Politik

Politik (1898)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menanggapi Jaksa Agung baru pilihan Jokowi yaitu ST Burhanudin.

ST Burhanudin adalah mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara ( JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI tahun 2012.

Koordinator MAKI Boyamin menduga pilihan kepada Burhanudin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai adik kandung dari TB Hasanudin (DPR PDIP dan mantan Ketua PDIP Jabar).

“Kami menyayangkan pilihan Yang Mulia Paduka Presiden Jokowi terhadap Burhanudin dikarenakan berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya” Ujarnya melalui releasnya. Rabu (23/10).

Sebelumnya M Parestyo dari Nasdem menjabat Jaksa Agung, dan diakui atau tidak Kejagung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi.

Oleh karenanya MAKI meragukan Jaksa Agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independent terlepas dari kepentingan politik, jika mengacu terpilihnya Burhanudin adalah faktor kedekatan terhadap Partai Politik.

MAKI menilai Kejagung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan justru lebih cenderung penanganan korupsinya dengan mekanisme penyelesaian administrasi pola APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah = Inspektorat) yang mengedepankan proses pengembalian kerugian negara dan mengeyampingkan proses hukum pidana. Sehingga korupsi tidak akan menurun karena prosesnya tidak menimbulkan efek jera.

Meskipun demikian MAKI memberi kesempatan dan  ditunggu satu tahun pertamanya, apakah Jaksa Agung baru mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang mampu menaikkan indek persepsi menjadi diatas 4 yang sekarang baru level 3,7.

“MAKI akan mengajukan gugatan Praperadilan perkara korupsi yang mangkrak di Kejagung dan akan tambah rajin gugat praperadilan jika Jaksa Agung baru melempem pemberantasan korupsi dengan harapan segera diganti dengan Jaksa Agung yang lebih progresif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi” Ujarnya. (*)

Berita9.com - Partai Gerindra memastikan diri akan bergabung ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Melihat hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) teguh dengan sikap mereka sebagai oposisi, walaupun harus sendiri.

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman mengatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan pilihan yang ideal. Bahkan, terkesan berat bagi partainya untuk lima tahun ke depan.

"Ketahuilah ini memang bukan pilihan ideal, bahkan pilihan berat, namun di tengah partai-partai lain memilih bergabung dalam pemerintahan, PKS merasa bertanggung jawab untuk menjaga maruah demokrasi," ujar Sohibul lewat keterangan resminya, Selasa (22/10).

Ia menjelaskan, bahwa sejak pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019, PKS telah mengambil sikap. Jika partainya atau pasangan calon presiden yang mereka dukung kalah, maka mereka akan berada di luar pemerintahan atau oposisi.

Namun, ia tegaskan bahwa sikap PKS bukan merupakan sikap menantang pemerintahan. Sebab, ia tetap mengimbau kadernya untuk tetap mengkritik dan mengawasi secara objektif.

"Agar disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan apalagi seolah menantang untuk beroposisi sendirian. Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif, namun tetap rendah hati," ujar Sohibul.

Ia juga mengimbau kepada kader PKS untuk tidak mengomentari langkah politik dari pihak lain. Sohibul ingin partainya dapat menghormati segala keputusan dari partai lain dalam berpolitik.

"PKS menghormati sikap politik pihak lain, dan semoga pihak lain pun menghormati sikap politik PKS. Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," ujar Sohibul.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta untuk masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meski tak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo.

Selain mantan Danjen Kopassus itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Kabarnya, ia akan mengisi kursi Menteri Pertanian yang sebelumnya dipegang oleh Amran Sulaiman. (*)

Berita9.com - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mendorong DPR merevisi UU MD3, khususnya terkait nomenklatur pelantikan presiden menjadi sumpah atau janji jabatan presiden dan wakil presiden

Sebab, menurut Fahri, penggunanaan nomenklatur pelantikan presiden-wapres masa jabatan periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 oleh MPR kurang tepat dan tidak sebangun dengan konstitusi. Karena istilah Pelantikan tidak dikenal dalam pranata ketentuan pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen pertama, yang mana disebutkan bahwa Ayat (1).

"Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR sebagai berikut. Dan selanjutnya Ayat (2). Jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung," ujar Fahri.

Menurut Fahri memang secara teknis Pembentuk undang-undang secara tidak cermat telah membuat konsep dan nomenklatur pelantikan presiden dan wakil presiden sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 33, 34 dan 35 UU RI No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. UU RI No. 42 Tahun 2014 Jo. UU RI No. 2 Tahun 2018 Jo. UU RI No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR, DPD dan DPRD.

Sebab, Fahri menambahkan, secara teoritik pasca amandemen UUD tahun 1945, bahwa mekanisme ketatanegaraan telah berubah, baik secara paradigmatik maupun konstitusional, kelembagaan MPR tidak lagi bersifat hirarkis. Artinya, kata Fahri, kelembagaan MPR adalah setara atau sejajar dengan kelembagaan presiden, sehingga konsekwensi ketatanegaraannya adalah tidak tepat jika MPR melakukan tindakan melantik atau pelantikan presiden seperti waktu kita masih menganut paham supremasi MPR sebelum amandemen konstitusi.

