Politik

Politik (1820)

Berita9.com - Usai penetapan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres terpilih, komposisi menteri di kabinet pemerintahan periode 2019-2024 menjadi perhatian.

Elite partai saling menyodorkan kader dan figur yang merepresentasikan perwakilan di kabinet.

Pakar hukum tata negara Refly Harun berharap, Jokowi selaku kepala negara bisa memilih figur terbaik untuk mengisi jajaran pembantunya. 

"Saat orang sibuk menyodorkan diri atau disodorkan sbg menteri, kita brharap yg terpilih sosok trbaik," ujar Refly dalam cuitannya di Twitter, Selasa, 9 Juli 2019.

Dia mengatakan, Jokowi harus bisa membangun kabinet yang lebih baik. Jangan mengulangi kekeliruan memilih menteri dengan rekam jejak yang bersih dari kasus hukum.

"Jokowi hrsnya mampu membangun kabinet yg jauh lbh baik. Jgn terulang ada mntri yg diangkat kmudian jd koruptor, pdhl awam tahu track recordnya sblm jd mntri," tutur Refly.

Isu penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf menjadi perhatian publik. Meski belum dilantik, namun elite partai koalisi pendukung Jokowi saling bersuara terkait jatah kursi menteri.

Dinamika politik jadi perhatian lantaran kabar koalisi pengusung Prabowo-Sandi juga akan masuk pemerintahan Jokowi. Sejumlah partai pengusung Prabowo seperti Demokrat dan PAN diisukan akan loncat ke Jokowi. Belum lagi isu rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dengan tawaran kursi menteri untuk kader Gerindra. (*)

 

Berita9.com - Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menawarkan konsep rekonsiliasi nasional salah satunya pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia.

"Justru yang saya tawarkan itu adalah rekonsiliasi nasional, berdimensi sosial, mengubur dendam politik dan sosial," kata Dahnil lewat twitternya, terkutip, (9/7).

Menurut dia, Habib Rizieq sudah tidak memiliki lagi masalah hukum. Sebab, kasus yang melibatkan Habib Rizieq sudah dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya oleh penegak hukum.

"Habib Rizieq tidak memiliki masalah hukum lagi seperti yang disampaikan para pihak, sudah SP3," ujar Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ini.

Ia mengatakan apabila semua ustaz yang berbeda dan dianggap tidak sesuai dengan kelompoknya kemudian diusir, begitu juga kelompok lain melakukan hal yang sama. Maka, perpecahan di republik menjadi nyata.

"Mereka yang teriak NKRI sesungguhnya perusak NKRI. Mereka yang teriak toleransi sesungguhnya anti toleransi," jelas dia.

Untuk diketahui, Dahnil Anzar punya pandangan kalau pemulangan Habib Rizieq menjadi bagian narasi rekonsiliasi politik setelah pemilu presiden 2019 antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto.

"Ini pandangan pribadi saya. Bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Riziq kembali ke Indonesia," kata Dahnil.

Rizieq Shihab saat ini bermukim di Mekkah, Arab Saudi. Dia berangkat ke Mekkah sejak terjerat kasus chat mesum. Kasus ini dihentikan pada Juni 2018, tetapi Rizieq belum juga kembali ke tanah air. (*)

Berita9.com - Hingga batas waktu yang ditentukan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian gagal mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Tim tersebut dinilai gagal meski diberi waktu enam bulan pascaresmi didirikan.

"Tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Yati Andriyani lewat keterangan tertulisnya, Senin (8/7).

Koalisi yang terdiri atas ICW, KontraS, LBH Jakarta, YLBHI, Amnesty Internasional, dan Change.org, sejak awal mengaku pesimistis dengan pembentukan TGPF ini. Hal itu terlihat dari komposisi tim yang terdiri atas 65 anggota, yang 53 di antaranya berasal dari unsur Polri. 

