Politik

Politik (2082)

Berita9.com - Ada tiga alasan yang diduga mendasari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) nekat menggelar acara halal bihalal di tengah pandemik Covid-19.

Menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, adanya keyakinan IPDN bahwa semua civitas akademiknya memiliki imunitas tinggi lantaran pola pendidikan yang masih semi militer, terutama untuk penempatan fisik.

"Jadi merasa sehat dan yakin imunnya dari Covid-19," kata Ubedilah, (27/5).

Mindset IPDN belum berubah dalam memaknai budaya halal bihalal meskipun dilakukan di situasi pandemik Covid-19.

"Atau mereka paham tetapi mereka meyakini bahwa wilayah mereka zona hijau. Jadi mereka melakukan itu karena mindset dan keyakinannya," jelas Ubedilah.

Ia juga menilai keberanian menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang di tengah situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan suatu bentuk perlawanan kepada pemerintah.

"Melawan kebijakan PSBB karena mereka menilai pemerintah yang inkonsisten. Jadi inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam soal PSBB berdampak pada munculnya ketidakpercayaan publik pada anjuran pemerintah. Termasuk IPDN yang notabenenya adalah perguruan tinggi pemerintah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya. (*) 

Berita9.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuka posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun ajaran 2020/2021.

Langkah ini dilakukan KPAI menyusul keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) meluncurkan kalender pendidikan TA 2020/2021 yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.

Itu artinya, tidak ada perubahan tahun ajaran baru dan PPDB akan dilaksanakan juga sesuai penjadwalan yaitu Juni 2020.

"Dalam situasi Pandemi covid 19, maka pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara daring demi menghindari kerumunan massa pendaftar seperti kerap terjadi dalam PPDB tahun-tahun sebelumnya, protokol kesehatan harus diterapkan," ucap Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, Rabu (27/5).

Nah, sesuai dengan tugas dan fungsi KPAI sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak, maka dalam pelaksanaan PPDB 2020 KPAI kembali membuka posko pengaduan PPDB secara daring seperti 3 tahun terakhir.

Pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa sarana seperti Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., WA : 0821-3677-2273, FB : kpai_official, IG : kpai_official dan Twitter : @kpai_official.

Retno menyebutkan, tahun 2019 banyak para orang tua calon pendaftaran berdesakan ke sekolah sampai melompat jendela sekolah, bahkan tidak sedikit yang memilih menginap di sekolah demi mendapatkan nomor antrian awal.

Padahal diterima atau tidaknya calon peserta didik baru, tidak ditentukan oleh nomor pendaftaran tetapi jarak dari rumah ke sekolah, karena menggunakan sistem zonasi murni sebanyak 80% dari daya tampung sekolah.

Sementara pada PPDB tahun 2020, zonasi murni paling sedikit 50%, turun 30% dari tahun lalu.

Hal ini di prediksi akan membuka peluang para pendaftar yang kalah secara jarak rumah mencoba peruntungan ke jalur prestasi.

"Kami khawatir kondisi ini justru menjadi pemicu gelombang besar para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit dengan datang langsung ke sekolah tujuan, yang jaraknya dari rumah ke sekolah favorit tersebut mungkin cukup jauh," jelas mantan kepala SMAN 3 Jakarta ini. (*)

Berita9.com - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bersiap menyambut wisatawan di masa new normal pada bulan Juni mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Sudarningsih mengatakan, sebagai salah satu daerah yang menjadi proyek percontohan new normal pariwisata Indonesia, sedikitnya ada dua destinasi wisata di Kabupaten Sleman yang akan dibuka pada awal Juni 2020 yaitu Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko.

Nantinya, di obyek wisata tersebut akan tetap diberlakukan prosedur tetap pencegahan COVID-19, bagi pengelola obyek wisata, pengunjung dan sumber daya manusia lain yang mendukung pariwisata setempat.

"Kami sedang mempersiapkan semuanya, kami juga sudah memasang wastafel untuk 62 destinasi dan desa wisata di Sleman," terangnya, pada Selasa (26/5/2020).

Selain wajib mencuci tangan menggunakan sabun, di destinasi wisata para pengunjung juga wajib mematuhi peraturan seperti menggunakan masker dan saling menjaga jarak fisik.

