Bisnis

Bisnis (1440)

Berita9.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito mengimbau industri farmasi untuk melakukan penarikan ranitidin dalam jangka waktu 80 hari setelah pihaknya merilis pernyataan.

Seperti diketahui, pada tanggal 4 Oktober 2019, BPOM menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian, terdapat cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) pada produk obat yang mengandung ranitidin.

"Banyak brand yang mengandung ambang batas (ranitidin, sebanyak 96 nanogram), sehingga kami mengambil keputusan untuk seluruh industri farmasi menghentikan peredarannya, melakukan pengujian sendiri Sehingga produk ranitidin harusnya sudah tidak ada di pasaran, dan ada batas waktu penarikan 80 hari sejak 9 Oktober 2019," ucap Penny, saat konferensi pers di kantor BPOM, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2019.

Sebelumnya, Penny juga menjelaskan dari 10 merek obat yang diuji, 6 di antaranya terbukti terpapar oleh N-Nitrosodimethylamine (NDMA). Meski demikian, penarikan ini dilakukan sementara hingga terbukti bahwa tidak ada lagi obat ranitidin yang terpapar oleh NDMA.

"Terkait risiko harus bijaksana karena ada konsentrasi dan paparan, sehingga tidak perlu panik. Kalau dikonsumsi dalam waktu lama, dalam standar bisa dalam jangka waktu yang lama 70 hari pemakaian (baru muncul efek karsinogenik). Kalau tidak menggunakan dalam waktu lama, efek karsinogenik tidak muncul," kata Penny.

Lebih jauh, BPOM juga akan terus melakukan pengambilan dan pengujian sampel produk ranitidin. Pengujian dan kajian risiko akan dilanjutkan terhadap seluruh produk yang mengandung ranitidin, untuk menjadikan dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Mereka juga akan terus memperbarui informasi sesuai dengan data yang terbaru.

"Masyarakat yang sedang menjalani pengobatan dengan ranitidin dapat menghubungi dokter atau apoteker untuk mendapatkan alternatif pengganti terapi," kata dia. (*)

Berita9.com - World Economic Forum (WEF) mengeluarkan laporan peringkat daya saing dunia terbaru atau Global Competitiveness Index 4.0 2019. Indeks ini menilai daya saing sebuah negara sejak tahun 1979.
 
WEF menggunakan 12 variabel yang terdiri dari 103 indikator. Dari 12 variabel itu, dikelompokkan ke 4 sektor yakni penciptaan lingkungan yang mendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.
 
Sementara itu, 12 variabel yang dipakai dalam penilaian Global Competitivenes Index 4.0 2019 tersebut di antaranya terkait elemen institusi, infrastruktur, implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, stabilitas makroekonomi, kesehatan, keterampilan, produk pasar, tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, dan kemampuan berinovasi. Skala penilaian menggunakan nilai 0 hingga 100, di mana mendekati 100 menunjukkan daya saing semakin baik atau sempurna.
 
Untuk indeks kali ini, WEF melakukan survei terhadap 13.000 eksekutif bisnis dengan penekanan terhadap dampak ketidakpastian dan rendahnya kepercayaan terhadap situasi global.
 
"Pada tahun ini, perang dagang melalui diversi perdagangan memberikan keuntungan terhadap Singapura dan Vietnam. Vietnam tercatat sebagai negara dengan kenaikan daya saing terbaik di 2019," tulis laporan WEF, Kamis (10/10).
 
Pada tahun ini, Singapura tercatat sebagai negara dengan peringkat daya saing terbaik di dunia atau berada di peringkat 1. Singapura naik 1 tingkat dan menggeser posisi Amerika Serikat.
 
