Bisnis

Bisnis (1599)

Berita9.com - Akun Instagram milik Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso diretas saat memandu diskusi virtual yang membahas kasus teror terhadap mahasiswa dan narasumber diskusi kelompok mahasiswa Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Ahad (31/5/2020) pagi.

Budi menjadi pewawancara bincang-bincang virtual “Ini Budi Spesial: Mengapa Diskusi dan Tulisan Diteror?” pada Ahad (31/5/2020) pukul 10.00 WIB. Acara ini disiarkan langsung ke Youtube dan Facebook Tempo Media. 

Narasumber acara ini Anugerah Perdana (mahasiswa FH UGM), Sigit Riyanto (Dekan FH UGM), dan Ravio Patra (peneliti dan aktivis demokrasi)

"Saya menggunakan Zoom di laptop. Sebelum acara berakhir, saya melihat pop up notifikasi email tentang aktivitas di akun Instagram saya. Karena acara masih berjalan, saya tidak langsung membukanya," kata Budi dalam keterangnnya, Ahad (31/5/2020).

Setelah acara selesai Budi baru membuka email notifikasi tersebut yang ternyata melaporkan aktivitas tak wajar di akun instagramnya yang dilakukan menggunakan Chrome Mac OS X dari Singapura.

"Ada tiga email berurutan dengan waktu berdekatan. Pertama memberi tahu perubahan kata sandi, yang tidak saya lakukan. Dua email berikutnya memberi tahu aktivitas yang tak wajar di akun saya," ungkapnya.

Akibatnya, Budi tidak bisa mengakses fasilitas pemulihan yang ada di platform. Akun instagramnya juga tidak bisa ditemukan lagi di Instagram.

"Dari akun Facebook saya, juga terlihat ada aktivitas login yang tertulis di Bekasi pada sekitar pukul 11.30 WIB," lanjutnya.

Budi menyebut akunnnya baru bisa kembali setelah dirinya melaporkan ke Facebook atau Instagram tentang aktivitas tidak wajar ini.

"Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini ada kaitan dengan diskusi yang sedang berjalan," tegasnya. (*)

Berita9.com - Tenaga kesehatan tak dipungkiri sebagai barisan terdepan dalam penanganan wabah virus corona covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia hingga Sukabumi, Jawa Barat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.041.300.000 untuk insentif yang akan diberikan kepada seluruh nakes yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Namun insentif tersebut belum cair karena masih dalam pendataan.

"(insentif) itu untuk 4 bulan. Keseluruhan untuk 4 bulan," kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Yudi Yustiawan, Sabtu (30/5/2020).

Yudi menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data nakes tersebut dari tiap fasilitas pelayanan kesehatan.

Nantinya, data tersebut akan diverifikasi sebelum dikirimkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

"Sedang kita kumpulkan datanya karena data belum masuk dari fasyankes kita, jadi belum bisa diverifikasi sebelum kita kirim ke Kemenkes. Jadi sampai saat ini tenaga medis kita belum menerima insentif tersebut," jelas Yudi.

Yudi menuturkan, salah satu kendala mengapa data tersebut belum masuk adalah karena para nakes masih fokus kepada penanganan dan pelayanan.

"Mungkin mereka fokus ke pelayanan dulu, jadi masalah administrasinya agak terlambat. Tapi saya sudah minta minggu depan harus sudah masuk untuk diverifikasi." (*)

 

Berita9.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas untuk industri. Masalahnya, tingginya harga ketiga komoditas itu dinilai memberatkan dunia usaha di tengah pandemi virus corona.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan penyebaran virus corona telah menurunkan daya saing industri nasional. Hal ini karena permintaan barang, baik di dalam negeri maupun luar negeri turun.

"Tingginya harga BBM di Indonesia sebagai bahan baku utama industri menjadikan rendahnya daya saing bagi industri nasional. Terlebih harga minyak dunia juga telah mengalami penurunan di bawah US$20 per barel di tengah pandemi virus corona," papar Hariyadi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/5).

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan keberlangsungan dunia usaha agar ekonomi domestik tak semakin terpuruk akibat pandemi virus corona. Jika industri anjlok, maka dampaknya semakin negatif untuk ekonomi dalam negeri.

