Politik

Politik (2005)

Berita9.com - Pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo kembali menuai kritik. Jika sebelumnya pembagian dilakukan di Harmoni, Jakarta, malam tadi Jokowi dikabarkan mengulanginya di Bogor, Jawa Barat.

Dalam video berdurasi 59 detik, terekam puluhan orang berlari menghampiri pinggir area jalan sekitar Istana Bogor.

Politisi senior Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai apa yang dilakukan Jokowi bertolak belakang dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Di mana setiap orang diwajibkan untuk menjaga jarak atau physical distancing. 

Selain itu, Kapolri juga telah mengeluarkan maklumat yang meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

"Maklumat Kapolri jelas menyatakan bahwa agar tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak," tegas Hinca dalam akun Twitternya, Ahad (12/4).

"Pembagian sembako oleh Presiden Jokowi malam tadi sepertinya tidak mengindahkan apa yang sudah diimbau pemerintah," sindirnya.

Sementara itu, Paur Humas Polresta Bogor Kota Ipda Desty Irianti membenarkan peristiwa kerumunan pada Jumat malam tersebut.

Peristiwa itu terjadi pukul 20.30 dan berlangsu sekitar 20 hingga 30 menit.

"Bapak itu kan dari Tugu Kujang ke arah Ekalokasari, jadi cuma putar balik aja. Karena tahu Pak Jokowi mau bagikan sembako, mungkin masyarakat pada keluar gitu aja, sebentar aja kok nggak lama," ujarnya.

Jokowi sebelumnya juga sempat membagikan 400 paket sembako di jalan dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis sebelumnya . (*)

Berita9.com - Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah mendorong pemerintah segera memberikan solusi kepada para tenaga kerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan akibat lesunya perekonomian dikarenakan merebaknya wabah Covid-19.

Menurut data yang ia miliki, sudah ada ribuan tenaga kerja yang dirumahkan tanpa upah sehingga akan berdampak signifikan secara sosial ekonomi.

Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Aliyah mengungkapkan bahwa sudah selayaknya paling tidak para karyawan tersebut diberikan golden-shake hands atau uang kompensasi sehingga mereka paling tidak dapat bertahan hidup menghadapi kondisi tidak pasti seperti ini.

Tentunya apabila hal ini didiamkan saja, menurutnya bisa menimbulkan gerakan sosial di kalangan bawah yang berpotensi timbulnya gejolak politik.

“Data Disnakertrans DKI Jakarta merinci, dari 9.096 perusahaan dengan 72.770 merumahkan pekerja/buruh; dan 2.008 perusahaan dengan 16.065 melakukan PHK pekerja/buruh. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan DKI untuk mendapat solusi yang cepat. Pendataan yang dilakukan oleh Disnakertrans DKI Jakarta untuk segera dilakukan dengan data yang valid dan transparan. Memastikan pelaksanaannya mencapai sasaran yg tepat,” terangnya.

Politisi Partai Gerindra ini meminta pemerintah menerapkan program kartu pra-kerja melalui pelatihan keterampilan kerja sebagai program nasional dari Pemerintah Pusat.

Terkait dengan wabah Covid-19 saat ini, ia mendorong pemerintah harus pro-aktif dan mencarikan solusi teknis tentang jenis pelatihan dan pendampingan sementara yang tepat.

”Terkait dengan wabah Covid-19, perlu dicari solusi teknis pelatihan dan pendampingannya. Saya meminta Disnakertrans DKI Jakarta untuk secara aktif memberikan perhatian, pendampingan dan informasi kepada masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak virus Corona ini. Dan memastikan tepat sasaran,” jelasnya.

Politisi dapil DKI Jakarta II ini pun menyoroti dampak terjadinya wabah penyakit terhadap tenaga kerja perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Menurutnya sebagai buruh yang menghidupi keluarga, seharusnya para perempuan ini dapat menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk segera diberikan bantuan secara materiil.

 "Sekitar 70 persen pekerja perempuan di DKI Jakarta tentu terkena dan mereka bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga, termasuk kesehatan anggota keluarganya, ditambah penghasilan yang menurun akibat wabah penyakit dan di-PHK adalah kombinasi fatal pemukul daya beli yang menjadi persoalan ekonomi keluarga,” jelasnya. (*)

Berita9.com - Arie Untung dan istri, Fenita Arie melakukan telewicara dengan imam masjid kota New York, Imam Shamsi Ali. Shamsi yang asli Indonesia itu cerita  bagaimana mencekamnya kota New York akibat virus corona.

