Bisnis

Bisnis (1402)

Berita9.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan terdapat kenaikan upah secara nominal baik untuk buruh bangunan maupun buruh tani. Namun, secara riil, kenaikan nominal upah itu tidak mampu memenuhi besaran kebutuhan hidup pada buruh sehingga upah secara riil mengalami penurunan. 

Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, upah nominal buruh bangunan juga naik 0,26 persen dari Rp 88.708 per hari menjadi Rp 88.939 per hari. Namun, secara riil upah buruh bangunan turun 0,05 persen dari Rp 64.207 per hari menjadi Rp 64.174 per hari. 

Sementara, upah nominal buruh tani pada bulan Juli 2019 mengalami kenaikan 0,16 persen dari Rp 54.152 per hari menjadi Rp 54.237 per hari. Namun, upah riil turun 0,39 persen dari Rp 38.004 per hari menjadi Rp 37.856 per hari. 

Suhariyanto mengatakan, penurunan upah riil pada Juli 2019 lebih disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada bulan lalu. Secara nasional, inflasi sebesar 0,31 persen. 

Khusus di perdesaan, inflasi bahkan menyentuh 0,55 persen. Inflasi di perdesaan itu yang khususnya membuat penurunan pada upah riil buruh tani. "Ini menjadi tugas kita untuk menjaga harga-harga pangan dan daya beli buruh agar tetap terjaga," kata Suhariyanto di Jakarta, (15/8). 

Lebih lanjut ia mengatakan, kenaikan upah secara nominal namun turun secara riil juga terjadi pada upah buruh potong rambut wanita dan pembantu rumah tangga. 

Upah nominal buruh potong rambut wanita per kepala tercatat naik 0,24 persen dari Rp 27.690 menjadi Rp 27.756. Namun, secara riil turun 0,07 persen dari Rp 20.042 menjadi Rp 20.028. 

Selanjutnya, upah nominal buruh rumah tangga mengalami kenaikan 0,26 persen per bulan dari Rp 413.270 menjadi Rp 414.345. Kendati demikian, secara riil turun 0,05 persen dari Rp 299.124 menjadi Rp 298.972. (*)

Berita9.com - Exabytes Indonesia menggelar Exabytes eCommerce Conference (EEC) 2019 yang mempertemukan para profesional, brand e-commerce, dan pelaku UMKM untuk berbagi pengetahuan mengenai tren pertumbuhan serta masa depan industri e-commerce di Indonesia. Pada tahun ini EEC mengusung tema Grow Global Grow Fast.

Country Manager Exabytes Indonesia, Indra Hartawan, mengatakan EEC 2019 mengajak pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mempercepat pertumbuhan bisnis secara global dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berkolaborasi demi terciptanya ekosistem e-commerce yang terus tumbuh.

"Minimnya kesiapan UMKM dalam menggunakan teknologi pemasaran digital mendorong kami untuk melaksanakan konferensi ini," katanya di Jakarta, (15/8).

Indra menjelaskan pihaknya ingin turut berkontribusi dalam meratakan akses pasar digital dan membangun ekonomi digital di Indonesia. Ia berharap EEC 2019 dapat menjadi tempat belajar dan berbagi pengalaman dalam menghadapi persiapan ekosistem UMKM Industri 4.0.

Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sejak tahun 2017 hingga 2018 baru ada 17,1% atau 9,6 juta dari total 56 juta UMKM di Indonesia yang sudah go-online. Kemenkominfo pun gencar menggaet perusahaan e-commerce dan financial technology (fintech) agar 56 juta UMKM tersebut bisa go-online.

"Bergabung dengan e-commerce saja belum cukup meningkatkan penjualan, tetapi UMKM perlu memahami tren penjualan melalui data-data yang dianalisis oleh marketplace," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Exabytes Indonesia telah melayani 120.000 perusahaan dan UMKM aktif yang didukung dengan sumber daya para profesional. (*)

 

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan berbagai upaya untuk mendorong UKM naik kelas. Salah satu langkah yang bisa ditempuh dengan mensinergikan dan mengumpulkan data UKM dalam sebuah big data.