"Beberapa destinasi wisata juga kami lengkapi dengan thermo gun," ucapnya.

Rencananya, dalam pekan ini pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan para pengelila desa wisata. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menyambut wisatawan, bila sewaktu-waktu desa wisata sudah bisa dibuka.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, hingga Senin (25/5/2020) malam, pintu masuk menuju objek wisata Kaliurang di pintu loket sebelah timur (Jalan Kaliurang) masih dijaga ketat oleh sejumlah petugas dan diberlakukan buka tutup portal. Portal hanya bisa dilewati oleh warga desa setempat dan wisatawan tidak diperkenankan melewatinya.

Penutupan juga berlaku di pintu loket sebelah barat (Jalan Boyong). Sehingga, tidak ada akses masuk bagi wisatawan untuk memasuki area tersebut. (*)

 

Berita9.com - Pemerintah Jerman telah sepakat untuk memperpanjang aturan social distancing di negara itu hingga 29 Juni 2020 mendatang. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus Corona.

Dilansir dari Reuters, Selasa (26/5/2020), juru bicara pemerintah Jerman menyebut berdasarkan kesepakatan, pertemuan publik yang bisa diikuti maksimal 10 orang juga akan diizinkan mulai 6 Juni 2020.

Kanselir Jerman, Angela Merkel bahkan mulanya menyarankan agar perpanjangan aturan social distancing yang mengharuskan setiap orang berjarak minimal 1,5 meter diberlakukan hingga 5 Juli 2020.

Jumlah kasus kematian akibat virus Corona di Jerman sebanyak 8.302 kasus, jauh lebih sedikit dibanding negara-negara lain di Eropa, seperti Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Sebuah sumber dari pemerintah Jerman menyebut kabinet juga akan memutuskan untuk mencabut peringatan perjalanan ke 26 negara Uni Eropa, ditambah Inggris, Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein mulai 15 Juni 2020 mendatang.

Perdana Menteri Bavaria, salah satu negara bagian di Jerman, Markus Soeder, menyatakan keberatannya jika sektor pariwisata dibuka kembali terlalu cepat. Ia meminta pemerintah berhati-hati.

"Kami memiliki angka infeksi yang sangat berbeda di Italia, Spanyol, dan Prancis dibandingkan dengan Jerman sehingga saya meminta pemerintah federal untuk memikirkannya dengan sangat hati-hati," ujar Soeder.

"Tidak ada yang harus dibodohi. Corona tetap mematikan," lanjutnya. (*)

Berita9.com - Menko Polhukam Mahfud MD bercerita soal perbincangannya dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam perbincangan itu, Mahfud mengaku sempat dikirimkan meme yang senada dengan rencana pemerintah soal berdamai dan hidup dengan corona.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam webinar Halal bihalal Idul Fitri bersama keluarga besar Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
 
"Saya kemarin mendapat meme dari temen, dari Pak Luhut Panjaitan itu begini. Judulnya itu dalam bahasa Inggris. Corona is like your wife. You try to control it then you realize that you can't. Then you learn to live with it," ujar Mahfud dalam pernyataannya, Selasa (26/5).
 
"Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia. Tapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu. Sesudah itu. Than you learn to live with it. Ya sudah, sudah begitu," sambungnya.
 
Mahfud pun langsung menyinggung soal rencana new normal yang saat ini tengah jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rencana itu dikemukakan pemerintah, sebagai langkah awal yang nantinya akan dilakukan masyarakat setelah pandemi ini berakhir.
 
"Membuat kenormalan yang baru karena dia kebiasaan. Karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kemudian apa kita mau mengurung diri ndak? Kita menyesuaikan dengan keadaan itu tapi tetap menjaga diri. Seperti corona ini," ucap Mahfud.
 
Keadaan new normal itu, dipandang Mahfud sebagai suatu kondisi pelonggaran terhadap pembatasan yang sebelumnya telah berjalan. Sejumlah aturan new normal itu pun disebut Mahfud telah disiapkan Kementerian Kesehatan guna mengatur bagaimana masyarakat beraktivitas dalam lingkup new normal itu.
 
