Politik

Politik (2082)

Berita9.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, alasan diberlakukannya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk menghindari banyaknya kontestan di Pilpres sangat tidak masuk akal.

"Presidential threshold, salah satu klaimnya adalah kalau nanti dihilangkan maka jumlah calon presiden banyak banget. Respon saya, emang kalau banyak kenapa?" ujar Refly Harun dalam diskusi virtual bertema "Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat" yang diselenggarakan Voice for Change, beberapa waktu lalu.

Refly meyakini, banyaknya calon presiden akan tersisih secara otomastis saat kontestasi telah berlangsung. Karena, sambung Refly, konstitusi telah menetapkan Pilpres hanya terlaksana dua putaran.

"Jadi kalau putaran pertama tidak memperoleh 50 persen plus satu persebaran di daerah, maka kemudian diadakan putaran kedua," kata dia.

Refly pun menepis anggapan banyak orang apabila pasangan calon banyak, maka Pilpres akan berlangsung lama.

Padahal kenyataannya tidak, karena telah ditentukan hanya dua putaran saja.

"Siapa yang menang? Berapa jumlahnya? Yang terbanyak dari calon lainnya, maka dia terpilih sebagai presiden dan wakil presiden," jelasnya.

Refly Harun pun menilai, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak akan berjumlah terlalu banyak, karena untuk menjadi peserta Pilpres harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

"Jadi saya mendesak partai untuk menghapuskan presidential threshold semaksimal mungkin. Presidential threshold ini, hanya digunakan cukong-cukong politik untuk menguasai partai politik," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Jika RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi UU, maka kehancuran Indonesia hanya tinggal menghitung waktu.

Pesan tersebut diungkapkan puteri proklamator Ir. Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri usai menggelar Haul Bung Karno di kediamanya, di Jatipadang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6).

Bagi Mbak Rachma, sapaan akrabnya, penolakan publik terhadap RUU HIP sudah tepat.

“Saya lihat ada hidden agenda, ini (RUU HIP) yang akan menghancurkan NKRI, kita akan terpecah belah lagi,” kata Mbak Rachma.

Menurutnya, landasan negara yaitu Pancasila sudah final. Pancasila, tambah Rachma, merupakan ground norma bangsa Indonesia.

“Secara konstitutif itu sudah diasahkan pada 18 Agustus, sehari (setelah) proklamasi kemerdekaan,” tekannya.

Rachma menjelaskan, Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian operasional dalam mengejewantahkan nilai-nilainya ialah dengan UUD 1945, inilah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

“Sekarang untuk apa bikin UU lagi, dan itu mendwongrade, baik Pancasila maupun UUD 45 kita. Ini yang menjadi masalah,” pungkasnya.

Terkait pihak yang berpendapat bahwa UU HIP ini ditujukan untuk memperkuat peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rachma menegaskan, solusinya bukan membuat UU baru, tetapi mengembalikan UUD 1945 pada naskah aslinya.

“Yang diperlukan bukan BPIP, tapi kembalikan UUD 45 itu paling penting. Mau bikin badan apapun, kembalikan dulu, baru kita berpikir berikutnya,” demikin Rachma. (*)


Berita9.com - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo meminta anggota DPR menyudahi akrobat politik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Jika memang menolak RUU HIP sebenarnya anggota DPR bisa melakukannya di sidang paripurna, hanya dengan memencet mic atau berdiri menyatakan menolak.

"Tidak usah saling klaim dan saling menyalahkan. Kita tahu, keputusan DPR itu adanya di rapat Paripurna, bukan di AKD (alat kelengkapan Dewan) seperti Baleg (Badan Legislasi),” kata Dradjad dalam pesan watsapp, Sabtu (20/6).

Dalam rapat Paripurna selasa 12 Mei 2020, DPR menjadwalkan 6 agenda, termasuk pidato penutupan masa persidangan III tahun 2019-2020 oleh Ketua DPR. Pendapat fraksi-fraksi tentang RUU HIP dan pengesahannya sebagai RUU usul DPR dijadwalkan sebagai agenda ke-5.

Faktanya, kata Dradjad, ketika masuk agenda ke-5, tidak ada satu pun fraksi yang menyampaikan penolakan secara terbuka dan tegas. Pandangan tertulis fraksi diserahkan ke pimpinan rapat.

