Politik

Politik (1535)

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar rapat darurat menyikapi pernyataan Wiranto, selasa (18/12/2108) besok.

Pasalnya, Menko Polhukam itu dinilai SBY seperti memvonis partainya dan PDIP dalam kasus perusakan baliho demokrat dan dirinya.

"Justru dengan kesimpulan Menko Polhukam yang seolah 'memvonis PDIP & PD bersalah' kami akan gelar rapat Selasa, 18 Des 2018," kata SBY lewat akun Twitter-nya.

SBY menilai kasus ini bisa merugikan partainya dan PDI-P. Soalnya, dua partai ini sedang menghadapi pemilu. Rencananya, rapat itu bakal disusul dengan jumpa pers.

"Setelah itu, kami akan sampaikan pernyataan pers (seperti yg disampaikan Menko Polhukam hari ini) agar diketahui rakyat Indonesia," kata SBY.

SBY ingin agar pengusutan kasus ini dijalankan dengan baik. Dia ingin mendapatkan keadilan dan tak ingin membuat perkubuan lewat isu tersebut.

"Saya dan Partai Demokrat cinta damai. Tak berniat buat polarisasi. Kami juga paham demokrasi. Kami hanya ingin dapatkan keadilan," katanya.

Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik PD Imelda Sari, secara terpisah, mengatakan DPP PD akan menggelar rapat darurat besok, Selasa (18/12) pukul 10.00 WIB di kediaman SBY di Mega Kuningan. 

Sebelumnya,.Menkopolhukam Wiranto menyebut oknum perusakan baliho Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ratusan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru adalah kader PDIP dan Partai Demokrat.

"Nah ternyata dari Pak Kapolri (Tito Karnavian -red) cepat sekali mengusut itu. Ternyata memang perbuatan oknum-oknum baik PDIP maupun Demokrat. Oknum itu sudah ditangkap," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Wiranto menyebut motif pelaku hanya ingin mendapatkan pujian.

Sebagaimana diketahui, puluhan atribut Demokrat yang terpasang di Jalan Sudirman, Pekanbaru, dirusak dan ada pula yang dibuang pada Sabtu (15/12/2018) dini hari lalu. 

Atribut ini awalnya dipasang sebagai bentuk sambutan terhadap kedatangan SBY dalam acara pelantikan pengurus cabang Demokrat. (*)

Berita9.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin mengecam keras aksi penindasan terhadap kaum muslim Uygur di Provinsi Xinjiang. Menurut Din, penindasan itu merupakan pelanggaran nyata hak asasi manusia (HAM).

Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.

"Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia. Maka Muslim Uygur yg merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya," ucap Din Syamsuddin dalam keterangan persnya, Senin (17/12/2018).

Din Syamsuddin yang juga menjabat President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Din juga mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) seluruh dunia untuk ikut menyelamatkan nasib Umat Islam Uygur dan bersikap tegas terhadap Rezim Tiongkok untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

"Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRT dan membela nasib umat Islam di sana," ucap Din.

"Kepada umat Islam sedunia, saya mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara muslim lewat cara-cara yang memungkinkan," imbuh dia. (*)

Berita9.com - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengapresiasi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas putusan uji materi UU No 1/1974 tentang Perkawinan ihwal batas usia pernikahan bagi perempuan yang semula 16 tahun, yang dinilai inkonstitusional. 

Menurut Okky, putusan tersebut telah menempatkan perempuan dalam proteksi konstitusional dan berkeadilan. 

"Kendati putusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pembuat UU yakni DPR dan pemerintah untuk mengubah norma yang terdapat dalam UU Perkawinan tersebut dengan batasan waktu tiga tahun sejak putusan MK ini dibacakan," kata Okky di Jakarta, Ahad (16/12/2018).

Politisi Nasdem ini menilai, persoalan batas minimal usia nikah perempuan dari 16 tahun harus diubah menjadi 19 tahun, tidak sekadar semata-mata supaya sama dengan laki-laki.

Lebih dari itu, lanjut dia, angka tersebut memiliki filosofi atas proteksi terhadap perempuan khususnya dari sisi alat reproduksi perempuan serta kematangan mental perempuan dalam berumahtangga. 

Di samping itu, World Health Organization (WHO) mendefinisikan usia anak yakni di usia 18 tahun ke bawah. 

"Persoalan di lapangan atas praktik pernikahan dini di sejumlah daerah di Indonesia menjadi tantangan bagi stakeholder untuk memberi edukasi kepada masyarakat secara paripurna," jelasnya.

