Bisnis

Bisnis (1032)

Berita9.com - Pemerintah diminta fokus menjaga harga beras ketimbang terjebak dalam silang sengkarut perbedaan pendapat soal impor beras.

Pasalnya, perbedaan pendapat antarinstansi pemerintah dapat memicu gejolak baru yang berujung kepada fluktuasi harga beras.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa berpendapat, para pemangku kepentingan seharusnya lebih fokus menangani harga beras yang mendekati level Rp11.000/kg.

Apalagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah meramalkan musim panen akan mundur selama 1 bulan.

“Konflik ini memalukan sebenarnya. Ini memalukan bagi rakyat. Sebaiknya fokus tangani harga beras,” ujar Dwi Andreas, (19/9).

Sementara itu, dalam konferensi pers kemarin, Direktur Utama Perum Bulog (Persero) Budi Waseso (Buwas) mengakui ada kecenderungan harga beras medium di pasaran sedang naik.

Meskipun demikian, harga beras di beberapa wilayah masih terpantau di bawah harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp9.450/kg.

Menurutnya, stok Bulog saat ini tercatat sebesar 2,4 juta ton. Sebanyak 1,4 juta ton di antaranya berasal dari pengadaan impor. Masih ada 400.000 ton beras impor yang akan segera masuk. Sementara itu, penyerapan dari dalam negeri mencapai 4.000 ton/hari di tengah musim kering.

“Sampai Desember 2018, stok Bulog akan mencapai setidaknya 3 juta ton. Saya sudah membentuk tim independen yang merekomendasikan sampai dengan Juni 2019 kita tidak perlu impor, karena cadangan beras impor yang ada di Bulog tidak akan dikeluarkan,” tegas Buwas.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo mengatakan rerata harga beras panjang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pada September 2018 sudah mencapai Rp10.190/kg, naik 0,3% secara month to month (mtm) dan 3,7% secara year on year (yoy).

“Saya akan jaga stok di PIBC di atas 30.000 ton supaya harga juga stabil di Jakarta. Pasalnya, Jakarta itu penyumbang inflasi nasional 20%. Menurut saya, pemerintah saat ini jauh lebih siap menghadapi kemarau panjang ke depan,” ujarnya.

Guna meredam gejala kenaikan harga beras, jelas Arief, pasar induk terpenting di Ibu Kota itu sudah memulai pengiriman tambahan dari Sulawesi Selatan, baik oleh Bulog Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten maupun melalui kerja sama dengan penggiling padi.

Adapun, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai kenaikan harga beras saat ini memang masih berada di batas wajar.

“Itu siklus tahunan. September hingga November harga naik karena kualitas beras yang baik, sehingga pedagang menaikkan harga beras. Yang perlu diwaspadai justru kalau kenaikan harga terus terjadi hingga November,” ujarnya.

Gejala kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Juni tahun ini, kendati nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan tren kenaikan harga beras pada Januari-April. Sayangnya, tren kenaikan harga beras itu terjadi justru pada saat harga di tingkat internasional sedang turun. (Lihat infografis)

Pemerhati pertanian dari Asosisasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori menjelaskan, harga beras di Indonesia yang berbanding terbalik dengan tren harga internasional merupakan konsekuensi dari kebijakan impor beras yang hanya boleh dilakukan pemerintah melalui Bulog.

“Ini konsekuensi dari kita yang mengunci pasar dari impor. Dalam artian, impor hanya boleh dilakukan negara lewat Bulog. Akibatnya, harga beras di pasar internasional tidak akan tercermin di pasar domestik,” tuturnya.

Kenaikan harga beras saat ini dipicu oleh kebijakan yang mengubah skema penyaluran beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) sejak Juli 2017.

Khudori menjabarkan jumlah penerima rastra adalah 10% dari total konsumen di Indonesia. Ketika tidak lagi disokong oleh rastra dan diganti oleh bantuan nontunai, mereka akan ikut berburu beras ke pasar.

