Bisnis

Bisnis (665)

Berita9.com - Pedagang kecil mendapatkan berkah dengan adanya aksi bela Palestina. Banyak pedagang makanan dan minuman meraup rezeki diluar kawasan Monumen Nasional, dan sekitar jalan menuju lokasi.

Seorang pedagang ketoprak, Adi, mengaku sudah menjajakan dagangannya sejak Ahad (17/12/2017) dini hari. Hingga pagi ini, dirinya mengaku sudah bisa menjual sekitar 50 porsi ketoprak.

"Dari jam 02.00 pagi saya jualan, ini sudah ada 50 piring, lumayan enggak seperti hari biasanya," kata Adi.

Ada pula Mala yang berjualan soto ayam dan minuman sejak dini hari. Mala memasak soto ayam lebih banyak daripada biasa ia jual secara berkeliling.

"Biasa bawa 200 atau 300 porsi paling banyak. Sekarang bawa sekitar 700 porsi," ucap Mala.

Selain Mala dan Adi, ada juga Ilham yang berjualan bakso malang. Biasanya, Ilham baru mulai berkeliling menjajakan baksonya pada siang hari. Namun, setelah mengetahui ada aksi bela Palestina, dirinya berjualan lebih awal.

"Mumpung di sini ramai, mudah-mudahan banyak yang beli," katanya.

Adapun aksi bela Palestina di Monas untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

(**/Kom)

Berita9.com - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2017 tercatat US$ 341,5 miliar. ULN tersebut naik sebesar 4,8 persen (yoy).

Dikutip dari keterangan Bank Indonesia (BI), Sabtu (16/12/2017), berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan ULN didorong oleh peningkatan ULN sektor swasta dan sektor publik (pemerintah dan bank sentral).

ULN sektor swasta tumbuh stabil sebesar 1,3 persen (yoy) atau sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya.

Sementara ULN sektor publik tumbuh 8,4 persen (yoy). Angka itu lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 8,5 persen (yoy).

Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir Oktober 2017 masih aman karena tetap didominasi ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang memiliki pangsa 86,3 persen dari total ULN dan pada akhir Oktober 2017 tumbuh 3,9 persen (yoy) atau sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya (3,7 persen yoy).

Lalu, ULN berjangka pendek tumbuh 10,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (12,6 persen yoy).

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77 persen, relatif sama dengan pangsa bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun 2016.

"Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Oktober 2017 tetap terkendali. Hal ini tecermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Oktober 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers," tulis keterangan tersebut.

(**/Ada)

 

Berita9.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan‎ Indonesia bukan satu-satunya negara yang melarang bitcoin sebagai alat transaksi yang sah. Saat ini, sejumlah negara telah menunjukkan sikapnya soal uang virtual ini.
 
Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean mengatakan, negara-negara seperti Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru telah secara tegas melarang bitcoin untuk menjadi alat pembayaran.
 
"Pada hari ini bisa dilihat di berbagai media. Korea sudah larang, Australia, Selandia Baru sudah larang PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) gunakan bitcoin. Jadi, kami tidak sendirian banyak negara yang melarang,"‎ ujar dia di Kantor BI, Jakarta, (14/12).
 
Menurut dia, selama ini tidak ada otoritas yang mengatur soal penggunaan bitcoin. Selain itu, nilai dari bitcoin tersebut juga tidak stabil sehingga rawan menimbulkan kerugian bagi penggunanya.
 
‎"Sudah disampaikan beberapa kali oleh Pak Gubernur (BI) dan Menkominfo Pak Rudiantara, value-nya naik turun seperti roller coster. Kalau hari ini happy, besok bisa nangis. Ini tidak ada unsur perlindungan konsumen. Dan tidak ada otoritas yang mengatur kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai, konsumen tentu tidak ada pihak yang mengatur," jelas dia.
 
‎Oleh sebab itu, lanjut Eni, pihaknya tidak pernah mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, BI juga siap memberikan sanksi kepada PJSP yang memfasilitasi penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran.
 
