Bisnis

Bisnis (962)

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menolak jika Freeport dijadikan faktor dalam peruntungan dagang RI dan Amerika Serikat.

Menurut Bambang, untuk mencegah terjadinya perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat perlu dilakukan perundingan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan. Tim perunding RI harus menolak jika AS menjadikan Freeport sebagai faktor untuk menekan Indonesia.

Bambang mengatakan hal ini karena Amerika mengultimatum akan terjadi perang dagang dengan Indonesia ketika proses negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia (FI) sudah mendekati tahap final, atau saat pemerintah RI sudah berhasil memenangkan negosiasi dengan Freeport McMoran selaku Induk Freport Indonesia (FI).

"Tidak mudah memenangkan negosiasi ini karena Freeport McMoran selalu bersikeras mempertahankan posisi mayoritas kepemilikannya di FI. Butuh waktu tiga setengah tahun untuk memenangkan negosiasi ini, bahkan diwarnai dengan beberapa tekanan dari AS," katanya, Senin (16/7/2018).

Dalam proses negosiasi itu, jelas Bambang, Indonesia bahkan sempat ditakut-takuti, saat manajemen Freeport mengungkap bahwa salah satu pemegang saham Freeport, yakni Carl Icahn adalah staf khusus Presiden AS Donald Trump.

Keberhasilan pemerintah dalam negosiasi divestasi saham FI ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Inalum dan Freeport McMoran selaku induk FI. Penandatanganan HoA itu membuka jalan bagi pemerintah Indonesia mengakuisisi 51% saham FI.

Sebelumnya, di tengah proses negosiasi divestasi saham FI, AS tiba-tiba mengultimatum perang dagang dengan Indonesia. Sebelum perang dagang dengan Indonesia benar-benar dilakukan, AS meminta dilakukannya perundingan dengan Indonesia.

Mengatasi masalah ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dijadwalkan berunding dengan Perwakilan Perdagangan AS atau USTR (United State Trade Representative) pada akhir Juli 2018. Perundingan akan membahas sejumlah produk ekspor Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus AS berupa keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP).

Untuk mencegah perang dagang ini, Bambang menuturkan pimpinan DPR mendukung penuh perundingan Mendag RI dengan USTR. Namun, juru runding Indonesia harus memprioritaskan kepentingan nasional. Para juru runding harus mampu menolak jika AS menggunakan isu divestasi saham FI sebagai faktor penekan.

"Keberhasilan Indonesia mendorong Freeport McMoran melepaskan posisi mayoritasnya di Freeport Indonesia sudah diumumkan kepada masyarakat. Maka, apa pun alasan dan tujuannya, Indonesia tidak boleh mundur setapak pun dari posisi HoA antara PT Inalum dengan Freeport McMoran yang ditandatangani pekan lalu itu," tutupnya. (*)

Jakarta - Ekonom berpendapat perjanjian dagang yang telah berjalan sejauh ini masih belum efektif untuk menopang neraca perdagangan. Hal tersebut lebih disebabkan masih banyaknya permasalahan non-tarif yang justru tidak terselesaikan pada proses negosiasi, sehingga membuat banyak produk tidak mampu menembus pasar negara mitra pasca kesepakatan.

Berdasarkan data Menteri Perdagangan, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan Chile (Indonesia-Chile CEPA), Palentina (MOU Indonesia-Palestine), Hongkong (ASEAN-Hong Kong FTA), Asean (Asean Comprehensive Investment Agreement), Jepang (Asean-Japan Investment, Service &MNP Agreement).

"Belum terlalu efektif, rata-rata utilisasi dari pemanfaatan kerja sama dagang tersebut baru sekitar 30%," kata ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal.

Menurut Fithra, masih banyaknya permasalahan non-tarif, yang justru tidak terselesaikan pada tahap negosiasi membuat Indonesia tidak dapat menembus pasar negara mitra.

Permasalahan non tarif yang dimaksudnya, adalah tingginya standar produk yang ditetapkan secara sengaja maupun tidak, sehingga membuat banyak produk yang disepakati pada pada kerja sama dagang tetap tidak dapat tembus.

