Politik

Politik (1820)

Berita9.com - Dihadapan puluhan insan penyiaran, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, berharap Lembaga Penyiaran  mampu menjadi media penyeimbang, untuk meluruskan  berita yang kurang benar, dan terlanjur dikonsumsi masyarakat. Pasalnya, saat ini begitu banyak sumber-sumber berita yang berasal dari media sosial, ikut menyebarkan kabar tetapi tidak jelas akurasinya. 

Jangan sampai terjadi sebaliknya, Lembaga  penyiaran malah dikoreksi oleh medsos, karena menyiarkan berita yang tidak benar atau malah kabar-kabar bohong. Kalau itu terjadi,  maka yang akan rugi adalah lembaga penyiaran sendiri. Mereka membuat masyarakat tertipu, kemudian muncul keonaran, dan publik tidak mempercayai lagi berita-berita yang disampaikan oleh lembaga penyiaran. 

“Kalau ada lembaga penyiaran yang berani mengabarkan berita bohong yang rugi tentu kita semua. Masyarakat sudah mendapatkan berita yang tidak benar, kadang menimbulkan keresahan dan akhirnya orang tidak akan percaya dengan kabar-kabar yang disampaikan lembaga penyiaran”, kata Hidayat menambahkan. 

Pernyataan itu dikemukakan  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan kata kunci  pada acara  In House Training Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Acara tersebut berlangsung di kawasan SCBD Jln. Sudirman Jakarta Selatan, Selasa (30/7).   

Acara  tersebut mengambil tema  Upaya meningkatkan Kualitas Tayangan Lembaga Penyiaran. Ikut hadir pada kegiatan itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Kawiyan, dan Direktur Utama Jaktv David Sijabat. 
 
Pada kesempatan itu, Hidayat juga menyampaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan memberikan pengakuan terhadap  hak azazi manusia,  khususnya hak mendapatkan informasi. Karena itu, sudah sepatutnya jika lembaga penyiaran memberikan berita-berita yang sesuai dengan aturan. Ini penting agar lembaga penyiaran bisa berkontribusi dalam penguatan persatuan Indonesia. 

Apalagi, saat ini keterbukaan informasi begitu jelas. Masyarakat bisa melaporkan media yang menyampaikan  berita-berita yang tidak benar, baik kepada Komisi penyiaran, atau pihak kepolisian. Karena itu lembaga penyiaran harus lebih dewasa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Agar tidak tidak terjadi persoalam hukum dibelakang hari. 

“Kalau lembaga penyiaran memberikan informasi   dengan cara yang benar, maka masyarakat juga akan menerimanya  dengan benar pula. Kalau itu dilakukan, maka akan baik bagi semua bukan hanya lembaga penyiaran tapi juga masyarakat umum”, kata Hidayat lagi. (*)

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dua hakim Mahkamah Agung yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari perkara dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Komisioner Komisi Yudisial, Sukma Violetta, menuturkan kerja sama lembaganya dengan KPK dalam bentuk berbagi informasi mengenai persoalan tersebut.

"Kami memang selalu bekerja sama dengan KPK, termasuk dalam kasus ini, seperti tukar-menukar informasi," kata dia, Kamis, 26 Juli 2019.

Sukma mengatakan lembaganya mulai mengumpulkan informasi ihwal Syamsul Rakan Chaniago dan Mohammad Askin--dua hakim agung yang menjatuhkan vonis bebas kepada Syafruddin--dua hari lalu. Informasi itu diperoleh dari pelbagai sumber, termasuk dari pelapor ke Komisi Yudisial.

Tiga hari lalu, Koalisi Masyarakat Sipil mengadukan Syamsul dan Askin ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik saat memutus perkara dugaan korupsi Syafruddin. Dalam putusan kasasi kasus Syafruddin, 9 Juli lalu, Syamsul dan Askin menyatakan perbuatan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional itu—yang menerbitkan surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Negara Indonesia--bukan tindak pidana.

