Politik

Politik (1820)

Berita9.com - Ketua partai politik (parpol) harus meninggalkan jabatan bila menjabat sebagai menteri. Hal ini agar mereka bisa fokus pada amanah yang dibebankan.

Demikian diutarakan anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil, di Jakarta, Ahad (11/8/2019). 

Menurut Nasir, sebaiknya memang tidak ada rangkap jabatan bagi ketum Parpol.

"Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur," jelas Nasir.

Ditambahkan Nasir, bila seorang ketum parpol dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet, yang bersangkutan harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partai.

Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas. 

Maksudnya, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

"Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Boyamin Saiman dipolisikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Pasalnya, ia menempel stiker 'Bangunan Ini Bukan Milik Negara' di gazebo pengadilan. Mendapati itu, Boyamin malah mendatangi polisi untuk diperiksan. Bukan hal baru Boyamin berurusan dengan lapor-melaporkan.

"Tahun 1993 baru kuliah semester 3 sudah mimpin demo dan ditangkap polisi," kata Boyamin, (9/8).

Dua tahun berselang, ia aktif membela korban penggusuran Waduk Kedung Ombo Boyolali. Akibatnya, ia dikejar-kejar aparat Orde Baru.

"Tahun 1997 memimpin Golput Kedung Ombo jadi DPO Kodam. Tidak lulus Litsus," cetus Boyamin.

Setahun berselang, ia aktif demonstrasi menggulingkan Presiden Soeharto. Tak berada di barisan demonstran, ia kerap memilih maju menjadi orator penumbangan Soeharto. Pada 2012, Boyamin ditangkap polisi karena memperkarakan proyek Bank Dunia di Jambi.

"2019 saya dilaporkan Ketua PN Semarang," kata Boyamin tertawa.

Pelaporan dirinya oleh Ketua PN Semarang karena ia memasang stiker di gazebo PN Semarang bertuliskan 'Bangunan Ini Bukan Milik Negara' pada Senin (5/8). Sebab, gazebo itu diduga hasil suap dalam kasus dugaan suap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan mantan hakim PN Semarang Lasito. Ketua PN Semarang tak terima dan mempolisikan Boyamin.

"Karena kebutuhan akreditasi, untuk memberikan pelayanan yang baik, dari MA tidak ada anggaran. Maka ya harus pintar, tapi saya lupa rinciannya, saya perkirakan Rp 150 juta," kata Lasito di Pengadilan Tipikor Semarang, (30/7).

Seorang kontraktor bernama Rahadian Prananda saat datang sebagai saksi menyebut dirinya menangani sebagian item yang tidak masuk DIPA PN, yaitu gapura besi, stiker, rambu-rambu, gazebo, dan banner.

"Seingat saya, total semua pengerjaan itu kira-kira Rp 22 juta hingga Rp 25 juta. Tapi saya tidak tahu persisnya," kata Prananda Selasa (23/7).

Di dunia hukum, Boyamin mendirikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Lewat MAKI, ia kerap mengawal jalannya proses hukum sebuah kasus korupsi. Seperti saat ia menggugat KPK ke PN Jaksel karena penanganan kasus Bank Century mangkrak. Hasilnya, PN Jaksel memenangkan Boyamin dan memerintahkan KPK meneruskan penyidikan kasus Bank Century. Bahkan, PN Jaksel memerintahkan KPK menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka. (*)

Berita9.com - Front Pembela Islam (FPI) tak ambil pusing menanggapi hasil survei Cyrus Network yang menyatakan 4,8 persen masyarakat percaya FPI bertentangan dengan Pancasila. Kepala Divisi Advokasi FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan ormas di bawah pimpinan Habib Rizieq Syihab itu sejalan dengan dasar negara RI.
 
"Ya, ini kan survei, ya, tapi secara faktual, kami tegas, FPI tak bertentangan dengan Pancasila," ujar Sugito, Sabtu (9/8).
 
Sugito menegaskan pernyataannya sejalan dengan Rizieq Syihab. Sehingga, ia menilai, jika ada pihak yang merasa FPI bertentangan dengan Pancasila, mereka hanya melihat dari sisi luar FPI semata.
 
"Statement Habib Rizieq, tidak pernah mempermasalahkan hal itu, tesis beliau itu juga tentang Pancasila, Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia," tuturnya.
 
Sebelumnya, Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid, menuturkan, FPI berada di urutan keempat ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Eko menjelaskan, survei dilakukan tanpa menyebut sejumlah nama-nama ormas, hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran para responden.
 
