Politik

Politik (1898)

Berita9.com - Kursi ketua pimpinan di parlemen diisi oleh kader yang berasal dari partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan Puan Maharani sebagai ketua DPR. Sedangkan, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar menduduki kursi ketua MPR.

Meski begitu, Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menyatakan tetap berada dalam kubu oposisi. Sebab, dalam mengawal kinerja pemerintah, diperlukan pihak yang mengkritisi kerja mereka.

"Kita tetap oposisi, oposisi yang konstruktif. Jika pemerintah benar, kita juga benar, kita akan dukung mereka," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10).

Saleh mengatakan, meski partai pendukung Jokowi mengusai parlemen, DPR harus tetap mengkritisi program pemerintah yang dirasa kurang memuaskan. Jika tak begitu, checks and balances kinerja tak akan terjadi.

Sehingga, ditakutkan pemerintah akan berpuas diri dengan kerja mereka. Karena, tak adanya oposisi yang mengkritisi kerja dan program pemerintah.

"Kalau pemerintahan tidak benar tentu kita akan koreksi, kita kritik,” ujar Saleh.

Ia menjelaskan, pilihan oposisi dilakukan PAN untuk masyarakat. Partainya ingin terus bisa menyuarakan kritik atas kebijakan yang dinilai salah.

Bukan membenarkan hal-hal yang salah dan merugikan rakyat. "Semuanya juga untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat, jadi kita akan berada pada posisi seperti itu," ujar Saleh.

Diketahui, fraksi partai pengusung Jokowi menguasi parlemen. Selain Puan Maharani dan Bamsoet, terdapat sejumlah kader partai Koalisi Indonesia Kerja yang mengisi posisi-posisi yang strategis.

Di antaranya wakil ketua DPR yang diisi oleh Aziz Syamsuddin (Golkar), Rachmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Hanya tersisa Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra yang bukan pengusung Jokowi. (*)

Berita9.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui pertemuan empat Ketum parpol koalisi dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat membahas mengenai wacana Perppu KPK.

Menurutnya jika Perppu dikeluarkan Jokowi, maka ada potensi Jokowi dapat dimakzulkan. Paloh mengaku khawatir Jokowi diimpeach jika mengeluarkan Perppu KPK.

"Saya kira masalahnya sudah di MK kenapa kita harus keluarkan Perppu. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya. Salah lho, mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah Presiden bisa diimpeach karena itu. Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru. Kalau itu tuntutan pada anak-anak itu melihat itu," kata kata Paloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (2/10).

Paloh pun yakin Jokowi belum memikirkan untuk mengeluarkan Perppu. Menurutnya sebaiknya menunggu proses gugatan di MK.

"Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu. Karena sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK), ya salah juga kalau mengeluarkan perppu. Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," tandasnya.

Seperti diketahui, UU KPK yang baru menuai kontroversi karena dinilai melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. UU itu pun menjadi pro dan kontra, ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Namun desakan penolakan UU KPK yang baru terus bertambah.

Ia juga ikut bersuara terkait meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, yang melakukan aksi demonstrasi pada Kamis (26/9).

Paloh mengaku prihatin dan menyampaikan duka mendalam atas insiden itu. Dia meminta aparat mengusut kasus itu dengan terang benderang.
 
"Partai NasDem berharap agar pihak yang berwenang mampu mengusut hingga tuntas penyebab tewasnya Immawan Randy, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, dalam aksi tersebut, demi terpenuhinya rasa keadilan," kata Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).
 
Mahasiswa meninggal kini bertambah menjadi dua, dari universitas yang sama, yakni Yusuf Kardawi (19).
 
Paloh mengimbau aparat keamanan agar senantiasa menggunakan cara-cara nonrepresif dalam menghadapi dan mengamankan jalannya aksi mahasiswa tanpa mengabaikan sikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
 
Paloh menilai perjuangan mahasiswa karena hal tersebut merupakan cerminan kehidupan demokrasi yang baik. Menurut Paloh, kesadaran mahasiswa untuk turun ke jalan juga mencerminkan bahwa kalangan kampus peduli dan kritis terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
"NasDem menyerukan semua pihak untuk menahan diri, karena pada dasarnya apa-apa yang menjadi tuntutan yang selama empat hari ini disuarakan oleh mahasiswa telah didengar dan diapresiasi, baik oleh DPR maupun Presiden Jokowi," katanya.
 
"Beberapa RUU yang digugat telah ditunda pembahasannya," tambahnya.
 
