Bisnis

Bisnis (391)

Berita9.com - Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Papua menyatakan total Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan kepada UMKM di wilayah setempat pada 2017 mencapai Rp160,34 miliar.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Syarwan, di Jayapura, Selasa (23/5/2017), mengatakan jumlah tersebut terbagi menurut skema sebesar Rp95,68 miliar atau 59,7 persen berupa pembiayaan mikro dan Rp64,66 miliar atau 40 persen berupa pembiayaan ritel.

"Menurut sektor ekonomi, penyaluran KUR 2017 di Provinsi Papua terbesar pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu senilai Rp79,78 miliar," katanya.

Syarwan menjelaskan sektor terbesar kedua yang telah tersalurkan KUR adalah sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan senilai Rp33,48 miliar.

"Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan menempati ukuran terbesar ketiga penyaluran KUR yaitu sebesar Rp14,12 miliar serta sektor Industri Pengolahan terbesar keempat penyaluran KUR yaitu sebesar Rp13,89 miliar," ujarnya.

Dia menuturkan berdasarkan wilayah penyaluran, KUR terbesar berada di Kota Jayapura yaitu sebesar Rp38,94 miliar diikuti Kabupaten Nabire (Rp27,20 miliar), Keerom (Rp24,62 miliar), Merauke (Rp21,53 miliar) dan Mimika (Rp14,85 miliar).

"Selain itu Kabupaten Jayapura (Rp11,23 miliar), Biak Numfor (Rp5,73 miliar), Jayawijaya (Rp4,34 miliar), Kepulauan Yapen (Rp3,87 miliar) dan terakhir sepuluh terbesar yakni Boven Digoel (Rp1,86 miliar)," tambahnya.

(**/Ant)

Berita9.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk tetap fokus melakukan perbaikan demi menggaet lebih banyak investasi di dalam negeri. Peneliti dari The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu percaya diri atas perbaikan rating surat utang yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat internasional, Standard and Poor's (S&P) pekan ini. 

Menurutnya, meski investasi portfolio terutama pembelian saham diprediksi akan melonjak lantaran rating yang membaik, namun investasi di sektor riil masih terganggun oleh iklim politik Indonesia yang terbilang belum stabil. Bhima menyebutkan bahwa selain melihat rating surat utang, investor juga akan melihat daya saing Indonesia yang turun dari peringkat 39 ke 41. 

"Selain itu isu politik domestik juga jadi pertimbangan. Banyak investor jangka panjang yang masih menahan investasi. Wait and seemereka," ujar Bhima, Kemarin (21/5).

Teranyar, lanjutnya, pabrikan elektronik dan teknologi informasi dunia yakni Hewlett Packard urung membangun pabriknya di Indonesia dan memilih beralih ke negara tetangga, Vietnam. "Artinya, pemerintah jangan over PD (percaya diri) dengan rating S&P," katanya. 

Meski begitu, Bhima memproyeksikan bahwa dampak dari perbaikan rating surat utang terhadap investasi terutama portfolio seperti pembelian saham dan surat utang diprediksi akan tumbuh cukup tinggi. Ini, lanjutnya, dibuktikan dari IHSG yang mencatatkan rekor di 5.791 pada sesi penutupan Jumat (19/5) lalu. 

Sementara itu, rupiah yang sempat melemah kembali berbalik arah menjadi Rp 13.325 per dolar AS. Menurutnya, sentimen positif ini akan terus berlangsung pada semester II 2017 mendatang. Meskipun masih ada tantangan eksternal yang cukup besar seperti kenaikan Fed rate dan gejolak politik di AS.

"Secara spesifik aliran dana asing masuk ke surat utang terus meningkat hingga Rp 76,8 triliun (year to date)," katanya. 

Senada dengan Bhima, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebutkan bahwa perbaikan S&P masih harus dibarengi dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas politik di Indonesia. Ia menyebutkan, pelaku usaha merasakan betul bagaimana calon investor dari luar negeri masih menunggu suasana yang lebih dingin pasca-pilkada DKI Jakarta yang cukup menyedot energi pemerintah sepanjang tahun ini. 

