Politik

Politik (1319)

Berita9.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR memperingati hari lahirnya dan Hari Kemerdekaan RI ke-73 dengan menggelar syukuran dan doa bersama mengundang Ustad Abdul Somad untuk memberikan tausiah.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap dengan doa bersama ini Allah SWT melindungi bangsa Indonesia di tahun politik.

"Semoga di tahun politik ini persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia tetap terjaga," kata Zulkifli Hasan didampingi ustad Abdul Somad sebelum naik panggung tempat berlangsungnya syukuran dan doa bersama di lapangan bola komplek Parlemen, Jakarta, Rabu malam (29/8/2018).

Syukuran dan doa bersama ini diikuti semua Pimpinan MPR yaitu Zulkifli Hasan, Oesman Sapta (juga Ketua DPD), Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, EE Mangindaan, Ahmad Muzani, serta pimpinan fraksi di MPR, dan anggota MPR.

"Kita sudah lihat pemimpin kita berangkulan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo berangkulan. Kita harapkan rakyatnya juga bisa saling menghormati dan menghargai. Karena itu tim sukses dan para pendukung jangan emosi," tambah Zulkifli.

Menurut Zulkifli, di tahun politik ini kontestasi adalah sesama anak bangsa dan saudara. "Walaupun partai beda, semua beda, tapi merah putih kita sama. Jangan menghalalkan segala cara. Mari adu konsep dan gagasan. Biarlah rakyat yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," kata Zulkifli.

Dia menambahkan bahwa MPR adalah rumah rakyat dan pengawal Pancasila dan konstitusi. "Karena itu kita mengadakan syukuran untuk memperkuat persaudaraan bangsa. Kita datangkan UAS. Ini bukan baru. Ustad Abdul Somad sudah setahun lalu kita pesan, bukan tiba-tiba hari ini," imbuhnya.

Sementara itu Ustad Abdul Somad mengatakan ingin menyegarkan kembali memori bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan karena adanya persatuan.

"Kalau tidak mungkin satu dalam keyakinan, tapi saudaraku dalam satu kebangsaan. Mungkin masyarakat kita terkena dimensia bahkan amnesia," katanya.

Karena itu melalui kegiatan syukuran dan doa bersama, Ustad Abdul Somad berharap masyarakat bisa mendengar pesan-pesan kebaikan.

"Sehingga kita tidak disibukan dengan berbagai isu, tapi bisa duduk bersama dan menjadi bangsa yang diharapkan dunia di masa datang," ujarnya. [*]

Berita9.com - Pemimpin angkatan laut Pasukan Garda Revolusi Iran, Jenderal Alireza Tangsiri, mengatakan Teheran menguasai seluruh wilayah Selat Hormuz dan kapal perang Amerika Serikat tak pantas berada di perairan itu. Tangsiri mengatakan Teheran bisa mengambil langkah militer apa pun guna memblokir jalur ekspor minyak negara lain yang melewati perairan itu.

Langkah ini adalah balasan terhadap sanksi AS yang bertujuan menghentikan ekspor minyak Iran ke negara lain. "Kami dapat memastikan keamanan di Teluk Persia dan tidak memerlukan kehadiran pihak asing seperti AS dan negara lainnya yang bukan berasal dari sini," kata Tangsiri.

"Seluruh kapal induk, kapal militer, dan non-militer di Teluk Persia akan dikendalikan dan berada dalam pengawasan penuh. Kehadiran kami di wilayah itu bersifat fisik dan konstan baik siang maupun malam."

Sementara itu, Pemimpin Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari mengatakan musuh-musuh Iran tidak akan memenangkan perseteruan dengan negaranya. Dalam kesempatan terpisah, AS membantah klaim Iran terkait Selat Hormuz itu. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan perairan internasional. (*)

Berita9.com - Partai Demokrat menyoroti insiden aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman yang mendapat penghadangan di Pekanbaru. Demokrat menilai, hal itu berbanding terbalik dengan era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat jadi Presiden ke-6 RI yang melindungi hak pendemo.

"Di zaman SBY sudah biasa DPR dan Istana dikepung dengan demo yang sangat keras, tetapi hak pendemo tetap dihormati sejauh tidak anarkis. Kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang. Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya misalnya, yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat," kata Wakil Sekjend Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya, Selasa (28/8/2018).

Didi menilai, penghadangan Neno dan Ahmad Dhani dianggap mencoreng 20 tahun reformasi di Indonesia. Akibat kejadian tersebut, kata Didi, aparat negara terkesan tidak netral.