Lebih jauh, Surya Paloh berpandangan, apa-apa yang menjadi materi tuntutan dari mahasiswa adalah sesuatu yang memang menjadi bahan diperdebatkan baik di ruang formal maupun ruang publik.
 
"Partai NasDem mengimbau kepada semua pihak untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok, apalagi perorangan. Hindari perpecahan dan tindakan yang akan merugikan kepentingan umum," pungkasnya. (*)
Berita9.com - Kerusuhan yang terjadi belakangan ini tidak hanya sebagai bukti kegagalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo beserta menkopolhukam dan kapolri.  

Berita9.com - Rancangan Undang-undang Ketahanan dan Keamanan Siber atau RUU KKS juga menjadi polemik setelah tiba-tiba muncul bagaikan jin. Penyusunan regulasi ini terkesan dilakukan secara diam-diam oleh DPR.

Pendiri Communication and Information System Security Research Center (CISSIRec) Pratama Persadha mengatakan, RUU KKS termasuk dalam regulasi yang besar dan penting. Pembahasan dalam waktu dua hari dianggap terlalu mengada-ada.

"Oleh karena itu coba kita atur lagi, kita tata lagi sehingga undang-undang ini bisa benar-benar mengatur ranah siber kita. Wilayah siber kita dengan baik," katanya di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Seharusnya, kata dia, dalam penyusunan rancangan ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berbicara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Cyber Crime Polri serta masyarakat.

Malahan dalam penyusunan RUU ini, BSSN tidak melibatkan Komisi I untuk berdiskusi. Padahal komisi tersebut merupakan mitra kerja BSSN. Pratama menyampaikan ada beberapa pasal yang tumpang tindih dengan peraturan lain, seperti regulasi milik Kominfo atau BIN.

"Ada banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh BSSN tanpa melakukan tumpang tindih tanggung jawab. Tumpang tindih wajar di semua UU, hampir semuanya. Tapi tumpang tindih dalam arti yang baik. Kalau ini saling merebut pekerjaan, enggak baik," ujarnya.

Pratama menegaskan, regulasi ini memang diperlukan, namun jangan sampai diresmikan dalam waktu singkat tanpa ada pembahasan dari seluruh pemangku kepentingan. Ia takut RUU KKS malah membuat gaduh. (*)

 

Berita9.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan pengesahan UU KPKyang baru disetting untuk mendorong dunia investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Boyamin menyebut, selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

"Sebenarnya ini pemikiran yang salah, justru penindakan hukum yang kuat itu akan memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang bagus," kata Boyamin.

Boyamin juga mengatakan bahwa MAKI sudah cukup keras menyuarakan menolak pengesahan UU KPK dan mereka berharap tujuan meningkatkan investasi dan ekonomi sebagaimana yang diharapkan pemerintah itu dapat tercapai.

"Jika tidak, maka pemerintah sama saja terang-terangan telah melemahkan KPK," ungkapnya.

Disinggung mengenai upaya MAKI untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Boyamin berencana dalam beberapa minggu ke depan akan mengajukan hak uji materi hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami tengah menyiapkan dalil dan bukti-bukti, agar MK nantinya membatalkan beberapa pasal di dalam UU KPK itu," sebut Boyamin.

Salah satu pasal yang paling krusial, lanjut Boyamin, ialah penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK.

"Itu secara azas hukum tidak ada. Jaksa atau polisi saja mau menyidik atau menangkap tidak perlu izin siapa-siapa," tegasnya.

Pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut KPK menghambat investasi langsung direspons keras juga oleh KPK.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa pandangan Moeldoko itu adalah pandangan yang keliru.

"Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Jangan sampai ada kesan pemerintah membenarkan korupsi demi alasan investasi," kata Febri, Senin (23/9/2019).

Ia bahkan menantang Moeldoko menyajikan data-data yang valid untuk membuktikan pernyataannya tersebut.

"Perlu data yang valid sebelum terburu-buru menyimpulkan sesuatu," tegasnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengungkap bahwa KPK bisa menghambat investasi. Sehingga, undang-undang yang menaunginya perlu direvisi.

Moeldoko mengambil contoh dari perkara yang menimpa Mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino yang hingga kini berkas pemeriksaannya tak menunjukkan perkembangan padahal sudah ditetapkan jadi tersangka sejak 4 tahun lalu.

"Buktinya RJ Lino empat tahun digantung. Kenapa kok digantung? Kan begitu. Siapa orang mau digantung seperti itu?," tutur Moeldoko.

Perkara yang menimpa RJ Lino bukan sekali terjadi. Ada beberapa petinggi BUMN dan pejabat negara yang punya riwayat serupa.

