Bisnis

Bisnis (490)

Berita9.com - Belanja negara tahun depan dinilai kurang ekspansif. Oleh karena itu, belanja negara diperkirakan belum banyak memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi 2018.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, target belanja negara tahun depan yang sebesar Rp 2.204,38 triliun, cukup konservatif. Sebab, jumlah itu hanya naik 3,33% dibanding target APBN-P tahun ini.

Padahal di tahun ini sendiri, total belanja naik 14,4%. Pertumbuhan belanja tahun depan yang kecil lebih disebabkan oleh pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp 5,3 triliun dibandingkan tahun 2017 sehingga daerah harus menyiapkan diri mengalami penghematan belanja dari pusat.

"Postur belanja kurang ekspansif, jadi kecil harapan belanja pemerintah bisa jadi stimulus ekonomi tahun depan," kata Bhima kepada KONTAN, Rabu (16/8).

Bhima melanjukan, pertumbuhan belanja negara tahun depan tersebut juga lebih rendah dari pertumbuhan penerimaan pajak 2018 yang sebesar 9,2% dibanding 2017. Walaupun lebih tingginya target penerimaan pajak tersebut membuat pemerintah memiliki peluang untuk menekan defisit anggaran.

Akan tetapi, "pemerintah perlu sedikit berhati-hati karena tahun 2018 tidak ada penerimaan ekstra seperti tax amnesty. Sementara mengandalkan keterbukaan informasi pajak cukup sulit karena prosesnya memakan waktu yang lama," tambah Bhima.

(**/Kon)

Berita9.com, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menghimbau masyarakat untuk menunda pemesanan atau pembelian unit apartemen Kota Meikarta.

Alasannya, menurut Tulus, aspek perizinan dan legal belum dipenuhi oleh pengembang apartemen Meikarta. “Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasum/ fasus oleh pengembang,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (14/8) kemarin.

 Tulus pun menduga Meikarta belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Meikarta bahkan disinyalir baru mengajukan permohonan pengajuan IMB. “YLKI mendesak manajemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain,” tuturnya.

 Pegiat hak-hak konsumen ini juga meminta pemerintah menindak tegas pengembang apartemen Meikarta yang diduga melanggar perizinan. Pasalnya, tindakan pelanggaran tersebut dipastikan merugikan masyarakat.

 Belakangan, imbas promosi dan pemasaran massif pengembang di media, Meikarta menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Harga yang relatif terjangkau murah sekitar Rp 127 jutaan, membuat pesanan konsumen diperkirakan mencapai 20 ribuan unit.

 (**/MJ)

Berita9.com - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Google Indonesia bersinergi program menggelar acara konferensi Womenwill untuk memajukan perempuan pengusaha UMKM di Indonesia melalui teknologi tepat guna, di Nusa Dua, Bali, (14/8/2017).

"Kemajuan UMKM di Indonesia banyak diperankan oleh kaum perempuan. Saya juga memuji kaum perempuan dalam menjalankan usaha atau berwirausaha, dengan kedisiplinannya dalam mengelola modal usahanya hingga terus tumbuh," kata Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Prakoso BS.

Di hadapan peserta lebih dari 2.200 orang yang semuanya perempuan, Prakoso mengajak para perempuan UKM untuk membentuk wadah koperasi untuk menjaga stabilitas keuangan dan usahanya.

"Dengan berkoperasi, langkah selanjutnya adalah naik kelas. Saya mengajak perempuan UKM agar berani naik kelas dalam naungan wadah koperasi," tandas Prakoso.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Public Policy dan Government Relations  Google Indonesia, Shinto Nugroho mengatakan, tujuan konferensi ini adalah untuk mengenalkan manfaat teknologi tepat guna untuk meningkatkan akses perempuan UKM ke pasar dan konsumen.

"Juga untuk membuka ajang pembentukan komunitas atau jaringan informal pengusaha perempuan," kata Shinto.

Menurut Shinto, perempuan UKM akan memperoleh manfaat yang sangat besar jika tergabung dalam jaringan formal atau informal.

"Tujuannya, untuk berinteraksi dengan sesama pengusaha. Selain itu, pengenalan dan teknologi masih rendah untuk UMKM di Indonesia. Namun, perempuan UKM ternyata menggunakan teknologi lebih sering ketimbang pria. Upaya memperkenalkan teknologi yang meningkatkan probabilitas ke perempuan UKM harus terus digalakkan," pungkas Shinto.

