Bisnis

Bisnis (340)

Berita9.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (22/4). Jokowi ingin Kongres Ekonomi Umat membahas tentang redistribusi aset secara detail agar bisa menjadi masukan untuk pemerintah.

"Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini, redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detail, sehingga kami mendapatkan masukan-masukan yang detail," kata Jokowi saat pidato pembukaan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/4).

Ia mengatakan, redistribusi aset dibahas di kongres ini dengan detail agar redistribusi aset bisa segera dilakukan. Supaya pemerintah cepat memutuskan untuk diberikan kepada umat, rakyat, koperasi, pondok pesantren dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan akan dapat memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Menurutnya, isi kebijakan tersebut banyak, tapi ada dua hal besar yang akan disampaikan pada Kongres Ekonomi Umat. Pertama mengenai redistribusi aset dan reforma agraria.

Jokowi mengungkapkan, sekarang ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan baru 46 juta bidang tanah. Artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara Indonesia belum disertifikatkan. Kalau dilihat kenapa tanah di daerah dan desa belum disertifikatkan, menurutnya karena rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkannya.

"Saya telah menargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN yang biasanya setahun hanya mengeluarkan 400 sertifikat, tahun ini lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat, tahun depan tujuh juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus bisa dikeluarkan, untuk rakyat," jelasnya.

Menurutnya, 126 juta bidang tanah kalau setiap tahun hanya 400 sertifikat yang dikeluarkan. Maka akan berapa puluh tahun sertifikat akan diselesaikan. Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses permodalan karena rakyat tidak memiliki jaminan.

Jokowi juga menyampaikan, pemerintah tidak ada masalah misalnya ada koperasi pondok pesantren meminta konsesi 20 ribu hektare atau 10 ribu hektare tanah. Pemerintah akan siapkan, tetapi untuk apa tahan tersebut. Pemerintah juga harus tahu produktif atau tidak produktif lahan tersebut. Tidak bisa lahan tersebut dibiarkan terlantar, menjadi tidak produktif atau diperjualbelikan. Skemanya harus betul-betul produktif untuk rakyat dan umat. Sehingga betul-betul bisa memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.

Kedua, mengenai kemitraan. Menurut Jokowi, kemitraan juga penting. Pihaknya sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada yang besar-besar. "Agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro, ekonomi kecil dan ekonomi menengah," ujarnya.
 
Ia menegaskan, kemitraan ini yang akan dipaksakan, bukan mengajak lagi. Ini juga menyangkut kemitraan yang besar dan rakyat yang nantinya akan diuntungkan. Diakhir pidatonya, Jokowi memohon agar redistribusi aset dan kemitraan dibahas dan dirumuskan di dalam kongres. Sehingga pemerintah mendapatkan masukan yang detail. Kemudian pemerintah tinggal memanggil, memutuskan dan melaksanakannya.

(**/Rep)

Berita9.com - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin memastikan progres pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta, berjalan baik.

"Bandara Kulon Progo ini baru diluncurkan beberapa bangunannya tepat dua bulan yang lalu, yakni pada 21 Februari 2017. Ketika itu Bapak Presiden hadir meletakkan batu pertama, memulai pembangunan dari hari ke hari, dan sekarang proses-proses administrasi sudah hampir selesai," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (22/4/2017). 

Ridwan mengatakan sejumlah kendala seperti pembebasan lahan, konstruksi dan lainnya bukanlah hal yang besar. Ia menilai ada kemajuan dan masalah akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

"Kemenko Maritim secara formal bertugas untuk mengkoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, misalnya seperti Kementerian Perhubungan, bahkan juga dengan infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan lain-lain. Saya kira semuanya kita laksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik Kemenko Kemaritiman Rusli Rahim menjelaskan kegiatan koordinasi percepatan pembangunan bandara antara lain pengadaan lahan, perencanaan dan konstruksi, pemagaran batas lahan, airside, terminal, menara, gedung penunjang dan infrastruktur pendukung.

Berikutnya adalah terkait pengamanan dan prosedur penerbangan (adanya Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), aksesibilitasi (kereta api bandara dan akses jalan atau tol), mitigasi bencana, serta pemindahan jalan yang memotong lahan bandara (Jalan Daendels).

"Keberadaan SUTET di dalam kawasan keselamatan operasi lenerbangan Bandara Kulon Progo, masih dimungkinkan dengan memasang tanda atau lampu sesuai ketentuan yang ada, serta adanya pengaturan prosedur navigasi penerbangan di bandara. Terkait SUTET yang berada di areal masuk bandara, akan diberikan pengamanan sebaik mungkin untuk melindungi aktivitas yang ada di bawahnya," katanya.

