Bisnis

Bisnis (1498)

Berita9.com - Pemerintah menghapus sejumlah pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di dalam draft Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja.

Penghapusan tersebut tertulis dalam pasal 552 draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 552 draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diterima, Selasa (21/1).

Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 berbunyi, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Selain pasal 4, Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja juga mencabut pasal 29, pasal 42, pasal 44 yang menjadi turunan pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014.

Berikut bunyi masing-masing pasal yang dicabut.

Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 44

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(*)

Berita9.com - Layanan pesan-antar makanan milik Gojek, GoFood, meluncurkan empat fitur baru, yaitu GoFood Pickup, GoFood Turbo, GoFood Plus, dan kolaborasi bersama Google Assistant.

"Awal tahun ini kami meluncurkan empat fitur sekaligus yang menjadi standar baru di industri layanan pesan-antar makanan, salah satunya adalah GoFood Pickup," ujar Catherine Hindra Sutjahyo, Chief Food Officer Gojek Group, dalam keterangan tertulisnya.

"Kami memahami salah satu pain points pengguna adalah menunggu makanan untuk bisa segera disantap saat itu juga, bahkan jika sedang dalam perjalanan. Berangkat dari hal tersebut, GoFood Pickup kami hadirkan agar pelanggan punya pilihan untuk mengambil langsung kuliner favorit di restoran dengan lebih nyaman dan bebas antre," lanjut dia.

Ada pula fitur GoFood Turbo yang menjamin makanan untuk diterima oleh pelanggan dalam waktu yang super cepat. Pesan banyak menu dari penjual berbeda dalam satu pesanan.

Selanjutnya, fitur GoFood Plus, yaitu paket berlangganan potongan harga langsung agar bisa bebas menikmati beragam kuliner nikmat dengan harga terjangkau.

Selain itu, GoFood juga berkolaborasi dengan Google untuk memudahkan pelanggan bisa pesan makanan dan memeriksa status pesanan cukup dengan mengucapkan perintah ke layanan bantuan Google Assistant.

Untuk bisa menikmati fitur GoFood Pickup, pengguna dapat memilih opsi 'delivery' atau 'pickup' setelah memesan menu yang diinginkan di GoFood.

Sementara, untuk GoFood Turbo dan GoFood Plus, pelanggan tinggal memilih layanan GoFood yang ada di aplikasi Gojek dan memilih shuffle card untuk masing-masing fitur yang ingin digunakan dan merasakan kenikmatan berkuliner dengan super cepat dan hemat.

Tiga fitur tersebut telah hadir untuk pengguna di Jabodetabek. Ke depannya, akan ada lebih banyak penjual yang terlibat untuk memberikan lebih banyak pilihan menu nikmat bagi pelanggan setia GoFood.

"GoFood merupakan salah satu produk utama dari layanan Gojek. Saat ini total order GoFood telah mencapai lebih dari 50 juta per bulan," kata Nila Marita, Chief Corporate Affairs Gojek.

"Keempat fitur GoFood yang diluncurkan awal tahun ini merupakan salah satu strategi kami, tidak hanya untuk meningkatkan kepuasan tetapi juga loyalitas pelanggan yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan jangka panjang Gojek ke depan," tambah dia.

Sebelumnya, GoFood telah mengembangkan sejumlah fitur, seperti Fitur Ganti Lokasi yang memungkinkan masyarakat memesan kuliner dari lokasi yang berbeda untuk orang lain.

Ada pula Cloud Kitchen untuk mendekatkan pelanggan dengan penjual favorit, serta inisiatif #GoGreener yang mendorong pelanggan menjalani konsumsi ramah lingkungan dengan pilihan alat makan berbayar. (*)

Berita9.com - Masyarakat yang ingin mengurus paspor sudah bisa lewat WhatsApp SIGAP. Hal ini mulai berlaku setelah Kantor Keimigrasian melakukan inisiatif pengurusan paspor menjadi lebih sederhana, mulai dari informasi hingga permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat sejak 2019 lalu.

