Politik

Politik (1535)

Berita9.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta agar masyarakat di daerah Lampung dan Banten untuk menjauhi pantai, serta mengevakuasi diri ke wilayah yang lebih tinggi. Sebab, BMKG memprediksi masih ada tsunami susulan.

"Jadi memang BMKG memprediksi masih ada lagi seperti ini, artinya diserukan untuk penduduk meninggalkan daerah pantai untuk sementara, harus lebih jauh, ke bukit, jangan di pantai," ujar Jusuf Kalla, Ahad (23/12).

Jusuf Kalla menambahkan, dirinya telah mendapatkan laporan dari BMKG dan Geologi, bahwa bencana tsunami yang melanda Lampung dan Banten merupakan fenomena yang tidak biasa. Karena, tidak ada tanda-tanda gempa sebelum tsunami.

Adapun tsunami yang melanda Lampung dan Banten disebabkan oleh adanya erupsi Gunung Krakatau. Di sisi lain, BMKG memprediksi cuaca buruk akan terus terjadi hingga 26 Desember 2018.

"Memang diperingatkan oleh BMKG sampai tanggal 26 (Desember 2018) cuaca buruk di sana. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dari pemda, TNI, Polri, sudah bergerak dan juga PMI sudah bergerak semua ke sana untuk mengatasi ini," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, BNPB dan BMKG telah melaksanakan tugasnya masing-masing. Adapun BNPB bertugas untuk menangani akibat dari bencana, dan BKMG menganalisa penyebab bencana.

"Saya kira tidak ada perbedaan, BNPB hanya melihat akibatnya kan, akibatnya itu tsunami. Kalau BMKG itu menganalisa sebabnya," ujar Jusuf Kalla. (*)

Jakarta - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu ‎turut mengomentari PT Inalum (Persero) yang resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9 persen menjadi 51 persen.

Menurut Said Didu, resminya pengalihan saham itu merupakan langkah yang biasa dan tidak perlu ada tanggapan yang berlebihan dari‎ beragam pihak karena memang kondisinya harus terjadi.

"Soal Freepport ini adalah langkah biasa. Jadi tidak perlu ada overdosis yang berlebih karena pernah terjadi juga 2013 saat kita mengambil Inalum dari jepang dan membayar lewat APBN," ujar Said Didu di sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Lebih lanjut, Said Didu menjelaskan lima hal mengapa Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport. Pertama ‎karena habisnya kontrak dan harus memperpanjang sebelum tahun 2021.

Kedua karena kewajiban memenuhi UU Minerba, ketiga freeport mau menjual sahamnya. Keempat Inalum bisa mendapatkan utang untuk membeli dan kelima memang kebijakan pemerintah mendukung.


‎"Jadi ini biasa saja, apa ini langkah bagus? Menurut saya, ini adalah langkah terbaik dari pilihan yang banyak yang memang ribet," singkatnya. (*)

 

 

 

Jakarta - Alfian Tanjung divonis dua tahun penjara atas ujaran kebencian lewat cuitannya ' PDIP 85 persen isinya kader PKI'. Setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa yang menolak putusan PN Jakpus memvonis lepas dari dakwaan.
 
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan memang sesuai dengan harapannya. Alfian Tanjung dinilai memang harus mempertanggungjawabkan ucapannya.
 
"Memang dulu kami mengharapkan keadilan ditegakkan karena apapun setiap orang harus bertanggung jawab atas pernyataannya menuduh 85 persen PDIP itu PKI itu tuduhan tak bertanggung jawab," kata Hasto di Serang, Banten, Jumat (21/12).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan kasus hukum Alfian Tanjung bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Supaya tidak berpolitik dengan fitnah.

"Bukan hanya memfitnah PDIP, tapi juga fitnah siapapun tidak dibenarkan agama, kita diajarkan tradisi membangun persaudaraan yang baik apapun perbedaan politik jangan sampai jadi berbagai fitnah," ujar Hasto.

Hasto juga menceritakan pengalaman berdialog dengan para ulama, santri, dan masyarakat di Pesantren Al Fathoniyah, Serang, (20/12) malam.

Dalam dialog tersebut semua memahami bagaimana Bung Karno dan Islam, hingga Proklamator itu ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam. Serta bagaimana PDI Perjuangan memperjuangkan Hari Santri untuk diperingati secara nasional pada 22 Oktober.