Sementara terkait trase jalur kereta api bandara akan segera ditetapkan. Sedangkan terkait pembebasan lahan akan dibahas dan diputuskan dalam rapat internal Kementerian Perhubungan. (**/Ant)

Berita9.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menerima usulan tarif dari daerah terkait operasional taksi online.

Operasi taksi online sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 26 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 1 April 2017 sebagai revisi Permenhub 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan, terdapat masa transisi selama 3 bulan terkait penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Begitu juga terkait pengenaan pajak, kuota, penggunaan nama STNK.

"Jadi PM 26 itu 3 bulan untuk STNK, tarif, kuota, pajak 3 bulan berarti nanti 1 Juli," kata dia kepada awak media, (20/4).

Terkait tarif, dia mengatakan, tengah menunggu usulan dari daerah. Setelah menerima usulan, baru tarif batas atas dan bawah itu diputuskan.

"Iya dari usulan daerah. Proses belum, (Jakarta) belum, sedang proses mereka. Kuota sama yang tahu daerah," ungkap dia.

Dikutip dari dephub.go.id, Permenhub 26 Tahun 2017 berlaku pada sejak ditetapkan pada 1 April 2017 dengan memuat 11 poin revisi. Namun, ada beberapa substansi yang memerlukan masa transisi dalam penerapannya.

Dari 11 poin revisi, 4 poin diberlakukan secara langsung pada 1 April 2017 yaitu (1) penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, (2) persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal 1.000 CC, (3) persyaratan keharusan memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan (4) kepemilikan atau kerjasama dengan bengkel yang merawat kendaraan.

Sementara untuk pengujian berkala (KIR) kendaraan, stiker, dan penyediaan akses digital dashboard masa transisi diberikan waktu 2 bulan setelah 1 April 2017 atau 1 Juni 2017.

Sedangkan untuk pemberlakuan poin penetapan tarif batas atas dan batas bawah, kuota, pengenaan pajak, dan penggunaan nama pada STNK, masa transisi diberikan selama 3 bulan untuk pemberlakuannya.

(**/ADA)

Berita9.com - Tim Advokasi Tolak Upah Murah (TATUM) kembali mendaftarkan gugatan uji materi Peraturan Pemerintahan (PP) tentang pengupahan kepada Mahkamah Agung, Jumat (21/4) kemarin. Karena PP nomor 78 tahun 2015 itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, yang dinilai hanya akan memiskinkan buruh.

“Kita lihat PP nomor 78 tahun 2015 bertentangan dengan UU Ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 terutama pasal 4, 88, 89 dan 98 tentang pengupahan, khususnya tentang upah formula upah minimum, survey KHL dan berunding buruh,” kata salah satu perwakilan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Nelson Saragih, dalam siaran pers, Sabtu (22/4).

Nelson mengatakan, PP pengupahan semakin menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh karena menghapus upah sektoral dibanyak provinsi Indonesia. Padahal, kata dia, jenis upah ini lebih tinggi karena berasal dari sektor unggulan.

Gerakan buruh menganggap, lanjut Nelson, bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi jilid IV itu telah memiskinkan buruh, karena seharusnya dalam pengupahan Gubernur atau pemangku kebijakan harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan provinsi atau Bupati/Walikota.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) meyakini, gugatan kali ini akan dimenangkan. Karena sebelumnya, Mahkamah Agung menolak uji materi PP, karena Mahkamah Konstitusi tengah melakukan uji materi pasal yang berkaitan dengan PP Pengupahan.

Selain minimnya upah buru, Nelson mengatakan, PP tersebut juga disinyalir meniadakan hak berunding buruh sebagaimana diatur dalam Undang-undang 13 tahun 2003.

“Sebelum PP ini keluar, Dewan Pengupahan mennetukan yang lebih sesuai dengan kenaikan arga kebutuhan buruh di pasaran. Kita yakin bisa gugat, karena gugatan ini juga dapat dukungan dari 14 konfederasi dan federasi,” kata Nelson

(**/Rep)

Berita9.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengatakan Pasar Klewer yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/4/2017), akan dijadikan standar pelayanan pemerintah terhadap pedagang rakyat se-Indonesia.

