Bisnis

Bisnis (1476)

Berita9.com - Relawan Sahabat Guru Indonesia (SGI) Aksi Cepat Tanggap (ACT) Lampung memberikan bantuan bea guru honorer di Kota Bandar Lampung, Senin (2/12). Bea guru honorer dinilai masih dibutuhkan karena penghasilan guru honerer belum memadai.

Kepala Program ACT Lampung Arief Rakhman mengatakan, penyaluran bantuan bea guru dari program SGI, berdasarkan realita banyak guru honorer, guru mengaji dan guru tahfidz yang masih mendapatkan penghasilan minim.

Menurut dia, untuk sekadar mencukupi kebutuhan hidup keluarganya saja tidak cukup, belum lagi mereka harus mengeluarkan biaya operasional menuju lokasi tempat mengajar. Dia mengatakan, program SGI diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk berbagi dan peduli atas minimnya penghasilan guru-guru tersebut. Dengan tercukupinya kebutuhan keluarga diharapkan guru akan lebih fokus mencerdaskan anak-anak didik di lingkunganya.

“Sahabat Guru Indonesia menjadi pemantik untuk lebih peduli terhadap kehidupan guru-guru yang berpenghasilan minim, untuk itu diharapkan peran serta semua dermawan di seluruh Provinsi Lampung,” kata Arif Rakhman dalam keterangan persnya, Senin (2/12).

Bantuan bea guru diterima Sunwanah. Dia telah mengajar 22 tahun mengabdi mencerdaskan anak-anak di lingkunganya. Ia sudah terbiasa berbulan-bulan tidak digaji.

Hanya rasa cinta guru Sunwanah yang besar terhadap anak didiknya yang membuatnya tetap teguh dengan pilihan hidupnya. Dia kerap memutar otak untuk melunasi tunggakan biaya sekolah anaknya.

Keikhlasan dan rasa syukur membuat Sunwanah istiqamah mengajar di MI Mathla’ul Anwar Kelurahan Sinar Laut, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Meski gaji yang diterima minim, ia masih mampu  menghidupi ketiga anaknya, sedangkan suaminya hanya bekerja buruh serabutan

Bantuan SGI ACT Lampung membuat Sunwanah menangis. Kehidupannya yang serba kekurangan membuatnya tetap bersyukur. “Anak-anak sudah tiga bulan belum bayar SPP, gaji yang saya terima hanya cukup untuk bayar listrik dan makan. Kalau gaji bapaknya untuk uang saku anak dan ongkos angkot,” ucapnya.

Ani Suningsih, seorang guru honorer yang telah mengabdi 19 tahun mengajar di MI Masriqul Anwar Kelurahan Panjang, Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Penghasilannya Rp 400 ribu per bulan. Dia tetap semangat mengajar anak-anak didiknya. Dia bersyukur mendapat bantuan bea guru dari SGI.

“Ini sudah panggilan jiwa jadi nggak masalah dapat honor minim, tapi saya kasihan sama anak-anak di rumah kadang untuk jajan saja harus hitung-hitung dulu. Alhamdulillah bantuan bea guru ini bisa untuk beli beras dan lauk pauk,” ujarnya. (*)

Berita9.com - Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Denden Imadudin Soleh mengatakan pengawasan di internet akan lebih mudah dilakukan bila iklan rokok dilarang.

"Yang terjadi saat ini adalah pembatasan, bukan pelarangan. Karena itu perlu ada pengawasan bersama," kata Denden dalam Simposium Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok Menyeluruh untuk Mengurangi Konsumsi Rokok di Kalangan Remaja di arena Kongres Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Denpasar, (30/11).

Denden mengatakan bila iklan rokok dijadikan salah satu muatan yang dilarang di internet, maka harus dinyatakan secara tegas. Dengan begitu, Kominfo akan lebih mudah memblokir karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Terkait iklan rokok yang beredar secara bebas di internet, Denden mengatakan ada peran masyarakat untuk meminta pemblokiran yang akan dilakukan Kominfo koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa langsung memblokir karena bisa digugat. Padahal Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya mengeksekusi saja," tuturnya.

Denden mengatakan pernah Kominfo memblokir sebuah muatan di internet atas permintaan lembaga lain. Ternyata langkah pemblokiran tersebut digugat, dan lembaga yang meminta pemblokiran itu malah sama sekali bukan menjadi tergugat.

Kominfo sendiri mulai menyaring iklan rokok di internet pada Juni 2019 setelah menerima permintaan resmi dari Kementerian Kesehatan. Ketika itu Kominfo mengatakan sudah mendeteksi 114 kanal di media sosial yang mempromosikan rokok secara vulgar. (*)

Berita9.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat Zonasi Industri. Hal ini dinilai penting demi mengurangi kesenjangan upah minimum provinsi (UMP).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bagi industri padat karya seperti tekstil, garmen, makanan dan lain-lain harus berada di daerah yang memang KHL nya tidak terlalu tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat bagian Selatan, sebagian Sumatra, dan lain-lain.

