Bisnis

Bisnis (1656)

Berita9.com - Kementerian Agama menyatakan masyarakat segera bisa mendapatkan nomor antrean berhaji dengan mendaftarkan diri melalui saluran daring dan dengan ponsel cerdas.

"Kita siapkan dua inovasi untuk memudahkan jamaah calon haji Indonesia yang ingin mendaftar haji, yakni melalui layanan mobile dan layanan online (daring)," kata Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, Rabu (1/7/2020).

Menurut dia, inovasi itu merupakan pengembangan layanan pelunasan biaya berhaji daring yang sudah berjalan sejak dua tahun lalu. Saat itu, pendaftaran daring belum bisa dilakukan karena regulasinya masih disiapkan.

Sementara kebutuhan akan inovasi daring, kata dia, semakin dirasa penting saat pandemi. Terlebih saat ini pendaftaran manual ketika wabah menerapkan protokol pelayanan lima jamaah per hari sehingga pelayanan tidak sebaik dibanding dengan daring.

Muhajirin mengatakan Kemenag sudah merancang pendaftaran melalui daring dan ponsel cerdas tapi terkendala regulasi. "Rancangan Peraturan Menteri Agama atau RPMA terkait ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Regulasi ini antara lain menjelaskan makna diktum pendaftaran haji di kantor Kemenag yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 2019," katanya.

Dia mengatakan regulasi itu mengatur bahwa kantor tidak sebatas diartikan secara fisik yang mengharuskan orang datang. "Tapi juga bisa dimaknai lebih luas, termasuk sebagai layanan virtual," kata dia.

Jika regulasi yang memayungi pendaftaran haji daring dan ponsel cerdas sudah terbit, maka masyarakat yang mendaftar akan lebih mudah.

"Jadi pendaftaran bisa dari mana saja. Misal calon jamaah sedang berada di luar kota atau bahkan luar negeri, tapi KTP-nya Gorontalo, maka dia bisa mendaftar haji dari kota atau negara tersebut untuk kuota Gorontalo melalui layanan daring yang disiapkan," katanya. (*)

Berita9.com - Iuran BPJS Kesehatan kelas I mulai awal Juli ini naik. Sedangkan kelas II dan III selama enam bulan ke depan mendapat subsidi dari pemerintah. Kenaikan ini merujuk Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan imbas berlakunya Perpres No 64 Tahun 2020 iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 efektif mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 150 ribu (sebelumnya Rp 80 ribu) dan kelas II menjadi sebesar Rp. 100 ribu (sebelumnya Rp 51 ribu).

Sedangkan kelas III selama enam bulan ke depan mendapat subsidi pemerintah sebesar Rp 16.500 dan seterusnya mendapat subsidi sebesar Rp 7.000. Di kelas ini, pemerintah membanderol iuran sebesar Rp 42 ribu (sebelumnya Rp 25.500).

"Saya kembali mengingatkan pemerintah tentang putusan MA atas Perpres 75/2019 yang membatalkan norma di Pasal 1 dan 2 mengenai jumlah besaran iuran BPJS yang dinilai oleh majelis hakim bertentangan dengan sejumlah aturan di atasnya," kata Okky di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Menurut Okky, majelis hakim dalam putusannya memutus norma terkait besaran iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Nasional.

"Poin penting yang harus digarisbawahi, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas tersebut tidak tepat di tengah situasi kemampuan masyarakat yang belum meningkat serta layanan BPJS Kesehatan yang belum optimal," urainya.

Anggota DPR dua periode ini menambagkan dalam putusannga, MA juga mencatat ada masalah di sistem BPJS Kesehatan baik dari sisi kelembagaan, tumpang tindihnya aturan serta masalah di pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan masyarakat. "Dalam pandangan Mahkamah, ketiga hal tersebut menjadikan persoalan sistem dalam tata kelola BPJS Kesehatan," tegas Okky.

Model senior ini jug mengingatkan sejumlah rekomendasi dari KPK terkait isu reformasi pengelolaan di internal BPJS Kesehatan. Seperti persoalan inefesiensi dan penyimpangan (fraud).

"Masalahnya, paska putusan MA tersebut, saya melihat belum ada iktikad serius untuk melakukan perubahan substansial terkait masalah yang disorot baik oleh mahkamah maupun rekomendasi oleh KPK," jelasnya.

Okky menyebutkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai efektif per Juli untuk kelas I dan II ini jelas akan membebani peserta BPJS Kesehatan di tengah situasi ekonomi yang lesu saat pandemi Covid-19.

"Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan modifikasi ini secara substansial mengindahkan pertimbangan majelis hakim. Yang utama, BPJS Kesehatan hingga saat ini belum menunjukkan iktikad kuat untuk melakukan reformasi di internalnya sebagimana dalam pertimbangan mahkamah maupun rekomendasi KPK," paparnya.

Di bagian lain, Okky juga menyebutkan di tengah situasi pandemi saat ini, semestinya BPJS Kesehatan mencover biaya rapid test untuk Covid-19 bagi pasien penderita penyakit degeneratif. Menurut dia, pasien penyakit degeneratif dituntut secara berkala kontrol di rumah sakit.

"Bisa dibayangkan setiap kontrol ke Rumah Sakit harus rapid test, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Baiknya, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan segera berembuk mengenai biaya rapid test bagi pasien degeneratif," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Dirut RSUD dr. Soetomo Surabaya, Joni Wahyuhadi mengungkapkan, saat ini pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit yang dipimpinnya sebanyak 1.097 orang. Dari jumlah total pasien tersebut, 865 orang di antaranya merupakan warga Surabaya. Pernyataan Joni tersebut dimaksudkan untuk mematahkan anggapan, RSUD dr. Soetomo enggan merawat pasien asal Surabaya.

"Soetomo itu memberikan perawatan pasien dari hampir semua provinsi ya. Jatim, Jateng, Jabar, sampai orang Maluku ada. Memang tidak banyak. Yang banyak orang Jawa Timur. Dari masyarakat Jawa Timur, yang terbanyak adalah dari Surabaya, 79 persen. Logis karena Soetomo ada di Surabaya," ujar Joni di Surabaya, Selasa (30/6).

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sudah berusaha membangun komunikasi dengan RSUD dr. Soetomo, namun kesulitan. Dia mengharapkan warganya yang terinfeksi Covid-19 bisa dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim tersebut. Atas pernyataan Risma tersebut, Joni mengaku kerap mendapatkan pertanyaan seputar benar atau tidaknya RSUD dr. Soetomo tidak mau merawat pasien warga Surabaya.

"Sampai kawan saya yang di luar negeri pun WA saya, apa betul Soetomo tidak merawat orang Surabaya? Saya kirimkan itu (data pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD dr. Soetomo)" ujar Joni.

Joni mengatakan, dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, rumah sakit dilarang membeda-bedakan pasien baik itu berdasarkan suku, agama, bahkan kebangsaan sekali pun. RSUD dr. Soetomo, kata Joni, adalah rumah sakit pendidikan. Diakuinya  asalkan ada indikasi medik dan tempatnya tersedia, maka pasti dilayani.

"Wong gak ada tempat aja kita carikan tempat. Ada pernah pasien berasal dari Rusia jatuh di Bromo. Orang asing, tapi kita kelola yang baik, sampai dia pulang. Kepalanya saya sendiri yang operasi karena ada pendarahan di otak. Itu orang asing. Apalagi orang Surabaya," kata Joni. (*)

Berita9.com - Perekonomian para pedagang Pasar Kranggan anjlok pasca kabar yang beredar adanya dua pedagang ikan yang terjangkit Covid-19. 

Ketua Paguyuban Pasar Kranggan Waluyo kepada awak mediaSelasa (30/6/2020) mengatakan, semua pedagang pasar ikut terimbas informasi yang menurutnya tidak benar atau hoaks itu.

"Yang kena [Covid-19] itu bukan pedagang kami [Pasar Kranggan] tetapi sopir dari suplier ikan. Dia [sopir] juga tidak hanya ngantar ke Pasar Kranggan, tetapi juga pasar lainnya," kata Waluyo, Selasa.

Waluyo menyampaikan, pedagang Pasar Kranggan sangat merasakan dampak buruk dari informasi yang beredar di masyarakat itu. Parahnya, informasi itu juga disebarkan oleh beberapa media massa. 

"Situasi Pasar Kranggan saat ini sepi sekali karena banyak masyarakat takut ke pasar karena berita dua orang yang dikabarkan terjangkit [Covid-19] itu. Padahal sama sekali tidak [ada pedagang yang terjangkit]," tegasnya.

Hal itu dibuktikan dari hasil rapid test sebanyak dua kali kepada lebih dari 80 pedagang di Puskesmas Jetis Jogja. Dari hasil rapid test itu, satu orang reaktif tetapi setelah dilakukan swab hasilnya negatif Covid-19. 