Menurut Enggartisto Lukito perbaikan pelayanan terhadap pedagang Pasar Klewer diwujudkan dengan diberikan tiga kartu yakni retrebusi elektronik (E-Retribusi), yang merupakan wujud transparasi guna mengantisipasi kebocoran, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Kartu E-retribusi, BPJS Ketenagakerjaan, dan NPWP tanda bahwa Pasar Klewer menjadi pasar modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Kami dijadikan standar pelayanan pemerintah terhadap pedagang rakyat se-Indonesia," kata Mendag disela peresmian Pasar Klewer Solo Oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kata Mendag, terobosan lain oleh pemerintah daerah, yakni pedagang Pasar Klewer, yang sebelumnya tidak dikenakan retribusi saat menempati di pasar darurat. Kebijakan itu, bentuk empati pemerintah, dan komitmen agar negara selalu hadir terutama pada masa sulit.

Mendag mengatakan pembangunan Pasar Klewer dilaksanakan secara bertahap dengan total anggaran sebesar Rp157,8 miliar dari sumber APBN di luar APBD, di mana 2015 mendapatkan anggaran melalui dana tugas perbantuan sebesar Rp61,8 miliar untuk pembangunan "basement" dan lantai satu.

Pada anggaran APBN 2016 mendapat alokasi dana senilai Rp96 miliar untuk pembangunan struktur lanjutan dan "finissing" empat lantai yakni basement, semibasement, lantai satu dan dua.

Mendag juga memberikan apresiasi terhadap Wali Kota Surakarta beserta seluruh jajaran dan para pedagang Pasar Klewer yang bekerja sama dengan baik, sehingga pembangunan berjalan lancar, dan saat pemindahan berjalan lancar serta tanpa konflik.

Menurut Mendag, acara peresmian Pasar Klewer tersebut diawali dengan kirab pindahan pedagang. Hal ini merupakan teladan Presiden Joko Widodo, ketika menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Bahkan, kata Mendag teladan Jokowi dilanjutkan penerusnya hingga sekarang. Kuncinya, yakni rakyat bisa merasakan dan percaya kepada pemerintah yang jujur, adil, dan mau mendengar serta memperhatikan berbagai masukan harapan dari rakyat.

Pihaknya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo atas kepeduliannya terhadap pedagang kaki lima yang menempati empreran pasar sebelum kebakaran, kini mereka diberikan tempat di lantai dua.

Selain itu, kanjut Mendag, hal yang membanggakan yakni para pedagang mengadakan rak pajang dengan standar yang ditentukan dengan dana swadaya, dan Solo memiliki tiga pasar yang ramah terhadap masyarakat disabilitas yakni Pasar Gading, Tanggul dan Gilingan. Pasar Gading dibangun pada 2009 saat Bapak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota.

"Pelajaran yang baik dari Bapak Presiden akan dijaga dan dikembangkan ke seluruh Indonesia sebagai ciri khas pasar-pasar yang ada keperdulian terhadap disabilitas," tuturnya.

Mendag mengatakan peresmian Pasar Klewer mengapa dilaksanakan pada tanggal 21 April, dan jatuh pada Hari Jumat Legi, menurut budaya jawa setelah ditelusuri memiliki makna pandai bersyukur atas apa yang didapat, serta senantiasa berkecukupan. Orang lahir di Jumat Legi cocok bagi wiraswasta, pengusaha, dan pertanian.

"Filosofi itu, menjadi harapan dan doa bagi semua pedagang Pasar Klewer dan rakyat Solo. Pedagang Pasar Klewer tekah melangkah dari kegelapan, setelah mengalami musibah kebakaran dan tengah menuju hari-hari yang terang setelah pasar dibangun kembali," ujae Mendag.

Menurut Mendag Pasar Klewer sudah lama menjadi salah satu pusat transaksi dagang nasional dan mancanegara khususnya kain batik dan pakaian. Pasar Klewer sebelum keakaran diperkirakan omzetnya mencapai Rp15 miliar per hari.

Oleh karena itu, Pasar Klewer ke depan putaran transaksi mempengaruhi perputaran ekonomi Kota Solo, Jawa Tengah, dan nasional meningkat dari waktu sebelumnya. (**/Ant)

Berita9.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan petani berhak mendapatkan hak asasi yang layak sebagai warga negara. Hal ini ia sampaikan saat Diskusi Publik dan Musyawarah Nasional  Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI) di Gedung Perpustakaan Nasional Salemba Jakarta Pusat, Kamis (20/4).