Peringkat Teratas Global Competitivenes Index 4.0 2019:
 
1. Singapura: nilai 84,8 (naik 1 peringkat)
 
2. Amerika Serikat: nilai 83,7 (turun 1 peringkat)
 
3. Hong Kong: nilai 83,1 (naik 4 peringkat)
 
4. Belanda: nilai 82,4 (naik 2 peringkat)
 
5. Swiss: nilai 82,3 (turun 1 peringkat)
 
6. Jepang: nilai 82,3 (turun 1 peringkat)
 
7. Jerman: nilai 81,8 (turun 4 peringkat)
 
8. Swedia: nilai 81,2 (naik 1 peringkat)
 
9. Inggris: nilai 81,2 (turun 1 peringkat)
 
10. Denmark: nilai 81,2 (tetap)
 
Sementara itu, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 50, atau turun 5 peringkat (nilai 64,8). Negara tetangga Indonesia lainnya seperti Malaysia di posisi 27 atau turun 2 peringkat (nilai 74,6), Thailand di posisi 40 atau turun 2 peringkat (nilai 68,1), Brunei Darussalam di posisi 56 atau naik 6 peringkat, Filipina di posisi 64 atau turun 8 peringkat (nilai 61,9), dan Vietnam di posisi 67 atau naik 10 peringkat (nilai 61,5). (*)
 
 

Berita9.com - BPJS Kesehatan menjelaskan postinganannya di akun media sosial yang mengaitkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dengan karakter fiksi Joker sebagai edukasi. Tidak ada maksud lain, BPJS Kesehatan mengatakan hanya ingin menunjukkan keseriusan pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat termasuk dengan penyakit berkaitan dengan kejiwaan.

"BPJS Kesehatan berupaya mengedukasi masyarakat bahwa program JKN-KIS ini serius memberikan jaminan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat terkait medis, termasuk penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan. Sebagaimana permenkes 52 tahun 2016," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas, Kamis (10/10/2019).

Iqbal menyebut saat ini postingan tersebut sudah dihapus. Dia mengatakan akan meminta maaf dengan masyarakat dan pihak terkait yang tidak nyaman dengan postingan itu.

"Jika maksud dan tujuan kami ternyata menimbulkan tafsir yang berbeda tentu kami harus memperbaikinya. Termasuk meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman atas konten postingan media sosial kami," ucapnya.

"Kami telah menghapus postingan dimaksud dan tetap berupaya senantiasa melakukan perbaikan membangun komunikasi publik yang mudah diterima awam dan menjelaskan dengan terang benderang maksud konten itu dibuat dan disebarluaskan," lanjut Iqbal.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan beberapa organisasi serta komunitas peduli kesehatan jiwa melayangkan somasi ke Dirut BPJS Kesehatan.

Somasi terbuka itu juga diunggah YLBHI melalui situs resminya pada Rabu (9/10/2019). Ada beberapa organisasi dan komunitas yang ikut melayangkan somasi itu, di antaranya Sehat Jiwa Indonesia (SEJIWA), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Bipolar Care Indonesia (BCI) hingga Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS). Surat tersebut ditembuskan kepada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Sosial RI.

YLBHI dkk menilai BPJS Kesehatan menganggap seorang ODGJ berpotensi menjadi pelaku tindak pidana atau kriminal yang dalam postingan itu digambarkan melalui Joker. Padahal, menurut YLBHI dkk, dalam UU tidak ada yang menyatakan ODGJ serta merta adalah seorang kriminal atau dapat menjurus kepada perilaku kriminal.

"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Utama BPJS dan Jajarannya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil kepada para ODGJ / PDM, dan telah secara sadar melakukan stigmatisasi dan diskriminasi yang dilarang dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada," lanjutnya. (*)

Berita9.com - Pendakwah Haikal Hassan Baras atau Bebe Haikal geram dengan aktivis pendukung alias buzzer bayaran yang diduga menyebar berita hoaks.

Hal itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan tvOne, (8/10).

Dalam acara yang mengangkat tema "Siapa yang Bermain Buzzer?" tersebut, Babe Haikal menyayangkan cara kerja buzzer pasca Pilpres 2019.

Ia menyebut, dalam islam buzzer bayaran haram hukumnya. Oleh karena itu, ia menegaskan bila pihaknya tidak memiliki buzzer bayaran.

