Politik

Politik (2077)

Jakarta - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui mekanisme zonasi sebesar 80% membuka ruang praktik manipulasi domisili. Pelaksanaan PPDB harus diawasi dan dievaluasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan pihaknya mendapat laporan terdapat praktik manipulasi domisli yang dilakukan calon wali murid demi mendapatkan sekolah favorit.

"Kami mendapat informasi ada praktik manipulasi domisili demi mendapatkan sekolah favorit. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini," kata Reni di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Reni, praktik manipulasi domisili tentu diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan domisili. Menurut anggota DPR dari Sukabumi ini, praktik tersebut harus diusut tuntas.

"Terkait dengan dugaan praktik manipulasi domisili, pemerintah harus melakikan investigasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum," imbau Reni.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyebutkan, persoalan di lapangan akibat penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perbaikan.

"Kita sepakat, ada masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya," pinta Reni.

Lebih dari itu, Reni meminta agar pemerintah melakukan pengawasan lebih intensif dalam pelaksanaan PPDB. "Pengawasan mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan," cetus Reni.

Diketahui, penerapan PPDB merujuk pada Permendikbud No 20 Tahun 2019. Dalam ketentuannya disebutkan tiga jalur masuk sekolah milik pemerintah yakni melalui zonasi sebesar 80%, prestasi 15% dan perpindahan domisili orang tua sebesar 5%. Permendikbud ini merupakan perubahan Permendikbud 51/2018 yang baru diubah beberapa hari yang lalu. (*)

Berita9.com - Pengamat politik Hendri Satrio, mengatakan nasib politik para partai politik cuma ada dua partai politik di Indonesia yang tak susah payah mendapat kursi menteri.

"Cuman ada 2 partai politik di Indonesia yang istilahnya enggak usah ngapa-ngapain pasti dapat kursi menteri. Yaitu PKB dan PAN," ujar Hendri dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

Menurut Hendri, alasannya karena di belakang PAN ada Muhammadiyah dan PKB ada Nahdlatul Ulama (NU).

"Beda dengan Golkar, karena Golkar harus usaha dulu, tetapi PKB dan PAN mau bagaimana tetap dapat kursi menteri," tuturnya.

Kemudian, masih kata Hendri, berbeda dengan Partai Demokrat. Di mana bila tidak berada dalam posisi penguasa, elektabilitasnya terus menurun. Untuk itu, dia menyarankan, lebih efektif bila Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf usai putusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2019.

"Memang Demokrat lebih bagus gabung ke pemerintah. Jadi beda dengan PKS, kalau dia bergabung dengan pemerintah turun elektabilitasnya. Kalau dengan oposisi ya naik," tuturnya. (*)

Berita9.com - Pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilu, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo-Sandi berkumpul di kediaman Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut, membahas bagaimana kelanjutan dari koalisi Indonesia Adil Makmur.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, dalam pertemuan koalisi ini, Prabowo akan menyampaikan perkembangan politik kepada partai koalisi. Selain itu, Prabowo juga akan menyerahkan kepada masing-masing partai untuk menentukan langkah lebih lanjut.
 
Selain itu, Muzani menambahkan, dalam pertemuan koalisi nanti akan dibahas bagaimana tindak lanjut janji politik Prabowo. Menurutnya, meski tidak jadi Presiden, Prabowo akan berusaha mewujudkan janji politiknya, meski lewat parlemen.

"Tadi malam pidato beliau bahwa upaya kita secara serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan janji-janji kampanye Pak Prabowo sebagai capres akan dilakukan, diupayakan, diikhtiarkan melalui jalan parlemen dan jalan-jalan dan forum-forum lain ,yang itu forum tidak kalah pentingnya," kata Muzani di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jumat 28 Juni 2018.

Muzani mengakui, memang memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat melalui jalur parlemen tidak seefektif jalur eksekutif. Tetapi, sebagai sosok seorang pemimpin, Prabowo akan tetap berupaya memperjuangkan janji politiknya kepada rakyat.

"Meskipun tingkat efektivitas parlemen itu tidak seefektif dari eksekutif, sehingga kita juga akan menyampaikan, kira-kira kalau forumnya adalah legislatif, upaya mewujudkan janji kepada rakyat ini bisa efektif di parlemen," ujarnya.

Terkait partai selain Gerindra, Muzani mengatakan, bukan berarti Prabowo tak mengizinkan partai koalisi masuk ke pemerintahan. Justru sebaliknya, Prabowo akan memberikan partai kebebasan dalam menentukan pilihan dan itu akan dibahas dalam pertemuan partai koalisi sore ini.

"Ya, nanti beliau akan menyampaikan pandangan-pandangan di dalam rapat hari ini. Setelah rapat, nanti akan disampaikan secara tuntas," ujarnya. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan, kompetisi dalam demokrasi ada awal dan akhirnya. 

Dimana, secara konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Joko Widodo menang Pemilu 2019 sesuai keputusan KPU. 

"Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

"Saatnya kita merapihkan shaf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang," ujar Mardani yang juga Ketua DPP PKS ini.

