Bisnis

Bisnis (595)

Berita9.com - Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didorong untuk mandiri. Sehingga dengan kemandirian tersebut, bisa semakin mengembangkan pemasaran menuju pasar modern yang berdaya saing.
 
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Emilia Lubis mengatakan, kedepannya akan diharapkan dapat mendukung pembiayaan dan pemasaran produk UMKM.
 
Dikatakannya, Dinas Perindustrian ikut bekerjasama untuk pemanfaatan tehnologi tepat guna,dan Dinas Ketahanan Pangan, karena instansi ini dinilai perlu untuk mutu keamanan pangan, serta Dinas Kesehatan untuk PIRT serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk sertifikasi halal.
 
”Jadi, ada beberapa program jangka pendek dan jangka menengah. Kalau untuk jangka pendeknya, bagaimana agar produk UMKM ini bisa dipasarkan melalui mini market. Jadi ada Mou antara pelaku usaha dengan beberapa koperasi, dari sisi produknya. Kemudian membangun Mou dengan Bank Sumut untuk pembiayaan dengan bunga 6,9%,” katanya Rabu (18/10/2017).
 
Dikatakannya, hal ini dinilai penting, karena untuk bisa masuk ke pasar modern itu, tidak mudah. Karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti kemasan yang menarik dan produk yang berdaya saing. Untuk itu, para pelaku UMKM harus bersiap. Baik itu dari sisi sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan. 
 
“Jadi perlu pembenahan dari SDM untuk proses pembelajaran ke pasar modern, sebab selama ini ada beberapa pelaku UMKM yang meski sudah masuk ke pasar modern namun “kalah” karena tidak siap dengan SDM nya," ujarnya.
 
Memang, katanya, dari segi mutu pihaknya sudah mulai memberikan dukungan berupa perizinan gratis. Disisi lain, ada juga pelaku UMKM terutama untuk usaha kuliner yang beranggapan tidak perlunya kelengkapan perizinan, dikarenakan usahanya tetap laris manis.
 
(**/WE)

Berita9.com - Mastercard Mobile Shopping Survey mencatat, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau mobile shopping berkembang pesat di negara-negara berkembang Asia Pasifik, melebihi negara-negara maju di kawasan tersebut.

Vice President Digital Payments and Labs Asia Pasifik Mastercard, Benjamin Gilbey mengatakan, konsumen di Filipina (53,5 persen) dan Malaysia (55,6 persen) memimpin wilayah tersebut dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan (year-on-year) dalam hal mobile shopping.

"Kedua negara tersebut mencatat peningkatan masing-masing sebesar 12,6 persen dan 10,1 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/10).

Sementara itu, lebih dari setengah responden di Indonesia (58,5 persen) telah melakukan pembelian menggunakan gawai mereka. Fleksibiltas dan kenyamanan (49,9 persen), serta kemudahan belanja online dengan kehadiran beragam aplikasi (43,5 persen) merupakan alasan utama mereka dalam melakukan mobile shopping.

Konsumen di India (75,8 persen) mempertahankan posisi sebagai pembelanja mobile teratas dalam kawasan tersebut untuk dua tahun berturut-turut. Setidaknya satu orang melakukan pembelian melalui gawai dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum survei tersebut dilaksanakan.

Pembelanja mobile di China masih berada dalam posisi kedua (71,4 persen), diikuti oleh Thailand (65 persen). Di sisi lain, konsumen di negara-negara yang lebih maju seperti Jepang (31 persen), Australia (26 persen) dan Selandia Baru (26 persen) membatasi pembelanjaan mobile.

"Kecenderungan Asia Pasifik untuk berbelanja mobile juga telah mendorong peningkatan yang stabil dalam penggunaan dompet digital, dengan lebih dari satu dari lima konsumen [22,3 persen] menggunakan metode pembayaran tersebut," kata Gilbey.

Konsumen di kawasan ini juga telah menggunakan pembayaran dengan kode QR. Lebih dari satu dari sepuluh konsumen menggunakan kode QR untuk melakukan pembayaran dengan pengguna terbanyak berasal dari China (42,6 persen) dengan selisih yang cukup jauh antara negara tersebut dengan negara lainnya.

“Konsumen di sejumlah negara berkembang di Asia Pasifik merupakan konsumen yang mengutamakan penggunaan mobile (mobile-first) dan telah melampaui evolusi pembayaran tradisional," jelas Gilbey.