Menurut Imam Shamsi Ali, para ahli di Amerika Serikat sudah mengingatkan Presiden Donald Trump terhadap ancaman virus corona. Namun saat itu sang presiden kurang menanggapi dan tidak percaya dengan penelitian tersebut.

"Sebenarnya ketika sudah menebar kemana-mana penyakit ini. Sudah sampai Singapura, Jerman, dan Italia ketika itu. Di Amerika sudah diingatkan oleh para ahli, tapi Donald Trump tidak percaya dengan sains, tidak ada yang namanya dengan perubahan iklim," ungkap Imam Shamsi Ali kepada Arie Untung dan Fenita dikanal Youtubenya terkutib, (11/4).

"Maka ketika itu dia masih mengatakan hoax. Itu adalah cerita China ingin dilihat sebagai korban sehingga menimbulkan simpati karena waktu itu memang terjadi peperangan sengit dagang antara Amerika dan China. Maka Donald Trump ini ingin dapat segala pembenaran apapun untuk menyerang China," jelas lelaki asal Sulawesi Selatan itu.

Tidak hanya itu, Donald Trump bahkan menuduh isu virus corona dipakai pihak Demokrat untuk menjantuhkan dirinya dari tahta presiden Amerika. 

"Ini jadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa covid 19 jangan sampai dipolitisir. Jangan sampai dijadikan isu politik. Sekarang bukan lagi isu politik ini isi hidup manusia," jelasnya.

Dari sini Imam Shamsi blak-blakan menyalahkan Donald Trump yang terlambat dalam mengatasi virus corona di Amerika, terutam di kota New York.

"Oleh karenanya saya menyalahkan Presiden Donald Trump yang lamban menangani ini karena dianggap isu politik yang digunakan oleh partai Demokrat," jelasnya.

Kota New York sendiri menjadi epictrum epidemi virus corona. Bahkan saat ini korban virus corona sudah mencapai 11 ribu.

"Kasus virus corona berkembang ke kota New York, karena covid 19 ini rentan menyerang (daerah) yang ramai. Dan kota New York adalah kota yang ramai di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat hampir 11 ribu, hampir setengahnya itu korbannya di New York State. Dan yang lebih banyak ada di new york city tempat kami tinggal," bebernya.

Bahkan menurut  Imam Shamsi Ali, pernah dalam sehari korban meninggal mencapai 400 orang.

"Bayangkan pernah dalam satu hari di New York ini ada 400 orang yang meninggal. Ada satu rumah sakit 100 hari meninggal dalam satu rumah sakit," terangnya. (*)

Berita9.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Namun, Fraksi PAN mempersoalkan satu pasal dalam perppu yang diundangkan pada 31 Maret 2020 itu.

Menurut  Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, pihaknya bisa memaklumi keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu 1 Tahun 2000 di tengah kondisi sulit akibat pandemi virus corona.

“Kami berharap perppu ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-nasalah perekonomian terutama APBN saat ini," kata Saleh,(10/4).

Adapun yang jadi sorotan Fraksi PAN. Salah satunya soal pelebaran angka defisit APBN 2020 yang diperkirakan bisa menyentuh 5,07 persen.

"Tentu pelebaran defisit seperti itu, kami sarankan untuk dipakai pada situasi yang paling sulit. Artinya situasi di mana tidak ada jalan lain lagi dan itu adalah jalan terakhir dengan menambah defisit sampai di atas tiga persen," tegas Saleh.

Selain itu, Fraksi PAN menyoroti Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020 yang memunculkan kontroversi. Sebab, ketentuan itu memberikan kekebalan hukum kepada anggota dan sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Perlu kami sampaikan bahwa Fraksi PAN sejauh ini masih melakukan pendalaman dan pengkajian terhadap pasal tersebut. Tentu kami menampung masukan dari seluruh kelompok masyarakat agar pandangan kami itu bisa menjadi koprehensif," tutur anggota Komisi IX DPR itu.

Fraksi PAN akan menyampaikan sikap resminya dalam pembahasan Perppu 1 Tahun 2020 di DPR. Saleh juga memastikan apa pun keputusan pemerintah terkait penanganan wabah COVID-19 akan diawasi secara ketat.

