Politik

Politik (1319)

Berita9.com - Di hadapan mahasiswa baru Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan, sejak dulu kemajuan Indonesia tak pernah lepas dari peran generasi muda.

Sejak 1908 dengan berdirinya Budi Oetomo, sumpah pemuda pada 1928, kemerdekaan Indonesia 1945 hingga gerakan reformasi 1998. Karena itu, menghadapi pemilu 2019, Ketua MPR mengajak seluruh mahasiswa melanjutkan kiprahnya mengawal NKRI dan menghindarkan perpecahan diantara anak-anak bangsa Indonesia. 

"Dari semenjak sebelum merdeka pemuda selalu menunjukkan peran pentingnya. Kini bangsa Indonesia kembali memanggil, kita merasakan ada gesekan karena itu mahasiswa harus menunjukkan perannya mengawal NKRI", kata Ketua MPR menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat memberikan Kuliah Umum dihadapan mahasiswa baru Untag Semarang. Acara tersebut berlangsung di Aula Graha Kebangsaan, Kampus Merah Putih  Untag Semarang, (15/9).

Ikut hadir pada acara tersebut Rektor Untag Semarang Dr. Drs. H. Suparno M. Si. Mahasiswa kata Zulkifli Hasan harus menjadi peloporor dan agen persatuan bangsa.

Mahasiswa harus mau dan mampu mengajak masyarakat, untuk tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Karena sesungguhnya pemilu adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Sehingga tidak tepat kalau pilihan pimpinan nasional malah menimbulkan pertikaian. 

"Mahasiswa harus mampu mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar pemilu yang akan berlangsung pada April 2019, bisa berlangsung secara jujur dan adil, tidak ada pertikaian dan perkelahian", kata Zulkifli Hasan menambahkan.

(**/YN)

Berita9.com - Bakal cawapres Sandiaga Uno menghadiri peluncuran komunitas @ruangsandi bersama generasi milenial di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (15/9).
 
Acara tersebut digagas oleh kaum milenial yang memiliki pengalaman wirausaha. Salah satu produk yang dilaunching adalah Kopi Uno.
 
“Teman-teman @ruangsandi hari ini ada beberapa produk yang di-launching salah satunya Kopi Uno. Ini bikinan anak muda, generasi milenial yang mendorong adanya creativepreneur, ada juga kolaborasi komunitas agent of change,” kata Sandi di lokasi.
 
Dalam acara tersebut, Sandi memberikan sejumlah tips dalam mengembangkan usaha yang dijalani oleh para kaum milenial.
 
Salah satunya, Sandi menekankan wirausaha berbasis kreatifitas di tengah perkembangan zaman dan tantangan global.
 
“Saya mendorong adanya creativepreneur kepada anak-anak muda yang hadir di sini. Karena yang jadi ancaman kita robotics, artificial intelligence, dan internet of thinks (yang) mungkin akan menggerus lapangan kerja,” ujar mantan Wagub DKI Jakarta itu.
 
Sandi menjelaskan, perkembangan zaman dan dunia digital bisa menggerus lapangan kerja akibat masifnya penggunaan robot. Sandi juga mendorong agar anak muda tidak terlalu sibuk dengan perpolitikan.
 
“Kalau kita sibuk sama politik ngomong tentang perpecahan, energi bangsa ini akan hilang. Kalau kampanye ini digunakan untuk hal-hal positif seperti ini malah kita mendorong lahirnya terobosan-terobosan baru,” tutup Sandi.
 
(**/KUM)

Berita9.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai saat ini waktunya melihat komitmen partai politik (parpol) terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 dan 26 Tahun 2018. 

MA yang menyatakan mantan narapidana kasus korupsi bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut. “Bolanya sekarang ada di parpol,” kata Titi dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/9).

Dia menjelaskan apabila Bawaslu dan MA memberi karpet merah pada mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg), tetapi selama parpol berkomitmen tidak mencalonkan maka tidak masalah. Dengan demikian, mantan narapidana korupsi tidak bisa menjadi caleg dan muncul di surat suara, apalagi sampai menang di pemilu.

Karena itu, saat ini waktunya melihat dan membuktikan sejauh mana partai politik menjaga komitmen pemberantasan korupsi. Sebab, parpol sudah menandatangani pakta integritas dengan KPU dan Bawaslu ihwal komitmen tersebut.

“Jadi saatnya pemilih menagih dan menilai komitmen parpol yang sudah mereka sepakati dalam pakta integritas mereka dengan KPU ataupun Bawaslu,” ujar dia.

Juru bicara MA Suhadi membenarkan MA memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Menurut MA, dua nomor PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, aturan tentang pendaftaran caleg dikembalikan sesuai UU Pemilu tersebut. Regulasi itu tidak menyebutkan secara eksplisit ihwal larangan eks koruptor menjadi caleg. 