Berangkat dari perkara-perkara tersebut, Moeldoko berharap masyarakat mengerti keputusan yang diambil pemerintah. (*)

 

Berita9.com - Puluhan mahasiswa Jombang menggelar aksi turun jalan, Senin (23/9/2019). Mereka meminta agar RUU KPK dicabut. Para mahasiswa itu merupakan aliansi beberapa organisasi. Diantaranya, GMNI, HMI, KAMMI, IKTAMA, TAMARA dan ISMAU NTB.

Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jombang (AMJ) ini longmarch menuju gedung dewan yang ada di Jl KH Wahid Hasyim. Selanjutnya, mereka melakukan orasi secara bergantian. Selain itu, mahasiswa juga membentangkan spanduk berisi tuntutan.

Beberapa saat kemudian, Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi menemui mereka. Masud mendukung sejumlah tuntutan yang diusung oleh AMJ. Sebagi bukti konkret, dia membubuhkan tanda tangan di atas kain putih.

"Kami mendukung aspirasi mahasiswa," kata Masud.

Korlap aksi, Syahdan menjelaskan, dalam aksi tersebut AMJ mengusung empat tuntutan. Yakni, pencabutan RUU KPK. Kemudian meminta presiden dan DPR RI untuk mencabut RUU KPK yang melemahkan kinerja lembaga antirasuah.

"Ketiga, meminta presiden menerbitkan Perpu terkait pelemahan KPK yang sudah disahkan. Terakhir meminta MK mengabulkan judicial review terkait UU KPK yang dirancang sembarangan," ujar Syahdan.

Setelah dari gedung dewan, pulihan mahasiswa melanjutkan longmarch menuju kantor Pemkab Jombang. Di tempat tersebut, mahasiswa kembali menyuarakan tuntutan serupa. Selama berjalannya aksi, mereka mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. (*)

Berita9.com - PAN khawatir pemberian gelar 'Putera Reformasi' ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merusak nama baik Universitas Trisakti.

Ia pun mengingatkan Pjs Rektor Universitas Trisakti, Ali Ghufron Mukti, agar tidak melanjutkan rencana tersebut.

"Jika surat tersebut benar, sebagai kawan, saya hanya mengingatkan, surat tersebut bisa merusak nama Mas Prof Ali dan Trisakti," kata Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo, Ahad (22/9/2019).

Apalagi, lanjut Dradjad, rencana pemberian gelar itu berdekatan dengan momen pelantikan presiden dan penyusunan kabinet.

Ia menilai hal tersebut berpotensi memunculkan berbagai macam tafsir terkait jabatan menteri. Ia pun berharap surat Universitas Trisakti itu tak benar.

"Kita tidak bisa menyalahkan jika muncul stigma sangat negatif, terkait rebutan posisi menteri," ujarnya.

"Kata orang Jawa, ngono yo ngono ning ojo ngono. Mudah-mudahan surat tersebut palsu," imbuh Dradjad.

Surat berkop Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 sedang ramai dibahas di media sosial. Surat itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet terkait rencana pemberian penghargaan kepada Presiden Jokowi.

Awak media sudah berupaya menghubungi Rektor Universitas Trisakti Prof Dr Ali Ghufron Mukti terkait isu ini, tapi belum ada respons. Begitu pun Kepala UPT Humas Universitas Trisakti Rully Besari Budiyanti yang belum mau memberikan tanggapan. (*)

 

Jakarta - Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menuntut DPR dan pemerintah menunda pengesahan revisi UU KPK dan KUHP.

"Cabut! Cabut! Cabut RUU sekarang juga!" teriak mahasiswa. (19/09/19).

Baru sekitar pukul 17.16 WIB Sejumlah perwakilan dari berbagai universitas akhirnya diperbolehkan masuk ke gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, mereka mengaku kecewa lantaran tidak bisa bertemu dengan anggota atau pimpinan DPR. Dalam audiensi tersebut mereka hanya bisa bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

"Saya sangat kecewa. Pertama kita datang ke sini ingin bertemu dengan anggota atau pimpinan DPR secara langsung. Tapi diterima oleh Sekjen," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Manik Marganamahendra di ruang KK 1 gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

Kendati demikian, perwakilan mahasiswa tetap menyampaikan aspirasinya kepada Sekjen DPR.

Mereka meminta DPR membatalkan pengesahan RUU KPK di tengah polemik dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Termasuk juga para pegiat anti-korupsi hingga akademisi.