Syamsul berpandangan tindakan itu termasuk perbuatan perdata dan Askin mengatakan tindakan Syafruddin merupakan perbuatan administrasi. Keduanya berbeda dengan Salman yang tetap berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan tindak pidana. Putusan akhir kasasi menyatakan Syafruddin terbukti merugikan negara Rp 4,58 triliun, tapi perbuatan tersebut bukanlah pidana.

Menurut Sukma, Komisi Yudisial tengah menindaklanjuti laporan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut. Ia mengatakan lembaganya bakal mengusut laporan ini. Tapi, kata dia, Komisi Yudisial terlebih dulu mengumpulkan informasi dari pelbagai sumber. Ia berharap lembaganya segera mendapat informasi yang cukup untuk menyimpulkan laporan Koalisi Masyarakat Sipil ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. “Apabila informasi yang dikumpulkan sudah cukup, Komisi Yudisial akan memeriksa pelapor, saksi, dan mengumpulkan bukti-bukti lain,” kata Sukma.

Langkah berikutnya, kata dia, hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti akan dibahas dalam sidang panel Komisi Yudisial. Dalam sidang panel, Komisi Yudisial akan memutuskan bukti yang dimiliki sudah cukup atau tidak untuk memanggil kedua hakim terlapor. “Kemudian kami akan menggelar sidang pleno untuk memutuskan terbukti atau tidak melanggar kode etik,” ujarnya.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan komisi antikorupsi siap membantu Komisi Yudisial. Ia mengatakan KPK akan memberikan data, informasi, dan dokumen mengenai kasus Syafruddin yang dibutuhkan Komisi Yudisial. "Jika Komisi Yudisial membutuhkan dukungan, informasi, atau apa pun yang relevan dari KPK, kami siap membantu," katanya. Febri mengatakan lembaganya juga siap berkoordinasi dengan badan pengawas Mahkamah Agung jika membutuhkan data yang berkaitan dengan penanganan perkara BLBI ini. (*)

Berita9.com - Merayakan hari jadinya yang ke-46, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melakukan terobosan dengan membuat Koperasi Nasional Pemuda Indonesia.

Dekopin dan ekonom mengapresiasi inovasi ini. Diharapkan, koperasi ini memicu pemuda untuk mengembangkam lagi koperasi di Tanah Air. Gagasan koperasi ini sendiri dikeluarkan oleh Bendahara Umum (Bendum) Komite Nasional Pemuda Indonesia, Reza Eka Pahlevi beserta dengan tim nya.

"Pertama kali dalam sejarah KNPI berdiri kita membentuk Koperasi Nasional Pemuda Indonesia. Kita Launching Koperasi tersebut sekaligus kita launching aplikasi untuk mendukung kegiatan koperasi tersebut," ujar Reza, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Di aplikasi tersebut nanti semua anggota bisa bertransaksi membeli pulsa, tiket pesawat, tiket kereta, hotel dan sebagainya. Menurutnya, ini terobosan di organisasi KNPI, bahkan bisa dibilang belum pernah ada sebelumnya.

"Kebetulan kita kan pengurus baru, kita mencoba untuk membikin terobosan - terobosan yang bisa berdampak positif untuk kepemudaan, gerakan kita silent, tetapi hasil," katanya,

Terhadap terobosan ini, Wakil ketua bidang advokasi dan luar negeri Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nachrowi Ramli mengapresiasi aplikasi koperasi bentukan KNPI itu. Bahkan, Nachrowi merasa gembira karena koperasi sedang bergeliat. "Kalau KNPI mendirikan koperasi pemuda, segera mendekat ke Dekopin. Kita membina dan kita buka jalur," katanya.