"20 tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis Neno Warisman dalam kegiatan politik di Pekanbaru. Terkesan aparat negara tidak netral, mengikuti kemauan sepihak orang-orang tertentu," sebutnya. 

Didi mengatakan, seharusnya aparat negara memberi perlindungan kepada pendemo. Aparat negara tidak perlu khawatir selama gerakan politik yang dilakukan tidak anarkis.

"Harusnya aparat negara, khususnya polisi melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno untuk tetap bisa berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Sejauh gerakan politik tersebut tidak anarkis, maka tidak perlu harus ada kekhawatiran berlebihan terhadap gerakan mereka yang mendorong #GantiPresiden tersebut sebagai gerakan harus ditakuti secara berlebihan," sambung Didi.

Didi menambahkan, berbeda pilihan dalam politik hal biasa. Sehingga, seharusnya aksi yang masih dalam koridor undang-undang tak seharusnya dihadang atau dibubarkan.

"Berbeda pilihan dan sikap dalam negara demokrasi hal yang wajar sehingga bisa saling koreksi dan memperbaiki diri. Seyogyanya meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Sejauh aktivis #2019GantiPresiden tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat dan patuh terhadap hukum. Maka kenapa ada pihak yang harus takut? Justru harusnya menjadi introspeksi diri untuk bekerja lebih keras lagi bagi kepentingan rakyat banyak," jelas Didi. (*)

Berita9.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan melihat secara langsung lokasi pengungsian korban gempa di posko Kekait, Lombok Barat, Senin (28/8/2018). Di lokasi pengungsian, Ketua MPR menyerahkan bantuan kepada korban gempa berupa selimut, tenda, dan uang tunai.

"Kami prihatin dengan bencana gempa di Lombok Barat. Karena itu kami datang langsung untuk ikut merasakan apa yang dialami masyarakat Lombok Barat. Mudah-mudahan kedatangan kami bisa sedikit membantu dan menghibur," kata Zulkifli. Ketua MPR didampingi anggota MPR Alimin Abdullah, Syafruddin, Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, Sekjen PAN Eddi Suparno, dan Deddy Mi'ing Gumelar.

Kepada pengungsi dalam pertemuan di tenda, Ketua MPR berjanji akan menyampaikan persoalan yang dihadapi pengungsi kepada pihak terkait di Jakarta untuk segera melakukan penanganan.

Zulkifli mengungkapkan untuk rumah yang rusak berat mendapat bantuan dari pemerintah. "Sekarang status darurat sudah lewat, dan mulai masa transisi," ujarnya.

Menurut Zulkifli, gempa bumi di Nusa Tenggara Barat belum masuk kategori bencana nasional. Meski demikian Presiden sudah mengeluarkan Inpres untuk penanganan langsung bencana alam. "Mohon sabar sedikit ya ibu-ibu..," pinta Zulkifli.

Sementara itu Bupati Lombok Barat Fauzan Halid mengungkapkan, sebanyak 53.000 rumah rusak, dari jumlah itu 23 ribu rumah rusak berat, rusak sedang 15 ribu, sisanya rusak ringan. Penanganan pada masa darurat adalah menjamin kebutuhan primer seperti air bersih. Masa darurat sudah lewat. Pada masa transisi ini fokus pada verifikasi rumah rusak, sehingga pada awal September sudah ada rumah yang dibangun.

"Dari pemerintah bantuan 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan rusak riangan Rp 10 juta. Semua bantuan itu atas dasar SK bupati," katanya. (*)

Jakarta - Dugaan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) yang pernah menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo kembali diungkit Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98.

"Kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Dalam laporan oleh Jaringan Islam Nusantara menyebutkan bahwa Agus terlibat pro aktif baik secara pribadi dan ketua LKPP saat itu," jelas Sekjen Jari 98 Ferry Supriyadi kepada redaksi, Sabtu (25/8).

Lebih lanjut, dia meminta agar kasus tersebut tidak di peti eskan karena kala itu Agus Rahardjo menjabat sebagai ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Bahkan, kejadian heboh yang menyita perhatian publik itu pernah di bahas oleh Panitia Khusus Angket DPR terhadap KPK yang mencoba menelanjangi Agus ketika menjabat ketua LKPP. Hal yang sama, pansus juga ikutan menuding Agus terlibat dalam kasus korupsi KTP-el. Ditambah lagi, beberapa kali Agus Rahardjo disebut mantan Mendagri Gamawan Fauzi terlibat KTP-el.

