Politik

Politik (1820)

Berita9.com - Sejak Era Reformasi, sistem politik yang berlaku dinilai belum cukup mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Hal itu ditegaskan Prof Din Syamsuddin dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertajuk “Merajut Persatuan Bangsa” di Kantor MUI Pusat, Jakarta, hari ini.

Menurut dia, sistem politik yang berlandaskan pada Sila Keempat mesti dijalankan secara utuh. Bagaimanapun, dia mengakui hal itu tidaklah mudah. Di satu sisi, ada peluang untuk membawa wacana ini ke level yang lebih konkret, misalnya, melalui DPR-RI periode mendatang. Akan tetapi, sebut Din, mereka pada faktanya adalah kaum politikus. Cenderung memiliki kalkulasi masing-masing.

"Tinggal mereka (legislator) mau apa tidak. Karena, banyak partai yang happy dengan sistem sekarang, terutama yang diuntungkan sistem sekarang. Maka susah melakukan perubahan," kata Din Syamsuddin dalam rapat tersebut, Rabu (26/6). 

Ketua Wantim MUI itu meneruskan, sejak dimulainya Era Reformasi, demokrasi yang diterapkan pada level struktural belum menghayati nilai-nilai sila keempat Pancasila.

Din khawatir bila pesan luhur sila tersebut tidak segera diaplikasikan dalam sistem politik.

Keadaan seperti sekarang akan terulang di masa depan; yakni keadaan yang cenderung renggang ikatan persaudaraan sesama warga bangsa.

“Mungkin Wantim MUI di masa yang akan datang, akan ngomong seperti ini lagi di waktu pemilu dan pilpres. Karena kita (di masa mendatang) akan menghadapi dampak yang lebih dasyat," ujarnya.

Din pun meminta agar umat Islam tidak melanggengkan perpecahan. Jika tetap terjadi, dia menyebut ini sebagai "jahiliyah yang modern."

"Untuk jangka pendek, untuk umat Islam, janganlah perbedaan politik melanggengkan perbedaan dan perpecahan. Faktor pemicu yang namanya agenda demokrasi kemarin itu (pemilihan umum) sudah berlalu," tegasnya.

Din juga meminta kepada semua pihak untuk tidak membuat konflik berlarut-larut. Dalam hal ini, dia menyinggung situasi setelah usainya sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, sudah sepatutnya seluruh pihak menerima apa pun putusan MK.

“(Jika) masih ada yang keberatan, itu namanya konflik, suasana disorder, rusaklah kehidupan bersama kita," paparnya.

Di luar ranah politik praktis, lanjut dia, kalangan ormas-ormas Islam mesti selalu menjaga etos dan mental untuk menjadi kekuatan masyarakat madani di Tanah Air.

"Yang paling penting di atas semua itu, ormas Islam tidak berhenti melakukan itu (menguatkan masyarakat madani –Red)," simpulnya. (*)

Berita9.com - Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pendukung dan relawannya agar tetap semangat memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

"Untuk para pendukung dan relawan, saya berpesan untuk terus semangat. Jangan pernah lelah memperjuangkan kebenaran dan keadilan," kata Sandi lewat twitternya terkutip, (26/6).

Mantan Wakil Gubernur DKI ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal terus proses demokrasi, pastikan keadilan hadir di negeri tercinta ini untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Saya, Pak @prabowo dan para anggota partai koalisi akan terus berjuang untuk seluruh rakyat dan untuk Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yang adil, makmur serta baldatun toyyibatun warobbun ghofur," ujarnya.

Menurut dia, perjuangan yang selama ini dijalani tentu tidak akan sia-sia meskipun harus menempuh banyak rintangan.

"Kami percaya bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Meski harus menempuh banyak rintangan, kami optimis akan menggapai hasil yang baik," jelas dia. (*)

Berita9.com - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam cicitannya pascapemberlakuan sanksi baru AS terhadap Teheran, mengatakan politikus yang dekat dengan Presiden Donald Trump haus perang dibanding diplomasi.

"@realDonaldTrump 100 persen benar bahwa militer AS tidak ada urusannya dengan Teluk Persia. Pemindahan pasukannya benar-benar sejalan dengan kepentingan AS dan dunia. 

Namun, sekarang jelas #B_Team tidak peduli dengan kepentingan AS. Mereka meremehkan diplomasi dan haus akan perang," cuitnya.