Selain itu, ada juga standar seperti produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang mana juga terkadang ditetapkan negara mitra justru untuk melindungi produk dalam negerinya.

Bahkan, Fihtra mengatakan, ada juga permasalah dalam citarasa dari produk Indonesia, yakni negra mitra menolak produk makanan dan minuman (Mamin) hanya karena rasa tidak sesuai dengan lidah masyarakatnya.

"Permasalahan non tarif memang abstrak, tapi memang, untuk permasalahan untuk utilisasi perdagangan lebih luas, hal tersebut juga harus dibicarakan pada saat proses negosiasi," katanya.

Meski demikian, kata Fithra, permasalahan tersebut mungkin dapat terselesaikan dalam jangka pendek dengan negosiasi. Hanya saja dia berharap pelaku industri dapat terus meningkatakan kualitas produk dan selalu menerapkan best practice dalam prosesn produksinya. Sehingga negara mitra pun tidak memiliki akan pernah mempunyai alasan untuk melarang produk dari Indonesia. (*)

Berita9.com - Pelaku usaha berharap pemerintah memepertimbangkan kembali rencana kenaikkan tarif cukai dan penyederhanaan layer cukai sebagaimana diatur dalam PMK No. 146/2017 tentang Kenaikan Tarif Cukai Tembakau.

Sebagai informasi, dalam PMK No. 146/2017, diatur ketentuan mengenai pengurangan golongan/layer tarif cukai, penerapan kenaikan tarif bagi industri yang memproduksi rokok putih dan rokok kretek dengan cara menghitung total kumulasi produksi keduanya mulai tahun 2019, penyamaan tarif cukai antara jenis rokok SKM dan SPM pada 2020, dan menghilangkan golongan I-B SKT.

Ketua GAPPRI Ismanu Soemiran mengatakan, apabila kenaikan tarif dan penyederhanaan layer dilakukan, maka akan terjadi kenaikan ganda, yakni kenaikan regular tarif cukai, dan kenaikan atas dampak penghapusan layer.

“Pada prakteknya, kenaikan akibat penghapusan atau penyederhanaan layer bisa berkali-kali lipat dari kenaikan regular setip tahun. Sebagai asosiasi dengan jumlah anggota yang 70% menguasai pasar, dampak atas kebijakan ini akan menimpa sebagian besar perusahaan di bawah asosiasi GAPPRI,” kata Ismanu, Ahad (15/7/2018).

Menurut Ismanu, rencana kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan layer itu bisa kontra produktif, mengingat adanya berbagai pertimbangan, pertama, kondisi industri rokok saat ini sedang terpuruk dengan menurunnya volume secara drastis.

Hal tersebut, ditunjukkan dengan penurunan 1% hingga 2% selama 4 tahun terakhir. Bahkan hingga April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7%.

Kedua, kenaikan cukai yang terus-menerus, ditambah volume industri yang semakin menurun, mengakibatkan jumlah produsen rokok menurun hingga 51% sejak 2012 hingga 2017, dan berdampak pada serapan tenaga kerja di pabrik rokok dan pertanian tembakau. 

Ketiga, jika dilihat lebih jauh, penurunan produksi tidak serta merta berdampak pada penurunan konsumsi rokok. Hal tersebut disebabkan kenaikan rokok justru memberikan ruang pada rokok ilegal untuk melakukan penetrasi pasar, yakni sekitar 12,14% mulai dari 2010 hingga 2016. Pada akhirnya, hal tersebut juga berujung pada hilangnya potensi pemerintah utnuk mendapat penerimaan negara.

Lebih lanjut Ismanu mengatakan, penyederhaan layer pada industri hasil tembakau (IHT) yang memiliki jenis produk yang beragam, juga bisa berakibat pada adanya perubahan struktur industri, dan menjadi beban tambahan baru yang cukup signifikan. 

Dia menjelaskan, secara klasifikasi besar produk rokok di Indonesia terbagi ke dalam tiga jenis, yakni Kretek Tangan, Kretek Mesin, dan Putih Mesin. Secara regulasi perbedaan jenis itu bahkan dibagi ke dalam delapan jenis produk.