"Kalau kita setuju atau menolak terhadap sesuatu, kita bisa dengan mudah koq memencet mic dan bersuara atau berdiri. Jangankan dengan kekuatan penuh fraksi, hanya dengan kekuatan individu anggota pun kita bisa melakukannya di DPR,” papar Dradjad.

Menurut Dradjad, hal itu kali-kali pernah ia lakukan sendiri di DPR periode 2004-2009. Fraksi juga bisa langsung jumpa pers karena banyak jurnalis di luar ruang sidang.

Fakta lain, lanjutnya, Fraksi PAN dan Fraksi PKS DPR secara formal menyampaikan agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan sebagai konsideran RUU HIP. Tapi juga fakta bahwa semua fraksi “meloloskan” pasal 7 yang memuat klausul tentang Trisila dan Ekasila.

Dengan tingginya penentangan masyarakat terhadap RUU HIP, menurut Dradjad, malah salah besar jika fraksi-fraksi di DPR ngotot melawan suara masyarakat. "DPR kan perwakilan Rakyat. Jika rakyat menolak, fraksi-fraksi ya harus menolaknya. Itu artinya, fraksi menyadari dan mengoreksi kesalahannya,” papar ekonom senior INDEF ini.

Karena itu Dradjad minta fraksi-fraksi menyadari telah berbuat kesalahan kolektif dan mengoreksinya sesuai aspirasi rakyat. "Jadi sikap FPAN terhadap RUU HIP saat ini ya sesuai dengan aspirasi itu,” kata dia.

Dradjad mengatakan sangat manusiawi jika  Aria Bima FPDIP kecewa dengan perkembangan terakhir. Tapi FPDIP juga ikut dalam kesalahan kolektif di atas.

"Misalnya, mengapa sebagai promotor dan pimpinan RUU HIP, FPDIP tidak mendorong konsultasi publik semaksimal mungkin dengan berbagai elemen masyarakat? Mengapa permintaan dua fraksi terkait TAP MPRS XXV/1966 tidak diakomodasi?” papar Dradjad

Jadi hentikanlah tindakan saling klaim dan saling menyalahkan di media. Masyarakat menolak RUU HIP. Jika DPR ngotot, bakal ribut dan gaduh berkepanjangan, sampai nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi sebaiknya DPR segera mengambil langkah untuk memroses pembatalan RUU HIP sebagai RUU usul DPR. (*)

Berita9.com - Mantan Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto meminta ketua KPK Komjen Firli Bahuri membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi program Kartu Prakerja.

Menurut BW sapaan Bambang Widjojanto, KPK perlu melakukan tindakan lebih dari sekadar kajian terkait program yang digaungkan Presiden Joko Widodo sejak era masa kampanye itu.

"Setop dengan kajian, masuk di penyelidikan. Tugas litbang (penelitian dan pengembangan) sudah selesai di situ, sekarang tugas penyelidikan mulai masuk," ujar BW, Sabtu (20/6).

BW menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK harus menelisik dugaan tindak pidana korupsi di program tersebut. Kajian, kata dia, adalah tugas para peneliti bukan lembaga penegak hukum

"Kalau hanya memetakan masalah dan memetakan temuan, itu sebenarnya kerjaan peneliti. Tetapi kalau pekerjaannya advokat atau penegak hukum dia akan menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaiannya. Jadi dengan begitu mens reanya jelas," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan metode pelaksanaan pelatihan program kartu prakerja yang dilakukan secara online tidak efektif. Bahkan, menurut Alexander program itu bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam program pemerintah terkait kartu prakerja.

Potensi kerugian negara didapat setelah KPK melakukan kajian, bahwa metode pelatihan dalam program tersebut dilakukan secara daring sangat tidak efektif. 

"Metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam kajian program kartu prakerja melalui daring, Kamis 18/6/2020).

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan perpres Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Pra Kerja yang ditandanganinya pada 26 Februari 2020.

Dalam situasi pandemi covid-19, progam tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk penyaluran bantuan sosial. Program ini memiliki anggaran mencapai Rp 20 Triliun dengan target peserta mencapai 5.6 juta orang.

Dimana, komposisi nilai intensif pasca pelatihan lebih besar dari nilai bantuan pelatihan. Adapun rincian total insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2.400 ribu per-orang, intensif survei kebekerjaan sebesar Rp 150 ribu per orang, dan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta perorang.

