Politik

Politik (1820)

Berita9.com - Tim Hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengomentari berkas permohonan yang telah diperbaiki tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sandiaga menyerahkan persoalan tersebut ke tim hukumnya.

"Saya menyerahkan ke ahli hukum karena ini sudah masuk ke materi persidangan. Kita tidak boleh memberikan komentar yang menuju ke materi teknis persidangan," ujar Sandiaga di Jalan Nusa Indah Raya, Cipinang, Jakarta Timur, (15/6).

Sandiaga mengatakan sidang gugatan pilpres ini merupakan cara Prabowo dan dirinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Terutama, soal temuan-temuan kecurangan selama pergelaran Pilpres 2019.

"Tapi menurut kami bahwa yang menjadi ikhtiar dari saya dan Pak Prabowo adalah mengaspirasikan apa yang disampaikan masyarakat. Khususnya mengenai temuan-temuan yang ada pada sebelum, pas pencoblosan 17 April dan setelah. Hal-hal yang insyaallah bisa menjadi perbaikan ke depan," ujar Sandi.

Menurutnya sidang sengketa Pilpres 2019 di MK ini bukan soal menang-kalah. "Dan ini bukan masalah Prabowo-Sandi bukan masalah kalah-menang tapi ini adalah perbaikan dan bagaimana kita memperkuat institusi demokrasi kita.

Sandi juga mengingatkan bahwa sidang MK disaksikan seluruh dunia, oleh arenanya mengimbau agar selalu memberikan rasa keadilan dan ketertiban.

"Kita melihat bahwa dunia menyoroti dan seandainya Indonesia bisa menunjukkan ketertiban dalam proses MK ini akan memberikan rasa tenteram, rasa aman dan kepastian, khususnya ekonomi dunia usaha. Pastikan jangan sampai nanti ada dampak negatif terhadap ketidakpastian untuk sisi ekonomi," terangnya. (*)

Berita9.com - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno optimis menatap sidang tersebut.

Jurubicara BPN, Andre Rosiade menegaskan bahwa sidang perdana telah dibuka dengan pernyataan menggetarkan dari Ketua MK Anwar Usman. 

Pernyataan yang menekankan bahwa MK tidak dapat diintervensi pihak manapun tersebut telah menambah optimisme kubu Prabowo-Sandi.

“Kita telah menyaksikan bersama persidangan pertama, yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dengan pernyataan yang menggetarkan hati dan menambah optimisme bahwa MK adalah tempat mencari keadilan yang bisa dipercaya,” kata Andre dalam akun Twitterinya, (15/6).

Adapun pernyataan Anwar Usman yang dimaksud adalah tentang penegasan bawha sidang PHPU bukan saja disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan juga disaksikan Tuhan Yang Maha Esa.  Atas alasan itu, Anwar memastikan pihaknya tidak akan bisa diintervensi.

“Kami tidak takut pada siapapun, tidak tunduk pada siapapun, tidak bisa diintervensi, hanya tunduk pada konstitusi dan Allah,” kata Andre menirukan pernyataan Anwar Usman.

Sebanyak 15 petitum telah diajukan kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dalam sidang pendahuluan. 

Inti dari petitum itu adalah meminta Majelis Hakim MK untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin. (*)

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan perdebatan sengit dan hebat yang terjadi dalam proses persidangan gugatan hasil pemilu presiden 2019 memang begitu idealnya. Namun, sayangnya nanti ditentukan oleh hasil voting.

Menurut dia, kelemahan demokrasi yang sekarang dihadapi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, memang konsepsinya ideal tapi tiba-tiba nanti harus diputuskan melalui kalkulasi angka.

Misal, kata Fahri, saat ini ada dua kandidat dimana pihak satu bicaranya begitu ideal dan satu lagi katakan misalnya dianggap jelek bicaranya dalam sidang. Namun, lemahnya tidak disiapkan bagi mereka untuk bertarung dengan argumen sampai ujung.

"In the end, orang itu harus masuk ke kotak suara atau harus voting," kata Fahri lewat video yang diunggah di twitternya, (14/6).

Kemudian, Fahri mencontohkan lagi perdebatan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terlihat begitu hebat bahkan rekonstruktif karena kedua belah pihak ingin saling mengungkapkan fakta-fakta.

Sehingga, kata Fahri, muncul ada gugatan kepada posisi presiden, teori conflict of interest, rangkap jabatan, teori keharusan menjaga jarak supaya tidak abuse of power dan sebagainya.

"Ya itu sangat ideal. Tapi in the end, hakimnya sendiri nanti akan voting juga. Sembilan orang saja itu harus voting, makanya diciptakan jumlah hakimnya itu ganjil supaya kalau voting ada hasil," ujarnya.

Untuk itu, Fahri membuat catatan hal tersebut merupakan kelemahan dari sistem demokrasi. Karena secara teori begitu ideal, tapi pada akhirnya memang mengharuskan ada voting juga. Makanya, salah satu kelemahan demokrasi itu adalah tirani mayoritas.

