Politik

Politik (1898)

Berita9.com - Pemkab Banyuwangi melakukan kerjasama alih teknologi Pupuk Organik Hayati (POH) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ratusan petani Banyuwangi dilatih membuat dan memanfaatkan pupuk organik hasil riset LIPI untuk pengembangan lahan pertanian organik.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendukung dan mewujudkannya dalam penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Dinas Pertanian Banyuwangi dengan Pusat Penelitian Biologi LIPI.

"Kemarin Dinas Pertanian sudah meneken kerja sama dengan LIPI terkait transfer ilmu untuk pembuatan pupuk organik hayati. Ini bukti kepedulian LIPI kepada daerah untuk mengembangkan pertanian organik," kata Anas, Rabu (6/11/2019).

Menurut Anas, kolaborasi dengan LIPI ini akan mengakselerasi pemahaman petani tentang pertanian organik. "Ini memang terus kita dorong bareng karena tren ke depan yang diminati pasar memang pertanian organik," kata Anas

PKS tersebut ditandatangani Kadis Pertanian Banyuwangi Arief Setiawan dan Kepala bidang Mikrobiologi Puslit Biologi LIPI, Iwan Saskiawan di Banyuwangi, Selasa (6 November 2019). LIPI juga langsung melatih 125 petani Banyuwangi tentang cara pembuatan POH.

Iwan mengatakan kerja sama ini sebagai upaya LIPI mendukung pengembangan pertanian organik di daerah. POH ini, kata dia, merupakan hasil riset LIPI.

"Hasil-hasil penelitian yang sudah dapat dilepas lalu kami sosialisasikan dan kami berikan pelatihan agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat perekonomian daerah. Pelatihan ini juga sebagai upaya LIPI untuk menciptakan kemandirian daerah dalam peningkatan produksi pangan," kata Iwan saat dihubungi terpisah.

POH LIPI dengan nama Beyonik Startmic merupakan hasil penelitian yang dipelopori oleh Dr. Sarjiya Antonius. POH ini telah melalui riset berbasis ilmiah yang dilakukan selama 15 tahun.

POH ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pupuk organik yang lain. Beyonik Startmic mampu menyuburkan tanaman secara alami dengan meningkatkan kesehatan tanah.

"Selain itu pemberian pupuk juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Metoda pembuatannya juga sederhana, menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar," kata Sarjiya.

Dengan pemakaian pupuk organik hayati, imbuh Sarjiya, akan mengurangi penggunaan pupuk kimia sebanyak 50 persen. Dan itu, lanjut dia, akan diiringi dengan produksi yang lebih tinggi, hingga 25-30 persen.

"Kami ingin petani bisa mandiri dan bebas dari ketergantungan pada obat-obatan kimia. Pembuatan POH ini, biaya produksinya sangat murah dan bahannya mudah didapat. Dengan cara ini, perlahan lahan pertanian akan menjadi lahan organik yang bebas kimia," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan satu buah alat pembuatan POH dari LIPI kepada Dinas Pertanian Banyuwangi.

"Dengan alat tersebut, sekali produksi menghasilkan 200 liter POH yang bisa digunakan untuk 40 hektar sawah. Selain dilatih cara membuat POH, petani juga langsung dilatih menggunakan alat tersebut," kata Sarjiya.

"Nanti, akan kami pantau produksinya secara berkala. Untuk melihat apakah produksinya sesuai dengan yang kami harapkan," imbuhnya.

Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi Arief Setiawan mengatakan kerjasama ini sangat bermanfaat bagi warga yang tengah getol mengembangkan pertanian organik. Saat ini, lanjut Arief, luasan pertanian organik di Banyuwangi baru seluas 102 hektar. Targetnya pada 2020 luasan tersebut bisa meningkat menjadi 200 hektar.

"Alih teknologi dari LIPI dan ilmu tentang pupuk organik yang diberikan, kami yakin bisa membuat petani mulai beralih mengembangkan pertanian organik daerah," tandas Arief.

Selain melakukan alih teknologi pupuk organik hayati, kerjasama LIPI di Banyuwangi juga meliputi pengembangan bibit jati platinum. Sebanyak 3.000 bibit jati platinum diserahkan ke kantor cabang Dinas Kehutanan Pemprov Jatim di Banyuwangi.