Meski begitu, ia tetap menyambut baik perbaikan rating surat utang oleh S&P yang diyakini bisa lebih mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia. "Ini sinyal positif yang kami tunggu. Investor yang kemarin masih wait and see, dengan ini bisa lebih yakin. Namun tetap, pemerintah punya PR untuk stabilkan suasana politik," jelas Hariyadi. (**/RO)

Berita9.com - Vertiv (sebelumnya bernama Emerson Network Power), meresmikan bisnis barunya di Indonesia. Vertiv menggantikan Emerson sebagai mitra terpercaya bagi operator di pusat data, jaringan komunikasi, dan fasilitas komersial dan industri.

Vice President Sales Vertiv untuk Asia Tenggara, Paul Churchill, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara.

"Hal itu ditunjukkan dengan berbagai investasi besar tidak hanya terjadi di cloud computing dancollocation space, tapi juga di sektor telekomunikasi, perbankan dan kesehatan," ungkap Paul Churchill, dalam siaran persnya, Minggu (21/5).

Bisnis Vertiv di Indonesia, lanjut Paul, akan di kembangkan melalui distributor resmi, PT DKSH Indonesia dan PT Abhimata Citra Abadi.

"Kedua perusahaan ini akan terus mengembangkan portofolio penawaran produk dan layanan yang luas untuk kemampuan di bidang pengatur daya, sistem pengatur suhu dan manajemen TI, yang sebelumnya ditawarkan sebagai Emerson Network Power," jelasnya.

Paul menambahkan, selama beberapa bulan terakhir, pihaknya telah melihat perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia, meningkatkan infrastruktur mereka dan berkembang dengan cepat mengadopsi tren teknologi seperti Internet of Things (IoT). Hal ini menghasilkan peningkatan permintaan layanan teknologi informasi yang dapat diandalkan.

"Setelah menjadi Vertiv, kita bisa bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, memungkinkan perusahaan untuk merespons permintaan pelanggan dengan lebih baik, dengan bantuan distributor dan mitra lokal Vertiv, saya yakin bahwa kami dapat membantu pelanggan mencapai tujuan bisnis mereka," ujar Paul.

(**/Fer)

Berita9.com - Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) mencatat hasil tangkapan ikan laut oleh nelayan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat setiap tahun anjlok sejak 2014.

"Anjloknya hasil tangkapan ikan laut segar ini dikarenakan musim paceklik dan cuaca buruk yang berkepanjangan," kata Kepala Seksi Operasi Pelabuhan Bagian Operasi PPNP Tatang Suherman, di Sukabumi, Minggu 21 Mei 2017. 

Data hasil tangkapan ikan laut pada 2014 akumulasi produksi mencapai 16 ribu ton, namun pada 2016 anjlok hanya menjadi 6 ribu ton, sehingga jika dirata-ratakan setiap tahun turun hingga 5 ribu ton. Bahkan paceklik ikan pun masih dirasakan nelayan khususnya di Palabuhan Ratu yang hasil tangkapannya hanya sekitar 2.500 kilogam atau 2,5 ton. Jika rata-rata hanya sebesar itu, berarti setiap bulan produksi tangkapan ikan hanya sekitar 75 ton atau setahun maksimal 900 hingga 1.000 ton.

Namun, menurutnya lagi, tangkapan ikan laut tidak bisa diprediksi seperti itu karena tetap mengandalkan alam dan nelayan. Tidak menutup kemungkinan pada bulan atau bahkan minggu depan ikan banjir atau melimpah.

"Tangkapan ikan selalu berfluktuasi, tetapi dari data yang kami miliki produksi ikan memang setiap tahun selalu menurun karena cuaca buruk dan paceklik, tetapi kapal yang memiliki gross tonage atau tonase kotor besar masih banyak yang melaut," katanya lagi.

Tatang menyebutkan, ikan yang menjadi andalan dari Palabuhanratu yakni tuna, cakalang, dan layur. Bahkan permintaan ekspor cukup besar tetapi tidak bisa terpenuhi karena tangkapan saat ini minim.

Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sukabumi Tendi Sudama mengatakan, akibat minim hasil tangkapan ikan laut segar menyebabkan banyak nelayan yang banting profesi seperti menjadi penarik ojek, buruh bangunan, bertani dan lain-lain.