"Saya bersumpah demi allah, Dia saksikan, buzzer bayaran dalam islam hukumnya haram. Tidak satu pun kami mengeluarkan buzzer bayaran," kata Babe Haikal.

Untuk memperkuat pernyatannya, Babe Haikal pun membacakan surat Al-Humazah ayat 1-3 yang menerangkan hukuman bagi pengumpat dan pencela.

Ia kemudian menyinggung fatwa yang pernah dikeluarkan Muhammadiyah tentang buzzer bayaran.

"Kalau tidak salah, mohon dikoreksi Muhammadiyah telah menjatuhkan fatwa buzzer bayaran itu haram. Jadi nggak akan kita, saya bersumpah demi Allah tidak ada buzzer bayaran di tempat kami nggak ada sama sekali," terang Babe Haikal.

Masih dalam kesempatan yang sama, ketua II Presidium Alumni (PA) 212 tersebut membeberkan cara menyebarkan berita yang baik dan benar.

Ada tiga prinsip yang dipegang Babe Haikal dan tim saat menyebarkan informasi khususnya lewat media sosial sesuai aturan islam, yakni fakta, bermanfaat dan tidak merugikan pihak tertentu.

"Dan kami punya prinsip, untuk menyebarkan informasi. Pertama, sebarkan berita ini? benar atau tidak? kalau benar tidak boleh disebar, kecuali seleksi yang kedua bermanfaat gak?" ucap Babe Haikal.

"Kalau benar dan bermanfaat belum juga disebar, nyakitin hati orang nggak? nyakitin agama orang nggak? nyakitin partai orang nggak?," lanjutnya.

Bila salah satu prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka Babe Haikal memilih untuk tidak menyebarkannya.

"Kalau umpanyan nyakitin, lebih baik buat komunitas kamu tidak akan kami sebar. Ini tiga prinsip islam dalam menyebarkan informasi dan buzzer jadi kita pegang tiga prinsip itu," pungkas Babe Haikal.

Analis Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi juga angkat bicara ketika ditanya soal bayaran seorang buzzer, terutama di pemilihan umum 2019 kemarin.

Awalnya, presenter ILC Karni Ilyas mengungkit sejumlah partai yang menggunakan jasa pelaku buzzer pada kontestasi Pemilu 2019 kemarin.

Kemudian, Karni Ilyas menanyakan bayaran yang diterima para pelaku buzzer tersebut, terutama yang digunakan parpol ketika Pemilu 2019.

"Itu kalau (buzzer) yang dibayar itu, per akun atau per tweet dibayar berapa?" ujarnya.

Mulanya, Ismail menjawab tidak tahu. "Wah kalau (bayaran) itu saya enggak tahu," jawab Ismail singkat. Namun, Karni Ilyas kemudian mencecar dengan menyebutkan angka.

"Sebagai analis sudah menganalisa sampai ke sana, katanya 3 juta (rupiah), koordinator gajinya 9 juta (rupiah) atau berapa?" tanya Karni.

Menjawab pertanyaan itu, Ismail mengaku memang ada penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Tapi, dia mengaku tidak pernah melihat proposal atau struk sehingga tak bisa menggunakan sumber sendiri.

"Itu kalau saya bilang penelitian ada yang menunjukkan itu tapi saya sendiri tidak pernah melihat proposal atau struk jadi saya tidak bisa menggunakan sumber saya sendiri," kata Ismail.

Iapun tidak menutup mata terhadap kubu Jokowi (01) sewaktu pemilu 2019. Menurut dia, jumlah buzzer di kubu 01 tersebut cukup banyak. Maklum, tim relawan dari kubu itu menyebar di segala penjuru.

"Kemudian 01, timnya kan banyak saya lihat di dalam peta itu tersebar di banyak kelompok dan mereka membangun juga narasinya sendiri-sendiri," ungkap Ismail Fahmi.