"Keberlangsungan usaha dapat diupayakan, salah satunya dengan menurunkan harga BBM industri sebagai efisiensi produksi," terang Hariyadi.

Selain itu, Hariyadi juga menyoroti tarif premium listrik yang dibebankan penuh kepada dunia usaha. Padahal, sejumlah industri saat ini belum beroperasi 100 persen.

Oleh karena itu, Apindo mengusulkan agar pemerintah menghapus biaya rekening minimum pemakaian listrik 40 jam menyala, termasuk untuk pelanggan industri premium 235 jam yang menyala selama masa pandemi virus corona. Selain itu, pengusaha juga meminta agar pemerintah menghapus mekanisme tagihan minimum gas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Penghapusan mekanisme tagihan minimum gas akan sangat meringankan beban biaya industri, mendapatkan fleksibilitas untuk membayar energi sesuai dengan konsumsi gas yang mengikuti pemakaian dalam proses manufaktur," jelas dia.

Usulan lainnya, antara lain penundaan pembayaran 50 persen tagihan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN hingga Desember 2020 dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan dan penghapusan denda keterlambatan.

Selanjutnya, Apindo mendorong agar pemerintah segera mengimplementasikan penurunan harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) untuk seluruh sektor industri menjadi US$6 per MMBTU. Saat ini, hanya tujuh industri yang mendapatkan fasilitas penurunan harga gas. Artinya, sebagian besar industri masih membayar gas dengan harga tinggi.

"Lalu pengenaan tagihan gas seharusnya juga disesuaikan dengan konsumsi industri, bukan kontrak yang berlaku. Kami berharap pemerintah membebaskan biaya minimum untuk gas karena industri saat ini mengalami kesulitan yang luar biasa di masa pandemi," pungkas Hariyadi. (*)

Berita9.com - Pendiri Watchdoc Dandhy Laksono menilai Iman Brotoseno tidak layak menjadi Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Bukan karena Iman membuat cuitan tentang bokep, melainkan Iman memiliki rekam jejak sebagai seorang partisan.

Hal itu diungkapkan oleh Dandhy melalui akun Twitter miliknya @dandhy_laksono. Menurut Dandhy, rekam jejak seseorang yang pernah menjadi partisan tidak layak memegang posisi tertinggi di Lembaga Penyiaran Publik.

"Orang dengan rekam jejak partisan seperti Iman, tidak layak memegang posisi di Lembaga Penyiaran Publik seperti TVRI, RRI, Antara," kata Dandhy terkutip, (30/5).

Dandhy mengaku tidak tak masalah dengan rekam jejak Iman yang pernah menjadi kontributor majalah Playboy Indonesia ataupun kerap membuat cuitan pornografi. Ia mengkhawatirkan rekam jejak Iman sebagai seorang partisan.

"Dirut TVRI ini bermasalah bukan karena rekam jejaknya di majalah Playboy atau ngetwit bokap-bokep. Tapi karena dia partisan," tuturnya.

Untuk diketahui, pelantikan Iman menjadi Direktur LPP TVRI menjadi sorotan publik. Pasalnya, Iman memiliki rekam jejak sebagai seorang pembela untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Cuitan lawas Iman Brotoseno yang memberikan pembelaan terhadap Jokowi kembali viral.

Salah satunya saat Iman membela Jokowi dalam program pembangunan infrastruktur pada 2018.

"Yang nyinyirin Jokowi bangun infrastruktur sebaiknya mudik jangan lewat tol. Lewat jalan yang dibangun Daendels saja," kata Iman pada 11 Mei 2018 lalu.

Ketika diwawancarai IDN Times yang terbit pada tanggal 6 Oktober 2019, Iman tak berkeberatan disebut sebagai buzzer pembela Presiden Jokowi. Namun dia menegaskan tak semua buzzer dibayar oleh pihak tertentu.

"Tak apa-apa sih, saya tak ada masalah dibilang buzzer," kata Iman kala itu.

Sebab, kata dia, tak sedikit orang yang memberikan dukungan untuk Jokowi secara cuma-cuma tanpa pamrih.

