Politik

Politik (1319)

Berita9.com - Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengklaim banyak pendukung capres Prabowo Subianto yang berpaling ke Joko Widodo (Jokowi) karena perkara hoax Ratna Sarumpaet.

Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai pernyataan Rommy jutsru meremehkan nalar politik masyarakat.

"Apakah pendukung Prabowo-Sandi beralih pilihan hanya karena kasus hoax RS (Ratna Sarumpaet)? Saya pikir pandangan tersebut justru meremehkan nalar dan logika tajam masyarakat dalam mempertimbangkan pilihannya," kata Eddy melalui pesan singkat, Ahad (7/10/2018).

Eddy berpendapat masyarakat saat ini sudah cerdas dan dewasa dalam menentukan arah politiknya. Eddy juga yakin masyarakat memahami bahwa Prabowo dan para tokoh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi hanyalah korban Ratna.

"Menurut pandangan saya, masyarakat sudah cerdas dan relatif dewasa dalam berpolitik, sehingga mampu mengevaluasi secara objektif. Bahwa kasus RS adalah murni kebohongan dari satu pihak dan pihak lainnya, terikut masuk dalam pusaran kasus ini," ucap Eddy.

"Hanya karena melakukan pembelaan atas nasib seorang ibu berusia 70 tahun yang mengaku dianiaya," sambung dia.

Ketum PPP Rommy sebelumnya mengklaim banyak pendukung Prabowo-Sandi beralih mendukung Jokowi-Ma'ruf sebagai buntut kasus hoax Ratna Sarumpaet. Klaim Rommy berdasarkan komunikasi yang diterimanya dari sejumlah pihak.

"Dengan kasus Ratna, saya banyak dapat WA, telepon, SMS dari beberapa pihak. Mereka mengatakan tidak ada lagi keragu-raguan hari ini bahwa memang pendukung-pendukung Pak Prabowo ini adalah kelompok-kelompok emosional, yang menghalalkan segala cara. Dan banyak di antara mereka yang berbalik memberikan dukungan ke Pak Jokowi. Komunikasi yang saya terima seperti itu," kata Rommy di sela acara konsolidasi dan pembekalan caleg PPP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Asrama Haji Yogyakarta, (5/10).

(aud/gbr)

Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengaku, mendapatkan masukan dari komunitas Serikat Kebangkitan Pemuda Islam (SKPI).

Saran SKPI tersebut, ujar Sandi, agar industri nasional diberdayakan dengan kebijakan yang mampu membangkitkan ekonomi Indonesia.

"Karena kebijakan pemerintah sekarang lebih memanjakan pelaku usaha impor," kata Sandi di Jakarta, (5/10).

Menurut Sandi, saat ini pemerintah terlalu fokus memberikan akses bagi pelaku usaha asing dan tidak memperdayakan industri nasional.

"Kita harus bisa memperdayakan industri nasional," ujarnya.

Selain itu, Sandi juga berharap Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus mampu menjadi pencetus penebar pesan damai di dunia.

"Harapannya Indonesia sebagai ibu kota negara muslim terbesar, Jakarta bisa menjadi fasilitator kehadiran mufti dunia, bisa menebarkan pesan sejuk dan damai," imbuhnya.

(**/Yn)

Berita9.com - Kasus penyebaran berita hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet tak selamanya berdampak negatif bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiga meyakini, sikap ksatria yang ditunjukkan calon presiden (capres) nomor urut 2 itu akan dinilai masyarakat luas.

Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kasus ini sama sekali tidak menganggu elektabilitas Prabowo-Sandiaga. "Justru kemudian kami punya keyakinan ini akan meningkatkan elektabilitas," kata dia di Hotel Santika, Depok, Jawa Barat, (5/10).

Ia menjelaskan, dengan kasus ini masyarakat mengetahui bahwa Prabowo adalah sosok yang humanis. Hal itu ditunjukkan dengan sikap empati dan simpati ketika mendengar kabar Ratna mengalami penganiayaan.