Zarif pernah mengatakan Tim B meliputi Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia menilai mereka dapat menyeret Trump ke dalam konflik dengan Teheran.

Trump menargetkan sanksi baru AS terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran lainnya, Senin (24/6). 

Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan Zarif juga akan dikenai sanksi pekan ini.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Senin, AS sedang membangun koalisi dengan sekutunya untuk melindungi jalur pengiriman di Teluk. 

Hal tersebut menyusul serangan terbaru terhadap kapal tanker minyak. AS menyalahkan Iran atas serangan tersebut.

Iran membantah terlibat dalam serangan tanker. Sebanyak enam kapal tanker terkena ledakan, termasuk dua tanker Saudi di dekat Selat Hormuz. (*)

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengingatkan imbauan Prabowo Subianto pada massa pendukungnya dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sodik meminta masyarakat tak perlu melakukan aksi demo.

"Ya kami ingin tegaskan sekali lagi, permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa kita tidak usah ada demo lagi di MK, kenapa, karena kita sudah menempuh jalur yang formal konstitusional, lewat MK itu," kata Sodik di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (24/6).

Bila massa yang akan hadir beralasan akan melakuakan doa bersama, Sodik pun mengimbau mereka agar berdoa di masjid maupun tempat ibadah masing - masing. Sodik meminta massa berdoa agar Hakim MK diberikan keberanian mengeluarkan putusan yang adil.

"Berdoalah di masjid masing-masing, di tempat ibadah masing-masing, agar hakim MK diberi petunjuk dan diberi keberanian untuk membangun sebuah paradigma baru, yang tidak melihat kecurangan hanya sebatas angka-angka, tapi secara Komprehensif," kata Sodik.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi, kata Sodik juga sudah meminta masyarakat agar tak perlu turun ke MK. Bila ada massa yang turun aksi, maka kata Sodik itu bukan merupakan bagian dari massa BPN.

Sodik pun menambahkan, pihaknya menyerahkan pada Hakim MK terkait putusan yang akan dibuat. "Keputusan apakah ditolak atau diterima, tapi Insya Allah dan mudah mudahan diterima dengan doa tadi, kita juga serahkan nanti pada tim hukum dan pimpinan kita," ujar dia.

Terkait pengamanan, Sodik menambahkan, kalaupun terjadi aksi, ia meminta kepada aparat agar tak perlu alergi dan melakukan pengamanan berlebih. Demonstrasi, kata Sodik, bagaimanapun menjadi hak masyarakat.

"Tapi bahwa yang demonya siapa sekali lagi BPN mengimbau untuk tak melakukan demo itu," ujar dia menegaskan.

Mahkamah Konstitusi kini tengah melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Hasil RPH itu diumumkan paling lambat pada 28 Juni 2019. (*)

Jakarta - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, Hakim MK akan menggelar rapat permusyaratan hakim (RPH) terhadap sidang terbuka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada pekan depan.

"RPH diagendakan Senin-Kamis besok," katanya di Jakarta, Sabtu (22/6/2019)

Ia menjelaskan, rapat ini dilakukan untuk pengambilan keputusan atas gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang.

"RPH membahas dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti dan keyakinan hakim," bebernya.

RPH dijadwalkan digelar pada Senin (24/6) hingga Kamis (27/6). Sidang pembacaan putusan atas gugatan hasil Pilpres digelar hari Jumat (28/6).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 paling lambat akan digelar tanggal 28 Juni 2019.

"Paling lambat tanggal 28 (Juni, red)," katanya di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Sebelumnya diberitakan, sidang terbuka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK selesai di tahap keterangan saksi dan ahli. Selanjutnya, para hakim akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pembacaan putusan.

Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 belum ditentukan. MK akan mengirimkan surat panggilan kepada pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon, KPU selaku termohon, pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait, dan Bawaslu. (*)

Berita9.com - Mantan ketua MK Hamdan Zoelva meminta semua pihak untuk menunggu putusan pengadilan dengan damai dan tertib. Hamdan mengharapkan tidak ada aksi inkonstitusional yang mengganggu jalannya persidangan.

"Ya, tunggu sajalah putusan pengadilan, ya. Karena itulah lembaga negara yang diberikan konstitusi untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini," kata Hamdan. 

