Politik

Politik (2005)

Berita9.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat berdamai dengan virus corona hingga vaksin ditemukan membuat publik geleng-geleng kepala.

Meskipun pihak istana sudah meluruskan maksud pernyataan Jokowi tersebut, namun ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Pandu Riono tetap memiliki pemaknaan sendiri.

Melalui akun twitter miliknya, Pandu Riono menilai pernyataan Jokowi itu berarti ajakan untuk menghentikan perang yang sia-sia melawan Covid-19.

"Karena tak mungkin menang, karena para komandannya “berperang” satu sama lain," ujar Pandu pada Ahad, (10/5).

Dirinya melanjutkan bahwa rakyat seolah dipaksa untuk diam bahkan rela menderita. Bukan hanya kesehatan yang terancam, tapi sebagian besar rakyat juga telah kehilangan mata pencaharian.

"Sebenarnya (Indonesia) bisa menang dengan perang gerilya, seperti vietnam yang sudah menang," ungkap Pandu. (*)

Berita9.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin punya saran untuk Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo. Menurut Burhanuddin, sebaiknya Doni dan jajarannya melakukan tindakan represif untuk menegakkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penularan COVID-19.

“Tadi saya memberikan masukan, lakukan tindakan represif," kata Burhanuddin saat menyampaikan keterangan resmi melalui akun BNPB Indonesia di YouTube, (8/5).

Burhanuddin menambahkan, sarannya didasari pada pengalaman dari pemberlakuan PSBB di Bogor. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tak mematuhi aturan PSBB, bahkan berani melawan petugas.

Jaksa senior itu menegaskan, tindakan represif justru demi melindungi petugas di lapangan, sekaligus untuk memaksimalkan pelaksanaan PSBB. Menurut Burhanuddin, warga yang melawan petugas karena tak mau dingatkan soal aturan PSBB seharusnya ditindak.

"Supaya apa, muka teman-teman yang di lapangan tidak malu. Bayangkan saja, seperti yang kami lihat di Bogor, lebih galak objek yang diperiksa daripada pemeriksanya dan ini tidak sehat. Seharusnya dilakukan penindakan," ujar dia.

Menurut Burhanuddin, pendekatan preventif pada masa PSBB sudah tidak tepat dilakukan di lapangan. Pasalnya, kata dia, tindakan preventif tidak memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar PSBB.

“Yang dikeluhkan teman-teman di lapangan adalah sifat preventif, preventif dan preventif, dan sedikit kurang efek jera. Saya coba memberi masukan," tutur Burhanuddin.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu menambahkan, tindakan preventif boleh saja dilakukan, tetapi harus dijadwalkan. Misalnya, sosialisasi PSBB cukup tiga hari.

Selanjutnya adalah tindakan preventif selama tiga hari pula. Setelah itu, maka tindakan selanjutnya adalah represif.

“Pada hari ketujuh adalah represif, karena kalau kami lihat dari apa yang ditayangkan di televisi, bagaimana mereka begitu dilakukan operasi, tetapi membantah, bahkan lebih galak lagi yang diperiksa. Ini adalah hal-hal yang mengkhawatirkan," papar Burhanuddin. (*)

Berita9.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti soal video pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia di Korea.

"Kami telah berkoordinasi, termasuk mengenai dugaan ada eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri Edhy dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan Komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, termasuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan kebenaran video yang sempat viral di media sosial kemarin.

Mengenai pelarungan jenazah ABK di laut atau burial at sea, Menteri Edhy menjelaskan, hal itu dimungkinkan dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Dalam peraturan ILO "Seafarer’s Service Regulations", dipaparkan, pelarungan jenazah di laut diatur praktiknya dalam Pasal 30. Disebutkan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Kemudian, pelarungan di laut boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat. Pertama, kapal berlayar di perairan internasional. Kedua, ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan.

Ketiga, kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya. Dan keempat, sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Pelarungan juga tak bisa begitu saja dilakukan. Berdasarkan pasal 30, ketika melakukan pelarungan kapten kapal harus memperlakukan jenazah dengan hormat, salah satunya dengan melakukan upacara kematian.