Bibit jati platinum merupakan hasil penelitian yang dipelopori oleh Dr. Witjaksono, salah satu peneliti di Pusat Penelitian Biologi.

"Bibit jati platinum memiliki beberapa keunggulan, antara lain batang utama yang tumbuh lurus, percabangan tidak dominan, pertumbuhan tanaman cepat (8-10 tahun), memiliki perakaran yang kokoh dan menghasilkan kayu berkualitas. Ini sangat potensial dikembangkan oleh daerah," tandas Iwan. (*)

Jakarta - Pengungkapan keberadaan desa-desa fiktif yang menerima dana desa oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja di DPR Senin (04/11) dinilai telah membongkar buruknya sistem pengawasan pengelolaan dana desa.

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA), Yenny Sucipto menduga munculnya desa-desa baru tak berpenghuni yang menerima transferan dana desa disebabkan oleh tak efektifnya sistem evaluasi pengelolaan dana desa dan buruknya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

"Ada sesuatu yang salah, ada sistem yang tidak berjalan," kata Yenny Sucipto, kepada BBC News Indonesia (05/11).

"Di saat evaluasi tidak berjalan, di saat perencanaan buruk, ada kongkalikong pengawasan," imbuhnya.

Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku baru pertama kali mendengar apa yang disebut sebagai desa-desa fiktif penerima dana desa, Polda Sulawesi Tenggara sudah mulai menyelidiki keberadaannya sejak bulan Juni.

Terdapat laporan adanya lima puluh enam desa fiktif di Kabupaten Konawe. Hingga kini, mereka sudah memeriksa setidaknya 60 saksi, namun belum menetapkan tersangka.

Program Dana Desa sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2015. Sejak saat itu hingga 2019, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp257 triliun.

Dari tahun ke tahun, angkanya terus meningkat.

Dimulai dari Rp20,8 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, meningkat menjadi Rp60 triliun pada tahun 2017 dan 2018, hingga akhirnya menjadi Rp70 triliun pada tahun ini.

"Seharusnya (pada) tahun kedua, tahun ketiga, itu sudah harus terdeteksi (keberadaan desa fiktif), sehingga tidak kemudian mengarah kepada kongkalikong itu," kata Direktur LETRAA Yenny Sucipto.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengaku baru mengetahui adanya desa fiktif penerima dana desa sesaat setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami mendengar ada transfer yang ajaib dari APBN dan muncul desa-desa baru yang tidak berpenghuni, karena melihat jumlah dana yang ditransfer setiap tahunnya," ujar Sri di gedung DPR RI pada Senin (04/11), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk menelusuri jumlah dana desa yang sudah mengalir ke desa-desa `siluman` tersebut dan akan menginvestigasi kasus itu.

Meski Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa ia baru pertama kali mendengar kasus desa fiktif sekarang, kasus serupa sudah ditangani Polda Sulawesi Tenggara sejak Juni lalu.

Hingga kini, pengusutan kasus dugaan 56 desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, masih dalam tahap penyelidikan.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart mengungkapkan setidaknya 60 saksi telah diperiksa.

"Penyidik masih dalam tahap mengumpulkan seluruh alat bukti, petunjuk, maupun keterangan dari saksi-saksi," kata Harry Goldenhart, melalui sambungan telepon.

Harry menuturkan polisi belum bisa meningkatkan kasus ke tahap penyidikan karena masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kita juga sudah menggandeng BPKP untuk melakukan audit terhadap potensi kerugian keuangan negara," ungkap Harry,

"Sehingga hasil audit BPKP pun kita masih tunggu untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, termasuk penetapan tersangka."

Komisioner KPK, Saut Situmorang, dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia, mengatakan bahwa pihaknya melakukan supervisi terhadap pengusutan oleh Polda Sultra.

Saut menjelaskan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 16 September 2019 bertempat di Kampus UAJ Yogyakarta bersama penyidik dan ahli hukum pidana.

"Intinya bahwa KPK akan melakukan fasilitasi, monitoring penanganan perkara dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyidikan agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya," kata Saut.

Ia melanjutkan dalam perkara tersebut ditemukan 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada, tetapi SK (surat keputusan) pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

"Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri, sehingga untuk mendapatkan dana desa, [makanya] harus dibuat tanggal pembentukan backdate ," kata Saut.