“Akibatnya ada tambahan ‘konsumen baru’ yang beramai-ramai ikut mencari beras ke pasar dan membeli seusai preferensinya, tidak lagi hanya beras medium. Artinya, ‘konsumen baru’ inilah yang sebetulnya membuat harga beras tertarik ke atas.” ungkap Khudori.

TIDAK AKURAT

Sementara itu, Budi Waseso juga menilai saat ini situasi pangan di Tanah Air sedang tidak ‘adem’.

Akar permasalahannya adalah ketiadaan neraca beras yang akurat.

Oleh karena itu, Buwas menyarankan agar ke depannya seluruh keputusan tentang pengadaan pangan dibuat satu pintu, yaitu melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

Dijumpai terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerahkan urusan pengendalian harga dan distribusi beras melalui operasi pasar kepada Bulog.

“Silakan tanyakan ke Bulog, mengapa serapan operasi pasar masih rendah, tetapi harga masih naik. Kan Bulog juga yang bilang pasokan di pasar masih aman. Selain itu yang bertugas mengurusi penyerapan kan juga Bulog,” tegasnya.

Menanggapi polemik perberasan yang meruncing, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan persoalan impor tidak perlu diributkan.  “Keputusan impor sudah diambil dengan pertimbangan matang." (*)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemnhub) meluruskan soal kabar pembuatan aplikasi transportasi online (daring) pelat merah atau milik pemerintah. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menegaskan pemerintah sama sekali tidak merencanakan menjadi operator.

"Saya meralat kembali aplikasi pelat merah nggak ada lagi. Kalau ada badan hukum atau lembaga lain silakan saja," kata Budi di kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (20/9).

Budi menegaskan saat ini pemerintah tidak mengerjakan pembuatan aplikasi transportasi daring. Dia memastikan Kemenhub akan konsentrasi dan fokus membangun regulasi transportasi daring, khususnya taksi online.

Budi menjelaskan jika selama ini ada kabar soal aplikasi tranposrtasi daring pelat merah, hal itu bukan berasal dari pemerintah. "Kalau ada pemberitaan megenai aplikasi pelat merah sebetulnya ide itu muncul disampaikan juga oleh teman-teman aliansi taksi online yang kemarin mendatangi kantor Gojek dan Grab," jelas Budi.

Menurut Budi, para pengemudi taksi daring merasa kedua aplikator yang ada saat ini memiliki sistem yang berbeda. Terutama saat kali pertama para pengemudi bergabung dan sekarang setelah melakukan ekspansi.

"Tapi belakangan dengan kondisi yang semakin meningkat jumlah mitranya khususnya taksi online itu penghasilan mereka (pengemudi) saat ini bisa dikatakan agak menurun," ungkap Budi.

Oleh karena itu, Budi memastikan beberapa dari pengemudi taksi daring memberi masukan kepada kedua aplikator tersebut. Menurut Budi, para pengemudi menyuarakan adanya aplikator baru yang disiapkan pemerintah.

Budi menegaskan Kemenhub pada dasarnya juga terbuka jika muncul suara tersebut. "Saya tanggapi, tapi sampai saat ini konsentrasi pemerintah adalah sebagi regulator. Saya tidak mau mencampuradukan antara regulator dengan operator," tutur Budi.

Untuk itu, Budi menegaskan tanggung jawab Kemenhub sebagai regulator bukan dengan membuat aplikasi baru pelat merah. Budi memastikan Kemenhub hanya menyusun regulasinya dan untuk operator dipersilakan kepada badan hukum lain atau swasta.

Sebelumnya, Kemenhub dikabarkan tengah mengkaji pembuatan aplikasi transportasi daring baru. Kemenhub bahkan sudah melakukan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Hanya saja, hal tersebut masih sebatas kajian dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga menegaskan masih hanya wacana. Sebab, pembuatan aplikator transportasi taksi daring pelat merah merupakan usulan dari sekelompok pengemudi taksi daring. 

"Itu hanya wacana dari masyarakat kita itu ada alternatif dan kita sebagai pemerintah menangkap saja itu sebagai wacana," kata Menhub Budi di Balai Kartini, (18/9).