"Relaksasi itu bahaya, bahaya. Muncul istilah pengurangan pembatasan. Masa', pembatasan nggak boleh dikurangi. Muncul istilah new normal. Bikin kenormalan baru saja. Seperti tadi, kita tidak bisa menaklukan corona, corona sudah ada di depan kita. Lalu kita yang hidup, tapi tahu bahwa ada corona," kata Mahfud.
 
"Apa kenormalan baru? Ya besok kalau kita bekerja misalnya. Ya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemarin Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan baru protokol kesehatan di berbagai sektor," tutupnya.
 
Sebelumnya pemerintah telah menetapkan adanya 3 indikator yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan protokol hidup new normal di tengah wabah corona. 3 indikator ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Rabu (20/5).
 
Tiga indikator yang disebut berdasarkan standar dari WHO itu yakni tingkat penularan corona di suatu wilayah atau reproductive number (RO), kesiapan sistem kesehatan tiap daerah, serta terakhir soal kemampuan pemerintah untuk mengetes corona. (*)

Berita9.com - DPR meminta masyarakat tetap mewaspadai penularan Covid-19 seiring wacana penerapan kebijakan normal baru (new normal). 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta masyarakat tetap mewaspadai penyebaran Covid-19. Hal itu disampaikan Saleh terkait wacana penerapan kebijakan normal baru.

 

"Dalam menghadapi kebijakan itu, masyarakat harus tetap waspada, bersiap dan melindungi diri dan keluarga dari penyebaran Covid-19," kata Saleh Daulay, di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Saleh mengatakan langkah masyarakat itu diperlukan karena Covid-19 masih cukup berkembang di Indonesia, tidak mengenal situasi normal, normal baru, bahkan abnormal.

Wakil Ketua Fraksi PAN itu menilai secara alamiah Covid-19 akan tetap menular, jika orang-orang tidak berupaya untuk melawan dan menghindarinya.

"Sejauh ini, tidak semua hal bisa diurus oleh Pemerintah sehingga peran serta masyarakat juga sangat tinggi. Itulah hebatnya rakyat Indonesia, selalu siap sedia, sabar, dan tangguh menghadapi segala hal," ujarnya pula.

Saleh menilai kebijakan "normal baru" dirancang pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan kelihatannya dijadikan prioritas utama, bahkan di atas penanganan penyebaran Covid-19.

Menurut Saleh apabila karena alasan ekonomi lalu pemerintah tidak lagi menjadikan Covid-19 sebagai program prioritas, masyarakat harus mempersiapkan diri masing-masing.

"Masyarakat harus saling mengingatkan antarwarga untuk sama-sama menghindari Covid-19 dan gotong royong untuk membantu yang terdampak. Sekarang saatnya masyarakat menunjukkan kalau semua bisa ditangani sendiri," katanya lagi.

Selain itu, dia tetap mengkritik langkah pemerintah menerapkan kebijakan normal baru, karena berdasarkan data statistik, jumlah pasien positif Covid-19 masih naik dan pasien yang dirawat pun masih banyak.

Saleh menilai kebijakan tersebut sengaja dibuat Pemerintah untuk mempersepsikan kepada publik bahwa situasi sudah berubah, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir. (*)

Berita9.com - Belasan peti jenazah corona diarak keliling kota Banjarnegara hingga membuat warga panik. Iring-iringan itu bahkan dikawal oleh aparat kepolisian setempat.

Peristiwa itu terekam oleh kamera dan diunggah oleh akun Instagram @kabupatenbanjarnegara. Ada tiga mobil bak terbuka yang terlihat membawa peti-peti tersebut.

"Menjelang hari raya idul fitri, masyarakat sepertinya tidak peduli lagi dengan imbauan pemerintah serta seruan tenaga medis," tulis akun @kabupatenbanjarnegara.

Masing-masing mobil mengangkut empat peti yang ditumpuk bertuliskan "Peti Jenazah Corona". Total ada dua belas peti jenazah yang diarak keliling kota.

Namun, rupanya peti tersebut tak ada isinya. Kedua belas peti tersebut kosong. Tak ada jenazah di dalamnya. Hanya ada tulisan "Peti Jenazah Corona" yang tertempel pada masing-masing peti.