Kondisi alam yang seperti sekarang ini, ditambah mayoritas alat tangkap masih sangat tradisional, dipastikan produksi tangkapan tidak bisa terdongkrak naik, karena jika nelayan tradisional nekat keluar teluk dikhawatirkan mengalami kecelakaan di laut.

"Pemberdayaan nelayan perlu dilakukan khususnya pemberian bantuan alat tangkap yang disesuaikan dengan kondisi alam laut selatan di Kabupaten Sukabumi dengan gelombang tinggi ini," katanya pula. (**/Ant)

Berita9.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan seharusnya tidak ada kenaikan harga daging sapi yang signifikan menjelang Ramadhan karena kondisi pasokan daging yang surplus.

"Kondisi surplus daging sapi membuat tidak ada justifikasi bagi para pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen daging sapi dengan harga tinggi," kata Syarkawi melalui siaran pers diterima di Jakarta, Kemarin Sabtu.

Bila terjadi kenaikan harga daging yang signifikan di tengah kondisi surplus, Syarkawi mengatakan KPPU besera Satuan Tugas Pangan Polri akan mengambil tindakan hukum.

KPPU dan Satgas Pangan Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap kartel pangan baik dari sisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha maupun pidana.

Pada Jumat (19/5) malam, KPPU melakukan inspeksi mendadak di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom, Bandung. Inspeksi tersebut didampingi sejumlah pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Balai Veteriner Subang dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bandung.

Syarkawi mengatakan kondisi pasokan daging sapi saat ini surplus. Menurut data Kementerian Pertanian, stok daging sapi eks-impor per 18 Mei 2017 sebanyak 70.518 ton.

Perinciannya, sapi siap potong sebanyak 116.417 ekor atau setara 23.167 ton, daging sapi eks-impor 12.025 ton dan daging kerbau eks-impor Bulog 25.326 ton.

Sedangkan prognosa sapi lokal siap potong yang dapat diakses hingga Juni 2017 sebanyak 356.620 ekor atau setara dengan 62.400 ton.

"Berdasarkan ketersediaan tersebut, prognosa kebutuhan daging Mei hingga Juni 106.407 ton dapat terpenuhi, bahkan surplus 26.511 ton. (**/Ant)

Berita9.com - Indonesia meminta Jepang lebih meningkatkan investasi di sektor industri baja hulu, seperti produk crude steel (baja kasar) baik dalam bentuk slab (lembaran) maupun billet (batangan). Bahan baku tersebut banyak dibutuhkan dalam proyek infrastruktur di dalam negeri dan menunjang sektor industi lainnya.

"Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah memacu program industri prioritas nasional, antara lain sektor ship building, otomotif, permesinan, dan logam dasar sehingga kebutuhan besi baja dalam negeri meningkat seiring juga dengan pembangunan infrastruktur," kata Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu 20 Mei 2017.

Kemenperin mencatat, selama 2016 Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai USD5,4 miliar, namun penanaman modal tersebut lebih banyak di sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik dan alat transportasi massal.

Doddy berharap, investasi baru dari Jepang bisa menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur yang siap memasuki pasar domestik, ASEAN dan dunia. Terkait investasi, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain dalam bentuk keringanan pajak berupa tax holiday dan tax allowance, serta bea masuk untuk mesin produksi dan bahan baku.

"Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan fasilitas user specific duty free scheme (USDFS) kepada PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin dan PT. JFE Steel Galvanizing Indonesia," ungkap Doddy.

Dengan kemitraan Indonesia dan Jepang semakin kuat dalam membangun industri baja, diharapkan dapat mengambil manfaat pasar regional yang sejalan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Selain potensi pasar ASEAN tersebut, Indonesia juga membutuhkan sekitar USD235 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan sehingga membuat kebutuhan besi dan baja konstruksi meningkat sebesar 8,5 persen per tahun.

Untuk itu, dalam upaya menambah investasi di sektor industri baja, Kemenperin mendorong program pengembangan klaster industri baja di Cilegon, Banten agar mampu memproduksi 10 juta ton baja pada tahun 2025.

"Selain itu, Kemenperin menargetkan dalam waktu lima tahun ke depan, telah tersedia empat juta ton baja stainless dari kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah," tutup Doddy.


