Politik

Politik (1537)

Jakarta - Serangan dan bullying yang dilancarkan buzzer pendukung Presiden Joko Widodo kepada Rocky Gerung justru menurunkan elektabilitas sang Petahana.

"Saya melihat Pak Jokowi dikeroposi timnya sendiri. Karena tiap kali para buzzer menyerang saya elektabilitas pak Jokowi turun nol koma sekian persen per detik, karena menyerang personal, membully, memfitnah," kata Rocky Gerung dalam diskusi bertajuk "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Ulah dari orang-orang yang diduga buzzer milik tim Jokowi itu, kata dosen filsafat ini, bila terus menerus dipertontonkan justru akan menggerus tingkat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

"Kapalnya oleng. Kita baca tim presiden dalam forum akademis. Sekarang pihak petahana menyerang, itu ajaib. Seluruh energi dikeluarkan. Elektabilitas turun tak mungkin lagi dicegah," tandasnya.

Ditegaskan Rocky, ulah tersebut sesungguhnya merupakan keuntungan bagi pasangan Prabowo-Sandi.  Karena itu, Rocky mengingatkan para relawan pasangan nomor urut 02 untuk tidak ikut menghujat atau membalas hujatan dari pihak lain.

"Kurangi selfie, perbanyak konsep. Saya ingin tim ini sukses dengan memperbanyak ide-ide konsepsional," pungkasnya. (*)

Jakarta - Serangkaian aksi teror menyasar pimpinan KPK pada hari ini, Rabu 9 Januari 2019. Pengungkapan sedang dilakukan polisi dengan melibatkan personel dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.

Benda yang diduga bom ditemukan tersangkut di pagar rumah Agus Rahardjo, di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi. Sementara teror lain terjadi di rumah Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, di kawasan Kalibata Selatan RT 01 RW 03, No. 42C, Pancoran, Jakarta Selatan. Orang tidak dikenal melempar bom molotov.

Novel Baswedan, selaku penyidik senior KPK yang juga pernah mengalami aksi teror dan hingga kini belum terungkap pelakunya, angkat bicara mengenai peristiwa teror yang terjadi di rumah pimpinan KPK ini.
 
"Jadi memang pernah saya sampaikan ke media sebelumnya, di KPK itu teror banyak terjadi. Sekarang ini mengenai pimpinan KPK, tapi belum tahu detailnya seperti apa," kata Novel Baswedan, Rabu 9 Januari 2019.

Menurut Novel, teror yang terjadi memang selalu terkait dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai maupun pimpinan KPK. Teror yang terjadi mulai dari penyerangan, perampasan barang, penculikan sampai penyiraman air keras seperti yang dialami oleh Novel sendiri.

Namun yang sangat disesalkan Novel, banyaknya aksi teror yang menimpa pegawai KPK selama ini, tapi belum ada satu kasus saja yang diungkap dan terungkap dengan jelas oleh pihak kepolisian.

"Sekarang pimpinan, sebelumnya ada pegawai KPK, pernah ada beberapa di serang, salah satunya saya, sampai lima kali diserang. Ada pegawai yang pernah diculik dan barangnya dicuri. Tapi belum ada yang diungkap dan terungkap dengan jelas," katanya.

Menurut Novel, pengamanan melekat kepada pimpinan KPK memang diperlukan. Tapi hal itu tentu tidak sepenuh menjamin. Kata Nove, pengamanan yang lebih kuat dan penting adalah membuka dan mengungkap aksi teror ini.

"Pengamanan yang paling kuat adalah bahwa setiap penyerangan harus dibuka. Maka pelaku akan takut untuk menyerang. Kemudian akan mudah mengetahui kelompok-kelompok mana yang menyerang," katanya.

Penjagaan dan pengamanan terhadap pimpinan KPK dan pegawai KPK tentu tidak mudah juga untuk dilaksanakan. Ini karena jumlah pimpinan dan pegawai KPK sangat banyak. Karena itu, paling penting dari setiap kasus teror ini adalah pengungkapan.

"Tidak seperti sakarang, tidak ada satupun yang terungkap," katanya.

Diharapkan Novel, kasus teror terhadap pimpinan KPK ini menjadi titik tolak dan memoentum bagi polisi untuk mengungkap kasus ini. Dengan serangkaian teror ini, diperlukan juga dukungan Presiden.

