Politik

Politik (1237)

Berita9.com - Seperti halnya lima jari, kelima sila Pancasila menjadi tanggungjawab bersama untuk dipertahankan eksistensinya. Sebab hal tersebut bukan semata tugas TNI, Polri ataupun negara, akan tetapi menjadi kewajiban seluruh warga bangsa.

"Kendalanya agak sulit mengomunikasikan nilai Pancasila tersebut ke bahasa anak muda jaman sekarang. Mudah memang untuk mengucapkan sila demi sila, tapi sulit untuk melaksanakannya," ucap plt Kepala BPIP Prof Hariyono dalam sarasehan 'Menggali Tuladha Pengamalan Pancasila' di Aula Koperasi Gemah Ripah Kompleks Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping Sleman, Jumat (20/07/2018).

Menurut Hariyono, ketika mampu menerjemahkan nilai Pancasila dalam bahasa lokal, makin mudah mengamalkan nilai tersebut dengan baik dan benar. "Koperasi Gemah Ripah merupakan cermin aktualisasi nilai Pancasila tersebut. Guyub rukun membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang menjadi sokoguru ekonomi Pancasila," lanjut Guru Besar Sejarah Universitas Negeri Malang tersebut.

Sementara anggota Parampara Praja DIY Prof Edi Suandi Hamid mengatakan, praktik sila Ketuhanan yang mencerminkan manusia sebagai insan bisa dilihat dari nilai kejujuran dalam keseharian. Mengatakan sesuatu yang benar sebagai kebenaran dan tidak mau ditukar dengan apapun.

"Pancasila harus dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Koperasi yang mengedepankan kebersamaan menunjukkan watak ekonomi kerakyatan," ucapnya.

Sedang Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Dr Heri Santoso menuturkan pentingnya mengajak masyarakat menerjemahkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya hal tersebut sudah dilaksanakan masyarakat Yogyakarta yang selalu mengedepankan kejujuran.

Sarasehan yang dipandu moderator Widihasto Wasana Putra yang juga Ketua Sekber Keistimewaan DIY sekaligus penggiat Gerakan Rakyat Cinta Pancasila (Gerak Pancasila) ini diikuti 200 orang peserta yang mayoritas pedagang Pasar Buah Gamping, pengurus dan anggota Koperasi Gemah Ripah serta perwakilan masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan salah satu dari puluhan acara lain yang dirancang Panitia Bersama Bulan Pancasila 2018, terdiri Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama), Ikatan Aumni UII, Kwartir Daerah Pramuda DIY, Pemerintah DIY, Pusat Studi Pancasila UGM, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta APTISI DIY, Persatuan Wartawan Indonesia PWI DIY, Karang Taruna DIY, Exis Communica, Galangpress dan  Sekber Keistimewaan DIY.

Bulan Pancasila diselenggarakan dengan tujuan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat sekaligus upaya sinergi kolaboratif berkelanjutan lintas kalangan untuk memupuk kebersamaan, mempererat persatuan dan kesatuan nasional, menjaga spirit Bhineka Tunggal Ika, merawat kegotong royongan serta melawan kejahatan faham radikalisme agama. (*)

Berita9.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa mendeteksi mantan koruptor yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) meski belum mendapat berkas daftar terpidana yang dilarang ikut serta.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan petugas verifikasi berkas bisa mengacu pada dokumen-dokumen yang diserahkan para calon melalui partai politik.

"Kita bisa lakukan banyak cara mendeteksi. Pertama, kan ada di dokumennya. Oh, misalnya, dia nyuri ayam. Itu tidak apa-apa. Tapi begitu kasusnya korupsi, itu kami kembalikan," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Walaupun masih bisa mengecek dengan cara lain, Arief berharap bisa mendapat berkas dari Mahkamah Agung (MA) terkait mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi untuk memudahkan pemeriksaan.

Selain itu, dokumen hukum dari MA ini bisa dijadikan landasan KPU untuk mencoret para calon untuk menghindari gugatan.

Oleh karena itu, KPU harus hati-hati dalam menentukan bahwa seorang calon terkena larangan mendaftar. Terlebih, peserta yang ikut pemilu mencapai ratusan ribu dari puluhan ribu kursi yang diperebutkan.