Budi mengatakan pembuatan aplikasi transportasi daring pelat merah masih prematur untuk disampaikan sebagai rencana pemerintah. Untuk itu, dia memastikan hal tersebut masih sebatas wacana yang belum ada kepastiannya.

(**/REP)

Berita9.com - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengaku sangat sedih melihat perjuangan honorer K2 (kategori dua) mendapatkan status sebagai CPNS.

Sedih karena para honorer K2 harus melakukan aksi unjuk rasa berkali-kali, di daerah maupun di Jakarta. Mereka telah melakukan pengorbanan waktu, energi, dan juga biaya. Pengorbanan yang begitu panjang.

Mestinya, terang Lukman, honorer K2 yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan upah minim, diperhatikan pemerintah.

Kalau alasannya kompetensinya rendah, pemerintah wajib memberikan pelatihan. Sedangkan batasan usia, sebaiknya diberikan afirmasi.

"Sejak demo dimulai pekan lalu, luar biasa sedih hati kami. Saya sampai menangis melihat tenaga pendidik tua berjuang di jalan. Seandainya ini dilihat para pejabat pemberi keputusan, apakah tega lihat seperti itu," ujar Lukman, Kamis (10/9).

Dia mengungkapkan, sudah menginstruksikan seluruh DPRD kabupaten untuk mendukung perjuangan honorer K2 jadi PNS. Salah satunya lewat percepatan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Honorer K2 memilih jalan aksi karena tidak ada pilihan lain. Didatangi baik-baik enggak efek. Jadi jangan salahkan mereka bila terus-terusan demo dan mogok," tandas politikus PDIP ini.

(**/ESY)

Berita9.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengabaikan konsep ekonomi yang disampaikan oleh Kwik Kian Gie.
 
Hasto justru menyangsikan pilihan Kwik bergabung dengan kubu Prabowo-Sandi. Baginya konsep ekonomi-politik mereka sangat berbeda dengan yang dianut Kwik.
 
Namun, pernyataan Hasto tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan ekonom INDEF, Bhima Yudhistira.
 
Dari penuturan Bhima, pemikiran Kwik sedari dulu konsisten bicara perihal kedaulatan dan kemandirian ekonomi.
 
Termasuk di antaranya, penguasaan sumber daya alam dan peran strategis BUMN.
 
"Konsep itu justru hampir sama dengan Prabowo yang mengusung tema kerakyatan dan kemandirian ekonomi. Saya bingung di mana beda nya?," kata Bhima, (18/8).
 
Menurut Bhima, ada tiga alasan mengapa Kwik menyeberang ke Prabowo-Sandi. Pertama soal buyback (pembelian kembali) saham Indosat yang jadi mimpi Kwik sejak dia menjabat Menteri Negara Ekonomi Keuangan dan Industri era Megawati belum juga terwujud pada era Jokowi.
 
"Padahal Pak Jokowi sudah memasukan buyback Indosat dalam janji politiknya dulu saat kampanye 2014," sebut Bhima.
 
Kemungkinan, belum terwujudnya janji pemerintahan Jokowi itu disebabkan karena APBN masih defisit sehingga kapasitas untuk melakukan pembelian kembali saham Indosat tidak dilakukan hingga saat ini.
 
Sementara, faktor kedua terkait urusan kemandirian ekonomi termasuk banjir impor yang terlihat belakangan ini memperparah pelemahan kurs rupiah.
 
Bhima menyebut, menteri perdagangan sibuk impor beras padahal gudang bulog penuh sehingga terkesan tidak serius mengurus kemandirian ekonomi.
 
Soal kemandirian ekonomi khususnya pangan sekarang timbul polemik di tengah banjirnya impor beras dan komoditas pangan lainnya. Defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan melebar salah satunya karena impor pangan.
 
Lantas, faktor ketiga berkaitan dengan utang pemerintah yang dianggap terlalu agresif dan kurang produktif. Utang sendiri tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 5 persen.
 
"Dari utang pemerintah yang mencapai Rp 4.253 triliun per Juli 2018 habis untuk belanja barang dan belanja pegawai. Ada sisa untuk infrastruktur tapi itu pun lebih banyak disumbang utang BUMN bukan utang pemerintah," pungkas Bhima.
 