Padahal saat kasus ini mencuat, diduga ada keterlibatan polisi atas penyiraman air keras yang menimpa Novel. Sehingga, patut diduga akan rawan konflik kepentingan dalam serangan tersebut.

"Oleh karenanya yang digaungkan oleh masyarakat pada saat itu yakni pembentukan Tim Independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Sayangnya, Presiden seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi," ujar Yati.

Kekecewaan lainnya terhada TGPF adalah, proses pemeriksaan yang terkesan lambat dan tak transparan. Bahkan Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai, pembentukan tim tersebut merupakan formalitas belaka.

Mereka turut membandingkan kasus penyerangan terhadap Novel dan pembunuhan di Pulomas, Jakarta Timur. Saat itu, kepolisian berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari dua hari. "Untuk kasus Novel waktu penyelesaiannya lebih dari dua tahun. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan elite atas penyerangan Novel," ujar Yati.

Koalisi Masyarakat Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo, untuk segera membentuk TGPF independen guna mengungkap kasus teror terhadap Novel. Dengan adanya pembentukan tim independen itu, Jokowi menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kami juga mendesak Tim Satuan Tugas menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas," ujarnya. (*)

Berita9.com - Penghapusan pelajaran Pendidikan Agama di sekolah dinilai tidak perlu dilakukan karena masih diperlukan dan diberikan kepada siswa di sekolah.

Berita9.com - Impor garam dinilai masih diperlukan tetapi hanya untuk industri. Kenyataannya, masih banyak garam impor yang merembes ke konsumsi. Untuk itu, pemerintah perlu segera memperbaiki tata kelola garam dan penghitungan kebutuhan.

Ketua Asosiasi Petani Garam (Apgasi) Jawa Barat M Taufik mengatakan, pemerntah harus melakukan pendataan produksi, konsumsi, dan kebutuhan garam di pasar. Kebutuhan itu mencakup garam untuk industri dan konsumsi.

Pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, BPS hanya menghitung data berdasarkan sampel.

"Harusnya benar-benar data riil di lapangannya seperti apa, tidak cukup hanya sampel," tutur Taufik, akhir pekan lalu.

Taufik mengakui, garam impor memang masih dibutuhkan. Pasalnya, garam impor dibutuhkan sebagai garam industri.

Namun, lanjut Taufik, di sisi lain, adapula garam konsumsi yang semestinya dipasok dari garam lokal. Dia menegaskan, kebutuhan akan garam konsumsi semestinya jangan dimasuki oleh garam impor. Hal itu akan membuat garam lokal menjadi tidak terserap.

"Saat impor garam pada 2018, kenyataannya banyak rembesan garam impor yang seharusnya untuk kebutuhan industri tetapi merembes ke garam konsumsi," kata Taufik.

Taufik mencontohkan, untuk usaha ikan asin, selama ini selalu menggunakan garam lokal milik petambak. Namun, pada tahun lalu, garam impor juga digunakan oleh para pengusaha ikan asin. Kondisi itu menyebabkan garam lokal milik petambak menjadi tidak laku.

Untuk itulah, Taufik meminta agar tata kelola garam diperbaiki. Selain itu, kebijakan impor garam juga harus benar-benar diawasi secara ketat, baik kebutuhannya maupun penyalurannya.

Taufik menyebutkan, akibat kebijakan impor garam 2018 yang tanpa disertai pengawasan ketat, garam lokal milik petambak menjadi tak laku. Dia menyebutkan, ada puluhan ribu ton garam milik petambak di Jabar yang kini menumpuk.

Jumlah itupun dipastikan akan bertambah. Pasalnya, saat ini para petambak sudah memulai masa panen garam 2019.

Tak hanya stoknya yang menumpuk di gudang, harga garam lokal juga semakin terjun bebas. Saat ini, harga garam di tingkat petambak hanya di kisaran Rp 300 sampai Rp 400 per kilogram. Padahal saat awal musim panen pada 2018, harga garam di tingkat petani menyentuh Rp 1.200 per kilogram.