Alex menyebut tidak efektifnya pelatihan kartu pra kerja dengan metode daring. Lantaran ditemukan sejumlah fakta bahwa tak adanya kontrol untuk semua peserta menyelesaikan semua pelatihan.

Dimana, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam Program Kartu Prakerja, hanya 24 persen atau 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Kemudian, hanya 55 persen atau 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring.

"Dari 327 sampel pelatihan ditemukan 89 persen dari sampel pelatihan tersebut atau 291 pelatihan tersedia secara gratis di internet," ungkap Alexander 

Selanjutnya, kata Alexander, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ungkap Alexander

Maka itu atas temuan pelatihan program kartu pra kerja dianggap tak efisien, KPK merekomendasikan kepada lembaga pelatihan agar interaktif kepada seluruh peserta agar dapat menyelesiakan seluruh paket pelatihan.

Kemudian, manajemen pelaksanaan memperbaiki sistem untuk menjamin terlaksananya sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03 Tahun 2020.

Terkait konten pelatihan KPK juga merekomendasikan manajemen pelaksanaan harus menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis dan harus melibatkan ahli yang kompeten seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksanaan program.

"Pelaksana wajib memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia secara gratis di internet," tutup Alex. (*)

 

Berita9.com - Komnas Perempuan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Badan Legislasi (Baleg) DPR mengatakan tahapan pengesahan masih cukup panjang. Saat ini masih pada tahapan harmonisasi penyusunan draft.

"Saat ini sedang diharmonisasi penyusunannya, itu tahapannya masih panjang, jadi ini baru tahap harmonisasi penyusunan draft di baleg," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) kepada awak mediai, Rabu (17/6/2020) malam.

Setelah itu menurut Awiek, draf akan dibawa ke paripurna dan hasilnya dikirim terlebih dahulu ke presiden. Jika dilanjutkan oleh presiden, draft kemudian akan dibahas dalam forum bersama perwakilan fraksi-fraksi.

"Apabila ini disepakati, kemudian dibawa ke paripurna untuk menjadi usul inisiatif DPR, setelah itu hasil paripurna dikirim kepada presiden berupa pemberitahuan dan permintaan, presiden mengirim wakil dan tim itu memiliki waktu 60 hari. Setelah pemerintah menjawab misal mau melanjutkan maka kemudian Bamus DPR menugaskan AKD yang akan ditunjuk untuk melakukan pembahasan," ujarnya.

Dengan begitu, Awiek belum bisa menentukan kapan RUU akan disahkan. Hal itu menurutnya juga tergantung proses pembahasan dan dinamika pendapat dari para fraksi.

"Panjang tahapannya iya, tapi kan proses pembahasannya bisa dikebut. Tapi itu tahapan yang harus dilalui, seberapa lama, ya itu bisa beberapa bulan, tergantung dinamika forum dan sikap-sikap dari fraksi," katanya.

Sebelumnya, Komnas Perempuan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Adanya RUU tersebut dinilai bisa memberikan perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia.

"Meminta DPR RI untuk segera mensahkan RUU Perlindungan PRT untuk menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum kepada PRT. Adanya UU Perlindungan PRT ini juga akan memberikan perlindungan bagi Pemberi Kerja dan menciptakan situasi kerja yang layak dan menguntungkan bagi PRT dan Pemberi Kerja," demikian bunyi siaran pers Komnas Perempuan, Rabu (17/6/2020).

Sikap Komnas Perempuan ini menyikapi Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang ditetapkan pada 16 Juni kemarin. Hal itu bersamaan dengan tanggal adopsi Konvensi 189 dan Rekomendasi 201 tentang Kerja Layak bagi PRT oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

"Sayangnya, hingga saat ini komitmen pemerintah Indonesia yang telah disaksikan oleh komunitas internasional tersebut belum juga diwujudkan di tingkat nasional. Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT yang telah diusulkan sejak 16 tahun lalu dan beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional selalu 'terbengkalai' dan gagal untuk disahkan," papar Komnas Perempuan. (*)

Berita9.com - Presiden Donald Trump mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Uighur pada Rabu (7/6), membuka jalan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi atas China.