"Kami akan mengawal agar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada penyalahgunaan kewenangan," ucap Saleh.

Selain itu, juru bicara Fraksi PAN DPR ini juga mendukung upaya sejumlah elemen masyarakat menggugat Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mudah-mudahan nanti keputusannya bisa memberikan jalan yang baik bagi semua pihak,” pungkasnya. (*)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan sejumlah lembaga lainnya mengajukan gugatan uji materi Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“MAKI telah mengajukan uji materi ke  Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis (9/4).

Boyamin menjelaskan MAKI bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, Kemaki dan LBH Peka telah mendaftarkan permohonan uji materi untuk membatalkan Pasal 27 melalui media pendaftaran online pada websiten sistem informasi permohonan elektronik MK, Kamis (9/4).

Menurut dia, Presiden Jokowi telah telah menggunakan kewenangannya dalam bentuk menerbitakan Perppu 1 Tahun 2020  dan akan menggunakan anggaran negara Rp 405 triliun.

Ia menjelaskan alasan uji materi karena pihaknya menilai Pasal 27 Perppu 1/2020 adalah pasal yang superbody dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan.

"Sehingga Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum sehingga semestinya semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara," papar dia.

Boyamin menjelaskan bahwa jika  perbandingan mengacu kedudukan Presiden RI adalah tidak kebal karena tetap manusia biasa yang mungkin saja tidak luput salah dan khilaf sehingga terdapat sarana pemakzulan (impeach) apabila diduga telah melanggar ketentuan UU atau UUD 1945.

"Sehingga sekelas presiden tidak kebal termasuk tetap dapat dituntut hukum apabila melanggar hukum baik dalam keadaan normal maupun bencana, hal ini jelas berbeda dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Perppu No 1 Tahun 2020," ungkapnya.

Pihaknya tidak idak ingin terulang skandal BLBI dan Century. Dalil BLBI dan Century selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut.

"Kami yang selalu mengawal BLBI dan Century dalam bentuk pernah menang praperadilan kasus BLBI dan Century tidak ingin terulang skandal BLBI dan Century yang merugikan keuangan negara ratusan triliun," jelasnya.

Boyamin menjelaskan pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambanv Yudhoyono tahun 2008, juga pernah menerbitkan perppu yang sejenis, yakni Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan namun ditolak oleh DPR. "Sehingga semestinya tidak pernah ada lagi perppu yang memberikan kekebalan penyelenggara pemerintahan terkait keuangan negara," kata Boyamin.

Lebih lanjut dia mengemukakan alasan menggugat Pasal 27 adalah bahwa dalil iktikad baik, tidak bisa dituntut hukum, dan bukan merugikan keuangan negara, harus diuji melalui proses hukum yang fair dan terbuka.

Dia menegaskan tidak boleh ada istilah iktikad baik berdasar penilaian subjektif oleh pelaku penyelenggara pemerintahan sendiri.

"Bisa saja ternyata klaim itikad baik ternyata kemudian terbukti itikad buruk sehingga tetap harus bisa dituntut hukum untuk membuktikan itikad baik atau itikad buruk," ujar dia.

Boyamin menegaskan MAKI selalu mendukung upaya pemerintah untuk menjaga rakyat dari Covid-19 dalam bentuk selalu mengawal dan mengontrol serta meluruskan kembali apabila pemerintahan mengarah kebal dan tidak dapat dikontrol melalui mekanisme hukum. (*)

Berita9.com - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa ia memohon agar pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak alergi terhadap pandangan dan saran dari pihak di luar.

Banyak kalangan yang menyampaikan pikirannya, menurut SBY, mungkin sedikit kritis. Namun, kata SBY, mereka sangat pro pemerintah dan juga sangat mendukung Presiden.

"Amat berbahaya jika ada pihak yang menyampaikan pandangan kritisnya, yang kebetulan pernah bertugas pada pemerintahan SBY atau sekarang tidak berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, lantas dianggap sebagai musuh pemerintah," jelas SBY dikutip dari akun Facebook resmi @SBYudhoyono, Kamis (9/4/2020).

Sambungnya, "Sebagai musuh negara. Menurut saya, pandangan dari pihak di luar pemerintah itu tetap ada gunanya jika pemerintah sudi untuk mendengarkannya."