"Peran BKKBN, Kantor Urusan Agama (KUA), serta tokoh agamawan dibutuhkan untuk menyampaikan tentang urgensi usia dewasa dalam menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan," tambahnya.

Pasalnya, terang dia, dampak negatif pernikahan dini bisa mengakibatkan tingkat kerawanan bayi dan ibu meninggal saat melahirkan, gizi buruk, dan stunting serta persoalan sosial yang diakibatkan ketidakmatangan usia dalam merajut perkawinan.

"Saya mendorong stakeholder khususnya dari kalangan Civil Society Organization (CSO) untuk mengawal proses perubahan UU No 1/1974 tentang Perkawinan terkhusus dalam perubahan norma tentang batas usia minimal pernikahan bagi perempuan," tegas dia. (*)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghadiri acara jalan santai Keluarga Besar Muhammadiyah DKI Jakarta di Silang Barat Daya Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Ahad (16/12).

Acara ini digelar dalam rangka peringatan Milad Muhammadiyah ke-106 tahun.

"Jadi kami sebagai Pemprov DKI menyambut baik perayaan milad di kawasan Monas ini yang digunakan untuk kegiatan jalan sehat dan sebagai sebuah persyarikatan yang lebih dari 100 tahun sudah memiliki kematangan organisasi," kata Anies.

Anies berharap hubungan yang sudah terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dengan Muhammadiyah selama ini yakni saling tolong menolong. tetap terus dijaga.

"InsyaAllah kami teruskan. Saya sampaikan tadi kami harapkan ta’awun ini antara Pemprov dengan seluruh Muhamadiyah juga,” tandas Anies. (*)

Berita9.com - Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu menegaskan kasus pembunuhan 31 pekerja proyek Transpapua di Nduga, Papua, yang dilancarkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan aksi pemberontakan terhadap NKRI.

"Yang namanya bersenjata melepaskan diri namanya pemberontak. Ndak usah beralasan, yang namanya melepaskan diri adalah pemberontak," katanya, Sabtu (15/12/2018).

Oleh karena itu, menurutnya penanganan peristiwa tersebut menjadi ranah Tentara Nasional Indonesia (TNI), bukan polisi.

"Memang sama-sama (mengamankan ketertiban masyarakat), kapan polisi di depan (bertugas) dan kapan TNI itu ada peraturannya," tgas Menhan.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kasus pengeroyokan terhadap anggota TNI oleh petugas parkir di Jakarta sebaiknya sudah dilupakan.

"Riak-riak sedikit kejadian di Jakarta, kita lupakan saja. Yang penting, ke depan gak boleh terjadi lagi," tandasnya.

(**/Ant)

Berita9.com - Kemudahan utang luar negeri Indonesia kepada China diduga membuat pemeritahan Presiden Joko Widodo ogah menyuarakan protes atas kasus dugaan pelanggaran HAM  yang terjadi pada kelompok muslim Uighur di Xinjiang, China.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Syafti Hidayat menduga, hubungan kedekatan antara kedua pemerintahan RI-China saat ini yang membuat Jokowi enggan melakukan protes.

"Karena kedekatan pemerintah Jokowi dengan China. Jokowi tak mau hubungannya terganggu dengan China gara-gara kelompok muslim Uighur," ucapnya, Jumat (14/12).

Diduga pula Jokowi tak mau ikut ambil pusing karena saat ini sudah menjelang ajang Pilpres tahun 2019.

Terlebih, selama empat tahun terakhir, utang luar negeri Indonesia terhadap China tidak bisa dibilang sedikit. Makanya, dia menilai sikap pemerintah tersebut hanya karena agar ke depannya tidak kesulitan dalam mengajukan utang lagi.

"Bisa jadi biar (Indonesia) ngutang ke China lancar terus," tutup Syafti Hidayat. (*)

Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai tindak lanjut maraknya pengaduan yang diterima LBH terkait pelanggaran yang diduga dilakukan aplikasi pinjaman online atau fintech peer to peer lending.

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jeanny Silvia Sari Sirait mengungkapkan pertemuan yang berlangsung tertutup dan cukup lama tersebut masih belum menemukan titik temu.

"Saya harus bilang bahwa tadi tidak ditemukan kesamaan pemahaman," kata dia saat ditemui usai pertemuan, Jumat (14/12).

Ketidaksepahaman yang dimaksud adalah bahwa selama ini OJK selalu menyatakan pelanggaran yang dilakukan fintech tidak terdaftar di OJK atau fintech ilegal di luar kewenangan otoritas.