Menurut dia, Prabowo adalah sosok yang jarang berburuk sangka kepada siapapun dan suka menolong siapapun. "Walaupun akhirnya beliau dibohongi," kata dia.

Selain itu, lanjut Dahnil, melalui kasus ini publik tahu Prabowo sebagai sosok yang siap bertanggung jawab. "Ketika beliau keliru berani meminta maaf pada publik. Kita butuh pemimpin seperti itu," kata dia.

Ia meyakini, masyarakat tidak akan terkecoh dengan kampanye hitam yang memburuk-burukan Prabowo. Justru, kata dia, melalui kasus Ratna publik semakin tahu Prabowo merupakan pemimpin berjiwa besar.

Kemungkinan munculnya persepsi negatif terhadap Prabowo dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia menilai terungkapnya kebohongan yang dilakukan Ratna bisa mengurangi simpati untuk Prabowo dan Sandiaga Uno.

Berkurangannya simpati berpotensi menggerus elektabilitas pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Menurut dia blunder yang dilakukan Ratna tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan seluruh anggota tim pemenangan Prabowo-Sandiaga.

“Secara alamiah dan politik, respek publik terhadap Prabowo pasti menurun," ujar Adi, (4/10).

Sementara Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, mengatakan kebohongan Ratna mencederai demokrasi. “Hoaks itu kesalahan fatal, pasti ada hukuman publik,” katanya.

Ia belum bisa memastikan apakah kasus Ratna bisa membuat pendukung Prabowo menurun. Meski Prabowo sudah mengakui kesalahannya, ia berpendapat, potensi turun tetap ada. "Lihat nanti apa masyarakat berubah atau tidak,” kata dia. (*)

Jakarta - PAN menjawah ketidakhadiran Amien Rais dalam panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus Ratna Sarumpaet.
 
Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemanggilan polisi terhadap Amien terkesan pemaksaan.
“Ada kesan pemanggilan tersebut dipaksakan," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (5/10).
 
Saleh merinci, ada banyak orang yang menjadi korban kebohongan Ratna. Bukan hanya Amien saja. Tetap kenapa Amien yang dipanggil.
 
"Sebab ada banyak korban kebohongan Ratna Sarumpaet. Tetapi kenapa Amien Rais yang seakan diprioritaskan untuk dipanggil?" beber dia.
 
Dia mengatakan, Amien bukan sosok yang tepat untuk diperiksa sebagai saksi dari kasus hoaks Ratna.
 
Menurutnya, polisi lebih dulu harus memastikan siapa saja yang sosok utama yang menyebarkan berita bohong itu.
 
“Kalaupun mau mengusut, pihak kepolisian sebaiknya memanggil saksi-saksi lain yang lebih pas. Perlu diselidiki dulu siapa yang benar-benar ikut menyebarluaskan berita bohong itu," urai dia.
 
Amien Rais rencananya diperiksa polisi siang ini terkait kasus Ratna Sarumpaet. Tetapi hingga siang ini, Amien tak datang ke Polda Metro Jaya.
 
(**/Kum)

Jakarta - Anggota Komisi V DPR Anthon Sihombing meminta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  (BMKG) Dwikorita Karnawati mengundurkan diri dari jabatannya.

Anthon menilai, Dwikorita tidak layak memimpin BMKG, karena ia paling bertanggung jawab terhadap banyaknya jumlah korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menyebut kelalaian yang dilakukan BMKG dalam mendeteksi bencana dianggap sebagai kesalahan fatal.

Selain itu, pernyataan yang diberikan kepada media juga sangat normatif, sehingga membuat informasi menjadi simpang siur.

