"Selama ini kan Pak Abdul Somad sangat kritis, kritis sekali masalah ketidakadilan, masalah pendidikan, masalah hot dan lain-lain, daripada beliau selalu hanya lisan," ujarnya.
 
Sehingga, kelak saat yang bersangkutan menjadi wapres nanti memiliki otoritas untuk membantu perbaikan di Indonesia.
 
"Saatnya ini beliau punya otoritas kekuasaan yang telanjang untuk kemudian mencari sesuatu yang kejernihan, bukan. Tapi kekuasaan bentuknya otoritas sebagai wapres. Kalau beliau mau, akan membantu perbaikan negeri ini," jelasnya.
 
Amien bahkan mengutip salah satu hadis yang menjelaskan tentang sikap-sikap kritis yang kerap kali dikeluarkan Somad. Sehingga, dianggap sesuai untuk menjadi pemimpin.
 
"Jadi dalam agama Islam itu, dinyatakan apabila orang beriman melihat kemungkaran, kejahatan, ubahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, dengan lisanmu, kalau tidak mampu dengan hatimu. Tapi yang terakhir itu, selemah-lemahnya iman. Yang namanya tangan itu kekuasaan, otoritas," pungkasnnya. (*)

Berita9.com - Haasil Ijtimak Ulama merekomendasikan Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Ketua DPP PAN Yandri Susanto memastikan pihaknya tetap mencalonkan sang Ketum Zulkifli Hasan.

"Soal rekomendasi itu apakah benar terwujud di partai koalisi, tentu kami bicarakan di partai koalisi siapa capres-cawapresnya. Saat mengambil keputusan kami akan berkomunikasi atau melibatkan para ulama. Jadi masalah rekomendasi itu bisa iya bisa tidak kan perlu dibahas mendalam di partai koalisi," kata Yandri kepada wartawan, Ahad (29/7/2018).

Yandri menerima masukan dari para ulama tersebut. Namun, dia menegaskan partainya tetap mengusung Zulkifli sebagai cawapres.

"Soal Prabowo-Salim Segaf misalkan, tentu kami mengajukan Bang Zul sebagai cawapresnya. Jadi sampai hari ini belum ada perubahan sedikitpun, PAN mengajukan Bang Zul sebagai cawapres," tegas Yandri.

Meski begitu, Yandri tetap mengapresiasi hasil rekomendasi Ijtimak Ulama itu. Sebab, para ulama itu telah ikut menyumbang pemikiran politik Indonesia.

"Namanya rekomendasi, apalagi rekomendasi ulama tentu kita hargai, kita ucapkan terima kasih atas pemikirannya untuk masalah perpolitikan di Indonesia," terangnya. (*)

Jakarta - Para menteri pertanian dari negara-negara anggota G20 mengkritik kebijakan proteksi yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS). Kebijakan proteksi tersebut telah berimbas kepada sektor pertanian dan melukai petani.

Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis Senin (30/7), mereka mengatakan, tindakan perdagangan proteksionisme tidak sejalan dengan atruan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka juga menegaskan komitmen untuk menghapus hambatan perdagangan.

Petani AS diperkirakan mengalami kerugian hingga 11 miliar dolar AS karena kebijakan proteksionisme dan perang dagang. Pekan lalu, administrasi Trump mengatakan, akan membayar kerugian tersebut hingga 12 miliar dolar AS.

Sekretaris Pertanian AS Sonny Perdue mengatakan, Presiden Donald Trump akan memberikan bantuan tunai langsung kepada petani dan telah mengalokasikan anggaran antara 7 miliar dolar AS hingga 8 miliar dolar AS. Bantuan tunai langsung ini rencananya akan diberikan pada awal September mendatang.

Menanggapi kebijakan bantuan tunai tersebut, Menteri Pertanian Jerman Julia Kloeckner mengatakan, para petani tidak membutuhkan bantuan itu. Hal yang paling penting bagi petani adalah perdagangan.

"Kami tidak ingin ada langkah-langkah proteksionisme sepihak, kita semua tahu apa yang terjadi jika satu orang atau negara tidak mematuhi aturan WTO dan mencoba mendapatkan manfaat bagi diri mereka sendiri melalui proteksionisme," ujar Kloeckner.

Dalam pernyataan bersama, para menteri pertanian negara-negara G20 sepakat untuk terus mereformasi aturan perdagangan pertanian di WTO. Para  menteri pertanian yang hadir dalam pertemuan G20 tersebut, negaranya mewakili 60 persen lahan pertanian dunia dan 80 persen perdagangannya yakni komoditas pangan dan pertanian. (*)

Berita9.com - Wasekjen Partai Golkar Sarmuji tidak mau ambil pusing dengan keputusan Ijtima Ulama dan tokoh nasional yang merekomendasikan Prabowo Subianto jadi Capres pada Pilpres 2019. 

Menurutnya, rekomendasi tersebut jauh dari keinginan para ulama.

"Tapi ijtima’ yang dimaksud sama sekali jauh dari jumhur ulama. Sebagian besar ulama masih mendukung Pak Jokowi, hanya saja mereka tidak menyukai publikasi dan memilih menjadi pembimbing di tengah masyarakat," kata Sarmuji, Ahad, (29/7).

Dia pun tidak mengkwatirkan dengan rekomendasi tersebur. Sebab, Sarmuji yakin tidak semua ulama menyepakati rekomendasi tersebut.

"Sama sekali tidak. Para Kyai-kyai pondok pesantren dan pegiat da’wah yang berpuluh tahun berhikmat pada ummat tidak terlihat hadir dalam ijtima’ kemarin," tandasnya.

Diketahui, sebelumnya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Muhammad Martak menyatakan hasil Ijtima ulama dan tokoh nasional telah merekomendasikan nama untuk menjadi calon pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. 

Rekomendasi tersebut mengusung paslon dengan latar belakang nasionalis religius.

"Prabowo Subianto didampingi dengan capres yang kita rekomendasikan yaitu Salim Segaf Al Jufri. Insya Allah ini dapat kita perjuangkan dan kita pertanggungjawabkan," kata Yusuf di Menara Peninsula, Jakarta Barat, (29/7).

Selain nama Ketua Majelis Syuro PKS itu, Prabowo direkomendasikan didampingi oleh ustaz Abdul Somad Batubara. Yusuf menyebut ulama memiliki peran dan kapasitas lebih.

"Keterwakilan umat Islam tidak pernah diakomodir, maka dari itu ijtima mengusulkan kedua-duanya punya ketokohan sebagai ulama," katanya. (*)

Go to top