Menurutnya, pemerintah di kawasan tersebut telah melakukan upaya-upaya yang cukup signifikan untuk mendorong pengembangan lanskap perdagangan elektronik dan mobile (e-commerce dan m-commerce) serta infrastruktur pendukungnya.

“Konsumen kini telah beralih dari pengguna satu perangkat menjadi pengguna satu aplikasi, sebagaimana mereka menuntut untuk memiliki pengalaman pembayaran yang lebih mudah dan mulus," imbuhnya.

Hal ini, lanjutnya, memerlukan sebuah kolaborasi yang lebih besar antara sektor publik dan swasta serta para pelaku industri untuk memfasilitasi interoperabilitas diantara beragam pilihan pembayaran yang tersedia saat ini.

"Kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini, seperti standarisasi pembayaran berbasis kode QR di India dan Thailand, sangat menggembirakan," ujar Gilbey.

(**/Gir)

Berita9.com - Usulan pencabutan moratarium reklamasi tak hanya datang dari pihak Pemerintah pusat saja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemprov DKI juga sebelumnya melayangkan surat kepada kementeriannya dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pencabutan morotarium reklamasi.

Surat usulan tersebut pun dilayangkan dua kali. Surat yang tertanggal 23 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017 tersebut berisi persoalan reklamasi dan sanksi yang sebelumnya dijatuhkan kepada pengembang sudah selesai dipenuhi. Tak hanya persoalan Amdal dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS menurut surat yang dilayangkan Pemprov DKI tersebut menyatakan pihak pengembang juga bersedia memenuhi kewajibannya untuk bisa melanjutkan proyek reklamasi.

"Surat tersebut itu berkaitan dengan dana kompensasi yang menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dan pengembang. Mereka baru bisa membahas besaran dan mekanisme penyaluran dana kompensasi tersebut apabila morotarium sudah dicabut," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (17/10).

Luhut menjelaskan, besaran 15 persen kompensasi dari reklamasi tersebut berkisar Rp 77,8 triliun. Dana yang nantinya masuk pada kas Pemprov DKI Jakarta ini dinilai Luhut bisa digunakan untuk membangun dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. "Ini dana besar sekali, bisa buat giant sea wall, atau bisa kembangkan kampung nelayan bisa juga untuk perbaiki pelabuhan nelayan," ujarnya.

Dengan poin-poin tersebut maka ia menilai semua pihak juga sudah sepakat dalam persoalan pencabutan morotarium proyek reklamasi. Ia malah menilai, jika proyek yang sudah berjalan tersebut tak dilanjutkan maka akan membawa dampak kerugian bagi negara. Tak hanya kerugian denda kepada pengembang tetapi juga persoalan sampah yang nantinya akan menggunung akibat lahan reklamasi yang tadinya sudah siap dilanjutkan malah akan mangkrak.

(**/Rep)

Berita9.com - Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang saat ini bakal dibahas oleh DPR dibuat bukanlah dimaksudkan untuk membatasi inovasi dari para pelaku usaha ekonomi kreatif nusantara.

"Jangan salah, RUU ini kita buat dan disusun untuk memayungi. Bukan membatasi, sebab kreativitas tidak bisa dibatasi," kata Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto dalam rilis, (16/10).

Menurut dia, penyusunan RUU Ekonomi Kreatif bakal dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh karena bakal mengatur antara lain soal skema permodalan, perkreditan hingga pemasaran dari para pelaku usaha sektor itu. 

Sebagaimana diwartakan, sektor ekonomi kreatif yang memiliki beragam inovasi dan gagasan termutakhir merupakan bahan bakar yang diperlukan dalam rangka mengembangkan kondisi perekonomian nasional agar lebih berdaya saing secara global. "Ekonomi kreatif menjadi salah satu bahan bakar ekonomi nasional," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.

Menurut dia, hal tersebut karena sektor ekonomi kreatif mengedepankan pada ide-ide kreatif dan inovasi serta eksperimen dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian, politisi PKS itu mengemukakan, pemanfaatan sumber daya secara inovatif dan kreatif tersebut dikapitalisasi untuk memberikan manfaat pada ekonomi dan kepribadian bangsa. (**/Ant)

Berita9.com - Industri jasa pengiriman barang terus mengalami pertumbuhan seiring berkembangnya pasar e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce ini menjadi pangsa pasar yang besar bagi perusahaan jasa pengiriman dan logistik. 