"Tetapi yang sesungguhnya MPR hanyalah menyaksikan pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana telah ditentukan secara limitatif oleh konstitusi," tambah Fahri.

Dengan demikian, menurut Fahri, kedepan menjadi tugas konstitusional DPR untuk meninjau dan meluruskan konsep sumpah jabatan presiden ini dengan melakukan revisi atas ketentuan pasal 33 UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

"Ini agar sejalan dan sebangun dengan spirit rumusan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, dan praktek ketatanegaraan kita menjadi liniear dengan sistem pemerintahan presidensial yang kita anut saat ini," kata Fahri. (*)

Berita9.com - Pidato Presiden Joko Widodo usai pelantikan keduanya di Gedung MPR RI, Minggu kemarin (20/10), dinilai terlalu mengawang-awang. Bahkan, tak ada program kerja yang tegas akan dilaksanakan dalam periode keduanya sebagai Presiden RI.

Berita9.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengucapkan tahniah kepada Presiden Jokowi atas pelantikan periode ke II bersama Kiyai Ma"ruf pada (20/10/2019). Ia mengatakan PKS bersama rakyat akan selalu kritis konstruktif membangun Indonesia.

"Saya ucapkan selamat atas pelantikan dan selamat bekerja kepada Presiden Jokowi- Kiyai Ma"ruf pada periode II. Insya Allah kita akan sama-sama membangun Indonesia sebagai Koalisi dan oposisi kritis konstruktif," kata Mardani di Jakarta,  Ahad (20/10/2019).

Lebih lanjut, Legislator Fraksi PKS DPR RI itu mengatakan ada banyak PR yang tidak selesai pada 5 tahun sebelumnya yang harus di tuntaskan di periode ke II.

"Saya berharap Presiden Jokowi bisa menuntaskan banyak janji janjinya yang lalu pada 5 tahun kedepan," ujar Mardani.

Ia mengatakan masih banyak janji Presiden Jokowi seperti konsep Revolusi Mental yang masih belum tuntas di jalankan. 

"Janji konsep Revolusi Mental sejalan yang di gaungkan Presiden Jokowi dengan reformasi birokrasi harus bener-benar di tuntaskan di periode ke II," kata Mardani.

Selain itu, masih banyak masalah besar lain seperti janji pertumbuhan ekonomi sebesar 7 % yang masih belum terpenuhi, defisitnya neraca perdagangan,ekspor yang masih melempem, semerautnya pengelolaan BPJS, bleeding nya Karhutla, meningkatkan lapangan kerja tenaga hingga menjaga kesejahteraan masyarakat belum lagi kualitas pendidikan yang belum membaik.

Oleh karena itu, Mardani mengingatkan bahwa janji itu adalah hutang yang harus bayar.

"Saya mendoakan agar Pak Jokowi bisa menuntaskan semua janji dalam kampanyenya, insya Allah bila semua janji itu bisa di tepati akan dikenang sebagai presiden yang sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun pemerintahan, PKS insya Allah akan Istiqomah menjadi Oposisi kebaikan yaitu kritis konstruktif," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Sikap politik yang diambil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menunjukkan partai berlogo kepala burung Garuda itu akan jadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
 
Dosen Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, jika Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah, Prabowo dinilai tidak akan mau menduduki kursi menteri. Termasuk kursi Menteri Petahanan seperti yang dihembus-hembuskan.
 
"Secara pribadi Prabowo tampaknya juga tidak terlalu berminat untuk menjadi menteri," ucap Ubedillah, Kamis (17/10).
 
Namun, jika tetap didesak menjadi menteri di kabinet, Prabowo bisa menduduki kursi yang saat ini duduki oleh Wiranto yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
 
"Peluangnya tetap ada, kalau dia di kementerian, paling peluangnya ada di Menko Polhukam meskipun itu peluangnya sedikit," jelasnya.
 
Lalu di posisi apa yang pas atau cocok untuk Prabowo, Ubedillah menilai Prabowo berpeluang besar akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), untuk mengawal gagasannya mencapai kemajuan bidang pangan, pertanian, energi dan ekonomi.
 
"Di Ketua Pertimbangan Presiden, jadi Ketua Wantimpres, itu nampaknya lebih cocok untuk Prabowo," pungkasnya. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet.

Saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.b

"Kami (KPK) tidak diikutkan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kemarin (14/10).

Meski begitu, Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang.

"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.

KPK hanya mengingatkan, Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," harapnya.

Sebelumnya selain KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak dilibatkan Jokowi terpilih dalam penyusunan kabinet.

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini PPATK belum dilibatkan oleh Jokowi dalam pemilihan menteri kabinet jilid II.

"Saya kira itu wajar saja. Bapak Presiden [Jokowi] akan mempertimbangkannya dari segala aspek, apakah perlu atau tidak meminta pendapat PPATK," ujar Dian (15/10).

