Politik

Politik (1237)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 'politikus kompor' yang memanas-manasi situasi politik jelang pemilu. Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi pernyataan Jokowi tersebut.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, adanya perbedaan pendapaat dengan Jokowi adalah hal yang biasa. Jangan dianggap setiap komentar yang berseberangan malah ingin membuat situasi di tengah masyarakat menjadi panas.

"Kalau ada perbedaan pendapat, itu adalah sebuah kewajaran. Jadi kalau ada anak bangsa berkomentar lain, ya bukan berarti ngompor-ngompori, mungkin benar komentarnya itu tinggal direspons saja sama pemerintah," kata Yandri, Ahad (15/7/2018).

"Jadi kalau ada komentar yang berseberangan jangan dianggap ngomporin," imbuhnya.

Yandri menilai, sebaiknya Jokowi menanggapi perbedaan pendapat yang ada sebagai sebuah masukan bagi pemerintah. Perbedaa pendapat adalah hal yang wajar di dalam sebuah negara demokrasi.

"Itu biasa dalam demokrasi, sebagai kontrol dalam hal yang pelru dikritisi atau dievaluasi. Tidak ada masalah kalau ada yang berbeda pendapat. Saya yakin rakyat sudah sangat cerdas dan dewasa dan tidak akan mudah terpancing dengan perbedaan pendapat," jelasnya.

Hal ini, kata Yandri, terbukti saat pelaksaan Pilkada Serentak 2018 yang digelar beberapa pekan lalu. Dia menilai, perbedaan pilihan sangat terasa di tengah masyarakat, namun tidak sampai terjadi kericuhan.

"Terbukti di pilkada kerasnya luar biasa di lapangan, tapi rakyat tidak sampai adu fisik, tidak sampai rusuh. Kalau pun ada yang berbeda dengan Pak Jokowi atau pemerintah jangan dianggap kompor, justru bagi republik ini hal itu dibutuhkan. Karena perbedaan pendapat itu adalah kekayaan demokrasi kita. Tinggal rakyat mau percaya yang mana," katanya.

Meski demikian, Yandri menegaskan, dalam mengemukan pendapat, terutama yang berbeda pandangan dengan pemerintah harus dikuatkan dengan data dan fakta yang akurat.

"Tentu, perbedaan pendapat itu bukan asal ngomong, harus punya data dan fakta dan baik disampaikan ke publik agar rakyat tercerahkan. Jadi itu kita anggap kekayaan hasanah demokrasi," katanya.

Sementara itu, terkait dengan pernyataan Ketua DPP Gokar Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut ditujukan untuk politikus senior, Yandri tidak sepakat. Yandri menilai sebaiknya tidak ada dikotomi antara politikus senior dan junior.

"Kalaupun itu politisi senior, politisi junior, saya kira tidak setuju kalau dikotomi seperti itu. Jadi kalau ada anak bangsa yang menyatakan pernyataan yang berbeda dengan pemrintah, dengan Pak Jokowi, anggap saja itu sebagai masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun, dan tidak perlu risau. Jadi biar rakyat yang menilai," jelasnya.  (*)

Berita9.com - Indonesia secara garis besar membutuhkan infrastruktur transportasi yang cerdas, Sistem Informasi dan Telekomunikasi, serta Manajemen Moda Transportasi Berkeadilan.

"Sarana Tranportasi Cerdas, dan Sikap Budaya pengguna transportasi cerdas yang berkeadilan difokuskan pada keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan koneksi intermoda (antara moda)," kata Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Dr Imam Robandi, dalam pertemuan dengan wartawan, di Medan terkutip dari Antara, Ahad, 15 Juli 2018.

Hal tersebut dikatakannya usai Rapat Kerja Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTN-BH) di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Imam mengatakan, hal itu memerlukan keseriusan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

DIa mengatakan jumlah kecelakaan di negeri ini setiap tahun yang sangat besar akibat transportasi di jalan raya, sungai, danau, laut, dan di udara.