"Sebagai institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik, kami terus berupaya memanfaatkan teknologi dan menanamkan pola pikir yang berpusat pada konsumen untuk berinovasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Kasubbag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Sam Fernando dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2020).

Fernando menuturkan, pengguna cukup mengirimkan pesan teks ke WhatsApp SIGAP di nomor +628118539333. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan balasan pesan berisi beberapa layanan menu informasi yang ingin diketahui.

Beberapa fitur yang ditawarkan adalah pengecekan status permohonan paspor, mengetahui tata cara pembayaran, dan persyaratan permohonan paspor.

Selin itu pengguna juga bisa mengetahui tata cara antrian pengambilan paspor, atau sekadar menyampaikan apresiasi dan komentar dengan mudah.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga telah menggunakan WhatsApp untuk mengurangi antrean di tempat. WhatsApp dinilai mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya.

Enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) WhatsApp memastikan bahwa hanya pengguna dan orang yang berkomunikasi dengan pengguna sajalah yang dapat membaca pesan yang telah dikirim, dan tidak ada orang lain di antara pengguna, bahkan WhatsApp.

Pesan diamankan dengan kunci, dan hanya penerima pesan dan pengguna saja yang memiliki sandi/kode khusus yang diperlukan untuk membuka kunci dan membaca pesan itu. Untuk keamanan tambahan, setiap pesan yang dikirim memiliki kunci yang unik.

Semua hal ini terjadi secara otomatis, dimana pengguna tak perlu mengaktifkan pengaturan tertentu atau menyiapkan bahasa chat rahasia untuk mengamankan pesan. (*)

Berita9.com - Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) menjadi catatan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Aksi mahasiswa menentang investasi jor-joran dari Jepang yang digelar 15 Januari 1974 itu telah menewaskan 11 orang dan melukai 300 lainnya.
 
Tidak hanya itu, ratusan kendaraan dan bangunan juga dirusak dan hangus terbakar. Kini sudah 46 tahun peristiwa itu berlalu. Tapi semangat aktivis senior Hariman Siregar yang kala itu memimpin aksi protes masih terasa dalam hati aktivis muda.
 
“46 tahun sudah peristiwa Malari. Sebuah aksi protes mahasiswa Jakarta atas kebijakan pemerintah yang berpihak kepada investasi asing (Jepang), dipimpin Hariman Siregar,” kenang Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule dalam akun Twitter barunya, Rabu (15/1).
 
Kepada masyarakat Indonesia, Iwan Sumule mengingatkan bahwa kini sejarah Malari seperti sedang berulang. Hanya saja aktor negara asingnya yang berbeda. Jika dulu aktor tersebut adalah Jepang, maka kini investasi besar-besaran dan keberpihakan pemerintah condong ke China.
 
“Saat ini, keberpihakan bukan pada Jepang, melainkan China. Rindu akan sejarah yang berulang. Iya gak sih?” tutupnya. (*) 

Berita9.com - Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlihat hadir dalam pembukaan rapat Paripurna ke-7 masa persidangan II tahun 2019-2020 yang digelar Senin (13/1/2020),

Di waktu bersamaan, ribuan buruh telah berjubel di depan gedung DPR untuk bertemu Puan untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Kursi pimpinan hanya diisi oleh empat orang yang memimpin sidang antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Azis Syamsufin, dan Muhaimin Islandar atau Cak Imin.

Sebelum rapat, Dasco mengatakan berdasarkan absensi mencapai kuorum dengan jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 285 orang dari 575 anggota dewan rakyat.

"Berdasarkan absensi yang ditandatangani anggota 285 dari total 575 anggota hadir dan dihadiri seluruh fraksi maka kuorum tercapai," kata Dasco saat mempimpin rapat, Senin (13/1/2020).

Di depan Gedung DPR, ribuan orang serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyuarakan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Juru Bicara Gebrak Ilhamsyah mengatakan RUU Cilaka akan sangat merugikan pekerja karena dibuat untuk menguntungkan pengusaha.