"Kita perlu dukungan dari Presiden. Karena ini tidak dilakukan pribadi, tapi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan," katanya. (*)

Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, pada masa lalu penyelenggara Pemilu KPU-Bawaslu gagal membuktikan diri untuk independen.

Hal itu terbukti lanjutnya, adanya beberapa anggota penyelenggara Pemilu tersebut yang bergabung dengan partai politik usai menyelesaikan tugas di KPU.

Dia pun berharap KPU periode saat ini tidak mengulang hal tersebut.

Sebelumnya, KPU-Bawaslu jelang Pemilu 17 April terus menjadi sorotan. Terlebih lagi pasca keputusan KPU tidak memfasilitasi penyempaian visi misi oleh pasangan Calon Presiden.

Kemudian ditambah lagi dengan rencana pemberian 'bocoran' soal debat kepada masing-masing Capres Jokowi dan Prabowo.

Selain itu, Bawaslu juga tengah menjadi sorotan, salah satunya ketika memproses laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena berpose dua jari untuk pasangan Prabowo-Sandi.

Sebaliknya sejumlah Kepala Daerah lainnya yang juga melakukan hal yang sama dan menyatakan deklarasi kepada pasangan Jokowi-Maruf belum diproses oleh Bawaslu. (*)

Berita9.com - Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto mengunjungi korban Gempa dan Tsunami di Palu, Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah pada Selasa 8 Desember 2018.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo berencana akan membentuk kementerian baru yang khusus menangani masalah bencana alam jika dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2019 mendatang. 

Menurut Prabowo, hal itu dibutuhkan karena beberapa wilayah di Indonesia masuk ke dalam wilayah rawan bencana. Maka dari itu, dibutuhkan lembaga khusus yang menangani masalah tersebut, seperti negara-negara di dunia yang wilayahnya rawan bencana telah memiliki kementerian khusus yang menangani masalah tersebut. 

"Kita sedang berpikir ke arah situ (membentuk kementerian khusus menangani bencana alam), karena banyak negara yang punya badan khusus seperti itu. Karena kawasan kita seperti ini (rawan bencana) jadi kita harus siap," kata Prabowo di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 
 
Mantan Danjen Kopassus itu menjelaskan, karena beberapa daerah di Indonesia masuk dalam wilayah rawan bencana, maka pemerintah Indonesia harus berpikir panjang untuk menyiapkan sarana dan sumber daya siap siaga menghadapi bencana alam. Sehingga, proses pencegahan dan penanganan bencana bisa berjalan dengan baik dan cepat. 

"Kita harus menyiapkan sarana dan sumber daya kita supaya kita lebih siap menghadapi bencana dan bisa cepat membantu rakyat," ujarnya. (*)

 

Jakarta - Penangkapan dua publik figur yakni Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila dalam kasus prostitusi daring atau online sudah sangat mengkhawatirkan. 

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati, fenomena prostitusi online harus direspons serius oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. 

Terutama Kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki tugas untuk memberantas prostitusi online tersebut.

Reni mengatakan, kasus pengungkapkan prostitusi online di Surabaya itu harus menjadi momentum bersih-bersih ruang siber dari prostitusi. 

"Penangkapan dua pesohor perempuan di Surabaya harus dijadikan momentum bagi pemerintah dan aparat kepolisan untuk bersih-bersih praktik prostitusi online di ruang siber," kata Reni di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, pemerintah dan aparat kepolisian harus melakukan aksi represif dengan menyetop di level hulu praktik prostitusi online yang cukup marak di tengah-tengah masyarakat.

"Akun media sosial yang telah nyata-nyata menjadi alat promosi prostitusi mestinya pemerintah bekerjasama dengan penyedia media sosial dapat menutup akun tersebut secara sepihak. Karena jelas-jelas melanggar UU Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik," jelasnya.

Ia menilai praktik prostitusi online telah menyebar di berbagai kota di Indonesia dengan sindikasi yang dapat dilacak. 

Reni menyebutkan, dengan menutup akun media sosial penyedia prostitusi online, setidaknya dapat meminimalisir praktik tersebut. 

"Dari hulu harus kita bersihkan. Oleh karenanya media sosial harus bersih dari ajang promosi prostitusi online. Pemerintah dan aparat kepolisian memiliki instrumennya," ujarnya.

Reni menyebutkan, pemerintah dapat menutup akun-akun media sosial yang menyebarkan paham radikalisme, semestinya hal yang sama dapat dilakukan pemerintah terhadap praktik prostitusi online. 

