Politik

Politik (1898)

Berita9.com - Mantan cawapres Sandiaga Uno menyerukan, agar revisi UU KPK dihentikan, lantaran melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut.

"Jika memang akibatnya melemahkan, harus dihentikan," kata Sandiaga di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Sandi pun menilai, revisi UU yang sudah lama ditolak itu justru kenapa dimunculkan kembali.

Sehingga, menimbulkan kegaduhan baru ditengah masyarakat, disaat kinerja KPK tengah moncer.

"Bahwa revisi UU KPK justru melemahkan Indonesia," jelasnya. 

Sementara itu Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menguatkan aspirasi masyarakat yang menolak revisi UU KPK.

Sebab terdapat poin-poin revisi yang dikhawatirkan melemahkan KPK. Yakni adanya Dewan Pengawas KPK, penyadapan perlu izin Dewan Pengawas, hingga penerbitan SP3 atau penghentian kasus.

"Pada prinsipnya Gerindra akan mendorong supaya Presiden memperhatikan keluhan dari masyarakat," kata Dahnil, (9/9).

Adapun Fraksi Gerindra sendiri masih menunggu sikap Jokowi dalam menyikapi manuver DPR RI. Lantaran, lanjut dia, Fraksi Gerindra bukan fraksi yang mendorong dibentuknya revisi undang-undang tersebut. 

"Oleh sebab itu kita berharap partai atau pihak yang mendorong,  kemudian juga presiden memerhatikan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat pada saat ini, terkait upaya pelemahan KPK," jelasnya. (*)

Berita9.com - Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron memastikan, pembahasan RUU Pertanahan hampir seratus persen selesai. 

Namun ia mengakui masih ada dua poin dalam RUU Pertanahan yang masih tertunda persetujuannya, baik oleh DPR RI maupun Pemerintah. 

Salah satunya terkait pembentukan lembaga pengelolaan tanah, atau yang sebelumnya disebut bank tanah.

Ketua DPP Demokrat ini mengatakan, lembaga pengelolaan tanah ini penting. Selain sebagai fungsi reforma agraria, juga fungsi ketersediaan lahan bagi kebutuhan negara seperti penyediaan lahan pertanian dan peternakan, serta pemetaannya menurut tata ruang.

"Bahkan Lembaga Pengelolaan tanah ini juga penting untuk menekan laju inflasi tanah. Seperti berita yang beredar belakangan usai Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara yang baru. Di daerah tersebut konon langsung terjadi inflasi tanah," kata Herman di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Selain itu, poin lain yang masih perlu persetujuan terkait rencana pembentukan pengadilan pertanahan, sebagaimana yang tercantum dalam Bab VII RUU Pertanahan ini yakni tentang penyelesaian sengketa pertanahan. Diusulkan ada sebuah pengadilan pertanahan yang khusus menangani masalah sengketa tanah.

Namun hal tersebut masih harus didiskusikan dan dibahas kembali oleh DPR RI bersama pemerintah dengan mengkonsultasikan dengan Mahkamah Agung. 

"Meski demikian saya meyakini RUU ini akan bisa diselesaikan dan disahkan oleh DPR RI periode 2014 - 2019, tentunya bersama Pemerintah," jelasnya. (*)

Jakarta - Aksi dari pendukung kinerja Pansel Capim KPK digelar bersamaan dengan aksi dari Koalisi Masyarakat Sipi Darurat KPK yang menolak capim KPK bermasalah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2019). Massa tersebut terlihat juga membawa spanduk dan poster.

Poster-poster tersebut bertuliskan'WP KPK bukan penguasa KPK', 'Bubarkan WP KPK' hingga 'Stop Bullying Kepada Pansel Capim'. Selain spanduk dan poster massa yang berada di luar KPK itu juga mengibarkan bendera merah putih.

"Kami datang untuk mencegah yang melemahkan pansel capim KPK. Saya ingatkan jangan takut melawan ke ini. Kita nggak boleh takut dengan kelompok orang yang berada di dalam sana," kata salah satu orator dari atas mobil komando.

"Anda-anda hanya pegawai, tidak bisa mengatur pimpinan KPK," sambungnya.

Sementara itu, sejumlah personel polisi telihat mengamankan jalannya aksi yang berada di luar gedung KPK. Personel polisi itu membuat barisan untuk menghalau massa tersebut mendekat ke area gedung KPK.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang hadir dalam aksi bersebrangan yang dalam tuntutannya mendesak Jokowi mencoret Capim KPK periode 2019-2023 bermasalah. Boyamin menilai tuntutan itu dilontarkan terkait sejumlah capim KPK dari Polri dan Kejagung yang dianggap memiliki rekam jejak buruk.

Boyamin Saiman mengatakan, WP KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil juga khawatir calon dari Kepolisian dan Kejaksaan akan lolos menjadi pimpinan KPK.

"Faktor itulah yang diduga menjadi pemicu kritikan terhadap pansel. Jadi, masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP KPK sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin, (30/8)

Ia menjelaskan dari 20 nama yang lolos hingga tahap tes profile assessment, hanya dua calon dari internal KPK yang lolos yakni, Alexander Marwata dan Sujanarko.

"Sejumlah nama dari internal KPK sebelumnya dinyatakan gugur yakni Basaria Panjaitan, Mohammad Tsani Annafari, Pahala Nainggolan, dan Laode M Syarif," ucap Boyamin.

Selain itu yang juga gagal yakni, Chandra Sulistio Reksoprodjo, Dedi Haryadi, dan Giri Suprapdiono.