(**/ET)

Berita9.com - Organda DIY menilai keputasan Mahkamah Agung (MA) tidak adil memenangkan sejumlah pasal penggugat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Taksi resmi yang selama ini beroperasional dan memenuhi aturan yang ditetapkan tetap harus dilindungi, sehingga perlu adanya penegakkan hukum atau pemberlakuan aturan yang baru bagi taksi daring supaya adil. 

Ketua DPD Organda DIY V Hantoro mengatakan pihaknya tetap meminta perlindungan terhadap taksi resmi menyikapi santer-santernya polemik PM 108 Tahun 2017 terkait taksi online. Prinsipnya, Pemda DIY berjanji akan melindungi keberadaan taksi resmi yang selama ini ada di DIY dengan jumlah armada taksi reguler mencapai 1.000 unit dan 50 unit taksi premium. Taksi resmi pun masih terus berusaha bertahan dan memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.

"Taksi online sendiri tidak bisa terdeteksi saat ini baik oleh Pemda maupun organisasi. Termasuk banyaknya atau taksi daring yang beroperasi di DIY sebab mereka tidak mengantongi perizinan dan tidak masuk dalam data base Pemda DIY," kata Hantoro usai bersilahturahmi dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X di Gedhog Wilis Kepatihan, (18/9). 

Hantoro menyampaikan prinsipnya Pemda DIY sendiri mengaku akan melibatkan dan melindungi angkutan-angkutan resmi yang ada di DIY, salah satunya taksi resmi atau reguler. Organda DIY terus berupaya dan meminta agar peraturan hukum tetap ditegakkan bagi taksi daring yang masuk angkutan umum. Jika PM 108 Tahun 2017 tersebut banyak pasal yang akhirnya dicabut oleh MA, maka aturanya bisa kembali ke peraturan sebelumnya. 

"Kita adil yang namanya kegiatan bisnis harus ada aturannya. Masyarakat juga perlu adanya edukasi menggunakan angkutan resmi mempunyai aspek perlindungan baik mereka baik perlindungan hukum dan pelayanan sehingga tidak hanya mengejar murahnya saja," tandasnya.

Pemilik PO GeGe Transport tersebut mengungkapkan taksi online sebenarnya  memang tidak bisa dikatakan murah sebab yang sebenarnya prosentase keuntunganya hanya 20 persen dan mayoritas 80 persen tidak untung. Sedangkan taksi resmi sangat mengandalkan dan mengutamakan jaminan pelayanan dan keamanan. Tingkat isian penumpang atau load factor taksi resmi di DIY memang mengalami penurunan karena dampak banyaknya taksi online yang beroperasinal di DIY.

"Jadi jangan hanya cari taksi daring karena murahnya saja, masyarakat harus mulai berpikir perlunya jaminan perlindungan keselamatan maupun hukum yang harus diperhitungkan. Jumlah taksi daring yang ada di DIY saja bisa melebihi 20 kali lipat jumlah kuota taksi resmi," imbuh Hantoro.

(**/Ira)

Berita9.com - Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Sidogiri berkomitmen membangun kemandirian ekonomi berdasarkan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Sebagaimana Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi dari awal mengajarkan prinsip berkoperasi yang mandiri dan kekeluargaan.

Ketua BMT Sidogiri, Mahmud Ali Zain mengatakan pihaknya berkomitmen agar nilai-nilai tersebut mampu menjadi spirit bagi para alumni pesantren Sidogiri yang kini tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

“Kemandirian ekonomi berkoperasi sangat penting, karena dengan kemandirian akan mampu menentukan nasib hidup sendiri,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima, Senin (17/9).

Ia mencontohkan dampak dari ketidak mandirian itu direfleksikannya seperti dalam menentukan harga-harga barang yang ada selama ini yang banyak ditentukan oleh pihak lain. Terkait dengan itu, BMT UGT Sidogiri bercita-cita menjadi soko guru dalam mengkonsolidasikan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat.