"Saat ini baru mulai panen perdana. Nanti saat panen raya, harga garam terjun bebas," kata Taufik.

Idealnya harga garam di tingkat petambak mencapai Rp 750 per kg. Harga itu dinilainya bisa memberikan keuntungan pada petambak garam. (*)

Jakarta - Maskapai penerbangan berbiaya murah (low-cost carrier) selama ini belum diberdayakan Pemerintah Indonesia. Padahal keberadaannya sangat strategis ketika maskapai yang economy full service menaikkan harga tiketnya. 

Tiket pesawat bisa mahal, karena komponen pesawat dan fasilitas yang diberikannya memang mahal. Di sinilah maskapai berbiaya murah jadi pilihan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan, dari temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa ada kartel tiket pesawat, tidak sepenuhnya dibenarkan oleh Bambang. 

Sebelumnya KPPU menemukan sumber masalah melonjaknya tiket pesawat, yaitu salah satunya temuan Dirut Garuda Indonesia yang merangkap sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

"Yang kita persoalkan harusnya tarif maskapai low-cost carrier. Ketika KPPU masuk selama enam bulan, tidak menemukan apa pun. Dan baru terakhir ini menemukan jabatan rangkap Dirut Garuda jadi komisaris utama Sriwijaya Air. Walau ada jabatan rangkap, kan masih ada kompetitor lain, yaitu Lion Air," kata Bambang di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Apakah benar ada indikasi kartel. Kalau Dirut Garuda jadi komisaris di anak perusahaannya memang wajar. Saya pikir, kita belum bisa mengatakan ini adalah kartel," tambahnya.

Partai Gerindra ini menerangkan, di luar negeri ada bandara khusus bagi perusahaan penerbangan berbiaya murah. Dari mulai landing fee,airport tax, apron fee, dan fasilitas lainnya diberikan tarif murah. 

Inilah alternatif penerbangan yang bisa diakses masyarakat bila tiket pesawat lainnya mahal. Sayangnya, perlakuan seperti itu tidak ada di Indonesia. Semua penerbangan diberikan perlakuan sama. Inilah yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang juga terjadi ketika lalu lintas di udara dan lalu lintas di bandara begitu padat. 

Bahkan, di bandara-bandara besar seperti Medan, Denpasar, Jakarta, pesawat yang ingin mendarat harus berputar-putar dulu di udara menunggu antrian. Ini memboroskan bahan bakar.

"Mereka tidak bisa mendarat langsung. Ini juga penyebab ekonomi biaya tinggi karena menghabiskan bahan bakar. Percuma bahan bakar diturunkan kalau pengaturan ruang udara termasuk lalu lintasnya tidak efektif dan efesien, Akhirnya mereka harus antri cukup lama di atas dan menghabiskan bahan bakar," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Partai Keadilan Sejahtara (PKS) mengisyaratkan akan mengambil keputusan sebagai partai oposisi di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Suara ini salah satunya dimunculkan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Merespons dinamika tersebut, Presiden DPP PKS Sohibul Iman mengatakan pihaknya masih terus mengamati aspirasi pendukung.

"Kita terus amati aspirasi dan dinamika tersebut. Pada waktunya nanti lembaga tertinggi partai yaitu Majelis Syuro akan menentukan sikap," kata Sohibul.

Dalam akun Twitternya, Sohibul menekankan, PKS tak ingin memutuskan terburu-buru. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2019 baru keluar Kamis, 27 Juni 2019 atau sepekan lalu.

"Putusan MK baru sepekan lalu n pelantikan pun msh lama yaitu 20 Oktober, jd tdk usah ter-buru2. Mohon bersabar," tutur Sohibul dikutip dari akun Twitternya, @msi_sohibuliman, Rabu, 3 Juli 2019.