"Konsep "mudah rekrut-mudah pecat" dalam RUU Cilaka akan memiskinkan kelas buruh Indonesia, menghilangkan jaminan bekerja, namun justru melindungi pelanggaran ketenagakerjaan yang kerap dilakukan pengusaha," kata Ilhamsyah.

Gebrak merupakan aliansi nasional serikat buruh dari berbagai sektor industri termasuk garmen, tekstil, manufaktur, otomotif, pertambangan, media, perbankan, rumah sakit, dan industri kreatif dengan basis anggota kuat di Pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya. Selain serikat buruh, Gebrak juga menghimpun organisasi petani, mahasiswa, pemuda, perempuan, serta masyarakat sipil. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka. Wahyu terbukti menerima suap dari anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku.

Pascapenetapan status tersangka, video lama Wahyu kembali muncul ke publik. Dalam video itu Wahyu berjanji bahwa kasus korupsi di KPU pada 2004 silam tidak akan terulang kembali pada 2019.

Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @UtuhWibowo.  Dalam video tersebut Wahyu menegaskan memegang amanah anggaran triliunan untuk Pemilu dengan baik.

"Insya Allah anggaran Rp 24, 9 Triliun akan kami gunakan sebaik-baiknya. Kami akan pertanggung jawabkan kepada Tuhan Maha Esa, Rakyat Indonesia. Dan kami akan berupaya kasus korupsi 2004 tidak terjadi lagi di 2019," kata Wahyu dalam video seperti terkutip, Jumat (10/1/2020).

Rekaman berdurasi 26 detik yang diunggah @UtuhWibowo merupakan potongan video dari tayangan acara Indonesia Lawyers Club bertajuk Debat Capres 2019, Menguji Netralitas KPU yang tayang di TV One pada Selasa, 8 Januari 2019.

Akun @UtuhWibowo juga menambahkan komentar, "Tahun 2020, ybs diciduk KPK. What a shame, sangat memalukan!"

Video tersebut langsung ramai dibahas oleh warganet. Banyak warganet yang mengkit pernyataan Wahyu terdahulu dengan aksi suap menyuap yang dilakukan oleh Wahyu belakangan ini.

Hingga Jumat siang video itu telah ditayangkan lebih dari 31,4 ribu kali oleh warganet. Unggahan @UtuhWibowo juga mendapatkan 2.2 ribu suka dan 1.3 ribu retweet.

Rata-rata warganet menulis komentar yang isinya mengkritik pernyataan Wahyu soal kasus korupsi tahun 2004 di KPU yang tidak akan terulang.

"Agar kasus korupsi di tahun 2014 tidak terjadi lagi di tahun 2019, tapi... kalau tahun 2020 gak janji ya," tulis @AdeIqbal17.

"Pernyatannya nggak ada yang salah kok. Hanya kejadiannya di 2020. Wakakakaka," komentar dari @asepzuhri.

Untuk diketahui, kasus korupsi di tubuh KPU pada 2004 silam menjerat banyak pihak. Salah satunya menyeret Ketua KPU periode 2001-2005 Nazaruddin Syamsuddin yang terlibat korupsi pengadaan asuransi petugas Pemilu 2004.

Selain itu, korupsi pengadaan kotak suara Pemilu 2004 yang menyeret Komisioner KPU Mulyana W. Kusumah. Ia terbukti menyuap auditor BPK, Khairiansyah Salman.

Selanjutnya ada anggota KPU Daan Dimara yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pengadaan segel surat suara hingga anggota KPU Rusadi Kantaprawira, yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan tinta. (*)

Berita9.com - Persis pada libur tahun baru 2020, DKI Jakarta dan sejumlah daerah penyangga di sekitarnya diterjang genangan air hingga banjir besar.
 