Waluyo mengatakan penjualan para pedagang mengalami penurunan drastis. Minimal, masing-masing pedagang mengalami penurunan 50%. "Bahkan ada yang sampai anjlok 90 persen," katanya. 

Menurutnya kondisi itu dialami semua pedagang dari berbagai jenis komoditas yang dijual. Tidak hanya ikan segar, tetapi juga daging segar, sayuran, buah, hingga sembako. 

Saat ini para pedagang tengah berupaya mengembalikan kondisi perekonomiannya. Salah satunya dengan berjualan melalui daring atau online. Kendati demikian, hanya sekitar 20% pedagang yang bisa mengakses cara tersebut. 

"Selebihnya kami hanya bisa meminta bantuan dinas [Pasar] untuk membantu memulihkan kondisi kami," katanya. 

Upaya untuk menjaga Pasar Kranggan bebas dari Covid-19 juga sudah lama dilakukan. Paguyuban sudah menaruh tempat cuci tangan bagi semua pengunjung di pintu-pintu. Bahkan ada petugas yang berjaga untuk menggiring pengunjung maupun pedagang yang keluar masuk pasar untuk senantiasa mencuci tangan. 

"Kami sudah pasang spanduk untuk cuci tangan juga. Radio Pasar Kranggan juga sudah selalu menyiarkan untuk cuci tangan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan perlunya kesadaran bersama agar pasar tradisional tak menjadi tempat penyebaran Covid-19. Secara keseluruhan terdapat 12 juta pedagang dari 14.350 pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Menurut data terakhir Ikappi, 768 pedagang dari 147 pasar tradisional telah terjangkit Covid-19. Pasar Kranggan termasuk dalam pasar yang sudah terinfeksi Corona.

“Kami terus tekankan ke pedagang dan pembeli. Ekonomi tumbuh kalau kesehatan terjaga. Kalau kita mau terus berdagang, proses jual-beli berjalan, mau terus hidup, maka harus menjaga kesehatan walaupun itu sulit,” ujarnya dalam diskusi daring bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu (27/6/2020).

Pasar Kranggan Kota Jogja sempat ditutup tiga hari. Upaya itu dilakukan sebagai langkah meredam penyebaran Covid - 19 setelah ditemukannya klaster bakul ikan.

Penutupan pasar yang berlokasi di Jalan P. Diponegoro, Jogja ini berlangsung mulai hari ini, Ahad (14/6/2020) hingga Selasa (16/6/2020). Spanduk penutupan pasar itu dipasang di depan pasar. (*)

Berita9.com - Langkah Jaksa Agung ST Burhanuddin membongkar dan menetapkan tersangka 13 manajer investasi dalam keterlibatan pada megaskandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya patut diapresiasi.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebutkan, sebelumnya belum ada catatan emiten menjadi tersangka dalam satu kasus.

Terlebih, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan korupsi Jiwasraya merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,81 triliun.

“Ini terobosan, soal ini terbukti tidak terbukti, apapun dari rangkaian karena kan kalau goreng menggoreng saham memang diduga melibatkan MI juga, tanpa ada MI mana bisa goreng saham kan,” ujar Boyamin, Senin (29/6).

Dikatakan Boyamin, diduga 13 manager investasi itu terlibat melakukan transaksi dengan saham perusahaan terdakwa Benny Tjokro maupun Heru Hidayat yang bersumber dari pengelolaan keuangan Jiwasraya.

“Meskipun bisa jadi pasif, tapikan beberapa hal ada yang diduga berkaitan dengan hanya melayani itu (Jiwasraya), misalnya produk A emiten tadi itu hanya dibeli oleh Jiwasraya dan dari saham yang berkaitan dengan Benny Tjokro maupun Heru Hidayat," bebernya.

"Jadi kalau misalnya produk A ini kan bisa dibeli oleh siapa saja, nampaknya ini hanya untuk diperuntuk kan Jiwasraya yang akan membeli Jiwasraya jadi disetting sejak awal,” dia menambahkan.

Lanjut Boyamin, nampaknya Kejaksaan Agung menemukan kecurigaaan terhadap harga saham yang tidak sewajarnya, kemudian disitulah letak dugaan penggorengan saham.

“Kalau alamiah tidak apa-apa, ini kan bicara bisnis, bisa untung bisa rugi, tapi kalau udah didalami ini naik turun saham ini diduga direkayasa itu memang harus diproses,” katanya.

Selain itu, Boyamin juga meminta penetapan tersangka yang berasal dari oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya satu orang saja. Sebab, dia menilai OJK merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak orang.