Menurutnya, dalam demokrasi perlu ada pihak sebagai penyeimbang. Ia pun meminta doa agar PKS tak mengecewakan pendukung 02 dan kader grassroot partai. Dalam menerima aspirasi, PKS juga menerima masukan dari ulama dan tokoh agama.

"Tentu kita ingin demokrasi yg lbh baik yaitu adanya check and balances. Doakan, Insyaallah PKS tdk mengecewakan aspirasi para pendukung 02 dan PKS sendiri," tambah Sohibul dalam cuitannya.

Pasca-putusan MK dan penetapan KPU, dinamika politik menjadi sorotan publik. Presiden petahana Joko Widodo sebagai pemenang pilpres membuka pintu partai rival yang selama ini berada di barisan oposisi untuk bergabung di pemerintahan.

Dari komposisi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Demokrat dan PAN diisukan melompat ke kubu Jokowi. Sementara, elite PKS dan Gerindra menyuarakan tetap berada di barisan oposisi. (*)

 

Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap politik apapun, setelah Koalisi Indonesia Adil dan Makmur resmi bubar.

Hanya saja, dia tidak menampik ada beberapa kader internal yang ingin bergabung dengan koalisi Joko Widodo.
Namun, hal itu harus ditentukan dapat Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

"Semua ditentukan dalam rakernas," kata Viva di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Lebih jauh, Viva menyatakan platform PAN berada di dalam atau di luar pemerintahan sama baiknya. Bagaimanapun, ujar dia, yang terpenting aspirasi masyarakat bisa tersampaikan.

"Ayo kita bergotong royong bangun bangsa dan negara,"imbuhnya. (*)

Berita9.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mempertanyakan beberapa kasus korupsi di KPK yang jalan di tempat alias mangkrak. Akibatnya, beberapa tersangkanya begitu lama tidak diproses lagi oleh penyidik KPK.

Menurutnya, hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM). Dia menyoal sampai berapa lama status tersangka tersebut terus tergantung.

"Ini harus segera diselesaikan," kata Nasir di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut contoh mantan kepala daerah di Aceh sudah 3,5 tahun jadi tersangka. Tapi, hingga kini belum juga diajukan ke pengadilan.

"Jadi ini menjadi catatan kami, soal kinerja KPK kedepannya," ujar Nasir. (*)

Jakarta - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui mekanisme zonasi sebesar 80% membuka ruang praktik manipulasi domisili. Pelaksanaan PPDB harus diawasi dan dievaluasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan pihaknya mendapat laporan terdapat praktik manipulasi domisli yang dilakukan calon wali murid demi mendapatkan sekolah favorit.

"Kami mendapat informasi ada praktik manipulasi domisili demi mendapatkan sekolah favorit. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencermati praktik ini," kata Reni di Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Reni, praktik manipulasi domisili tentu diduga kuat terjadi pelanggaran hukum dengan memalsukan domisili. Menurut anggota DPR dari Sukabumi ini, praktik tersebut harus diusut tuntas.

"Terkait dengan dugaan praktik manipulasi domisili, pemerintah harus melakikan investigasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum," imbau Reni.

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyebutkan, persoalan di lapangan akibat penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini harus menjadi catatan penting bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perbaikan.

"Kita sepakat, ada masalah dalam penerapan sistem PPDB ini. Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya," pinta Reni.

Lebih dari itu, Reni meminta agar pemerintah melakukan pengawasan lebih intensif dalam pelaksanaan PPDB. "Pengawasan mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan," cetus Reni.

Diketahui, penerapan PPDB merujuk pada Permendikbud No 20 Tahun 2019. Dalam ketentuannya disebutkan tiga jalur masuk sekolah milik pemerintah yakni melalui zonasi sebesar 80%, prestasi 15% dan perpindahan domisili orang tua sebesar 5%. Permendikbud ini merupakan perubahan Permendikbud 51/2018 yang baru diubah beberapa hari yang lalu. (*)

Go to top