Padahal, dalam undang-undang OJK pasal 6 disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

"Perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi tanggung jawab OJK itu bukan cuma yang terdaftar tapi juga yang gak terdaftar. Apa dasarnya? silakan lihat pasal 6 UU OJK, ini yang menjadi marwah keberadaan OJK," ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini pihak LBH akan kembali melanjutkan proses konsolidasi seluruh korban di seluruh Indonesia.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam Lumban Tobing mengatakan bahwasanya LBH dan OJK mempunyai tujuan sama, yaitu melindungi konsumen fintech. Apalagi saat ini LBH telah mendapat temuan adanya 14 jenis pelanggaran yang kerap dialami oleh korban fintech tersebut.

Dia juga menyarankan agar para korban tersebut bisa membawa kasus tersebut ke ranah kepolisian. "Kami sangat mendorong proses penegakan hukum karena para korban ini telah dilakukan teror dalam penagihan, diintimidasi dengan cara-cara yang tidak beretika," ujarnya. (*)

Berita9.com - Partai Gerindra mempertanyakan keputusan KPU DKI Jakarta yang memasukkan ribuan penyandang masalah kejiwaan dan ingatan atau orang gila ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI juga diminta menjelaskan masuknya pemilih baru sebanyak 500 ribu dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-2 (DPT-HP2).

Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik mengatakan, tim hukum Gerindra menemukan sejumlah data DPT-HP2 yang mencurigakan. 

"Tercatat ada sebanyak 2.610 orang gila masuk dalam DPT," kata Taufik di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Pemenangan Prabowo-Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018). 

Menurut dia, penyandang gangguan jiwa  mestinya tidak perlu dilibatkan dalam pemilu 2019.

Kalau KPU DKI tidak segera menghapus daftar orang gila dari DPT, sambung Taufik, pihaknya akan mendatangi kantor penyelenggara pemilu di Jakarta tersebut. 

"Kami akan belajar kepada KPU DKI, bagaimana cara berkampanye di hadapan orang gila dan bagaimana cara mengajari mereka mencoblos pada Pemilu yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019," sindirnya. 

Selain mempermasalahkan DPT orang gila, Gerindra juga mendesak KPU DKI menjelaskan soal penambahan data lebih dari 500 ribu orang pada DPT mutakhir tersebut. 

"Pada DPT-HP pertama tercatat 7.206.462  orang tapi pada DPT-HP2 datanya membengkak jadi 7.772.346 orang. Jadi,  terdapat penambahan lebih dari 500 ribu orang yang patut dicurigai untuk penggelembungan suara," tandas Taufik tanpa menjelaskan kondisi ini untuk menguntungkan pihak mana. 

"Kami melayangkan surat protes ke KPU DKI hanya demi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil," tambahnya. 

Adapun masalah lainnya, Gerindra juga menyoroti soal DPT penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menggunakan sistem gelondongan tanpa menyebutkan nama dan alamat. 

"Padahal, DPT berdasarkan by name by adress, tapi data untuk Lapas dan Rutan hanya ditulis sebanyak 16.842 orang. Nggak boleh begitu, harus ditulis nama satu per satu," tegas Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. 

Atas berbagai temuan janggal tersebut, Tim Hukum melayangkan surat protes ke KPU DKI

Di tempat yang sama, Ketua Advokasi DPD Gerindra DKI Yupen Hadi menilai, semestinya KPU DKI sudah bisa menghitung jumlah pemilih pemula pada April 2019 memasuki umum 17 tahun. “Harus dimasukan ke DPT dong itu,” jelasnya. 

Menurut dia, keanehan KPU DKI memasukan data 500 ribu pemilih yang datanga belum bisa dijelaskan. “Ingat akurasi data pemilih ini ruh Pemilu,” tegas dia. “Kami, akan terus mendesak nanti ke KPU DKI buka data,” tandas Yupen. (*)

Berita9.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten tengah mengusut kasus dugaan kerugian keuangan negara dari proyek penerapan budidaya jagung program produktivitas produksi dan mutu hasil tanaman pada bidang tanaman pangan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten.

"Penyidik kini menunggu hasil audit dari BPK terkait dengan angka kerugian negara. Kalau audit sudah ada, kita bisa lanjutkan. Misalnya terkait pengembangan status tersangka dan peranannya," kata Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi Edy Sumardi Priadinata, Rabu 12 Desember 2018.