Oleh karena itu, GAPPRI berharap pemerintah dapat hanya menaikkan cukai berdasarkan besaran inflasi, dan menunda penyederhanaan layer cukai hasil tembakau.

Senada dengan Ismanu, Koordinator Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan mengatakan, dirirnya menemukan banyak sekali pabrik rokok kecil yang tutup diakibatkan daari cukai rokok yang naik secara terus menerus.

"Dari yang awalnya itu ada 3000 pabrik rokok, sekarang sudah tinggal sekitar 600 pabrik," katanya.

Dia mengatakan, rencana pemerintah tersebut berpotensiuntuk menutup makin banyak pabrik rokok di Indonesia, yang mana rata-rata dari mereka adalah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jadi bukan rugi lagi, tapi kemungkinan besar bisa tutup.

Menanggapai keluhan tersebut, Plt Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Nugroho Wahyu mengatakan, kanaikan cukai sudah sesuai dengan rencana pemerintah utnuk mengendalikan peredaran produk hasil tembakau. 

Bahkan, kenaikan cukai yang dibarengi dengan pemantauan produk tembakau ilegal telah berhasil membuat konsumsi masyarakat turun dan sekaligus memberantas peredaran produk ilegal.

"Konsumsi masyarakat dikendalikan, dan juga yang ilegal itu turun dari 12,14% pada 2016, ke 10,90% pada 2017, dan 7,04% selama 2018," katanya.

Namun, dia mengakui, pihaknya juga tidak akan dapat mengakomodasi keluhan daari segala pihak, karena pihaknya tidak hanya berbicara pada pelaku usaha, tetapi juga Kemeterian kesehatan dan banyak asosiasi penggiat hidup sehat. "Jadi memang tidak mungkin bisa membuat happy seluruh pihak," tuturnya.

Bagaimanapun, dia memastikan, pihaknya menampung seluruh aspirasi yang ditujukan kepada pihaknya, dan terus melakukan komunikasi yang intensif. (*)

Berita9.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati belum bisa digunakan untuk embarkasi haji tahun ini. 

Untuk itu, lanjut Lukman, jamaah asal Jawa Barat masih akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang.

"Kertajati karena memerlukan asrama haji, maka tahun ini belum bisa digunakan sebagai embarkasi," kata Lukman di Jakarta, (14/7).

"Insya Allah, tahun depan," tambah dia.

Setelah meninjau Bandara Kertajati dan sarana pendukungnya, Kementerian Agama memutuskan menunda penggunaan bandara itu untuk pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi.

Menteri Agama menjelaskan bahwa untuk pemberangkatan jamaah haji dibutuhkan bandara yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan asrama haji.

Sementara saat ini asrama haji untuk jamaah yang berasal dari Jawa Barat berada di Bekasi, yang lebih dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta ketimbang Kertajati.

"Ini sedang kami matangkan. Mudahan-mudahan tahun depan bisa disiapkan," katanya.

Jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama akan berangkat dari lima embarkasi di Indonesia menuju Arab Saudi pada 17 Juli menurut Kepala Seksi Pelayanan Transportasi Udara Kementerian Agama Edayanti Dasril.

Sebanyak 11 kloter jamaah haji yang mencakup 4.486 orang akan berangkat melalui Embarkasi Surabaya/SUB (tiga kloter), Padang/ PDG (satu kloter), Lombok/ LOP (satu kloter), Solo/SOC (empat kloter), Jakarta-Pondok Gede/JKG (satu kloter) dan Makassar/ UPG (satu kloter) pada pemberangkatan pertama.

Edayanti menjelaskan bahwa total ada 13 embarkasi pemberangkatan jamaah haji di Indonesia pada musim haji 2018, yakni Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Palembang (PLM), Padang (PDG), Jakarta-Pondok Gede (JKG), Jakarta-Bekasi (JKS), Solo (SOC), Surabaya (SUB), Banjarmasin (BDJ), Balikpapan (BPN), Makassar (UPG) dan Lombok (LOP).