Dia melanjutkan, Dekopin merupakan anggota aliansi koperasi internasional anggotanya hampir 100 negara. "Kita Buka jalurnya. Saya kebetulan wakil ketua bidang advokasi dan luar negeri. kalau ada temen-teman pemuda kita welcome sekali. Kita bisa ajak ke luar negeri mungkin sebagai peninjau dulu. Sudah waktunya yang muda bergerak dan yang tua meletakan jabatan," tuturnya.

Selain itu, dia menilai koperasi yang ada di Indonesia saat ini sudah bagus berkat Presiden Jokowi dan para menterinya. Namun, kata dia, memang sekarang tahapan strukturisasi, revitalisasi antara lain sedang penilaian. Kalau koperasi tidak sesuai aturan, tidak jelas akan ditutup.

Di kesempatan terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto juga menyambut positif aplikasi koperasi buatan KNPI. Dia berharap aplikasi itu upaya inovasi baik ke arah pelayanan untuk mendekatkan koperasi ke generasi muda atau milenial. "Positif saja untuk bisa menembangkan pendekatan koperasi di era digital. Tidak hanya koperasi, lembaga keuangan juga harus begitu. Ini positif," katanya.

Dia melanjutkan, aspek koperasi yang membedakan yaitu hasil keuntungannya kembali ke anggotanya. Kalau aplikasi itu bisa berjalan, diharapkan juga menjadi trobosan baru untuk mengenalkan pemuda di usia milenial dalam sistem eknomi yang baru.

Menyoal potensi ekonomi, Reza juga menuturkan dirinya melihat potensi-potensi yang ada di anggota-anggota KNPI sehingga dibutuhkan sebuah wadah untuk mengakomodir.

"Saya ingin seluruh pengurus KNPI yang ada keinginan untuk maju, yang ingin mendapatkan penghasilan lebih dapat kita akomodir. Caranya ya perlu ada wadah, koperasi adalah wadah yang paling tepatlah saat ini," tutur Reza yang juga didaulat sebagai Ketua Koperasi Nasional Pemuda KNPI ini.

Reza menjelaskan membentuk koperasi ini kurang lebih sebulan dan tidak ada hambatan berarti karena semua pihak mendukung. Reza juga menambahkan bahwa di aplikasi ini nanti nya akan di infokan berbagai agenda kegiatan KNPI.

"Insya Allah harga kita di aplikasi ini lebih murah dari pada harga di market, tiket pesawatnya lebih murah nanti. Benefit untuk Koperasi tentu saja anggota akan merasakan margin yang didapat dari penjualan-penjualan tersebut," imbuhnya.

Namun, untuk sekarang memang baru internal yang bisa mengaksesnya. Tetapi sebenarnya prinsip koperasi ini terbuka, nanti semuanya bisa menjadi anggota.

"Kedepannya yang ingin menjadi anggota Koperasi, dapat mendaftar langsung melalui aplikasi tersebut, anytime anywhere. Mimpi nya dampak Koperasi ini dapat dirasakan ke seluruh elemen pemuda," pungkas Reza.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Sekretaris Koperasi Nasional Pemuda Indonesia KNPI Luqman Saifudin menyatakan dukungan terhadap yang dilakukan Reza.

"Untuk kemandirian Pemuda salah satunya lewat Koperasi. Saya mensupport sekali terobosan dari mas Reza, belum adalah gerakan Pemuda yang mendekatkan lagi ke Koperasi. Visi ke depannya luar biasa," katanya.

Reza pun didaulat menjadi Ketua Koperasi Nasional Pemuda Indonesia, Lukman Saifuddin sebagai Sekretaris dan Bendahara, Panca Aditya. Pendirian koperasi ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun DPP KNPI ke-46. (*)

Berita9.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menegaskan pihaknya tidak pernah melarang atau menghalangi Kepala Daerah untuk melaksanakan ibadah haji.

Hal itu diungkapkannya pascaviralnya berita Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta yang disebut batal menunaikan ibadah haji dan batal menjadi Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Kota Sawahlunto lantaran tak mendapatkan izin Kemendagri.

