Politik

Politik (2082)

Berita9.com - Uni Eropa mendesak Israel untuk tidak menganeksasi lahan Tepi Barat milik Palestina, mengulang kembali peringatannya bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell menyatakan UE akan mendorong diplomasi dalam upaya mencegah Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu mengambil alih Tepi Barat. Pernyataan UE ini disampaikan setelah Netanyahu dan mantan kepala militer Israel Benny Gantz mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan, yang di dalamnya mencakup ketentuan yang memungkinkan Israel melanjutkan aneksasi per 1 Juli 2020.

"Kita harus mencegah inisiatif apapun yang mendorong aneksasi. Ini termasuk kerja sama dari kita semua," tegas Borell dalam konferensi pers usai bertemu dengan 27 menteri luar negeri anggota UE, seperti dilansir Bloomberg, Jumat (15/5/2020).

Selain melanggar hukum internasional, aksi pencaplokan ini juga bakal menodai prospek solusi dua negara antara Israel dan Palestina, yang banyak didorong banyak pihak.

"Kami berharap banyak untuk bekerja sama secara komprehensif dan konstruktif dengan pemerintahan Israel yang baru. Aksi sepihak dari masing-masing pihak harus dihindari dan hukum internasional mesti ditegakkan," tambah Borell.

Namun, pernyataannya tak memiliki dukungan kuat lantaran di internal UE masih ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Dampaknya, sanksi bagi Israel jika tetap mencaplok wilayah Palestina pun diperkirakan sulit untuk dikeluarkan.

Meski demikian, aksi aneksasi Israel di Tepi Barat bisa berimbas negatif terhadap upaya UE yang ingin memainkan peran lebih besar di Timur Tengah. (*)

Berita9.com - Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyoroti langkah pemerintah dan DPR RI mulai dari mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang.

Lalu revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang disahkan menjadi UU Minerba. Sampai draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law.

Dia mengklaim, dalam proses pembahasannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut disampaikan, sebagai upaya mengingatkan kembali kepada rakyat apa yang telah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Rangkaian PENGINGAT: 1. UU @KPK_RI berhasil DIREVISI, 2. UU Minerba berhasil DIREVISI pd masa Covid-19, 3. RUU-Omnibus di-DRAFT. SEMUA DGN SEMBUNYI-SEMBUNYI Presiden @jokowi & @DPR_RI itu bekerja buat rakyat? Kenapa SEMBUNYI-SEMBUNYI dgn rakyatnya? @na_dirs @mohmahfudmd," tulis akun Twitter @LaodeMSyarif, terkutip, Kamis (14/5).

DPR RI sudah mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang (Minerba) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi UU. Pengesahan dilakukan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat II rapat paripurna, (12/5). Hal tersebut kemudian dikritisi banyak banyak pihak. (*)

 

Berita9.com - Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar sumpah dan janji dalam menjalankan UUD 1945 dan UU, yang dapat menjadi pintu masuk pemakzulan.

Begitu tegas pakar hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi penerbitan Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Perpres 64/2020 tersebut menyatakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan per Juli 2020 ini. Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Presiden Jokowi dapat dikatakan melanggar sumpah dan janjinya, yakni tidak menjalankan UUD dan UU. Jelas-jelas pasal 7 ayat 2 huruf l UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya, Kamis (14/3).

Apalagi, kata Saiful, putusan pengadilan berlaku res judicata pro veritate havetye yang artinya apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.

"Sehingga berlakulah azas self respec bagi pemerintah untuk segera menjalankannya. Dengan demikian artinya di sini Jokowi sudah melangkahi UU dan putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan MA tanggal 27 Februari 2020 Perkara Nomor 7 P/HUM/2020," ungkapnya.

Saiful mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati lantaran hal tersebut dapat berbahaya pada jabatannya. Sebab, penerbitan itu bisa jadi pintu masuk untuk impeachment.