Tak hanya itu, pelarungan dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak mengambang di atas air, salah satu cara yang banyak digunakan adalah menggunakan peti atau pemberat agar jenazah tenggelam. Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan baik dengan rekaman video atau foto sedetail mungkin.

Menteri Edhy mengatakan, KKP fokus pada dugaan eksploitasi terhadap ABK Indonesia seperti dilaporkan media Korea, MBC News.

Disebutkan ada beberapa ABK yang mengaku bahwa tempat kerja mereka sangat tidak manusiawi. Mereka bekerja sehari selama 18 jam, bahkan salah satu ABK mengaku pernah berdiri selama 30 jam. Para ABK Indonesia juga dilaporkan diminta minum air laut yang difilterisasi.

"KKP segera mengirimkan notifikasi ke RFMO (Regional Fisheries Management Organization) untuk kemungkinan perusahaan atau kapal mereka diberi sanksi," ucapnya.

Menurut dia, terdapat dugaan perusahaan yang mengirimkan ABK Indonesia itu telah melakukan kegiatan yang sama beberapa kali. Perusahaan itu juga terdaftar sebagai authorized vessel di 2 RFMO yaitu Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

"Indonesia juga sudah mengantongi keanggotaan di WCPFC dan cooperating non-member di IATTC," paparnya.

Mengenai ABK yang selamat dan kini berada di Korea Selatan, Menteri Edhy memastikan akan menemuinya dan pemerintah akan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang merekrut dan menempatkan ABK itu. Bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain, menjamin gaji dibayar sesuai kontrak kerja serta pemulangan ke Indonesia.

"Kami juga akan mengkaji dokumen-dokumen para ABK kita, termasuk kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani," jelasnya. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik membela Gubernur DKI Jakarta Anies Bawedan terkait bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta warga selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Taufik di Jakarta, Kamis, menolak penilaian bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lepas tanggung jawab mengenai bansos lanjutan bagi 1,1 juta warga Jakarta selama PSBB.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR RI pada Rabu (6/5) menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk menanggung dana bansos 1,1 juta warga Jakarta pada fase dua ini dengan alasan keterbatasan dana.

Bansos gelombang pertama sudah terlaksana dan ditanggung pemprov. Tetapi untuk gelombang selanjutnya,pemprov ingin pemerintah pusat yang menanggung.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujar Sri dalam rapat itu.

Menurut Taufik, penilaian tersebut keliru. Justru Pemprov DKI termasuk yang lebih dulu memberikan bansos kepada warga terdampak Covid-19.

"Jadi ceritanya mesti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos. Justru kami lebih dulu membagikan bansos," ujar Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang paling siap menghadapi pandemi Covid-19 termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

"Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah siapkan anggaran Rp700 miliar. Jadi dimana letak lepas tanggung jawabnya soal bantuan bansos?," tanya Taufik.

Taufik meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI.

Meski sesungguhnya ada klaster-klaster tertentu yang membedakan penerima bansospemprov dan Kemensos.

Bahkan di DKI dibedakan 3,6 juta tanggung jawab Kemensos dan 1,1 juta tanggung jawab Pemprov DKI.

"Saya kira gak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," kata Taufik. (*)

Berita9.com - PLN diduga telah melakukan tindakan maladministrasi berupa ketidak-profesionalan dalam memberikan pelayanan yang menciptakan ketidaknyamanan masyarakat atau khususnya para pelanggan.

“Tidak sedikit warga termasuk warganet yang kemudian protes keras atas ketidak profesionalan pihak PLN itu,” kata Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida dalam keterangan persnya, Kamis (7/5/2020).

Menurut Laode, pengawasan internal PLN, Kementerian ESDM, dan bahkan Presiden Jokowi semestinya memberikan peringatan khusus terhadap pimpinan PLN atas tindakan yang tidak profesional atau tak patut itu.