Selain itu, juga kelambatan pengiriman dan pembongkaran barang terjadi karena sistem transportasi yang sangat buruk, serta pengguna tranportasi yang belum terdidik dengan baik. "Transportasi adalah tulang punggung perekonomian Indonesia," ucapnya.

Ia menjelaskan, dengan panjang (jumlah) jalan yang semakin terbatas dan barang yang diangkut semakin meningkat, maka semakin dibutuhkan sistem tranportasi yang lebih efisien, yaitu tepat dan cepat. Sistem transportasi konvensional sudah sangat tertinggal, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan optimal karena pertumbuhan jumlah alat transportasi modern yang semakin cepat.

"Ini dibutuhkan sistem transportasi yang cerdas, dapat menghasilkan sistem yang efisien dan tepat waktu, serta dapat menjangkau seluruh titik aktivitas perekonomian masyarakat. Juga dapat mendidik budaya positif masyarakat pengguna transportasi dan masyarakat umum," katanya.

Ia juga menyebutkan, sistem perkeretaapian harus mulai dihidupkan kembali secara serius agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi publik, terutama di kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar.

"Untuk tujuan pendek (antara terminal, kantor pelayanan atau pusat perbelanjaan) sangat perlu dikembangkan untuk kebutuhan perkeretaapian dalam kota," kata Guru Besar ITS itu. (*)

Berita9.com - Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang kemudian diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2018 sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Ada beberapa peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, salah satunya adalah aturan terkait rencana aksi pencegahan korupsi ini," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, di Yogyakarta, Sabtu (14/7/2018).

Menurut dia, akan ada berbagai program yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tersebut merupakan hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan dalam jalannya pemerintahan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, manajemen sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

Peraturan wali kota tersebut, lanjut dia, akan mengatur program rencana aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan selama dua tahun yaitu pada 2018 dan 2019.

Program pencegahan korupsi yang selesai disusun pada tahun ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2019, begitu pula dengan rencana aksi yang selesai disusun pada 2019 akan diimplementasikan pada tahun berjalan dan tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemetaan, berbagai permasalahan yang muncul dan masuk dalam program pencegahan korupsi di antaranya pada saat perencanaan dan penganggaran yang disebabkan belum terintegrasinya sistem informasi manajemen perencanaan dengan sistem informasi manajemen penganggaran.

Atas permasalahan tersebut, disusun rencana aksi untuk mengintegrasikan kedua sistem informasi manajemen tersebut yang diharapkan dalam diselesaikan pada akhir 2018 untuk kemudian disosialisasikan dan diujicobakan pada awal 2019.

Sementara pada bidang penanaman modal dan perizinan diketahui adanya permasalahan bahwa belum semua jenis pengajuan perizinan dan non-perizinan dapat dilayani secara online sehingga perlu adanya pengembangan aplikasi online untuk semua jenis perizinan dan non-perizinan.

Selain itu, pada bidang aset daerah diketahui adanya permasalahan belum terintegrasinya sistem informasi manajemen aset daerah dengan sistem di perangkat daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar data aset antara perangkat daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terintegrasi.

Pemerintah juga akan melakukan integrasi sistem informasi manajemen keuangan yang meliputi e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-monitoring.

Namun demikian, dalam pengembangan teknologi aplikasi, pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang berkualifikasi teknologi informasi.

"Kami juga tetap membutuhkan dukungan dari keberadaan justice collaborator dan agen-agen perubahan yang sudah dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," katanya.

(**/Ant)

Berita9.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendorong agar gerakan hidup sehat nasional dapat digalakkan di tengah masyarakat. Dia menilai, dengan adanya peningkatan kesadaran kesehatan dari masyarakat maka nantinya dapat menghemat anggaran BPJS Kesehatan.