(**/WE)

Berita9.com - Kementerian Koperasi dan UKM memastikan akan terus melanjutkan berbagai program dan kegiatan aksi yaitu akses permodalan usaha, peningkatan akses pasar dan kemudahan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM).

"Selain akses permodalan uaaha melalui kredit dari LPDB-KUMKM dengan realisasi dana bergulir sampai dengan 7 Juli 2017 mencapai Rp 580.189 miliar, juga mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama skema mikro dengan besar pinjaman maksimal Rp25 juta dengan penyaluran hingga 31 Juli 2017 sebesar Rp52,28 triliun bagi 2.347.782 debitur," kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, (13/8). 

Meliadi Sembiring mengatakan, pihaknya terus mendorong pembiayaan melalui program corporate social responsibility (CSR) yang berasal dari BUMN, BUMS dan perusahaan swasta.  Kemudian, program peningkatan akses pasar dengan mengikutsertakan KUMKM baik dalam maupun luar negeri.

"Kami juga memfasilitasi kemudahan bagi KUMKM mengajukan legalitas usaha dan pengembangan sertifikasi uaaha. Untuk realisasi standarisasi dan sertifikasi produk melalui HAKI sebanyak 1.442 unit atau 80,1 persen," kata Meliadi.

Di samping itu, Meliadi juga menyarankan agar para pelaku bisnis khususnya KUMKM untuk memasarkan barang dan jasa melalui dunia maya pada era digital economic saat ini. Apalagi berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet menyebutkan pada tahun 2016 terdapat lebih dati 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi para pelaku bisnis khususnya KUMKM.

Sedangkan berdasarkan data BPS yang diolah dari pelaku bisnis, tercatat 3,79 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce yang memanfaatkan platform market place utama di Tanah Air seperti Blibli.com, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak.

"Sejalan dengan hal ini, berbagai kebijakan dan program dalam mengembangkan KUMKM menuju digital economy, antara lain pendaftaran badan hukum koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi secara online. 

"Kami juga melakukan peningkatan kapasitas SDM KUMKM dan mahasiswa atau vocational training sebagai techno preneur. Untuk realisasi wirausaha sebanyak 10.210 orang. Juga dilakukan pengembangan PLUT melalui Kampung digital yang tersebar di 24 provinsi serta program lainnya," kata Meliadi.

Pada kesempatan tersebut, Meliadi Sembiring mengapresiasi kegiatan peringatan Harkopnas tingkat Provinsi Banten dan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI yang sangat meriah mulai dari kegiatan gerak jalan pagi yang diikuti ribuan peserta.

Dengan kesiapan panitia penyelenggaran dan antusiasme peserta, Meliadi menilai, Provinsi Banten sudah siap Banten mengajukan diri sebagai tuan rumah hari koperasi nasional. "Ini secara umum tidak ada kalahnya dengan Makasar yang Walikotanya menjadi panitia penyelenggara Harkopnas tingkat nasional," ujar Meliadi.

Terkait hal ini, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Provinsi Banten Ino S Rawita mengajak semua pihak bersama jajaran Pemprov Banten untuk mendorong pengembangan perkoperasian dan UKM di kabupaten/kota terutama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. "(Produk -red) Koperasi dan UKM agar masuk ke ritel-ritel modern," katanya.

Dia juga menyatakan kesiapan Pemprov Banten sebagai tuan rumah penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi Nasional pada tahun depan. "Jika ditantang, kita sama-sama dukung Banten sebagai penyelenggara hari koperasi nasional, Banten siap. Dan untuk menyokong koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia," ujar Ino S Rawita. 

Sementara itu, Nachrowi Ramli yang membacakan amanat dari Ketua Umum Dekopin H Nurdin Halid mengatakan, kegiataan perayaan peringatan Harkopnas dan Kongres Koperasi Ketiga menunjukan koperasi telah matang. "Kongres pertama koperasi pada 1947, kini koperasi telah matang. Peringatan Harkopnas akan menciptakan tonggak sejarah baru bagi masyarakat Banten. Di Provinsi seribu ulama dan sejuta santri ini, koperasi harus bisa menyejahterakan masyarakat Banten dan sangat relevan jika pemerintahan baru Provinsi Banten untuk memberikan perhatian sepenuhnya," ujar Nachrowi.