(**/AHL)

Berita9.com - Pengamat Ekonomi Pertanian IPB Muhammad Firdaus menilai pemerintah harus lebih tegas menindak keberadaan spekulan pangan terutama di Jakarta. Dia membenarkan adanya mafia pangan tepatnya kartel atau pihak-pihak yang memanfaatkan keuntungan dari margin impor terutama komoditas bawang putih.

"Sebetulnya pemerintah sudah tegas, tetapi dengan adanya kejadian penimbunan bawang putih impor di sebuah gudang di Marunda kemarin, maka pemerintah harus tegas lagi," ujar Firdaus, Jumat (19/5).

Ia menilai pemerintah harus membuat sistem yang baik terkait daftar nama-nama importir sehingga ketika mereka bermain curang bisa langsung ditindak. Dari data tersebut pemerintah dinilai bisa mendeteksi dan mengawasi pergerakan barang dan importir.

"Saya kira semua pihak harus berperan untuk mengawasi spekulan nakal ini, bukan cuma Kementerian Perdagangan atau Pemprov DKI Jakarta, masyarakat juga bis adilibatkan," ujarnya.

Jika terjadi lagi penimbunan bahan pangan di Jakarta, maka aparat didorong untuk tidak segan-segan menghukum agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendorong agar pemerintah bisa mendekati kalangan pengusaha agar lima komoditas stategis antara lain gula, minyak goreng, daging, beras, dan bawang putih bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang sesuai.

"Ini agar tidak terjadi terus menerus gejolak di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan agar para spekulan mengurungkan niat untuk menimbun pasokan.

"Hari ini, pagi ini sedang digrebek penimbunan di gudang Cilincing. Digrebek karena diduga di situ terjadi penimbunan bawang putih. Jadi kita nggak main-main. Polisi sangat lengkap datang sudah mulai pemantauan," ujarnya usai menghadiri acara Gerakan Stabilitas Pangan di Gudang Divre DKI Jakarta dan Banten, Rabu pagi (17/5). (**/RO)

Berita9.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan pasokan bawang putih yang beredar di Indonesia masih sangat bergantung pada China. Bahkan, Syarkawi membeberkan data bahwa 97 persen bawang putih yang beredar di pasaran Indonesia berasal dari Negara Tirai Bambu. Pemerintah Indonesia terpaksa menempuh kebijakan impor lantaran besarnya kebutuhan masyarakat yang tidak sebanding dengan produksi.
 
"Jadi 97 persen bawang putih yang beredar di Indonesia, itu kita impor dari China. QAdapun kebutuhan nasional untuk bawang putih mencapai 498 ribu ton. Jadi, kalau banyak bawang putih impor yang beredar di pasaran, ya memang harus seperti itu karena kita tidak menghasilkan bawang putih sendiri," kata Syarkawi, seusai melakukan inspeksi mendadak alias sidak di sejumlah pasar tradisional dan retail modern di Kota Makassar. (18/5)
 
Menurut Syarkawi, hal berbeda terjadi dengan bawang merah, dimana Indonesia mengalami surplus produksi sehingga tidak perlu impor. Syarkawi melanjutkan di tengah kenaikan harga bawang putih dalam beberapa pekan terakhir, pihaknya terus melakukan pemantauan untuk memastikan tidak adanya praktik kartel. Bersama satgas pangan dan pemerintah daerah, KPPU ditegaskannya akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan stabilitas harga pangan menjelang bulan suci Ramadan.
 
Berdasarkan pantauan awak media, harga bawang putih di Makassar berangsur sudah mulai normal, meski masih ada disparitas harga di pasar tradisional dan retail modern. Harga bawang putih di Pasar Terong sudah turun dari Rp50 ribu per kilogram menjadi Rp38 ribu per kilogram. Namun, di retail modern, seperti Lotte Mart dan Hypermart, harga bawang putih masih mahal. Harganya ditaksir mencapai Rp50-59 ribu per kilogram. 
 
Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang yang turut hadir dalam sidak tersebut, menyebut adanya perbedaan harga bawang putih di pasar tradisional dan retail modern tidak lepas karena adanya penerapan pajak di retail modern. Kendati demikian, diharapkannya agar harga komoditas pangan tersebut bisa bersaing. Bila pun tetap tidak bisa, tentunya warga bisa membeli bawang putih di pasar tradisional yang harganya memang lebih terjangkau.
 