Sebagai sebuah koperasi pesantren terbesar di Indonesia, BMT UGT Sidogiri mengembangkan berbagai unit bisnis yang dikelola oleh para alumni pondok pesantren Sidogiri, di antaranya perusahaan teknologi IT, asuransi, properti, agro, serta travel haji dan umroh.

“Dengan berbagai bisnis tersebut dan jaringan yang kami kelola, BMT UGT Sidogiri mampu meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Pada akhir 2017, total BMT UGT Sidogiri mencapai Rp 2,4 triliun dan hingga akhir 2018 ditargetkan total asetnya mencapai Rp 5 triliun. Untuk mengejar target aset tersebut, BMT yang kini memiliki jumlah anggota sebanyak 16.647 orang itu, pihak pengurus akan meningkatkan jaringan pelayanan dan profesionalisme sumber daya manusianya.

Saat ini, BMT UGT Sidogiri memilik jaringan kantor cabang yang tersebar di 49 provinsi. “Kami optimistis dengan jumlah jaringan tersebut mampu memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat yang kepingin hijrah dalam sistem keuangan syariah,” ujarnya.

(**/Rep)

Berita9.com - Pemerintah merencanakan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB) 2018 di Nusa Dua, Bali akan menghasilkan output dituangkan dalam kesepakatan Bali Initiative, mencakupi, capital package, study of urbanization, human capital index dan Bali fintech principles.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Parjiono, mengatakan bahwa pemerintah berencana menelurkan 4 kesepakatan yang nantinya menjadi tolak ukur internasional dalam memperkuat perekonomian dunia.

Parjiono berharap melalui pertemuan internasional ini dapat dihasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional terkait 4 hal tersebut.

"Kita ingin pendekatan secara multiraleral dan bilateral. IMF itu forum multilateral, harus dimanfaatkan sehingga secara bersama-sama dapat mengatasi kondisi global saat ini," ujarnya (15/9).

Pertama mengenai capital package atau paket permodalan, saat ini Bank Dunia tengah menyelesaikan skema kenaikan modal untuk IBRD dan IFC, sebagai tindak lanjut hasil Spring Meetings 2018 yang ditargetkan selesai Juli 2018.

Skema ini akan disepakati dalam pertemuan dan diharapkan dapat meningkatkan peran WB dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara global.

Kedua mengenai studi urbanisasi, WB bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan penelitian mengenai urbanisasi di Indonesia.

Penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan kunci yang dapat menjadi referensi negara-negara di dunia mengenai pengelolaan urbanisasi agar dapat memberikan keuntungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketiga mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Capital Index (HCI), WB akan merilis versi pertama HCI yang dapat dijadikan referensi bagi pengambil keputusan di negara-negara anggota dalam menetapkan kebijakan mengenai investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Indonesia sudah mengadaptasi upaya pembangunan HCI ini dengan kebijakan 20% anggaran APBN untuk pendidikan, dan melalui HCI ini kita dapat melakukan pengelolaan anggaran itu dengan tepat sasaran," jelasnya.

Terakhir terkait teknologi finansial (Fintech), pembahasan mengenai fintech ini merupakan topik yang diusulkan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, Jokowi mengusulkan secara resmi kepada Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde agar pada pertemuan tahunan tersebut membahas mengenai tekfin.

Isu tekfin ini menjadi agenda engara-negara anggota IMF dan WB karena memiliki pengaruh pada inklusi keuangan, stabilitas dan integritas.

"Sehingga diharapkan dapat ditentukan suatu prinsip-prinsip bersama dalam penggunaan tekfin ini, apalagi Indonesia memiliki berbagai layanan tekfin," jelasnya.

(**/RMA)

Berita9.com - Aplikasi penyedia jasa transportasi berbasis daring dinilai lebih baik ditutup dan pemerintah membuat aplikasi untuk para pelaku usaha transportasi berizin.

Pendapat itu disampaikan jika penyedia jasa transportasi online atau daring tidak menginginkan adanya aturan. 