Apalagi hal ini sesuai dengan program Nawacita yang diusung Presiden Jokowi yaitu Nawacita ketiga membangun ekonomi dari daerah pinggiran."Dana desa yang dianggarkan secara besar-besaran ke desa-desa harus benar-benar untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun desa tertinggal. Dari alokasi dana tersebut bisa dialokasi untuk koperasi seperti simpan pinjam sehingga bisa digunakan untuk usaha rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Kemudian, program pemerintah berupa penyaluran KUR dengan bunga KUR yang rendah merupakan solusi tepat untuk rakyat seperti koperasi dan usaha rakyat. "Tahun depan akan ditekan lagi bunganya. Sekarang bagaimana pemerintah daerah mengapresiasi kebijakan pro rakyat tersebut," ujar dia.

Nachrowi juga menyinggung 7 rekomendasi Kongres Koperasi ketiga yang perlu segera ditindaklanjuti. "Untuk merealisasikan 7 butir rekomendasi itu perlu dukungan dari pemerintah daerah sehingga bisa bermanfaat dan membangun kesejahteraan rakyat kita," kata Nachrowi Ramli.

(**/Aim)

Berita9.com - Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai, Riau memprediksi kebutuhan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah di daerah itu diprediksi meningkat hingga 10 persen meski harga perekor mengalami kenaikan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dumai Hadiono mengatakan, persediaan hewan kurban jenis sapi dan kambing masih mengandalkan pasokan dari sejumlah daerah karena stok lokal tersedia sekitar 10 persen.

"Harga sapi kini mencapai Rp15 juta, tapi diprediksi kebutuhan Idul Adha tetap meningkat hingga sepuluh persen dari 1.993 ekor tahun alu," kata Hadiono.

Ia menjelaskan, beberapa pedagang sapi dari Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jambi sudah mengajukan izin ke Pemerintah Dumai untuk memasok hewan kurban.

Hewan kurban, baik persediaan lokal maupun didatangkan dari daerah lain akan diawasi kesehatannya dan Dinas Ketahanan Pangan Dumai segera membentuk tim pengawas.

"Tim pengawas dokter hewan, tenaga medis dan peternakan akan dibentuk untuk mengawasi kesehatan kurban agar masyarakat tidak salah konsumsi daging," katanya.

Pengecekan kesehatan hewan kurban dilakukan tim pengawas dengan mendatangi lokasi pengumpulan sapi atau kambing. Karena itu diimbau pedagang atau peternak melapor ke pemerintah sebelum dijual ke masyarakat.

Hewan dinyatakan sehat dan layak konsumsi setelah diperiksa tim medis. Kemudian akan ditandai dengan nomor pemeriksaan kesehatan untuk keperluan agar masyarakat tidak salah membeli.

"Kami imbau masyarakat tidak salah beli kebutuhan kurban ini, dan carilah di tempat pengumpul hewan dinyatakan sehat dan layak konsumsi setelah diperiksa tim pengawas," ujar Hadiono.

Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal Abidin meminta pemerintah antisipasi hewan kurban berpenyakit dalam Idul Adha 1438 H ini dengan meningkatkan pengawasan kesehatan, terutama didatangkan dari luar.

"Hewan harus bebas dari penyakit agar masyarakat tidak kuatir, karena itu pengawasan harus ada untuk menjamin ternak dipotong dalam kondisi sehat dan layak konsumsi," kata Zainal.

(**/Ant)

Berita9.com - Munculnya kebijakan dana desa memberikan angin segar untuk pembangunan masyarakat desa. Namun, sayangnya ada banyak penyimpangan penggunaan dana desa untuk keperluan diluar pemberdayaan rakyat desa dan sebagian di korup oleh oknum pemerintah di daerah dan desa.

Penggelontoran dana ke desa sejak tahun 2015 dimulai sebesar Rp 20,76 trilyun (untuk 74.093 desa), tahun 2016 sebesar Rp 46,98 trilyun (untuk 74.754 desa) dan 2017 sebesar Rp 60 trilyun (untuk 74.954 desa). Bahkan direncanakan dana desa tahun 2018 sebesar Rp 120 trilyun.

