Bisnis

Bisnis (1226)

Berita9.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), menyarankan pemerintah meningkatkan kapasitas produksi petani garam. Sehingga bisa menutup kebutuhan industri.

"Dengan adanya peningkatan kapasitas petani, diharapkan ke depannya hasil produksi garam lokal juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan industri sehingga pasar mereka semakin luas dan tidak hanya untuk garam konsumsi saja," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman melalui keterangan tertulis. (22/1).

CIPS menyatakan, selama ini, kebutuhan garam industri hanya dipenuhi melalui impor. Impor garam ini tidak lepas dari belum mampunya para petani garam lokal untuk memenuhi kebutuhan industri.

Selain itu, harga garam lokal juga relatif lebih mahal daripada garam impor dan kualitasnya juga masih berada di bawah garam impor. Garam industri harus harus memenuhi ketentuan tertentu yang dibutuhkan.

Ada pun sejumlah kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi petani garam antara lain mengenalkan teknologi bercocok tanam secara teori maupun praktik, pelibatan iptek dan membuka kesempatan kepada para petani untuk belajar langsung ke negara-negara produsen garam besar di dunia.

Selain itu, pemerintah juga bisa memaksimalkan peran penyuluh pertanian supaya mereka bisa memberikan pendampingan kepada para petani.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam industri untuk 2018 berjumlah sekitar 3,7 juta ton. Industri yang membutuhkan jumlah garam terbesar adalah industri petrokimia yaitu sebesar 1.780.000 ton.

Selanjutnya adalah industri pulp dan kertas yang membutuhkan pasokan garam industri sebesar 708.500 ton. Urutan ketiga adalah industri pangan yang membutuhkan pasokan garam industri sebesar 535.000 ton.

Selain itu, masih ada sederet industri yang membutuhkan pasokan garam industri, seperti pengasinan ikan, kosmetik, tekstil, sabun dan deterjen, pakan ternak, penyamakan kulit dan pengeboran minyak.

Jumlah kebutuhan ini, kata Ilman, diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya industrialisasi.

"Seharusnya potensi peningkatan pendapatan petani melalui garam industri bisa segera ditanggapi secepat mungkin. Memperluas lahan tambak garam tidak akan sepenuhnya efektif tanpa adanya peningkatan keterampilan produksi petaninya," kata dia. (*)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih memikirkan berbagai opsi dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) soal swastanisasi air.

Kajian dilakukan agar tidak merugikan warga Ibu Kota saat Pemprov DKI melaksanakan putusan MA tersebut.

Anies menyebut salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah aspek hukum. Pasalnya, selama ini ada kontrak perjanjian dengan Palyja dan PT Aetra sebagai mitra dari PAM Jaya dalam penyediaan air bersih.

"Merugikan rakyat itu misalnya ternyata kemudian nanti ada tuntutan-tuntutan hukum yang justru kita bisa dikalahkan, kita harus memastikan bahwa pelaksanaannya itu membuat rakyat Jakarta menang," tutur Anies di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1).

Anies menjelaskan kedudukan Pemprov DKI adalah untuk mewakili masyarakat Jakarta. Dalam kedudukannya itu Anies menegaskan tak ingin keputusan yang diambil Pemprov DKI justru berimbas negatif.

Ia juga belum mau membeberkan opsi apa yang akan diambil oleh Pemprov untuk melaksanakan putusan MA tersebut.

"Saya tidak mau membicarakan isi karena semuanya sedang dalam proses pembicaraan, nanti kalau sudah baru saya sampaikan," ujar Anies.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Anies untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017.

Putusan MA tersebut memerintahkan pengembalian pengelolaan air dari pihak swasta kepada pemerintah. (*)

Berita9.com - Daftar tunggu calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Kulonprogo hingga tahun 2042.

Jumlah CJH yang menunggu sampai 2042 untuk Kulonprogo sebanyak 5.792 orang. Sedangkan tahun 2019 ini CJH yang akan berangkat sebanyak 273 orang.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kulonprogo Drs HR Nur Rahmawan Sugiharta, untuk pendaftaran haji, setiap harinya pasti ada yang mendaftar.

"Daftar tunggu memang panjang, per Senin (21/01/2019) sudah sampai tahun 2042 mendatang," kata Nur Rahmawan. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan kepala daerah untuk tidak terlalu sibuk menjadi tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 2019.