"Sering saya katakan, BPJS kalau mau baik harus mendukung gerakan hidup sehat supaya jangan semua orang ke rumah sakit," ujar Jusuf Kalla dalam pidatonya saat meresmikan Gedung Graha Rumah Sakit Islam Surabaya, Kamis (12/7).

Menurut Jusuf Kalla, untuk mendukung gerakan hidup sehat tersebut, BPJS Kesehatan dapat membuat program kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Misalnya saja, menyelenggarakan pertandingan olahraga, maupun membuat program senam sehat secara berkala. Melalui program gerakan hidup sehat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat.

"Itu cara BPSJ menghemat, kalau semua orang seenaknya saja masuk rumah sakit maka akan menjadi defisit terus menerus, akan bangkrut itu BPJS, karena itulah maka harus kita tangani sebaik-baiknya," kata Jusuf Kalla.

Saat ini pertumbuhan pembangunan rumah sakit mulai pesat. Hal ini menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan bagi maayarakat semakin terbuka. Namun di sisi lain, Jusuf Kalla menilai, pesatnya pembangunan rumah sakit menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin menurun.

Adapun pelayanan kesehatan harus dibarengi dengan gerakan hidup sehat nasional. Gerakan ini telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Semua kota itu perlu layanan (kesehatan) yang baik, tapi tidak berarti harus jam 5 pagi sudah antri karena BPJS, itulah salah satu hal yang penting sehingga disamping layanan kesehatan pemerintah juga menjalankan gerakan hidup sehat," ujar Jusuf Kalla. (*)

Berita9.com - Ekonom senior Rizal Ramli (RR) mengaku yakin akan terjadi perubahan kekuasaan pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan Rizal berdasarkan situasi Tanah Air saat ini. Menurutnya, banyak alasan yang mendasari keinginan rakyat agar Jokowi dicukupkan satu periode memimpin Indonesia.

Rizal mengatakan, pemicu utama perubahan kekuasaan adalah krisis kepercayaan umat Islam kepada penguasa. 

Dia juga menyiroti soal ekonomi bangsa, masalah pangan, dan moneter yang terjadi hampir bersamaan.

"Faktor utama yang akan mewujudkan 2019 Ganti Presiden adalah karena umat Islam merasa didiskriminasi oleh penguasa saat ini," kata Rizal disela-sela dialog kebangsaan bertajuk; 'Rupiah Rontok, Harga Meroket. Arahnya Kemana?' Di 'Sekber Indonesia', di The Kemuning, Menteng, Jakarta, Rabu (11/7/2018) malam.

Rizal menyebut, kesan pemerintah saat ini tidak pro-Islam sulit dibantah. Bahkan, sebagian umat Islam merasa tertindas di era Jokowi. 

"Umat Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya," ucap Rizal.

"Keadaan ini tidak terlalu baik bagi petahana dan lebih baik 2019 rakyat merasa perlu mencari presiden baru," katanya.

Menurut Rizal, fakta bahwa aparat selama ini agresif terhadap kasus-kasus yang menimpa umat Islam dan ulama tak bisa ditepis dengan hanya pernyataan pers atau semacamnya.

Sebaliknya, lanjut dia, jika orang-orang 'sebelah' yang terjerat kasus hukum, aparat dinilai lamban dan malah enggan menindaknya.

Namun demikian, Rizal menyadari bahwa pergantian kekuasaan tidaklah pernah mudah.

"Memang, untuk mengalahkan penguasa butuh uang yang tidak sedikit. Tapi uang bisa dikalahkan oleh militansi rakyat dan umat. Sejarah membuktikan ini, yang terbaru Perdana Menteri petahana Najib Razak tumbang di tangan militansi rakyat Malaysia kepada politisi senior Mahathir," tegas Rizal.

Selain itu, Rizal menambahkan, faktor lain yang akan mendorong pergantian kekuasaan adalah kondisi ekonomi rakyat yang belakangan kian melarat.

"Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa," beber Rizal.

"Saya sudah keliling di Jawa, mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Madura. Para petani yang sebelumnya mendukung Mas Jokowi sekarang mereka sudah berjanji tidak akan pilih Jokowi lagi. Petani kecewa dan marah dengan kondisi saat ini," ungkap mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) itu.

Dengan fakta tersebut, lanjut Rizal, rakyat pun sudah sampai pada kesimpulan bahwa perubahan kekuasaan adalah jawabannya.

"Rakyat saat ini menunggu pemimpin baru yang bisa menjawab persoalan mereka. Nah, kalau nanti Mas Prabowo (Ketum Gerindra) jadi presiden, atau Rizal Ramli yang terpilih, mari kita sama-sama benahi ini," ucap mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu.

"Namun, harapan rakyat ini selain menunggu presiden baru juga perlu presiden yang bernyali. Dan orang itu, kalau bukan Mas bowo ya saya," ucap Rizal berseloroh. 

Untuk diketahui, dalam acara dialog kebangsaan ini turut hadir sejumlah tokoh, antara lain Waketum DPP Gerindra, Ferry Juliantono, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra yang juga Wagub DKI Sandiaga Uno, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif, dan Ketua KATAR, Sugiyanto. (*)

Berita9.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berharap jajaran Kepolisian Republik Indonesia mampu bersikap semakin dewasa menginjak usia ke-72 tahun. Berlaku dan bekerja secara profesional sesuai dengan perintah konstitusi, yaitu polisi yang mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban masyarakat.

“Di ulang tahunnya yang ke-72 ini, mudah-mudahan jajaran kepolisian senantiasa diberikan kesuksesan, terutama dalam mengawal dan menjaga proses demokrasi 2019,” kata Zulkifli setelah menghadiri  upacara dan syukuran dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara ke-72 tahun di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Berlaku sebagai inspektur upacara adalah Presiden Joko Widodo. Ikut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, serta sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Dalam pemilu 2019, Zulkifli berharap Polri bisa bersikap netral dan berperilaku profesional. “Memegang teguh Merah Putih, tidak berpihak pada kelompok tertentu, karena polisi adalah milik semua,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli tak lupa menyampaikan selamat atas keberhasilan perhelatan upacara serta syukuran dalam Hari Bhayangkara ke-72 tahun. “Acaranya sangat bagus, terlihat excellent dan well organized,” katanya. (*)

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku ikhlas apabila petahana Joko Widodo memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai cawapres ketimbang Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat Pilpres 2019.

"Mahfud MD, betul memang ada beberapa nama salah satunya pak Mahfud MD. Untuk bangsa dan negara kita ikhlas mana yang terbaik (bila Jokowi memilih Mahfud MD sebagai cawapres)," kata Wakil Ketua Umum Arwani Thomafi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Bagi PPP yang terpenting saat ini adalah mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil dalam menentukan cawapres Jokowi benar-benar tepat.

"Bagi kami yang terpenting mengedepankan musyawarah, partai politik berkumpul sampaikan nama yang diusulkan dan nanti Pak Joko Widodo monggo. Kita ikhlas kan mana yang terbaik apapun keputusan nanti," pungkasnya. (*)

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengakui kesulitan membentuk poros ketiga pada Pilpres 2019. Ia tetap menyakini hanya ada dua calon yang akan bertarung dalam perebutan orang nomor satu di Indonesia pada pemilu nanti.

"Sampai hari ini masih berpendapat kemungkinan dua. Alasanya syarat 20 persen tinggi, kalau poros ketiga kan harus tiga partai. Yang bisa dua itu Golkar, PDIP, Gerindra. PDIP dan Golkar kan sudah bersatu kecuali di sana tidak sepakat. Apakah mungkin poros ketiga, mungkin saja tapi butuh keajaiban," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (10/7).