Bahkan menurutnya, buzzer tidak jauh berbeda dengan influencer. (*)

Berita9.com - Jumlah buruh terdampak Covid-19 masih bertambah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Disnakertrans] masih menerima laporan dari perusahaan terkait nasib para karyawannya. Meski demikian, angka tersebut akan terus ditekan dengan upaya perusahaan untuk bangkit dari masa krisis.

Plt Kepala Disnakertrans Bantul, Aris Suharyanta memaparkan total ada sekitar 10.000 buruh yang terdampak. Mereka berasal dari sektor industri mebel, garmen, kerajinan, dan pariwisata. Dari angka tersebut 302 orang di antaranya putus kontrak dan pemutusan hubungan kerja [PHK].

Sementara itu, 224 orang yang merupakan anak buah kapal [ABK] tercatat juga mengalami hal serupa. Lalu, sekitar 7.000 orang di antaranya merupakan buruh asal Bantul yang dirumahkan dengan nasib beragam. Ada yang digaji tapi minim. Ada pula yang dirumahkan tanpa gaji sepeser pun.

"Jadi kalau yang 10.000 termasuk buruh dari luar Bantul yang kerja di Bantul," katanya, Jumat (29/5/2020).

Ia menuturkan angka tersebut merupakan data per tanggal 13 Mei 2020 lalu. Besar kemungkinan angka itu bertambah. Terutama sektor industri yang berkaitan erat dengan pasar ekspor. Pasalnya, saat ditemui Harian Jogja, Disnakertrans tengah melakukan rekapitulasi data terbaru.

Namun, laki-laki yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Bantul itu memastikan pertambahan jumlah buruk terdampak itu tak begitu besar. Kondisi itu didorong oleh sejumlah perusahaan yang berusaha bangkit dari masa krisis. Hanya saja, skalanya memang belum sebesar saat fase normal. "Ada sih beberapa. Tapi tidak dalam partai besar. Mereka sudah mulai mengirim produk, tapi masih jumlah kecil," ujarnya.

Sekretaris Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia [Asmindo] Bantul, Astri mengaku sektor mebel sama sekali tidak berjalan selama pandemi. Kendati begitu, mereka tidak ingin berdiam pasrah. Ruang pamer harus tetap buka dan karyawan masih tetap bekerja.

"Kita harus tetap ikhtiar. Ada atau tidak ada pesanan kita harus tetap kerja. Showroom harus tetap kita buka," kata perempuan yang disapa Astri itu, Jumat (29/5/2020).

Saat ini Astri fokus untuk mengedukasi para karyawan yang masih bekerja. Ia memberi contoh saat kedatangan tamu asal Srilanka dan India. Tamu tersebut datang dari Jakarta. Dalam pertemuan itu, para tamu meminta untuk bersalaman dan duduk berdekatan. Sadar bahwa harus jaga jarak, Astri meminta kepada para karyawan agar menerapkan aturan tersebut saat melayani pelanggan.

"Protokol kesehatan saat kerja sudah dilakukan sejak libur. Sekarang fokus edukasi ke karyawan untuk selalu jaga jarak saat pelanggan datang," ujarnya. (*)

 

 

Berita9.com - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon ikut menanggapi soal diangkatnya direktur baru TVRI, Iman Brotoseno.

Jansen menyoroti rekam jejak karir Iman Brotoseno sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur Utama TVRI menggantikan Helmy Yahya.

Dilihat dari riwayat pekerjaan yang pernah dijalani Iman Brotoseno, ia sudah malang-melintang di dunia media, sineas, dan periklanan Indonesia.

Namun yang paling disoroti oleh Jansen adalah riwayat karir Iman yang pernah menjadi kontributor Majalah Playboy Indonesia.

Majalah Playboy Indonesia adalah sebuah majalah dewasa yang pernah terbit dalam kurun waktu April 2006 hingga Maret 2007 lalu.

Jansen mempertanyakan kepantasan Iman untuk menjadi Dirut TV Nasional jika melihat rekam jejak tersebut.