"Pesan saya sekali lagi kepada kepala daerah, jangan sibuk jadi tim sukses," kata Fahri melalui twitternya.

Fahri mengkhawatirkan resiko yang akan dihadapi oleh kepala daerah apabila salah satu pasangan calon yang didukungnya kalah, sehingga menyulitkan komunikasi dan kordinasi dalam hal pembangunan.

"Sebab, ada resiko kalau calon anda kalah. Kordinasi dengan pusat melemah, dana transfer terancam, akhirnya rakyat jadi korban," ujarnya.

Oleh karena itu, Fahri menyarankan kepada seluruh kepala daerah agar tidak terlalu menjadi partisan salah satu kandidat yang maju pada kontestasi pemilu presiden 2019.

Bahkan, Fahri meminta kepala daerah mencontoh Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan lainnya yang tidak sibuk menjadi tim sukses kandidat calon presiden dan wakil presiden.

"Pesan saya kepada semua gubernur, lunakkan langkah dan jangan terlalu partisan. Sudahlah jangan ikut pesta ini, kasihan rakyat anda. Fokuslah seperti Gubernur Sumut, DKI dan kawan-kawan," tandasnya. (*)

Berita9.com - Apa jadinya kalau acara presiden dibiayai duit BUMN. Apalagi kalau menyeret kementerian sebagai pengumpul dana. Perusahaan negara bukannya untung malah jadi buntung. Kalau dibiarkan bisa bangkrut.

Adalah mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu yang mengungkap adanya surat dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) kepada PT BNI (Persero) Tbk, melalui akun twitter @saiddidu.

Mantan Stafsus Menteri BUMN era 2014-2016 itu, menuliskan begini. "Lihat surat ini, Kementerian Desa pun "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yang sepertinya kegiatan tersebut bukan acara @BNI.

Dana BUMN tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN-BUMN melanggar aturan.

Hal yang hampir mirip, sebenarnya, diceritakan Said Didu pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi dicegah, sehingga tidak dilakukan.

Saat Pak Presiden @SBYudhoyono dapat penghargaan internasional beberapa BUMN ingin buat iklan ucapan selamat, tapi kita larang karena uang BUMN hanya boleh digunakan untuk kegiatan BUMN tidak boleh untuk kekuasaan dan biayai pemerintah
Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN tidak boleh dari BUMN.

Saat terungkap adanya permintaan dari Kementerian Desa agar BNI membiayai kegiatan Presiden Jokowi beserta rombongan ke sejumlah lokasi di Garut, Jawa Barat pada Jumat dan Sabtu (18-19/1/2019).

Tak perlu waktu lama, cuitan Said Didu langsung heboh dan mendapat dukungan dari kalangan netizen. Sudah waktunya praktik-praktik kotor di republik ini dibongkar. Jangan sampai BUMN menjadi sapi perahan hanya untuk kepentingan kelompok politik apalagi penguasa.

Atas kegaduhan ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), Eko Putro Sandjojo buru-buru berkelit. Dia bilang, kemendes dan BNI memiliki kerja saja. Di mana, kemendes memfasilitasi BUMDes menjadi Agen46-nya BNI. Dengan kata lain, BUMDes bisa menjadi cabang BNI.

"Ini menguntungkan BNI karena tidak perlu membangun kantor. Sudah ada BUMDes," kata Eko.

Selain itu, lanjut politisi PKB ini, masyarakat desa diuntungkan karena tidak perlu ke kantor cabang BNI yang jaraknya cukup jauh, perlu ongkos tambahan. Dan, BUMDes mendapatkan penghasilan tambahan.

"Kalau dalam sosialisasi, perusahaan sharing snack atau sewa peralatan untuk presentasi sih, menurut saya, wajar-wajar saja, ya. Justru menjadi tidak wajar, kalau mereka ikut presentasi, tapi tidak sharing apa-apa," papar anak buah Cak Imin ini.

Sekretaris Perusahaan BNI, Kiryanto bicara senada. bahwa kerja sama antara BNI dengan Kemendes sudah terjalin lama. Bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan BUMDes di seluruh Indonesia.

"Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDes di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan," ucap Kiryanto.

Menurut Kiryanto, bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi pelatihan pengelola BUMDes dan menjadikannya sebagai Agen46. Sehingga, perseroan tidak perlu membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDes saja.

"Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya," ucap Kiryanto.