Usut punya usut, momen tersebut ternyata telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten Banjarnegara. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek kejut kepada masyarakat sehingga mereka kembali mawas diri dengan bahaya virus corona.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengaku hal itu dilakukan agar kasus COVID-19 tidak terjadi lagi di Kabupaten Banjarnegara.

"Paham enggak? Kan bahaya sekali. Barangkali jangan terulang kembali," kata Bupati.

Ia menilai penanganan COVID-19 di Banjarnegara sudah maksimal. Namun, ia tak ingin masyarakat bersikap takabur mengingat beberapa hari menjelang Idul Fitri, situasi kembali ramai.

"Kita saat ini sudah bagus untuk penanganan. Jangan dengan adanya kesuksesan ini kita jadi takabur. Jangan takabur, apalagi kita orang beragama," katanya.

Mengetahui hal ini, warganet pun menanggapinya dengan beragam reaksi. Ada yang menilai positif inisiatif tersebut namun ada juga yang tidak sepakat dengan ide itu.

"Wkwk mantap lah semoga tiap hari ada inovasi untuk mengimbau masyarakat," tulis @alvin.kartawijaya.

"Peti ditaruh di lokasi ramai padat pengunjung. Nggo pengeling-eling corona itu bahaya, nyata, dan dekat," tulis @heriantoadhinugroho.

Namun, ada juga warganet yang tidak sepakat dengan ide tersebut karena cenderung menakut-nakuti masyarakat dan membuat perasaan warga tidak tenang.

"Kenapa menakuti masyarakat penakut, ah Anda aneh!" kata @fahmihisyambanjar. (*)

Berita9.com - Beberapa hari belakangan ini masyarakat menyampaikan kritikannya kepada pemerintah melalui simbol tagar #IndonesiaTerserah, yang disampaikan di sejumlah media sosial.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat, aksi dan pernyataan sikap pemerintah tersebut menggambarkan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kepasrahan yang tidak peduli itulah yang tercermin dalam kata 'terserah'," ujar Ray Rangkuti, Sabtu (23/5).

Menurutnya, Kepala Negara yang kerap disapa Jokowi itu seharusnya bisa memahami dan menghayati suasana batin masyarakat.

Terlebih, persoalan ini secara tidak langsung mengingatkan negara agar fokus menghadapi pandemik Covid-19.

"Banyak warga yang merasa bahwa pemerintah seperti tidak sedang menanggulangi wabah covid-nya, tapi lebih sibuk membenahi sektor ekonominya," kata pengamat politik ini.

"Dan ujung dari pandangan ini adalah sikap pasrah, dan kemudian tidak peduli pada himbauan, sikap, pernyataan, bahkan aturan dari pemerintah sendiri," sambungnya.

Karena itu, Ray Rangkuti berharap kepada Jokowi untuk menyadari sendiri kesulitan yang tengah dihadapi pemerintahannya.

Sebab saat ini, dia melihat bahwa pamerintah kesulitan menghimpun kerelawanan masyarakat.

"Absennya kerelawanan partisipasi masyarakat terhadap berbagai langkah pemerintah. Akhir-akhir ini, cukup jadi isyarat bahwa masyarakat bisa juga bersikap tidak peduli pada pemerintahan Jokowi," pungkasnya. (*)


Berita9.com - Bupati Bantul, Suharsono, memberikan bantuan kepada puluhan pengayuh becak yang biasa mangkal di Simpang Empat Klodran hingga Simpang Empat Gose Bantul. Bantuan dari uang pribadi tersebut sebagai wujud kepedulian Suharsono kepada pengayuh becak di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban tukang becak. Saya selalu memosisikan dan melihat andaikan saya menjadi seperti bapak-bapak penarik becak itu. Dengan demikian saya bisa merasakan kesulitannya,” kata Suharsono, seusai menyerahkan bantuan secara simbolis untuk pengayuh becak di Pendopo Kecamatan Bantul, Jalan Jenderal Sudirman, Bantul, Jumat (22/5/2020).