Presiden Direktur JNE Muhammad Feriadi mengakui volume pengiriman tahun ini naik 30 persen. Hal itu dipicu oleh pergeseran pola belanja masyarakat dari konvensional menjadi berbasis online.

"Saya ceritakan peningkatan kita saja, kita itu berapa tahun terakhir (tumbuh) 30 persen lebih, dan kita tetap optimistis ini diangka yang sama," katanya dalam sebuah jumpa pers di Kantor JNE Pusat, Jalan Tomang Raya, Jakarta, Senin 16 Oktober 2017.

Feriadi mengungkapkan transaksi online menyumbang sekitar 50 persen dari total 70 persen jasa pengiriman ritel di JNE. Adapun pengiriman pada tahun lalu mencapai 192 juta per tahun, dan ditargetkan bisa berkisar 250 juta hingga akhir 2017.

"Dan semua e-commerce tentu juga memerlukan dukungan dari delivery yang cepat, karena yang dijual e-commerce kan data, kalau tidak didukung dengan pengiriman yang cepat, maka bisa membuat e-commerce tidak bisa bersaing," tutur dia.

Menurutnya, perusahaan e-commerce memegang peranan penting meski pertumbuhan perdagangan online ini baru tumbuh satu persen di Indonesia.

Data Sensus Ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, industri e-Commerce Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tumbuh sekitar 17 persen dengan total jumlah perusahaan e-commerce 26,2 juta unit.

"Betul, e-commerce ini saya bilang pertumbuhan nya sangat dasyat walaupun tadi seperti yang dibilang baru 1 persen, dampaknya saja  bisa kita rasakan, membuat toko-toko sepi, membuat masyarakat lebih senang. Dan membuat perilaku masyarakat berubah, orang tidak lagi belanja ke toko-toko, tapi belanja online," tuturnya.

(**/SA)

Berita9.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai jika usaha di bidang pertanian merupakan peluang besar bagi generasi muda Indonesia yang gemar dengan teknologi. Sebab dengan teknologi, pertanian bisa menghasilkan hasil yang pasti dan terukur.

“Tidak ada lagi pertanian yang semoga, tapi pertanian yang berkepastian,” kata Ketua Umum HKTI, Jenderal (Purn) Moeldoko, dalam diskusi di Festival Panen Raya Nusantara (PARARA) 2017 di Jakarta, sebagaimana diberitakan Senin 16 Oktober 2017.

Teknologi, kata Moeldoko, bisa memberi kepastian di bidang pertanian, baik dalam proses budidaya (on farming) maupun proses komersialisasinya (off farming). Teknologi pula yang membuat anak-anak muda di beberapa negara gandrung dengan pertanian.

“Waktu saya Pangdam Siliwangi saya menyaksikan agrishow di Brasil. Dilakukan di tengah sawah, yang datang anak-anak muda, enggak ada orang tua,” kata Moeldoko mengenang peristiwa pada 2010 silam itu.

Mantan Panglima TNI ini bercerita teknologi di bidang pertanian juga sudah ia terapkan. Hasilnya adalah varietas benih padi M70D dan M400. Varietas pertama bisa dipanen hanya dalam waktu 70 hari, sementara varietas kedua memiliki 400 bulir padi per tangkai.

Dari dua varietas itu, kata Moeldoko, dia bisa menghasilkan panen padi rata-rata 9 ton/hektar, atau dua kali lipat dari rata-rata nasional yang cuma 4,5 ton/hektare. Dengan 9 ton/hektare, petani yang saya bina rata-rata bisa menghasilkan Rp7 juta/bulan.

Namun demikian, kata Moeldoko, sebelum masuk ke teknologi, cara berpikir (mindset) orang tentang pertanian harus lebih dulu diubah. Sebab, selama ini petani selalu diidentikan dengan kemiskinan.

"Tugas saya sebagai ketua umum HKTI untuk membangun keyakinan kepada para petani bahwa mereka harus jadi petani yang kaya. Ini mindset yang harus diubah,” kata dia.