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, mengungkapkan putusan Mahkamah Agung yang kembali membatalkan beberapa pasal dalam Permenhub No. PM 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek merugikan konsumen dan pengemudi transportasi daring.

“Jika tidak mau diatur, sebaiknya ditutup saja dan pemerintah dapat membuat aplikasi yang diberikan kepada semua usaha taksi reguler yang berizin,” kata Djoko, Sabtu (15/9/2018).

Dia menjelaskan, setiap penyelenggaraan aktivitas transportasi yang melibatkan publik harus diatur. 

Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun penyelenggaraan transportasi daring terdapat beleid yang mengaturnya. 

“Jangan [hanya] melirik murahnya, tetapi jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan minim sekali [pada transportasi daring],” katanya. 

Dia menjelaskan, terdapat 10 pasal yang dicabut dalam putusan MA No. 15 P/HUM/2018 pada 31 Mei 2018 terkait Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Substansi 10 pasal yang dicabut adalah terkait argometer, stiker, dokumen perjalanan yang sah, persyaratan teknis perizinan (minimal 5 kendaraan, tempat menyimpang kendaraan, bengkel),  STNK atas nama badan hukum, badan hukum koperasi  tempat menyimpan kendaraan, SRUT dan Buku Uji Kendaraan, larangan perusahaan aplikasi, dan sanksi tanda khusus. 

Sementara ada empat pasal yang tidak dicabut adalah kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, tarif batas atas dan batas bawah, aplikasi menetapkan tarif dan promosi, dan pengenaan sanksi. 

(**/YS)

Berita9.com - Anjloknya nilai tukar Rupiah berpotensi akan mengancam peluang Presiden Joko Widodo untuk terpilih kembali. Dan sebaliknya, saingannya kini mengalihkan fokus ke isu ekonomi dalam upaya mengekspos kelemahan utama Pemerintahan Jokowi. Demikian disampaikan analis politik independen Kevin O"Rourke dalam wawancara dengan ABC Australia.

Bulan lalu, Presiden Jokowi memilih ulama konservatif Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden, dalam Pilpres yang diperkirakan akan banyak bertarung dalam isu agama.

Namun, anjloknya nilai tukar rupiah ke posisi terendah yang belum pernah terjadi sejak tahun 1998 dan menyebabkan jatuhnya rezim Suharto, pilihan calon wapres Jokowi itu sekarang dilihat sebagian orang justru sebagai ''penghalang''.

'(Joko) Widodo memasuki pemilu dengan menggunakan taktik pertempuran sebelumnya.'' ujar O"Rourke, yang menerbitkan buletin Reformasi Weekly.

"Ia memilih calon wakil presiden dari ulama yang sangat konservatif, tampaknya dengan pemikiran bahwa dia perlu mengantisipasi serangan dari sisi religiusnya," jelasnya.

"Kenyataannya, lawan-lawannya akan mengkritik dia dari sisi ekonomi dan cawapresnya tidak membantu sama sekali di bidang itu. Bahkan, dia mungkin jadi penghalang," tambah O"Rourke.

Sabtu pekan lalu, koalisi capres Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan menyalahkan pemerintahan Jokowi atas anjloknya nilai mata uang.

''Kami sangat prihatin dengan melemahnya mata uang rupiah,'' kata pernyataan itu.

"Ini menjadi beban ekonomi nasional kita, khususnya bagi rakyat Indonesia yang paling rentan, yang cepat atau lambat harus menghadapi kenaikan harga-harga bahan pokok," katanya.

"Fundamental ekonomi kita melemah karena ada kesalahan strategi yang digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi kita," demikian dikatakan.

Harga Pangan Jadi Isu Utama Pemilih 

Nilai mata uang Rupiah terhadap dolar AS anjlok sekitar 9 persen tahun ini. Hal itu sebagian disebabkan oleh keputusan AS menaikkan suku bunga sehingga mendorong aliran modal kembali ke AS, dan menghantam pasar negara berkembang seperti Turki dan Argentina.

Kondisi ini membuat banyak barang impor di Indonesia jadi lebih mahal, yang pada gilirannya memberikan tekanan pada inflasi.