Pertama, terkait dengan inkonsistensi dalam memberikan pernyataan atau penjelasan atas komplain para pelanggan. Semula menyatakan bahwa kenaikan tagihan listrik disebabkan oleh meningkatnya daya listrik pada saat WFH, sekolah dari rumah, dan sejenisnya.

“Eee.. pada hari-hari terakhir malah mengakui ada tambahan pembayaran sebagai carry over dari pemakaian pada bulan-bulan sebelumnya,” kata Laode.

“Wah ini gawat. Karena jika penjelasan terakhir itu benar, berarti aparat PLN tidak jalankan tugasnya dengan baik, tidak melakukan pencatatan dengan cermat dan benar tentang jumlah pemakaian yang tepat setiap bulannya,” kata mantan Wakil Ketua DPD RI ini.

Padahal, menurut Laode, angka penggunaan daya adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa dikarang-karang.

“Maka, sekali lagi jika pernyataan itu benar, sudah jelas pihak PLN hanya berspekulasi dalam menentukan jumlah tagihan setiap bulan. Sungguh sangat memprihatinkan dan tidak pantas dipertahankan sebagai aparat yang berada pada lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk kebutuhan primer dari rakyat,” katanya.

Hal kedua, menurut Laode, terkait dengan yang pertama yakni patut diduga kuat, bahwa pengenaan tagihan pada bulan Mei 2020 ini adalah produk kerja spekulatif itu. Karena boleh dengan seenaknya menaikkan tagihan pada bulan Mei tanpa didasarkan fakta riel penggunaan di lapangan.

“Betapa tidak. Dengan kebiasaan menentukan jumlah tagihan yang tidak akurat, pada saat yang sama juga para petugas PLN tidak turun melakukan pengecekan di kotak-kota meteran listrik pelanggan. Tepatnya, sangat kuat dugaan tagihan bulan Mei 2020 ini adalah produk spekulasi yang sistematis,” ujar Laode.

Terkait dengan kecenderungan seperti itu, Laode menganggap perlu investigasi lebih jauh untuk mengetahui ada apa atau apa sesungguhnya yang terjadi di internal PLN.

“Apa ada unsur kesengajaan dengan memanfaatkan momentum covid-19 untuk secara paksa menyedot uang rakyat? Tepatnya, perlu diperiksa lebih jauh, jangan sampai ada potensi konspirasi di intern PLN yang merugikan rakyat,” tegas Laode Ida. (*)

Berita9.com - Bupati Ngawi Budi Sulistyono (Kanang) menuding pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, yang mengizinkan semua moda transportasi kembali beroperasi sangat tidak mendasar.

Bahkan, hal ini berpotensi menimbulkan polemik di tengah situasi pandemik Covid-19. Sebab, saat semua pihak melakukan upaya pencegahan dari paparan virus corona, Menhub justru seolah 'membuka' keran peyebaran.

“Bisa-bisa menimbulkan polemik jika moda transportasi ini dibuka secara umum sesuai pernyataan Pak Budi Karya, maka akan semakin ruwet. Saya kira maksudnya bukan seperti itu,” terang Kanang, Kamis, (7/5).

Padahal, beber Kanang, Presiden Jokowi sudah jelas-jelas menyatakan larangan untuk mudik. Jika pernyataan itu tidak segera dicabut akan membuat keresahan yang luar biasa.

Dan bisa saja membuat kendor pihak daerah yang sudah menerapkan protokol pencegahan.

“Saya kira moda transportasi sejak awal sudah jelas. Bagi kendaraan logistik sembako, BBM, maupun kendaraan paramedis itu yang dikecualikan dan bisa melintas sesuai kebutuhan,” ulasnya.

Kritikan pedas Kanang menyusul pernyataan sepihak Menhub Budi Karya Sumadi yang mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi dengan pembatasan kriteria penumpang, mulai Kamis ini (7/5).

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan ditugaskan untuk menjabarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dan Surat Edaran dari Menko Perekonomian.