(**/UW)

Berita9.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) mengalami penguatan hingga penutupan perdagangan Jumat 13 Oktober 2017, berada di kisaran Rp13.496-Rp13.498 per USD. Meski demikian, nilai rupiah tersebut sudah turun tajam dan telah mencapai Rp13.500-an per USD.

‎Walaupun sudah turun tajam, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Erwin Taufan, belum berdampak banyak bagi importir. Karena, daya beli masyarakat yang sedang melemah tidak membuat kalangan importir terlalu banyak dalam mengambil barang.

"Sekarang yang Rp13.500 per USD ini belum terasa, ditunjang lesunya daya beli masyarakat. Bisa dilihat di lapangan, daya beli turun, tingkat konsumsi turun, dan otomatis impor barang jadi otomatis menurun juga. Tapi USD segitu belum terasa," ujar Erwin ‎di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, (13/10).

Kalangan importir, diakui Erwin, telah mengantisipasi pelemahan rupiah ini. Maka dari itu, posisi mata uang Garuda di level saat ini tidak terlalu membuat importir khawatir.

"Walaupun untuk industri yang bahan bakunya impor berpengaruh, tapi mereka sudah bikin planning, USD berapa, selama belum masuk itu belum terasa," tegas dia.

Meski begitu, Erwin menekankan, importir sangat mengantisipasi rupiah berada di level Rp14.000 per USD. Tapi, ketika rupiah itu stabil, importir tak perlu mengkhawatirkan.

"Kalau pun Rp14.000 per USD yang penting stabil, kalau sekarang Rp13.400 per USD, lalu naik nanti Rp13.800 per USD itu cukup berbahaya. Kalau sampai level Rp14.000 itu level terlalu bahaya," sebut Erwin.

(**/AH)

Berita9.com - Presiden Joko Widodo melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit kualitas unggul dalam program peremajaan kebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menegaskan dengan program replanting kebun kelapa sawit rakyat dengan didanai sepenuhnya oleh pemerintah, menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok Nusantara.

"Ini suatu komitmen pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat terutama di pedesaan. Salah satunya, yakni di Muba memiliki potensi kebun sawit milik petani yang cukup luas, namun banyak yang sudah tua, Sehingga, perlu direvitalisasi" katanya, Jumat (13/10/2017).

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan kelapa sawit tak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk tidak percaya diri bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia.

Hadir dalam acara ini, Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono, Pengurus Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) antara lain Wakil Sekjen Rino Afrino, dan sejumlah pengusaha, petani sawit, dan para pejabat pemerintah lainnya. 

(**/WE)

Berita9.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemententerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok aturan pengenaan pajak bagi kegiatan perdagangan berbasis online atau e-commerce. Adapun pengenaan pajak itu tentunya harus melalui sebuah proses yang pembahasannya sangat mendalam dan tidak membebani pelaku usaha.

Salah satu pelaku usaha e-commerce yakni Bukalapak mengharapkan aturan tersebut bersifat bijak atau memberi keadilan bagi pelaku bisnis yang mengandalkan jaringan internet itu. Hal tersebut dianggap penting lantaran industri e-commerce tengah berkembang dan tumbuh.

Co-Founder and Chief Financial Officer (CFO) Bukalapak M Fajrin Rasyid menjelaskan keadilan yang dimaksudkan yaitu tidak memukul rata usaha yang memang sudah settle dan sukses atau yang masuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan usaha yang baru dirintis atau masih dini seperti UMKM.

"Di Bukalapak, penjual macam-macam, ada perusahaan yang sudah PKP, dan ada UMKM serta individu yang baru mulai berjualan. Jadi tidak bisa disamaratakan. Tata caranya, misalnya, menyamaratakan semua jualan di Bukalapak harus dipungut PPN langsung, enggak mungkin," kata Fajrin, di Ji Expo Kemayoran, Jakarta, (12/10).

Selain itu, dirinya berharap aturan pajak yang dikenakan nanti tak menyasar pada kegiatan e-commerce yang dilakukan oleh market place. Namun perdagangan dengan mengandalkan media sosial tak dikenakan pajak. Jika dilihat dari ukuran maka kegiatan dagang online yang besar bukan yang melalui Bukalapak atau market place lain, namun melalui instagram atau facebook.

