Bisnis

Bisnis (893)

Jakarta - Aturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% prosesnya hampir final. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan saat ini aturan tersebut sudah di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diundangkan.

"Harusnya dari Menko (Menko Perekonomian) sudah dikirim ke presiden. Kemarin kalau nggak salah ke Kumham," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Robert mengatakan tarif pajak PPh final ini diperuntukkan bagi Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), maupun secara individu. Nantinya mereka diberi batas waktu selama beberapa tahun untuk membayar pajak dengan tarif PPh final.

Robert menyebutkan UKM orang pribadi rencananya diberi batas waktu selama 6 tahun. Sementara dari badan usaha adalah 3 tahun. Setelah itu mereka diminta untuk melakukan pembukuan.

"Kan masalah pembukuan, artinya pakai tarif final tahun pertama, kedua, ketiga. Habis itu ya pakai pembukuan. Ya harus lah," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir selesai. Tarif pajak PPh final sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

"Oh iya, (aturan PPh final) waktu itu sudah selesai mestinya, nanti kami cek ya. Sudah tinggal, harmonisasi sudah diselesaikan, kayaknya nggak ada masalah," tambahnya.

(**/DT)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi meminta tidak adalagi perbedaan data pangan di antar institusi negara.

Kata Viva Yoga, di Jakarta, Senin (21/5/2018), mengingatkan agar ditegakkannya transparansi terkait data pangan nasional karena saat ini ada beberapa kementerian yang dinilai memiliki data yang berbeda-beda terkait produksi dan konsumsi pangan.

Menurut Viva Yoga, kondisi seperti ini dapat diibaratkan seperti adanya perang data pangan yang terjadi di dalam internal pemerintah.

Politisi PAN itu mengungkapkan, sejumlah kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Ia mengingatkan bahwa bila perbedaan data tersebut tidak segera diatasi maka berpotensi untuk masuk ke dalam wilayah permainan politik.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu segera mengevaluasi data dan komoditas pangan karena selama ini pelaksanaan distribusi pangan yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih tidak berjalan maksimal.

Viva Yoga juga menyoroti langkah kebijakan impor beras yang dilakukan padahal di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami panen raya dan kenaikan hasil panen sekitar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut dia, akibat impor beras di tengah panen raya yang terjadi di berbagai daerah, maka hal itu juga bakal mengakibatkan harga gabah petani juga akan terus mengalami penurunan yang dampaknya berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani.

Sebagaimana diwartakan, Perum Bulog menyatakan stok komoditas strategis pangan, khususnya beras terbilang cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2018.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso pada diskusi di Kementerian Kominfo Jakarta, Jumat (11/5), menjelaskan stok beras saat ini sebesar 1,2 juta ton terdiri atas 1,050 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya beras untuk komersial Bulog.

Ia memaparkan stok beras yang dimiliki Bulog sangat dinamis karena ada penyerapan dan penyaluran setiap hari. Dengan jumlah penyerapan rata-rata 15 ribu ton per hari, Bulog menargetkan dapat menyerap 300 ribu ton beras pada akhir Mei nanti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memantau perkembangan harga dan pasokan pangan pokok menjelang bulan puasa Ramadhan.

"(Kami bahas) perkembangan harga, bukan cuma beras sebetulnya, daging juga," kata Darmin usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Rabu (25/4) malam.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ditemui usai rapat, Enggartiasto menjamin tidak ada peningkatan harga menjelang Ramadhan di 50% dari 34 provinsi yang telah dipantau.

(**/ID)

Berita9.com - Kementerian Agama (Kemenag) baru saja merilis daftar rekomendasi 200 mubaligh yang bisa menjadi rujukan di bulan Ramadhan tahun ini. Namun, daftar itu kemudian menyulut kontroversi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, menyatakan, seharusnya Kemenag bukan merilis daftar mubaligh atau ulama rekomendasi. Akan tetapi, akan lebih baik jika yang dirilis adalah nama-nama yang tidak direkomendasikan karena berpotensi menyebarkan ajaran Islam yang melenceng.

"Saya tidak sependapat dengan rilis ulama rekomendasi Kemenag. Sebaiknya yang dirilis itu nama-nama yang dilarang, yang tidak baik. Awas jangan panggil ini misalnya," ungkap Said, pada Ahad (20/5).

Dalam pandangan Said, mayoritas ulama di Indonesia adalah ulama yang baik. Sehingga, hanya sekelompok kecil ulama yang dinilai tidak layak.