Agus mengimbuhkan untuk kebijakan impor bawang putih memang merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Bawang putih di pasaran Makassar sendiri disebutnya berasal dari importir yang berdomisili di Surabaya. Untuk memastikan harga bawang putih stabil, pihaknya sudah bersurat ke pemerintah pusat agar importir tidak menahan pasokan bawang putih untuk dikirim ke Makassar. "Itu bisa mempengaruhi harga, apalagi kalau dikurangi. Kami malah minta pasokan ditingkatkan memasuki Ramadan," harapnya. (**/WE)

Berita9.com - Para peternak sapi rakyat di Lampung mengaku khawatir jika daging beku asal India masuk ke sejumlah wilayah yang menjadi pasar mereka.

Perwakilan peternak sapi di Lampung Nanang Purus Subendro menyampaikan profesi peternak di Lampung bukan lagi pekerjaan sambilan. Peternakan sapi sudah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Nanang menyebut jumlah peternak aktif di Lampung memiliki sekitar 200an kandang, dengan kapasitas per kandang mulai 10-1.000 ekor.

Mereka memasarkan sapi ke Palembang, Lahat, Pekanbaru, Padang, dan Pangkalpinang. Nanang menyampaikan peternak khawatir guyuran daging beku akan menggoda para distributor daging karena tawaran margin yang besar.

"Kalau itu sampai masuk, maka usaha peternakan rakyat akan roboh oleh kebijakan pemerintah. Pasti ada gejolak sosial," katanya. (15/5).

Direktur Komersial Bulog Febriyanto menyampaikan sesuai instruksi melalui Surat Kementerian Perdagangan No. 145/M-DAG/SD/02/2017 tanggal 14 Februari 2017, penjualan dilakukan ke seluruh Indonesia. Maka sudah menjadi tugas distributor melakukan distribusi ke sejumlah wilayah.

Diakuinya, beberapa daerah memang melarang masuknya daging beku asal India untuk melindungi peternak lokal. Namun, penjualan daging beku asal India merupakan upaya pemerintah memberikan pilihan daging berharga murah.

"Silahkan pilih. Tidak boleh saling mematikan," tuturnya. (**/BI)

Berita9.com - Pemerintah Indonesia menyampaikan kepada pemerintah China bahwa sektor pertanian di Tanah Air siap meningkatkan ekspor pasokan minyak sawit mentah (CPO) ke China.

"Kita juga bahas kerja sama dalam konteks ekspor kelapa sawit. Jadi sekarang di Tiongkok sudah dikembangkan biodiesel kelas 5. Jadi untuk biodiesel ini memerlukan palm oil 5 persen dan oleh karena itu kebutuhan CPO Tiongkok berarti akan naik," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ditemui di Hotel Conrad pada Minggu malam (15/5/2017).

Menurut Retno, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping telah menyampaikan kesediaan Indonesia untuk meningkatkan ekspor komoditas tersebut.

Pemerintah Tiongkok, ujar Retno, menanggapi positif tawaran Indonesia tersebut.

"Oleh karena itu mudah-mudahan ekspor kita di masa mendatang akan dapat ditingkatkan karena untuk mensupport biodiesel kelas 5 Tiongkok," jelas Menlu.

Selain peningkatan ekspor, Jokowi juga mengundang Xi Jinping untuk menanamkan modal di industri turunan dari CPO di Tanah Air.

Saat pertemuan itu, Jokowi bersama Xi Jinping telah menyaksikan penandatanganan tiga dokumen kerja sama yang pertama yaitu pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok pada 2017-2021 yang ditandatangani oleh Menlu Retno bersama dengan Menlu China Wang Yi.

Kemudian dokumen kedua yaitu penandatanganan dokumen Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tiongkok-Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Zhong Shan.

Kerja sama ketiga yang ditandatangani yaitu fasilitasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Direktur Utama PT KCIC Hanggoro dengan Direktur Utama Bank Pembangunan Nasional Tiongkok Hu Huaibang dengan nilai komitmen kerja sama sebesar 4,498 miliar dolar AS. (**/Ant)

Page 1 of 28
Go to top