"UU ini akan menghukum pelanggar HAM, seperti penggunaan sistematis kamp-kamp indoktrinasi, kerja paksa, dan pengawasan ketat untuk menghilangkan identitas etnis dan kepercayaan religius Uighur dan minoritas lainnya di China," ujar Trump.

Sebagaimana dilansir AFP, undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah AS untuk mendeteksi pejabat China yang bertanggung jawab atas "penahanan paksa, penyiksaan, dan kekerasan" terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya.

AS kemudian akan membekukan seluruh aset para pejabat tersebut yang ada di Negeri Paman Sam. Para pejabat itu juga dilarang masuk ke wilayah AS.

Kementerian Perdagangan AS pun nantinya harus melarang ekspor AS ke seluruh entitas yang ada di Xinjiang, termasuk para objek sanksi tersebut.

Saat prosesi pengesahan, Trump sempat menyatakan keberatan atas aspek teknis undang-undang itu yang memberikan kewenangan padanya sebagai presiden untuk menentukan penghentian sanksi terhadap individu.

Pemberlakuan legislasi ini diperkirakan bakal memicu amarah China yang sebelumnya sudah melontarkan protes atas RUU HAM Uighur.

China selama ini membantah laporan bahwa mereka menahan etnis Uighur di tempat-tempat layaknya kamp konsentrasi dan membatasi kehidupan mereka di Xinjiang. 

Beijing berdalih kamp-kamp tersebut merupakan tempat pelatihan vokasi untuk memberdayakan etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya agar terhindar dari ideologi ekstremisme dan terorisme. (*)

Berita9.com - Dua terdakwa penyiram wajah penyidik senior KPK Novel Baswedan dituntut jaksa penuntut umum (JPU) satu tahun penjara.

Tuntutan tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya turut disampaikan oleh Politisi Partai Demokrat Benny Kabur Harman.

Benny mengatakan kalau tuntutan jaksa yang sangat rendah mengesankan seolah kejaksaan memaksakan diri untuk menghadapkan kedua terdakwa ke meja hijau.

“(Padahal) bukan orang ini pelaku yang sebenarnya, pelaku sebenarnya disembunyikan!” kata Benny melalui keteranganya, (17/06).

Anggota Komisi III DPR RI ini juga menuturkan kalau jaksa merupakan perangkat penegak hukum yang dimiliki presiden.

Artinya secara tidak langsung, tuntutan tersebut memberi kesan bahwa Presiden Jokowi tidak menaruh perhatian besar terhadap upaya penegakkan hukum.

“Rendahnya tuntutan ini mengesankan presiden tidak punya peduli dengan kasus Novel Baswedan. Kasus yang dihadapi Novel adalah kejahatan besar, mengancam nyawa manusia dan secara fisik sdah ada kerusakan,” tuturnya.

Benny memaparkan bahwa Jokowi menganggap kasus yang menimpa Novel hanya kasus kriminal biasa, padahal kasus kriminal besar dengan tujuan menghambat agenda pemberantasan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak memiliki upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan justru membiarkan hukum tidak berpihak pada penegak hukum.

“Presiden Jokowi tdak punya political will untuk memberantas korupsi, melindungi para penegak hukum antikorupsi. Membiarkan penyidik KPK dibunuh secara keji seperti ini adalah sebuah kejahatan demokrasi,” paparnya.

Untuk kedepanya, Politisi asal NTT ini berharap agar keadilan melingkupi semua pihak dengan tidak pandang bulu pada siapapun.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus segera memerintahkan jaksa maupun polisi untuk menangkap aktor sesungguhnya di balik kasus Novel Baswedan.

"Melepaskan orang ini jika dia bukan pelakunya atau karena dipaksakan, kemudian perintahkan jaksa dan polisi untuk mencari pelaku sesungguhnya,” ujarnya.

“Lalu perintahkan jaksa dan penyidik Polri untuk hadirkan aktor intelektualnya. Jika tidak, yang terjadi adalah peradilan sesat!” pungkasnya. (*)

Berita9.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Polri semestinya dapat memproses etik terhadap Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis lebih dahulu, tanpa perlu menunggu putusan pengadilan terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Menurutnya, kedua anggota Brimob Polri itu semestinya bisa langsung dipecat jika memang Polri menyakini bahwa terdakwa merupakan pelaku yang sesungguhnya.