Apalagi saat ini jumlah UKM di Indonesia mencapai hampir 63 juta. Dengan jumlah sebanyak itu, tahun lalu UKM mampu memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 60% atau sebesar Rp 4.800 triliun.

"Dengan adanya big data UKM, kita akan bisa memanfaatkan data itu sebaik mungkin untuk pengembangan usaha yang lebih besar," kata Deputi Bidang Restruksturisasi Usaha Abdul Kadir Damanik, pada Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi untuk Pendampingan UMKM yang Efektif, di Jakarta, (13/8).

Dalam FGD ini dihadirkan tiga pembicara masing-masing dari Kepala Seksi Infrastruktur Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Rochmadi Haryo Witoko, Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Christian Sahetapy, dan Kasi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan Direktorat Pengembangan Sistem BKPM Helmi Setiawan.

Abdul Kadir Damanik menambahkan, keinginan untuk mendukung UKM naik kelas juga dilakukan sekitar 24 kementerian/lembaga yang memiliki program pembinaan UKM.

Dukungan yang terus diberikan kepada UKM ini, tambah Abdul Kadir Damanik, terutama kepada usaha mikro. "Harapan kami agar setiap tahun semakin banyak usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan semakin banyak usaha kecil yang berkembang menjadi usaha menengah," katanya.

Ia menambahkan, walaupun jumlah dan kontribusi UKM semakin meningkat, namun jika kita cermati, dari tahun ke tahun struktur atau skala usaha UKM Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti.

"Jumlah usaha mikro masih terlalu banyak, sekitar 98,70 persen. Sedangkan usaha kecil yang menjadi penopang perekonomian jumlahnya tidak beranjak hanya sekitar 1,20 persen dan usaha menengah sekitar 0,09 persen," katanya.

Karena itu, Abdul Kadir Damanik berharap dengan FGD ini bisa dipetakan UKM dan pendampingan yang tepat bagi mereka, sehingga keinginan untuk menciptakam UKM naik kelas bisa tewujud. (*)

 

Berita9.com - Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Ridwan Djamaluddin mengatakan technopreneurship harus lebih digalakkan pada mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi berbasis teknologi. Kalangan teknokrat dan praktisi menurutnya juga harus berpikir lebih agresif menjadikan pengusaha mampu memanfaatkan teknologi sebagai basis mengembangkan usahanya.

"Saya ingin mengajak semua kalangan berpikir serius, sejenak saja. Bangsa ini punya banyak potensi: sumber daya alam berlimpah, sumber daya manusia juga sangat mumpuni. Sekarang saatnya kita melangkah, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan-kepentingan bisnis dan komersial, dan tidak lagi malu-malu untuk mengomersialkan teknologi," ujar Ridwan saat pembukaan "Indonesianisme Summit 2019" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (13/8).

Ridwan menyampaikan, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Indonesia memberdayakan teknologi, untuk menjadikan semua aset berdaya secara masif. Semua kalangan bisa dan harus memanfaatkan teknologi.

"Jika tidak, ratusan juta jiwa penduduk Indonesia akan terus jadi penonton yang menyaksikan semua potensi dan kekayaannya dimanfaatkan dan dipanen asing. Ini tidak main-main. Sekarang saatnya untuk mulai dan bangkit secara lebih serius. Kita harus berbuat. Karya di atas kata-kata," lanjut Ridwan.

Ridwan mengajak semua kalangan tidak lagi alergi berbicara membisniskan teknologi dan menteknologikan bisnis. Kata Ridwan, sinergi keduanya menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

"Supaya hasilnya benar-benar optimal dan bermanfaat. Supaya asing tidak lagi bisa menguasai kita. Kita punya potensi, kita manfaatkan dengan teknologi," kata Ridwan.

Ridwan mencontohkan gerak cepat para pelaku bisnis untuk membisniskan start-up adalah sebuah contoh nyata bahwa masyarakat bisnis dan teknologi tak lagi alergi untuk membisniskan teknologi, kendatipun kerja tersebut belum memperlihatkan hasil yang nyata.