"Kami tidak melarang apalagi untuk urusan ibadah, hanya saja tetap harus sesuai prosedur dan aturan, menjadi TPHD ada aturannya," kata Bahtiar di Jakarta, Rabu (23/07/2019).

Aturan yang dimaksudkan Bahtiar adalah penggunaaan pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018.

"Untuk ibadah haji, Kepala Daerah tidak boleh membebankan pada APBD, tapi kalau pakai dana pribadi tak ada masalah. Bukan hanya Walikota Sawahlunto saja yang tidak diberikan izin, ada 6 (enam) kepala daerah lainnya yang tak diberikan izin karena persoalan yang sama," ungkapnya.

Ya, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pada pasal 23 ayat (1) dan (2) disebutkan, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri Agama, selanjutnya akan diseleksi dan diangkat oleh Menteri Agama.

Lalu pada pasal 25 ayat (1) dan (2) dinyatakan petugas haji daerah terdiri atas; Petugas Pelayanan Umum; petugas bimbingan ibadah haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah; dan Petugas Pelayanan kesehatan, petugas haji sebagaimana dimaksud bertugas membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan.

Kemudian berdasarkan pasal 30 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Reguler, disebutkan salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi Petugas Haji Daerah yaitu PNS/TNI/Polri/ Tokoh Agama/ Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat Pembimbing Ibadah Haji dan atau Pegawai Tetap Rumah Sakit/Klinik Swasta.

Berdasarkan pasal (3) huruf c Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2003 tentang pemberian izin ke luar negeri dbagi pejabat negara dan anggota DPRD untuk melaksanakan kewajiban dengan menggunakan dana pribadi.

"Penolakan permohonan perjalanan dinas luar negeri dimaksud bukan untuk perorangan namun lebih kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan APBD untuk mengikuti Pelayanan Bimbingan Ibadah Haji dalam PPIH," tutup Bahtiar. (*)

Berita9.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan umat Islam memiliki tanggungjawab pasca pemilu 2019 untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia memang tangguh. Walau punya perbedaan politik, tapi tetap memahami semua kompetisi dalam bingkai kebaikan dan persatuan bangsa.

"Masyarakat Indonesia yang paling besar tanggungjawabnya adalah kita, umat Islam. Dengan jumlah umat mayoritas, mesti menunjukkan sikap dewasa dan terdepan dalam memberi contoh mencintai negeri dan menjaga persatuan bangsa," kata Mardani lewat twitternya, (20/7).

Karena itu, kata dia, perintah Al-Quran agar menjadi Ummatan Washathan (umat moderat), umat yang berdiri di tengah dan berlaku adil serta umat yang memiliki prinsip.

"Tapi juga siap bekerja sama dengan siapa pun dalam kebaikan dan takwa, berbasis aqidah dan akhlaq," ujarnya.

Untuk itu, Mardani mengatakan sekarang tugas umat segera mengisi working ideology Pancasila menjadi unit aksi seperti menjadikan koperasi soko guru perekonomian, memajukan kualitas pendidikan, menegakkan keadilan hingga hadirkan demokrasi teduh berbasis musyawarah mufakat, kejujuran dan lain-lain.

Menurut dia, butir-butir Pancasila harus dijaga bersama. Sebab, sering dicoreng pada Sila Pertama dan Sila Kelima. Misal, penistaan agama, fitnah radikal terhadap umat, ide pelajaran agama tidak penting, kesenjangan sosial yang tinggi, ketidakadilan penegakan hukum dan lain-lain.

"Ayo, waktu terus berjalan. Kita mesti segera merapikan diri #JagaIndonesia. Menjadi #KamiOposisi adalah salah satu jalan keluar terbaik sambil menunjukkan bahwa kita istiqomah bersama rakyat. Demi Indonesia yang lebih baik, adil makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," tandasnya. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa adu argumen atau sering disebut narasi dibutuhkan untuk membangun negeri menjadi lebih baik. Namun dalam pengamatannya, banyak kelompok yang tidak mau berpayah-payah membangun argumen.