Amukan air di Katulampa menjadi tanda bahwa sungai sepanjang Bogor hingga Jakarta akan dipenuhi air. Banjir kiriman, demikian orang sering menamai fenomena tersebut.
 
Menurut hitungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), intensitas atau volume hujan yang turun dalam sehari pada Selasa sore hingga Rabu dinihari setara dengan hujan untuk kurun sebulan.
 
Dengan perhitungan tersebut, maka daerah resapan air pasti kewalahan menyerap dan menampung air hujan yang turun sangat deras.
 
Puluhan korban pun dipaksa meregang nyawa akibat banjir ini. Hitungan tersebut bukan hanya untuk Jakarta, namun sejumlah kota di sekitarnya yang juga dihantam banjir yang menyeret sejumlah kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, bahkan menghancurkan rumah warga.
 
Tak terhindarkan, bencana ini mengundang banyak perbincangan. Banyak orang berdebat bahkan saling menyalahkan satu sama lain.

Berita9.com - Kendati 89 orang sudah diperiksa dalam tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya, sampai saat ini Kejaksaan Agung belum juga menetapkan satu orang sebagai tersangka.

Sebelumnya sudah ada 89 orang saksi yang diperiksa tim penyidik, ditambah enam orang saksi juga sudah diperiksa menjelang pergantian Tahun Baru 2020.

Enam orang saksi yang telah dipanggil tim penyidik Kejagung adalah eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Asmawi Syam, mantan Kepala Pusat Bancassurance Asuransi Jiwasraya Eldin Rizal Nasution.

Ditambah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Keempat orang itu, sudah dilakukan upaya cegah dan tangkal oleh tim penyidik Kejaksaan Agung karena dikhawatirkan bakal melarikan diri ke luar negeri.

Selain itu, dua saksi lainnya yang sudah diperiksa yaitu Direktur Utama Trimegah Sekuritas Indonesia Stephanus Turagan dan Presiden Direktur PT Prospera Asset Management Josep Candra.

Perkara yang sebelumnya dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI tersebut ditarik ke Kejaksaan Agung dengan alasan nilai uang yang dikorupsi sangat besar yaitu Rp13,7 triliun dan melibatkan sejumlah petinggi perusahaan.

Kasus tindak pidana korupsi itu terjadi karena PT Asuransi Jiwasraya berinvestasi pada sekitar 13 perusahaan bermasalah.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin menilai bahwa PT Asuransi Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high return.

Burhanuddin menjelaskan PT Asuransi Jiwasraya telah menempatkan saham sebanyak 22,4% senilai Rp5,7 triliun dari Aset Finansial. Menurutnya, dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan 95% dana sisanya ditempatkan di saham berkinerja buruk.

Kemudian, Burhanuddin mengatakan PT Asuransi Jiwasraya itu juga menempatkan reksadana 59,1% dengan nilai mencapai Rp 14,9 triliun dari Aset Finansial. Menurutnya, dari jumlah tersebut, hanya 2% yang dikelola oleh manajer investasi Indonesia dengan kinerja baik dan 98% sisanya dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.

"Sampai dengan bulan Agustus 2019, PT Asuransi Jiwasraya telah menanggung potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 13,7 triliun," tuturnya, (18/12).

Burhanuddin juga mengaku sudah menemukan adanya fakta keterlibatan 13 perusahaan yang menerima investasi saham dan reksadana dari PT Asuransi Jiwasraya.

Menurutnya, potensi kerugian negara itu muncul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

"Berdasarkan hasil penyidikan awal, ditemukan fakta adanya kegiatan investasi yang melibatkan grup-grup perusahaan tertentu, total ada 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik," katanya. (*)

Berita9.com - Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menilai dua kebijakan yang diterbitkan pemerintah pada 2019 yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Kementerian dan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) adalah kebijakan yang mengancam kebebasan akademik.

Koordinator Sekretariat KKAI Herlambang P. Wiratraman mengatakan pasal dalam UU Sisnas Iptek rawan dipolitisasi oleh pihak berwenang dengan alasan ‘keamanan nasional’, sehingga mengancam kebebasan akademik.