"Problem dalam demokrasi akibat voting itu kan munculnya tirani mayoritas, karena seolah-olah siapa pun yang mayoritas itu selalu menang. Karena ujungnya voting," jelas dia. (*)

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, menilai putusan hakim atas sengketa perselisihan hasil pemu (PHPU) pilpres sangat tergantung bukti-bukti yang disampaikan para pihak di persidangan.

Hakim MK tidak bisa memutuskan hanya berdasarkan asumsi atau khayalan, tetapi bukti-bukti yang disampaikan para pihak untuk mendukung dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya.

"Yang menjadi pertimbangan pokok MK adalah masalah bukti. Itu masalah bukti menjadi sangat penting karena putusan itu, hakim mengeluarkan keputusan itu ada pertanggungjawabannya," ujar Hamdan, Jumat (14/6).

Hakim konstitusi, kata dia, harus memutuskan putusan dengan benar berdasarkan alat bukti dan fakta dalam persidangan. Menurut dia, setiap putusan mempunyai rasio logisnya, rasio yuridis dan prinsip-prinsip keadilan.

"Jadi hukum, bukti, rasa keadilan itu harus dalam satu kesatuan yang utuh. Itulah yang menjadi pertimbangan pokok dalam putusan MK. Nah dalam kaitan dengan pemilu, pada umumnya bukti-bukti menjadi sangat menentukan, karena kasus pemilu itu sangat spesifik, jadi tidak semata-semata pelanggaran hukum," jelasnya.

Hamdan mengatakan, MK bisa memutuskan apa saja terkait sengketa pemilu. MK bisa memutuskan pelanggaran administrasi, etika dan sengketa proses pemilu.

Meskipun, kata dia, UU Pemilu dan UU MK memberikan batasan kewenangan MK hanya mengadili dan memutuskan sengketa hasil pemilu. 

"Boleh tidak pengadilan (MK) mengadili juga pelanggaran proses? Boleh. Dalam hal tadi saya katakan apabila institusi-institusi dalam proses ini (KPU, Bawaslu, Sentra Gakumdu, PTUN, DKPP) abai, tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada," ungkap dia.

Namun, jika KPU, Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu dan PTUN telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka MK akan fokus pada tugasnya mengadili sengketa hasil pemilu. Dalam konteks ini, MK memastikan hal-hal tersebut dari fakta persidangan dan bukti-bukti dari para pihak yang berperkara.

Sementara itu, terkait selisih suara, lanjut Hamdan, MK akan mencermati apakah selisih hasil yang dimohonkan pemohon berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilu. Jika selisih suaranya tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu, maka MK tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

"Kalau ada pelanggaran, nanti tetap akan ditulis atau dicantumkan dalam putusan supaya publik tahu ada pelanggaran. Tetapi pelanggarannya signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilu," pungkas dia.

Sidang perdana sengketa PHPU pilpres digelar pukul 09.00 WIB,  Jumat. Agenda dalam sidang perdana yakni mendengarkan permohonan pemohon (Prabowo-Sandiaga Uno). (*)

Jakarta - Sidang gugatan Pilpres yang dimohonkan BPN Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi, dimulai pukul 09.00 WIB, Jumat (14/6). Sidang dipimpin dan dibuka oleh Ketua MK Anwar Usman.

Sebelum membuka persidangan, Anwar mengatakan ada 15 pihak yang mengajukan sebagai pihak terkait.

"Dalam tata cara sidang PHPU di MK, tidak dikenal dengan pihak terkait. Yang ada pihak terkait peserta pemilu, atau pasangan calon peserta pemilu," kata Anwar.

Maka dari itu MK tidak bisa menerima ke-15 pihak itu sebagai pihak terkait.

Namun, Anwar tidak menyebut siapa saja ke-15 pihak yang mengajukan sebagai pihak terkait tersebut.

Jadi, dalam persidangan ini hanya ada satu pihak terkait yakni dari TKN Jokowi-Ma'ruf yang dipimpin ketua tim hukum, Yusril Ihza Mahendra. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyatakan, ketidaksetujuannya dengan keberadaan maskapai asing untuk bersaing di pasar penerbangan domestik. 

Ia menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat dan membuka peluang investasi bagi maskapai domestik serta memperbaiki suplai avtur.

"Mengundang maskapai asing bukan justru menambah permasalahan baru. Tarif tiket maskapai kita pasti kalah," kata Sigit di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

"Kenapa? Karena mereka beli avtur di luar negeri yang tarifnya lebih murah dari pada di Indonesia," tambahnya.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo mewacanakan untuk mengundang maskapai asing untuk bersaing di industri penerbangan domestik sebagai upaya untuk menurunkan tarif tiket pesawat.

Politisi PKS ini menambahkan pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya agar tarif tiket sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. 

"Banyak keluhan di masyarakat dan akibatnya wisatawan turun loh. Target wisatawan cuma terbenuhi 25 persen, berarti ada ekonomi daerah yang turun. Saya kira ini harus dibuat regulasi yang baik," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Solusi menekan harga tiket pesawat dengan mendatangkan maskapai penerbangan asing untuk melayani penerbangan domestik membuka peluang bagi China mengusai seluruh bidang infrastruktur di Indonesia.

Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menegaskan tuduhan yang dialamatkan kepada sejumlah purnawirawan TNI sebagai dalang kasus makar pada kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta, merupakan tuduhan yang sangat menyakitkan bagi para purnawirawan. 

Untuk itu, beberapa purnawirawan TNI hadir menemui Presiden Joko Widodo di Istana untuk mengklarifikasi tuduhan yang kepada beberapa purnawirawan TNI yang ditetapkan menjadi tersangka kasus makar.

Menurut Gatot, bagi masyarakat awam tuduhan makar mungkin dianggap biasa. Tapi bagi para purnawirawan TNI yang sudah mengabdikan jiwa raganya untuk bangsa dan negara, tuduhan makar itu sangat menyakitkan.

"Sama aja dikatakan pengkhianat. Lebih baik dikatakan kamu maling, itu enggak usah ke Presiden. Tapi begitu dikatakan makar, saya dikatakan sebagai ksatria kok (makar) habis sudah semuanya perjuangan selama ini," kata Gatot di tvOne, Selasa malam, 11 Juni 2019.

Gatot tahu persis para seniornya di TNI, yang belakangan jadi tersangka makar punya dedikasi tinggi, sebagian besar hidupnya disumbangkan untuk negara. 

"Tiba-tiba hanya gara-gara komunikasi dikatakan makar. Bagi seorang patriot ini sangat menyakitkan karena mengkhianati negara," imbuhnya.

Dalam situasi seperti ini, Gatot mengajak semua pihak mengedepankan cara-cara persatuan dan komunikasi publik yang menyejukan. Tidak mendiskreditkan satu institusi tertentu, apalagi dikaitkan dengan kasus makar yang ancaman hukumannya bisa sampai hukuman mati. 

"Enggak ada dalam kamusnya TNI itu makar, enggak ada. Kalau mau makar, wong dia senjata lengkap, terlatih, tapi itu enggak ada. Maka, dalam konteks ini jangan sampai opini publik ini menuduh bahwa purnawirawan TNI lah ini menjadi dalang kemudian yang nembak-nembakin," ujar Gatot.

Seperti diketahui, tiga mantan pejabat tinggi TNI dan Polri tersangkut kasus makar atau tindakan melawan negara. Mereka adalah Eks Kepala Staf Kostrad Kivlan Zen, Eks Danjen Kopassus Soenarko dan Eks Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob. 

Mereka semua merupakan pendukung pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (*)

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G Plate tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menentukan sosok yang menjadi menteri di kabinet, termasuk kader dari Partai Demokrat dan PAN.

Menurut dia, untuk menjadi anggota kabinet atau menjadi pembantu presiden merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Jadi terserah presiden siapa yang dipilih menjadi menterinya, termasuk dari partai koalisi dan nonkoalisi,"  kata Johnny di Jakarta, Selasa (11/6/2019).

"Misalnya untuk di kabinet, kalau memang Pak Jokowi merasa perlu dari partai koalisi, dari nonparpol, atau ada tokoh maupun kader dari partai sebelah, PAN atau Demokrat, itu domainnya presiden," tegasnya lagi.

Bagi Nasdem, posisi menteri akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya. Namun begitu, ia berharap kabinet yang dibentuk efektif dan bisa bekerja dengan baik. Pihaknya juga berharap DPR juga mendukung pilihan presiden.

"Kami mendukung agar parlemen memberikan sikap konstruktif untuk mendukung presidensial sistem yang efektif," ucap anggota Komisi XI DPR RI ini. (*)

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memastikan belum ada perubahan peraturan atau desain pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pilkada Serentak 2020, kata dia, masih digelar berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kita mengimbau untuk tidak dulu (diubah). Untuk tahun 2019, tidak ada perubahan undang-undang itu. Soal nanti peningkatan kualitasnya lewat PKPU,” kata Tjahjo di Kantor Bina Pemdes, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (11/6).

Jika nantinya muncul usulan perubahan yang mengemuka di DPR, menurutnya, didasari karena ingin meningkatkan kualitas pemilu. Meski demikian, perubahan tersebut harus melalui proses pembahasan yang cukup panjang.

“Ini yang harus kita kompromikan dengan DPR. Karena kalau DPR-nya minta, kan DPR punya hak bersuara juga. Yang penting peningkatan kualitas pilkada serentak harus lebih baik,” tegasnya.

“(Perubahan) tidak bisa mendadak, harus dipersiapkan, perlu lama juga. Siapkan UU kan tidak bisa sehari dua hari,” tuturnya.

Usulan perubahan peraturan pilkada serentak sempat mengemuka setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Muncul usulan untuk memisahkan pemilu menjadi dua yaitu nasional dan lokal dengan jeda 2,5 tahun. Pilpres digabung pileg DPR dan DPD, sementara pilkada digabung pileg DPRD Kabupaten/Kota.

DPR menegaskan hingga saat ini dasar peraturan untuk Pilkada 2020 masih menggunakan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (*)

Go to top