Kondisi ini tentu berbeda dengan pelantikan kabinet 2014 lalu. Saat itu, Jokowi meminta saran dari KPK dan PPATK perihal kandidat menteri dalam Kabinet Kerja.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Ini early warning dari KPK dan PPATK. Kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar mantan Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Andi Widjajanto kala itu di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, (17/10/2014).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui telah menyelesaikan susunan kabinet di periode kedua. Demikian pengakuan Jokowi dalam sebuah video di Youtube Sekretariat Presiden.

"Sudah (rampung), kabinet," kata Jokowi seperti terikutip Selasa (15/10/2019). (*)

 

Berita9.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Ketua Umum Prabowo Subianto telah menyampaikan akan membantu Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, meskipun berada di dalam pemerintahan ataupun tetap menjadi partai penyeimbang.

"Kemarin saat bertemu Jokowi, Prabowo sudah menyampaikan, kami siap membantu pemerintah jika diperlukan. Jika tidak, kami akan tetap membantu pemerintah dengan jadi partai penyeimbang," kata Riza Patria di diskusi bertajuk "Peta Politik Usai 'pesta' di Parlemen" di Jakarta, Sabtu (12/10). 

Riza Patria tidak mempersoalkan jika partai nantinya berada di luar atau di dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karena yang terpenting adalah kontribusi membangun Bangsa Indonesia. Dia tidak menginginkan apabila partainya berada di dalam pemerintah malah menimbulkan masalah, dan di luar hanya bisa mengkritisi tanpa memberikan solusi.

"Kami siap membantu pemerintah jika diperukan, jika tidak juga kami akan tetap membantu pemerintah dengan jadi partai penyeimbang," tegas Riza

Riza berujar, apabila nantinya kader Gerindra diminta untuk masuk kedalam kabinet Kerja Jokowi maka akan membantu pemerintahan secara total. Namun jika tidak, maka Gerindra tak akan menjadi partai yang terus menerus mengkritik kebijakan pemerintah dengan memberikan solusi.

"Jangan sampai jika berada di dalam (koalisi) jadi masalah, korupsi, KKN dan sebagainya. Dan jika di luar (koalisi) jangan hanya bisa mengkritisi, menggonggong tanpa memberi solusi, enggak baik juga," terang Riza.

Karena itulah Riza meminta semua pihak untuk saling bersatu demi kepentigan bangsa Indonesia, mengingat konstestasi pemilu sudah usai.

"Jadi apa yang baik, yang baik memberikan segala dengan kekuatan yang kami miliki, sama-sama berlomba, berkompetisi memberikan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. itu yang jadi penting untuk Gerindra hari ini. Tidak mesti harus di dalam atau di luar (pemerintahan)," tandasnya. (*)

Berita9.com - Presiden Jokowi didesak sejumlah pihak agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Namun Nasir menyarankan, jika langkah itu yang dipilih, sebaiknya menunggu UU KPK hasil revisi disahkan.

"Menurut saya, sambil UU itu diundangkan, lalu kemudian dipraktekkan dan dievaluasi dalam waktu tertentu, kemudian pihak-pihak yang tidak sejalan dengan norma-norma itu melakukan uji materi," kata Nasir, (10/10).

Sembari berjalannnya waktu, Nasir menyebut pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU komisi antirasuah hasil revisi itu bisa mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketimbang perppu, menurut Nasir, langkah itu lebih tepat untuk dilakukan.

"Oleh karena itu sebagai negara hukum yang demokratis maka sudah selayaknya dan sepatutnya kekuatan argumentasi kita itu kita arahkan ke Mahkamah Konstitusi," kata mantan anggota Komisi III DPR itu.

Lebih jauh, Nasir berpandangan, presiden mesti menjelaskan secara ilmiah soal revisi UU KPK kepada publik, apalagi di tengah desakan agar menerbitkan perppu. Sebab, Nasir khawatir fungsi MK malah tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah perundang-undangan.

"Kita khawatir akhirnya kita punya Mahkamah Konstitusi tapi kemudian kita tidak manfaatkan, kita tidak salurkan kekuatan kita ke situ. Seharusnya memang kalangan akademisi atau civitas akademika itu seharusnya mengerahkan kekuatan akal pikiran ke MK, jadi sambil berjalan," tandasnya.

Nasir menyayangkan anggapan beberapa pihak yang menyebut perppu adalah jalan pintas dan menganggap menempuh jalur di MK tidak efektif karena cenderung memakan waktu lama. Sebab, lanjut Nasir, jalan yang konstitusional adalah dengan menguji UU hasil revisi itu ke MK.

"Kalau mau menguji UU itu, apakah konstitusional ya ke MK. Jangan berpikir kok lama sekali ya, butuh waktu. Selama ini temen-temen yang mengatakan itu lama ketika mengadukan atau melakukan uji materi juga lama, makanya ada beberapa aktivis mengatakan 'oh lama itu' nanti di MK, selama ini kan mereka juga melakukan Uji materi lama juga," pungkas Nasir. (*)

Berita9.com - Ribuan mahasiswa dari lintas kampus akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rencananya mereka akan berdemonstrasi pada Jumat, 18 Oktober mendatang.
 
Mereka masih membawa tuntutan aksi yang sama seperti sebelumnya, salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dianggap bermasalah. 
Go to top