Bantuan tersebut berupa paket sembako berisi beras, minyak, gula, teh dan mi instan. Selain paket sembako ada uang tali asih untuk 75 pengayuh becak tersebut. Hadir dalam kesempatan penyerahan bantuan tersebut, Ketua Penggerak PKK Bantul, Erna Kusmawati; Camat Bantul, Jati Bayu Broto; dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Bantul, Suparmadi.

Suharsono mengatakan selama masa pandemi Covid-19 ini sebagian besar masyarakat merasakan dampaknya termasuk tukang becak dan buruh gendong. “Oleh karena itu, atas inisiatif saya bersama keluarga, kami memberikan bantuan agar dapat membantu para tukang becak khususnya di Bantul. Berapapun nilai bantuannya harap diterima,” kata Suharsono dalam keterangan.

Ia mengatakan bantuan yang diberikannya hanya sebagai tambahan karena sebagian besar tukang becak dan buruh gendong ada yang mendapat bantuan salah satu program baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Nontunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sosial lainnya selama masa pandemi Covid-19 ini.

Basori, salah seorang tukang becak yang mendapat bantuan tersebut mengaku bahagia. Menurutnya bantuan tersebut sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan terutama menjelang lebaran ini.

Selama ini Bashori mangkal di Simpang Empat Gose. Pendapatannya sejak dua bulan terakhir turun drastis. Biasanya dalam sehari ia memperoleh penghasilan sampai Rp40.000, namun selama pandemi Covid-19 ini dalam sehari hanya sekali atau dua kali membawa penumpang. “Terkadang dalam sehari tidak dapat penumpang sama sekali,” ucap Basori.

Selain memberikan bantuan paket sembako dan tali asih kepada 74 pengayuh becak, Suharsono juga memberikan bantuan serupa untuk puluhan buruh gendong yang ada di Piyungan dan sekitarnya. Penyerahan bantuan untuk buruh gendong dilakukan di Kantor Kecamatan Piyungan. (*)

Berita9.com - Wali Kota Depok Muhammad Idris menilai ide pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berbahaya dan bisa mengakibatkan peningkatan kasus Virus Corona (Covid-19).

"0,5 persen saja dari warganya kini melakukan pelonggaran atau tidak disiplin, itu berarti sekitar 12 ribu warga Depok yang tidak disiplin, ini akan bahaya sekali," kata Idris dalam wawancara TV Swasta, Kamis (21/5).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Depok yang diperbarui pada 18 Oktober 2019, jumlah penduduk kota ini mencapai 2.330.333 jiwa.

Diketahui, Pemerintah sudah berancang-ancang melakukan pelonggaran kebijakan PSBB demi memberi akses pada kegiatan ekonomi. Meskipun, Presiden Jokowi menyebut itu akan dipertimbangkan secara hati-hati.

Namun, PSBB macam sudah longgar di lapangan. Misalnya, penumpukan penumpang di bandara, kepadatan di jalan raya, kerumunan massa di pusat-pusat perbelanjaan di berbagai daerah.

Menanggapi wacana pelonggaran itu, epidemiolog Tri Yunis Miko mengungkapkan sejumlah poin penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pelonggaran PSBB.

Kata dia, saat ini pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan mengembangkan indikator kasus Covid-19 yang kini tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Ia lalu membandingkannya dengan kasus di Jerman yang masih ragu untuk membuka lockdown karena kurva kasus Covid-19 belum sampai jumlah nol seperti di Wuhan, China. Sementara, kurva di Indonesia masih terus menanjak.

Tri Yunis pun menegaskan bahwa semua ahli epidemilog sepakat tidak mengusulkan atau melonggarkan PSBB untuk saat ini.

"Kalau dilonggarkan, apapun alasannya kalau sekarang pada sektor mana pun tetap akan meningkatkan probabilitas," katanya.

Diketahui, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Depok per Rabu (20/5), sebanyak 440 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 111 sembuh dan 22 meninggal dunia.

Kota Depok juga terus mencatat jumlah kasus Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia di mana per hari yang sama jumlahnya telah mencapai 68 kasus meninggal dunia.

Secara nasional, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia per Kamis (21/5) mencapai 20.162 kasus. Dari jumlah itu, 4.838 orang dinyatakan sembuh, dan 1.278 orang lainnya meninggal. (*)

Go to top