“Harus ada lebih lagi, karena sebenarnya harus lebih tinggi lagi, inikan pengawas (tersangka), yang atasanya pengawas gitukan, nanti bisa saja saya meminta tidak hanya satu orang, masa cuma satu orang dari OJK nya, seperti MI kan, masa cuma satu MI kan, kan tidak," urainya.

Dengan penetapan para tersangka baru hasil pengembangan penyelidikan, Boyamin memprediksi kerugian negara akibat korupsi Jiwasraya tidak berhenti di angka Rp 16 triliun melainkan diduga tembus lebih dari Rp 30 triliun.

“Masih jauh, karena kerugian itukan lebih dari Rp 30 triliun, lah ini kan baru Rp 16 triliun kerugian, itu saya menduga ini kan yang saving plan itu jatuh temponya 2022 terakhir dan yang gede-gede itu jatuh tempo di tahun 2021 dan 2022,” demikian Boyamin.

Sebelumnya, sebanyak 13 MI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.  

Selain 13 MI, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK Faisal Hilmi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya jilid II. Pada saat kejadian, Faisal Hilmi menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014-2017. (*)


Berita9.com - Kementerian BUMN menilai wajar apabila posisi komisaris di perusahaan pelat merah diisi oleh perwakilan dari kementerian/lembaga (k/l). Artinya, tak ada masalah dengan rangkap jabatan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab besar di k/l dan di perusahaan BUMN.

Toh, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan mayoritas saham BUMN digenggam oleh pemerintah. Karenanya, pemerintah sebagai pemegang saham akan menempatkan perwakilannya untuk menjadi komisaris di BUMN.

"Wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan atau dari lembaga lainnya yang punya kaitan dengan industri tersebut atau kebutuhan untuk masalah hukum. Jadi sangat wajar kalau dari kementerian/lembaga juga yang menempati posisi komisaris," ungkap Arya, dikutip Senin (29/6).

Arya bilang penunjukan komisaris sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Tepatnya, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Ia bilang setiap BUMN perlu ada komisaris yang berasal dari perwakilan pemerintah. Pasalnya, perwakilan itu yang akan mewakili kepentingan pemegang saham, dalam hal ini pemerintah.

"Kalau bukan seperti itu, siapa yang mewakili pemeritnah dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut kalau bukan dari unsur pemerintah," terang Arya.

Kemudian, ia menyatakan pihak luar pemerintah yang menjadi komisaris di BUMN disebut sebagai komisaris independen. Komisaris independen akan mewakili kepentingan pemegang saham yang berasal dari luar pemerintah.

Sementara, Arya menjelaskan komisaris sendiri bukanlah jabatan struktural atau fungsional. Komisaris umumnya hanya mengawasi operasional perusahaan dan kinerja direksi.

"Dia (komisaris) bukan day to day bekerja di situ, kan fungsinya pengawasan," imbuh Arya.

Lagi pula, Arya menegaskan pendapatan yang didapat dari seorang komisaris juga tak bisa disebut gaji, melainkan honorarium. Sementara, jika seseorang memiliki rangkap jabatan maka akan memiliki dua gaji.

"Kalau dia (komisaris) rangkap jabatan, gaji namanya. Tapi ini honorarium dan sangat biasa di pemerintahan kalau ada namanya aparatur sipil negara (ASN) yang ditugaskan  untuk tugas-tugas tertentu maka ada tambahan honorarium bagi pejabat-pejabat tersebut," jelas Arya.

Sebelumnya, mengutip Detik.com, Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menyatakan terdapat indikasi rangkap jabatan yang dilakukan oleh 397 komisaris BUMN. Mereka umumnya memiliki jabatan di kementerian, non kementerian, hingga akademisi.  

Padahal, dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan badan usaha milik daerah (BUMD).

"Inti dari banyak hal, salah satu pembiaran terhadap potensi benturan regulasi dibiarkan sama-sama," kata Alamsyah.

Begitu juga dengan UU Nomor 34 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Dua beleid itu menyatakan prajurit dan anggota Polri hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari pekerjaannya. (*)

 

Berita9.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan gajinya saat ini sebagai petinggi di Pertamina jauh lebih besar dibanding gajinya saat jadi Gubernur.

"Saya mah enak sekarang, gaji lebih gede. Gaji ya gedean komisaris lah, jauh," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini dalam acara bincang-bincang bersama Andy. F Noya di instagram kickandyshow, dikutip Ahad (28/6/2020).