"Perilaku kedua anggota Polri ini tentu mencederai keadilan bagi publik. Makanya, etika profesi seharusnya lebih dikedepankan. Karena ini terkait dengan moralitas anggota Polri. Ketika seorang anggota Polri sudah cacat secara moral seharusnya Polri sebagai lembaga harus lebih mengedepankan sanksi etik dulu dibandingkan menunggu inkrah secara hukum formal," kata Bambang kepada awak media, Selasa (16/6/2020).

Bambang mengemukakan bahwa penangkapan terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dilakukan oleh Polri. Sudah semestinya Polri juga memiliki fakta dan bukti kuat bahwa keduanya benar-benar merupakan pelaku penyiram air keras terhadap Novel Baswedan.

Sehingga, lanjut Bambang, dalih Polri yang mengatakan menunggu putusan pengadilan sebelum memproses etik kedua terdakwa justru menimbulkan kecurigaan lain.

Bambang menyebut bahwa hal itu justru menunjukkan bahwa Polri juga meragukan bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku penyiram air keras terhadap Novel Baswedan.

"Seharusnya kalau Polri tegas dan yakin bahwa itu pelaku seharusnya Polri segera memecat kedua anggota tersebut," ujar Bambang.

"Kalau Polri ragu, artinya semua proses itu sudah gagal lebih dahulu. Polri yang menangkap, dia juga yang memastikan bahwa itu pelaku, sekarang malah menunggu proses inkrah," imbuhnya.

Untuk diketahui, hingga kekinian Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis masih berstatus sebagai anggota Brimob Polri. Polri berdalih akan memproses kedua terdakwa penyiram air keras terhadap Novel Baswedan itu secara etik setelah putusan pengadilan inkrah.

Sementara itu, Novel Baswedan baru-baru ini justru meminta terdakwa Rahmat Kadir dan Ronny Bugis dibebaskan. Pasalnya, dia mengaku tidak yakin bahwa kedua terdakwa merupakan pelaku yang menyiram air keras ke wajahnya.

"Saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya," kicau Novel Baswedan seperti dikutip dari akun Twitter miliknya @nazaqistsha, Senin (15/6/2020).

Keraguan Novel Baswedan bukannya tidak berdasar. Meski dirinya sempat kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa yang hanya dituntut satu tahun penjara.

Novel Baswedan lantas mengemukakan bahwa keraguannya itu lantaran penyidik dan jaksa penuntut umum tak mampu menjelaskan kaitan bukti dengan keterlibatan terdakwa. Kedua, para saksi juga tidak mengakui bahwa kedua terdakwa tersebut adalah orang yang mereka lihat menyiramkan air keras pada waktu subuh ke wajahnya.

"Ketika saya tanya penyidik dan jaksanya mereka tidak ada yang bisa jelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Ketika saya tanya saksi-saksi yang melihat pelaku dibilang bukan itu pelakunya," terang Novel.

Ia justru meminta agar dalang dari kasus penyiraman air keras itulah yang ditangkap oleh kepolisian. Ia hanya tak ingin polisi salah tangkap atau mengada-ada.

"Apalagi dalangnya? Sudah dibebaskan saja daripada mengada-ada," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Penyidik senior KPK Novel Baswedan masih ragu bahwa dua terdakwa penyiram air keras ke wajahnya adalah pelaku sebenarnya.

Pasalnya Novel, mengklaim sempat meminta penyidik menangani kasus nya untuk menyebutkan alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette benar-benar pelaku penyerangan. Namun penyidik tak pernah menjelaskan alat bukti tersebut.

"Saya jg tdk yakin kedua org itu pelakunya. Ketika sy tanya penyidik dan jaksanya mrk tdk ada yg bisa jelaskan kaitan pelaku dgn bukti Ketika sy tanya saksi2 yg melihat pelaku dibilang bukan itu pelakunya," tulis Novel dalam akun Twitter @nazaqistsha, dikutip Selasa (16/6/2020).

Untuk itu, masih kata Novel, dengan adanya demikian, maka dia juga meragukan dalang dibalik kasus penyiraman terhadapnya bakal terungkap.

"Apalagi dalangnya? Sdh dibebaskan saja drpd mengada2," tulis dia. (*)

Go to top