"Selebihnya adalah penceramah baik, mencapai ribuan. Di gedung PBNU ini saja jumlah ulama baik banyak. Contohnya ada Kyai Dulmanan, Mujib Qolju, Syamsul Maarif, Asrorun Ni'am," katanya, Ahad (20/5).

Menyebarkan nama-nama ulama rekomendasi dalam pandangan Said justru bisa menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, ia menilai, rekomendasi Kemenag itu mungkin tujuannya baik, tapi cara penyampaiannya kurang tepat.

Sementara itu telah muncul 20 nama penceramah yang dicap radikal dan harus dihindari. Nama 20 penceramah tersebut dirilis oleh fanspage Facebook Generasi Muda NU.

Dalam 20 daftar nama tersebut, terdapat nama-nama penceramah kondang yang tak asing lagi di masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Abdul Somad, Khalid Basalamah, Habib Rizieq Shihab, Bachtiar Natsir, hingga Salim A Fillah dll.
 
"Hati-hati terhadap ustadz radikal yang jadi benih teror," tulis Generasi Muda NU, Sabtu (19/5).
 
Fanspage Facebook generasi muda NU sendiri memiliki 196 ribu pengikut. Hingga berita ini diturunkan pada Senin (21/5) pukul 11.20 WIB, unggahan tersebut telah disukai oleh 13 ribu warga Facebook, dibagikan lebih dari 10 ribu kali, serta mendapat 32 ribu komentar. Tak diketahui jelas apakah akun ini terafiliasi langsung dengan NU. Akun ini sendiri aktif sejak 2012.

(**/RO)

Jakarta - Dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi, pemerintah acapkali tak belajar dari pengalaman. Angkanya selalu dipasang tinggi, akibatnya realisasi pertumbuhan lebih sering meleset dari target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019 mematok pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,4%-5,8%.

Angka ini tentunya jauh lebih tinggi jika dibanding target dalam APBN 2018 sebesar 5,4%. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat Sidang Paripurna di DPR, (18/5).

Ekonom Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut target ekonomi makro yang tinggi dan tak pernah tercapai hanya akan membuat defisit anggaran melebar, ini masalah yang terus terjadi setiap tahunnya.

"Asumsi makro yang meleset jauh dari realisasi rentan membuat defisit anggaran melebar," kata Bhima di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).

Menurut Bhima kasus target ekonomi yang tinggi pernah terjadi pada tahun 2015 silam, dimana ketika itu pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,7% namun diakhir tahun tidak tercapai.

"Ini pernah terjadi tahun 2015 saat itu asumsi target pertumbuhan ekonomi 5,7%. Realisasi pertumbuhan ternyata jauh di bawah target yakni 4,8%. Alhasil realisasi penerimaan pajak hanya Rp1.508 triliun atau hanya 81,5% dari target penerimaan pajak sehingga menjadikan short fall pajak Rp230 triliun," paparnya.

Alih-alih Bhima menyebut target ekonomi yang tinggi ini terkait hajatan tahun politik tahun 2019. "Kenapa bisa optimistis, mungkin terkait dengan pilpres jadi angka angka nya sengaja dibuat overestimate untuk dorong kepercayaan pasar dan pelaku usaha," katanya.

Menteri keuangan Sri Mulyani kembali pasang target ekonomi tinggi di 2019. Angkanya dipatok 5,4%-5,8%. Padahal, tahun ini, pertumbuhan ekonomi berpotensi gagal target.

Saat rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018), Sri Mulyani menyampaikan ancer-ancer pertumbuhan ekonomi 2019 di kisaran 5,4%-5,8%. Hal itu tertuan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2019. Angka tersebut naik ketimbang target dalam APBN 2018 sebesar 5,4%.

Kata Sri Mulyani, angka pertumbuhan sebesar itu berasal dari konsumsi rumah tangga dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), masing-masing di kisaran 5,1%-5,2%. Ditambah lagi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di kisaran 7,5%-8,3%. Sementara untuk konsumsi pemerintah sebesar 2,8%-3,7%, ekspor 6%-7,2%, dan impor 6,3%-7,6%.

Selain itu, Sri Mulyani menekankan bahwa momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara. Berbagai perizinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan.

Tak kalah pentingnya, menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini, reformasi perpajakan dan ketenagakerjaan, perlu terus dilakukan. Agar minat investasi semakin meningkat. "Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," kata Sri Mulyani.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif, kata dia, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu dijaga. Untuk itu, pemerintah berupaya menjaga inflasi di tingkat terendah untuk menjamin daya beli.
Tahun depan, lanjutnya, pemerintah akan menjaga inflasi bisa anteng di rentang 3,5 plus-minus 1%.

Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Selain itu, pemerintah tetap mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah menyadari bahwa dengan arah normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) yang mendorong kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve, pada tahun 2019 banyak faktor yang akan menjadi tantangan nilai tukar rupiah.

Kebijakan moneter di AS menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan AS juga akan mempengaruhi pergerakan arus modal secara global.

"Dengan mempertimbangkan perkembangan ini, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019 diperkirakan berada dalam rentang Rp 13.700-Rp 14.000 per dollar AS," tambah Sri Mulyani.

Lebih lanjut kata dia, Kenaikan Fed Fund Rate mempengaruhi pergerakan kenaikan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Untuk APBN, pemerintah memperkirakan rata-rata suku bunga SPN 3 bulan tahun 2019 di kisaran 4,6%-5,2%.

Dinamika global juga berimbas kepada harga minyak dunia. Asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran US$ 60-US$ 70 per barel.

Pergerakan ICP biasanya seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang dinamikanya makin sulit untuk diprediksi.

Sedangkan asumsi lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai sekitar 722-805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 1.110-1.300 nbu barel setara minyak per hari.

"Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan KEM-PPKF tahun 2019 yang digunakan dalam pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2019," kata dia.

Inilah asumsi makro dalam KEM-PPKF 2019:
1. Pertumbuhan ekonomi 5,4%-5,8%
2. Inflasi 2,5%-4,5%
3. Rata-rata kurs Rp13.700-Rp14.000 per US$
4. Suku bunga SPN 3 bulan 4,6%-5,2%
5. ICP US$ 60-US$ 70 per barel
6. Lifting minyak 722-805 ribu barel per hari
7. Lifting gas 1.110-1.300 nbu barel setara minyak per hari.

(**/ID)

Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan aksi teror yang terjadi sepekan ini di beberapa daerah sebaiknya jangan menjadi momok menakutkan.

"Kita tidak dewasa menghadapi teroris, ketika kita semakin takut maka teroris semakin senang," ujar Mardani dalam diskusi 'Koopsusgab, RUU Anti Terorisme, Deradikalisasi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

Menurutnya, penanggulangan terorisme di Indonesia belum cukup matang. Maraknya aksi teror juga lantaran kurangnya fungsi intelijen.

"Intelijen ini adalah masyarakat kita sendiri, untuk aparat juga jangan banyak pencitraan, tetapi cari dimana akar terjadinya terorisme," ungkap Mardani.  

Pasca aksi teror terjadi, beragam postingan di media sosial terkait terorisme viral. Hal tersebut malah membuat kegaduhan dan rasa khawatir di tengah-tengah masyatakat.

Mardani menyimpulkan teroris akan senang, sebab berhasil membuat takut masyarakat.

Dia berharap masyarakat bersama aparat keamanan semakin berani menghadapi segala konflik serta kejahatan yang terjadi khususnya terorisme.

(**/RM)

Berita9.com - Dana Moneter Internasional (IMF) menyakini Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober 2018 akan tetap berjalan dengan sukses, meski Indonesia sempat diguncang oleh aksi teror bom.

"Koordinasi telah berjalan dengan baik dan kami percaya akan mempunyai pertemuan tahunan yang sukses di Oktober nanti," kata Director Communications Department IMF Gerry Rice dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (18/5).

Rice memastikan IMF terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan maupun keamanan peserta pertemuan tahunan. Ia menyakini pertemuan tahunan tersebut akan berjalan dengan sukses berkat dukungan panitia maupun pihak berwenang di Indonesia.

"Pihak berwenang di Indonesia sudah membuat upaya yang luar biasa untuk memastikan kesuksesan acara dan kami akan terus berkomunikasi," kata Rice.

Dalam kesempatan ini, IMF juga mengucapkan simpati dan bela sungkawa kepada keluarga yang menjadi korban dari aksi teror bom di Surabaya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persiapan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank akan terus dilakukan meski sempat terjadi aksi teror bom di Surabaya.

Ia menjelaskan saat ini koordinasi terkait keamanan telah dilakukan antara pemerintah dengan TNI maupun Polri agar pertemuan yang berlangsung di Bali ini tidak mengalami gangguan aksi maupun serangan teror.

Sri Mulyani juga akan terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara di AS agar pertemuan yang menurut rencana dihadiri sebanyak 15 ribu peserta dari berbagai negara ini bisa berjalan dengan baik.

"Serangan teroris terjadi di berbagai negara juga, mereka pasti akan melakukan evaluasi karakter serangan seperti apa, bagaimana bentuk ancamannya dan bagaimana mitigasinya," ujarnya.