Alokasi kursi legislatif di Pileg 2019 yang tersedia yaitu 575 untuk DPR, 136 kursi DPD, 2.207 kursi DPRD provinsi, dan 17.610 kursi DPRD kabupaten/kota. ‎(*)

Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai para calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019.

Deputi Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan penyelenggara Pemilu jangan hanya fokus pada Pilpres karena jumlah caleg sangat banyak.

“Jika 1 partai bisa mengusung 8 calon, lalu ada 5 tingkatan pemilihan sedangkan jumlah parpol ada 16, bagaimana pemilih bisa kenal 500 calon lebih? Ini jadi tantangan KPU,” ujarnya di Jakarta, Kamis, (19/7/2018).

Pemilu serentak 2019 akan memilih calon presiden (capres) dan caleg. Alokasi kursi legislatif yang tersedia yaitu 575 kursi untuk DPR, 136 kursi DPD, 2.207 kursi DPRD Provinsi, dan 17.610 kursi DPRD kabupaten/kota.

Selain itu, Perludem juga berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memberikan keputusan atas gugatan mereka dengan beberapa tokoh yang menggugat ambang batas presiden.

Menurut Nissa, dengan ada Pilkada serentak seharusnya tidak ada lagi minimum kursi di parlemen untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

“Kami minta diputus sebelum 4 Agustus 2018 dan bisa diterapkan tahun ini karena biasanya putusan MK berlaku untuk pemilu setelahnya‎,” jelasnya.

Berdasarkan jadwal KPU, pendaftaran pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) berlangsung pada 4-10 Agustus 2018. (*)

Jakarta - Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai banyaknya partai politik yang menggaet kalangan artis untuk menjadi calon legislatif merupakan cara meningkatkan elektoral. Hanya saja, cara ini membuktikan bahwa partai tidak memiliki kader ideologis.

Menurut Adi, strategi itu dilakukan agar partai lolos dari ambang batas parlemen (parliememtary treshold) sebesar 4 persen di Pemilu 2019.

"Merekrut artis sebagai upaya mendongkrak elektoral di pileg karena artis sudah memiliki modal sosial dan politik sebagai sosialita yang sudah dikenal luas publik," kata Adi Prayitno saat dihubungi awak media, Kamis (19/7/2018).

Adi melanjutkan, partai politik berpikiran pragmatis agar dapat meraih kemenangan. Namun, akibatnya kader internalnya tidak mendapatkan suara maksimal di setiap daerah pemilihan yang disandingkan artis.

Adi juga menambahkan praktik menggaet artis menunjukkan setiap partai politik tidak punya kader-kader ideologis. Sebab, partai politik hanya berpikir untuk menang dan mengabaikan kaderisasi.

"Praktik semacam ini melegitimasi bahwa parpol tak memiliki idiologi dan kaderisasi yang ketat. Siapapun sosok yang dianggap pupuler akan 'dibajak' sebagai vote getter suara pileg," tutur Direktur Eksekutif Parameter Politik itu. (*)

Jakarta - Persaudaraan Alumni (PA) 212 bereaksi keras dengan pencalegan Kapitra Ampera melalui PDIP. PA 212 menilai Kapitra telah berkhianat kepada umat dengan tindakannya tersebut.

PA 212 ingin menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pencalegan Kapitra yang tidak sesuai dengan instruksi Habib Rizieq. PA 212 mengatakan Habib Rizieq Syihab telah menginstruksikan untuk memutus hubungan dengan partai-partai yang berseberangan pandangan.

"Jawabannya adalah dia telah berkhianat karena para ulama telah menginstruksikan untuk menjauhi dan memutus hubungan dengan partai-partai (Nasdem, Perindo, Hanura, PPP, Golkar, PKB, dan lain-lain) pendukung penista agama," kata Ketua Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/7/2018).

PA 212 mengimbau semua simpatisannya untuk menggagalkan PDIP dalam meraup suara. Pihaknya meminta simpatisan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

"Termasuk tentunya 'menenggelamkan' suara PDIP dalam artian simpatisan, konstituen diimbau oleh para ulama untuk bekerja keras mengalahkan partai-partai pembela penista agama di pemilu," ujar Damai.