Terkait kebijakan pemerintah saat ini untuk mengatasi krisis corona dan tekanan ekonomi saat ini, SBY menyatakan dukungnya secara sepenuh. Bahkan pendiri Partai Demokrat ini memandang semuanya itu tepat dan sangat dibutuhkan.

"Saya juga menyambut baik semua kebijakan dan tindakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan penanggulangan Covid-19. Termasuk penyediaan anggaran yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa saat lalu, yang saya pandang cukup memadai, terutama untuk saat ini," jelasnya.

Anggaran yang dimaksud SBY ialah yang ditujukan untuk menanggulangi Covid-19, serta bantuan untuk rakyat yang mengalami kesulitan hidup akibat terjadinya wabah saat ini.

"Itu kebijakan yang tepat dan sangat diperlukan. Saya berharap, sebagaimana harapan rakyat kita, dana itu dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal," tukasnya. (*)

Berita9.com - Politikus Rizal Ramli menilai cercaan dan hinaan yang dialami oleh Presiden Jokowi belum seberapa jika dibandingkan dengan Presiden Gusdur atau Presiden Habibie.

Menurutnya, kritik serta hinaan yang diterima kedua presiden tersebut jauh lebih berat dengan yang diterima oleh Presiden Jokowi saat ini.

"Kritik yang faktual, yang ngasal, dan yang bersifat fisik bullying terhadap Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur Luar biasa brutal, vulgar, dan masif. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan era @jokowi," kata Rizal via Twitter-nya @RamliRizal.

Ia pun mengenang bagaimana kedua mantan Presiden RI itu menangani kritik dan hinaan.

Menurut Rizal, Habibie memilih untuk tetap fokus dan tak mengindahkan soal cercaan masyarakat. Sementara, Gus Dur bersikap cuek.

"Habibie tetap fokus, Gus Dur cuek abis 'Emang Gus Pikiran', enggak pakai asal nangkap,"katanya melanjutkan.

Pernyataan Rizal justru diamini oleh kebanyakan warganet. Bahkan, salah seorang warganet menambahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam daftar.

"Pak beye dong sampai dibawain kerbau, fotonya ditempel di dekat anu, fotonya dibakar,"tulis akun @indeeriri.

Reaksi yang senada juga diungkapkan oleh pengguna Twitter dengan nama akun @herimagek.

Menurutnya, pada era pemerintahan SBY tak satupun penghina presiden ditangkap. Tetapi, di era Jokowi, baru kritik sedikit sudah mendapat ancaman.

"Zaman @SBYudhoyono dulu mahasiswa demo dengan narasi yang begitu keras tak satupun yang ditangkap. Rezim @jokowi baru dikritik doang udah panik dan main ancam, bukti bahwa mereka tak punya argumen kuat dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil," ungkapnya.

Belum lama ini, Kapolri mengeluarkan Surat Telegram yang berisi tentang Penghinaan Presiden. Surat itu mengatur hukuman bagi siapa saja yang kedapatan menghina presiden dalam menangani wabah corona.

Telegram itu dikecam oleh banyak pihak termasuk salah satunya oleh mantan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. (*)

Berita9.com - Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid menilai, besaran bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan untuk masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19, masih belum cukup memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan studi, kata Ahmad, di Jakarta, Rabu (8/4), belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200 ribu per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

"Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah," kata Ahmad dalam diskusi daring Indef bersama media.

Menurut Ahmad, kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan. Artinya, jika dalam masa pandemi Covid-19, mereka mengalami kesulitan dalam ketersediaan dan akses makanan, akan berpengaruh besar pada kehidupan mereka.

Menurut Ahmad, pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terdampak PHK. Ahmad menambahkan, besaran bantuan untuk sembako setidaknya harus dapat memenuhi 25-30 persen dari pengeluaran masyarakat dalam membeli bahan pangan.

"Tadi kita lihat sekitar 15 persen, sangat tidak cukup. Paling tidak, memenuhi 25 sampai 30 persen. Studi di negara lain banyak di atas 20 persen. Apalagi kalau dalam situasi krisis jauh lebih besar," katanya.

Selain itu, banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diakses melalui Program Kartu Sembako, seperti mie instan, gula pasir, hingga minyak goreng. Padahal, komoditas tersebut sangat besar penggunaannya dalam kebutuhan pangan sehari-hari.