"Dan secara peradaban kami menjadikan islam dan keislaman itu bagian dari jalan spiritual keyakinan keagamaan yang ditempuh oleh sebagian besar kader PDI Perjuangan," kata dia. (*)

Jakarta - KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). KPK menangkap dan telah menetapkan lima pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KONI sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi dana hibah dari Kemenpora dan KONI. KPK juga kemungkinan akan memanggil Menpora, Imam Nahrawi sebagai saksi dalam kasus ini.

OTT di Kemenpora ini dinilai dapat menjatuhkan reputasi pemerintahan Jokowi. Apalagi saat ini menjelang Pemilu, OTT ini dinilai dapat berimbas secara politik dan berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12).

"Presiden Jokowi harus berkoordinasi karena suka atau tidak, peristiwa pemberantasan korupsi menjelang Pemilu pasti menjatuhkan reputasi pemerintahan yang sedang berjalan. Semakin sering terjadi OTT menjelang Pemilu, maka reputasi pemerintah akan tambah jatuh," jelasnya.

Fahri mengatakan, dengan maraknya OTT menjelang Pemilu, rakyat akan berpikir korupsi di pemerintahan bertambah marak. Karena itulah dia menyarankan Presiden Jokowi berkoordinasi dengan jajarannya.

"Sehingga betul-betul ini jangan sampai menjadi faktor kekacauan politik," kata Fahri.

Apalagi, lanjutnya, jika dalam korupsi itu melibatkan pejabat tinggi seperti menteri, hal itu akan menggerus reputasi Jokowi karena mereka bagian dari pemerintah.

"Kalau korupsi itu diusut terus lalu kalau menteri atau siapapun pejabat yang sekarang ini yang kena itu artinya kan bagian dari pemerintah. Artinya itu kan akan menggerus reputasinya Pak Jokowi," ujarnya.

Fahri menambahkan, kritik Prabowo selama ini tentang korupsi sudah stadium empat terbukti dan ini bisa menjatuhkan Jokowi. Karena itulah dia berpendapat ini akan berimbas secara politik.

"Ini akan menggerus elektabilitas Pak Jokowi. Orang Pak Prabowo sudah ngomong keras kayak begitu kok dan sekarang ini omongan Pak Prabowo terbukti kan. Itu kan menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi dia harus berkoordinasi dong sebagai kepala negara, kepala pemerintah sekaligus juga sebagai penyelenggara Pemilu. Sebab jangan sampai ini jadi konflik politik. Itu saja yang bisa merusak penegakan hukum," terangnya.

Selain itu, politikus PKS ini menyarankan pemerintah mengevaluasi sumber-sumber pendanaan pemerintahan non budgeter. Dana non budgeter seperti hibah ini harus dibuat standar pelaporan dan pengelolaan sehingga tak dijadikan sumber bancakan.

"Metode pelaporannya, penanganan dan pengelolaannya itu harus dibikin standar supaya dia tidak menjadi sumber bancakan yang terindikasi blmenjadi korupsi," jelasnya.

Fahri juga mengaku telah mendengar lama bahwa banyak sumbangan dari berbagai pihak untuk pendanaan Asian Games. Karena itulah dana penyelenggaraan Asian Games perlu diaudit.

"Khusus untuk Kemenpora ya saya sudah mendengar lama bahwa dalam Asian Games kemarin karena itu sebuah peristiwa pesta dan pesta rakyat, pesta olahraga yang dianggap membanggakan pasti ada banyak sumbangan dan orang yang ingin melihat maraknya pesta itu. Nah ini perlu ada audit yang menyeluruh dari BPK dana Asian Games itu apakah betul-betul penggunaan dananya sudah sangat accountable dan betul-betul bersih dari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau fraud itu," paparnya. (*)

Berita9.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengutuk dugaan kekejaman dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China. ICMI mendesak, pemerintah Jokowi bersikap tegas membela muslim Uighur.

"Meminta kepada Pemerintah Indonesia, Organisasi Konferensi Islam Organization of the Islamic Conference (OKI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah langkah diplomatik mengatasi masalah di Xinjiang," kata Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam siaran persnya, Jumat (21/12).

Jimly juga meminta agar Duta Besar Negara China di Indonesia memberikan keterangan sejelasnya kepada warga negara Indonesia tentang kondisi yang sebenarnya terjadi atas Muslim Uighur.