(*)

Berita9.com - Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  Indonesia (Akumindo) menolak keras kewajiban minyak goreng kemasan pada tahun depan. Kewajiban itu dianggap bakal mematikan produsen minyak curah dan berpotensi mendompleng bisnis pelaku usaha kalangan menengah ke atas.

Ketua Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan, kebijakan pelarangan minyak goreng curah tidak sejalan dengan nafas pemerintah yang selalu ingin mengedepankan UMKM. Larangan terhadap peredaran minyak goreng curah dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah justru tak berpihak pada pelaku UMKM.

“Kami sangat tidak setuju minyak curah dilarang beredar, pemerintah jangan pro pengusaha besar saja dong,” kata Ikhsan, Senin (7/10).

Dia menjabarkan, apabila minyak goreng curah dilarang, maka akan terjadi penyusutan ekonomi di sektor UMKM. Hal itu lantaran baik produsen serta konsumen minyak goreng curah masih relatif besar, terutama yang berada di daerah. Hanya saja Ikhsan belum memiliki data pasti jumlah produsen minyak curah dan produksi secara keseluruhannya.

Seperti diketahui, pemerintah mewajibkan peredaran minyak goreng di pasaran baik di sektor ritel maupun tradisional berbentuk kemasan di tahun depan. Pertimbangannya yakni karena minyak goreng curah yang beredar saat ini cenderung tak sehat karena bahan bakunya berasal dari minyak bekas pakai di restoran-restoran.

Selain itu, produsen dan pelaku usaha minyak goreng curah juga kerap memanipulasi harga dan takaran minyak di pasaran. Harusnya, menurut dia, jika pertimbangan pelarangan minyak goreng curah berkaitan dengan mutu kesehatan serta kehalalannya, pemerintah perlu memberikan pembinaan secara masif.

Selain itu, insentif juga perlu diberikan seperti melakukan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM yang ingin mensertifikasi produk minyak curahnya. “Dibina, diberi insentif harusnya kalau memang mau mutu dan halalnya terjamin,” ujarnya.

Karena sejujurnya, lanjut dia, mayoritas pelaku UMKM mengeluhkan minimnya pembinaan serta insentif mensertifikasi produknya. Dia menduga, kebijakan mewajibkan minyak goreng kemasan di peredaran adalah pesanan sektor ritel.

Padahal menurutnya, produk-produk UMKM sulit sekali menembus pasar ritel karena banyaknya persyaratan yang perlu dipenuhi.

Adapun persyaratan yang dimaksud antara lain kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat halal, dan juga ketentuan masa berlaku produk atau label kedaluwarsa. Persyaratan ini, kata Ikhsan, sangat berat dipenuhi oleh UMKM baik secara proses maupun biaya.

Sedangkan untuk beralih menjadi produsen minyak goreng kemasan, produsen minyak goreng curah yang tergabung dalam UMKM akan sulit beralih. Untuk itu dia memprediksi bahwa produsen minyak goreng curah dipastikan bakal berguguran karena tak sanggup menahan biaya produksi berkemasan.

“Ini ibaratnya yang kecil-kecil mau diadu dengan yang kuat-kuat. Jelas menang yang kuat modalnya,” kata Ikhsan.

Lebih lanjut Ikhsan menuturkan, minyak goreng curah yang ada selama ini dikelola oleh industri-industri rumahan dengan bahan baku minyak kelapa yang diolah menjadi minyak. Selain itu ada juga yang diolah dari bahan baku yang berasal dari sisa-sisa buah sawit yang dimanfaatkan sedimikian rupa sehingga menjadi minyak kemasan.

Meski dia juga mengakui, minyak goreng curah juga berasal dari daur ulang minyak-minyak yang sebelumnya sudah dipakai.

Dia juga menyayangkan langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tak mampu bersikap banyak terkait pelarangan minyak curah. Padahal, kata dia, dalam nomenklatur Kemenperin terdapat sektor Industri Kecil Menengah (IKM) yang alokasi anggarannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dihapus saja itu anggaran IKM kalau industrinya justru enggak ditolong,” ujarnya. (*)

Berita9.com - Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lukmanul Hakim menyatakan penerapan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terkait wajibnya produk makanan dan minuman bersertifikat halal pada 17 Oktober ini merupakan langkah emosional.

