Bisnis

Bisnis (1355)

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Agustina Wilujeng mengingatkan Perum Bulog tidak diarahkan untuk mengeruk laba semata. Bantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kami sampaikan agar Bulog dikembalikan untuk menjaga stok beras semata, bukan lembaga bisnis yang harus berorientasi mendapatkan penghasilan untuk negara," kata Wilujeng dalam rilis yang diterima di Jakarta, (22/6).

Menurut Wilujeng, sudah seharusnya pemerintah memberikan peran yang jelas kepada Bulog, sehingga lembaga itu kembali menjadi nirlaba atau tidak mencari keuntungan.

Politisi PDIP ini berpendapat, apabila Perum Bulog dipaksa untuk menjaga ketahanan pangan, sekaligus meraup keuntungan besar, maka akan membingungkan. Dalam hal ini, Perum Bulog diharapkan bisa mengelola secara maksimal terkait dengan perannya dalam bantuan pangan nontunai (BPNT). "Beras memiliki masa kedaluwarsa. Pemerintah harus menggunakan beras Bulog secara maksimal untuk program BPNT," ujarnya.

Sebelumnya, Perum Bulog terus melakukan persiapan untuk meraih 70% pasar BPNT dengan menyediakan produk pangan berkualitas dan terjangkau khususnya beras, baik medium maupun premium sesuai kebutuhan konsumen.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi menyatakan, dengan pengalaman di industri perberasan, distribusi dan kemampuan infrastruktur yang dimiliki, BUMN tersebut memiliki kapasitas menyediakan beras untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia.

Bulog, tambahnya, memiliki 37 mesin pengolahan yang tersebar di wilayah penyerapan gabah/beras seluruh Indonesia, dan bersinergi dengan mitra Gapoktan maupun swasta dalam penyediaan kebutuhan beras untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP), maupun komersial. (*)

Berita9.com - Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jenderal Andika Perkasa, mengaku melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) soal pernyataan menteri pertahanan (menhan) Ryamizard Ryacudu bahwa 3 persen TNI tolak pancasila.    

"Kami belum pernah mendengarnya (3 persen TNI terpapar radikalisme) dan pengumuman itu baru kemarin. Kemudian kami langsung berkoordinasi dengan Kemenhan untuk mendapatkan detail temuan itu," katanya di kantornya, usai rakornis TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), di Mabes AD, Jakarta, Kamis (20/6).

Dia menegaskan, pihaknya akan membuka diri dan menindaklanjuti temuan ini demi perbaikan di tubuh TNI.

"Kami akan evaluasi, kami akan tindak lanjuti benar, supaya ada perbaikan," ujarnya.

Namun, menurutnya, pekerjaan itu tak mudah jika dilakukan sendiri. Pihaknya membutuhkan semua kementerian, lembaga, bahkan masyarakat pimpinan informal, termasuk tokoh agama, masyarakat hingga tokoh adat, punya kewajiban membantu supaya TNI lebih baik.

Sebelumnya dalam acara halal bihalal dengan anggota TNI Menhan Ryamizard Ryacudu mengingatkan pentingnya Pancasila. Menhan memaparkan data mahasiswa, PNS, dan pegawai BUMN menolak ideologi Pancasila dan terpapar radikalisme. Ada juga sebagian anggota TNI yang terpapar. 

"Ada tiga persen prajurit TNI yang menolak Pancasila," katanya.  (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, kasus dugaan korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI yang menjerat obligor BDNI, Sjamsul Nursalim belum kedaluwarsa. 

Hal ini, setidaknya berdasarkan putusan Majelis Hakim terkait perkara SKL BLBI dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Sebenarnya, kasus BLBI ini cukup jelas ya, dari aspek konstruksi hukum putusan hakim, khususnya untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan di persidangan itu sangat jelas bahwa kasus ini belum kedaluwarsa," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2019.

Febri menjelaskan, kasus yang menjerat Sjamsul memiliki tempus delicti atau waktu terjadinya suatu tindak pidana pada 2004, atau saat SKL BLBI diterbitkan BPPN, walaupun terdapat rangkaian perbuatan sebelum dan setelah SKL BLBI diberikan. 

Sementara itu, mengacu Pasal 78 ayat 1 angka 4 KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, masa kedaluwarsanya adalah 18 tahun.

"Kalau kita hitung kedaluwarsa 18 tahun, maka 18 tahun itu dihitung sejak tahun 2004 tersebut, di mana Syafruddin Arsyad Temenggung diduga bersama-sama dengan tersangka yang sudah kita tetapkan saat itu," kata Febri.
 