"Saya dengan tegas meminta agar Kepala BMKG lebih terhormat kalau mengundurkan diri. Di samping itu juga, statement-statement yang diberikan dilontarkan oleh Kepala BMKG ini sangat simpang siur atau sangat berlainan dengan realita," kata Anton di Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Padahal sebagai pemimpin, seharusnya dia dapat melaporkan kondisi yang sejelas-jelasnya," tambahnya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini menyebut rusaknya alat pendeteksi tsunami sejak tahun 2012 tidak pernah diketahui sebelumnya.

Ia sangat menyayangkan miskoordinasi yang kebablasan seperti ini, sehingga berimbas kepada penderitaan yang dialami masyarakat.

"Rusaknya alat pendeteksi ini tidak pernah dilaporkan sebelumnya ke DPR. Jika jauh hari kita tahu, pasti kita akan segera lakukan tindakan cepat," ujarnya.

"Kita kan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kalau masyarakat sudah terlunta-lunta begini, kita semua harus bertanggung jawab," tegasnya.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini meminta pemerintah untuk secepatnya mengevaluasi kinerja Kepala BMKG agar permasalahan bencana ini tidak berlarut-larut.

Ia menilai, apabila situasi tanggap bencana dilakukan maka korban jiwa pastinya dapat diminimalisir.

"Pemerintah dalam hal ini harus tegas memilih orang yang kompeten, kompeten di pekerjaannya dan kompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat," terangnya.

"Apalagi masalah ini kan sangat sensitif. Coba bayangkan berapa orang yang hilang, rumah yang rusak, porak-poranda, bahkan tidak makan sampai sekarang. Harus segera dievaluasi," tuturnya.

(**/YN)

Jakarta - Imbas kasus hoaks Ratna Sarumpaet, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta jajaran tim pemenangannya menjadi bulan-bulanan masyarakat. Namun, tidak lama setelah pengakuan Ratna, Prabowo-Sandi langsung menyampaikan permohonan maaf.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan, sikap Prabowo itu merupakan tindakan gentleman yang tidak dimiliki rivalnya, Presiden Jokowi. Padahal, menurut Andre, berbagai kesalahan itu juga pernah dilakukan orang nomor satu di Indonesia itu. Seperti saat Jokowi mengangkat Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM.
 
“Pak Jokowi mengangkat Arcandra yang merupakan warga negara Amerika. Kenapa Presiden tidak mengkroscek lebih dulu?” kata Andre saat dihubungi, Kamis (4/10).
 
“Padahal Presiden memiliki instrumen intelijen yang lengkap, mulai dari BIN, Bais, Intelkam, dan Imigrasi. Kenapa bisa seorang presiden mengangkat warga negara asing menjadi menteri di kabinetnya,” imbuhnya.
 
Tetapi blunder kebijakan itu tidak membuat Jokowi meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Sebagai gantinya, Mensesneg Pratiknolah yang menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah terhadap pengangkatan Arcandra itu.
 
“Jadi Pak Jokowi tidak se-gentle Pak Prabowo yang mengkui kesalahannya dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kekeliruan sebelumnya,” tuturnya.
 
Atas dasar itu, Andre meminta semua pihak terutama kubu sebelah untuk tidak memberikan pernyataan yang membuat suasana politik makin memanas.
 
“Jadi jangan nyinyirlah. Kita ciptakan kontestasi pemilu yang positif,” tutupnya.
 
Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM pada 27 Juli 2016 hingga 15 Agustus 2016. Dia dicopot dari jababatannya setelah paspor Amerika Serikat-nya terkuak alias menyandang kewarganegaraan ganda. Setelah Arcandra melepas paspor asingnya dan murni menjadi WNI kembali, dia diangkat menjadi Wakil Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016.
 
(**/Kum)

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau maskapai penerbangan untuk menggratiskan biaya pengiriman bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah.

"Kalau dunia saja menunjukan rasa solidaritasnya, seharusnya kita juga menunjukan hal yang serupa. Saya menghimbau maskapai penerbangan juga bisa melakukan hal yang serupa. Minimal bisa menggratiskan atau memberi keringanan biaya bagi warga yang ingin mengirimkan bantuan melalui kargo. Begitupun dengan pihak lainnya. Mari bersatu padu menghadapi musibah ini dengan ikatan kebangsaan," ujar Bamsoet dalam keterangan persnya, Rabu (3/10/18).