(**/UMI)

Jakarta - Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguran Tinggi Agama Islam se-Indonesia dan aliansi Mahasiswa Primordial se-Jabodetabek menggelar aksi damai mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo.

Koordinator lapangan, Dewi Nabilla mengatakan, aksi damai itu digelar di depan pintu masuk utama gedung DPR RI.

"Titik kumpul dan aksi, Gedung Menpora Long March Ke Senayan Gedung DPR," katanya, Jumat (14/9/2018).

Dewi melanjutkan, dalam aksi tersebut ada tujuh tuntutan yang akan disuarakan. Adapun tujuh tuntutan itu:

1. Turunkan Jokowi
2. Mendesak kementerian terkait membenahi perekonomian bangsa.
3. Meminta TNI/POLRI tetap menjaga netralitasnya pada Pilpres 2019.
4. Copot Lukman Hakim sebagai Menteri Agama.
5. Turunkan harga BBM.
6. Stop impor.
7. Hapus Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

(**/BI)

Jakarta - Kelompok pengemudi taksi daring tergabung dalam Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) dan Asosiasi Driver Online (ADO) mendesak pemerintah bersikap tegas, supaya perusahaan operator jasa transportasi daring tidak sewenang-wenang soal tarif dan merekrut sopir. Jika korporasi tak juga mematuhi peraturan, mereka meminta pemerintah bertanggung jawab atas nasib para sopir.

Perwakilan unjuk rasa Gerhana dan ADO, Dedi Heriyantoni menyatakan khawatir nasib mereka akan semakin sulit jika Grab Indonesia yang menjadi tempatnya mencari nafkah berubah menjadi perusahaan transportasi.

"Kami menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi karena nasib kami akan semakin menderita," ujar Dedi dalam unjuk rasa di depan kantor Grab Indonesia pada Senin (10/9).

Operasi taksi daring diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus (ASK), sejak 1 November tahun lalu. Kementerian Perhubungan mulai menerapkan aturan yang menjadi payung hukum kuat bagi keberadaan taksi daring pada 1 Februari 2018.

Dalam perjalanannya, berbagai poin dalam aturan ini masih dikritik misalnya keharusan uji kelaikan (KIR) dan pemasangan stiker khusus. Selain itu, pengemudi juga tak sepakat adanya tarif batas bawah dan atas serta kuota daerah operasi.

Keberatan mereka yang lain, operasi taksi online cenderung berada di bawah kementerian perhubungan. Misalnya di negara-negara Eropa.

Menurut Dedi, payung hukum yang dibuat selama tiga tahun terakhir telah membebani para pengemudi daring. Menurut mereka aturan itu tak jelas dan tak membuat nasib mereka lebih sejahtera. Justru, hukum itu dirasa tak dipandang para aplikator.

"Sekarang saja selama tiga tahun pemerintah tidak berhasil membuat Grab menaati peraturan mereka," kata dia.

Dengan menjadi aplikasi transportasi, para mitra juga merasa tindakan monopoli perusahaan aplikator akan menguasai segala sektor. Sebab, mereka akan menguasai bisnis dari hulu ke hilir.

Di bawah Kemenhub dan Kominfo, aplikasi jenis on demand ini bisnis intinya mempertemukan penumpang dengan pemilik kendaraan. Mereka sebenarnya tidak diperkenankan merekrut mitra baru secara mandiri kecuali melalui unit-unit koperasi yang berbadan hukum. Sebab, Grab cs menolak dijadikan perusahaan aplikasi transportasi.

Jika perusahaan tetap tak mau mendengar semua tuntutan mereka, Gerhana dan ADO berencana menuntut pemerintah untuk mengusir Grab cs. Hanya saja pemerintah juga diminta bertanggung jawab terhadap nasib pengemudi yang sudah menggantungkan nafkah dari aplikasi ini.

"Nanti kalau ditutup pemerintah harus bertanggung jawab ini bagaimana sudah banyak yang menjadikan Grab sebagai mata pencaharian utama," ujarnya.

(**AY/KI)

Jakarta - Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, partai politik harus selektif dalam mencalonkan kader-kadernya menjadi caleg.

Hal itu diutarakan Siti menanggapi polemik aturan PKPU mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

"Parpol akan rugi sendiri kalau gak selektif terhadap kader-kader yang dijadikan calon-calon pemimpin di legislatif yudikatif eksekutif karena publik sangat terbuka kalau ada resistensi di publik sebaiknya mundur," kata Siti Zuhro di Jakarta, Senin (10/9/2018).

Siti melanjutkan, saat ini persoalan korupsi sudah merajalela diseluruh segi kehidupan berbangsa. Untuk itu, harus ada empati dari partai politik untuk memutus mata rantai korupsi dari calon-calon yang akan ditempatkan dalam jabatan politik.