Hamdan menyadari adanya unjuk rasa merupakan hal yang biasa dan diatur dalam Undang-undang. Namun, Hamdan mengingatkan aksi unjuk rasa harus mengedepankan kedamaian.

"Kalau terjadi ricuh saya kira tidak bisa dibenarkan, karena itu negara harus hadir," kata Hamdan.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengimbau tak ada lagi mobilisasi massa di sekitaran gedung MK selama proses persidangan.

Hal tersebut ditegaskan Dedi mengacu adanya kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei lalu.

Jika tetap ada aksi unjuk rasa, pihaknya akan memberikan solusi dengan melakukannya di area Patung Kuda. "Sebagai solusi akan ditempatkan di Patung Kuda dengan tetap dilakukan proses pengamanan," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2019.

Menurut Dedi, area MK disterilkan agar tidak mengganggu proses jalannya sidang yang memiliki waktu terbatas dan singkat. Pihaknya juga menjamin bersama TNI agar prosesnya tepat waktu, aman, tertib dan lancar. Sementara dari hasil analisa dan evaluasi potensi gangguan Kamtibamas, Polri telah mempersiapkan 13 ribu pasukan untuk mengamankan wilayah MK dan sekitarnya. 

“Semuanya ada 33 ribu, berarti masih ada 20 ribu pasukan dari TNI dan Polri disiapkan apabila terjadi gangguan yang meningkat.” ujarnya.

Beredar poster ajakan untuk mengawal jalannya persidangan di MK pada Selasa, 18 Juni dan Selasa-Jumat, 25-28 Juni 2019. Tertulis juga puncak acara ialah salat Jumat pada 28 Juni. Lokasi aksi disebut di kawasan MK, Monumen Nasional, dan kawasan patung kuda, Jakarta Pusat.

Poster acara itu memuat foto sejumlah tokoh yang juga merupakan anggota BPN Prabowo-Sandiaga. Di antaranya Wakil Ketua BPN Slamet Maarif, Dewan Pengarah BPN Yusuf Muhammad Martak, Wakil Ketua Dewan Penasihat Abdul Rasyid Abdullah Syafii, dan lainnya. Ada pula potret Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath, dan lain-lain. (*)

 

Berita9.com - Ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres, Bambang Widjojanto (BW), menilai salah satu hakim konstitusi, Arief Hidayat, telah menunjukkan keberpihakan. Hal ini terkait pernyataan Arief di dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/6).

Dalam sidang pemeriksaan ahli dari termohon KPU pada Kamis, Arief menyampaikan bahwa sistem informasi penghitungan (situng) bukan merupakan acuan untuk menentukan hasil pilpres dan pileg.

"Itu sebenernya dikutip juga oleh salah seroang hakim (Arief Hidayat). Dan menurut saya, hakim dengan cara argumen seperti itu mengklarifikasi pernyataan dari saksi kepada pihak yang lain itu sudah keberpihakan. Menurut saya begitu ya," ujar BW kepada di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6). 

BW menilai, cara seperti itu bisa dilakukan oleh hakim konstitusi di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Sebab jika disampaikan secara lisan di dalam sidang yang disaksikan publik secara luas, akan mempertontonkan keberpihakan secara jelas. 

"Karena dengan begitu dia (hakim Arief) sekarang sudah menjelaskan posisinya dia. Dan itu saya khawatir itu bagian dr unprofessional conduct," tegasnya. 

Sebelumnya, anggota majelis hakim MK, Arief Hidayat, mengingatkan, bahwa situng bukanlah hasil resmi hasil pemilihan umum. Pernyataan ini disampaikan Hidayat saat sidang sengketa hasil pilpres, Kamis.

Sidang tersebut sebagian besar membahas soal Situng. Saksi yang dihadirkan KPU selaku termohon pun merupakan ahli TI yang merancang Situng terdahulu. Namun, Hidayat mengingatkan kepada para peserta sidang untuk mengadu hasil hitungan berjenjang, yang mana dinyatakan sebagai hasil resmi.

"Kita harus ingat bahwa untuk menetapkan perolehan suara yang benar bukan dari Situng, bukan dari itu. UU jelas mengatakan begini," ujar Arief Hidayat saat sidang.