"Ada sekitar 4,8 persen masyarakat menilai FPI bertentangan dengan Pancasila. Urutan pertama ada ISIS sekitar 10,8 persen, kedua HTI 10,5 persen, ketiga PKI 10,3 persen," kata Eko di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
 
"Ini top of mind. Kita enggak beri pilihan ke publik. Tanpa kita sodorkan nama- nama lembaga ini," jelasnya.
 
Survei ini dilakukan pada tanggal 22 hingga28 Juli 2019 dengan melibatkan 1230 responden di 34 provinsi. Sementara, margin of errornya +/-3 persen. (*)

Berita9.com - Anggota MPR RI Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan, anggota DPD dituntut kreatif agar bisa memperjuangkan aspirasi daerah. Pasalnya, hingga kini fungsi dan kewenangannya masih sangat terbatas. Sehingga dibutuhkan kreativitas, agar optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan fungsi dan peran anggota DPD, itu adalah amandemen konstitusi. Tanpa adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecil kemungkinannya bagi DPD bisa memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih baik dibanding saat sekarang.

Sayangnya, untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dan kekuatan politik, agar jalan perubahaan UUD 1945, itu bisa dilaksanakan.

“Tahun 2007 kita hampir bisa melakukan perubahan. Waktu itu kita sudah mendapat dukungan dari 238 anggota MPR. Sayangnya, di tengah jalan mereka yang semula setuju terhadap amandemen mencabut dukungan sehingga perubahan UUD yang sudah di depan mata pun gagal dengan sendirinya”, kata GKR Hemas menambahkan.

Pendapat tersebut dikemukakan GKR Hemas, saat menyampaikan sambutan pada acara Bicara Buku bersama wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di gedung DPD Provinsi D. I. yogyakarta, Jl. Kusumanegara 133 Yogyakarta. Dua orang narasumber ikut membedah buku berjudul GKR Hemas Ratu Di Hati Rakyat. Keduanya adalah, Dr. Amiluhur Soeroso dan Dr. Haryadi Baskoro.

GKR Hemas Ratu Di Hati Rakyat merupakan buku perjalanan hidup, khususnya pasang surut kiprah ratu Yogyakarta, itu di ranah politik. Buku tersebut ditulis selama lebih dari satu tahun. Selain itu, dibagian lain dalam buku tersebut juga ditulis masa-masa perkenalan dengan Sultan Hamengku Buwono X.

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI Siti Fauziah dalam sambutannya mengatakan, sudah mengenal sosok GKR Hemas sejak lama. Di mata Siti Fauziah, GKR Hemas merupakan sosok yang santun dan inspiratif bagi kaum perempuan Indonesia. Karena itu MPR menyambut baik kerjasama penyelenggaraan acara bicara buku tersebut.

“MPR sering mengangkat buku-buku yang bisa memberikan tuntunan bagi masyarakat. Buku berjudul GKR Hemas merupakan salah satunya. Buku ini sangat inspiratif, dan perlu diperkenalkan kepada masyarakat”, kata Siti Fauziah menambahkan. (*)

Berita9.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan para menteri yang nanti dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bekerja demi kepentingan partai, golongan, atau kelompok. Di sisi lain, Muhammadiyah memastikan tidak akan mengajukan nama calon menteri.

Meski demikian, jika kader Muhammadiyah diberi kesempatan, dia memastikan kader tersebut akan bekerja profesional untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.

"Jika di antara kader Muhammadiyah dipilih dan diberi amanat, InsyaAllah akan menjadi pemimpin dan menjadi pejabat untuk semua pihak, semua rakyat dan semua golongan. Tidak untuk kepentingan golongan tertentu," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, (8/8).

Meski begitu, dia menegaskan, Muhammadiyah tidak mengajukan nama kader ke Jokowi-Ma"ruf. Pihaknya memberikan kepercayaan kepada Jokowi menentukan menteri-menteri pembantunya.

"Kita (Muhammadiyah) posisi ormas. Jujur tidak dalam posisi aju-mengajukan (nama kader menjadi menteri). Kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk memilih menterinya yang terbaik," ujar Haedar.

Dia mengingatkan siapapun tokoh yang dipilih menjadi menteri harus bekerja untuk bangsa, negara dan rakyat. 

"Jangan pernah menjadi menteri hanya untuk satu golongan, satu partai, satu kelompok. Saya percaya Pak Jokowi. Dari mana pun menteri itu berasal, bisa membimbing, mengarahkan dan men-direct untuk berdiri tegak di atas kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan, kelompok atau pun pribadi," ujar Haedar. (*)

Berita9.com - Meski belum secara resmi, Partai Amanat Nasional (PAN) telah memberikan sinyal akan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Itu setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pihak siap mendukung pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin tanpa syarat apa pun.