(**/RO)

Jakarta - Indonesian Islamic Travel Communication Forum (IITCF) menggelar seminar digital marketing bertema “Optimize Digital Marketing for Travel Operators”. Seminar tersebut diadakan di Muamalat Tower, Jakarta belum lama ini.

“Seminar ini bertujuan membuka wawasan bagi travel Muslim tentang bagaimana mengatur strategi marketing yang baik di era digital ini,” kata Chairman IITCF, Priyadi Abadi saat membuka seminar tersebut.

Slamet Riyanto praktisi digital marketing sebagai pembicara menegaskan pentingnya memaksimalkan digital (internet) untuk memajukan  bisnis, termasuk bisnis travel/ wisata Muslim. Ia mengungkapkan, pengguna internet di Indonesia per Desember 2016 berjumlah 132,7 juta; pengguna Facebook per April 2017 sebanyak 110 juta orang; dan pengguna twitter per Desember 2015 mencapai 50 juta orang.

“Secara demografi, pengguna internet Indonesia dikuasai usia muda dan produktif, yakni 21-24 tahun sebanyak 25 persen, dan 25-30 tahun sebanyak 31 persen,” tuturnya.

Data lain menunjukkan, waktu yang digunakan untuk mengakses internet per hari, sebanyak 55,39 persen lebih dari enam jam, dan sebanyak 76,67 persen  dari mereka mengakses internet lebih tiga kali per jam.

“Karena itu, melihat potensi yang sangat besar tersebut,  gunakan internet, jangan jauhi. Maksimalkan internet untuk memajukan bisnis, termasuk di bidang travel/ wisata Muslim. Gunakan internet untuk healthy blog, status positif di media sosial, dan menarik peluang bisnis,” papar Slamet Riyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Arif Supriyono berbagi pengalaman dan tips menulis. Termasuk di dalamnya prasyarat untuk menulis, belajar menulis, penguasaan bahasa, mencari tema tulisan, menemuka pokok pikiran, struktur tulisan, mencari jalan keluar ketika ide buntu, sampai kepada mencari inspirasi.

“Belajar menulis itu tak beda dengan belajar naik sepeda. Tidak ada teori yang harus menjadi acuan untuk belajar menulis. Perlu tekad atau kemauan yang kuat untuk mulai menulis. Adanya pendamping akan banyak membantu,” tutur Arif Supriyono.

Pada kesempatan yang sama, IITCF juga  melakukan sosialisasi mengenai Sertifikasi Usaha Pariwisata lingkup Biro Perjalanan Wisata (BPW). Perlunya sertifikasi pariwisata dengan lingkup BPW merupakan persyaratan yang dimandatorikan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor  08 tahun 2018. PIU Wajib memiliki sertifikat pariwisata dengan lingkup BPW.  Sosialisasi itu diberikan oleh Tim dari Komite  Akreditasi Nasional (KAN) yang mengurusi sertifikasi usaha.

Ia menyebutkan, acara seminar tersebut didukung oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan mitra perbankan IITCF yang memberikan fasilitas ruangan meetingnya di lantai 19 Muamalat Tower. Pada kesempatan tersebut, tim Bank Muamalat tampil memberikan presentasi mengenai produk jasa dan layanan bank syariah pertama di Indonesia tersebut.

(**/RO)

Jakarta - Keberadaan dan keabsahan lembaga Kantor Staf Presiden (KSP) buatan Presiden Joko Widodo mulai dipertanyakan. Lembaga itu dianggap rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum dan dianggap pemborosan lantaran tumpang tindih dengan fungsi Sekretaris Kabinet (Setkab) dan Sekretariat Negara (Sekneg).

Kritik soal keberadaan KSP dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon kemarin. Menurut dia, ada kecenderungan lembaga itu rentan disalahgunakan hanya untuk melayani kepentingan politik Presiden Jokowi menjelang pemilihan umum.

"Yang saya dengar urusannya urusan kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan dan sebagainya. Jadi itu bisa kategorinya abuse of power juga ya, menggunakan anggaran negara tapi bisa dipakai untuk kepentingan pribadi presiden, bukan lembaga kepresidenan," kata Fadli di Kompleks DPR-MPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Fadli menganggap tugas-tugas untuk membantu presiden sudah terangkum di dalam fungsi Sekretariat Kabinet.

"Saya kira lembaga-lembaga kepresidenan sudah terlalu banyak. Ada Setneg, ada Seskab, ada Kepala Staf Kepresidenan. Cukup ada Sekneg dan ada Seskab ya. Sekneg ini harusnya yang menjadi pilar yang paling penting. KSP ini tidak jelas. Nanti kerja buat negara atau kerja untuk calon presiden. Bubarin saja itu KSP," ujarnya.