Inti dari penjabaran Permenhub dan Surat Edaran Menko Perekonomian itu adalah memberikan kelonggaran untuk moda transportasi kembali beroperasi. Kebijakan ini, kata Budi, dimaksudkan agar perekonomian nasional tetap berjalan. Namun demikian, kebijakan ini bukan berarti mencabut larangan mudik buat masyarakat. (*)

Berita9.com - Dua bupati terlibat ketegangan di media sosial, yaitu Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

Awalnya, Bupati Sehan Landjar menyita perhatian publik setelah videonya mencak-mencak bantuan dana desa viral di media sosial.

Sehan Landjar kala itu mempermasalahkan koordinasi antar menteri yang mempersulit penyaluran bantuan di lapangan.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq atau yang dikenal Cak Thoriq lantas tampil membela pemerintah. Dia membuat video untuk meluapkan kekecewaannya pada Sehan Landjar yang mengumpat menteri.

Cak Thoriq mengatakan bahwa semua menteri sudah bekerja keras dan melakukan hal terbaik dalam memberi inovasi program bantuan langsung untuk masyarakat, termasuk para bupati.

Dia lantas menunjukkan proses distribusi bantuan yang dilakukan di Lumajang. Data transparan yang ditempel di tempat umum pun dipamerkan dalam video itu.

Katanya, data itu bisa dievaluasi melalui musyawarah desa jika ditemukan ketidaksesuaian peruntukan.

“Kalau ada bupati mengatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia tidak bisa ngurus daerahnya, dia tidak bisa ngurus wilayahnya,” sindir Cak Thoriq pada Sehan Landjar.

Kini Sehan Landjar membuat video untuk membalas sindiran tersebut. Dia menguraikan alasan mencak-mencak. Pertama karena dirinya tidak boleh memberikan stimulan beras ke rakyatnya yang mendapat BLT dan BLT juga belum datang.

Sehan Landjar lantas mengurai jumlah dan kualitas beras yang diberikan di Lumajang. “Perlu diingat bupati lumajang, anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium,” tuturnya sembari memastikan tidak ada gaji PNS yang terpotong.

“Kalau anda 5 kilo saja sudah rasa gede, ini saya tidak, bahkan saya kalau ibu-ibu (lansia) saya tambah dua juta. JHT, stimulus lagi dengan 10 kilo,” sambungnya penuh penekanan.

Sehan Lanjar meminta Cak Thoriq untuk fokus urus rakyat Lumajang ketimbang mengomentari keluhan dirinya. Kalaupun ada menteri yang keberatan, sambung Sehan Landjar, itu akan menjadi urusannya.

“Jadi kalau anda cuma 23 ton, saya punya 900 ton beras premium, gula pasir 100 ton, minyak 100 ton, 209 ribu kaleng ikan kaleng,” kata Sehan Landjar.

“Saya sudah mulai (kerja) 4 April, anda baru mulai sekarang,” demikian bupati Boltim itu. (*)

Berita9.com - Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Menteri Sosial Jualiari P Batubara dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perbaikan data warga penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta. 


Pasalnya, Muhadjir mengatakan selama pembagian bansos presiden untuk masyarakat di wilayah Jakarta justru masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan. 

"Perlu sinergi data kelompok penerima manfaat dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam siaran pers, Selasa (5/5).

Dia juga menekankan kepada Juliari dan Anies agar data penerima bantuan selanjutnya betul-betul telah diperbaiki, agar di masa mendatang tepat sasaran.

"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata pria yang menjabat Mendikbud pada periode pertama Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) tersebut.


Dalam siaran pers tersebut juga dijelaskan saat ini bansos yang diberikan presiden kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.

Data Kementerian Sosial (Kemensos) per-4 Mei 2020 pukul 14.00, bansos presiden telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.


Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos itu kepada 600 ribu KPM di wilayah Bodetabek. 

Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Walikota. 

Oleh karena itu, Muhadjir meminta agar Kemensos dan tiap-tiap kepala daerah tersebut segera melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima bansos tersebut. 

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," kata dia. (*)

Berita9.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai program Kartu Prakerja berpotensi korupsi. Hal itu terlihat berdasar penunjukan delapan platform yang menjadi mitra pemerintah dalam Program Kartu Prakerja.

"Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini nyatanya tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa," kata peneliti ICW Wanna Alamsyah, dalam sebuah diskusi daring, Senin (4/5).

Seharusnya, kata Wanna, proses penunjukan platform mitra prakerja menggunakan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sayangnya, aturan tersebut justru dilangkahi.

"Yang mengakibatkan ini ada semacam konflik kepentingan," kata Wanna.

Wanna mengatakan, potensi korupsi di sektor perencanaan seperti itu sudah kerap terjadi. Oleh karenanya, ICW mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanakan Program Prakerja tersebut.

"Misalnya, bagaimana kemudian proses legislasi itu dilakukan secara tertib. Ini yang menjadi persoalan kita. Kalau kita berkaca dari sejumlah aturan, ini kan memang diberi kelonggaran karena adanya pandemi, jadi seluruh kementrian atau pemda itu diberikan fleksibilitas untuk menggelontorkan sejumlah uang," tuturnya.

Selain itu, lanjut Wanna, program Kartu Prakerja pun dinilai tidak efektif sebagai bantuan program bantuan sosial untuk menangani pandemi corona atau Covid-19. Hal ini lantaran, pemberi kerja tidak memberi atensi kepada warga yang sedang mencari kerja.

"Prakerja ini rasanya sia-sia diberikan kepada warga, karena ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja karena kan situasinya sekarang sedang kerja di rumah. Dan ini juga menjadi kontraproduktif ketika kita lihat dari Rp 3,5 juta yang diberikan itu kan Rp 1 jutanya masuk ke platform digital itu," katanya. (*)

Berita9.com - Kebijakan plin plan pemerintah perihal mudik ataupun pulang kampung yang diperbolehkan telah berdampak masyarakat daerah.

Larangan mudik yang terus berubah dinilai sudah membuat repot dan membingungkan pemerintahan daerah untuk menerapkan pencegahan dan penangulangan.

Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin menilai pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan penanganan Covid-19 utamanya larangan mudik untuk memutus rantai penyebaran Corona.

Pemerintah beberapa kali seakan merubah kebijakan dari awalnya mudik diperbolehkan, kemudian dilarang dan terakhir diperbolehkan asal mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Ketidakkonsistenan ini sangat membinggungkan masyarakat dan dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menghindari kewajibannya kepada rakyat.

"Kami prihatin di pusat hiruk pikuk kebijakan yang carut marut, bagaimana pemerintah membuat kebijakan aneh, bikin kontroversi mudik dan pulang kampung, lalu bikin larangan mudik lalu diralat lagi dengan mudik khusus untuk pengusaha lalu yang terakhir mudik khusus dengan izin khusus [Dinas Perhubungan, Kepolisian, BNPB]," katanya di sela-sela penyaluran sembako yang digelar DPW PAN DIY di DPRD DIY, Sabtu (2/5/2020).

Di level DIY, Nazaruddin berharap Pemda lebih transparan dalam penanganan Covid-19. Terutama penyaluran bantuan sosial (bansos) yang sampai saat ini belum terlaksana. Ia meyakini APBD DIY masih mampu memberikan bansos kepada masyarakat terdampak.

Pihaknya sudah meminta kepada jajarannya di Fraksi PAN untuk melakukan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran bansos ini agar bisa segera dilakukan dan tepat sasaran.

"Ini sudah bulan Mei, seharusnya [bansos] April sudah diberikan," katanya.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY Atmaji menambahkan terkait penyaluran sembako oleh DPW PAN DIY penerimanya lebih diperluas pada terdampak corona meski pun sebenarnya agenda itu menjadi rutinitas tahunan.

Adapun jumlah penerima sebanyak 1.200 orang seluruh DIY dengan isi sembako untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban masyarakat sembari menunggu bansos dari pemerintah yang sampai saat ini belum disalurkan.

"Sasarannya tukang becak, pedagang kecil, tukang ojek online sampai pada guru PAUD," ucapnya. (*)

Go to top