Ridwan menambahkan, teknologi selalu menandai lahirnya peradaban manusia, mulai dari zaman batu sampai era informasi. Namun, tidak semua teknologi mampu bertahan pada zamannya. Hanya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan bisnis manusia yang akan berkembang.

"Dalam hal ini, teknopreneur-lah yang menjadi lakon utama dalam membawa teknologi ke pasar. Jika melihat perkembangan teknologi dan kemajuan bisnis, saya sangat yakin, komersialisasi teknologi tak lama lagi akan menjadi kebutuhan, hal yang lumrah dan sangat biasa," ucap Ridwan.

Hal senada diungkapkan Direktur Re-Industrialisasi IA ITB Achmad Rizal. Menurutnya masih banyak yang tidak menyadari technopreneurship adalah sebuah hal yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar.

"Technopreneurship perlu digalakkan pada mahasiswa dan alumni universitas yang bergerak di bidang teknologi," ujar Rizal.

Teknopreneur adalah pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk mengerjakan sesuatu yang baru (inovasi) atau menemukan teknologi sebagai basis untuk mengembangkan usahanya. Dengan ini, para lulusan perguruan tinggi tidak usah menjadi agen-agen perusahaan asing.

"Ingat, bangsa yang menguasai dunia adalah yang menguasai teknologi, pencipta teknologi, penyerap teknologi, dan pengguna teknologi. Kini sudah saatnya kita mengembangkan ekosistem teknologi untuk kemandirian bangsa agar bangsa kita tidak hanya sebagai penonton dalam kemajuan peradaban," kata Rizal. (*)

Jakarta - Sudah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata dinilai masih kurang maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. APBN Indonesia memang terus meningkat signifikan sejak 2004.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Bambang Prijambodo, mengatakan banyak yang mempertanyakan soal efektivitas APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan.
 
"Banyak pertanyaan mengenai APBN terutama pada sisi belanja," kata Bambang dalam sambutannya di seminar tentang belanja berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, di Gedung Bappenas, Senin (12/8).
 
Menurut Bambang, pada 2004, jumlah APBN Indonesia hanya berkisar Rp 200 triliun. Sementara pada tahun ini, APBN Indonesia ditargetkan mencapai Rp 2.461 triliun.
 
Bambang mengakui banyak yang menilai pemanfaatan APBN masih kurang maksimal, khususnya dari sisi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
 
Namun, Bambang tidak menampik jumlah APBN yang besar itu dianggap kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Untuk itu, ia menginginkan anggaran yang sudah ada khususnya dari sisi belanja bisa digunakan dalam rangka mendorong perekonomian.
 
"Banyak yang beranggapan perlu ditingkatkan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maupun penurunan kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan juga dalam mengurangi ketimpangan," ujarnya.
 
Dia berharap dengan adanya seminar ini bisa membuat para pemangku kepentingan mampu meningkatkan efektivitas belanja APBN, baik yang dialokasikan untuk pusat maupun daerah.
 
Sementara itu, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo, menjelaskan pihaknya sudah melakukan kajian mengenai permasalahan efektivitas belanja.
 
Menurut dia, belanja negara harus berkualitas agar bisa memberikan dampak berganda atau multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan.
 
Boediastoeti menuturkan, untuk mewujudkan hal itu harus ada pendalaman instrumen belanja barang yang produktif dalam APBN. Ia juga menyarankan perbaikan sistem dalam mekanisme belanja non subsidi sampai koordinasi para pemangku kebijakan.
 
"Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penugasan TKDD dapat mengatasi permasalahan ekonomi daerah. Lalu perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola belanja negara," ujarnya. (*)

Berita9.com - Mahasiswa dari sejumlah universitas mengungkapkan kekhawatirannya terhadap draf Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau biasa disebut Kamtansiber. RUU tersebut dinilai akan menghambat inovasi dan kreatifitas mahasiswa yang akan menghasilkan karya-karyanya karena harus mendapatkan lisensi dari Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN.