Dirinya menganggap perdagangan melalui media sosial itu yang sebetulnya tidak terkontrol. Bahkan dia menganggap adanya potensi distributor akan lebih memilih memasarkan produknya lewat media sosial ketimbang melalui market place jika ada aturan yang mengekang.

"Orang-orang jadi exodus, pilih jualan di instagram saja. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya. Makanya saya sebenarnya harapannya lebih bijak, dan equal treatment. Sampai sekarang berpendapat jualan di sosmed sangat besar, itu bisa mengancam. IG, FB itu merugikan buat pemerintah, karena enggak terdeteksi, karena transaksi melalui jalan belakang," tutur dia.

Untuk saat ini, lanjutnya, untuk urusan pajak maka diserahkan pada distributor atau masing-masing pengusaha. Sebagai market place, Bukalapak tidak menyediakan akses untuk bayar pajak. Jika nantinya pengenaan pajak dibebankan pada market place maka yang ditakutkan adanya migrasi dari pemasaran ke media sosial.

"Kalau Bukapalak jadi pemotong pajak, equal treatment bagaimana? Bagaimana kalau jadi exodus jualan ke medsos ?," jelas dia.

Perlu diketahui, DJP Kemenkeu masih mencari formulasi yang tepat dalam menentukan pengenaan pajak bagi kegiatan e-commerce. Kendati sudah memiliki konsep, namun masukan dari pelaku usaha masih dibutuhkan.

Direktur Peraturan Pajak I DJP Arif Yanuar mengatakan nantinya aturan tersebut akan mengatur mekanisme pengenaan pajak dalam hal ini pajak pertambahan nilai (PPN) apakah nantinya akan dibebankan pada market place seperti Tokopedia, Buka Lapak dan lain sebagainya, atau pada jasa pengirim (kurir).

"Masih jadi pembahasan yang memungut dan menyetor siapa, apakah pihak market place atau penerima pembayaran," tutur dia.


(**/AB)

Berita9.com - Pengamat Ekonomi James Adam mengatakan petambak garam perlu melek dan bisa melakukan alih teknologi tepat guna. Hal itu penting untuk mampu bersaing dan meningkatkan kualitas produksi di pasaran dan dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan.

"Melek teknologi terkait dengan proses produksi garam ini penting karena pembuatan garam itu melalui proses mengubah air laut menjadi kristal-kristal garam seperti halnya dalam proses industri," katanya, di Kupang, Kamis 12 Oktober 2017.

Anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir NTT mengatakan hal itu terkait Nusa Tenggara Timur memiliki potensi tambak garam dengan luas lahan yang dapat dikembangkan sekitar 12.835 hektare dengan tingkat produksi 1,43 juta ton per tahun.

Potensi ini, kata dia, jika dikembangkan dengan maksimal maka satu hektare dapat menghasilkan 112 ton garam. "Apabila digandakan hasil itu dalam satu tahun maka pendapatan pegaram tentunya menggembirakan untuk meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.

Menurut dia, untuk memaksimalkan potensi itu maka salah satu syarat yang harus dimiliki petambak garam adalah pengetahuan tentang teknologi dan sanggup pula melakukan alih teknologi itu dalam proses produksi.

"Teknologi yang diterapkan itu harus dikawal mulai dari lahan garam, sistem panen, manajemen, hingga akhir panen," ujarnya.

Hal ini dimaksudkan agar petani garam dapat peningkatan kualitas sekaligus produktivitasnya untuk produk yang berkualitas. Ia mengatakan teknologi yang diterapkan itu harus dikawal mulai dari lahan garam, sistem panen, manajemen, hingga akhir panen.

"Untuk itu, Kementerian Perindustrian yang memiliki inovasi teknologi untuk membuat garam beryodium di lahan pergaraman dan garam industri harus mentranfer ilmu itu kepada para petani garam dengan berbagai kegiatan dan pelatihan," tukasnya.

Kepala Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Timur Obaldus Toda, sebelumnya mengatakan berbagai cara tengah ditempuh untuk mendorong warga setempat dari kabupaten yang memiliki potensi garam untuk mengembangkan industri garam rakyat dengan teknologi geomembran.

"Kami melatih kelompok masyarakat di sembilan kabupaten untuk mengolah garam mentah menjadi garam beryodium, minimal untuk kebutuhan sehari-hari," tutupnya.


(**/Ant)

Page 1 of 43
Go to top