"Mengimbau seluruh organisasi lintas agama di Indonesia untuk bersama atas nama HAM membela warga Uighur yang mengalami tekanan dari Pemerintah China," kata dia.

ICMI juga meminta agar Pemerintah meninjau kembali kerjasama strategis antara Indonesia
dengan China. "Hingga China berhasil menyelesaikan masalah yang dialami saudara-saudara muslim kita di Xinjiang," tutup dia. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan memastikan tak ada persiapan khusus yang dilakukan Ketua Umum Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) yang akan menerima kedatangan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto di kediamannya, Jumat (21/12/2018).

Menurutnya, kunjungan Prabowo kepada SBY kali ini adalah tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya. Soal hal yang akan dibahas, lanjut Syarief, tentunya tidak akan jauh-jauh dari persiapan pilpres 2019.

"Tidak ada yang khusus persiapan besok karena ini sudah sekian kali keduanya bertemu. Jadi, melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk langkah selanjutnya pilpres ke depan," katanya di Jakarta, (20/12).

Ia menambahkan, poin utama yang akan didiskusikan adalah mempersiapkan strategi selanjutnya pada sisa masa kampanye untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.

"Jadi, persiapannya untuk follow up ke depan bagaimana persiapan kampanye. Bisa saja seperti itu, siap memenangkan pasangan Prabowo-Sandi pokoknya. Kita lihat saja besok," tandasnya. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya keterlibatan Menteri Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam kasus dugaan suap penyaluran bantuan pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) kepada KONI tahun anggaran 2018. Peran Imam disebut cukup signifikan.

‎"Saya belum bisa simpulkaan tapi indikasinya memang peranan yang bersangkutan (Menpora) signifikan ya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

Saut memastikan tak akan tebang pilih dalam menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal dana hibah Kemenpora ini. Jika didapat bukti yang cukup, penyidik tidak akan segan menetapkan Imam Nahrawi atau petinggi KONI lainnya sebagai tersangka.

"‎Kekuatan buktinya yang paling penting, tetapi yakinlah, sekarang kalau buktinya cukup karena istilah 'dan kawan-kawan' (pada penetapan tersangka) akan kemana-mana," kata dia.

KPK menetapkan Deputi IV Prestasi Olahraga Kementerian Olahraga (Kemenpora) Mulyana (MUL) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penyaluran bantuan dari Pemerintah melalui Kementerian Olahraga (Kemenpora) kepada KONI tahun anggaran 2018. Dia ditetapkan bersama empat orang lainnya.

Mereka ialah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH); Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA); Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo (AP) dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto (ET).

Dalam kasus ini, Adi dan Eko diduga telah menerima uang suap sebanyak Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan, Mulyana telah menerima uang dalam beberapa tahap.

Pertama, pada Juni 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner. Kedua, uang sebesar Rp300 juta. Kemudian pada September 2018, menerima satu unit Samsung Galaxy Note 9. Suap itu diberikan agar dana hibah segera direalisasikan.

Atas perbuatannya, Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Berita9.com - Ketua Bidang Advokasi Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan Pemerintah China untuk menghentikan kekerasan dan penindasan terhadap muslim Uighur.

"Atas nama kemanusian, Presiden @jokowi sudah seharusnya memberikan tekanan kepada Cina untuk menghentikan kekerasan dan penindasan terhadap Muslim Uyghur. Ini bukan soal mencampuri politik dalam negeri Cina, tapi ini soal kemanusiaan.#SaveMuslimUyghur," kata Ferdinand melalui twitternya, Kamis (20/12/2018).

Di samping itu, Ferdinand mengkritisi beredarnya video Presiden Jokowi yang menjadi imam sholat berjamaah saat kunjungan kerja ke suatu daerah Jawa Timur. Menurut dia, lebih baik video pernyataan Presiden Jokowi soal kecaman kekerasan umat muslim Uighur di Cina yang disebarkan.

"Tidaklah berguna memviralkan video dan foto sebagai imam shalat jika tujuannya untuk pencitraan dan kampanye. Saya menunggu presiden @jokowi dan pendukungnya memviralkan pernyataan Pak Presiden yang mengutuk Cina dan mendesak Cina berikan kebebasan bagi Muslim Uyghur," ujarnya.

Sebelumnya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga memberikan perhatian khusus terkait munculnya pemberitaan terhadap aksi kekerasan yang dialami masyarakat Uighur di wilayah Xinjiang, Tiongkok Barat.