"Kami juga sudah keluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Intinya, kami tidak mengakui (bitcoin) untuk masuk bahkan kalau ada yang melewati PJSP, kami kenakan sanksi karena sudah dilarang. Kami tidak memperbolehkan untuk ditransaksikan di PJSP dan tidak diakui sebagai alat pembayaran dan tidak ada otoritas yang mengatur, maka kalau berfluktuasi merugikan, tidak bermanfaat dan bisa merugikan perekonomian," tandas dia.
 

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang memperoleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh. Lalu, bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?

Oscar menuturkan, pihaknya mendukung kewajiban pembayaran pajak tersebut termasuk dari perdagangan aset digital. Ini mengingat aset digital juga perlakuannya sama terhadap keuntungan dari jual beli barang pada umumnya.

"Saya setuju semua penghasilan keuntungan dari trading digital aset wajib bayar pajak karena perlakuannya sama seperti keuntungan dari jual beli barang pada umumnya. Kalau ada keuntungan harus dimasukkan di SPT masing-masing sebagai penghasilan lain-lain," kata Oscar lewat pesan singkat, (13/12).

Oscar menuturkan, transaksi bitcoin di Indonesia belum selikuid di Jepang. Ia pun belum menjelaskan detail mengenai transaksi bitcoin di Indonesia.

Akan tetapi, ia mengharapkan, transaksi aset digital di Indonesia juga dapat dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ini yang dilakukan di Australia, Jepang, dan Uni Eropa.

"Kalau sampai legal 100 persen seperti di Jepang, bisa potensi pajaknya besar sekali. Itu salah satu alasan di Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat melegalkan transaksi bitcoin. Bisa memacu devisa negara," kata Oscar.

Oscar menambahkan, transaksi bitcoin dapat memacu devisa seperti di Jepang, lantaran ketika negara itu legalkan transaksi bitcoin 100 persen, Jepang menjadi pusat seluruh transaksi bitcoin di Asia.

"Transaksi mereka berkembang dari sehari belasan juta dolar AS jadi US$ 500 juta sehari. Pendapatan bursa bayar pajak ke negara. Sekarang Jepang jadi pusat transaksi bitcoin di Asia," kata Oscar.

Oscar menuturkan, Jepang yang maju juga mendorong industri aset digital ke negaranya. Hal ini mendorong 65 persen transaksi jual beli bitcoin di dunia, menurut Oscar terjadi di Jepang. "Tadi US$ 500 juta sehari itu cuma satu bursa. Di Jepang ada belasan bursa bitcoin resmi," kata dia.

Oscar menuturkan, bitcoin ibarat komoditas dan dijadikan spekulasi. Oleh karena itu, transaksi bitcoinpunya risiko tinggi. "Menurut saya, ini hanya cocok untuk orang yang ingin memiliki portofolio risiko tinggi saja," kata dia.

(**/LE)

 

Berita9.com - Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia (AINAKI) mengeluhkan industri perbankan dan lembaga keuangan formal lain yang belum tertarik mengucurkan dananya untuk berinvestasi di bidang kekayaan intelektual/Intellectual Property (IP) dalam industri animasi dan kreatif.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia sehingga bisa dijadikan agunan perbankan.

Ketua Ainaki Ardian Elkana mengatakan, akses pendanaan dari lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam industri animasi dan kreatif, khususnya investasi IP di sektor perfilman. Sebagai contoh, kebutuhan IP untuk film yang big grade sekitar USD3,2 juta.

"Kalau saya ke bank, lembaga nonbank, 'Pak saya butuh pendanaan, kami ada service, kami ada IP'. Mereka lebih pilih service saja. Jawaban kami, kami enggak butuh pendanaan sercive karena kami sudah tahu semua berapa pendanaannya, yang kami butuhkan adalah saat kami harus berinvestasi di IP," ujar Ardian saat Media Gathering Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, saat ini tak ada satu pun lembaga keuangan formal yang memberikan akses permodalan di IP. "Jadi, yang baru ada private equity, angel investor, atau dari kocek sendiri. Tapi, kalau kami harapkan IP investment dari lembaga formal, perbankan sorry to say masih nol," katanya.

Lebih jauh, dijelaskannya, peluang investasi IP cukup besar, apalagi kalau sudah ada jaminan dari luar negeri. Oleh karena itu, ke depan dia berharap industri perbankan dapat melirik peluang investasi IP di industri animasi dan kreatif.