"Tidak ada upaya untuk berharap atau meminta posisi politik di pemerintahan," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi dalam pesan singkatnya, Kamis (8/8).

Viva menegaskan, meskipun mendukung pemerintahan Jokowi, PAN tetap bersikap kritis konstruktif terhadap jalannya pemerintahan agar bersih, transparan, dan kuat. Sikap kritis konstruktif dan upaya pengawasan PAN terhadap pemerintah akan terjelma dan terlihat melalui tugas-tugas konstitusional anggota DPR RI Fraksi PAN di lembaga legislatif.

"Seluruh parpol yang lolos PT di parlemen, baik yang berada di dalam atau di luar pemerintahan tentu akan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif/pemerintah. Selama ini hal itu sudah berjalan di parlemen," tambahnya.

Viva melanjutkan, dengan posisi politik PAN seperti ini maka akan sesuai dengan platform, garis-garis besar perjuangan PAN, dan tidak menggadaikan idealisme sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi. Karena sesuai platform PAN, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan adalah sama-sama mulianya.

Di samping itu, Viva berpendapat lolos tidaknya ke parlemen tidak ditentukan oleh posisi politik parpol. Tapi ditentukan oleh beberapa faktor, pertama adalah kerja keras caleg meraih suara di dapil karena sistem penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Kemudian, masing-masing parpol yang lolos ambang batas parlemen 4 persen adalah parpol yang memiliki basis konstituen jelas.

Ditambah dengan suara simpatisan dan suara baru. Koalisi parpol pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin tentu akan memilih paslon yang diusung sendiri. Begitu juga koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandiaga akan memilih paslon sendiri di pilpres.

"Tetapi faktor cottail effect pilpres, tingkat penyebarannya tidak merata. Ada parpol yang diuntungkan, ada parpol yang tidak," terang Viva.

Jadi, menurut Viva, ambang batas parlemen atau parliamenthary threshold (PT) tidak ada korelasi positif dengan posisi parpol di pemerintahan atau tidak. Karena konfigurasi politik pusat dan daerah berbeda. Sehingga, kata Viva, menyebabkan wajah politik di daerah sangat dinamis, khas sesuai kondisi, dan tidak seragam.

"Apalagi dalam koalisi di pilkada, posisi politik parpol pusat sama sekali tidak menjadi faktor determinan dalam menentukan keputusan politik di daerah," tutur Viva.

Faktor selanjutnya, adalah mesin organisasi parpol bergerak mendulang suara yang dikomando oleh kader dan pengurus yang serius dan ideologis. Kemudian, adanya program parpol yang dirasakan dan dapat menyentuh hati rakyat.

"Berikutnya, tepatnya pelaksanaan strategi pemenangan pemilu, kemampuan logistik, dan ketangguhan saksi parpol mengawal suara di TPS," ungkapnya.

Terakhir, kata Viva, yaitu soliditas dan komitmen perjuangan pengurus partai serta berjalannya pembagian tugas pokok fungsi (tupoksi) dan kewenangan di internal partai sehingga tatanan dan mekanisme organisasi partai bisa berjalan sesuai AD ART dan Peraturan Partai. Tidak semrawut, tidak tumpang-tindih sehingga strategi politik partai dapat berjalan optimal. (*)

Berita9.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik untuk semua kelas. Namun besaran kenaikan belum ditentukan oleh pemerintah.

Berita9.com - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pemadaman listrik secara meluas dan dalam waktu yang lama pada Ahad (4/8/2019) harus diikuti pertanggungjawaban dari lembaga terkait dan pimpinannya. Sebab, insiden ini memicu kerugian besar bagi pengguna listrik.

Dahnil membandingkan pemdaman listrik kemarin dengan yang terjadi di belahan dunia lain. Seperti di Australia, saat listrik padam ada kompensasi yang diberikan perusahaan penyedia listrik, yaitu gratis tagihan selama sebulan.

"Sementara di Korea Selatan pemadaman listrik berimbas pada kursi menteri. Menteri Ekonomi Korea Selatan, Choi Joong-Kyung menyatakan mundur pada 2011 lalu," ujar Dahnil dalam akun Twitter pribadi, Senin (5/8/2019).

Pengunduran diri menteri Korsel tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemadaman listrik yang menimbulkan kemarahan masyarakat. Uniknya, pemadaman listrik saat itu hanya terjadi dalam durasi singkat, yaitu satu jam.