"Duhh.. Benar ini? Apa tak ada kandidat lain yang lebih pantas kah? TVRI ini. TV Nasional yg dibiayai uang publik. Kalau tadi TV Swasta terserahlah. Kalau gininya gantinya ngapain @helmyyahya capek-capek diganti ya? Baiknya komisi 1 Fraksi @PDemokrat segera pertanyakan ini. Biar jelas," tulis Jansen, (28/5).

Untuk diketahui, Iman Brotoseno dilantik sebagai Dirut LPP TVRI yang baru pada hari ini, Rabu (27/5/2020). Pengangkatan Iman Brotoseno menjadi Dirut TVRI berdasarkan keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI.

Ia menggantikan Helmy Yahya yang dipecat melalui surat keputusan pada 16 Januari 2020 lalu dan sempat berseteru dengan Dewan Pengawas TVRI. Pelantikan Iman Brotoseno menjadi Dirut TVRI dikabarkan melalui akun Twitter TVRI, pada Rabu (27/5/2020). 

"Ketua Dewas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin, hari ini 27 Mei 2020 melantik IMAN BROTOSENO sebagai Dirut LPP TVRI (PAW) periode tahun 2020-2022 di lantai 3 gedung GPO LPP TVRI," tulis akun Twitter @TVRINasional. (*)

Berita9.com - Keputusan pemerintah untuk kembali membuka ekspor benih lobster yang bertepatan dengan masa darurat Covid-19 dinilai tepat dan patut diberikan apresiasi.

Staf khusus MKP bidang UKM dan Dunia Usaha Andreau Pribadi mengatakan, ekspor benih lobster yang kembali dibuka tersebut dapat meningkatkan pendapatan nelayan yang mana di masa darurat Covid-19 ini perekonomian mereka termasuk yang tengah mengalami kesulitan.

"Pembukaan ekspor ini membuka lapangan pekerjaan bagi nelayan tangkap dan juga nelayan budidaya. Nelayan tangkap bisa mendapatkan penghasilan dari tangkapan benih lobster. Sedangkan nelayan budidaya, bisa mengembangkan budidaya lobster, yang mana, pada gilirannya, dengan bertambah keramba jaring apung, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi perekonomian nelayan di masa darurat Covid-19," ujar Andreau.

Menurut Andreau, kebijakan ekspor benih lobster yang dikeluarkan Menteri Edy Prabowo di samping mensejahterakan, juga sekaligus melindungi Nelayan Tangkap dari ancaman jerat hukum.

Data menunjukkan, sebelum KKP dijabat Menteri Edy Prabowo tak sedikit nelayan yang masuk penjara akibat menangkap benih lobster.

"Lagalisasi ekspor benih lobster tentu memberikan rasa aman bagi nelayan yang akan dibekali izin dalam aktivitas menangkap lobster," ujarnya.

Manfaat lain dari kebijakan ekspor benih lobster adalah dapat membantu Negara untuk menambahkan devisa yang sangat besar yakni dengan diberlakukannya penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang sangat besar untuk komoditi benih Lobster tersebut.

"Meski di tengah kondisi pandemi, Indonesia akan menang sebagai negara dengan kekayaan Lobster yang sangat melimpah," tambahnya.

Dengan adanya ekspor benih lobster, lanjut dia, maka transfer knowledge dari cara budidaya akan mengalir ke Indonesia dan Indonesia bisa menjadi pemasok dunia lobster ukuran besar melalui budidaya.

Dari banyaknya manfaat tersebut, Andreau menekankan keputusan ekspor benur lobster sudah tidak laik diperdebatkan lagi. Apalagi semua aspek dan konsekuensi dari keputusan tersebut sudah melalui pengkajian secara komprehensif dan melalui proses diskusi publik secara terbuka.

"Telah mendapatkan dukungan Presiden yang sebagaimana berpesan untuk mengambil langkah terbaik di mana negara dapat manfaat, pembudidaya dan nelayan dapat manfaat, dan lingkungan terjaga," tandasnya. (*)

Berita9.com - Meski telah lewat masa lebaran, harga sejumlah bahan pangan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, daging ayam, hingga telur ayam ternyata masih tercatat cukup tinggi.