Dia menyebutkan gaji pokoknya sebagai Gubernur DKI Jakarta medio 2014-2017 lalu cuma sebesar Rp 7 juta per bulan. Dengan tambahan tunjangan uang makan sebesar Rp 30 juta dan mendapatkan fasilitas mobil dinas plus sopir.

Sementara itu Ahok menyebut saat ini gajinya di Pertamina sebagai komisaris utama sebesar Rp 170 juta.
 
"Kalau gaji Gubernur kan Rp 7 juta lebih sebulan, tunjangan uang makan Rp 30 juta, memang ada mobil dan sopir. Kalau di Pertamina kita bisa dapat Rp 170 juta gaji," ujar Ahok.

Ahok juga bercerita sebetulnya dirinya lebih nyaman jadi Gubernur dibanding komisaris meski gajinya jauh lebih besar. Pasalnya, sebagai Gubernur dia bercerita dirinya bisa banyak menolong banyak orang Jakarta yang membutuhkan.

Menurut penuturannya, selama jadi Gubernur, dalam sebulan dia mengeluarkan dana operasionalnya hingga Rp 3 miliar, hanya untuk membantu orang miskin. Dia menyebut dana itu langsung diberikan ke rekening masing-masing orang yang membutuhkan.

"Dua-duanya sih sama, tapi jadi Gubernur lebih enak, bisa menolong orang banyak. Saya punya dana operasional itu 1 bulan kita bisa pakai hampir Rp 3 miliar untuk bantu orang miskin. Saya transfer langsung ke rekening mereka masing-masing," kata Ahok.

Ahok berkisah selama jadi Gubernur setiap pagi hari warga Jakarta banyak meminta bantuan kepadanya langsung di Kantor Balai Kota. Dia menyebut akan membantu yang meminta bantuan dengan mentransfer uangnya lewat rekening Bank DKI.

"Terutama yang ijazahnya nyangkut ya. Kadang ada orang ijazah nyangkut, atau dia butuh beli obat nggak ditanggung BPJS. Tiap pagi orang datang minta bantuan tuh kita bantuin aja, asalkan dia punya rekening Bank DKI, kalau nggak punya kita bukakan dia Bank DKI," ungkap Ahok.

Menurutnya, bantuan diberikan lewat rekening Bank DKI, agar tercatat rapih dan transparan, sehingga dirinya terbebas dari tuduhan 'nilep' anggaran.

"Saya nggak mau dituduh nilep uang operasional kan, kalau kontan kan itu bisa dituduh nilep. Jadi kalau pakai rekening bank kan itu bisa tercatat dengan baik," cerita Ahok. (*)

 

Berita9.com - Facebook menghadapi masalah besar, di mana sejumlah perusahaan raksasa di Amerika Serikat melakukan boikot dengan tidak lagi memasang iklan di layanan jejaring sosial milik Mark Zuckerberg itu.

Alasan mereka memboikot, karena Facebook dinilai tidak cukup bertindak dalam mengatasi ujaran kebencian. Operator seluler Verizon Communications Inc baru saja memboikot Facebook dengan alasan tersebut dan berlaku mulai Juli.

"Kami menghentikan iklan kami sampai Facebook bisa membuat solusi yang bisa diterima dan membuat kita nyaman," kata Verizon, dikutip dari Reuters.

Verizon saat ini merupakan perusahaan terbesar yang ikut memboikot Facebook. Kelompok pembela hak asasi manusia di AS mengadakan kampanye "Stop Hate for Profit", mereka mengajak berbagai perusahaan untuk memprotes Facebook, sebagai jejaring sosial terbesar dunia, karena tidak cukup menangani ujaran kebencian, kekerasan dan misinformasi.

Merek perlengkapan mendaki gunung The North Face dan Patagonia juga menarik iklan mereka di Facebook. Patagonia menyatakan mereka menarik iklan di Facebook dan Instagram paling lambat akhir Juli,

Es krim Ben & Jerry's menghentikan seluruh iklan berbayar di Facebook dan Instagram mulai 1 Juli.

Facebook mengatakan mereka sedang berdiskusi dengan kelompok pembela HAM. "Kami menghormati keputusan para merk dan tetap fokus pada pekerjaan penting menghapus ujaran kebencian dan memberikan informasi penting tentang pemungutan suara," kata wakil direktur bisnis global di Facebook, Carolym Everson. Perusahaan Procter & Gamble Co, salah satu pengiklan terbesar di Facebook, menyatakan mereka sedang meninjau platform iklan dan menghentikan belanja jika terdapat konten berisi kebencian. (*)

 

Berita9.com - Layanan zakat online Baznas yang dihadirkan melalui berbagai kanal pembayaran, makin diminati masyarakat. Pilihan menunaikan zakat secara online meningkat signifikan, terlebih pada masa pandemi covid-19 ini.