"Jajak pendapat selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa yang paling penting bagi pemilih adalah inflasi, terutama harga makanan," jelas O"Rourke.

"Jika nilai mata uang terus melemah, harga makanan pasti akan naik," tambahnya.

Matthew Busch, Visiting Fellow pada Lowy Institute di Australia, mengatakan jika harga makanan menjadi lebih mahal, pasti Presiden akan disalahkan.

"Jika harga makanan mulai bergerak naik, itu bisa menjadi masalah nyata," ujar Busch.

"Hal ini telah menggerakkan pemilih di masa lalu dan memiliki dampak nyata pada cara rakyat mengevaluasi kinerja Presiden," tambahnya.

Tahun ini saja Indonesia telah mengimpor 2 juta ton beras, jauh lebih banyak dari biasanya, dalam upaya untuk menekan harga bahan makanan utama ini.

Pilpres akan Sangat Kompetitif

Pemerintahan Jokowi juga telah memberlakukan langkah-langkah proteksionis, termasuk menaikkan tarif hingga 10 persen pada sekitar 1.000 barang diimpor, mulai dari sabun hingga elektronik, dalam upaya memperkecil defisit neraca berjalan.

Dua pekan lalu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menandatangani perjanjian dengan Presiden Jokowi untuk merampungkan negosiasi Perdagangan Bebas kedua negara.

Namun, Profesor Hal Hill, pakar ekonomi pada Australian National University, menilai perdebatan tentang nilai tukar Rupiah "berlebihan".

"Indonesia mengalami salah satu krisis ekonomi terbesar di dunia modern tahun 1997/98 ketika Rupiah anjlok dan sektor perbankan runtuh, serta memicu keruntuhan rezim Suharto," katanya.

"Jadi, setiap kali terjadi pergerakan signifikan dalam nilai Rupiah, orang mulai jadi tegang," jelasnya.

"Saya tak melihat ini akan seperti krisis besar Indonesia sebelumnya, atau menjadi krisis cukup serius seperti di Argentina dan mungkin Turki," kata Prof Hill.

Namun bukan berarti lawan-lawan Presiden Jokowi tak akan menggunakan isu nilai mata uang ini untuk menyerangnya.

Prabowo telah memilih Sandiaga Uno, seorang pengusaha kaya dan sukses, sebagai calon wakil presiden.

Jokowi adalah presiden populer dan umumnya diperkirakan akan memenangkan Pilpres bulan April mendatang.

Namun O"Rourke percaya kombinasi dari kenaikan harga pangan dan pilihan calon wapres, bisa secara signifikan mempersempit kesejangan jumlah dukungan nantinya.

"Dua faktor ini dapat membuat pemilihan presiden lebih kompetitif, mungkin terlalu kompetitif untuk berleha-leha," ujarnya.

(**/GR)

Berita9.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno tidak mau memanfaatkan kepala daerah untuk memenangkan pada Pemilu Presiden.

"Enggak lah, kita tidak ingin memanfaatkan kepala daerah lah," kata Andre, (11/9).

Menurut dia, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat untuk menyelesaikan janji-janji kampanye dan mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya.

"Kan Pak Prabowo dan Gerindra berkeinginan kepala daerah fokus untuk benar-benar memenuhi janjinya. Kalau di pihak kami meminta kepala daerah kami fokus bekerja penuhi janji dan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka," ujarnya.

Namun, Andre mengatakan kubu Prabowo-Sandi menghormati dan mengapresiasi apabila ada kepala daerah yang mendukung terang-terangan terhadap pasangan calon petahan Joko Widodo-Maruf Amin pada Pemilu Presiden 2019.

"Kalau ada kepala daerah yang mendukung Pak Jokowi, ya kita hormati, kita apresiasi itu hak mereka," tandasnya.

Untuk diketahui, beberapa kepala daerah yang baru terpilih maupun sudah dilantik telah menyatakan dukungan secara terang-terangan kepada pasangan calon incumbent Jokowi-Maruf pada Pemilu Presiden 2019.

Antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat.

(**/RIS)

Page 1 of 74
Go to top