Nama Kapitra diumumkan menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan. Kepastian ini disampaikan langsung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kapitra maju sebagai caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II. (*)

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) sudah tidak lagi mengandalkan calon anggota legislatif berlatar belakang artis.

Ketua Umum PAN Zulkidli Hasan menjelaskan bahwa masa-masa untuk mendulang suara dengan mengandalkan popularitas arti sudah lewat. Hal itu sudah dilalui PAN pada Pilpres 2014 lalu, dengan meloloskan nama-nama artis seperti Eko Patrio, Desi Ratnasari, dan Lucky Hakim ke Senayan.

"Begini ya soal caleg, kalau parpol lain berlomba daftarin artis, buat kami itu sudah lewat, itu dulu 5 tahun yang lalu, di tahun 2014 itu kita pioniernya, sekarang beda," ujar pria yang akrab disapa Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/7).

Pada periode ini, PAN akan mengandalkan para aktivis, khususnya aktivis dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO). Zulhas yakin para aktivis ini dapat memberikan tambahan kursi PAN di parlemen karena memiliki wawasan luas dan kompetensi yang lebih baik.

“Sekarang ini PAN banyak kembali aktivis NGO. Kami sudah ke sana larinya, jadi sekarang kita pioniernya di sana," pungkasnya. (*)

Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak semua politisi, anggota DPR hingga MPR untuk meniru spirit anak muda dalam merawat kebhinekaan di Indonesia. Bergabung lewat Project Bhineka, para anak muda yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama dan suku ini mampu unjuk gigi dengan suguhan karya mereka.

"Anak-anak muda kita tidak hanya disuguhi biaya hedon, tapi lihatlah anak-anak muda ini bisa berkarya, bisa bekerjsama dari manapun sukunya, daerahnya atau agamanya dan mereka bisa bersahabat. Para politisi, DPR, MPR juga bisa meniru apa yang yang dilakuakn anak-anak muda ini untuk merawat kebhinekaan," jelas Zulkifli saat memberikan sambutan dalam Projeck Bhineka di Lobi Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (18/7).

Project Bhineka merupakan wadah untuk mengangkat keunikan Nusantara. Terdiri dari representasi anak-anak dari setiap suku di Indonesia. Anak-anak tersebut akan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebudayaan Nusantara melalui visualisasi dan media yang menyenangkan.

Project Bhinneka juga mengajak millenials yang memiliki passion di bidang kreatif untuk bisa memamerkan warisan budaya mereka melalui Instagram @project.bhinneka. Adalah artis muda Valerie Thomas dan rekannya Rafi Haikal yang menjadi founder Project Bhinneka.

"Saya bahagia dan senang, ternyata anak-anak muda kita tidak mempersoalkan suku, agama tapi malah kita-kita ini yang tua-tua malah kehilangan nasionalismenya," kata zulhasan.

Di tempat yang sama, Artis Valeria Thomas mengungkapkan, Projeck Bhineka merupakan wadah untuk melestarikan budaya Indonesia.

"Apalagi kita yang sekolah di luar negeri, Indonesia tidak banyak yang mengetahui. Dan umur bukan halangan tapi merupakan suatu yang diandalkan karena masih muda dan harus digunakan energi ke hal yang positif," demikian. (*)

 

Jakarta - Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta menilai operasi pemberantasan kejahatan oleh kepolisian jelang Asian Games 2018 berpotensi menyalahi peraturan dan melanggar hak hidup.

"Operasi besar-besaran kepolisian dengan opsi tembak mati ini berlebihan, reaktif, dan melanggar hak hidup warga negara," ujar Kepala Bidang Advokasi Fair Trial LBH Jakarta Arief Maulana, di kantornya, Jakarta, Rabu (18/7).

Arief memandang aksi tembak mati oleh Polda Metro Jaya masuk dalam kategori extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses pengadilan.

Pasalnya aksi itu merenggut hak tersangka untuk hidup dan mendapatkan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 3 UU 39/1999 tentang HAM yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam kasus itu adalah dugaan pelanggaran dalam hal penggunaan senjata api. Menurutnya, Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengharuskan petugas kepolisian memenuhi sejumlah tahapan sebelum menarik pelatuk.