“Kalau pandangan saya dari mahasiswa menghambat untuk berkembang itu membuat mahasiswa yang punya bakat dan akhirnya gak dipakai karena meminta lisensi dari BSSN itu,” ujar Avindra, mahasiswa jurusan IT Universitas Moestopo Beragama Jakarta, (11/8).

Avindra menuturkan, izin lisensi yang mengharuskan dari BSSN tidak bagus dalam perkembangan bangsa ke depan. Ia menilai izin lisensi itu bisa mematikan terbukanya lapangan pekerjaan hingga inovasi.

Lebih lanjut, Avindra menilai kondisi saat ini sudah lebih baik ketimbang harus ada RUU Kamtansiber. Ia mengklaim kondisi saat ini lebih memberi ruang bagi semua pihak untuk berekspresi.

“Jadi itu (RUU Kamtansiber) membatasi mahasiswa. Tadinya dia punya bakat, misalnya punya bakat suatu aplikasi sementara mereka sudah punya lisensi internasional masa harus minta (lisensi) ke BSSN lagi? Belum tentu bisa dikasih lisensi atau disetujui kalau mereka punya kepentingan,” ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan Rafif Ramadhan Al Yarda, mahasiswa jurusan IT Universitas Nasional, Jakarta.

Rafif menilai RUU Kamtansiber sebaiknya tidak disahkan saat ini karena hanya akan menghambat kreativitas mahasiswa di bidang IT.

“Menurut saya RUU itu sebaiknya ditiadakan saja karena kalaupun direvisi itu hanya menghambat kreatifitas mahasiswa ataupun industri yang lain untuk berkembang di dunia IT,” tegas Rafif saat dihubungi.

Rafif berharap pemerintah segera memperbaiki UU yang telah ada ketimbang membuat aturan baru.

“Saran saya, daripada membentuk aturan baru yang akan menutupi UU yang sudah ada, lebih baik memperbaiki UU yang sudah ada,” pintanya.

Lebih dari itu, ia menolak RUU Kamtansiber karena akan mengatur setiap kreativitas masyarakat. Padahal, ruang kreativitas tidak boleh dibatasi.

“Kreativitas mahasiswa kan kalau dibatasi itu dikhawatirkan sedikit-sedikit harus minta izin,” pungkasnya. (*)

Berita9.com - Masjid Istiqlal menjadi salah satu masjid yang mengikuti imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggunakan besek sebagai alat bungkus daging kurban pengganti plastik. Besek-besek yang akan dipakai didatangkan langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat.
 
Kabag Humas dan Protokol Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, menuturkan besek-besek yang dipesan dari Tasikmalaya direncanakan tiba hari ini. Setidaknya, ada 6.000 lebih besek yang dipesan untuk membungkus daging kurban.
 
"Kami pesan dari Tasikmalaya di daerah Rajapolah sebuah daerah yang terkenal dengan kerajinan tradisional di Tasikmalaya," ujar Kabag Humas dan Protokol Masjid Istiqlal, Abu Hurairah, kepada wartawan, Sabtu (10/8).
 
"Besek yang dipesan sekitar 6.000-an menurut estimasi kami," imbuhnya.
 
Ia mengungkapkan sebenarnya Masjid Istiqlalsudah lima tahun terakhir telah menggunakan plastik ramah lingkungan yang bahan dasarnya bambu. Sehingga, pihaknya mengaku tak masalah saat diminta menggunakan pembungkus yang lebih ramah lingkungan, sesuai dengan instruksi Gubernur Anies.
 
"Kami lima tahun terakhir ini sudah memakai plastik yang ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan bakunya itu bambu. Enggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau besok beseknya sudah habis, mau daging kurbannya banyak, kami gunakan plastik itu, plastik yang mudah terurai," jelasnya.
 
Rencananya, penyembelihan hewan kurban, Ahad (11/8), di Masjid Istiqlal akan dilaksanakan sebelum salat Zuhur, sekitar pukul 10.00 WIB. Baru setelah itu didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
 
Sebelumnya, Anies lewat Instruksi Gubernur DKI Jakarta menyampaikan kepada panitia kurban untuk mengganti penggunaan plastik dengan bahan-bahan ramah lingkungan, seperti besek hingga daun pisang.
 