"Ocehan Gamawan ini tidak bisa dipandang sepele. Kasus ini juga sudah dilaporkan, kenapa tetap saja tidak di periksa-periksa, karena yang akan memeriksa pastinya ngeri-ngeri sedap dan takut dibenci masyarakat. Seharusnya ini dilakukan demi tegaknya fairplay-nya hukum. bukankah kalimat semua sama di mata hukum selalu di kumandangkan oleh semua aparat hukum, termasuk KPK," papar Ferry.

Selain itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga ikutan menuntut agar Agus segera mundur dari KPK. Mengingat adanya peraturan tentang LKPP maka sudah selazimnya Agus yang pada waktu itu menjadi kepalanya untuk segera diperiksa.

Ferry berujar, beberapa manfaat yang akan didapat jika Agus diperiksa oleh aparat hukum nantinya adalah pemulihan nama baik, jika lembaga anti rasuah masih diisi sosok yang bersih.

"Dan terpenting memberikan contoh ke masyarakat bahwa semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan jika Ustaz Abdul Somad menjadi ulama paling berpengaruh dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Pengaruh Abdul Somad bahkan melebihi bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Ma'ruf Amin.

Peneliti LSI Rully Akbar mengakui, kiai Ma'ruf sebagai sosok yang mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman. Namun, Ma'ruf dinilai bukan tokoh yang mempunyai gerakan atau basis massa kuat seperti Abdul Somad.

"Ustaz Abdul Somad adalah ulama atau tokoh yang paling didengar imbauannya oleh masyarakat," katanya. di Jakarta, Jumat (24/8).

Berdasarkan survei LSI, Abdul Somad berada di posisi pertama karena imbauannya didengar 20,2 persen masyarakat. Di posisi berikutnya, ada nama uztaz Yusuf Mansyur 14,2 persen, KH Ma'ruf Amin 8 persen, habib Rizieq Shihab 7 persen, Amien Rais 5,8 persen, KH Said Aqil Sirodj 2,1 persen, Din Syamsuddin 1,4 persen, Tuan Guru Bajang 0,6 persen, dan tokoh lain di luar nama-nama itu sebesar 10,2 persen.

Menurut dia, imbauan Abdul Somad didengar masyarakat lebih besar jika memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Angka yang dihasilkan survei LSI, 41,7 persen pengikutnya akan mengamini imbauan Abdul Somad jika mendukung Prabowo Sandiaga.

Sementara, hanya 39,6 persen pengikutnya akan setuju jika Abdul Somad memutuskan mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Meski begitu, kata dia, kiai Ma'ruf memiliki pengaruh lain melalui organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).

"Secara tidak langsung bisa mewakili segmen NU. Mungkin dia (Ma'ruf) dengan banyak turun ke pesantren bisa dijadikan basis utama sebagai pemenangan Jokowi," kata dia. (*)

 

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meyakini, paslon Pilpres 2019 Prabowo-Sandiaga akan membawa perubahan yang positif terhadap bangsa Indonesia.

"Insya Allah nanti duet Prabowo dan Sandiaga Uno dapat membawa perubahan, karena tagline-nya tegakkan keadilan dan perangi kezaliman," ujar Amien di acara Milad ke-20 PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018) malam.

"Jadi kita sudah dengan konsisten Pak Sandiaga Salahudin Uno beliau katakan Insya Allah kalau dengan izin Allah tentu antara lain membuka lapangan kerja, percepatan pembangunan, penurunan harga," sambung Amien.

Dia juga mengajak semua pihak mewaspadai kecurangan pada Pilpres 2019. Sementara itu, survei-survei yang beredar jelang Pilpres 2019 perlu disikapi sebagai pendorong kerja keras.

"Memang kita harus awasi berbagai trik dari orang-orang yang memang menyongsong Pilpres 2019 nanti itu," tukasnya.

Pada bagian lain, Amien menegaskan, Indonesia berlatar belakang dari banyak suku bangsa yang berbeda.

"Walau demikian, sekalipun Indonesia berbeda-beda agama, etnis, tapi hakikatnya tetap satu, yaitu Indonesia," ujar Amien.

Pelaku gerakan reformasi 1998 itu mengutip semangat Bung Karno yang sejak awal ingin menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan.

"Karena kata Bung Karno boleh beda suku, etnik, dan lain-lain. Tapi selama bangsa itu punya keinginan bersama dan hidup bersama-sama maka itulah jadi suatu bangsa, bangsa Indonesia," katanya.

Sementara itu, Sandiaga Uno yang hadir pada acara tersebut dalam sambutannya memanggil pendiri PAN dengan gelar tertinggi yang diberikan kepada ulama. Sandi menyebut Amien sebagai Ayatullah Reformasi.