"Kita ingin investment loan minimal suku bunga 5-7% make sense-lah, kita masih berani. Tapi, perbankan bilangnya menunggu aturan teknis dari OJK dan BI supaya mereka bisa menggunakan itu untuk jaminan," tuturnya.

(**/WE)

Berita9.com - Menjelang akhir tahun, tak sedikit sektor pelaku usaha menjual produk-produknya dengan harga yang miring atau biasa dikenal dengan "cuci gudang".

YLKI pun mengimbau konsumen meningkatkan kewaspadaanya terhadap produk yang sudah tak layak konsumsi, khususnya produk yang mendekati kadaluwarsa atau bahkan produk yang sudah kadaluwarsa.

Menurut YLKI, produk tersebut sengaja dilepas ke pasar untuk menghabiskan stok di gudang para pelaku usaha, distributor atau bahkan retailer lainnya. Guna mempercepat cuci gudang itu, pelaku usaha memberikan iming-iming diskon kepada konsumennya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan diskon juga berikan pada produk pakaian. Ia pun meminta konsumen untuk mewaspadai produk tersebut lantaran rata-rata pemberian diskon dilakukan dengan cara menaikkan harganya terlebih dahulu.

YLKI sering menemukan harga produk pakaian dinaikkan lebih dulu sebelum diberi diskon. "Padahal ini tindakan yang melanggar regulasi bahkan bisa dipidana," kata Tulus dari pers rilisnya, Senin (11/12).

YLKI pun meminta Badan POM dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan dan operasi pasar menjelang tutup tahun ini. YLKI juga mendesak Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan melakukan pengawasan dan juga survei terhadap harga-harga produk pakaian yang harganya dinaikkan terlebih dahulu sebelum diberikan diskon.

Selain itu, YLKI juga mendorong kepolisian RI untuk melakukan penegakan hukum terhadap kedua hal ini.

(**/RE)

Berita9.com - Empat koperasi kopi Indonesia yang mengikuti pameran kopi internasional, Café Show pada 9-12 November 2017 di COEX Seoul Korea, berhasil menggaet potensial buyer mancanegara. Koperasi kopi bahkan meraih transaksi awal sekitar US$ 140.000 atau setara Rp 1,89 miliar (US$=Rp 15.000).

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM , I Wayan Dipta bilang, keikutsertaan koperasi kopi Indonesia di Cafe Show ini, merupakan tindak lanjut dari MoU Menteri Koperasi dan UKM RI dengan SMBA (The Small and Medium Business Administration, Korea sejak 2017 menjadi Ministry of SMEs and Startups).

MoU itu ditandatangani pada Juni 2016 di New York. “Salah satu bidang kerja sama adalah dukungan kemudahan akses pasar produk kopi Indonesia masuk Korea," ujar I Wayan Dipta, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (9/12)

Selanjutnya, Kemenkop UKM Deputi telah mengidentifikasi beberapa Koperasi yang sudah melakukan ekspor kopi dan potensial masuk pasar Korea. Selama ini koperasi mengekspor green bean, dalam business matching ini diharapkan dapat juga mendapat partner dengan inovasi teknologi sehingga koperasi dapat menikmati nilai tambah.

I Wayang Dipta menambahkan, potensi kopi Indonesia sangat besar. Selain itu koperasi petani kopi juga perlu terus ditingkatkan keterampilan menjual dan mengenali buyer serta pasar potensial.

“Di samping menjual produk, business matching juga membuka berbagai peluang, seperti jaringan usaha antar peserta, teknologi dan inovasi,” ujarnya.

Selain mengikuti  pameran, juga diagendakan business matching sekaligus promosi pada pameran Internasional Café Show. Untuk showcase, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM mendapatkan dukungan dari Kementerian Perdagangan yang menyediakan lahan.

Ministry of SMEs and Startups Korea melalui SBC (Small and medium Business Corporation) memfasilitasi 4 Koperasi Kopi untuk mengikuti pameran internasional terbesar untuk Café dan produk terkait yaitu Café Show pada tanggal 9-12 November 2017 di COEX Seoul Korea.