"Kita ajak untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai saat bagikan daging. Tapi gunakan material lingkungan yang paling mudah adalah besek," ungkap Anies. (*)

Berita9.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyarankan perlunya keterlibatan TNI dalam menjaga infrastruktur listrik. Alasannya. infrastruktur listrik masuk objek vital nasional.

Anggota Komisi I DPR, Saifullah Tamliha mendukung pelibatan TNI untuk pengamanan objek vital nasional seperti infrastruktur kelistrikan. Cara ini bisa dianggapnya bisa membantu mengamankan serta mencegah peristiwa pemadaman listrik massal di sebagian wilayah Pulau Jawa, beberapa hari lalu.

Tamliha menjelaskan TNI punya kewenangan ini merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Aturan itu mempertegas salah satu tugas TNI mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

Dia mengingatkan sejak TNI dipimpin era Moeldoko sebagai Panglima TNI sebenarnya sudah ada kerjasama untuk pengamanan aset vital. "Kerjasama TNI untuk pengamanan aset-aset vital negara sudah ada sejak TNI dipimpin Pak Moeldoko," kata Tamliha, dalam keterangannya, Jumat malam, 9 Agustus 2019.

Menurutnya, jika TNI dilibatkan maka sisi positifnya bisa  menghindari dugaan sabotase yang merugikan masyarakat luas. Kata dia, fungsi TNI sebagai pertahanan negara juga harus dimaknai menyangkut kepentingan masyarakat.

"Pertahanan negara itu bisa masuk pangan, energi listrik dan hal-hal vital lain yang mesti dilindungi. Kalau TNI melakukan kerjasama pengamanan infrastruktur kelistrikan, itu sangat positif," ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan mengatakan dengan kejadian pemadaman listrik massal beberapa hari lalu, PLN secara internal harus melakukan perbaikan sistem manajemen. Bagi dia, perusahaan pelat merah itu secara eksternal juga harus meningkatkan sistem keamanan kelistrikan. Hal ini penting agar peristiwa pemadaman listrik massal yang menjadi sorotan luas itu tak terulang lagi.

Lalu, Nasim sependapat pengamanan infrastruktur kelistrikan perlu menggandeng TNI. Dia menyebut TNI punya amanat yang diatur dalam UU untuk menjaga aset negara khususnya objek vital nasional.

Nasim mengatakan perlibatan TNI hanya saran agar pengamanan infrastruktur kelistrikan maksimal. Maka itu, tak perlu menunggu peristiwa pemadaman listrik massal yang jelas merugikan masyarakat.

"Peran TNI bukan hanya ketika perang saja sehingga wajar untuk diikutsertakan dalam pengamanan infrastruktur kelistrikan. Jangan pas ada kejadian baru repot cari solusi," ujarnya.

Sebelumnya, sebagian wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019 mengalami mati listrik secara massal. Pemadaman listrik berlangsung selama lebih dari 8 jam.

Pihak PLN sudah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Perusahaan BUMN itu sudah menyiapkan dana untuk kompensasi kepada masyarakat pelanggan. (*)

Berita9.com - KPK menilai berulangnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sektor impor pangan adalah karena dua kementerian tidak punya kebijakan yang sinkron di bidang pangan. Dua kementerian tersebut, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Titik lemahnya itu sebenarnya. Jadi misalnya seperti kemarin saat ada impor beras Kementerian Pertanian mengatakan beras banyak tapi masih saja di impor, akhirnya Kepala Bulog mengeluh, mau ditaruh di mana impor ini karena gudangnya sudah penuh?" kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Lemhanas Jakarta, Jumat (9/8).

Laode menyampaikan hal tersebut seusai KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019. I Nyoman diduga menerima fee sebesar Rp 2 miliar dari pemilik PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung agar Afung mendapat kuota impor bawang putih. 