Untuk itu, KPK meyakini proses hukum kasus Sjamsul sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dia juga menegaskan, bukti-bukti yang telah dimiliki lembaganya.

"Termasuk juga, belum kedaluwarsa, karena aturannya sangat jelas kedaluwarsa adalah 18 tahun dan itu bisa dihitung dari tahun 2004 misalnya ketika SKL itu terbit," ujar Febri. 

Sebelumnya, advokat Otto Hasibuan mengklaim kasus SKL yang menjerat Sjamsul telah kedaluwarsa. Hal ini, lantaran KPK mengaitkan SKL yang diterbitkan tahun 2004, dengan misrepresentasi yang diduga dilakukan Sjamsul atas utang petambak pada 1998, saat Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA).

"Jadi, sudah 21 tahun. Karena sudah kedaluwarsa, maka kasus ini tidak boleh dilanjutkan," kata Otto. 

Otto yang merupakan kuasa hukum Sjamsul Nursalim, terkait gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, juga mempertanyakan misrepresentasi yang disangkakan KPK dilakukan Sjamsul. 

Otto menegaskan, MSAA merupakan perjanjian perdata, sehingga misrepresentasi itu harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Perdata. Selain itu, katanya, dalam Letter of Statement tahun 1999, pemerintah berjanji dan menjamin tidak menuntut Sjamsul dalam bentuk apa pun, termasuk tidak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Inpres nomor 8 tahun 2002.

"Apabila KPK menganggap misrepresentasi merupakan tindak pidana, maka hal itu pun tidak boleh lagi disidik dan dituntut, karena sudah dijanjikan dan dijamin oleh pemerintah," ujarnya. (*)

Berita9.com - Facebook pada Selasa kemarin, 18 Juni 2019, mengumumkan platform cryptocurrency, Libra, yang akan diluncurkan pada 2020 mendatang. Sepertinya konsep Facebook dengan Libra sudah benar-benar matang. Terbukti, dari 27 perusahaan besar di seluruh dunia dinyatakan tergabung menjadi anggota ekosistem.

Akan tetapi, pembuat kebijakan Amerika Serikat tidak begitu antusias dengan gagasan raksasa media sosial itu. Berdasarkan laporan ZD Net, Rabu, 19 Juni 2019, anggota Kongres Maxine Waters, ketua Komite Jasa Keuangan, meminta Facebook untuk menghentikan proyek Libra.

"Dengan pengumuman bahwa mereka berencana untuk membuat mata uang digital, Facebook melanjutkan ekspansi yang tidak terkendali dan memperluas jangkauannya ke dalam kehidupan para penggunanya," kata Waters dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip dari ZD Net.

"Mengingat masa lalu perusahaan yang bermasalah, saya meminta agar Facebook menyetujui moratorium pada setiap rencana ke depan untuk mengembangkan mata uang kripto, sampai kongres dan regulator memiliki kesempatan untuk memeriksa masalah ini dan mengambil tindakan," tambahnya.

Waters juga meminta agar eksekutif Facebook menghadap Komite untuk memberikan kesaksian tentang masalah ini.

Libra rencananya akan dirilis bersamaan dengan dompet digital baru - Calibra dari Facebook - yang dapat diakses melalui Messenger dan WhatsApp. 

Dengan Libra, pengguna akan dapat membeli produk, mengirim uang melintasi batas negara, atau memberikan sumbangan.

"Pasar cryptocurrency saat ini tidak memiliki kerangka kerja regulasi yang jelas untuk memberikan perlindungan yang kuat bagi investor, konsumen, dan ekonomi," Waters melanjutkan.

"Regulator harus melihat ini sebagai peringatan untuk serius tentang privasi dan masalah keamanan nasional, risiko keamanan siber, dan risiko perdagangan yang ditimbulkan oleh cryptocurrency."

Waters mengingatkan skandal Cambridge Analytica hingga kini masih belum tuntas, dan Facebook dikabarkan berulang kali menunjukkan pengabaian terhadap perlindungan data pribadi.

Selain Waters, Libra juga mendapat perhatian anggota parlemen di Eropa, dengan arahan supaya ada regulasi yang lebih ketat dari Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire. Menurutnya, mata uang digital tidak boleh dianggap sebagai pengganti mata uang tradisional.

"Tidak mungkin Libra menjadi mata uang berdaulat," kata Le Maire dalam sebuah wawancara di radio Europe 1. "Tidak bisa, dan itu tidak boleh terjadi." (*)

Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang langsung memblokir iklan rokok di internet. Namun langkah tersebut dinilai belumlah cukup.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan diperlukan regulasi yang jelas dan spesifik agar iklan rokok di internet tidak tayang secara bebas. "Jadi selain diblokir juga harus ada pengaturan dari sisi regulasi," ujar Tulus, Selasa (18/6).