“Mereka memilih membonceng kekuasaan dan membangun pengaruh dengan kekuasaan di belakang layar,” kata Fahri Hamzah lewat cuitannya dalam akun Twitter pribadi, (20/7).

Karena, lanjut inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) ini, kekuasaan itu meski di tangan orang dungu dia tetap lebih berpengaruh dari pikiran raksasa para filsuf. Mengapa? Karena membangun pemikiran alternatif memang pekerjaan yang sulit. 

“Tapi hal tersebut harus dilakukan untuk menahan laju pemerintah agar tidak kebablasan. Bagi oposisi, bangunlah mazhab berpikir yang serius,” ujarnya.

Fahri mengakui bahwa ide-ide yang muncul memang acapkali kalah saat berhadapan dengan aura kekuasaan dan uang yang meniup imajinasi publik dan syahwat sederhana.

"Tapi mengapa argumen tetap diperlukan? Karena semua pasti bermula dari ide dan pikiran. Bahkan pragmatisme pun adalah argumen. Sinisme itu ide,” terangnya.

Lebih lanjut, Fahri berharap penguasa akan melihat pikiran sebagai sesuatu yang berharga. Sehingga, ruang gerak bagi pikiran dibuka lebar dan kehendak untuk melakukan persekusi terhadap argumen ditutup rapat.

Menurutnya, semakin sedikit menggunakan pemaksaan dengan kekuasaan maka semakin harmoni tercipta. Tapi jika kekuasaan semakin memaksakan kehendak dan malas berargumen, maka kehancuran semakin cepat tercipta.

"Inilah hukum besi sejarah. Inilah hukum alam. Sunatullah dalam kehidupan,” tutup Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (*)

Berita9.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), M Eddy Soeparno mengatakan partainya akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

"Terkait arah politik PAN selanjutnya, saya sampaikan sekali lagi akan bersama-sama kita tentukan melalui rakernas dalam waktu dekat," kata Eddy lewat twitternya, (19/7).

Oleh karena itu, Eddy berharap tidak ada asumsi-asumsi pribadi yang tidak mendasar terkait sikap PAN untuk pemerintahan lima tahun kedepan. Sebab, PAN belum menentukan sikap dan akan dibahas dalam waktu dekat.

"Saya berharap tidak ada asumsi-asumsi pribadi yang tidak mendasar yang menyebutkan PAN @Official_PAN akan oposisi atau koalisi bersama pemerintah atau presiden terpilih. Sekali lagi, PAN belum menentukan dan akan dibahas melalui Rakernas," ujarnya.

Menurut dia, bagaimana pun baik oposisi maupun koalisi dalam pemerintahan merupakan hal yang sama-sama mulia dan terhormat.

"Karena yang paling penting adalah kinerja kita untuk satu-satunya kepentingan, yaitu kepentingan rakyat," tandasnya. (*)

Jakarta - Ketidakhadiran Direktur Utama  NiPT Pertamina Nicke Widyawati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI menjadi persoalan serius. 

Undangan untuk menghadiri rapat sudah dilayangkan tiga minggu sebelumnya. Namun, Dirut Pertamina lebih memilih menghadiri pertemuan dengan mitra bisnisnya.

"Ini rapat penting menyangkut kepentingan bangsa dan negara," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Politisi Hanura ini pun menegaskan, bahwa ketidakhadiran Dirut Pertamina Nicke adalah bentuk penghinaan terhadap DPR RI, bukan lagi pelecehan. 

Padahal, banyak masalah penting dan krusial yang harus dibicarakan. Di sisi lain, sulit mencari waktu rapat lagi di akhir masa periode ini.