Terlepas dari penyelidikan kasus desa fiktif oleh Polda Sultra, Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyangkal adanya "desa hantu" yang menerima gelontoran dana desa seperti yang diungkapkan Menkeu Sri Mulyani.

"Dari telaah kita ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada. Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," tukas Abdul di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, (05/11).

Ia lantas memberi contoh lima desa di Jawa Timur yang hilang akibat terdampak lumpur Lapindo.

Meski demikian, Abdul memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendataan untuk menelisik dugaan desa fiktif tersebut.

"Dalam rangka mensupport Bu Menkeu untuk lebih detail lagi berapa sih desa yang kalau memang (fiktif) ada berapa, di mana lokasinya," pungkas Abdul.

`Penipuannya berlapis-lapis`

Menurut laporan lembaga non-profit Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran desa menjadi pos paling banyak dikorupsi pada tahun 2018. Anggaran itu meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

ICW mencatat 96 kasus korupsi anggaran desa dari keseluruhan 454 kasus korupsi yang diusut sepanjang tahun 2018. Kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp37,2 miliar.

Saat ditanya terkait pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang mengaku baru pertama kali mendengar adanya dugaan desa fiktif penerima dana desa, peneliti ICW Egi Primayogha mengapresiasi hal tersebut.

Ia menyatakan Sri Mulyani membongkar lemahnya pengawasan pengelolaan dana desa selama ini.

"Kita apresiasi kalau misalkan Menkeu mau secara serius menindak kasus itu, tapi yang bisa disoroti juga artinya pengawasannya lemah, kenapa ada desa yang bisa melakukan seperti itu?" tutur Egi.

Ia menduga adanya praktik korupsi berlapis dalam dugaan aliran dana desa ke desa-desa `siluman` itu.

"Sebetulnya ini kan aneh ya, karena untuk mengajukan dana desa kan perlu ada persetujuan dari tiap tingkatan, nah, ketika itu terjadi, berarti penipuannya terjadi berlapis-lapis, dari mulai kecamatan, atau dari pemerintah kabupaten juga," papar Egi.

Pengamatan ICW senada dengan pendapat Direktur Eksekutif LETRAA, Yenny Sucipto. Ia menduga skema curang paling mungkin dilakukan pada level kabupaten yang memang memiliki peran sebagai penerima sementara dana desa sebelum disalurkan ke desa-desa yang berhak.

"Celahnya di situ, karena ada peluang, ada sistem yang tidak terbangun, akhirnya itu tadi, asumsi kongkalikong itu terjadi," imbuh Yenny.

Meski demikian, ia menilai kesalahan ada di pundak seluruh pihak terkait.

"Semua yang salah (adalah) yang diberi kewenangan di dalam pengelolaan dana desa. Kementerian Keuangan juga salah, Kementerian Dalam Negeri juga salah, Kementerian Desa juga salah, karena apa? Karena tidak ada sistem evaluasi terbentuk, koordinasi juga lemah antar kementerian/lembaga," papar Yenny.

Ia meminta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa untuk menciptakan formula yang tepat dalam melakukan proses evaluasi dan koordinasi antar instansi. (*)

Berita9.com - Anggota Dewan Pengawas KPK akan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menyebut anggota Dewan Pengawas KPK adalah kepanjang tangan presiden.

"Begini, siapapun dia yang sangat jelas tadi saya katakan ada relasi kekuasaan antara dewan pengawas dengan Presiden, jadi sesungguhnya yang mengendalikan KPK ya presiden, karena orang yang dipilih bertanggung jawab kepada orang yang memilih," kata Asfina, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad (3/11/2019).

Asfina menuding pimpinan KPK bisa dikendalikan presiden karena juga melalui proses pansel yang anggotanya dipilih oleh Jokowi. Menurut Asfina, KPK saat ini sedang dikendalikan presiden dan bisa dinikmati partai pendukungnya.

"Dan artinya juga di level pimpinan KPK pun dia juga melalui proses dari presiden (pansel). Jadi sebetulnya KPK ini sedang di tangan presiden, presiden bisa mengendalikan KPK. Dan siapapun yang bisa masuk ke presiden juga bisa menikmati relasi kekuasaan itu dengan KPK, termasuk partai partai pendukung," katanya.