Sedangkan industri capital intensive (padat modal) seperti otomotif, bank, jasa, elektronik dan lain-lain, bisa berada di daerah yang memang KHL nya sudah tinggi seperti DKI, Jawa Barat, Batam, dan lain-lain.

"Dengan demikian perusahaan tetap punya daya saing dan buruh tetap terjamin upah dan kesejahteraannya," tegas dia dalam keterangannya, (27/11).

Tidak hanya itu, KSPI juga mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi PP 78/2015. Sebab di dalam PP 78/2015 mengatur kenaikan upah yang sama di setiap daerah. Sehingga upah di daerah yang tinggi akan semakin tinggi, sedangkan di daerah yang upahnya rendah akan tetap rendah.

"Supaya gap tidak bertambah lebar, PP 78/2015 harus di revisi. Karena dalam PP tersebut mengatur formula kenaikan upah minimun sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dia mencontohkan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dipakai untuk kebaikan UMK 2020 adalah 8,51 persen. Akibatnya, di semua daerah upahnya naik 8,51 persen. Sehingga yang saat ini upahnya sudah relatif besar maka semakin besar, sedangkan yang kecil akan tetap kecil.

Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing kab/kota. Karena setiap daerah nilai KHL-nya berbeda, maka prosentase kenaikan upah minimumnya juga akan berbeda.

"Dengan demikian, antar daerah pasti akan tetap ada gap tapi akan makin mengecil. Karena prinsip upah minimum adalah safety net agar buruh tidak absolut miskin. Sehingga selain mempertimbangkan kemampuan industri tapi juga harus mengukur peningkatan daya beli buruh dan kenaikan harga barang yang kesemuanya tercermin dalam hasil survei KHL di pasar," katanya.

Menurut Iqbal, kualitas dan kuantitas KHL juga harus terus ditingkatkan; sehingga benar-benar memenuhi standard hidup yang layak untuk buruh.

Dengan adanya penetapan kenaikan upah minimum berdasarkan survei KHL, secara otomatis terjadi perbedaan kenaikan nilai prosentase upah minimum tersebut. (*)

Berita9.com - Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Muhammad Nur Rizal mengatakan pelatihan untuk guru memang perlu ditingkatkan. Hanya saja, ia menilai cara pelatihan para guru harus diubah.

Saat ini pelatihan guru dilakukan berdasarkan ujian kompetensi guru (UKG). Hal-hal yang diuji dan dinilai pada saat pelatihan adalah kemampuan pedagogik dan kompetensi guru. Sayangnya, kata Rizal, pelatihan ini tidak mengarah pada kualitas guru.

"Karena yang diuji hanya kemampuan mengisi soal online. Yang diuji hanya kognitifnya saja, tapi bukan perubahan perilaku guru ketika mengajar di kelas," kata Rizal, (24/11).

Nilai kognitif itu saja, lanjut Rizal, nilai guru banyak yang masih rendah. Guru yang memiliki nilai tinggi juga tidak diukur kemampuan dalam proses pembelajaran di kelas.

Pola pelatihan dan penilaian guru, seharusnya tidak hanya berdasar pada pengetahuan dan kompetensi. Namun, adalah pelatihan yang berdasarkan kondisi faktual guru di lapangan.

"Jadi yang dipertukarkan adalah pengalaman, kemudian pembelajaran secara praktik langsung. Sehingga, guur nanti akan memiliki upgrading skill yang memang benar-benar dibutuhkan di lapangan," kata dia lagi.

Selanjutnya, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pelatihan tidak hanya memberikan ruang untuk bertukar praktik pengalaman. Namun juga memberikan otonomi kepada guru untuk menerjemahkan kurikulum nasional menjadi kurikulum sekolah.

"Selama ini pelatihannya hanya menuntut guru untuk mengerjakan RPP, dan mengisi administrasi yang justru malah membebani guru sehingga pelatihannya menjadi tidak tepat sasaran," kata Rizal. (*)

Berita9.com - Kritikan atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) dari kalangan muda atau milenial terus terjadi.
Berita9.com - Wacana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dinilai tidak tepat dilakukan.

Berita9.com - Muhammadiyah sebagai organisasi atau persyarikatan bakal melangsungkan milad ke -107 tahun pada 18 November 2019.

Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Muhammadiyah yaitu bergerak di bidang pendidikan guna mencerdaskan bangsa, maka tema yang diusung kali ini adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.

Dalam resepsi Milad tahun ini Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai tuan rumah penyelenggara.