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tahun ini menetapkan kuota jamaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang, naik 10.000 dari tahun lalu.

Sementara jumlah paspor calon haji reguler yang sudah diserahkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencapai 170.652.

Pemberangkatan jamaah haji akan dilakukan dua tahap, pertama pada 17-29 Juli menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah; dan kedua menuju menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah selama 30 Juli-15 Agustus.

Menteri Agama dijadwalkan melepas kloter Jakarta-Pondok Gede (JKG 01) dari Asrama Haji Pondok Gede, pada Selasa (17/7) pukul 05.00 WIB.

(**/Ant)

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 Indonesia atau Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) tak menjual tiket dengan harga tinggi. 

Bamsoet, panggilan akrabnya menginginkan harga tiket Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang terjangkau masyakarat luas. 

Menurut Bamsoet, sebaiknya NASGOC berkoordinasi dan melobi Dewan Olimpiade Asia (OCA) untuk menentukan harga tiket Asian Games.

“Agar penentuan harga tiketnya mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Bamsoet di Jakarta,  (13/7).

Sebelumnya Ketua INASGOC Erick Thohir mengatakan, harga tiket untuk pembukaan Asian Games 2018 bervariasi dengan kisaran antara Rp 750 ribu hingga Rp 5 juta. 

Menurut Erick, penentuan harga tiket itu mengacu pada standar yang telah ditetapkan OCA. 

Namun, Bamsoet mengharapkan harga tiket Asian Games 2018 termasuk untuk pembukaan bisa terjangkau masyarakat luas. 

Menurutnya, harga tiket yang terjangkau akan membuat pesta olahraga negara-negara se-Asia itu makin semarak. 

“Masyarakat pun bisa berpartisipasi aktif dalam mendukung suksesnya  penyelenggaraan ASIAN Games 2018 di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu Bamsoet juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama INASGOC menggandeng stasiun telewisi swasta untuk menyiarkan langsung beberapa pertandingan di Asian Games 2018. Bahkan, ada baiknya panitia penyelenggara menyediakan layar lebar di berbagai titik untuk menayangkan pertandingan-pertandingan di Asian Games. 

“Ini sebagai upaya memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu membeli tiket agar bisa menyaksikan secara bersama pertandingan olahraga pada event ASIAN Games 2018,” cetusnya. (*)

Berita9.com - Presiden Joko Widodo menyatakan koperasi di Indonesia bukan tidak mungkin menjadi perusahaan yang besar jika mampu beradaptasi di era teknologi.

Di depan para pegiat koperasi dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional, Jokowi menyebutkan banyak contoh sukses dari koperasi-koperasi di dunia, antara lain Fontera di Selandia Baru dan Ocean Spray di AS, yang mampu bertransformasi menjadi perusahaan dengan omzet hingga triliunan rupiah.

"Coba datangi saja, bagaimana cara memulainya, apa kuncinya. Belajar di sana 1-2 pekan bisa. Orang kita ini pintar-pintar kalau suruh ngopi, modifikasi, dan tiru," ujarnya di Tangerang, Kamis (12/7/2018).

Kepala Negara mencontohkan Koperasi Fontera di Selandia Baru yang bergerak di produksi susu segar dan memiliki 500 petani. Saat ini, Fontera menghasilkan omzet sekitar 17,2 miliar dolar Selandia Baru, setara dengan Rp150 miliar, per tahunnya.

Yang lebih mengagetkan, Fontera bahkan sudah merebut pasar dunia hingga 30% dari total ekspor susu di dunia.

Lain lagi dengan Ocean Spray yang hanya berbisnis dari komoditas cranberry sampai menghasilkan omzet milliaran dolar AS.

Jokowi juga mengungkapkan sudah ada beberapa koperasi di Indonesia yang memiliki kinerja cemerlang. Salah satunya adalah Kospin Jasa yang melalui anak usahany, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMAS), mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun lalu.

"Namanya koperasi harus menjadi wadah inovasi dan penggerak inovasi. Dengan skala ekonomi yang besar, koperasi harus memiliki efisiensi di produksi dan distribusi," tegasnya.