Melalui pernyataan sikap tertulis bernomor: 526/ER/1.0/1/2018 yang ditandatangani Ketua Umum Haedar Nashir dan Sekretaris Abdul Mu'ti, PP Muhammadiyah memberikan beberapa menyikapi kekerasan yang dialami masyarakat etnis Uighur.

Di antaranya, jika kekerasan yang diberitakan oleh media massa dan lembaga-lembaga hak azasi manusia dan kemanusiaan internasional benar adanya. Maka, Pemerintah Tiongkok tengah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Apapun alasannya, pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.

Kedua, mengimbau kepada Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengatasi berbagai masalah dan tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana.

Ketiga, endesak kepada PBB dan OKI utuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional. PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun.

Keempat, agar pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebeas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakan hak asasi menusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikedadilan.

Kelima, agar Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakay Indonesia, khususnya masyarakat Islam, melalui ormas-ormas Islam.

Sikap diam pemerintah Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok yang selama berabad laimanya terbina baik.

Dan mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat Indonesia. (*)

Berita9.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap guna merespons tindak kekerasan terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Organisasi pimpinan Haedar Nashir itu menyatakan, jika pemberitaan media soal kekerasan terhadap muslim Uighur benar adanya, maka pemerintah Tiongkok melanggar hak asasi manusia (HAM) universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Apa pun alasannya, pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tak berdosa,” demikian tertulis dalam pernyataan sikap PP Muhammadiyah melalui surat bernomor 526/PER/I.0/I/2018 bertanggal 19 Desember 2018 itu.

“Pemerintah Tiongkok sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme.”

Total ada tujuh poin dalam pernyataan sikap Muhammadiyah. Organisasi kemasyarakatan Islam itu juga meminta pemerintah Tiongkok membuka diri dengan menyampaikan penjelasan soal kekerasan terhadap etnis Uighur sesuai fakta.

“Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana,” ujar Muhammadiyah.

Selain itu, Muhammadiyah juga meminta PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengadakan pertemuan darurat guna membahas masalah Uighur. Jika perlu, Muhammadiyah meminta dua organisasi internasional itu mengambil tindakan.

“PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia mana pun.”

Sedangkan kepada pemerinah Indonesia, Muhammadiyah menyerukan pentingnya melakukan langkah-langkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas aktif.

Muhammadiyah juga meminta perwakilan Tiongkok di Indonesia menyampaikan penjelasan secara terbuka tentang tindakan terhadap etnis Uighur.

“Agar Duta Besar Tiongkok untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya, khususnya kepada masyarakat Islam,” pinta Muhammadiyah.

Bahkan, Muhammadiyah siap siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material demi membantu upaya menciptakan perdamaian di Xinjiang.

“Mengimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam agar dalam menggalang solidaritas untuk Uighur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian dan kerukuan di antara semua elemen masyarakat,” pungkas Muhammadiyah. (*)

Jakarta - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyampaikan bahwa masalah Uighur adalah masalah dalam negeri Cina. Namun itu bukan berarti pemerintah Cina bisa bebas berbuat semena-mena dan menginjak hak asasi masyarakat Uighur yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kemudian, kalau itu terjadi maka pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam. Bahkan harus angkat bicara karena dalam pembukaan UUD 1945 sudah jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. "Oleh karena itu penjajahan dan atau pelanggaran hak asasi manusia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tutur Anwar Abbas, Rabu (19/12).

Maka dengan demikian, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia tidak boleh tinggal diam. Apalagi sampai tidak peduli terhadap apa yang terjadi di negeri lain. Justru Indonesia harus menjadi bangsa yang secara serius dan sungguh-sungguh untuk menegakkan dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terdapat dalam sila kedua pancasila.

"Kita jangan takut untuk melakukan itu, karena itu merupakan jati diri dan tugas suci kita sebagai bangsa. Bahkan para the founding fathers kita sangat menyadari dan menyatakan bahwa kita bukanlah bangsa yang berjuang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja tapi juga untuk bisa memberi arti dan makna bagi bangsa dan negara lain," tuturnya. 

Apalagi, sambung Anwar Abbas, Indonesia sudah menyatakan bahwa politik luar negerinya adalah bebas aktif. Ini artinya, Indonesia tidak boleh tinggal diam tapi harus secara bebas dan aktif untuk menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran. "Serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan ini," tutup Anwar Abbas. (*)

Go to top