Asfina menilai penunjukan anggota Dewan Pengawas kental dengan unsur politis. Sebab, kewenangannya lebih tinggi dari pada pimpinan KPK dan dinilai dapat melemahkan KPK, salah satunya penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas.

Selain itu, anggota Dewan Pengawas akan ditunjuk pertama kali oleh presiden, lalu baru dipilih melalui pansel pada saat masa pimpinan KPK selanjutnya. Menurut Asfina, Dewan Pengawas mestinya hanya mengawasi saja, seharusnya tidak memiliki kewenangan yang berlebih.

"Dewan pengawas ini sangat politis, jelas sekali karena ada pengaturan di tahun pertama ada berbeda dengan pemilihan berikutnya. Terus semua orang yang mengerti bahwa pengawas itu ya namanya mengawasi bukan menjalankan, kalau sekarang kan dia mengimplementasi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan masih menampung masukan-masukan pembentukan dewan pengawas KPK. Sesuai aturan yang ada, dewan pengawas dipilih langsung oleh Jokowi. Nantinya anggota Dewas akan dilantik pada Desember bersama Pimpinan KPK yang baru.

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel, tapi percayalah nanti yang terpilih beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," sebut Jokowi.

Seperti diketahui, dewan pengawas menjadi salah satu revisi dalam UU KPK yang baru. Dewan pengawas KPK ini dianggap dapat melemahkan penindakan di KPK. (*)

Jakarta - Penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terbitkan Perppu KPK merupakan salah satu langkah untuk memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia.
 
Hal ini diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, (3/10).
 
"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu indikasi kuat bahwa Pak Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi," kata Bivitri.

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja. Kenaikan iuran ini dinilai perlu ditinjau ulang.

"Kami sangat mengharapkan supaya kenaikan iuran BPJS ini ditinjau ulang," ujar anggota Komisi IX fraksi PKS DPR RI, Kirniasih Mufidayati, dalam diskusi Polemik Trijaya 'BPJS Kesehatan, Kezzeel Tapi Butuh' di Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Mufida mengatakan Komisi IX DPR sebelumnya telah rapat gabungan bersama komisi lain dan beberapa lembaga, termasuk BPJS pada 2 September 2019.
Dia menyebut pada kesempatan itu Komisi IX menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga iuran kesehatan.

"Komisi IX dan Komisi XI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk peserta bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP kelas 3," kata Mufida.

Dia juga meminta BPJS menyelesaikan data cleansing serta mencari alternatif lain selain menaikan iuran. "Sampai data cleansing itu diselesaikan dan mengharapkan pemerintah dapat mencari cara lain dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial atau BPJS Kesehatan," kata Mufida.

Sementara itu, Founder Cikini Study Teddy M Yamin mengatakan waktu kenaikan jumlah iuran BPJS ini kurang tepat. Hal ini karena banyak kenaikan harga-harga lain dalam kebutuhan sehari-hari.

"Timingnya kurang tepat, di tengah kebutuhan hidup rakyat yang sedang disergap dengan berbagai kenaikan. Jangan lihat ke atas, tapi lihat di bawah," kata Teddy.

"Bukan hanya BPJS, biaya listrik juga naik listrik dan biaya hidup juga kebutuhan pokok naik. Kalau di sebuah kampung saja untuk naikkan 10% saja repot," sambungnya. (*)

Berita9.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) minta pemerintah melakukan kajian mendalam terkait larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan institusi pemerintah.
Jakarta - Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi menyampaikan catatan awalan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
 
Ia juga menyoroti soal pakaian yang seharusnya dipakai Aparatur Sipil Negara (ASN). Fachrul menyinggung soal celana cingkrang.
 
"Kemudian masalah celana cingkrang-cingkrang itu tidak dilarang dari aspek agama. Karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal di tempat ditegur celana kok tinggi gitu?" ungkap Fachrul Razi di Kemenko PMK, Kamis (31/10).
 
"Kamu enggak lihat aturan negara gimana? kalau enggak bisa ikuti keluar kamu," tegas dia.
 
Fachrul juga menyinggung soal visi misi Kemenag lima tahun ke depan. Semua mengacu visi misi Presiden Jokowi.
 