"Filosofi itu yang harus dikedepankan dengan menonjollan integritas karena saat ini isu integritas itu yang paling utama. Supaya masyarakat tidak teriak-teriak," kata Ketua Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) itu.

Selain itu, kata Siti Zuhro, pemimpin jabatan publik merupakan contoh bagi masyarakat. 

"Menjadi pemimpin itu ada syaratnya mereka adalah role model yang akan diteladani sosoknya harus ada role model bahwa pemimpin itu harus sosok yang tidak berisiko apalagi KPU punya datanya. Negara ini sudah darurat korupsi masak gak ada sense," tandasnya.

(**/YN)

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberi sejumlah catatan terhadap kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Saya apresiasi kerja pemerintah dan saya mengerti permasalahan yang dihadapi di lapangan. Tetapi saya mendasarkan masukan dan kritikan saya dari laporan yang masuk sampai hari ini dari para Relawan RSD yang berada di sana. Mulai dari lemahnya koordinasi antar institusi, sampai keterbatasan BNPB menjangkau korban dalam memberikan bantuan," ujarnya usai rapat kerja dengan BNPB digedung DPR.

Saat pertama kali gempa terjadi di Lombok, Presiden menunjuk Menkopolhukam sebagai koordinator mitigasi. Sementara sepengetahuan Komisi VIII DPR RI dan berdasarkan UU, koordinator penanggulangan bencana adalah mitra kerja mereka yakni BNPB.

Keadaan ini menyulitkan anggota DPR mengkomunikasikan informasi dari pemerintah kepada korban gempa, masyarakat, atau lembaga swadaya yang melaporkan setiap hal yang mereka butuhkan.

Sara mengakui memiliki tim yang sudah berada disana satu hari setelah bencana terjadi.

"Hari pertama, korban sudah banyak, keadaan chaos, tetapi para relawan atau lembaga-lembaga yang ada disana, masih bingung siapa yang menjadi koordinator. Mungkin karena kantor BPBD setempat rusak dan jumlah SDM mereka yang sangat terbatas dan terlihat kewalahan menangani skala kerusakan dan cakupan wilayah yang terdampak," jelas Sara.

Persoalan lain adalah keterbatasan BNPB dalam menjangkau korban dalam memberikan bantuan. Berdasarkan laporan BNPB sebanyak 396 ribu jiwa menjadi korban dalam gempa Lombok. Namun hingga saat ini BNPB baru mampu menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) bagi 5 ribu lebih rekening.

"Semakin aneh bagi saya saat pemerintah dengan kondisi keterbatasan memberi bantuan, tapi membuat kebijakan menolak bantuan luar negeri dengan alasan yang aneh juga," ujarnya.

BNPB dalam pemaparannya mengakui menolak bantuan asing karena keberadaannya dalam mitigasi bencana lebih banyak negatifnya. Orang asing menurut BNPB sering kali mengungkapkan ke publik hal-hal yang mengganggu kinerja penanganan bencana.

Selain lebih banyak bicara dihadapan publik dan menggangu kinerja tim, bantuan yang diberikan orang asing juga tidak banyak. Namun bagaimana bisa banyak jika tidak diijinkan masuk.

Alasan lain adalah penyaluran bantuan asing sudah satu pintu yakni melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Center) dimana Indonesia tergabung didalamnya.

"Aturan yang aneh, asing tidak boleh bantu karena faktor yang tidak relevan dengan bentuk bantuan. Tapi disisi lain, kalau asing bantu, harus melalui AHA Center. Itupun baru diinformasikan BNPB hari ini ini. Sedangkan di dalam UU yang terkait tidak ada pelarangan seperti yang dimaksud, justru pintu dibuka bagi mereka. Bantuan ini bisa membantu para korban di hari-hari pertama terutama dalam upaya SAR contohnya," ujarnya.

Sara menilai miskoordinasi dan keterbatasan menyalurkan bantuan diatas menjadi penyebab banyaknya lokasi gempa yang belum tersentuh pemerintah.

Hal ini diketahui dari sejumlah pihak yang menghubunginya dan memberikan laporan kondisi terkini di sejumlah lokasi di Lombok.

"Kalaupun sudah tersentuh, paling hanya satu tenda tanpa logistik untuk dua ribuan jiwa. Bahkan ada relawan dari salah satu universitas kedokteran mengeluhkan lokasinya kekurangan air bersih sehingga kesulitan menangani para pasien," ujarnya.

Beberapa titik lokasi yang masih belum tersentuh bantuan dengan optimal adalah Dusun Sejongga, Dusun Senjajak, Dusun Penjor, Dusun Panggung Desa, Dusun Sambik Jengkel, Dusun Sangiang Desa dan Dusun Melepah Utara. Semua dusun itu berada di Kabupaten Lombok Utara.