“UU tersebut mengatur bahwa peneliti dapat dijatuhi pidana jika melakukan penelitian yang ‘berbahaya’ tanpa izin dari pemerintah,” kata Herlambang dalam keterangan persnya, Selasa (31/12/2019).

Kedua, kebijakan dalam bentuk Keputusan Bersama 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam memaknai radikalisme, dan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan pemerintah.

“SKB tersebut berpotensi ancaman atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan bagi ASN yang bekerja di kampus, pula akan berpotensi bertentangan kebebasan akademik, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik pada 2017,” Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu.

Oleh Karena itu, KKAI mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, termasuk manajemen pendidikan tinggi bisa menghormati dan melindungi kebebasan akademik.

“Sebab tidak ada ilmuwan mampu mengembangkan proses saintifikasi secara baik, termasuk kampus berkompetisi secara luas di level dunia tanpa jaminan kebebasan akademik,” tutup Herlambang. (*)

Berita9.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggandeng para aktivis brand lokal untuk bekerja sama dalam upaya mendongkrak citra dan merek UKM kuliner di Indonesia.

Local Brand Activist Arto Biantoro mengatakan ia telah bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Kantor Menteri Koperasi dan UKM Jakarta.

Arto kemudian menekankan perlunya melakukan langkah akselerasi untuk mendongkrak citra dan popularitas brand lokal terutama yang bergerak di bidang pangan di tanah air.

“Kami sepakat untuk mendukung Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengakselerasi brand-brand lokal milik start up kuliner di Indonesia melalui berbagai langkah yang akan dirumuskan bersama,” kata Arto di Jakarta, Sabtu (21/12).

Ia mengatakan pada Pemerintahan Jokowi periode sebelumnya, telah dirancang misi bersama untuk mengakselerasi brand lokal sampai 2025.

“Upaya ini untuk melanjutkan misi bersama kami dengan pemerintah dalam mengakselerasi brand lokal startup pangan,” katanya.

Chief Marketing Officer Ultra Bonnie Susilo yang juga Perwakilan dari Perkumpulan Food Startup Indonesia mengatakan pihaknya ingin melanjutkan program yang diinisiasi bersama Pemerintah yakni Food Start Up Indonesia.

“Dalam program ini, kami bersama-sama pemerintah memberikan capacity building kepada UMKM Indonesia dalam skala masif agar bisa terakses dengan pasar dan permodalan,” kata Bonnie.

Kepada Menteri Koperasi dan UKM ia menyampaikan usulan enam langkah dalam satu tahun ke depan untuk mengakselerasi dan menyetandarisasi bisnis startup kuliner dalam skala masif.

Langkah pertama yang diusulkan yakni capacity building, kemudian menjaring para talenta dari 10.000 startup diharapkan bisa menjaring 1000-3000 startup dengan pitch deck paling potensial.

“Kemudian kita akan mengkurasi lagi menjadi 100 untuk kita lakukan booth camp dan kemudian produk atau bisnisnya kita pertemukan dengan value atau produk yang sejalan dengan national interest,” katanya.

Selanjutnya dari booth camp diharapkan para start up itu bisa memproduksi 1 juta produk dengan value yang menonjolkan keunggulan kuliner Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan apresiasi yang tinggi dan berminat untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam upaya mengakselerasi food start up Indonesia.

“Apa yang mereka rancang ternyata sejalan dengan apa yang sudah kami rencanakan untuk mendorong UKM di bidang kuliner semakin berkembang dan brand-brand lokal semakin populer dan disukai pasar,” kata Teten.

Ultra dan sejumlah perusahaan lain sebagai salah satu perusahaan inkubator bagi start up kuliner bahkan telah menyiapkan modul dan langkah-langkah konkret termasuk memiliki database yang akan mendukung sukses program Kementerian Koperasi dan UKM. (*)

Page 1 of 107
Go to top