"Dampak prostitusi berbasis online tak jauh berbahaya dari paham radikalisme. Keutuhan sebuah keluarga terancam dikarenakan prostitusi. Anak-anak dan perempuan menjadi korban nyata akibat prostitusi," tuturnya.

Sebelumnya, Personel Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengakui telah melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik Vanessa Angel (VA) dan Avriellia Shaqqila (AS), yang diamankan pada Sabtu (5/1/2019). Keduanya diciduk diduga terlibat praktik prostitusi online atau daring. 

Diketahui VA merupakan seorang artis film televisi (FTV), dan AS berprofesi sebagai model majalah dewasa. Polisi mengaku telah satu bulan melakukan pemantauan terhadap dua artis tersebut. 

Langkah penangkapan yang dilakukan polisi tidak terlepas dari laporan masyarakat yang mengetahui adanya prostitusi artis melalui online yang melibatkan kedua orang tersebut.

Kepolisian yang mengetahui keberadaan VA di Surabaya, pada pukul 12.30 WIB siang pun meringkus artis itu di sebuah kamar hotel di Surabaya. 

Bersamaan, di lokasi yang berbeda, polisi juga menangkap AS, dalam perjalanannya seusai dari bandara, saat hendak menuju hotel. Dua artis tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Jatim dengan dua orang lain. (*)

Berita9.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggaapi namanya yang disebut kembali dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi.

Ganjar mengapresiasi Tasdi yang mengaku menerima uang Rp 100 juta darinya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/1) kemarin.
 
Menurut Ganjar, uang Rp 100 juta yang diberikan ke Tasdi merupakan sukarela mengacu pada konsep gotong royong di internal partainya.
 
"Saya kan calon (gubernur Jateng). Seingat saya waktu itu mau ada acara deklarasi atau apa. Saya kemudian gotong royong. Sebagai calon ya gotong royong, salah saya di mana?" kata Ganjar, Selasa (8/1).
 
Deklarasi yang dimaksud yakni deklarasi Pemenangan Ganjar-Yasin untuk Pilgub Jateng 2018 di GOR Mahesa Jenar, Purbalingga, Selasa (27/3) silam.
 
Acara tersebut dihadiri lebih dari empat ribu kader, termasuk perwakilan partai koalisi pendukung petahana.
 
Dalam persidangan, Tasdi juga mengakui menerima pemberian sejumlah pihak, termasuk dari Ganjar serta Wakil Ketua DPR Utut Adianto namun belum sempat terpakai.
 
Musababnya, ia keburu diciduk KPK pada 4 Juni 2018. Padahal, duit tersebut sedianya digunakan untuk acara buka bersama antar kader PDIP pada 10 Juni 2018.
 
"Saya terima kasih Tasdi mengaku. Harapan saya dana yang saya berikan segera dipakai pada saat deklarasi. Ini dia mengaku harusnya dipakai pada saat itu (acara buka bersama). Jadi saya tahu, oh bantuan saya belum dipakai berarti," tutur Ganjar.
 
Ganjar kembali menegaskan, penyerahan sumbangan itu tidak lepas dari statusnya sebagai kader partai. Ia turut memastikan, uang itu diberikan kepada Tasdi dalam masa cuti dari jabatannya sebagai kepala daerah.
 
"Saya hanya bicara dana itu untuk operasional (partai) saja. Masak ada deklarasi di situ saya enggak bantu. Saya kasih lewat ajudan, karena kan saya sedang cuti itu," kata Ganjar.
 
Sebelumnya saat pemeriksaan terdakwa, Tasdi menyebut nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu orang yang pernah memberinya uang Rp 100 juta.
 
Selain Ganjar, Tasdi juga menyeret nama Utut Adianto yang akhir tahun lalu dihadirkan sebagai saksi. Meski sama-sama disebut Tasdi, Ganjar tidak dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi.
 
"Kenapa (Ganjar) tidak diperiksa sebagai saksi, silakan tanya ke penyidik. Penuntut umum hanya menyesuaikan berkas dari penyidik," kata Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Kresno Anto Wibowo usai persidanga dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/1). (*)
Berita9.com - Muncul lagi versi lain Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan beberapa ketua umumnya.
 
Ini menandakan para pemuda yang berhimpun di wadah organisasi itu sudah tak bisa diharapkan untuk bersatu, dan hanya menjadikan KNPI sebagai dagelan.