“Saya kira sudah memenuhi unsur impeachment sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi," tegas Saiful. "Apalagi ini kan menyangkut masyarakat luas, kalau masyarakat bergerak melakukan gerakan, ini bisa membahayakan posisi presiden,” pungkasnya. (*)


Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tak kaget dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 alias Perppu penanganan korona menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna DPR hari ini (12/5). Pasalnya, perubahan itu malah semakin menguatkan niat MAKI menggugat peraturan yang dinilai bermasalah itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan menghormati hak DPR yang telah menjalankan fungsinya. Untuk itu, kata dia, MAKI akan segera mencabut gugatan terhadap Perppu Korona yang sebelumnya telah dilayangkan ke MK. Sebab, status Perppu itu kini sudah berubah menjadi UU.

Namun ia mengingatkan, dengan disahkannya Perppu 1/2020 menjadi UU tak lantas MAKI berdiam diri begitu saja. Ia mengungkapkan justru MAKI akan semakin bersemangat menggugat kembali UU itu ke MK. Gugatan baru terhadap UU pengesahan Perppu dengan materi gugatan hampir sama yaitu permohonan pembatalan pasal 27 UU pengesahan Perppu.

"Kita malah senang jika Perppu disahkan DPR. Karena akan lebih mantap untuk menggugatnya karena saat ini akan berhadapan dengan dua pihak yaitu DPR dan Pemerintah," tegas Boyamin dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (12/5).

Aktivis anti korupsi ini menjelaskan, jika Perppu 1/2020 itu sudah diparipurnakan menjadi UU maka dia akan segera mencabut gugatan. Karena objek gugatannya menjadi hilang setelah disahkan menjadi UU.

"Jika sudah resmi disahkan DPR maka gugatan di MK dicabut, terus diajukan gugatan baru terhadap Undang-Undang yang mengesahkan Perppu," katanya.

Boyamin mengatakan pihaknya tengah menyiapkan gugatan baru. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipiasi jika DPR mengesahkan Perppu 1/2020 menjadi Undang-Undang. Tak tanggung-tanggung, ia mengungkapkan gugatannya setebal 53 halaman.

"Materi Perppu kan masih utuh, maka gugatan substansinya sama. Kalau dulu agak terburu-buru sehingga gugatan hanya 15 halaman, saat ini kita sudah siapkan 53 halaman sehingga memenuhi kualitas disertasi dan yakin akan dikabulkan oleh MK," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Perppu yang selama ini juga dikenal sebagai Perppu Covid-19 tersebut disahkan dalam rapat paripurna ke-15, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat itu mengambil keputusan dengan menanyakan kepada anggota dewan yang hadir apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU.

"Tadi berdasarkan pandangan mini ada 8 Fraksi yang menyetujui dan 1 Menolak, Apakah Perppu Nomo 1 tahun 2020 dapat disetujui untuk menjadi undang-undang?," tanya Puan kepada anggota yang hadir di ruang rapat paripurna.

"Setuju," jawab 41 anggota yang hadir secara fisik.

Diketahui satu-satunya fraksi yang menolak Perppu korona menjadi UU hanyalah fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS sebelumnya telah gencar menyuarakan penolakan Perppu korkna karena dinilai memiliki sejumlah masalah yang krusial, diantaranya potensi terjadinya korupsi dan menihilkan peran DPR sendiri. (*)

Berita9.com - Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) tidak akan gentar memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan menolak Perppu 1/2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19.

Dewan Pengarah KMPK, Prof Din Syamsuddin mengaku pernah mendapatkan semacam tekanan seperti bullying lantaran memperjuangkan penolakan Perppu Corona.

Meski begitu, Din menegaskan, tidak akan mempengaruhi apalagi melemahkan gerakan konstitusional yang tengah ditempuhnya bersama sejumlah tokoh bangsa dan elemen masyarakat lainnya itu.

"Kami sudah mengantisipasi tuduhan demikian. Bahkan sudah muncul termasuk bullying terhadap saya sendiri. Tapi bagi kita, selagi kita meyakini kebenaran, tidak akan pengaruh," tegasnya saat jumpa pers secara daring, Senin malam (11/5).