"Kalau program saya ingin menunjukkan program prioritas Kemenag karena ini visi misi presiden. Nah ini dia program prioritas kami yang memang mengacu pada visi misi presiden," ungkap dia.

Sebagai informasi bahwa celana cingkrang atau menghindari Isbal bagi seorang muslim adalah menjulurkan pakaian melebihi mata kaki.

Isbal terlarang dalam Islam, hukumnya minimal makruh atau bahkan haram bagi seorang lelaki. Banyak sekali dalil dari hadits Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam yang mendasari hal ini.

Dalil seputar masalah ini ada dua jenis:

Pertama, mengharamkan isbal jika karena sombong.

Nabi shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:

من جر ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لن تصنع ذلك خيلاء . قال موسى : فقلت لسالم : أذكر عبد الله : من جر إزاره ؟ قال : لم أسمعه ذكر إلا ثوبه

Barangsiapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu Bakar lalu berkata: ‘Salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar’. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: ‘Engkau tidak melakukan itu karena sombong’.Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafadz ‘barangsiapa menjulurkan kainnya’? Salim menjawab, yang saya dengan hanya ‘barangsiapa menjulurkan pakaiannya’. ”. (HR. Bukhari 3665, Muslim 2085)

بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.

Ada seorang lelaki yang kainnya terseret di tanah karena sombong. Allah menenggelamkannya ke dalam bumi. Dia meronta-ronta karena tersiksa di dalam bumi hingga hari Kiamat terjadi”. (HR. Bukhari, 3485)

لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً

Pada hari Kiamat nanti Allah tidak akan memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong” (HR. Bukhari 5788)

Kedua, hadits-hadits yang mengharamkan isbal secara mutlak baik karena sombong ataupun tidak.

Nabi shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda:

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار

Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka” (HR. Bukhari 5787)

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

Ada tiga jenis manusia yang tidak akan diajak biacar oleh Allah pada hari Kiamat, tidak dipandang, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Untuk mereka bertiga siksaan yang pedih. Itulah laki-laki yang isbal, orang yang mengungkit-ungkit sedekah dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu”. (HR. Muslim, 106)

لا تسبن أحدا ، ولا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ، إن ذلك من المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار ؛ فإنه من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة

Janganlah kalian mencela orang lain. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikitpun, walaupun itu hanya dengan bermuka ceria saat bicara dengan saudaramu. Itu saja sudah termasuk kebaikan. Dan naikan kain sarungmu sampai pertengahan betis. Kalau engkau enggan, maka sampai mata kaki. Jauhilah isbal dalam memakai kain sarung. Karena isbal itu adalah kesombongan. Dan Allah tidak menyukai kesombongan” (HR. Abu Daud 4084, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud)

مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ! فَرَفَعْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: زِدْ! فَزِدْتُ. فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

Aku (Ibnu Umar) pernah melewati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sementara kain sarungku terjurai (sampai ke tanah). Beliau pun bersabda, “Hai Abdullah, naikkan sarungmu!”.  Aku pun langsung menaikkan kain sarungku. Setelah itu Rasulullah bersabda, “Naikkan lagi!” Aku naikkan lagi. Sejak itu aku selalu menjaga agar kainku setinggi itu.” Ada beberapa orang yang bertanya, “Sampai di mana batasnya?” Ibnu Umar menjawab, “Sampai pertengahan kedua betis.” (HR. Muslim no. 2086)

Dari Mughirah bin Syu’bah Radhiallahu’anhu beliau berkata:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين

Aku melihat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mendatangi kamar Sufyan bin Abi Sahl, lalu beliau berkata: ‘Wahai Sufyan, janganlah engkau isbal. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang musbil’” (HR. Ibnu Maajah no.2892, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Maajah)

Dari dalil-dalil di atas, para ulama sepakat haramnya isbal karena sombong dan berbeda pendapat mengenai hukum isbal jika tanpa sombong. Syaikh Alwi bin Abdil Qadir As Segaf berkata:

“Para ulama bersepakat tentang haramnya isbal karena sombong, namun mereka berbeda pendapat jika isbal dilakukan tanpa sombong dalam 2 pendapat:

Pertama, hukumnya boleh disertai ketidak-sukaan (baca: makruh), ini adalah pendapat kebanyakan ulama pengikut madzhab yang empat.