Ketua Bidang Sosial Politik Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI), Muamar mengatakan, konflik internal yang terus terjadi di tubuh KNPI pusat hingga daerah belum selesai. Kini, Kongres KNPI di Bogor juga kembali berpotensi mempolarisasi KNPI.

"Kondisi ini sangat memalukan,  kami dari Jaringan Intelektual Muda Islam menilai KNPI sudah ahistoris, sehingga sebaiknya dibubarkan saja," tegas Muamar di Jakarta.

Selama ini, lanjut dia, kontribusi KNPI kepada negara tidak sebanding dengan biaya yang diberikan negara.

Dia mengatakan, KNPI sudah menjadi lembaga politik pragmatis dan tidak bermanfaat. Bahkan sudah sangat jauh tertinggal dari Badan Serbaguna Nahdatul Ulama (Banser NU) maupun Pemuda Muhammadiyah.

"Karenanya, JIMI menilai eksitensi KNPI dihentikan saja," ujarnya.

Lagi pula, ia mencermati orientasi KNPI juga sudah tidak sesuai visi dan misi awalnya. KNPI telah meninggalkan ruhnya sebagai organisasi kepemudaan.

"Selama ini, hanya konflik kekuasaan yang dihadirkan KNPI, tidak ada program yang bisa mengembangkan potensi pemuda. KNPI juga gagal sebagai mitra-kritis pemerintah, tidak ada kritik terhadap pemerintah, sehingga KNPI tak lebih baik dari lembaga-lembaga kepemudaan di kampung," tutur Muamar.

KNPI kini hanya mirip arisan aktivis belaka. JIMI menganggap, KNPI telah uzur dan  sepatutnya dibubarkan. Biaya yang biasa diberikan negara kepada KNPI nantinya bisa disalurkan kepada lembaga lain yang produktif.

"Harusnya KNPI menjadi lembaga mandiri dan menjadi teladan bagi lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya," tutupnya. (*)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan kisi-kisi kepada kedua capres cawapres satu minggu sebelum debat digelar. Namun, keputusan KPU mendapat pro dan kontra dari masing-masing timses paslon, meski hal itu merupakan bagian dari kesepakatan mereka.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengibaratkan debat pilpres seperti lomba cerdas cermat. Menurutnya, bahkan dalam lomba cerdas cermat sekalipun tidak ada kisi-kisi yang disampaikan ke peserta lomba.

Sehingga ia menilai mestinya KPU menggunakan ajang debat capres cawapres sebagai alat memperdalam pemikiran dan solusi dari masing-masing kandidat, dengan cara tidak membocorkan kisi-kisi sebelum debat digelar.

“Karena itu mestinya KPU menggunakan debat ini sebagai sebuah cara untuk menggali lebih dalam tentang visi misi dan pemaparan dari seorang (calon) presiden dan (calon) wakil presiden. Tidak dengan cara membocorkan satu pertanyaan,” kata Muzani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).

Menurut Muzani, pemikiran serta solusi yang ditawarkan capres cawapres akan lebih mendalam jika kisi-kisi pertanyaan debat tidak dibocorkan. Sebab, kata dia, setiap kalimat dan kata-kata yang digunakan capres cawapres dalam menjawab pertanyaan debat akan dijadikan tolok ukur masyarakat untuk menentukan pilihannya.

“Debat capres dan cawapres itu adalah bagian dari upaya kita untuk menggali lebih dalam tentang visi dan misi capres dan cawapres dari satu masalah ke masalah lain. Dan kita akan mengetahui bagaimana kemampuan seorang capres dan cawapres di dalam menjawab merespon, menanggapi, satu pertanyaan termasuk mengkritik satu pertanyaan atas pertanyaan yang lain,” jelas Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi itu.

“Nah cara menjawab, ekpresi menjawab, ekspresi yang dipilih atau kata yang dipilih dalam menjawab itu akan menjadi sebuah ukuran bagi seorang rakyat untuk menentukan apakah ini akan layak menjadi pemimpin bangsa dengan 250 juta penduduk atau tidak,” imbuhnya.

Meski begitu, Muzani mengaku BPN menerima apa yang sudah diputuskan KPU terkait memberikan kisi-kisi disampaikan kepada paslon pada satu minggu sebelum debat digelar.

“Ya kalau kemudian itu sudah dilakukan oleh KPU, ya kita setuju saja karena itu domain KPU sekali lagi,” tutupnya.

KPU memutuskan memberikan kisi-kisi debat pilpres pertama kepada dua paslon terlebih dahulu agar berjalan sesuai dengan tujuan dasarnya. Pemberian kisi-kisi ini merupakan kesepakatan bersama dengan timses masing-masing paslon.