Diketahui, anggaran untuk penerapan budidaya itu sendiri bernilai Rp68,7 milliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
 
Edy menambahkan, sudah memeriksa saksi dari pejabat Dinas Pertanian Proivinsi Banten sudah diperiksa. Sementara itu dokumen kontrak, berita acara serah terima barang, dan dokumen pembayaran juga diamankan sebagai barang bukti. 

Ketika ditanyakan soal pemanggilan pejabat kementerian pertanian, dia belum bisa memastikan.

"Saya kemarin sudah komunikasi dengan Pak Direktur (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) bahwa saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan, namun kita belum bisa ungkap rinciannya peran-peran dan saksi-saksinya," kata Edy.

Menyikapi dugaan korupsi program produktivitas jagung di Banten ini, Koordinator Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) Danil menyatakan penyidik Polda Banten harus mengembangkan penyidikan dengan memeriksa pejabat Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sebaiknya Polda Banten dan Kejati Banten tidak hanya melakukan penyelidikan/penyidikan sebatas Distanak Banten, tapi wajib melakukan pengembangan hingga ke Kementan. Pasalnya program ini bersumber dari APBN," ujar Danil, di kesempatan berbeda. (*)

Berita9.com - Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno tetap tersenyum saat mendapati poster penolakan kampanyenya saat mengunjungi Pasar Kota Pinang, Sumatera Utara.

Ya, ketika mengunjungi pasar tersebut, pada Selasa (11/12/2018), Sandi mendapati sebuah poster dari karton putih dengan tulisan spidol dan distraples bertuliskan: “Pak Sandiaga Uno Sejak Kecil Kami Sudah Bersahabat Jangan Pisahkan Kami Gara-gara Pilpres Pulanglah!!!”.

Meski begitu, banyak pula pedagang yang menyambut kehadiran cawapres Probowo itu dengan begitu antusias.

"Jadi saya pulang aja nih?" tanya Sandi.

"Jangan," teriak puluhan orang ibu-ibu pedagang yang sudah menantinya.

Sandi pun memasuki lapak yang tergantung poster tersebut. Dia mencoba mencari orang yang memasangnya, akhirnya Sandi bertemu juga dengan pemasang poster bernama Drijon Sihotang.

"Bapak memasangnya sendiri? Kami sejak awal selalu ingin menciptakan kampanye yang sejuk, tidak memecah belah. Kampanye berpelukan Pak Drijon. Tidak ada upaya memecah belah," terang Sandi dengan lembut sambil menjabat erat tangan Drijon dan meraih pundaknya. Drijon pun terdiam tidak tahu harus berkata apa.

Yang mengejutkan, Drijon dan istrinya sempat berargumen mengenai pemasangan poster tersebut, menurut istrinya mereka diperintahkan untuk memasang poster tersebut, tetrapi menurut Drijon poster itu adalah murni aspirasinya.

"Kami dibayar pak untuk pasang poster itu," kata istrinya yang berjualan di sana.

"Tidak pak itu aspirasi kami," bantah Drijon.

Sandi pun terus melanjutkan langkahnya melihat kondisi pasar yang becek itu. Sandi berhenti di lapak Ikan Sale. Yusuf penjualnya mengaku dengan turunnya harga komoditas sawit dan karet yang menjadi pencarian utama masyarakat, menyebabkan daya beli turun.

Yusuf menjual ikan salenya satu kilogram seharga seratus ribu. Di sebelahnya Buni Yamin punya nasib sama.

Penjual tempe ini berharap pasarnya di revitalisasi dan harga kebutuhan pokok stabil, jangan naik turun seperti ini.

"Harga sayur turun pak dengan cuaca seperti ini. Tapi ada juga yang naik, seperti beras, telor dan bawang. Pasar juga kalau bisa diperbaiki pak. Kalau hujan banjir dan tergenang, seperti sekarang ini pak," kata Buni Yamin.

Menanggapi curhat tersebut Sandi menyatakan akan menampungnya. Dia juga menyatakan dirinya dan Prabowo punya program untuk membuat harga-harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau, juga revitalisasi pasar.

“Kami akan buat pasar nyaman untuk pembeli dan pedagang. Sehingga transaksi berjalan dengan baik. Para pedagang pasar ikut sejahtera. Soal turunnya komoditas sawit, seharusnya pemerintah hadir untuk mempertahankan komoditas ini," papar Sandi.

Usai dari pasar, Sandi menuju lokasi selanjutnya untuk mengikuti Maulid Nabi Muhammad bersama masyarakat Labuan Batu Selatan. Sandi sendiri sudah dua hari melakukan safari Maulid di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. (*)

Go to top