"Penerapan UU JPH 17 Oktober nanti adalah penerapan yang emosional. Secara emosi, ruh, saya dukung penerapan ini, tapi saya kan harus rasional, dan enggak mungkin 17 Oktober itu," tutur dia, Senin (7/10).

Lukman menjelaskan, pelaku usaha makanan dan minuman (mamin) yang tercatat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 1,6 juta. Sedangkan produk mamin yang tercatat telah tersertifikasi halal menurut catatan LPPOM MUI yakni sekitar 500 ribu.

"Berarti ada sekitar 70 persen yang harus kita lakukan sertifikasi. Kalau bicara mamin saja, berarti ada 1,1 juta produk mamin yang harus sudah disertifikasi di seluruh Indonesia mulai 17 Oktober. Belum lagi produk-produk lain, ada consumer good dan lainnya," tutur dia.

Lukman juga menambahkan, berdasarkan pasal 4 UU JPH, maka seharusnya semua produk yang masuk dan beredar di seluruh wilayah Indonesia itu harus memiliki sertifikat halal. Artinya, ada 1,1 juta produk mamin yang dilarang beredar di Indonesia sebelum mendapatkan sertifikat halal.

Di LPPOM MUI, saat ini rata-rata proses sertifikasi dari registrasi hingga terbitnya sertifikat halal berlangsung selama 43 hari. Bila mengacu pada rentang waktu ini, maka 1,1 juta perusahaan harus meninggalkan usahanya selama 43 hari untuk menempuh proses sertifikasi halal.

"Menurut saya, sudahlah, 17 Oktober ini jangan dipaksakan jika tidak ingin ada chaos ekonomi. Jadi berapa karyawan yang harus dirumahkan sementara, berapa juta karyawan yang akan tidak punya penghasilan selama satu bulan meski tidak disebut sebagai pengangguran ya," tuturnya.

Dampak berikutnya, papar Lukman, pergerakan ekonomi juga akan melemah karena rantai pasoknya terhenti. Misalnya restoran yang biasa membeli wortel, daging, sayur, dan lain-lain itu dapat terdampak karena tidak bisa berjualan. "Karena produk yang masuk dan beredar (mulai 17 Oktober) itu wajib bersertifikat halal," ujarnya.

Menurut Lukman, Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum memiliki infrastruktur, suprastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Bahkan, ungkapnya, untuk melakukan registrasi secara masif pun BPJPH belum siap.

"BPJPH ini belum punya infrastruktur untuk registrasi. Mereka juga belum punya SDM-nya. Karena saat dokumen masuk itu harus diverifikasi, dokumennya cukup apa tidak, comply or not comply. Ada enggak SDM-nya, berapa orang? Realistis saja, belum ada, saya tahu belum ada," imbuhnya.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk mamin akan mulai diberlakukan pada 17 Oktober ini, sebagaimana amanat dari UU JPH. Namun kebijakan itu menimbulkan polemik lantaran banyak pihak yang meragukan pelaksanaannya. Mengingat, jumlah produk mamin mencapai jutaan dan tidak sebanding dengan jumlah auditor yang ada. LPPOM MUI sendiri memiliki 1.060 auditor. (*)

Berita9.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertekad memperjuangkan aspirasi keumatan melalui pengesahan sejumlah undang-undang. Ada sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi perhatian PKS di periode 2019-2024 ini, salah satunya RUU tentang Kewirausahaan Nasional. 

"Karena kami ingin rakyat Indonesia terutama yang tidak memiliki pekerjaan mereka mendapat perhatian serius dari negara mendapat modal untuk berwirausaha, dengan klasifikasi yang akurat ada yang tidak perlu kembalikan modal, ada yang kembalikan modal saja, ada yang kembalikan modal tapi dengan bunga yang rendah tidak seperti sekarang ini semua dipukul rata," kata Ketua Fraksi DPR PKS Jazuli Juwaini, Ahad (6/10).