“Angka yang sangat besar untuk alokasi anggran pembangunan di desa. Jika dana ini dilaksakanakan dengan baik untuk peningkatan infrastruktur desa, operasinal pembangunan desa, program dana bergulir maka akan menpercepat pembangunan desa sesuai dengan Nawacita Presiden yang ketiga membangun Indonesia dari pinggiran,” kata Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko, (11/8).

Agung mengatakan, perlu solusi perubahan sistem alokasi penggunaan dana desa. Ada empat langkah yang bisa dilakukan, yaitu 1) pecah sistem penyaluran menjadi 4 bagian yaitu untuk pembangunan infrastruktur desa, pendidikan pelatihan, operasional dan modal bergulir di pedesaan, 2) masing-masing bagian diatas di masukkan ke rekening institusi yang berbadan hukum di desa sesuai dengan peruntukan, 3) lakukan pengawasan penggunaan anggaran secara demokratis dengan melibatkan rakyat desa.

Khusus untuk modal bergulir Dekopin menganjurkan agar pemerintah menggunakan instrumen koperasi untuk selamatkan dan mengoptimalisasi dana desa.

“Kenapa harus gunakan koperasi, karena dengan koperasi dana desa tersebut dapat di gulirkan ke kelompok sasaran di desa. Masyarakat desa tercatat sebagai anggota, koperasi di desa yang ditunjuk mempunyai syarat koperasi yang sehat dan akuntabilitas penggunaan dana desa di koperasi akan dipertanggung jawabkan dengan mekanisme yang jelas di rapat anggota. Semua kemajuan, perkembangan dan permasalahan diungkap secara umum pada rapat anggota. Dengan demikian dana desa tersebut dapat digunakan secara optimal,” jelas Agung.

Dekopin, dikemukakan, siap untuk membangun transparansi penggunaan dana desa khusunya untuk alokasi modal bergulir pemberdayaan masyarakat desa selama koperasi diberi peran yang benar dan proporsional untuk mengurai carut marut masalah dana desa.

(**/YN)

Berita9.com - President Director Metro TV Suryopratomo mengucapkan terima kasih kepada Najwa Shihab atas kontribusi yang telah diberikan selama 17 tahun berkarya di Metro TV.

"Kami akan merasa kehilangan Najwa Shihab sebagai jurnalis dan tuan rumah Mata Najwa, program talkshow yang diminati publik dan telah memberi warna yang signifikan bagi perjalanan Metro TV sebagai televisi berita. Kami akan selalu mendukung Najwa untuk berkembang lebih jauh dalam mewujudkan sejumlah rencana yang menjadi bagian dari visi pribadi selama ini," ujar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/8/2017).  

Lanjutnya, Setelah selama 7 (tahun) program Mata Najwa tayang di layar Metro TV, sampailah program unggulan dan kebanggaan Metro TV tersebut pada epusode finalnya pada Rabu, 30 Agustus 2017.

Sebelumnya, Najwa Shihab menuliskan pemberhentian penayangan program Mata Najwa yang dikutip dari akun [email protected] di Jakarta, Selasa (8/8/2017), yaitu:

"Eksklusif Bersama Novel Baswedan" menjadi episode live terakhir Mata Najwa. Sudah 7 tahun Mata Najwa mengudara. Sejak episode perdana “Dunia dalam Kotak Ajaib” yang tayang pada 25 November 2009 hingga wawancara eksklusif Novel Baswedan pada 26 Juli 2017, total sudah 511 episode Mata Najwa.

Selama tiga pekan ke depan, Mata Najwa akan menghadirkan kolase berbagai episode lama yang kami anggap penting dan berharga. Pada pengujung Agustus, Mata Najwa akan tiba pada episode final: "Catatan Tanpa Titik".

Namun Agustus bukan hanya menjadi yang terakhir bagi Mata Najwa saja. Menjadi reporter Metro TV pada bulan Agustus 2000, perjalanan saya bersama Metro TV juga akan berakhir pada bulan yang sama. Ini adalah Agustus penghabisan.

Tujuh belas tahun bukan waktu yang singkat. Rasa bangga menjadi reporter pertama Metro TV, sebagai pemilik kode reporter 01 dalam istilah teman-teman di Kedoya, sampai kapan pun tak akan luntur. Rangkaian perjalanan saya sebagai reporter sebuah TV berita pertama di tanah air terekam dalam, membuat kehidupan jauh lebih kaya serta menjadi bekal berharga untuk terus berkarya sebagai jurnalis.