Jokowi menambahkan keberpihakan pemerintah dalam mendukung perkembangan koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia di antaranya dengan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UKM menjadi 0,5% dari yang sebelumnya sebesar 1%.

"Karena dari 1% itu angka yang besar, kemudian dipotong separuh jadi 0,5% ya senengdong. Sehingga ruang yang 0,5% bisa dipakai ekspansi, modal investasi, dan membesarkan usaha. Saya kira arahnya ke sana," jelasnya.

Berdasarkan 2017 World Cooperative Monitor Rankings yang dirilis International Cooperative Alliance (ICA), koperasi dengan pendapatan terbesar di dunia adalah Groupe Crédit Agricole dari Prancis yang mencatatkan turnover US$80,39 miliar. Dari 300 koperasi yang masuk dalam daftar tersebut, tidak ada koperasi dari Indonesia. (*)

Berita9.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan bahwa capres yang bakal diusung partainya, yakni Joko Widodo, bakal kembali menawarkan program Nawacita pada Pemilu 2019.

Nawacita merupakan rangkuman sembilan janji kerja yang dikampanyekan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 silam.

"Pasti dong. Itu platform andalan periode 1 dan harus dituntaskan di periode 2," kata Eva, (11/6).

Eva mengatakan Nawacita pada Pilpres 2019 nanti adalah hasil modifikasi dari pilpres sebelumnya. Di dalamnya, Ada pengembangan dan perluasan aspek seiring dengan perkembangan teknologi serta kondisi Indonesia empat tahun terakhir.

"[namanya] Nawacita II," kata Eva.

Selama Jokowi memimpin, Eva mengklaim Nawacita sudah diterapkan secara optimal. Hasilnya pun telah nampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Alasan itulah yang membuat PDIP, kata Eva, bakal kembali menawarkan Nawacita pada Pilpres 2019 meski akan mengalami revisi.

"Sudah ada apresiasi rakyat dan luar negeri kok," kata Eva.

Program Nawacita yang diusung Jokowi di Pilpres 2014 lalu memuat sembilan visi antara lain menyangkut soal reformasi sistem hukum, pembangunan dari wilayah pinggir, mewujudkan kemandirian ekonomi, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Menurut Eva Nawacita adalah rangkuman program kerja yang identik dengan pemikiran presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno di masa silam.

Maksud buah pikir Soekarno yang dimaksud adalah program Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Hal itu kata dia sesuai dengan landasan utama PDIP yakni melanjutkan buah pikir Bung Karno.

"Lebih cocoknya Pembangunan Nasional Semesta Berencana," ujarnya. (*)

Jakarta - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai, pemerintah tidak begitu serius menyelesaikan persoalan kekurangan guru di Indonesia. Sebab, hingga saat ini pengangkatan 100 guru honorer masih menjadi wacana.

"Kita tidak melihat keseriusan pemerintah, kenapa? Karena ya sudah jelas-jelas kebutuhan guru itu sudah banyak jumlahnya, dan ketersediaan guru juga kurang tapi sampai saat ini belum juga diatasi," kata Ramli, Rabu (11/7).

Ramli mengatakan, jika pemerintah memang tidak mampu membayar gaji guru, maka pemerintah pun jangan mengangkat pegawai negeri sipil di lembaga pemerintah lain seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lainnya. Sebab menurut dia, tidak ada urgensi mengangkat pegawai di lembaga tersebut.

"Karena lebih urgent kebutuhan guru daripada itu," tegas Ramli.

Ramli juga berpesan agar dalam pengangkatan guru honorer nanti, pemerintah jangan hanya melakukan seleksi tulis namun harus melakukan seleksi yang ketat. Misalnya pemerintah mendesain suatu model seleksi yang bisa mencakup empat kompetensi guru yakni kompetensi pedagogik, profesionalisme, sosial dan kepribadian. 