RUU yang akan kembali coba diperjuangkan di PKS untuk bisa disahkan di periode ini yaitu RUU Koperasi. Alasannya, kata Jazuli, PKS sangat menaruh perhatian tentan kemandirian rakyat Indonesia dari sisi ekonomi. 

Selain itu, PKS juga bertekad untuk merealisasikan sejumlah janji kampanye 2019 lalu seperti RUU tentang pajak STNK dan SIM gratis untuk rakyat miskin serta RUU tentang perlindungan ulama. "Ulama dan santri telah hadir berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan negeri ini, kita butuh mereka untuk terus membimbing bangsa agar sesuai dengan tujuan pendirian negeri ini yang berdasar Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.

Ia mengaku tak ambil pusing kendati kursi ketua parlemen baik DPR maupun MPR didominasi partai pendukung pemerintah. Menurutnya, PKS cukup melaksanakan tahapan pengajuan dan pengesahan undang-undang sesuai aturan yang berlaku.

PKS siap untuk membangun komunikasi dengan delapan fraksi di DPR. Ia meyakini para anggota dewan yang punya nurani dan sadar akan berpihak pada rakyat.

"Kalau ternyata nggak setuju ya rakyat bisa lihat mana wakil rakyat yang berpihak pada rakyat itu harus dipilih kembali, yang tidak berpihak pada rakyat jangan dipilih kembali, begitu aja kan?" ujarnya.

Prinsipnya, imbuh Jazuli, harusnya legislatif itu tugas utamanya melakukan chek and balances baik partai koalisi pemerintah apalagi oposisi. Sedangkan DPR melakukan hal itu bukan berarti menganggu pemerintah,

Namun, hal itu bagian dari fungsi DPR sebagai lembaga pengawas. "Buat kami di PKS selama program pemerintah itu pro rakyat kami akan mendukung, tapi kalau program itu melukai rakyat kami tidak akan segan mengkritik dan menentangnya, tentu dengan tetap menawarkan solusi-solusi," jelasnya.

Dalam hal kedisiplinan, PKS akan mengupayakan meningkatkan kehadiran anggota fraksinya di setiap rapat. Selain itu PKS juga akan mengontrol kinerja dalam melaksanakan tugas-tugas di luar kantor

"Kita telah membentuk wakil ketua Fraksi Bidang pengawasan dan peningkatan kinerja dan menunjuk orang yang pas di posisi tersebut yaitu mantan Wakapolri Bapak Adang Daradjatun," ungkapnya.

Ia pun juga menyayangkan lantaran yang kerap disorot oleh media adalah kehadiran anggota di rapat paripurna saja. Padahal ada berbagai jenis rapat di DPR.

"Ada rapat-rapat komisi, ada rapat-rpaat pansus dan panja, ada rapat-rapat alat kelengkapan dewan, bahkan terkadang saat ada rapat paripurna ada juga sebagian anggota yang sedang melakukan tugas pengawasan di daerah," ujarnya. (*)

Berita9.com - Periode kuartal III-2019 sudah resmi ditutup seiring bulan September berakhir. Meski penghitungan pertumbuhan ekonomi belum dirilis, namun sejumlah pihak sudah menyampaikan rasa pesimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen.

Sekuritas-sekuritas besar asing juga memproyeksikan hal senada. Seperti JP Morgan Chase yang memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9 persen, sedang Deutsche Bank memperkirakan di level 4,8 persen.

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menguraikan bahwa kebijakan yang diambil tim ekonomi Joko Widodo selama ini salah kaprah. Hal tersebut yang kemudian membuat ekonomi gagal tumbuh pesat.

Dia menyoroti sejumlah kebijakan tim ekonomi yang salah kaprah. Salah satunya, pembiaran terhadap industri manufaktur sebagai motor pertumbuhan yang lesu darah. Kemudian suku bunga Bank Indonesia yang tinggi di periode 2015 hingga 2017.