"Perlu ada evaluasi terhadap persoalan ini semua. Evaluasi mulai dari UU Penanggulangan Bencana sampai pada teknis pelaksanaan dan aturan yang mengikutinya," tegasnya. 

(**/JAT)

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin merasa prihatin atas dugaan pelarangan dan penghadangan terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk berceramah di beberapa daerah.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pun meminta agar para pihak yang menebar ancaman itu segera menghentikan aksinya.

"Mengimbau para pelaku untuk menghentikan tindakan tersebut," kata Din melalui keterangan tertulis, (6/9).

Sebelumnya UAS melalui akun Instagram dan Facebooknya mengaku mendapat ancaman di sejumlah daerah ketika diundang berceramah. Atas hal itu, UAS memilih membatalkan sejumlah jadwal lawatan ke beberapa daerah tersebut.

Menurut Din intimidasi dan ancaman seharusnya tidak terjadi di negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila.

"Hal demikian tidak seyogyanya terjadi di Negara Pancasila yang mengajarkan nilai kemanusiaan yang beradab," kata Din.

Selain itu juga, kata Din, mengancam dan mengintimidasi orang lain tidak mencerminkan sikap seorang muslim.

"Tindakan tersebut tidaklah dilakukan oleh orang yang mengaku muslim yang seharusnya menjunjung tinggi tasamuh dan ukhuwah Islamiyah," kata Din.

Selain menyoroti ancaman terhadap UAS, Din juga mengimbau kepada aparat negara untuk melindungi seluruh warga negara. Termasuk perlindungan terhadap UAS, para ulama dan seluruh pemuka agama.

"Kepada aparat keamanan untuk melindungi para muballigh dan rohaniawan yang menjalankan misi keagamaan dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.

(kid/osc)

Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir membebaskan warga Muhammadiyah untuk memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandoaga Uno di Pilpres 2019.

Hal itu ia katakan usai menerima kunjungan bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin di PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (5/9) malam.

Ia mengatakan warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia telah memiliki pilihan politik masing-masing yang tak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Nanti warga Muhammadiyah sebagai warga bangsa sudah cerdas sudah punya pilihan politik dan visi politik yang jadi hak warga negara," kata Haedar.

Mantan Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu pun menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki sikap resmi secara kelembagaan untuk tak ikut-ikutan kedalam ranah politik praksis di Pilpres 2019.

Ia mengatakan bahwa kantor PP Muhammadiyah selalu membukakan pintu bagi elit-elit politik manapun untuk berkunjung dan bersilaturahmi membahas berbagai persoalan bangsa.

"Ketika menerima pak Jokowi, pak Kiai Ma'ruf dalam posisi sebagai capres dan cawapres maupun ketika menerima pak Prabowo dan pak Sandi itu Muhammadiyah secara kelembagaan, organisasi tidak masuk ke arena politik prsktis," tegasnya.

Haedar pun hanya mengimbau agar masyaakat menghindari terjadinua permusuhan dan kekerasan pada tahun politik yang tengah berjalan saat jni.

Ia menegaskan bahwa masyarakat harus menjaga rasa persatuan dan kesatuan NKRI ditengah-tengah perbedaan politik yang berlangsung pada Pilpres 2019 mendatang.

"Nah perbedaan politik itu tidak membuat kita pecah sebagai bangsa apalagi bermusuhan dan tidak boleh juga ada kekerasan karena perbedaan politik," ujarnya. (*)

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/9).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjoyo serta para anggota Komisi V.

Agenda pertemuan hari ini membahas rencana kegiatan dan anggaran kementrian/lembaga tahun (RKA K/L) 2019.

Dalam rapat ini Eko  menyampaikan program-program prioritas, di antaranya pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan daerah tertentu, dan pembangunan daerah tertinggal.

Namun, pagu anggaran dari program prioritas tersebut mengalami penurunan dari Rp 4,5 triliun menjadi Rp 4,3 triliun.

"Mengapa turun? Apakah ada prioritas lain? Atau ketidakmampuan kementerian menyerap anggaran secara optimal demi maslahat masyarakat desa?" kata anggota Komisi V Nurhasan Zaidi,

Anggota DPR daerah pemilihan Majalengka, Subang, Sumedang ini menambahkan, dibangunnya bandara internasional dan Aerocity modern di sekitar Desa Ligung, Majalengka, perlu dikawal agar masyarakat bisa diberdayakan.

"Menjadi sebuah kewajiban saya untuk mengawal pemerintah demi mengurangi kesenjangan antara kota modern yang mau dibangun dengan kondisi real desa daerah sekitar," ucap Nurhasan.

"Kami siap bantu Pak Menteri untuk menyalurkan program prioritas desa seluruh Indonesia yang pastinya sangat membantu pemerintah dalam percepatan daerah pembangunan,” katanya. (*)

Go to top