Hidayat pun membahas poin petitum kuasa hukum Prabowo-Sandi yang meminta supaya ditetapkan bahwa suara yang benar adalah yang didasarkan pada perhitungan audit forensik oleh ahli dari kubu Prabowo. Kubu Prabowo mendesak termohon supaya mengubah tampilan Situng. Padahal, hasil Situng bukan yang menentukan.

"Hasil resmi adalah hasil penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang sehingga situng tidak memengaruhi atau tidak digunakan untuk perhitungan suara resmi," kata dia. (*)

Berita9.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga mengakui bahwa memang ada materi kecurangan dalam pelatihan yang diberikan oleh kubu 01. Tapi, kata ia, materi ini bukan materi yang disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dengan begitu, ia menyampaikan bahwa apa yang disampaikan kesaksian caleg PBB, Hairul Anas Suaidi, di sidang MK soal materi "kecurangan bagian dari demokrasi" itu sebuah kebohongan kepada publik.

"Yang pertama, ini ada kebohongan publik dalam proses sidang. Pak Moeldoko tak pernah mempresentasikan itu. Jadi bahan yang ditampilkan itu bukan bahannya Pak Moeldoko. Tapi bahannya tim instruktur lainnya. Jadi bahwa itu sudah ada kebohongan publik. Pak Moeldoko cuma kasi penutupan," kata Arya di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Arya beralasan materi kecurangan ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh saksi tim kampanye Jokowi-Maruf atas berbagai bentuk kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.

"Memang ada materi kecurangan. Kenapa? Karena dalam ToT saksi, saksi itu diperkenalkan mengenai berbagai bentuk kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Kalau saksi tak tahu bentuk-bentuk kecurangan, bahaya dong. Maka itu semua saksi pasti diberi materi tentang bagaimana kecurangan itu terjadi. Tujuannya untuk bisa diantisipasi oleh saksi," ucapnya.

Ia menyampaikan bahan yang disampaikan oleh Anas itu bahan slide halaman kedua. Namanya halaman kedua, dimana-mana bahan itu, pasti ada provoke, supaya tertarik. Setelah itu, baru materi untuk menghadapi kecurangan di slide berikutnya.

"Maka setelah paham apa saja kecurangan yang mungkin terjadi, maka paham kenapa saksi itu dibutuhkan. Karena ada potensi kecurangan, maka saksi dan peran saksi dibutuhkan," tegasnya.

Sebelumnya, Anas menjadi salah satu saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan MK. Caleg PBB itu dihadirkan untuk memberi kesaksian soal materi "kecurangan bagian dari demokrasi".

Selain menjadi caleg PBB, Anas mengaku diangkat sebagai relawan tim IT BPN pascapemilu berlangsung. Saat pemaparan, dia menjelaskan pengalamannya saat mengikuti pelatihan saksi sebagai tim koalisi pasangan Jokowi-Ma"ruf.

Dalam penjelasannya, dia mengaku, saat pelatihan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf, dia diberi salah satu materi dengan judul "Kecurangan Bagian dari Demokrasi". Materi itu, katanya, ditayangkan saat Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi salah satu pembicara.

"Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01, kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari di Kelapa Gading, di salah satu hotel, dan saya hadir diutus wakil PBB," papar Anas. (*)

Berita9.com - Kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV bakal berakhir dalam hitungan bulan. Namun Agus Rahardjo cs masih memiliki sejumlah kasus lama yang tak kunjung terselesaikan atau masuk ke tahap penuntutan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino, dan kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar.

Agus Rahardjo, Desember 2018 silam, sempat mengungkapkan bahwa kasus korupsi Pelindo II dapat segera rampung pada 2019 ini. Namun kenyataannya di KPK sejak awal 2019, belum ada tanda-tanda pihak atau saksi baru yang diperiksa terkait kasus ini.

Dalam kasus dugaan korupsi di Pelindo II, RJ Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan penggarap proyek pengadaan tiga buah QCC tahun 2010, PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery, Ltd (HDHM).

Melalui memo, Lino menuliskan instruksi "GO FOR TWINLIFT" pada Nota Dinas Direktur Operasi dan Teknik Ferialdy Noerlan Nomor: PR.100/I/16/BP-10 tanggal 12 Maret 2010.

Lino diduga memerintahkan Kepala Biro Pengadaan untuk mengubah aturan pengadaan. Semula, perusahaan luar negeri tak dapat mengikuti lelang namun setelah diubah, HDHM yang berasal dari China dimungkinkan mengikuti proses.