Kedua, hukumnya haram secara mutlak. Ini adalah satu pendapat Imam Ahmad, yang berbeda dengan pendapat lain yang masyhur dari beliau. Ibnu Muflih berkata : ‘Imam Ahmad Radhiallahu’anhu Ta’ala berkata, yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka, tidak boleh menjulurkan sedikitpun bagian dari pakaian melebihi itu. Perkataan ini zhahirnya adalah pengharaman’ (Al Adab Asy Syari’ah, 3/492). Ini juga pendapat yang dipilih Al Qadhi ‘Iyadh, Ibnul ‘Arabi ulama madzhab Maliki, dan dari madzhab Syafi’i ada Adz Dzahabi dan Ibnu Hajar Al Asqalani cenderung menyetujui pendapat beliau.  Juga merupakan salah satu pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, pendapat madzhab Zhahiriyyah, Ash Shan’ani, serta para ulama di masa ini yaitu Syaikh Ibnu Baaz, Al Albani, Ibnu ‘Utsaimin. Pendapat kedua inilah yang sejalan dengan berbagai dalil yang ada.

Dan kewajiban kita bila ulama berselisih yaitu mengembalikan perkaranya kepada Qur’an dan Sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa: 59)

Dan dalil-dalil yang mengharamkan secara mutlak sangat jelas dan tegas”

(Sumber : http://www.dorar.net/art/144 )

Jadi Islam melarang isbal, baik larangan sampai tingkatan haram atau tidak. Tapi sungguh disayangkan larangan ini agaknya sudah banyak tidak diindahkan lagi oleh umat Islam. Karena kurang ilmu dan perhatian mereka terhadap agamanya. Lebih lagi, adanya sebagian oknum yang menebarkan syubhat (kerancuan) seputar hukum isbal sehingga larangan isbal menjadi aneh dan tidak lazim di mata umat.

(*)
 
 

Berita9.com - Mumtaz Rais yang akan maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Sleman 2020 mempunyai program prioritas untuk mengembangkan kreativitas masyarakat. Mumtaz akan menggenjot sistem informasi modern di era industrialisasi 4.0.

Putra ke-3 Amien Rais itu memandang masih banyak kabupaten di Indonesia yang memiliki masalah klasik, yakni gagal paham teknologi alias 'jaman kuda gigit jari'.

"Saya melihat perlunya kepemimpinan milenial yang mampu melompat yaitu kepemimpinan 4.0," katanya di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Anggota DPR periode 2009-2014 ini mengatakan bahwa era industrialisasi 4.0 bukan hanya perkara kerjasama antara daerah dalam hitam di atas putih. Lewat era digital yang memanfaatkan banyak sistem revitalisasi yang canggih, kerjasama antar daerah dapat diwujudkan dan diterapkan dengan cepat.

"Kerjasama dalam tahap ini bukan lagi sekedar selembar nota kesepahaman atau MOU (Memorandum of Understanding), tapi justru dimulai dari aksi bersama dari berbagai pihak yang 'corcerned' dan berkomitmen untuk memberi hasil nyata," ucapnya.

"Makanya diperlukan kerja sama lintas wilayah pemerintahan juga. Ini akan menumbangkan arogansi 'raja-raja kecil' di daerah-daerah. Kalau kita tidak bervisi melompat langsung ke 4.0, ya pasti kita akan ketinggalan," ujarnya, menambahkan. (*)

Berita9.com - Pemberian hak veto kepada menteri koordinator (menko) terus menjadi polemik. Terkait hal itu, PDIP meminta batasan tentang hak veto diperjelas.

Polemik ini mencuat setelah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (23/10/2019) lalu.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu meminta agar hak yang dimiliki menko untuk membatalkan kebijakan menteri di bawahnya itu secara gamblang diatur.

“Hak veto Menko harus diatur jelas batasannya,” tegasnya dalam akun Twitter pribadinya.

Lebih lanjut, mantan anggota Komisi III DPR itu mengingatkan bahwa UUD 1945 mengatur, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan maka ada tiga menteri yang mengambil alih tugas.

Tugas itu dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

“Pelaksanaan tugas presiden adalah Mendagri, Menlu dan Menhan secara bersamaan. Bukan Menko,” tutupnya. (*)

Berita9.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf sekalipun tak mendapat 'jatah' menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Go to top