"Memberikan kisi-kisi soal kepada paslon seminggu sebelum debat kandidat adalah untuk mengembalikan debat ke khitahnya, yakni sebagai salah satu metode kampanye yang diatur oleh UU. Kampanye sendiri menurut UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dan atau citra diri peserta pemilu," ungkap Anggota KPU Pramono Tanthowi dalam keterangannya. (*)

Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Namun, Sumarsono dipastikan tak hadir dalam penggilan KPK.

Sumarsono mengaku tak bisa menghadiri panggilan kedua, terkait kasus suap Meikarta ini karena berada di luar negeri. "Saya sedang di London," ujar Sumarsono, Senin, 7 Januari 2019.

Ia mengaku telah mengkomunikasikan hal ini pada KPK. Sebab, Sumarsono memang sedang bertugas di luar Indonesia. Namun, ia tak membeberkan detail tugasnya.

"Saya dimintai keterangan sebagai Dirjen Otda. Harusnya tanggal 7 (Januari), tapi ditunda. Mungkin 10 Januari nanti," sebut Sumarsono.

Selain Sumarsono, hari ini KPK juga memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Keduanya dipanggil terkait kasus yang sama.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi terkait kasus izin proyek Meikarta," ujar Juru bicara KPK Febriansyah, Senin 7 Januari.

Kedua pihak mangkir dalam pemanggilan pertama. Nama Aher sebelumnya muncul dalam kasus Meikarta saat disebut oleh empat terdakwa kala pembacaan dakwaan, yakni Henry Jasmen, Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi di Pengadilan Tipikor Bandung.

Keempat terdakwa diduga memberikan sejumlah uang kepada benerapa penjabat Kabupaten Bekasi guna memuluskan izin pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi.

Kasus Meikarta menyeret nama Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahay Nohor. (*)

Berita9.com - Cawapres Sandiaga Uno menggelar  dialog bersama pengusaha muda dan kalangan mileneal di Warung Kopi Indra (Aseng), di Lingkas Ujung, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara). 

Sandi meminta para milenial dan para pengusaha muda untuk terus berinovasi, jangan cepat puas dan terus melakukan silaturahmi. Jangan hanya kerja, kerja dan kerja, tapi lupa esensi untuk membangun ekonomi masyarakat. 

"Kaltara dan Tarakan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Dari perkebunan, pertambangan dan hasil bumi. Negara ini kaya. Harus dikelola dengan baik untuk kepentingan anak bangsa sendiri, bukan dinikmati oleh orang asing," terang Sandi. (4/1).

Apalagi Tarakan adalah wilayah perbatasan Indonesia yang dekat dengan negara tetangga. Jangan sampai, tiadanya kesejahteraan membuat para pekerja Indonesia mengadu nasib di negara orang, sementara orang asing menikmati dan mengeksplorasi hasil bumi Kalimantan Utara ini. 

"Pemerintah harus hadir. Fokus Prabowo-Sandi  adalah ekonomi yang fokus  pada penyediaan dan penciptaan lapangan kerja serta harga-harga kebutuhan pokok stabil serta terjangkau," ujarnya.

"Dan milenial harus fokus pada penciptaan lapangan kerja bukan mencari kerja. Maksimalkan kekayaan yang kaian punya di sini. 2019 Kaltara harus lebih  maju lagi," tambahnya. 

Sandi juga memperkenalkan filosofi empat  as kepada para pengusaha muda dan milenial itu. Yakni kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerrja ikhlas. 

"Insya Allah jika empat langkah ini terus dilakukan, apapun usaha dan niat jika diijinkan Allah akan terwujud," terang Sandi. 

Sementara itu, sejak di Bandara Juwata Tarakan, ratusan orang sudah menyambut calon wakil presiden nomor urut 02 ini disambut ratusan orang. 

Begitu juga saat tiba di Warung Kopi Indra. Emak-emak berebut foto, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Salah satunya Ibu Yustin yang sampai mengeluarkan air mata begitu melihat Sandi. 

"Ya Allah ngga kuat aku," katanya sesunggukan. 

Mantan Wakil Gubernur DKI ini juga menikmati kopi dan suguhan penganan yang dijajakan di sana. 

"Kopinya enak, bakpaonya lezat, tempat  pas untuk memulai hari di Tarakan," ujarnya. (*)

Go to top