Di era digital ini, Tulus melihat iklan rokok sangat marak di internet yang tayang secara tidak terkontrol. Seperti di media elektronik dan cetak, iklan rokok di internet seharusnya juga dibatasi secara khusus.  

Tulus mengatakan, regulasi iklan rokok yang sudah ada saat ini hanya mengakomodasi media elektronik dan cetak saja. Regulasi yang sama tidak bisa menjawab kebutuhan iklan di internet.

Menurut Tulus, iklan rokok dapat membuat prevelensi merokok dikalangan anak dan remaja akan meningkat lebih cepat. Iklan rokok dapat memicu pengenalan rokok pada anak secara dini.

Tulus berharap, kementerian terkait dapat menyelesaikan urusan iklan rokok ini secara tuntas. "Karena belum banyak yang tersentuh dari sisi regulasi," tutur Tulus.

Sebelumnya, Kominfo memblokir iklan atau konten rokok pada sejumlah platform media sosial. Pemblokiran ini menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Kominfo, Rudiantara, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 114 alamat situs yang diblokir karena menayangkan Iklan rokok tersebut. Menurutnya, dari 114 tersebut tidak semuanya ditayangkan oleh produsen rokok, melainkan dari situs atau sosial media yang dimiliki individu.

"Dari Kemenkes hasilnya sudah ada, yang melanggar Undang Undang Kesehatan yang memperagakan wujud rokok, ada 114 kanal. Selanjutnya saya minta rapat dengan Kemenkes," kata Rudiantara. (*)

Berita9.com - Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta akan mulai memberangkatkan jamaah calon haji 2019 pada awal Juli sebanyak empat kelompok terbang (kloter).

"Kloter pertama akan mulai diberangkatkan pada awal Juli 2019. Untuk Sleman nantinya akan terbagi dalam empat kloter, yaitu kloter 24, 25, 26, dan 27," kata Kepala Kemenag Kabupaten Sleman, Sa'ban Nuroni, Senin (17/6).

Menurut dia, berbagai persiapan untuk keberangkatan jamaah calon haji sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, seperti pembekalan dan latihan manasik haji. "Kami juga mengingatkan kepada jamaah calon haji terkait cuaca terik di Arab Saudi yang diprediksi berkisar antara 35-40 derajat Celsius. Informasinya, cuaca akan sangat panas sehingga kekhawatiran kami jamaah mengalami dehidrasi," katanya.

Ia mengatakan, dehidrasi dapat menimbulkan masalah. Proses penguapan air dari tubuh memang tidak terlihat dan tidak mengeluarkan keringat.

"Jamaah sering kurang waspada dan mengabaikan pola minum yang baik. Kami mengimbau agar jamaah sering minum untuk menghindari dehidrasi," katanya.

Sa'ban mengatakan, jamaah juga diimbau mengurangi aktivitas saat siang hari di luar keperluan ibadah. "Kalau memang untuk keperluan ibadah tidak masalah. Tapi kalau tidak sedang ibadah jangan sering keluar hotel," katanya.

Ia mengatakan, pada 2018, ada tiga orang jamaah haji asal Sleman yang meninggal dunia. Tahun ini diharapkan semua jamaah haji asal Sleman bisa pergi dan kembali dengan selamat.

Pada 2019, kuota jamaah haji untuk Sleman sebanyak 1.193 jamaah. Namun, Sa'ban masih menunggu tambahan kuota haji setelah pembayaran tahap keempat lunas.

"Insya Allah Sleman dapat tambahan kuota, jumlahnya sepertinya tidak banyak tapi kami masih menunggu pelunasan pembayaran tahap keempat dulu. Prioritasnya masih untuk calon jamaah lanjut usia," katanya.

Ia mengatakan, seperti pada pembayaran tahap ketiga yang lalu ada beberapa calon jamaah lanjut usia. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan faktor usia lanjut, ia memberlakukan pendampingan dengan menyertakan satu jamaah dari keluarga untuk mendampingi.

"Kalau sudah usia lanjut dicari dari keluarga tapi yang sudah mendapatkan kursi," katanya.

Selain itu, penyelenggaraan haji 2019 mulai diterapkan sistem kloter berdasarkan kode pos. Artinya, jamaah dikelompokkan berdasarkan kecamatan dimana mereka tinggal.

"Pengelompokan per kecamatan untuk memudahkan," katanya. (*)

Berita9.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap tidak membatasi platform media sosial lagi hari ini terkait perkembangan dinamika sidang perdana gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi, yang dimulai pagi ini. 