Terima kasih tiada tara pada keluarga besar Metro TV. Juga kepada semua pihak yang telah bermitra dan mendukung, terutama pemirsa yang selama ini menemani saya dan Mata Najwa.

(**/WE)

Berita9.com - Kementerian Pertanian menyatakan upaya modernisasi pertanian, salah satunya pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan menekan biaya produksi hingga 50 persen. 

Plt Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Suwandi mengatakan sejak 2015 Kementan telah melakukan "refocusing" anggaran sehingga porsi bantuan untuk petani menjadi fokus utama anggaran belanja Kementan dibandingkan pos anggaran lainnya.

"Melalui refocusing anggaran, Kementan dapat lebih memfokuskan anggaran untuk pemberian bantuan sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, ataupun alat dan mesin pertanian," kata Suwandi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, (9/8/2017).

Ia menjelaskan melalui pemberian bantuan sarana produksi pertanian, biaya produksi dapat ditekan. Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan petani bisa menghemat 30 hingga 50 persen biaya produksi dengan bantuan alsintan.

Amran mengklaim modernisasi pertanian juga meningkatkan produktivitas pangan, yakni produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 75,55 juta ton pada 2015. Angka tersebut meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,85 juta, sedangkan produksi pada 2016 lebih dari 79 juta ton.

(**/Ant)

Berita9.com - Transaksi digital ekonomi yang terus menanjak membuat pemerintah mengambil langkah. Sulitnya merekam data transaksi yang berlangsung mulai dipikirkan strategi menghadapinya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan pemerintah saat ini tengah merancang upaya untuk transaksi online. Rudiantara menyatakan setelah Peraturan Presiden (perpres) roadmap diterbitkan, pemerintah akan melakukan beberapa hal.

Yang pertama akan mencatatkan nilai transaksi pada market place dengan menghubungkan sistem payment Bank Indonesia (BI).

Yang kedua, isu-isu pada road map e-commerce akan dikaitkan dengan payment sistem Bank Indonesia yakni sistem pembayaran nasional atau national payment gateway (NPG). Dimana hal tersebut menjadi salah satu inisiatif kebijakan Bank Indonesia.

Yang ketiga, pemerintah akan meyiapkan pencatatan transaksi UKM secara cross border dengan negara lain. Hal ini yang akan diupayakan untuk dibahas dengan negara lain.

Rudiantara menyatakan pihaknya diminta untuk menjadi leader untuk menciptakan kebijakan untuk melakukan pencatatan transaksi tersebut.

Namun ia bilang pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik. Koordinasi ini dia bilang untuk merancang instrumen pencatatan transaksi tersebut.

"Instrumennya pasti dalam kebijakan, tapi teknisnya kan sudah ada market place. Tinggal bagaimana kami berbicara dengan teman-teman untuk mengekstrak informasi (transaksi) tersebut,"kata Rudiantara di Kantor Kemko Perekonomian, Rabu (9/8).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membuat sistem untuk mencatat transaksi. Tapi akan memberdayakan dan mengelola informasi dari market place yang ada.

Untuk itu, ia bilang langkah ini bisa diupayakan sesegera mungkin. Ia menjanjikan dalam tahun ini, pemerintah bisa mencatatkan transaksi digital ekonomi.

"Kita lihat dulu nanti kebijakannya akan seperti apa. Yang jelas akhir tahun ini kebijakan tersebut akan keluar," jelasnya.

(**/RP)

Berita9.com, Jakarta – Perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,01 persen sepanjang kuartal II tahun 2017. Atas dasar harga berlaku, besaran nilai perekonomian Indonesia (Produk Domestik Bruto/PDB) tersebut mencapai jumlah Rp 3.366,8 triliun.

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir seluruh sektor usaha mengalami pertumbuhan. Nilai pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi yang menyumbang kontribusi sebesar 10,88 persen.

 Sementara itu, dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,49 persen.

 Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia masih belum berubah. Pulau Jawa masih mendominasi pembentukan PDB dengan kontribusi sebesar 58,65 persen. Disusul Pulau Sumatera yang menyumbang angka 21,69 persen, pulau Kalimantan sebesar 8,15 persen, Pulau Sulawesi 6,12 persen, serta pulau-pulau lainnya sebanyak 5,39 persen.   

     

(**/MJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 of 35
Go to top