Kendati demikian dirinya menghargai keinginan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman yang mengaku pernah mengusulkan pembentukan poros ketiga kepada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan di Pilpres 2019.

Sohibul mengatakan skenario itu tujuan utamanya adalah mengalahkan calon petahana Joko Widodo.

"Oh kita hargai kalau ada yang puya pikiran-pikiran berbeda ya namanya didalam Pilpres ini tentu ingin yang terbaik itu kita hargai," ucapnya.

Jelang pendaftaran calon presiden dan cawapres 2019, silaturahmi antar petinggi partai makin sering terjadi akhir-akhir ini.

Kubu Demokrat sendiri melalui Syarif Hasan pernah menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk memunculkan kemungkinan duet Prabowo-Agus Harimurti Yudhoyono. (*)

Berita9.com - Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani menuturkan pemilihan umum harus berjalan dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Hal ini untuk menjaga martabat demokrasi dan melahirkan kepemimpinan yang baik.

"Saat ini proses pendaftaran caleg sudah mulai dilakukan. Caleg yg mendaftar harus bebas dari segala kepentingan penyelenggaraan negara agar tidak mengganggu kerja kerja pada saat caleg berkampanye," kata dia dalam keterangan pers, Senin (9/7).

Termasuk, lanjut Fanani, bagi siapa saja menteri yang ingin menjadi calon legislatif (caleg). Apalagi yang bersangkutan adalah kader partai. Karena proses kampanye sangat panjang bagi caleg, maka jika menteri tidak mundur dipastikan akan mengganggu kerja pemerintahan.

Fanani melanjutkan, secara etika dan integritas, menteri yang menjadi caleg sebaiknya mundur untuk menghindari konflik kepentingan antara kedudukan menteri dan kepentingan kampanye caleg sebagai kader partai.

"Presiden Jokowi pernah mengisyaratkan bahwa menteri tidak boleh aktif dalam tugas partai, sedang menjadi caleg mensyaratkan bahwa yang bersangkutan aktif sebagai kader partai dan bertugas untuk memenangkan partai," tambahnya.

Meskipun secara materi substansi tidak tertulis dalam peraturan perundang undangan, namun menurut Fanani, secara norma tuntutan menteri mundur karena caleg memiliki esensi yang sama dengan ketentuan yang mengatur beberapa jabatan penyelenggara negara yang harus mundur karena menjadi caleg. (*)

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) masih buka peluang masuknya nama lain dalam bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Sebelumnya, PAN telah menetapkan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, untuk menjadi salah satu paket capres atau cawapres. Namun, PAN masih akan melihat perkembangan dinamika politik yang ada.

"Keputusan resminya pak Zul sebagai capres atau cawapres, tapi bahwa dalam perkembangannya ada pembicaraan lain kita tetap open minded," ujar Wakil Ketua Umun PAN, Hanafi Rais usai rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Senin (9/7).

Terdapat berbagai skenario yang disampaikan Hanafi. Skenario ideal, PAN tetap akan mencalonkan Ketumnya sebagai Capres atau Cawapres. Namun, ada pula masukkan penambahan nama dalam bursa capres dan cawapres.

Hanafi bilang, sebelumnya terdapat usulan agar tiga mantan Ketum dan Ketum yang saat ini menjabat masuk dalam bursa. Meski begitu, PAN juga tidak menolak bila nantinya ada nama lain yang berasal dari luar kader internal PAN.

Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya di dukung oleh PAN pada Pilgub DKI pun masuk dalam bidikkan PAN. Anies menjadi sosok kuat yang mendapat dukungan PAN untuk pihak yang bukan kader internal PAN.

"Kalau di luar kader internal selama ini yang kuat adalah Anies," terang Hanafi.

Sampai saat ini PAN masih berfokus untuk perluasan koalisi. Perluasan koalisi dinilai akan jadi salah satu penentu nama yang akan didukung oleh PAN saat Pilpres mendatang. (*)

Go to top