Memang kebanyakan harga komoditas pangan tercatat mengalami penurunan dari hari H lebaran, akan tetapi penurunan harganya sangat tipis sekali. Sehingga untuk beberapa komoditas pangan yang selama ini sudah melambung tinggi harganya masih berada jauh di atas rata-rata harga normalnya. Di antaranya seperti bawang merah, gula dan daging.

Sebagaimana diketahui, harga bawang merah di tingkat petani rata-rata sekitar Rp 20.000-Rp 25.000 per kg, dalam posisi masih di lahan dan kondisi basah. Akan tetapi, hingga saat ini harga bawang merah tercatat mencapai kisaran Rp 60.000/kilogram (kg).

Demikian pula dengan gula, sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, seharusnya harga eceran tertinggi (HET) gula berada di level Rp 12.500/kg. Namun, saat ini harganya masih berada di kisaran Rp 17.000/kg.

Terakhir, daging sapi, biasa pada rata-rata harga normal pedagang menjual daging sapi di kisaran Rp 120.000/kg. Namun sejak menjelang Lebaran hingga saat ini harganya masih ada yang dipatok sebesar Rp 130.000/kg.

"Beberapa komoditas memang sulit untuk turun ya khususnya untuk gula pasir, bawang merah dan beberapa jenis daging," ujar Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri dalam releasnya, Rabu (27/5/2020).

Berikut ini Harga Rata-Rata Komoditas Pangan per 26 Mei 2020 di DKI Jakarta berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dilansir dari situs Info Pangan Jakarta hari ini :

  • - Beras IR.I (IR 64) harga turun Rp 4 menjadi Rp 11.743/kg
  • - Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp 2 menjadi Rp 10.866/kg
  • - Beras IR. III (IR 64) harga turun Rp 19 menjadi Rp 9.782/kg
  • - Beras Muncul I harga turun Rp 5 menjadi Rp 12.620/kg
  • - Beras IR.42/Pera harga turun Rp 11 menjadi Rp12.501/kg
  • - Beras Setra I/Premium harga naik Rp 2 menjadi Rp 12.650/kg
  • - Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga turun Rp 21 menjadi Rp 12.744/kg
  • - Cabai Merah Keriting harga naik Rp 446 menjadi Rp 31.893/kg
  • - Cabai Merah Besar (TW) harga turun Rp 931 menjadi Rp 37.318/kg
  • - Cabai Rawit Merah harga turun Rp 361 menjadi Rp 37.595/kg
  • - Cabai Rawit Hijau harga naik Rp 723 menjadi Rp 31.042/kg.
  • - Bawang Merah harga turun Rp 851 menjadi Rp 60.723/ kg
  • - Bawang Putih harga naik Rp 234 menjadi Rp 35.787/kg.
  • - Ayam Broiler/Ras harga naik Rp 136 menjadi Rp 38.636 per ekor
  • - Telur Ayam/Ras harga naik Rp 191 menjadi Rp 23.148/kg
  • - Daging sapi has (paha belakang) harga turun Rp 1.071 menjadi Rp 130.000/kg
  • - Daging sapi murni (semur) harga turun Rp 869 menjadi Rp 126.195/kg
  • - Gula Pasir harga stabil di kisaran Rp 17.287/kg
  • - Tepung Terigu harga naik Rp 31 menjadi Rp 8.170/kg

(*)

Berita9.com - Kementerian Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membuka peluang kerja sama dengan semua platform e-commerce yang mendukung pengembangan koperasi dan UMKM.

"Kami sudah dan akan terus membuka kerja sama dengan platform e-commerce, warung tradisional, koperasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun pihak terkait lainnya, baik online maupun offline, untuk memajukan koperasi dan UMKM di tanah air," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya yang dikutip dari Antara, Selasa (26/5).

Sejak awal, pihaknya memang membuka kerja sama seluas-luasnya dengan berbagai pihak berpegang pada prinsip transparan, akuntabel, dan semata-mata demi memajukan koperasi dan UMKM di Tanah Air. Khusus dalam kolaborasi dengan platform e-commerce, menggunakan skema non-APBN

Menurut Teten, kerja sama diperlukan karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan seluruh pelaku UMKM yang mencapai 64 juta. Saat ini, pihaknya sedang berkonsentrasi penuh membantu koperasi dan UMKM untuk dapat melewati pandemi virus corona.