"Kami berharap tidak akan dilakukan pembatasan atau pelambatan media sosial selama sidang MK," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, Jumat 14 Juni 2019. 

Pejabat yang akrab disapa Nando ini mengatakan, pembatasan atau pelambatan akses platform media sosial akan dilakukan jika ada peningkatan jumlah berita bohong dan hasutan selama sidang tersebut. Namun menurutnya, situasi Jumat pagi ini belum ada peningkatan jumlah hoaks serta hasutan di media sosial. 

"Dan sejauh pemantauan Kominfo pagi ini, belum ada peningkatan eskalasi hoaks dan hasutan," ujarnya. 

Sebelumnya Nando mengatakan pembatasan akses media sosial masih bersifat opsional saat pembacaan keputusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan dilakukan pada 28 Juni mendatang oleh MK. 

Pilihan tersebut sudah dibahas secara internal oleh Menkominfo Rudiantara dengan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Keduanya bersiap untuk melihat situasi saat itu. 

Jika jumlah konten hasutan dan memecah belah sama seperti kondisi 22 Mei 2019, pembatasan akses akan dilakukan di platform media sosial. Saat itu pemerintah membatasi fitur seperti mengirimkan video dan foto di media sosial serta platform obrolan. 

Namun demikian, Nando mengatakan, pilihan pembatasan akses nantinya merupakan pilihan terakhir. Pemerintah akan melakukannya jika tidak ada skenario lain. (*)

Berita9.com - Isu wacana Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang akan mengatur layanan Virtual Private Network atau VPN, menjadi perhatian masyarakat pengguna internet.

Menanggapi isu ini, Indosat Ooredoo mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai hal tersebut.

"Sampai saat ini, kami belum mendapat informasi tentang regulasi VPN dari Kementerian Kominfo. Kami belum bisa memberikan komentar lebih lanjut," kata Group Head Corporate Communication Indosat Ooredoo, Turina Farouk, (12/06).

Turina mengatakan, regulasi layanan VPN belum bisa dipastikan apakah akan membuat keuntungan bagi operator, atau malah sebaliknya membuat kerugian. Perusahaan harus terlebih dahulu melihat bagaimana isi dari regulasi tersebut.

"Harus dilihat dulu bagaimana regulasinya, baru bisa dianalisa lebih jauh, apakah akan membuat rugi atau malah untung buat Indosat Ooredoo," ujarnya.

Namun, ia berpesan, pembuatan regulasi VPN harus betul-betul memperhatikan keamanan dari sisi pelanggan. Baik mereka yang menggunakan layanan berbayar maupun yang tidak berbayar. Terlebih, penggunaan VPN yang sarat dengan isu keamanan data.

Segendang sepenarian, General Manager External Corporate Communication Telkomsel, Denny Abidin mengatakan, saat ini, Telkomsel mengaku belum menerima Informasi resmi dari Kominfo tentang wacana regulasi peraturan layanan VPN. 

"Selama ini, perusahaan selalu patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenyamanan dalam berkomunikasi, meningkatkan experience consumer, serta memberikan beragam layanan dan produk digital merupakan prioritas kami saat ini," katanya.

Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani mengatakan, ke depannya layanan VPN yang beroperasi di Indonesia harus yang sudah memiliki lisensi. Langkah ini bertujuan memberikan layanan internet yang aman untuk masyarakat.

"Kalau sekarang kan, kita enggak bisa memblokir VPN gratis, karena tidak ada dasar hukumnya. Kita cuma bisa melakukan sosialisasi, agar masyarakat hati-hati saat menggunakan layanan gratis, jangan digunakan transaksi online," katanya. (*)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemub) akan segera menerbitkan aturan yang melarang pemberian diskon tarif oleh transportasi online.

Tak tinggal diam, salah satu operator transportasi online Grab Indonesia pun angkat bicara atas rencana pemerintah ini. Grab Indonesia mengatakan akan mematuhi aturan yang akan terapkan oleh pemerintah.

"Grab selalu berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Terkait dengan aturan tersebut, kami percaya setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah atas hasil diskusi dan pertimbangan secara matang yang akan memberikan keuntungan bagi semua pihak," tutur Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreianno, Rabu (12/6).

Tak hanya itu, Grab Indonesia pun mengaku siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan masukan dalam penyusunan peraturan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, adanya pelarangan pemberian diskon tarif ini untuk menghindari kerugian dari semua pihak. Menurutnya, pemberian diskon memang akan memberikan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi bila diberlakukan dalam jangka panjang, pemberian diskon justru akan merugikan. (*)

Berita9.com - Jabatan calon wakil presiden KH Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dipersoalkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi.
Page 1 of 97
Go to top