Lagi-lagi, Said Didu memberikan respons atas bantahan keduanya. Melalui akun twitternya, Ahad (20/1/2019), Said Didu menuliskan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) dan BNI telah menjelaskan soal pembiayaan acara Jokowi di Garut pada Sabtu (19/1/2019).

Kemendes dengan BNI memaparkan bahwa acara tersebut digelar dengan alasan kerja sama. Namun Said Didu, punya pandangan berbeda. Bahwa, apapun kegiatan pemerintah 'haram' hukumnya dibiayai BUMN.

"Kemendes dan BNI sdh berikan penjelasan terkait pembiayaan BNI pada acara Bpk Presiden di Garut dg alasan ada kerjasama Kemendes dg BNI."

"Saya katakan, kerjasama pemerintah dg BUMN tdk boleh jadi dasar bhw kegiatan pemerintah dibiayai oleh BUMN," tulis Said Didu.

Berita9.com - Komisi IV DPR menyayangkan eksportir ikan arwana asal Riau harus transit ke Jakarta sebelum mengirim ke pasar Asia.

"Rantai distribusi ini adalah kendala untuk menaikkan harga, sehingga harga budi daya jadi mahal. Tentu ini jadi suatu yang harus didiskusikan dengan Kementerian Perhubungan, tapi itu tergantung pasar. Ada tidak airlines yang bisa mengirim penerbangan langsung dari Pekanbaru ke negara luar," jelas Anggota Komisi IV DPR RI Effendy Sianipar di Pekanbaru, Riau, seperti mengutip dpr.go.id. Ahad.

Anggota Komisi IV DPR RI Effendy Sianipar mendukung upaya kelancaran ekspor ikan arwana yang telah dilakukan oleh PT Salmah Arowana Lestari selama bertahun-tahun. Namun, terdapat sejumlah kendala seperti untuk mengekspor ikan dari Pekanbaru, Riau, ke negara Asia, maka proses sedikit memakan waktu lama karena harus transit di Jakarta dulu.

Legislator dapil Riau ini menegaskan, keberadaan PT Salmah Arowana Lestari ini adalah aset penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Riau. Sehingga kemudahan ekspor sangat dibutuhkan. "Yang jelas keberadaan dari penangkaran ini jadi aset bagi Pemprov Riau. Karena ada sumber pemasukan dan ada lapangan kerja," ungkap Effendy.

Karena itulah kehadiran Komisi IV DPR RI ini untuk mendengar dan memberikan kekuatan moral dalam menyikapi sejumlah persoalan terkait ekspor ini. Komisi IV DPR RI akan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan izin dan kelancaran distribusi dalam penangkaran ikan arwana ini. "Kewajiban pemerintah adalah mendorong ekspor. Salah satunya ikan arwana," jelas Effendy.

PT Salmah Arowana Lestari telah melestarikan dan membudidayakan ikan arwana, sehingga mampu menggenjot perkonomian di Kota Pekanbaru. Dalam sebulan, hasil penjualan ikan arwana bisa mencapai Rp1 miliar.

"Saya merasa bangga. PT. Salmah ini berdiri dari tahun 1987 dan terus eksis hingga bisa memberikan devisa negara. Ekspor ke sejumlah negara itu bisa 2000 ekor dengan nilai sampai Rp 1 miliar. Itu per bulan," ujar Daniel Johan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau lokasi penangkaran ikan arwana tersebut.

Kunjungan kerja diikuti sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, diantaranya Hermanto, Effendy Sianipar, Asep Ahmad Moushul Affandy dan Muchtar Luthfi A Mutty. Sejumlah mitra kerja juga turut hadir, yakni Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau Suharyono. (*)

 

 

 

Berita9.com - Palapa Ring akan menghubungkan seluruh Indonesia dalam jaringan telekomunikasi internet cepat.

Menteri Rudiantara menyatakan pembangunan Palapa Ring ditujukan untuk mengikis gap layanan telekomunikasi antara di Pulau Jawa dengan daerah lain di Indonesia.

Dan Mengenai skema tarif, Menteri Kominfo menyatakan penetapan tarif Palapa Ring akan sama.

"Skema tarif sama, pemerintah akan kasih diskon besar kepada operator. Sehingga tarif di Jawa dan di luar Jawa, di Barat dan Timur adalah sama. Tujuannya adalah internet ada di mana-mana dan harga jual paketnya sama," jelasnya dalam Kunjungan Kerja untuk memantau Palapa Ring Tengah di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, seperti mengutip dari laman resmi Kemenkominfo.

Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi broadband (pita lebar), Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.

Proyek jaringan kabel serat optik Palapa Ring ditargetkan rampung pertengahan tahun ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur akan terintegrasi untuk mendukung konektivitas internet cepat. "Pada kuartal kedua tahun ini semua pembangunannya sudah 100%. Pertengahan tahun semua sudah diintegrasikan," jelasnya.

Menteri Rudiantara menjelaskan saat ini, Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah sudah beroperasi, sementara untuk Paket Timur sudah hampir tuntas. "Palapa Ring Timur saat ini proses pembangunannnya sudah mencapai 89%. Diharapkan dapat diselesaikan pembangunannya pada kuartal pertama 2019," papar Rudiantara.

Setelah semua proyek Palapa Ring in selesai, Menteri Kominfo mengharapkan seluruh daerah pelosok Indonesia dapat terhubung dengan akses internet, sehingga tidak ada lagi kesenjangan akses internet di Indonesia. "Melalui Palapa Ring semua daerah di seluruh Indonesia dapat terhubung dengan jaringan internet cepat," harapnya. (*)

Berita9.com - Pesta penggila motor custom di Eropa Motor Bike Expo yang berlangsung di Veronafiere, Verona, Italia, memberi tempat spesial bagi motor buatan builder Indonesia hasil kolaborasi tangan Lufti Ardika dengan Andhika Pratama.

Motor custom Indonesia yang disebut 'Tosan Adji' itu berhasil terpilih menjadi 3 besar The King of Motor Bike Expo 2019.

Sebelumnya tim panitia memilih 10 motor terbaik dari beberapa garage untuk kemudian dilakukan penilaian oleh dewan juri di depan para pengunjung.

“Iconic Bike Suryanation Motorland 2018 yang kita bawa kali ini ternyata berhasil terpilih menjadi nominasi The King of Motor Bike Expo 2019. Ini sudah merupakan prestasi yang membanggakan karena bisa membawa nama dunia custom Indonesia lebih dikenal di kalangan dunia custom internasional,” ujar Suryanation Motorland Committee Rizky Dwianto.

Sepuluh garage yang berhasil masuk menjadi nominasi The King of Motor Bike Expo 2019 antara lain; CMC Motorcycle, Suicide Customs, Radikal Chopper, Metal Bike Garage, Hazard Motorcycle, Abnormal Cycles, Gallery Motorcycles, Stile Italiano, Suryanation Motorland dan Creazy Dream Mallorca.

Motor custom ikon Suryanation Motorland 2018 ternyata sukses memikat empat juri kawakan meliputi Shinya Kimura dari Chabot Engineering, Fred Kodlin dari Kodlin Motorcycles, Cory Ness dari Arlen Ness Motorcycles dan Rai Drea yang merupakan perwakilan dari produsen motor legendaris Harley-Davidson, untuk memberikan total 34 poin. .

Jumlah poin tersebut hanya kalah dari Suicide Customs yang berhasil menjadi The King of Motor Bike Expo 2019 dengan total poin 39 dan Abnormal Cycles yang mendapat poin terbanyak kedua.

Motor yang dibangun dengan basis mesin Harley-Davidson WL tahun 1942 ini mendapatkan sanjungan khusus dari Shinya Kimura pada saat berkunjung ke booth Suryanation Motorland.

"Motor ini sangat mengagumkan dan merupakan sebuah hasil karya yang luar biasa. Beberapa detail yang ada pada motor ini dibuat dengan teknik craftsmanship yang tinggi," ungkap Kimura.

Pada hari ketiga, Sabtu (19/1), Suryanation Motorland masih memiliki kegiatan di Motor Bike Expo 2019 seperti persiapan untuk Suryanation Motorland Custom Contest. (*)

Berita9.com - Pasca pelaksanaan debat Capres dan Cawapres perdana yang telah dilaksanakan pada Kamis malam (17/1), sejumlah perdebatan muncul menyikapi beberapa persoalan krusial yang hadir dalam pelaksanaan debat tersebut.

Salah satu persoalan hangat yang muncul ke permukaan adalah terkait dengan ide atau gagasan dari Presiden Joko Widodo di dalam debat yang mewacanakan pembentukan pusat legislasi nasional, dalam menyiasati persoalan tumpang tindihnya berbagai regulasi yang ada, baik di level peraturan perundang-undangan hingga peraturan di bawahnya.