"Bila dilihat, hanya dua calon dari KPK yang lolos di 20 besar. Patut diduga, WP KPK dan koalisi khawatir. Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," ujar Boyamin.

Untuk diketahui, sebanyak 20 capim KPK mengikuti uji publik pada 27-29 Agustus 2019 di gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta. Selanjutnya, pansel akan menyerahkan 10 nama capim KPK ke Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019. (*)

Berita9.com - Isu pemindahan ibukota dianggap tidak penting dibandingkan dengan isu Papua karena menyangkut persatuan Indonesia.

Berita9.com - DPR RI telah menerima surat dan naskah kajian dari Pemerintah, terkait rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil rakyat di Senayan, nantinya akan membahasnya di komisi-komisi terkait, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019), yang salah satu agendanya adalah membacakan surat Presiden Jokowi tekait rencana pemindahan Ibukota Negara.

Menyinggung isi naskah akademik setebal 157 halaman dalam format powerpoint itu, dan belum berbentuk naskah akademik atau RUU, Fahri menilai bahwa isi naskah yang dikirim Jokowi tersebut layaknya dari pengembang. Karena menurut dia, isinya hanya rencana pembangunan.

"Saya baca itu, ya mohon maaf saya baca naskahnya itu naskah ya power point dan gambar-gambarnya itu banyak yang unik-unik lah, masa disebut membangun hunian yang layak, terus ada gambar kayak hotel dan kamar hotel bintang lima, ini apa kayak pengembang," sembur Fahri.

Fahri memandang, kajian pemindahan seharusnya dimbahas bersama DPR. Sedang membuat kajian harus dilakukan bersama sejarahwan dan ahli.

"Harusnya itu dimulai dari sejarahwan dulu ngomong dulu, di DPR itu didalami, temasuk bikin simposium dulu, kajian panggil sejarawan panggil founding fathers," kata Anggota DPR RI dari Dapil NTB itu.

Bahkan, Fahri menyebut sepertinya para pembisik presiden seperti menganggap remeh pemindahan Ibukota. Dia mencontohkan, pembahasan pemindahan Ibukota itu layaknya rencana Jokowi menjadikan Esemka sebagai mobil dinas.

"Nah sama dengan ini bisa pak pindahin Ibukota, nggak bisa, nggak gampang. Tapi ya surat udah masuk," jelasnya. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur besar terkait pemindahan ibu kota. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada 2024. 

"Semua infrastruktur besar itu selalu akan kami upayakan untuk diawasi pelaksanaannya," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Ia mengatakan, pengawasan tak hanya dilakukan KPK melainkan juga bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketiganya akan mengawal proses pemindahan ibu kota dengan sangat serius.

Menurut Laode, pengawasan terhadap setiap proyek infrastruktur apalagi bernilai besar bertujuan agar tata kelola berjalan dengan baik. "Saya yakin BPKP, BPK juga, sangat serius untuk mengawal itu. Jadi, ya kami upayakan tata kelolanya baik ke depan," kata dia.

Di sisi lain, Laode mengatakan, KPK akan ikut pindah ke ibu kota baru. Hal itu sejalan dengan aturan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

"Kalau kita lihat Undang-Undang KPK berlokasi di ibu kota negara. Jadi kalau pindah ibu kota ya seharusnya, kalau Undang-undang KPK belum diganti kami juga harus pindah," lanjut Laode. (*)

 

Berita9.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama DPRD Kabupaten Bekasi sepakat menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penolakan revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan dengan melayangkan surat Bupati Bekasi Nomor 560/3/6/Disnaker mengenai penyampaian aspirasi penolakan tentang revisi UU. 

"Kami telah mengirim secara resmi surat penolakan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia," kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar di Cikarang, Ahad (25/8).

Sementara pihaknya juga melakukan hal serupa yakni berkirim surat dengan Nomor 170/1158-DPRD yang isinya juga mengenai penyampaian aspirasi terkait penolakan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003.

Sunandar mengaku surat penyampaian aspirasi eksekutif dan legislatif Kabupaten Bekasi itu dikeluarkan setelah para buruh melakukan unjuk rasa dan beraudiensi kepada keduanya.

"Kami sangat mendukung apa yang diperjuangakan oleh buruh, jadi Kabupaten Bekasi menolak revisi," katanya.

Dia menjelaskan pemerintah daerah dan legislatif sepakat mendukung perjuangan buruh di Bekasi karena semua yang diperjuangkan mereka untuk kepentingan rakyat.

"Apalagi draf revisi yang beredar terdapat soal penghapusan pesangon buruh ataupun pekerja, penetapan pekerja waktu tidak tertentu atau kontrak," kata dia.

Selain itu penetapan pekerjaan bisa diserahkan pada perusahaan outsourching, dan pembentukan serikat buruh dan hak pekerja lainnya yang dipersulit. Revisi tersebut merugikan buruh dan pekerja yang ada di Indonesia tidak terkecuali di wilayahnya.

"Semua buruh di Kabupaten Bekasi memrotes rencana revisi undang-undang tersebut. Kemudian beberapa hari kemarin melakukan unjuk rasa, meminta perlindungan pemerintah daerah maka sudah sepatutnya kita perjuangkan karena mereka warga kita juga," kata Sunandar. (*)

Berita9.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak setuju dengan rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta.
Berita9.com - Tokoh bangsa Sandiaga Salahuddin Uno tidak benar sepenuhnya menjauh dari politik praktis pasca Pilpres 2019.
Berita9.com - Sejumlah alasan Pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan dinilai kurang tepat. Terlebih kondisi keuangan negara yang bisa dibilang sedang tidak sehat.
Go to top