Program sembako hanya mencantumkan sumber karbohidrat, yakni beras atau bahan pangan lokal lain, seperti jagung pipilan dan sagu; kemudian sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam dan ikan segar.

"Fleksibilitas penggunaan bantuan sembako dalam pandemi ini dibutuhkan karena akan sangat berpengaruh ke garis kemiskinan dan jumlah orang miskin yang cenderung meningkat selama 2020," kata Ahmad. (*)

Berita9.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (10/4) mendatang. Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati meminta warga DKI Jakarta untuk mematuhi arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

"Saya mengajak seluruh masyarakat di Jakarta mematuhi arahan Gubernur DKI demi keselamatan bersama. Pandemi ini harus kita hadapi bersama," ajak Mufida Rabu (8/4).

Mufida mengatakan, Gubernur Anies Baswedan sudah menghadapan kebijakan PSBB disetujui oleh pemerintah pusat sejak beberapa pekan lalu. Untuk itu, politikus PKS tersebut berpesan agar Gubernur dan jajarannya mengambil langkah cepat dan taktis. 

Dirinya juga mendukung Anies untuk menggunakan kewenangannya, mengambil langkah berani untuk menyelamatkan jutaan warga DKI Jakarta. "Semoga bisa membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-10," harapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan efektif diterapkan di wilayah DKI Jakarta mulai Jumat, 10 April. Keputusan Anies ini setelah permohonan PSBB dikabulkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, pada Selasa (7/4).

Menurut Anies, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebenarnya sejak tiga pekan terakhir prinsip sudah melaksanakan pembatasan-pembatasan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Mulai dari seruan untuk bekerja di rumah, menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengalihkannya menjadi kegiatan belajar di rumah, imbauan tidak bepergian ke luar rumah, imbauan penutupan tempat hiburan, imbauan menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah dengan mengerjakan peribadatan di rumah.

Begitu juga, lanjut dia, dengan pembatasan layanan transportasi umum juga sudah diterapkan. Bedanya, menurut Anies, dengan adanya persetujuan PSBB kini, imbauan tersebut dilengkapi dengan komponen dan unsur penegakkan hukum. Karena itu, ia mengungkapkan saat ini sedang disusun peraturan yang memiliki kekuatan mengikat kepada warga.

"Di mana warga diminta untuk mengikuti. Jadi kita berharap pembatasan nantinya bisa ditaati sekaligus menjadi pesan bagi semua, ketaatan kita untuk membatasi pergerakan membatasi interaksi itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengendalikan virus ini," kata Anies dalam keterangan pers, Selasa (7/4) malam. (*)

Berita9.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis hasil penelitian tentang komunikasi politik kabinet Jokowi dalam menghadapi pandemi Corona atau Covid-19.

Penelitian "Petaka Karena Kata: Blunder Komunikasi Politik Kabinet Jokowi di Masa Pandemi" ini dilakukan dengan menganalisis isi media masa baik media mainstream, seperti berita daring dan TV maupun media sosial seperti facebook, twitter dan youtube dari 1 Januari hingga 5 April 2020.

Hasilnya, LP3ES menemukan 13 pernyataan blunder di masa pra krisis, 4 pernyataan blunder di awal krisis dan 20 pernyataan blunder di masa krisis.

Direktur Center untuk Media LP3ES, Wijayanto dalam hasil penelitiannya yang diterima, Selasa (7/5/2020) menyatakan, pihaknya membagi 3 fase dari 5 fase komunikasi yang ada, dalam pemerintah saat ini. Fase pra krisis, awal krisis dan krisis.

Adapun fase krisis adalah pemerintah berkomunikasi dengan publik untuk memberikan pengetahuan awal, agar publik memahami dan menyiapkan diri terhadap krisis yang dihadapi.

Kemudian fase awal krisis adalah menyediakan informasi melalui satu pintu, memudahkan sirkulasi dan mencegah kesimpangsiuran berita.

Sedangkan fase krisis, adalah pemerintah perlu menyalurkan informasi mutakhir secara berkala agar masyarakat yakin krisis dapat dilalui.

"Kita belum tiba pada fase resolusi dan evaluasi," kata Wijayanto.

Menurut dia, di fase orang krisis sejak akhir Januari sampai Maret, pemerintah tampak tidak menanggapi serius, menyepelekan bahkan menolak kemungkinan bahwa corona Covid 19 sudah tiba di Indonesia, meskipun peringatan sudah diberikan sejak akhir Januari.