"Penggunaan senjata api dimungkinkan, tapi itu upaya terakhir dan harus sesuai prosedur yang ditetapkan kepolisian sendiri, yakni Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Tak ada istilah tembak mati dalam Perkap itu," ujar pengacara publik LBH Jakarta Shaleh Al Ghifari.

Ghifari menambahkan kepolisian memang berwenang melepas peluru dari senjatanya. Akan tetapi jenis tembakan yang diperbolehkan hanyalah yang bersifat melumpuhkan.

"Ada yang ditembak bukannya di kaki atau tangan, tapi di dada dan dari belakang," ujar Ghifari.

LBH Jakarta mencatat operasi pengamanan Asian Games sudah menangkap kurang lebih 2.000 orang. Sebanyak 320 orang di antaranya menjadi tersangka.

Mereka yang ditembak dalam operasi ini ada 52 orang. Sebanyak 11 orang tewas, dan 41 orang ditembak di bagian kaki.

Dilaporkan pula dalam operasi tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api, 24 senjata tajam, 98 sepeda motor, 8 mobil dan uang tunai sebesar Rp19 juta.

"Tugas polisi bukan untuk membunuh, tapi menegakkan hukum," pungkas Arief.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian mengaku memerintahkan operasi keamanan masif untuk memberantas kejahatan jalanan dan terorisme di daerah-daerah penyelenggara Asian Games 2018. (*)

Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo berpendapat majunya sejumlah menteri kabinet menjadi calon anggota legislatif (caleg) merupakan strategi partai politik (parpol) untuk meraih kursi mayoritas di DPR.

Kan para menteri itu di antaranya sebagai kader partai, maka wajar kalau nyaleg. Mereka diharapkan bisa menghasilkan kursi sebanyak-banyaknya untuk DPR," ujar Ketua DPR itu di Kompleks Parlemen, Rabu (18/7/2018).

Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pada Pileg 2019 Golkar juga memprioritaskan caleg-caleg berkualitas meski tidak berasal dari menteri kabinet. Namun, dia mengaku tidak tahu pertimbangan beberapa partai yang memilih mengusung banyak artis sebagai caleg jagoannya.

“Kalau Golkar mengusung kader terbaik. Tapi, caleg artis mungkin sama ya.. agar mendapat simpati masyarakat untuk lolos ke Senayan,” urai Bamsoet.

Sementara itu, dia pun kembali maju sebagai wakil dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII. Hal ini diklaim sesuai perintah Golkar yang menginginkannya kembali maju sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

“Jadi, saya mengalir saja, dan tetap fokus sebagai pimpinan DPR hingga Oktober 2019 untuk memperbaiki citra DPR,” tambah Bamsoet.

Beberapa menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang kembali nyaleg antara lain berasal dari PDI Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Yang maju dari PDIP adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dari dapil Jawa Tengah V, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dari dapil Sumatra Utara II, dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi dari dapil Jawa Timur VII.

Dari PKB, yang maju adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dari dapil Depok, Jawa Barat, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari dapil Jakarta Timur, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dari dapil Bengkulu. 

Dari PPP, ada nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Adapun dari PAN, yang maju adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dari dapil Kepulauan Riau. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua saksi penting terkait dengan kasus suap Proyek PLTU Riau-1 yakni Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

Adapun, pemeriksaan ini dilakukan setelah tim penyidik KPK menggeledah delapan lokasi.

"Setelah melakukan penggeledahan di delapan lokasi sejak Minggu dan Senin, besok Kamis dan Jumat direncanakan pemeriksaan saksi Idrus Marham dan Sofyan Basir," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta pada  Rabu (18/7/2018).

Saksi Idrus Marham akan diperiksa pada Kamis (19/7/2018) dan Sofyan Basir pada Jumat (20/7/2018).

"KPK telah menyampaikan surat panggilan secara patut. Kami percaya para saksi akan memenuhi panggilan KPK," lanjut Febri.

Mengenai materi pemeriksaan, KPK mengatakan membutuhkan pengetahuan para saksi terkait dengan perkara.

"Para saksi ini diperlukan keterangannya tentang apa yang mereka ketahui terkait dengan perkara yang sedang kami proses ini," ujar Febri.

(**/IST)

Go to top