Selain itu, mereka juga meminta DPR menunda pengesahan revisi KUHP yang dianggap sejumlah pasalnya dapat mengancam demokrasi, ranah privat warga negara, dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Kami tidak ingin RKUHP disahkan selama pasal-pasal ngawur itu masih ada," kata Manik.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara bergantian, perwakilan mahasiswa Unindra, UI, UPN, Trisakti, ITB, Paramidana dan Moestopo memberikan orasi.

Mereka mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

"DPR sedang ugal-ugalan dan mengebut legislasi yang tidak berpihak pada masyarakat," ujar salah seorang mahasiswa saat berorasi di atas mobil pengeras suara.

"Reformasi dikorupsi!" sontak mahasiwa yang lain membalas.

Dalam aksinya tersebut, mereka membawa spanduk dan poster yang menunjukkan dukungan kepada KPK.

Bahkan mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Gedung ini Disita Mahasiswa" di pagar DPR.

Ada juga spanduk yang menunjukkan rasa tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah. "Mosi Tidak Percaya."

Poster lain bernada satire atas upaya Presiden Joko Widodo yang dianggap ikut melemahkan pemberantasan korupsi dengan menyetujui revisi UU KPK. (*)

Berita9.com - Menjelang masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019, sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) akan disahkan. Salah satunya adalah RUU Pesantren.

Namun, RUU ini rupanya mendapat pertentangan dari sejumlah pihak, seperti ormas Islam yang meminta RUU ini ditunda pengesahannya. Salah satu ormas Islam yang meminta DPR menunda pengesahan RUU Pesantren adalah Muhammadiyah.
 
Melalui surat yang dilayangkan, Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta DPR menunda pengesahan RUU tersebut.
 
"Setelah mengkaji mendalam RUU Pesantren, dengan memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, antropologis, dan perkembangan serta pertumbuhan pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kami menyampaikan permohonan kiranya saudara Ketua DPR RI berkenan menunda pengesahan RUU Pesantren menjadi undang-undang," dikutip dari surat PP Muhammadiyah yang diterima, Kamis (18/9).
 
Alasan PP Muhammadiyah meminta RUU Pesantren ditunda pengesahannya karena RUU Pesantren belum mengakomodir aspirasi ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren.
 
"Kedua: materi RUU Pesantren diusulkan untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," tulis PP Muhammadiyah dalam surat untuk DPR tersebut.
 
Di dalam surat permohonan penundaan pengesahan RUU Pesantren itu, PP Muhammadiyah juga menyertakan ormas Islam lainnya yang satu pandangan dengan Muhammadiyah. Ada 9 ormas Islam lainnya yang berpandangan sama dengan Muhammadiyah.
 
Sembilan ormas Islam tersebut adalah, 'Aisyiyah, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Islam (Persis), Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Nahdlatul Wathan (NW), Mathla'ul Anwar, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), Pondok Pesantren Darunnajah. (*)
 
 

Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) menilai, proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) janggal.

"Terkait RUU proses perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami menilai ada kejanggalan dalam proses perubahan," ucap Ketua Umum PB HMI-MPO Zuhad Aji Firmantoro saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, (17/9).

Ia menyatakan wajar jika memang sebuah undang-undang dilakukan perubahan, namun pihaknya melihat proses yang dilakukan pemerintah dan DPR RI terkesan tergesa-gesa.

"Agak aneh, sebab terkesan sangat tergesa-gesa dan bahkan cenderung abai terhadap masukan dari publik. Sebuah undang-undang wajar memang dilakukan perubahan dan sangat dibolehkan tetapi melihat prosesnya yang terjadi sekarang kami menilai ada kejanggalan," ucap Zuhad.

Terkait hal tersebut, lanjut dia, PB HMI-MPO dalam posisi untuk menolak proses yang terjadi saat ini terkait revisi UU KPK tersebut.

"Saat ini, kami dari PB HMI-MPO berada pada posisi menolak untuk dilakukannya perubahan undang-undang itu bukan kemudian menolak untuk selamanya, tidak, tetapi proses yang saat ini terjadi kami menolak," kata dia.

Menurutnya, proses revisi UU KPK itu memunculkan kecurigaan-kecurigaan yang patut dan wajar.

"Sebab prosesnya sangat cepat dan tergesa-gesa dan tadi bahkan saya tanya (ke KPK) apa dapat draf, punya, dan sebagainya materi-materi perubahan, ternyata tidak juga, artinya tidak hanya kepada publik awam abainya, bahkan ke pihak terkait saja abai," ujar Zuhad. (*)

Go to top