“Di Korsel menterinya mundur. Di sini menterinya hilang tanpa pesan tak berani ngomong di depan kamera,” ujar Dahnil.

Seperti diberitakan, listrik di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, padam sejak siang hingga malam hari, (4/8).

Sementara PT PLN akan menunjuk tim independen terlebih dahulu guna mengungkap penyebab pemadaman listrik total (blackout). Tim tersebut akan ditugaskan melalukan investigasi secara menyeluruh tentang sebab-sebab terjadinya pemadaman.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Sripeni Intan Cahyani mengatakan, Investigasi dilakukan secara menyeluruh karena dampak yang dihasilkannya sangat luar biasa.

"Kami butuh masukan yang sifatnya independen dan komprehensif, baik soal teknis dan sebagainya," kata Sripeni di di Kantor PLN Gandul, Depok, (4/8).

Dia berharap proses investigasi bisa berlangsung satu sampai tiga bulan ke depan. (*)

Berita9.com - Presiden Jokowi diharapkan memilih figur Jaksa Agung yang bisa bekerjasama dengan Polri, sehingga penegakan supremasi hukum dan kepastian hukum di periode terakhir Jokowi sebagai presiden berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, ada empat poin yang perlu diperhatikan Presiden dalam memilih Jaksa Agung yang baru. Pertama, bisa bekerjasama dengan Polri. Kedua, figur dari luar kejaksaan, sehingga figur tersebut tidak “tersandera masa lalu”.

"Ketiga, bukan kader partai politik. Sebab, penempatan kader parpol di posisi Jaksa Agung akan mengancam independensi korps Adhyaksa itu dalam melakukan penegakan hukum secara berkeadilan," kata Neta dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2019).

Keempat, lanjut dia, berkomitmen menuntaskan kasus kasus hukum yang mandeg di kejaksaan, salah satunya kasus penembakan yang menyebabkan tersangka pencurian burung walet tewas di Bengkulu, yang diduga melibatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

“Kasus Novel di Bengkulu sudah P21 tapi tak kunjung dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan. Bahkan, keluarga korban sudah memenangkan prapradilan dan majelis prapradilan sudah memerintahkan agar kejaksaan segera melimpahkan kasus Novel ke pengadilan,” katanya.

Tapi, tambah Neta, Jaksa Agung tak peduli. BAP kasus Novel tetap disimpan di kejaksaan. Jajaran kejaksaan tidak peduli dengan rasa keadilan keluarga korban yang tewas akibat ditembak, yang diduga dilakukan Novel.

“Seharusnya, kasus penembakan ini dilimpahkan ke pengadilan dan biar pengadilan yang memutuskan apakah benar Novel yang menembak atau bukan,” katanya.

Dengan tidak dilimpahkannya BAP kasus ini tentunya tidak ada kepastian hukum maupun transparansi penegakan hukum. Keluarga korban terus menuntut dan Novel tersandera kasus hukum. (*)

Berita9.com - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak ada perubahan rumusan dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang tengah dibahas di DPR. Peneliti Elsam Lintang Setiani mengatakan rumusan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) saat ini berpotensi menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi.

“Elsam mendorong adanya perubahan dalam rumusan material RUU terlebih dahulu. Memang tingkat urgensinya tinggi, tetapi jangan sampai kita menciptakan hukum draconian dan mempertaruhkan demokrasi yang selama ini sudah dibangun, termasuk di ranah digital,” ujar Lintang, (2/8).

Lintang menuturkan hasil kajian Elsam menjelaskan bahwa RUU Kamtansiber harus fokus pada strategi keamanan siber di Indonesia. Sebab, ia berkata hukum positif sekarang selalu mencampuradukkan segala hal yang berbau siber.

“Padahal ada perbedaan mendasar pada kejahatan siber dan keamanan siber. Berdasarkan riset dari Elsam, kebijakan terkait keamanan siber seharusnya tindakan atau strategi preventif dalam menjaga jaringan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lintang menjelaskan definisi hukum keamanan dunia maya adalah ditujukan untuk mengarahkan strategi teknis menjaga keamanan dunia maya termasuk dari suatu serangan atau (cyber attack). 

Sementara kebijakan keamanan dunia maya, kata dia, merupakan salah satu strategi dalam mengamankan sistem jaringan komputer, terutama harus ada keseimbangan dengan menempatkan individu atau hak sebagai pusat.

“Jika melihat rumusan RUU Kamtansiber sekarang sangat luas definisinya, bahkan mengatur mengenai konten dan sebaginya. Harusnya bisa fokus pada strategi bagi Indonesia menghadapi serangan,” tandas Lintang. (*)

Go to top