"Kepentingan bangsa dan negara ini apakah lebih penting daripada mitra bisnis. Selama ini kita bantu Pertamina. Ada persoalan kritis juga yang kita persoalkan, yaitu mengapa swasta asing dikasih impor," jelasnya.

"Sementara Pertamina tidak dikasih impor. Ini kita mau bela Pertamina. Tapi dianggap tidak penting pembelaan dari DPR ini," paparnya. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kekecewaannya atas hasil kerja Tim Pakar bentukan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian.

Hal ini lantaran tim tersebut gagal mengungkap pelaku teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan.

"Wajar jika KPK kecewa karena sampai Saat ini, bahkan pelaku lapangan belum ditemukan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, (17/7).

Sejak awal, KPK berharap tim yang bekerja sejak enam bulan lalu itu mampu mengungkap peneror Novel. Bahkan, KPK berharap tim tersebut menemukan pihak yang menjadi calon tersangka.

"Namun dari yang kita lihat tadi belum ada calon tersangka. Belum ada perkembangan signifikan untuk menemukan pelaku," ujarnya.

Meski demikian, kata Syarif, kerja Tim Pakar mengonfirmasi serangan terhadap Novel bukan serangan bersifat pribadi, tapi karena pekerjaan yang dilakukannya dalam pemberantasan korupsi di KPK.

"Sehingga kami juga memandang, serangan terhadap Novel bukan serangan terhadap pribadi, bahkan ini kami pandang serangan terhadap institusi KPK," katanya.

Namun, Syarif menyatakan, KPK tidak memahami pernyataan Tim Pakar yang menyebut adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power oleh Novel dalam menangani sejumlah perkara korupsi hingga menimbulkan dendam dari pelaku teror.
KPK menegaskan dalam melaksakan tugasnya Penyidik menggunakan wewenang sesuai hukum acara yang berlaku.

"Jadi tidak ada perbuatan penggunaan kewenangan secara berlebihan. Bahkan dalam kasus Buol, justru Novel dan tim yang diserang dan hampir ditabrak saat menjalankan tugasnya," tegasnya.

Untuk itu, kata Syarif, KPK mengajak setiap pihak tetap fokus menemukan pelaku, bukan mencari alasan atau membangun isu-isu lain. Pimpinan KPK, kata Syarif akan membicarakan lebih lanjut agar teror dan serangan seperti ini bisa ditangani serta pelaku ditemukan. (*)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai, RUU Pertanahan menyangkut seluruh pemangku kepentingan dan kementerian yang terlibat soal tanah. Oleh karenanya regulasi tersebut rawan tumpang tindih dengan peraturan lain.

Kementerian yang bersentuhan dengan masalah pertanian adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PUPR, dan ESDM.

Viva juga meminta jangan sampai RUU Pertanahan menimbulkan kecurigaan dari publik misalnya dari asosiasi pengusaha kayu.

"Saya baca ternyata dari pihak asosiasi pengusaha kayu, KADIN dan beberapa stakeholder yang terlibat di dalamnya misalkan asosiasi politika dekan belum diundang secara resmi di Panja," kata Viva di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Dia menilai seluruh undang-undang yang terkait dengan pertanahan sangat banyak. Masalahnya, kata dia, saat ini ada 500 lebih peraturan perundang-undangan yang tumpang-tindih.

Selain itu menurut dia ada 285 lebih masalah yang berkaitan dengan konflik, yang melibatkan 7,5 juta hektare. Yaitu konflik antara negara dengan rakyat, antara negara dengan swasta, antara swasta dengan rakyat.

"Jadi menurut saya, kita tidak perlu memaksakan RUU Pertanahan ini akan selesai dalam periode ini, karena bayangkan, di dalam pemerintah sendiri pun terjadi konflik antara menteri ATR/BPN dengan menteri ESDM ditambah menteri LHK, menteri KKP," jelasnya. (*)

Go to top