Dia meyakinkan masyarakat bahwa penanganan musibah gempa dan tsunami sudah ditangani pemerintah secara cepat. DPR RI terus mendorong kementerian dan lembaga menerjunkan kekuataannya untuk membantu para korban yang terkena musibah.

"Presiden Jokowi sudah menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin tim penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, dengan koordinasi teknis berada di Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Wapres Jusuf Kalla, sebagaimana yang sudah ditunjukan beliau saat menangani tsunami di Aceh, Insya Allah musibah ini bisa kita lalui secepat mungkin," tegas Bamsoet.

"Berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, BNPB, Basarnas, serta lainnya telah bekerja keras menangani kejadian pasca gempa dan tsunami. Doa dan dukungan dari masyarakat terus dibutuhkan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah," kata Bamsoet menambahkan.

Dari koordinasi yang sudah dilakukan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, distribusi bantuan memang menghadapi berbagai tantangan. Medan wilayah sangat berat untuk ditembus dan dilalui. Selain itu, kendaraan bantuan logistik juga kerap dihadang oleh warga yang membutuhkan bantuan.

"Alhamdulilah mulai pagi tadi berbagai daerah terisolasi di Kabupaten Sigi seperti Kecamatan Lindu, Kulawi Selatan, Gumbasa, sudah mulai menerima distribusi bantuan. Aparat keamanan terus ditambah untuk mengamankan bantuan yang masuk. Pembukaan berbagai akses ke daerah terdampak terus dilakukan oleh TNI, Polri dan Basarnas," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN ini memaparkan, pemerintah juga sudah membuka akses untuk menerima bantuan internasional. Setidaknya, sudah ada lebih dari 18 negara, seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Perancis, Republik Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, termasuk UNDP dan ASEAN yang siap memberikan bantuan. Ini menunjukan solidaritas dunia terhadap Indonesia sangat kuat.

(**/Plt)

Jakarta - Sepanjang semester I-2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 15.773 permasalahan keuangan negara yang nilainya mencapai Rp11,55 triliun.

"Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018 telah mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan IHPS I-2018 di rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Moermahadi menjelaskan, permasalahan ini meliputi 7.539 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), serta 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, senilai Rp10,06 triliun.

Selain itu, kata dia, terdapat juga 204 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak Rp1,49 triliun.

Moermahadi menambahkan, dari 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, sebanyak 5.172 permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang berdampak langsung terhadap keuangan negara.

Dan, sebanyak 3.557 permasalahan telah mengakibatkan kerugian Rp2,34 triliun, 513 permasalahan berpotensi menyebabkan kerugian Rp1,03 triliun dan 1.102 permasalahan terkait kekurangan penerimaan Rp6,69 triliun.

"Terhadap masalah ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara, daerah, atau perusahaan senilai Rp676,15 miliar," ujarnya.

Permasalahan ketidakpatuhan tersebut antara lain terkait penambahan pagu anggaran subsidi listrik pada 2017 sebesar Rp5,22 triliun yang tidak sesuai dengan UU APBN-P dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai.

[**/tar]

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat kerugian materiil dan non materiil yang sangat besar akibat peristiwa gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9). Kerugian mencapai Rp 450 miliar yang dialami oleh anggota Aprindo yang memiliki gerai toko modern di Poso, Palu dan Donggala.

"Ritel yang terkena di antaranya Ramayana, Matahari, Hypermart, Alfamidi dan sebagainya," ujar Ketua Aprindo Roy Nicholas Mandey dalam rilis yang diterima, Senin (1/10).

Kerugian tersebut meliputi kerusakan bangunan, display barang dagangan dan stok barang di gudang. Tidak hanya itu, gempa dan tsunami turut menimbulkan korban jiwa, yakni sedikitnya lima orang dari para penjaga toko.