(**/Kon)

 

 

Berita9.com - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) meminta pelaku usaha khususnya sektor UMKM dan Koperasi supaya melek terhadap teknologi informasi. Di era digitalisasi, teknologi informasi merupakan sebuah keharusan bila UMKM dan koperasi ingin berkembang dan meningkatkan produktivitasnya.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Permodalan Luhur Pradjarto, dalam acara Pembekalan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula dengan tema “Marketing Zaman Now” di Siak Sri Indrapura, Siak, Provinsi Riau.

Luhur mengatakan permodalan memang diperlukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha KUMKM. Namun apabila modal yang dimiliki tidak dikelola dengan baik dan memasarkan produk hanya di pasaran lokal, maka omzet yang diperoleh tidak akan maksimal.

Menurut Luhur pengelolaan modal dan cara pemasaran yang jitu akan mempercepat perputaran modal. Handphone misalnya yang banyak dimiliki wirausaha merupakan sarana yang tepat untuk memasarkan produk secara online.

“Melalui pemasaran online inilah produk-produk UMKM dapat dikenal oleh masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Siak tetapi juga seluruh dunia,” kata Luhur dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/12).

Oleh karena itu, tegas dia pembekalan ini harus ditindaklanjuti oleh Dinaskop dan UMKM Kabupaten Siak dalam bentuk diklat maupun bimbingan teknis (bimtek). Sementara soal materi-materi yang diberikan dalam diklat maupun bimbingan teknik bisa disesuaikan.

“Misalnya terkait dengan pembukuan, pengembangan bisnis, teknik penyusunan proposal, maupun pembentukan jaringan usaha,” pungkas Luhur.

Pendapat yang sama juga disampaikan Rubiati, Staf Ahli Bupati Siak Bidang Ekonomi. Di mana ia mengatakan bahwa UMKM harus mampu berkembang di era digitalisasi. Teknologi merupakan bagian pokok bagi pelaku usaha.

“Konsumen pun sudah banyak yang memanfaatkan teknologi untuk memesan produk dengan cara online,” papar Rubiati yang dalam kesempatan itu mewakili Bupati Siak.

Acara pembekalan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak bekerja sama dengan PT Bumi Siak Pusako, yang dihadiri SKPD terkait, Camat, anggota komisi II DPRD Kabupaten Siak dan sekitar 150 Wirausaha Pemula.

(**/UK)

Berita9.com - Bank Tabungan Negara (BTN) menggaet mitra Go-Jek yang tidak miliki rumah dengan uang muka yang terjangkau dan suku bunga relatif rendah. Program dari BTN tersebut, guna mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Kepala OJK Sumbagsel Panca Hadi Suryanto mengatakan, dari sisi financial inklusinya, Indonesia sebenarnya kalah jauh dengan negara lain, oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perlu ada terobosan, yakni mendorong industri financial teknologi terus tumbuh dimasa mendatang.   

“Kami dorong perusahaan–perusahaan, salah satunya Go-Jek, karena mitra Go-Jek merupakan sektor informal yang cukup baik perkembang,” ungkapnya dalam Konferensi Pers, (7/12).

Menurut dengan adanya kerja sama ini setidaknya sudah membantu program sejuta rumah, sebab Presiden Jokowi sangat komitmen untuk menyelesaikan program ini.

Ia mengapresiasi kerja sama antara BTN dan Go-Jek dalam hal pemberian KPR murah kepada mitranya yang belum memiliki rumah.

Kepala BTN Cabang Palembang, Adrian Syahbandi menambahkan, sangat optimistis dengan program ini sehingga program pemerintah dapat terealisasi, karena dari 11,3 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah 60 % nya berasal dari sektor informal.

Sehingga dengan menggaet mitra Go-Jek setidaknya dapat mendorong juga share pembiayaan BTN dari sektor informal sebesar 5% dan pasar informal bari share nya bisa mencapai 2%.

Dia menilai selama ini mitra Go-Jek juga merupakan pasar yang sangat potensial untuk diajak kerjasama dalam kepemilikan rumah.

“Mereka miliki potensi karena penghasilan lebih dari cukup, tapi perbankan menganggap mereka pasar yang tidak bankable, akhirnya pengajuan dari mereka sering gagal,” ungkapnya.