"Sejumlah laporan menunjukkan bahwa di antara UMKM yang bertahan, bahkan tumbuh di tengah masa pandemi, adalah mereka yang sudah terhubung dengan platform online," ungkap Teten.

Platform online ini, kata dia, sekaligus membantu masyarakat luas untuk menerapkan jaga jarak fisik, sambil tetap memenuhi kebutuhan masing-masing dengan menjaga berlangsungnya aktivitas ekonomi.

Sampai saat ini, sambungnya, terdapat 5 platform e-commerce yang telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendukung UMKM Indonesia melalui gerakan #BanggaBuatanIndonesia. Kelimanya yaitu Blibli, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak.

Melalui e-commerce, UMKM dapat memasarkan produk dan masuk ke era ekonomi digital. Saat ini, kata dia, 87 persen UMKM di Indonesia masih tertinggal dalam sisi digital.

Padahal, mengutip laporan McKinsey pada 2018, ekonomi digital memberikan sejumlah keuntungan di antaranya keuntungan finansial melalui peningkatan penjualan dan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi UMKM.

Selain itu, keuntungan bagi pembeli dengan peluang menghemat 11-25 persen dari harga ritel. Lalu, kesetaraan sosial melalui kesempatan perempuan untuk beraktivitas dan memperoleh pendapatan melalui kegiatan di platform e-commerce.

"Kami membuka kolaborasi pemikiran untuk bersama-sama membantu UMKM kita bertahan di tengah covid-19 dan melaju setelahnya," ujarnya. (*)

Berita9.com - Pemerintah Kabupaten Sumedang merealisasikan insentif untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang.

Pemberian insentif ini, dilakukan Pemkab dalam upaya memotivasi para tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang tengah berjuang di garda terdepan dalam memerangi penyebaran Covid-19.

Informasi soal realisasi insentif bagi tenaga medis dan kesehatan ini, disampaikan secara resmi dalam siaran pers Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kab. Sumedang, yang disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sumedang H. Asep Tatang Sujana, Selasa 26 Mei 2020.

Menurut Asep Tatang, bahwa insentif untuk tenaga kesehatan dan medis yang berada di garda terdepan untuk melawan Covid-19 di Kabupaten Sumedang kini sudah direalisasikan.

"Mengenai insentif untuk tenaga medis, Alhamdulillah sudah kita realisasikan," katanya.
Adapun untuk rinciannya, lanjut Asep, untuk kegiatan isolasi Wisma Simpati di Islamic Centre nilainya sebesar Rp 74.705.000,- ,yang penyalurannya dilakukan melalui RSUD Sumedang dengan sumber dana dari Biaya Tidak Terduga (BTT).

Selanjutnya, untuk kegiatan tenaga pelayanan Covid-19 yang dirawat di RSUD sebesar Rp 1.799.974.000,- dengan sumber dana dari BLUD RSUmelalui Refocusing.

Dan terakhir, untuk pembayaran insentif selama 2 bulan (April dan Mei) dengan peruntukan bagi 35 UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda dan UPTD Gudang Farmasi serta Dinas Kesehatan terkait pandemi Covid-19. "Untuk insentif Puskesmas, UPTD Gudang Parmasi serta Dinkes ini nilainya sebesar Rp 3,5 miliar," ujar Asep.

Dengan telah turunnya insentif ini, tambah Asep, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para tenaga medis dan kesehatan supaya bisa terus bekerja keras dan berjuang untuk memutus rantai pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang.

Pemkab juga mengingatkan kalau pasca hari Raya Idul Fitri ini, tentu masih banyak sejumlah titik yang dinilai sangat berpotensi menjadi lokasi rawan penyebaran Covid-19. "Lokasi yang dianggap rawan itu, antara lain kawasan pasar, terminal, dan tempat-tempat ibadah," tutur Asep.

Maka dari itu, Asep pun mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tetap disiplin menjalankan Physical Distancing, termasuk selalu menggunakan masker setiap bepergian ke luar rumah dan sering mencuci tangan pakai sabun. (*)

Page 1 of 115
Go to top