"Agar bisa berkeadilan, petani kita harus memiliki lahan. Bagaimana petani  bisa hidup sejahtera, kalau lahan saja tak punya," kata Zulkifli.

Meskipun masih banyak persoalan yang dihadapi petani, salah satunya adalah persoalan lahan, ia menegaskan bahwa keberpihakan pada petani adalah mutlak.

"Sudah menjadi tugas pemerintah untuk berpihak pada petani yang miskin dan tidak mampu. Jalan keluarnya adalah memberikan mereka lahan agar bisa sejahtera," terangnya.

Karena ini adalah pesan Undang Undang Dasar (UUD). Mengingatkan salah satu tugas pemerintah adalah hadir membela masyarakat yang tak mampu.

"Di Negeri Pancasila yang percaya nilai keadilan sosial ini, petani harusnya sejahtera. Harus diangkat derajatnya," tegas Zulkifli.

Karena itu, menurutnya peringatan hari Hak Asasi Petani harus dijadikan momentum untuk kemajuan petani. Peringatan hari Hak Asasi Petani diselenggarakan dalam rangka peringatan hari Hak Asasi petani yang jatuh pada 20 April. Hadir bersama Ketua MPR pada Wakil Ketua Komis IV DPR RI dari fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum Serikat Petani  Indonesia Hendri Saragih, Pimpinan Aliansi Petani Indonesia Amnullah, pengamat pertanian  Hendri Pulungan, serta perwakilan berbagai organisasi pertanian lainnya.

(**/Rep)

Berita9.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo berharap pihak perbankan dapat menekan penyaluran kredit konsumtif dan memperbesar kredit modal kerja bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan petani.

"Melalui kerja sama dengan perbankan, kita berharap kredit yang kurang lebih Rp11,18 triliun yang beredar di Gorontalo dan 60 persennya adalah kredit konsumtif bisa dialihkan ke kredit permodalan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Winarni Monoarfa, Rabu.

Hal ini diharapkan agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, karena tingkat pendapatan masyarakat naik dan tentu lewat kredit modal kerja, akan menyerap tenaga kerja baru.

Dalam kesempatan itu, pihaknya mewakili Pemprov Gorontalo, memberikan apresiasi yang tinggi atau upaya dari pihak perbankan yang memberikan perhatian kepada pelaku UMKM, khususnya kepada pengrajin sulaman khas Karawo.

"Ini merupakan salah satu bentuk sinergitas kerja sama Pemprov dengan BI, dimana total UMKM di Gorontalo kurang lebih ada 90 ribu dan terbesarnya adalah pelaku usaha kecil menengah," kata Sekda.

Pihaknya berharap dukungan dari perbankan agar tetap memberikan perhatian kredit kepada pengusahan Gorontalo, khususnya pengembangan sulaman khas Karawo, terpenting baginya bagaimana Gorontalo punya satu produk unggulan kerajinan tangan yang bisa mendunia.

Ketika pasar Karawo sudah berjalan dengan stabil, maka tentu pemerintah tidak berhenti sampai di situ, tapi akan terus mencari peluang-peluang baru yang bisa dikembangkan masyarakat.

"Pemerintah akan terus berupaya mengembangkan sektor lain yang diminati masyarakat dan punya nilai jual yang lebih baik lagi, karena ketika kita berbicara sebuah kerajinan, maka tentu yang harus dipikirkan adalah bagaimana pasarnya," tegas Winarni. (**/Ant)

Berita9.com - Setelah mengunjungi Korea Selatan dan Jepang, Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael Pence tiba di Indonesia hari ini. Dalam kunjungan kenegaraan hingga 21 April itu, Pence bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Pence melakukan kunjungan kehormatan bertemu dengan Presiden Jokowi. Setelah itu pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Selain kedua agenda tersebut, sambung Retno, Pence juga akan bertemu Sekjen ASEAN Lee Luong Minh.

"Jakarta ini kan tuan rumah Sekretariat ASEAN sehingga tamu-tamu saat berkunjung ke Jakarta juga melakukan pertemuan dengan ASEAN," imbuhnya.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ia dan Pence akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bisnis dengan lima perusahaan di bidang energi dan teknologi informasi (IT) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat 21 April.

"Soal forum bisnis, mereka seperti biasa ada MoU di antara para pengusaha. Jumlahnya saya belum tahu, tapi sebetulnya investasi terbesar AS di Indonesia itu energi," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Lima perusahaan AS yang akan menandatangani MoU dengan pebisnis Indonesia ialah General Electric (GE), Applied Materials (AMAT), Lockhead Martin, Honeywell, dan Greenbelt Waste Resources.