"Keempat instrumen ini harus bisa dijadikan alat uji untuk mengetahui apakah si A ini berkualitas atau tidak. Seleksi itu penting, agar jangan sampai nanti pemerintah yang rekrut tapi diujung pemerintah sendiri yang mengeluhkan kualitasnya," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menyebut, pengangkatan 100 ribu guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018, diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Termasuk teknis pelaksanaannya, bahkan rencana pengangkatan juga dibuat Kemenpan RB. "Teknisnya bisa ditanyakan ke Kemenpan RB," ujar dia. (*)

 

 
 
 

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat membentuk panitia kerja (Panja) yang akan mengklarifikasi fakta tentang kandungan yang ada dalam susu kental manis (SKM).

Menurutnya, kesepakatan itu dicapai dalam satu rapat tertutup setelah kedua pihak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dia menilai persoalan SKM bukan persoalan sederhana karena menyangkut masalah konsumsi masyarakat.

“Kita ingin melakukan klarifikasi, karena itu kesepakatan rapat membentuk panja SKM,” ujar Ermalena, Selasa (10/7/2018).

Politisi PPP itu mengungkapkan, polemik tentang SKM perlu ditelusuri secara mendalam. Pasalnya, diduga masih ada kesalahan tafsir atas konsumsi SKM yang melibatkan anak-anak.

“Ini kan menyangkut anak-anak, kalau anak-anak banyak mengonsumsi susu kental manis yang mengandung susu ataupun tidak mengandung susu ini kan untuk tumbuh kembang anak ke depan bahaya,” ujar Ermalena.

Usai dibentuk, Panja SKM akan segera memanggil pihak terkait yang terlibat dalam polemik SKM ini. Komsi itu akan memanggil industri yang memproduksi SKM.

“Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait. Termasuk industrinya kita akan panggil. Kita sudah minta BPOM segera memberikan list-nya kepada kita. Karena ini kan tanggung jawab kita supaya masyarakat tidak bingung,” kata Ermalena.

Bahkan dia menegaskan jika nanti dalam penelusuran Panja ditemukan permasalahan yang serius, bukan tidak mungkin produk SKM akan ditarik dari perederan,” ujarnya.

Akan tetapi, menurut Ermalena, sejauh ini belum ada alasan untuk memberhentikan atau menarik produk SKM. (*)

Jakarta - Anggaran pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) yang diusulkan Kementerian Koperasi dan UKM disepakati untuk ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018), meminta agar anggaran pemberdayaan bagi KUKM ditambah menjadi Rp1,291 triliun pada 2019.

"Sebagaimana kesimpulan hasil rapat antara Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, kami sudah menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI," kata Puspayoga.

Puspayoga berharap, penambahan anggaran pada 2019 bisa disetujui Komisi VI DPR. Di mana, Kemenkop dan UKM telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada Pimpinan Komisi VI DPR, serta kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Puspayoga yang juga kader PDI Perjuangan ini mengatakan, berdasarkan pagu indikatif Kemenkop dan UKM, sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp271 miliar dan non prioritas nasional Rp656 miliar.

"Fungsi anggaran pada kementerian ini terdiri atas fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Adapun untuk anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk menunjang pelatihan bagi SDM KUMKM sedangkan di luar kegiatan pelatihan masuk dalam fungsi ekonomi," kata Puspayoga.

Dalam rapat, anggota Komisi VI dari Fraksi Hanura, Djoni Rolindrawan mendukung penambahan anggaran untuk Kemenkop dan UKM.
"Untuk 2019 akan naik, mudah-mudahan. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya," kata Djoni.

Djoni berharap, angka tersebut ke depan bisa ditingkatkan lagi agar pemberdayaan kepada pelaku KUMKM bisa optimal.

Rapat kerja itu kemudian menyepakati usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Koperasi dan UKM menjadi sebesar Rp1,291 triliun untuk menetapkan kekurangan target pada 9 program prioritas.

Sebanyak 9 program prioritas yang dimaksud yakni wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi, dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi.

"Selanjutnya hasil penyempurnaan alokasi anggaran akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2019," kata Pimpinan Sidang Rapat Kerja Komisi VI DPR, Dito Ganinduto.

Rapat juga menyepakati pagu indikatif anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2019 termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp927,4 miliar. (*)

Page 1 of 69
Go to top