Menurut Mardani, selama istiqomah membela rakyat, itu sama saja memberi kebaikan yang di dapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan.

"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersyukur sengketa Pilpres 2019 diselesaikan melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Sebab, menurutnya, sidang pemeriksan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah membantu mengedukasi dan sekaligus membuka mata dan hati masyarakat Indonesia.

“Bersyukur bahwa 02 akhirnya maju ke MK sehingga banyak hal terungkap. Ini baik bagi masyarakat karena mereka jadi tahu banyak hal,” cuit Sohibul melakui akun twitter pribadinya, @msi_sohibuliman, dilihat (27/6).

Menurutnya, melalui sidang yang disiarkan secara langsung di televisi nasional itu, mmrakyat bisa mendapat gambaran mengenai bagaiaman kualitas penyelenggaraan Pilpres 2019.

Hal ini, sambung Sohibul, tidak akan terjadi jika kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke meja MK.

Sohibul kemudian menguraikan beberapa kesaksian yang disampaikan para saksi selama sidang. Seperti adanya Training of Trainer (ToT) saksi dari pasangan Joko Widodo-Maruf Amin yang disebut mengajarkan kecurangan dan kepala daerah tidak netral.

Selain itu, ada juga pengkondisian isu agar pendukung Prabowo-Sandi distigmakan sebagai kubu pendukung khilafah dan aliraan radikal.

“Bahwa ternyata ada rekayasa tuduhan radikal, intoleran, dan pro khilafah kepada 02,” papar dia.

Kini, kata Sohibul, rakyat juga jadi tahu bahwa ada calon wakil presiden yang tidak mau mundur dari jabatan di anak perusahaan BUMN.

“Ada juga calon yang tidak cuti, dan lain-lain. Semua diungkap dan publik jadi tahu. Semoga ada terobosan hukum dalam putusan MK,” tegasnya.

“Bagaimana akhirnya keputusan MK, tentu berharap yang adil bagi semua,” ucap Sohibul. (*)

Berita9.com - Sejak Era Reformasi, sistem politik yang berlaku dinilai belum cukup mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Hal itu ditegaskan Prof Din Syamsuddin dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertajuk “Merajut Persatuan Bangsa” di Kantor MUI Pusat, Jakarta, hari ini.

Menurut dia, sistem politik yang berlandaskan pada Sila Keempat mesti dijalankan secara utuh. Bagaimanapun, dia mengakui hal itu tidaklah mudah. Di satu sisi, ada peluang untuk membawa wacana ini ke level yang lebih konkret, misalnya, melalui DPR-RI periode mendatang. Akan tetapi, sebut Din, mereka pada faktanya adalah kaum politikus. Cenderung memiliki kalkulasi masing-masing.

"Tinggal mereka (legislator) mau apa tidak. Karena, banyak partai yang happy dengan sistem sekarang, terutama yang diuntungkan sistem sekarang. Maka susah melakukan perubahan," kata Din Syamsuddin dalam rapat tersebut, Rabu (26/6). 

Ketua Wantim MUI itu meneruskan, sejak dimulainya Era Reformasi, demokrasi yang diterapkan pada level struktural belum menghayati nilai-nilai sila keempat Pancasila.

Din khawatir bila pesan luhur sila tersebut tidak segera diaplikasikan dalam sistem politik.

Keadaan seperti sekarang akan terulang di masa depan; yakni keadaan yang cenderung renggang ikatan persaudaraan sesama warga bangsa.

“Mungkin Wantim MUI di masa yang akan datang, akan ngomong seperti ini lagi di waktu pemilu dan pilpres. Karena kita (di masa mendatang) akan menghadapi dampak yang lebih dasyat," ujarnya.

Din pun meminta agar umat Islam tidak melanggengkan perpecahan. Jika tetap terjadi, dia menyebut ini sebagai "jahiliyah yang modern."

"Untuk jangka pendek, untuk umat Islam, janganlah perbedaan politik melanggengkan perbedaan dan perpecahan. Faktor pemicu yang namanya agenda demokrasi kemarin itu (pemilihan umum) sudah berlalu," tegasnya.

Din juga meminta kepada semua pihak untuk tidak membuat konflik berlarut-larut. Dalam hal ini, dia menyinggung situasi setelah usainya sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, sudah sepatutnya seluruh pihak menerima apa pun putusan MK.

“(Jika) masih ada yang keberatan, itu namanya konflik, suasana disorder, rusaklah kehidupan bersama kita," paparnya.

Di luar ranah politik praktis, lanjut dia, kalangan ormas-ormas Islam mesti selalu menjaga etos dan mental untuk menjadi kekuatan masyarakat madani di Tanah Air.

"Yang paling penting di atas semua itu, ormas Islam tidak berhenti melakukan itu (menguatkan masyarakat madani –Red)," simpulnya. (*)

Berita9.com - Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pendukung dan relawannya agar tetap semangat memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

"Untuk para pendukung dan relawan, saya berpesan untuk terus semangat. Jangan pernah lelah memperjuangkan kebenaran dan keadilan," kata Sandi lewat twitternya terkutip, (26/6).