Diperkirakan 10.000 jamaah akan menghadiri acara tersebut. Sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Maju yang bakal hadir antara lain Menteri Agama Fachrul Razi, Kapolri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan yang lainnya.

Resepsi milad yang melibatkan kader Muhammadiyah mulai dari TK, SD hingga Perguruan Tinggi ini akan dibagi menjadi 4 acara inti yaitu: Tasyakur 1 Abad TK ABA, Penganugerahan Muhammadiyah Awards, Pidato Milad Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Launching Lagu Muktamar Muhammadiyah.

“Dalam Milad tahun ini Muhammadiyah akan melaunching Muhammadiyah Online University (MOU) dan me-launching sistem iuran anggota secara online, ini dalam rangka untuk merupakan antisipasi transaksi uang digital. Sistem ini akan meng-cover 9 wilayah pimpinan cabang baik di dalam negeri maupun di luar negeri yaitu di Korea, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Jepang, Australia, Jerman, Inggris dan lainnya,” jelas Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P, Ahad (17/11/2019).

Selain itu ada pula penganugerahan bagi kader Muhammadiyah dengan prestasi Internasional, pertunjukan orchestra, penganugerahan Muhammadiyah Awards yang akan diberikan kepada pihak yang berkontribusi nyata kepada Muhammadiyah, launching motif batik Muktamar, launching lagu Muktamar Muhammadiyah yang diaransemen oleh Eros Sheila On 7 dan liriknya ditulis oleh ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah. Prof Haedar Nashir.

Milad akan dilaksanakan di Sportorium UMY pada Senin 18 November 2019 mulai pukul 18.00 hingga selesai. (*)

Berita9.com - Citra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sapi perah partai politik akan semakin menguat jika mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi direksi di salah satu perusahaan BUMN.

Jakarta - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI melibatkan pihak kampus menyusul dipangkasnya anggaran konsultan penataan 76 RW kumuh di 35 kelurahan pada 2020.

"Dibahas memang untuk ditawarkan ke universitas, tapi sebenarnya bukan lomba desain, dari awal kami memang sesuai arahan pak gubernur juga, kami akan melibatkan adanya swakelola tipe II dan tipe III," kata Kepala DPRKP DKI Jakarta Kelik Indriyanto.

Untuk tipe II dengan perguruan tinggi negeri dan tipe III perguruan tinggi swasta. "Jadi kami arahkan 2020 akan kerja sama dengan kampus," kata dia.

Hal tersebut, kata Kelik, sudah dibahas oleh pihaknya, namun mereka belum menentukan universitas mana yang dipilih untuk mengaplikasikan kegiatan tersebut.

"Sampai saat ini, belum ada. Kami masih mencoba mencari yang siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Perumahan," katanya.

Anggaran konsultan tersebut semula diusulkan Rp25,5 miliar, namun dipangkas lebih dari setengahnya menjadi tinggal Rp11,6 miliar dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 yang diajukan DPRKP.

DPRKP pada mulanya mengusulkan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW dipangkas dari Rp566 juta menjadi Rp451 juta per RW yang juga diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta penataan sejumlah RW kumuh di satu kota disusun oleh tenaga ahli yang sama sehingga anggaran konsultan menjadi lebih efisien.

"Hasil optimalisasi, kami usulkan per RW Rp451 juta. Sudah ada simulasi kami, satu kota satu kegiatan. Ini angka total untuk 35 kelurahan, 76 RW adalah Rp11.618.093.575 (Rp11,6 miliar)," ujar Kelik.

Rinciannya, Rp946 juta untuk rencana penataan RW kumuh di Jakarta Utara, Rp846 juta di Kepulauan Seribu, Rp1,56 miliar di Jakarta Timur, Rp1,997 miliar di Jakarta Selatan, Rp3,057 miliar di Jakarta Barat dan Rp3,21 miliar di Jakarta Pusat.

Kelik menjelaskan anggaran Rp11,6 miliar akan digunakan untuk honor sejumlah konsultan, mulai dari ahli planologi, arsitektur, sipil, teknik lingkungan, sosial ekonomi serta tenaga pendukungnya seperti surveyor, fasilitator dan drafter.

Jumlah tenaga ahli atau masa kerja tenaga ahli di tiap kota akan berbeda, disesuaikan dengan banyak RW kumuh yang akan dibuat rencana penataannya.

"Jadi tenaga ahlinya kami sesuaikan lagi jangka waktu kerja dan jumlahnya, kan tidak mungkin disamakan antara yang empat RW dengan 23 RW dalam satu kota," kata Kelik. (*)

Berita9.com - Rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai petinggi BUMN tampaknya mendapat banyak respons negatif.
 
Terutama terkait dengan sejumlah kasus hukum yang melibatkan Ahok dan belum tuntas hingga saat ini.
Page 1 of 106
Go to top