"Justru karena kita semua sedang berjibaku untuk menanggulangi Covid-19," imbuhnya menegaskan.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai, dengan adanya Perppu 1/2020 yang disebut-sebut memfokuskan perlindungan masyarakat dalam menghadapi pandemik Covid-19 itu justru bertolakbelakang dengan latarbelakang diterbitkannya Perppu tersebut.

"Fokusnya bukan isu kesehatan, tetapi isu keuangan, isu anggaran dan mengotak-atik. Justru yang akan mendapatkan manfaat dari Perppu bukan rakyat yang terkena Covid-19, baik yang terinfeksi maupun yang terdampak secara ekonomi. Tapi justru konglomerat, perusahaan-perusahaan, dunia usaha yang besar. Maka ini sungguh ini menyakiti hati rakyat," sesalnya.

"Karena itu sebaiknya kita tersinggung terungkit karena ditengah kita menanggulangi Covid-19 tapi pemerintah justru tidak peduli," demikian Din Syamsuddin. (*)


Berita9.com - Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Hariadi Kartodohardjo menyebut, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi melemahkan hasil dan proses pendidikan. Karena pendidikan hanya akan dianggap sebagai sebuah komoditi.
 
"Hasil pendidikan dianggap sebagai komoditi dengan menonjolkan mekanisme pasar. Hal ini berpotensi bertentangan dengan pasal 28 C dan 28 E UUD 1945," kata Hariadi dalam Konferensi Video, Senin, 11 Mei 2020.
 
Padahal dalam dua pasal tersebut, kata Hariadi, pendidikan bukan untuk diperjualbelikan layaknya komoditas. Melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

Kemudian adanya potensi kelemahan pada sisi privatisasi substansial pada perguruan tinggi secara nasional. Hariadi mengatakan, kondisi itu bakal memisahkan antara kehidupan akademis dengan realitas kehidupan.
 
"Persoalan sumberdaya alam misalnya. Dalam kondisi ketimpangan dan ketidakadilan pemanfaatannya," terang Hariadi.

Selanjutnya, hal yang akan terganggu lainnya adalah norma kejujuran dan akuntabilitas dalam bentuk pengeluaran surat. Misalnya dalam mengeluarkan ijazah, sertifikat maupun gelar akademik.
 
"Iya karena itu dilonggarkan dengan cara menghapus ancaman pidana dan denda kepada pelakunya. Akan muncul konflik kepentingan," lanjut dia.
 
Hariadi juga menilai akan tiadanya penguatan tata kelola pendidikan tinggi. Serta rancangan penyelenggara pendidikan antikorupsi diprediksi tidak akan berjalan.
 
"Padahal kita sedang membangun Good University Governance (GUG). Tapi malah ada aturan yang dilonggarkan," pungkasnya. (*)

 

Berita9.com - Pengamat ekonomi dari Univeritas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi heran mengaku heran dengan kebijakan membuka kembali izin moda transportasi. Padahal, kata dia, pandemi virus corona atau Covid-19 masih sangat ganas. Hingga kini, masyarakat yang terinfeksi sudah menyentuh angka 13 ribu orang.

"Izin operasional seluruh moda transportasi sudah pasti akan meningkatkan mobilitas penumpang dari satu daerah ke daerah lain mengingat penularan Covid-19 melalui orang-ke orang. Peningkatan mobilitas penumpang itu tentunya berpotensi memperbesar penularan Covid-19," ujarnya dalam keterangannya, Ahad (10/5/2020).

Memang, lanjut Fahmy, ada kriteria pembatasan perjalanan orang dalam izin moda transportasi tersebut. Namun, kriteria pembatasan tersebut di lapangan sangat sulit diterapkan.

Tanpa beroperasinya moda transportasi saja, pelanggaran terhadap larangan mudik dengan pengawasan yang ketat masih sering terjadi. Apalagi, seluruh moda tranportasi diizinkan beroperasi. 