“Ini membuat pengusaha malas ekspansi. Perhatian terhadap sektor manufaktur juga kurang karena kran impor dibuka lebar. Ya jangan heran pengusaha milih jadi importir dibanding industrialis," katanya, (04/10).

Atas alasan itu, dia menyarankan Jokowi untuk memerintahkan para pembantu di sektor ekonomi untuk tidak membuat asumsi pertumbuhan ekonomi baik, di RPJMN maupun APBN, terlalu muluk. Sehingga tidak terkesan sebatas memberi angin segar pada publik. 

“Sebaiknya dibuat realistis saja,” tegasnya.

Bhima juga meminta kepada Jokowi untuk bisa merombak total tim ekonomi di periode kedua. Sebab, tantangan ke depan semakin berat. Sementara kebijakan tim ekonomi selama ini selalu salah kaprah.

"Perlu dirombak total karena tantangan ke depan makin berat. Khususnya pos Menko, Mendag, Menteri BUMN, dan Menkeu,” pungkasnya.

Sementara analis ekonomi politik Kusfiardi justru menilai kondisi perekonomian makin buruk. Sebab, perekonomian Indonesia hanya ditopang dari aktivitas konsumsi, sedang kontribusi dari produksi terlalu minim.

“Hasil yang dikonsumsi itu tadi dinikmati oleh pihak luar (asing). Artinya kita membuat hidupnya sektor ekonomi yang menjadi eksportir kita," ujarnya.

Pendiri Fine Institute ini turut menyoroti neraca perdagangan Indonesia yang makin defisit. Menurutnya, defisit merupakan pertanda bahwa perekonomian negeri lebih banyak impor ketimbang ekspor.

Dia pun mengkritik tim ekonomi Joko Widodo yang tidak punya arah perekonomian yang jelas, sehingga aktivitas ekonomi tanah air hanya dinikmati pihak asing.

“Pemerintah tidak punya skenario yang jelas dalam mengarahkan perekonomian nasional,” kesalnya. (*)

Berita9.com - Seorang wartawan Sinar Pagi, Haryawan (52) membuat laporan polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya setelah diintimidasi dan dipukuli oleh oknum polisi di area Polda Metro Jaya.
 
Hayawan mengaku, kejadian pemukulan terjadi pada Senin malam (30/9) saat ia hendak pulang usai melaksanakan salat di Masjid Polda Metro Jaya. Namun saat mau keluar, ia melihat ada keributan di depan minimarket di dalam area Polda.

Berita9.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal melaksanaka aksi unjuk rasa besok, Rabu (2/10/2019).

Berdasarkan selebaran yang diterima, peserta aksi serikat pekerja tersebut akan dilangsungkan di depan Gedung DPR/MPR RI di Jl Gatot Subroto, dan di depan Istana Negara dengan jumlah peserta sebanyak 50.000 orang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi tersebut akan dilakukan di 10 provinsi, termasuk kawasan Jabodetabek.

"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa, besok 2 Oktober 2019 kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," jelas Said, Selasa (1/10/2019).

Dalam aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan. Tolak revisi UU Ketenagakerjaan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi PP No 78 Tahun 2015.

Sebelumnya, Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (30/9/2019).

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Said Iqbal menyampaikan, serikat buruh di Indonesia mengedepankan isu-isu perjuangan buruh. Misalnya menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu juga meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan untuk direvisi sebagaimana janji Presiden Jokowi.

Pihaknya meminta agar besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan.

KSPI menggunakan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) dalam memperjuangkan tuntutannya.

Ketika konsep sudah dibuat, selanjutnya lobi dilakukan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kaum buruh. Dalam kaitan dengan itu, pertemuan antara Said Iqbal dan Jokowi adalah bagian dari upaya untuk menyampaikan gagasan kepada presiden. Tidak cukup dengan lobi, serikat pekerja juga melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. (*)

Page 1 of 103
Go to top