BTN menurutnya akan memberikan KPR ke mitra Go-Jek selama 20 tahun dengan uang muka yang sangat terjangkau dengan skema pembayaran Rp42.000 per hari.

Dia menjelaskan di Palembang sekitar 300 unit dari 900 unit secara Nasional yang tengah dilakukan proses persetujuan, dan 350 unit sudah masuk akad kredit.

(**/WE)

Berita9.com - Pemerintah memastikan pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) nantinya tidak akan merugikan Wajib Pajak (WP) dan lebih adil baik bagi para pelaku usaha konvensional maupun digital.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (7/12), mengatakan pihaknya tengah memformulasikan tata cara cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“Tidak ada satu kelompok pembayar pajak yang dirugikan karena tidak adanya atau tidak samanya perlakuan pajak dari kegiatan-kegiatan tersebut. Saat ini, kebijakan tersebut sedang diformulasikan dengan adanya dirjen pajak baru dan tentu akan dilihat dan difinalkan dengan dirjen bea cukai dan BKF untuk bisa segera kita luncurkan,” ujar Sri Mulyani usai membuka The 7th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy di Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional. Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, maka seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

“Intinya, tidak ada satu paket kebijakan untuk membedakan, tapi kita akan lebih atur, supaya pemungutan bisa dilakukan secara efektif,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pihaknya juga mengkaji bentuk perlakuan pajak terhadap pelaku ekonomi kecil yang terhubung dengan perusahaan digital atau marketplace sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih mudah namun dengan tarif (rate) yang bisa dipertimbangkan.

“Kami sedang menghitung sesuai arahan Presiden, namun pada saat yang sama untuk bisa meng-create lebih banyak perusahaan-perusahaan yang bisa ‘connect’ dan kemudian mereka mendapatkan perlakuan pajak yang adil antara yang konvensional dan yang online, sehingga bisa lebih adil,” ujar Sri Mulyani.

(**/Ant)

Berita9.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan terus berkomitmen mendukung program pemerintah di sektor energi. Salah satu di antaranya adalah rencana pemerintah untuk merealisasikan pembentukan holding BUMN.

"Kami berkeyakinan pembentukan holding BUMN dalam upaya melakukan konsolidasi pengelolaan gas bumi akan memberikan banyak manfaat bagi negara dan masyarakat banyak," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/12).

Seperti diketahui, Kementerian BUMN memiliki rencana untuk membentuk holding BUMN energi. Saat ini, selain PT PGN, BUMN energi yang ada di Indonesia adalah PT Pertamina (Persero). Rencananya, Kementerian BUMN memproyeksikan PT Pertamina sebagai induk holding migas.

Menurut Hutama, pada dasarnya PGN meyakini semangat pembentukan holding migas ini untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik. "Pembentukan holding migas ini tentu sebagai salah satu cara menghindari duplikasi pengelolaan hilir gas bumi," kata Hutama.

Saat ini, Pertamina memiliki anak usaha yang juga bergerak di bidang usaha gas bumi, yakni PT Pertagas. "Dengan holding ini, Pertagas akan dilebur ke PGN, kemudian PGN menjadi anak usaha dari PT Pertamina," ujar Hutama. Hal ini mutlak dilakukan untuk mencapai tujuan holding.

Pernyataan Hutama merujuk skema yang pernah disampaikan oleh Kementerian BUMN dalam berbagai kesempatan. Menurut skema tersebut, saham seri B milik negara di PGN yang mencapai 57 % akan dialihkan ke Pertamina. Sementara itu, 100 % saham Pertagas akan dialihkan ke PGN.

PGN melihat penyatuan Pertagas ke PGN ini akan menjadikan satu entitas yang solid untuk mendukung pengelolaan energi nasional. "Selain dapat mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi, penyatuan ini dapat mencapai distribusi gas yang lebih merata," kata Hutama.

Meski demikian, sebagai perusahaan milik negara sekaligus perusahaan public yang tunduk terhadap peraturan OJK dan juga harus bertanggung jawab kepada pemegang saham minoritas, PGN menunggu proses yang masih berlangsung di pemerintah. "Saat ini kami masih menunggu arahan dan terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian BUMN terkait rencana PGN ke depan," ujar Hutama.

(**/RE)

 

 

Page 1 of 48
Go to top