"Tidak bisa dihindari, sehari setelah izin operasi moda transportasi dikeluarkan, Bandara Internasional Soekarno Hatta mulai membludak dengan keberadaan penumpang dari luar negeri yang sebagian melanjutkan penerbangan ke berbagai daerah di Indonesia. Dilaporkan, dari sejumlah penumpang tersebut ditemukan 11 penumpang positif Covid-19. Belum lagi tidak ditemukannya pembawa (carrier) orang tanpa gejala (OTG) yang berpotensi menularkan kepada orang lain lebih banyak lagi di Tanah Air," tuturnya.

Fahmy menyadari kondisi saat ini memang sangat dilematis. Di satu sisi perlu pemulangan WNI yang akan kembali dari luar negeri. Namun, pemulangan dengan inisitiatif sendiri berpotensi menularkan Covid-19 yang dibawa dari negara lain.

Mestinya, tambah dia, pemerintah menerapkan protokol kesehatan seperti pada saat memulangkan warga negara Indonesia dari Wuhan China, beberapa waktu lalu. Bukan dengan memberikan izin operasional seluruh moda transportasi dan membiarkan warga negara Indonesia dari luar negeri pulang sendiri dengan penerbangan komersial.

Pasalnya, kepulangan secara mandiri tersebut berisiko menularkan Covid-19 sehingga akan membengkakkan jumlah positif terpapar Covid-19 di Indonesia.

"Kalau seluruh moda tranportasi masih dizinkan beroperasi, jangan harap pandemi Covid-19 akan berkahir pada Juni 2020 seperti yang diharapkan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, saya sarankan agar izin operasional seluruh moda transportasi dibatalkan hingga 1 Juni 2020, seperti ditetapkan pada Permenhub 20/220," tutupnya. (*)

Berita9.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat berdamai dengan virus corona hingga vaksin ditemukan membuat publik geleng-geleng kepala.

Meskipun pihak istana sudah meluruskan maksud pernyataan Jokowi tersebut, namun ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Pandu Riono tetap memiliki pemaknaan sendiri.

Melalui akun twitter miliknya, Pandu Riono menilai pernyataan Jokowi itu berarti ajakan untuk menghentikan perang yang sia-sia melawan Covid-19.

"Karena tak mungkin menang, karena para komandannya “berperang” satu sama lain," ujar Pandu pada Ahad, (10/5).

Dirinya melanjutkan bahwa rakyat seolah dipaksa untuk diam bahkan rela menderita. Bukan hanya kesehatan yang terancam, tapi sebagian besar rakyat juga telah kehilangan mata pencaharian.

"Sebenarnya (Indonesia) bisa menang dengan perang gerilya, seperti vietnam yang sudah menang," ungkap Pandu. (*)

Berita9.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin punya saran untuk Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo. Menurut Burhanuddin, sebaiknya Doni dan jajarannya melakukan tindakan represif untuk menegakkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan penularan COVID-19.

“Tadi saya memberikan masukan, lakukan tindakan represif," kata Burhanuddin saat menyampaikan keterangan resmi melalui akun BNPB Indonesia di YouTube, (8/5).

Burhanuddin menambahkan, sarannya didasari pada pengalaman dari pemberlakuan PSBB di Bogor. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tak mematuhi aturan PSBB, bahkan berani melawan petugas.

Jaksa senior itu menegaskan, tindakan represif justru demi melindungi petugas di lapangan, sekaligus untuk memaksimalkan pelaksanaan PSBB. Menurut Burhanuddin, warga yang melawan petugas karena tak mau dingatkan soal aturan PSBB seharusnya ditindak.

"Supaya apa, muka teman-teman yang di lapangan tidak malu. Bayangkan saja, seperti yang kami lihat di Bogor, lebih galak objek yang diperiksa daripada pemeriksanya dan ini tidak sehat. Seharusnya dilakukan penindakan," ujar dia.

Menurut Burhanuddin, pendekatan preventif pada masa PSBB sudah tidak tepat dilakukan di lapangan. Pasalnya, kata dia, tindakan preventif tidak memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar PSBB.

“Yang dikeluhkan teman-teman di lapangan adalah sifat preventif, preventif dan preventif, dan sedikit kurang efek jera. Saya coba memberi masukan," tutur Burhanuddin.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu menambahkan, tindakan preventif boleh saja dilakukan, tetapi harus dijadwalkan. Misalnya, sosialisasi PSBB cukup tiga hari.