Kemudian, hal tersebut juga dimaksudkan sebagai solusi pada tahap sinkornisasi dan harmonisasi dari berbagai peraturan yang ada.

Inilah yang kemudian menjadi perhatian dan catatan kritis dari advokat Dr. Ahmad Yani yang sejatinya menilai bahwa Jokowi tidak memahami konstitusi tatkala mewacanakan hal tersebut.

Dia menuturkan bahwa sejatinya fungsi legislasi dalam arti pembentuk peraturan perundang-undangan berada sepenuhnya di tangan legislatif.

"Ini kekeliruhan yang fatal kalau Presiden dalam memberi solusi atas tumpang tindihnya berbagai regulasi, dengan mengatakan ingin membentuk pusat legislasi nasional," kata Yani, Sabtu (19/1).

"Hal tersebut tentu dapat dilihat bahwa sejatinya Presiden tidak paham akan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang ada, sebab harus dilihat bahwa fungsi pembentukan peraturan perundan-undangan berada sepenuhnya di tangan legislatif (DPR), sehingga legislatif sesungguhnya dalam sistem presidensial pure menjadi agent of legislation," tambahnya.

Kemudian, dia pula menuturkan bahwa wacana pembentukan sebuah lembaga baru juga bukan solusi konkrit dalam mengatasi berbagai permasalahan di sistem legislasi nasional.

Mengoptimalisasi peran lembaga yang ada, seharusnya dapat dilihat sebagai langkah taktis guna meminimalisir inkonsistensi dan disharmonisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

"Sebagai catatan tambahan, saya rasa pembentukan lembaga baru seperti yang diwacanakan Presiden bukanlah solusi konkrit dalam mengatasi berbagai persoalan legislasi nasional, justru hal tersebut akan menambah carut marutnya skema legislasi nasional dengan hadirnya lembaga seperti yang dimaksud," ujar Yani.

"Langkah taktis lebih baik mengoptimalisasi berbagai lembaga yang ada, baik di eksekutif melalui Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, Lembaga Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan lembaga teknis terkait ataupun di legislatif melalui badan legislasi (Baleg) DPR," pungkas politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menambahkan. (*)

Jakarta - Fungsi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis) DKI Jakarta akan segera diambil alih oleh Badan Zakat Nasional (Baznas) DKI. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penyelesaian tugas Bazis DKI.

Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta membenarkan bahwa tugas Bazis DKI telah dihentikan dan akan digantikan Baznas DKI yang masih akan dibentuk. Baznas mengapresiasi Pergub DKI terkait pembentukan Baznas DKI tersebut.

"Kami mendukung langkah pembentukan Baznas DKI sesuai dengan perundangan zakat yang ada," ujarnya, Jumat (18/1).

Penghentian tugas Bazis DKI tersebut, kata Arifin, sudah melalui proses dialog sebelumnya dengan Gubernur DKI Jakarta. Pertemuan sempat dilakukan antara Baznas dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Wakil Gubernur.

Dialog tersebut kemudian difollow-up oleh tim kecil yang dibentuk Baznas. Oleh karena itu, Baznas akan membantu mengawal dalam proses peralihan tersebut.

"Kami meyakini perzakatan di DKI Jakarta akan meningkat lebih baik dan selaras dengan kebangkitan zakat yang saat ini dicanangkan Baznas RI," katanya. Arifin berharap nantinya Baznas DKI Jakarta dapat menjadi contoh terkait pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Baznas, Zainulbahar Noor menegaskan Bazis DKI Jakarta tidak dibubarkan. Namun pengambil alihan tersebut berdasarkan Pergub DKI Jakarta No 3 Tahun 2018 yang menyatakan Bazis DKI mengikuti amanah UU No 23 tahun 2011 menjadi Baznas DKI.

Zainulbahar mengatakan saat ini sedang dilakukan persiapan dalam menghadapi masa transisi. Tim panitia seleksi pimpinan Baznas, katanya, sedang dalam proses. Pergub tentang penyelesain tugas dan fungsi Bazis DKI Jakarta di dalamnya disebutkan bahwa paling lambat penyelesaian tugas dan fungsi Bazis DKI Jakarta yakni 7 Maret 2019. (*)

Page 1 of 88
Go to top