CEO Kitabisa, Al Fatih Timur mengatakan, kanal pembayaran zakat Baznas di situs Kitabisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk berbagi pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Baznas konsisten menjadi lembaga zakat dengan perolehan (zakat) terbesar di Kitabisa,” katanya di Jakarta, Jumat (26/6).

Alfatih mengatakan, antara Maret dan April, Kitabisa mencatat tiga Juta sumbangan individu, meningkat 200 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Perolehan ini menunjukkan semangat solidaritas yang dimiliki oleh orang Indonesia dalam menghadapi kesulitan.

Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta, mengatakan sejak awal pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, Baznas segera membuat strategi untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat yang kini menjadikan platform online sebagai tempat berkomunikasi dan bertransaksi utama. Baznas membuat berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan tetap taat pada aturan pembatasan aktivitas.

“Baznas menggiatkan layanan zakat online dan meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung serta tidak membuka gerai di tempat keramaian. Sehingga para muzaki tetap bisa menunaikan zakatnya dan membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa membahayakan keselamatannya,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini Baznas hadir di 65 kanal pembayaran online yang dapat digunakan untuk menunaikan zakat dengan mudah. Berdasar data penghimpunan Baznas, pembayaran zakat secara online pada Januari hingga Mei tahun lalu sebesar 11 persen dari total penghimpunan Baznas. Sedangkan pada periode yang sama tahun ini, porsi zakat online meningkat menjadi 24 persen.

Porsi zakat online mengalami pertumbuhan sebesar 124 persen pada lima bulan pertama tahun 2020 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Baznas memproyeksikan, hingga penghujung tahun 2020 ini, porsi zakat onlineakan terus membesar hingga 30 persen. (*)

Berita9.com - Tagar #unpadkokgitu menjadi trending topik di Twitter Indonesia sejak Kamis (26/6) kemarin. Banyak warganet mempermasalahkan kebijakan kampus tentang persyaratan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi covid-19 yang dianggap seperti hendak mengajukan kredit rumah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengajukan keringanan UKT pada tahun ajaran 2020/2021 yaitu surat pengajuan penyesuaian UKT dan pernyataan diatas materai, file scan kartu keluarga, slip gaji, rekening listrik.

Selain itu, foto tempat tinggal tampak depan dan dalam rumah, foto kendaraan yang dimiliki, PBB, laporan pajak tahunan, surat pemutusan hubungan kerja dan dokumen yang mendukung lainnya.

Sejumlah warganet mempermasalahkan kebijakan persyaratan tersebut. Salah satu akun Twitter yang menyuarakan tagar #UnpadKokGitu adalah akun milik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjajaran @bem_unpad. Akun tersebut membuat sebuah utas mengenai tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa di Unpad soal uang kuliah tunggal (UKT) disertai beberapa gambar di antaranya bertuliskan "Syarat potong UKT kok kayak mau kredit rumah"

TUNTUTAN BEM SE-UNPAD MENYOAL UKT]

Hidup Mahasiswa!

Pada Surat Keputusan Rektor 560/UN6.RKT/Kep/HK/2020 Tentang Penyesuaian Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Padjadjaran Pada Semester Ganjil 2020/2021, disebutkan bahwa ada pemutakhiran data untuk keringanan UKT semester depan

Namun banyak hal yang tidak memuaskan dan tidak menjawab persoalan di tengah krisis pandemi seperti ini. Persyaratan yang terlalu rumit hingga pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas juga menjadi pertanyaan.

Salah satu akun @baru_liat berkeluh kesah, ia mengaku selama pandemi covid-19 tidak pernah mengotori lantai gedung Unpad, pakai listrik Unpad, menghabiskan bensin odong Unpad, pakai wifi Unpad atau diganti menjadi kuota dari Unpad. "Terus UKT aku larinya kemana sih," ujarnya.

Akun @antarplgjemput mengaku heran di masa pandemi covid-19 pendapatan yang menurun namun aset yang menjadi perhitungan persyaratan. "Lampirkan foto rumah dan kendaraan. Waduh, dampaknya penurunan penghasilan kok malah aset yang dijadiin patokan juga? Apa harus tuker tambah dulu pak, aset orang tua kami dengan UKT?" (*)

Go to top