Selanjutnya adalah tindakan preventif selama tiga hari pula. Setelah itu, maka tindakan selanjutnya adalah represif.

“Pada hari ketujuh adalah represif, karena kalau kami lihat dari apa yang ditayangkan di televisi, bagaimana mereka begitu dilakukan operasi, tetapi membantah, bahkan lebih galak lagi yang diperiksa. Ini adalah hal-hal yang mengkhawatirkan," papar Burhanuddin. (*)

Berita9.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti soal video pelarungan jenazah anak buah kapal (ABK) Indonesia di Korea.

"Kami telah berkoordinasi, termasuk mengenai dugaan ada eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri Edhy dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan Komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, termasuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan kebenaran video yang sempat viral di media sosial kemarin.

Mengenai pelarungan jenazah ABK di laut atau burial at sea, Menteri Edhy menjelaskan, hal itu dimungkinkan dengan berbagai persyaratan mengacu pada aturan kelautan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Dalam peraturan ILO "Seafarer’s Service Regulations", dipaparkan, pelarungan jenazah di laut diatur praktiknya dalam Pasal 30. Disebutkan, jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban.

Kemudian, pelarungan di laut boleh dilakukan setelah memenuhi beberapa syarat. Pertama, kapal berlayar di perairan internasional. Kedua, ABK telah meninggal lebih dari 24 jam atau kematiannya disebabkan penyakit menular dan jasad telah disterilkan.

Ketiga, kapal tidak mampu menyimpan jenazah karena alasan higienitas atau pelabuhan melarang kapal menyimpan jenazah, atau alasan sah lainnya. Dan keempat, sertifikat kematian telah dikeluarkan oleh dokter kapal (jika ada).

Pelarungan juga tak bisa begitu saja dilakukan. Berdasarkan pasal 30, ketika melakukan pelarungan kapten kapal harus memperlakukan jenazah dengan hormat, salah satunya dengan melakukan upacara kematian.

Tak hanya itu, pelarungan dilakukan dengan cara seksama sehingga jenazah tidak mengambang di atas air, salah satu cara yang banyak digunakan adalah menggunakan peti atau pemberat agar jenazah tenggelam. Upacara dan pelarungan juga harus didokumentasikan baik dengan rekaman video atau foto sedetail mungkin.

Menteri Edhy mengatakan, KKP fokus pada dugaan eksploitasi terhadap ABK Indonesia seperti dilaporkan media Korea, MBC News.

Disebutkan ada beberapa ABK yang mengaku bahwa tempat kerja mereka sangat tidak manusiawi. Mereka bekerja sehari selama 18 jam, bahkan salah satu ABK mengaku pernah berdiri selama 30 jam. Para ABK Indonesia juga dilaporkan diminta minum air laut yang difilterisasi.

"KKP segera mengirimkan notifikasi ke RFMO (Regional Fisheries Management Organization) untuk kemungkinan perusahaan atau kapal mereka diberi sanksi," ucapnya.

Menurut dia, terdapat dugaan perusahaan yang mengirimkan ABK Indonesia itu telah melakukan kegiatan yang sama beberapa kali. Perusahaan itu juga terdaftar sebagai authorized vessel di 2 RFMO yaitu Western and Central Pasific Fisheries Commision (WCPFC) dan Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC).

"Indonesia juga sudah mengantongi keanggotaan di WCPFC dan cooperating non-member di IATTC," paparnya.

Mengenai ABK yang selamat dan kini berada di Korea Selatan, Menteri Edhy memastikan akan menemuinya dan pemerintah akan meminta pertanggungjawaban perusahaan yang merekrut dan menempatkan ABK itu. Bentuk pertanggungjawaban tersebut antara lain, menjamin gaji dibayar sesuai kontrak kerja serta pemulangan ke Indonesia.

"Kami juga akan mengkaji dokumen-dokumen para ABK kita, termasuk kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani," jelasnya. (*)

Go to top