Fadli sempat mempertanyakan dasar dan kedudukan hukum KSP, yang dianggap tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Namun, dia luput soal pembentukan dan pembagian tugas KSP diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menganggap keberadaan KSP akan tumpang tindih dengan Setkab. Menurut dia hal itu bentuk pemborosan dengan membuat lembaga negara yang tugas pokoknya mirip.

"Saya sudah pernah kritik itu. Kalau mau, rombak saja struktur Setkab. Masukkan fungsi KSP di sana, supaya tidak tumpang tindih," kata Margarito, (17/5).

Margarito juga menilai Sekretariat Negara tidak cocok dibuat menjadi kementerian. Menurut dia fungsi lembaga itu cuma melayani tugas administrasi dan beban tugasnya berbeda jauh ketimbang kementerian yang ada saat ini.

Soal tudingan Fadli Zon struktur lembaga negara yang terlampau gemuk juga dibenarkan oleh Margarito. Sebab menurut dia, hal itu malah menjadikan roda pemerintahan tidak efektif karena garis perintah dan koordinasi terlalu banyak dan rumit.

"Lebih bagus dibuat ringkas saja, seperti di Amerika Serikat. Yang membantu hanya Kantor Staf Presiden, tidak ada yang lain. Saran saya kepada presiden Joko Widodo cermati dan reaktif terhadap kritikan Fadli Zon," ujar Margarito. 

(**/Cin)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan keterlibatan koorporasi dalam kasus suap atas sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menjerat Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF). Diduga, koorporasi itu memiliki peran dalam kasus suap tersebut.

"Selain menangani perkara dengan tersangka MYF, KPK juga sedang mencermati indikasi peran dan keterlibatan korporasi terkait dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, 17 Mei 2018.

KPK juga mengantongi bukti keterlibatan pihak korporasi dalam kasus suap ini. Dari fakta-fakta yang muncul dalam penyidikan, pihak korporasi itu berperan sebagai pengelola uang suap dari fee proyek-proyek.

Sayangnya, dia belum mau merinci perusahaan yang tengah dibidik lembaga Antirasuah tersebut. "Diduga terdapat pengelolaan sejumlah uang yang melibatkan korporasi yang terkait dengan tersangka," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad (MYF) bersama dengan Hojin Anshori (HA) sebagai tersangka dalam dua perkara. Selain keduanya, penyidik juga ikut menetapkan Komisaris PT KAK Khayub Muhamad Lutfi (KML) sebagai tersangka pemberi suap.

Yahya Fuad diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di Kebumen. Terdapat sekitar Rp2,3 miliar fee sejumlah proyek yang dikumpulkan Khayub dari sejumlah kontraktor. Fee proyek itu diberikan Khayub kepada Yahya Fuad melalui Hojin.

Pada kasus suap, Yahya Fuad dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada kasus gratifikasi, Yahya dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Khayub selaku pihak pemberi gratifikasi dan suap dari pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen itu dijerat dengan pasal 5 ayat 1 atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎

(**/Ant)

Berita9.com - Penjualan kurma di salah satu sentra kurma di wilayah Pasar Kliwon Solo mulai meningkat. Di awal bulan Puasa, kurma dengan harga premium paling banyak diburu masyarakat Solo dan sekitarnya.

Karyawan Toko Assegaf komplek Masjid Ar Riyadh, Didin, menyampaikan peningkatan penjualan sudah terjadi dua hari terakhir. Selain pembeli eceran, Toko Assegaf juga banyak diburu pedagang yang berniat kulakan.

"Jadi kalau sehari kami bisa jual rata-rata 70 kilogram. Angka penjualan ini akan terus meningkat sampai pertengahan Ramadan nanti bisa lebih dari 100 kilogram per hari," ujar Didin, Rabu (16/5/2018).

Di Toko Assegaf, kurma dengan harga di atas Rp100.000/kg menjadi kurma paling laris. Misalnya kurma tangkai senilai Rp100.000/kg, kurma mejol dengan harga Rp250.000/kg bahkan kurma nabi senilai Rp350.000/kg.

"Mungkin karena masih awal puasa jadi ingin kurma yang paling baik. Pelanggan mau beli kurma yang harganya mahal. Nanti kalau mendekati pertengahan Puasa tren bergeser ke pembelian kurma kisaran harga Rp30.000-Rp100.000/kg yang kebanyakan untuk kebutuhan membuat parsel," ujar Didin.

(**/BI)

Page 1 of 64
Go to top