Kondisi ini berdampak pada sikap publik yang gagal menyiapkan diri untuk menghadapi apa yang terjadi. Sehingga muncul panic buying, stigma kepada pengidap corona yang melahirkan perisakan pada pasien corona, bahkan pasien lari dari rumah sakit dan menolak diobati bagi pasien PDP atau positif Covid 19.

Sedangkan untuk fase krisis awal, di mana Presiden Jokowi mengumumkan Covid-19 sudah masuk pada 2 Maret sampai 14 Maret, ada 4 statemen atau pernyataan yang blunder.

Menurutnya, blunder pertama terjadi pada keterlambatan pengumuman oleh Presiden karena pengumuman itu begitu terlambat mengingat peringatan Corona sudah disampaikan sejak Januari dan hasil investigasi media, yang menyebut satu pasien positif di Cianjur

"Jubir Covid-19 yang awalnya menolak kasus itu kemudian mengakui bahwa pasien memang benar positif. Pada fase ini, ternyata Presiden masih tetap tidak menyadari keseriusan kasus yang ada dan tetap bicara tentang insentif wisata. Wapres juga setali tiga uang dengan melemparkan guyonan bahwa Corona bisa sembuh dengan minum susu kudu liar," tuturya.

Pada fase krisis, lanjut dia, Jokowi kembali blunder dengan menyampaikan darurat sipil, yang kemudian diralat dan dijadikan darurat kesehatan. Selain itu, ada juga dari Mendagri Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman dan Investigasi Luhut B. Pandjaitan.

"Jika yang pertama menyampaikan tingkat kematian yang rendah (pernyataan Tito), yang terakhir menyebut Corona tak betah di suhu panas (pernyataan Luhut)," ulas Wijayanto.

Blunder juga datang dari Jubir Covid-19 Achmad Yurianto, terkait pernyataannya orang miskin dan orang kaya. Kemudian datang dari Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, Menkumham Yasonna, dan Jubir Presiden Fadjroel Rachman.

"Kapolri mengancam akan menahan kerumunan dan penghina selama Corona, Yasonna yang ingin mebebaskan tahanan karena Corona. Ada 2 statemen blunder terkait pemberian keringanan kredit. Blunder Presiden terjadi manakala janji penangguhan kredit ternyata tidak berlaku di lapangan. Statemen ini lalu diralat oleh Jubir Presiden yang menyatakan bahwa keringanan baru diberi kalau sudah dinyatakan positif Corona," tuturnya.

Selain itu, masih kata dia, blunder terbanyak di Fase Krisis terjadi dalam polemik mudik lebaran. Ada 9 pejabat yang menurutnya melakukan blunder.

"Presiden mulanya memberi larangan mudik untuk menghindari penularan Corona yang diamini oleh Jubir Covid, Jubir Presiden, Mensesneg. Namun pernyataan itu kemudian direvisi oleh Jubir Presiden dan Menko Kemaritiman yang menyampaikan bahwa mudik diperbolehkan asal melakukan isolasi. Presiden pun akhirnya juga meralat pernyataan sendiri dengan memperbolehkan mudik lebaran," jelas Wijayanto.

Dia pun memberikan rekomendasi, bahwa komunikasi yang berkualitas akan menghasilkan trust dan solidaritas. Untuk itu diperlukan adanya konsitensi dan transparansi.

"Konsistensi dibutuhkan agar pesan itu sampai dan mudah dipahami sampai akar rumput. Konsisten ini berarti Presiden dan kabinetnya harus menyampaikan pesan yang sama dari waktu ke waktu. Ini juga berarti bahwa antara presiden, wapres dan para menteri harus menyampaikan pesan yang sama dan bukannya saling bertentangan satu sama lain," tukasnya.

Selain itu, transparansi dibutuhkan agar pesan bisa dipercaya. Publik harus diberitahu secara jujur apa alasan dari satu kebijakan.

"Transparansi dan konsitensi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hanya dengan kepercayaan dan dukungan publik kita akan bisa bersama-sama selamat dari bencana ini. Dan, yang paling penting, kemanusiaan dan penyelamatan manusia adalah segala-galanya. Dialah yang seharusnya menjadi panglima," pungkasnya. (*)

Go to top