Roy menjelaskan, sampai saat ini, gerai ritel Aprindo yang berada di Palu dan Donggala masih belum dapat beroperasi karena masih dalam konsolidasi serta pendataan. Ia berharap, semua ritel dapat segera aktif kembali untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam waktu singkat.

Roy menyayangkan pernyataan sikap pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang berkesan arogan dengan memberikan izin bagi masyarakat untuk mengambil barang di toko ritel yang berada di Palu dan Donggala. "Sebab, pernyataan tersebut disampaikan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan para pemilik usaha, manajemen ataupun Aprindo sebagai asosiasi pengusaha toko modern," katanya.

Keputusan pemerintah justru memberikan kesan tidak mendidik pada masyarakat. Selain itu, Roy menambahkan, pemerintah seolah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertindak di luar tata krama, moral, etika dan kurang berbudaya.

Menurut Roy, sikap pemerintah kontras dengan jasa peritel modern yang turut memberikan kontribusi bagai kemajuan dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. "Kami juga selalu hadir dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat seperti saat terjadi kejadian serupa (gempa bumi) di Lombok, Padang, Aceh dan sebagainya," ucapnya.

Dari catatan Roy, pengambilan barang di gerai ritel modern di Palu sampai Ahad (30/9) malam terjadi di 41 titik. Sebanyak 40 di antaranya merupakan gerai Alfamart dan satu gerai Hypermart.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah adanya pembebasan kepada masyarakat Palu untuk mengambil barang di minimarket dan biayanya ditanggung oleh pmeerintah. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk membeli minuman dan makanan dari toko yang tutup. Pembayaran dilakukan dengan uang gotong royong, di mana Kemendagri akan turut memfasilitasinya. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak yang terlibat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan agar tidak melahirkan aturan-aturan yang melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan luar biasa lainnya.

"‎Pada prinsipnya, KPK berharap aturan-aturan yang dibuat jangan sampai memperlemah upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya, seperti terorisme, narkotika dan lain-lain. Kita perlu menyadari korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Sabtu (29/9).

‎KPK mengingatkan agar para penyusun undang-undang ini agar meminimalisi prosedur-prosedur yang menghambat dan berisiko terhadap investigasi kasus korupsi, sehingga kita perlu meletakkan hukum acara penanganan kasus korupsi sebagai sesuatu yang lex specialist.

"Kewenangan penyadapan yang diberikan pada KPK telah memiliki dasar hukum yang kuat di Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

KPK mengingatkan agar jangan sampai aturan penyadapan ini menghambat pemberantasan korupsi karena melalui penyadapan ini lembaga antirasuah bisa mengungkap kasus korupsi dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Ada 93 perkara korupsi yang berhasil dibongkar melalui OTT dan ditetapkan sebanyakan 324 orang tersangka awal.

"Kontribusi kewenangan yang diatur di UU Nomor 30 Tahun 2002, termasuk penyadapan dan pelaporan oleh masyarakat, sangat menentukan keberhasilan 93 OTT tersebut. Jika aturan-aturan baru dibuat tidak secara hati-hati, maka bukan tidak mungkin kerja KPK akan terhambat, termasuk OTT tersebut," kata Febri.

Karena itulah, KPK mengajak pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan pembentuk UU, agar bersama-sama memahami kebutuhan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

‎KPK menyampaikan tanggapan tersebut terkait dengan beredarnya draf I RUU Penyadapan, 20 September 2018. Namun KPK sendiri belum menerima secara resmi draf tersebut. KPK sekitar Juni 2018 sempat menghadiri undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

"Saat itu ada narasumber yang memaparkan kajiannya. Tentu saja, saat itu KPK tidak dalam posisi menyetujui atau tidak pada saat diskusi tersebut," katanya.

(**/IS)

Go to top