Mantan Wakil Gubernur DKI ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal terus proses demokrasi, pastikan keadilan hadir di negeri tercinta ini untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Saya, Pak @prabowo dan para anggota partai koalisi akan terus berjuang untuk seluruh rakyat dan untuk Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yang adil, makmur serta baldatun toyyibatun warobbun ghofur," ujarnya.

Menurut dia, perjuangan yang selama ini dijalani tentu tidak akan sia-sia meskipun harus menempuh banyak rintangan.

"Kami percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Meski harus menempuh banyak rintangan, kami optimis akan menggapai hasil yang baik," jelas dia. (*)

Berita9.com - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam cicitannya pascapemberlakuan sanksi baru AS terhadap Teheran, mengatakan politikus yang dekat dengan Presiden Donald Trump haus perang dibanding diplomasi.

"@realDonaldTrump 100 persen benar bahwa militer AS tidak ada urusannya dengan Teluk Persia. Pemindahan pasukannya benar-benar sejalan dengan kepentingan AS dan dunia. 

Namun, sekarang jelas #B_Team tidak peduli dengan kepentingan AS. Mereka meremehkan diplomasi dan haus akan perang," cuitnya.

Zarif pernah mengatakan Tim B meliputi Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia menilai mereka dapat menyeret Trump ke dalam konflik dengan Teheran.

Trump menargetkan sanksi baru AS terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran lainnya, Senin (24/6). 

Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan Zarif juga akan dikenai sanksi pekan ini.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Senin, AS sedang membangun koalisi dengan sekutunya untuk melindungi jalur pengiriman di Teluk. 

Hal tersebut menyusul serangan terbaru terhadap kapal tanker minyak. AS menyalahkan Iran atas serangan tersebut.

Iran membantah terlibat dalam serangan tanker. Sebanyak enam kapal tanker terkena ledakan, termasuk dua tanker Saudi di dekat Selat Hormuz. (*)

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengingatkan imbauan Prabowo Subianto pada massa pendukungnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sodik meminta masyarakat tak perlu melakukan aksi demo.

"Ya kami ingin tegaskan sekali lagi, permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa kita tidak usah ada demo lagi di MK, kenapa, karena kita sudah menempuh jalur yang formal konstitusional, lewat MK itu," kata Sodik di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (24/6).

Bila massa yang akan hadir beralasan akan melakuakan doa bersama, Sodik pun mengimbau mereka agar berdoa di masjid maupun tempat ibadah masing - masing. Sodik meminta massa berdoa agar Hakim MK diberikan keberanian mengeluarkan putusan yang adil.

"Berdoalah di masjid masing-masing, di tempat ibadah masing-masing, agar hakim MK diberi petunjuk dan diberi keberanian untuk membangun sebuah paradigma baru, yang tidak melihat kecurangan hanya sebatas angka-angka, tapi secara Komprehensif," kata Sodik.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, kata Sodik juga sudah meminta masyarakat agar tak perlu turun ke MK. Bila ada massa yang turun aksi, maka kata Sodik itu bukan merupakan bagian dari massa BPN.

Sodik pun menambahkan, pihaknya menyerahkan pada Hakim MK terkait putusan yang akan dibuat. "Keputusan apakah ditolak atau diterima, tapi Insya Allah dan mudah mudahan diterima dengan doa tadi, kita juga serahkan nanti pada tim hukum dan pimpinan kita," ujar dia.

Terkait pengamanan, Sodik menambahkan, kalaupun terjadi aksi, ia meminta kepada aparat agar tak perlu alergi dan melakukan pengamanan berlebih. Demonstrasi, kata Sodik, bagaimanapun menjadi hak masyarakat.

"Tapi bahwa yang demonya siapa sekali lagi BPN mengimbau untuk tak melakukan demo itu," ujar dia menegaskan.

Mahkamah Konstitusi kini tengah melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hasil RPH itu diumumkan paling lambat pada 28 Juni 2019. (*)

Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, Hakim MK akan menggelar rapat permusyaratan hakim (RPH) terhadap sidang terbuka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada pekan depan.

"RPH diagendakan Senin-Kamis besok," katanya di Jakarta, Sabtu (22/6/2019)

Ia menjelaskan, rapat ini dilakukan untuk pengambilan keputusan atas gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang.

"RPH membahas dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti dan keyakinan hakim," bebernya.

RPH dijadwalkan digelar pada Senin (24/6) hingga Kamis (27/6). Sidang pembacaan putusan atas gugatan hasil Pilpres digelar hari Jumat (28/6).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 paling lambat akan digelar tanggal 28 Juni 2019.

"Paling lambat tanggal 28 (Juni, red)," katanya di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Sebelumnya diberitakan, sidang terbuka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK selesai di tahap keterangan saksi dan ahli. Selanjutnya, para hakim akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pembacaan putusan.

Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 belum ditentukan. MK akan mengirimkan surat panggilan kepada pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon, KPU selaku termohon, pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait, dan Bawaslu. (*)

Go to top