Fee yang disepakati oleh I Nyoman adalah Rp 1.700 sampai Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor atau Rp 3,6 miliar untuk 20 ribu ton bawang putih. Namun untuk memenuhi fee tersebut, Afung meminjam dari Zulfikar. Namun, baru terealisasi Rp 2,1 miliar dan ditransfer ke rekening rekan Afung, yaitu Doddy Wahyudi, lalu ditransfer ke rekening Nyoman sebesar Rp 2 miliar.

"Itu aneh sebenarnya, masa pemerintahan tidak bisa berkoordinasi dengan baik? Ya seperti itu berulang, dan kita berharap sebenarnya ini distop, tapi sampai sekarang tidak juga," ungkap Laode.

Kasus impor pangan sebelumnya juga pernah terjadi pada 2013 lalu dalam perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Kasus ini menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Selain itu pada 2016, ada kasus suap terkait dengan pengurusan kuota gula impor yang melibatkan Ketua DPD saat itu Irman Gusman. "Dulu kita pernah impor sapi, sekarang bawang, sebelumnya dulu sapi juga. Ini kelihatannya modusnya masih sama. Cuma modus bergeraknya beda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri untuk hal itu," tambah Laode.

Ia pun meminta agar pemerintah dapat tegas untuk menghentikan praktik korupsi tersebut agar penentuan kuota kuota tidak selalu menjadi lahan untuk suap-menyuap. "Karena hampir semua komoditas terjadi, sehingga di pasar masih kelebihan karena mereka ingin mendapat keuntungan ekonomi," ungkap Laode.

Ketidaksinkronan itu juga membuka celah terjadinya praktik perdagangan pengaruh (trading in influence) untuk penentuan kuota. "Perdagangan pengaruh juga akhirnya dimanfaatkan karena selisih harga komoditi di luar negeri dengan dalam negeri itu tinggi sekali. Seperti bawang putih harganya satu kilo di sini berapa? Kalau di China murah sekali, beras juga begitu harga beras itu setengahnya harga per kilogram di luar negeri dengan dalam negeri," jelas Laode. (*)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi inspeksi mendadak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dinas LH baru saja menginspeksi dua pabrik bercerobong penyumbang pencemaran udara di DKI. Anies mengatakan akan bersikap tegas kepada pabrik-pabrik bercerobong asap dan menyumbang pencemaran udara di Jakarta.

Sikap ini dianggap sesuai instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di Jakarta. "Menginstruksikan pada seluruh jajaran untuk melakukan inspeksi dan melakukan pengukuran di cerobong-cerobong asap bagi industri yang beroperasi di DKI Jakarta," jelas Anies kepada wartawan, Kamis (8/8).

Anies menyebut kualitas udara di DKI Jakarta yang sempat mencatat di angka terburuk, tidak lain disebabkan oleh warganya sendiri. Salah satunya oleh pelaku industri yang membuang emisi udaranya melalu cerobong asap.

"Kita akan lakukan ini terus, untuk mengendalikan emisi yang dikeluarkan di udara," ujar mantan Mendikbud ini.

Pengecekan udara buangan pabrik nanti akan dikaji detailnya. Tapi yang jelas semua kegiatan usaha dalam proses perizinannya harus berdasarkan AMDAL.

"Analisa mengenai dampak lingkungan dan apabila di sana terjadi pelanggaran maka akan bisa dilakukan tindakan. Jangan buru-buru langsung cabut, tapi sesuai dengan ketentuan yang ada," ungkap Anies.

Selain itu, tambah Anies, yang tidak kalah penting kemarin dalam pertemuan dengan PLN ia minta PLN untuk meninjau kembali cerobong-cerobong PLTU yang menyumbang polutan di sekitar Jakarta. Pemda DKI tidak memiliki angka pasti berapa banyak pabrik yang melanggar. Namun dua pabrik yang telah mendapat teguran tersebut harus memperbaiki status kinerjanya.

"Saya hanya minta review kembali. Pastikan bahwa yang dikeluarkan tidak mengakibatkan polusi yang lebih tinggi baik di Jakarta ataupun di kawasan-kawasan yang lain," tegas Anies. (*)

Page 1 of 101
Go to top