Pada Mei 2019 silam, Agus kembali ditanya terkait kasus RJ Lino ini. Ia mengakui ada hambatan dari pihak otoritas Tiongkok yang tidak merespons Mutual Legal Asistance (MLA) yang dilakukan KPK.

MLA dibutuhkan untuk mengetahui harga unit QCC tersebut yang dibeli oleh Pelindo II dari perusahaan asal Tiongkok, yakni, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM).

Harga QCC sendiri dibutuhkan untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini. Atas kebuntuan ini tim KPK pun mengambil jalan lain dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara.

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pengusutan kasus ini yang dinilai lama. Namun, gugatan terhadap KPK itu ditolak.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman, menilai KPK telah menghentikan kasus ini secara diam-diam. Boyamin melontarkan pernyataan itu karena tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus ini.

"Dengan tidak ada kegiatan dan berkas perkara tidak dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum maka harus dimaknai telah terjadi penghentian penyidikan," kata Boyamin, (20/6).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan bahwa kasus RJ Lino masih berjalan. Sampai saat ini, kata Febri, kasus RJ Lino masih proses penyidikan. Ia juga mengatakan penyidikan untuk kasus ini sudah semakin lengkap.

Febri mengakui sampai saat ini terdapat aspek poin kerja sama internasional yang masih perlu dilengkapi. Ia juga menjamin bahwa KPK tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus ini.

"Soal waktu, tentu arahan pimpinan KPK juga sudah cukup jelas ya bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin karena banyak sekali kasus-kasus besar yang sedang ditangani saat ini," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain kasus Lino pekerjaan rumah besar KPK yang ditargetkan segera rampung tahun ini adalah kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.

Febri mengatakan pihaknya telah mendapatkan dokumen baru yang cukup signifikan dalam penanganan perkara ini. Pihaknya tengah mempelajari dokumen baru tersebut. Namun ia enggan menyebutkan apa isi dokumen baru itu dan informasi yang didapatkan dari sana.

Dokumen itu, kata Febri didapatkan dari kerja sama internasional yang dilakukan untuk kasus ini. Ia mengatakan ketika penyidikan sudah lengkap, pihaknya bakal segera melimpahkan kasus ini ke penuntutan.

"Saya sudah dapat informasinya dari tim yang menangani bahwa misalnya untuk kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan ini yang mesin pesawat ya, di Garuda Indonesia itu sudah ada dokumen-dokumen baru yang cukup signifikan, yang sudah kami terima dan sudah dipelajari juga. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan," kata Febri.

KPK telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar (ESA) dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo (SS).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Januari 2017 lalu, namun sampai saat ini KPK belum menahan keduanya. Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar.

Dia juga menerima dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura. 

Soetikno diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris, sudah dikenai denda sebanyak 671 juta poundsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaijan, Irak, Angola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. 

SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri. (*)

Berita9.com - Tersangka dugaan makar dan kepemilikan senjata, Kivlan Zen, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendaftaran praperadilan tersebut dilakukan kuasa hukum Kivlan, Hendri Badiri Siahaan, pada Kamis (20/6).

Hendri mengatakan, kliennya sepakat mengajukan praperadilan karena menduga banyak prosedur janggal yang dilakukan oleh kepolisian. Utamanya proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Kivlan.

“Kami melihat di dalam penetapan klien kami Pak Kivlan, ada beberapa hal yang diduga dilanggar oleh pihak kepolisian. Sehingga kami mencoba untuk mencari keadilan melakukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan,” kata Hendri usai mendaftarkan gugatan di PN Jaksel.

Hendri enggan merinci prosedur apa saja yang diduga dilanggar kepolisian tersebut. Dia hanya mengutarakan pihaknya menggugat penetapan tersangka dugaan kasus makar dan tudingan kepemilikan senjata dari Polda Metro Jaya terhadap mantan Kepala Staf Kostrad tersebut.

“Makar dan senjata. Termasuk senjata yang kemarin kita konfrontir di Polda Metro,” kata Hendri.

Permohonan praperadilan Kivlan sudah diterima oleh PN Jakarta Selatan. Surat tersebut terdaftar dengan nomor registrasi : 75/PID.PRA/2019/PN.JAKSEL. Dalam surat gugatan praperadilan, Hendri menggugat Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. (*) 

Go to top