Kalla juga akan membahas lebih lanjut rencana perusahaan minyak dan gas AS untuk terlibat dalam proyek Indonesia Deepwater Development (IDD).

"Ya dan memang sektor energi kita butuhkan karena memang butuh modal besar dan teknologi yang tinggi. Kita sudah bicarakan pendahuluannya, bagaimana Natuna, IDD di Chevron, dan sebagainya," tambah Kalla.

Terkait dengan hubungan perdagangan, awal April lalu Departemen Dalam Negeri AS mengumumkan Indonesia berada di urutan ke-15 dengan surplus perdagangan USD13 miliar terhadap AS.

(**/AHL)

Berita9.com - Tiongkok meningkatkan kepemilikannya atas surat utang atau obligasi pemerintah Amerika Serikat pada Februari, setelah menguranginya 7,3 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya, data terbaru Departemen Keuangan AS menunjukkan pada Senin (17/4/2017).

Tiongkok menambah jumlah kepemilikan surat utang AS sebesar 8,6 miliar dolar AS pada Februari, menjadikan total kepemilikannya sebesar 1,09597 triliun dolar AS.

Cadangan devisa Tiongkok naik menjadi 3,0091 triliun dolar AS pada akhir Maret, menurut statistik dari Bank Sentral Tingkok, People's Bank of China (PBoC). Ini adalah pertama kalinya cadangan devisa meningkat selama dua bulan berturut-turut sejak April 2016.

Kekhawatiran tentang arus keluar modal dari Tiongkok telah surut akhir-akhir ini, karena ekonomi Tiongkok berada pada pijakan yang lebih kuat.

Jepang, yang menyalip Tiongkok sebagai pemegang terbesar surat utang AS pada Oktober lalu, juga meningkatkan jumlah kepemilikkannya senilai 12,6 miliar dolar AS menjadi 1,1151 triliun dolar AS pada Februari.

Pada akhir Februari, keseluruhan kepemilikan asing terhadap surat-surat utang AS meningkat menjadi 6,012 triliun dolar AS dari angka Januari di 5,953 triliun dolar AS. (**/Ant)

Berita9.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo berisi permintaan melakukan moratorium pabrik semen di provinsi itu. Surat dikirim Ganjar tertanggal 27 Desember 2016.

Permintaan moratorium dilakukan Ganjar lantaran pro dan kontra terkait penambangan dan pendirian pabrik semen di provinsi tersebut semakin meluas. Berdasarkan surat yang diperoleh awak media, secara rinci Ganjar membeberkan enam dasar permintaan moratorium dalam surat bernomor 540/0020993.

Dasar tersebut yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan keberadaan tiga Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yaitu Sukolilo, Gombong, dan Gunung Sewu; keberadaan 13 izin usaha pertambangan (IUP) eskpolrasi dan operasi produksi batu gamping; dan produksi semen nasional tahun 2015 mencapai 75 juta ton dengan konsumsi 70 juta ton, sementara proyeksi produksi 2016 82 juta ton dengan konsumsi ’hanya’ 72 juta ton.

Tiga dasar lainnya, orientasi produksi semen sebagai peningkatan devisa negara; jumlah penduduk di Jawa Tengah yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah produksi semen namun tetap terjadi surplus supply; dan isu kerawanan sosial di provinsi tersebut.

Ada tiga catatan dalam surat Ganjar menyangkut isu kerawanan sosial.

Pertama, mayoritas potensi bahan baku semen di Jawa Tengah berada di wilayah Pegunungan Kendeng, lokasi dengan komunitas masyarakat asli dengan kearifan lokal khusus sehingga berpotensi menimbulkan konflik kontraproduktif jika dibangun pabrik semen di wilayah itu.

Kedua, masyarakat di kawasan karst sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan lahan di sekitar cekungan karst (doline) sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat.

Ketiga, alih status kepemilikan lahan. Lahan yang ditambang merupakan milik perorangan atau masyarakat, menjadi milik swasta, membuat masyarakat tidak dapat memiliki tanahnya kembali.

“Memerhatikan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan moratorium pendirian pabrik semen di Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun,” mengutip surat Ganjar.

Surat tersebut ditembuskan kepada sejumlah menteri yaitu Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemprov Jateng, Kepala Dinas ESDM Jateng, dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng. 

(**/RDK)

Page 1 of 25
Go to top