"Saya diingatkan Pak Prabowo kalau menyapa Pak Amin, Ayatullah kita, Ayatullah Reformasi," kata Sandi.

"Jadi berjuang untuk rakyat, untuk umat. Kami sangat-sangat berharap bisa berjuang bersama PAN, PKS, Demokrat, Partai Berkarya, dengan partai lainya terutama 'partai emak-emak' untuk menghadirkan pemerintahan yang kuat dengan pola pemimpin yang tegas," sambut Sandi. (*)

Jakarta - Pencipta lagu #2019GantiPresiden, Sang Alang menyatakan, gerakan ganti presiden sah secara konstitusional dan merupakan ungkapan perasaan masyarakat Indonesia.

“Gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan dari hati nurani rakyat Indonesia,” kata Sang Alang, Jakarta, Kamis (22/8/2018).

Selain itu, politisi PKS Mardani Ali Sera dalam bukunya berjudul #2019GantiPresiden mengatakan, gerakan tersebut merupakan hal yang positif dalam berdemokrasi di Indonesia.

“Gerakan #2019GantiPresiden dapat menggairahkan partisipasi politik warga negara. Masyarakat jadi terlibat dengan proses demokrasi yang saat ini sedang diruwat. Sebagaimana diketahui, BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 berada pada 72,82 %,” ungkap Mardani.

“Angka itu turun dibanding 2014 yang mencapai 73,04 %. Gejala terjungkirnya IDI dibanding 2014 disebabkan tiga hal. Pertama, demokrasi kebebasan sipil yang menurun dari 86,62 % menjadi 80,30 %. Kedua, aspek lembaga-lembaga demokrasi turun pada 8,94 % dari 75,81 % pada 2014 menjadi 66,87 %. Sementara hanya satu yang meningkat yakni aspek hak politik yakni dari 63,72 % menjadi 70,63 %,” tambahnya.

Tatkala kondisi demokrasi Indonesia terus sepeti ini, tanpa haluan dan tujuan jelas. Maka, menurut Mardani, yang paling bertanggungjawab adalah para elite yang berkuasa. Penguasa yang semena-mena membuat sendi demokrasi menjadi rapuh.

“Menelisik betapa urgennya demokrasi, maka gerakan #2019GantiPresiden memiliki kekuatan politik signifikan. Dari gerakan ini saya melihat angin segar perubahan akan segera bertiup,” tukas Mardani dalam buku yang ditulisnya. (*)

Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romy) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/8/2018). 

Romy memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

"Saya hari ini (sebenarnya) belum dapat panggilan, tapi karena saya menghormati keterangan yang disampaikan di media oleh juru bicara KPK bahwa saya dijadwalkan Kamis, maka saya datang," kata Romy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Romy sebelumnya sempat absen lantaran bentrok dengan acara di luar kota. Dia menilai panggilan KPK terlalu terburu-buru.

"Senin saya terima undangan. Karena cukup mendadak, saya tidak bisa tinggalkan kegiatan saya di daerah. Saya baru tiba di Jakarta tadi malam," lanjut dia.

Romy diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat, Amin Santono.

Romy enggan menjelaskan kapasitas dan kaitan dia dalam kasus tersebut dan apakah dia mengenal Yaya atau tidak. "Nanti saja," kata dia singkat.

Selain Yaya dan Amin, KPK juga menjerat Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan pihak swasta Ahmad Ghiast.

Amin diduga menerima suap ‎sejumlah Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai total proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

‎Sementara itu, Yaya berperan membantu Amin meloloskan anggaran dua proyek di Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dua proyek tersebut yakni proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang dan proyek di Dinas PUPR Sumedang. (*)

Jakarta - Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan tim pemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengadopsi konsep tim pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 silam.

Meski demikian kali ini akan ada beberapa modifikasi yang dianggap perlu. Saat ini, tim pemenangan dapat mengambil pembelajaran dari tim pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

"2014 tim pemenangan itu masih belum optimal atau belum memiliki maksimal di media sosial," katanya di Kantor DPP PAN Jakarta, Rabu (22/8/2018).

Eddy menerangkan, era sekarang pergerakan media sosial sangat tinggi intensitasnya, sehingga nantinya akan menjadi perhatian oleh tim pemenangan. Meski demikian, Eddy belum menjelaskan secara detail terkait siapa-siapa saja yang duduk struktur tim pemenangan pasangan Pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Sebelum ada pengumuman resmi saya tidak ada kapasitas untuk menyampaikan secara teknis dan detail," ujarnya. (*)

Go to top