Bisnis

Bisnis (1504)

Berita9.com - Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) menilai dua kebijakan yang diterbitkan pemerintah pada 2019 yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Kementerian dan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) adalah kebijakan yang mengancam kebebasan akademik.

Koordinator Sekretariat KKAI Herlambang P. Wiratraman mengatakan pasal dalam UU Sisnas Iptek rawan dipolitisasi oleh pihak berwenang dengan alasan ‘keamanan nasional’, sehingga mengancam kebebasan akademik.

“UU tersebut mengatur bahwa peneliti dapat dijatuhi pidana jika melakukan penelitian yang ‘berbahaya’ tanpa izin dari pemerintah,” kata Herlambang dalam keterangan persnya, Selasa (31/12/2019).

Kedua, kebijakan dalam bentuk Keputusan Bersama 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme pada Aparatur Sipil Negara terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum yang tegas dalam memaknai radikalisme, dan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan pemerintah.

“SKB tersebut berpotensi ancaman atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan bagi ASN yang bekerja di kampus, pula akan berpotensi bertentangan kebebasan akademik, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik pada 2017,” Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu.

Oleh Karena itu, KKAI mendorong pemerintah, aparat penegak hukum, termasuk manajemen pendidikan tinggi bisa menghormati dan melindungi kebebasan akademik.

“Sebab tidak ada ilmuwan mampu mengembangkan proses saintifikasi secara baik, termasuk kampus berkompetisi secara luas di level dunia tanpa jaminan kebebasan akademik,” tutup Herlambang. (*)

Berita9.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menggandeng para aktivis brand lokal untuk bekerja sama dalam upaya mendongkrak citra dan merek UKM kuliner di Indonesia.

Local Brand Activist Arto Biantoro mengatakan ia telah bertemu dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Kantor Menteri Koperasi dan UKM Jakarta.

Arto kemudian menekankan perlunya melakukan langkah akselerasi untuk mendongkrak citra dan popularitas brand lokal terutama yang bergerak di bidang pangan di tanah air.

“Kami sepakat untuk mendukung Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengakselerasi brand-brand lokal milik start up kuliner di Indonesia melalui berbagai langkah yang akan dirumuskan bersama,” kata Arto di Jakarta, Sabtu (21/12).

Ia mengatakan pada Pemerintahan Jokowi periode sebelumnya, telah dirancang misi bersama untuk mengakselerasi brand lokal sampai 2025.

“Upaya ini untuk melanjutkan misi bersama kami dengan pemerintah dalam mengakselerasi brand lokal startup pangan,” katanya.

Chief Marketing Officer Ultra Bonnie Susilo yang juga Perwakilan dari Perkumpulan Food Startup Indonesia mengatakan pihaknya ingin melanjutkan program yang diinisiasi bersama Pemerintah yakni Food Start Up Indonesia.

“Dalam program ini, kami bersama-sama pemerintah memberikan capacity building kepada UMKM Indonesia dalam skala masif agar bisa terakses dengan pasar dan permodalan,” kata Bonnie.

Kepada Menteri Koperasi dan UKM ia menyampaikan usulan enam langkah dalam satu tahun ke depan untuk mengakselerasi dan menyetandarisasi bisnis startup kuliner dalam skala masif.

Langkah pertama yang diusulkan yakni capacity building, kemudian menjaring para talenta dari 10.000 startup diharapkan bisa menjaring 1000-3000 startup dengan pitch deck paling potensial.

“Kemudian kita akan mengkurasi lagi menjadi 100 untuk kita lakukan booth camp dan kemudian produk atau bisnisnya kita pertemukan dengan value atau produk yang sejalan dengan national interest,” katanya.

Selanjutnya dari booth camp diharapkan para start up itu bisa memproduksi 1 juta produk dengan value yang menonjolkan keunggulan kuliner Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan apresiasi yang tinggi dan berminat untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam upaya mengakselerasi food start up Indonesia.

“Apa yang mereka rancang ternyata sejalan dengan apa yang sudah kami rencanakan untuk mendorong UKM di bidang kuliner semakin berkembang dan brand-brand lokal semakin populer dan disukai pasar,” kata Teten.

Ultra dan sejumlah perusahaan lain sebagai salah satu perusahaan inkubator bagi start up kuliner bahkan telah menyiapkan modul dan langkah-langkah konkret termasuk memiliki database yang akan mendukung sukses program Kementerian Koperasi dan UKM. (*)

Berita9.com - Satuan Kerja Khusus Hulu Migas (SKK Migas) yakin target produksi migas nasional capai 1 juta barel bisa terpenuhi. Hal ini diyakinkan karena potensi lapangan yang akan mulai onstream dalam waktu dekat.

Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto merinci potensi penambahan produksi bisa didapat dari beberapa lapangan yang akan onstream dua sampai tiga tahun mendatang.

Pertama, kata Dwi, proyek train 3 yang dilakukan oleh BP akan mulai onstream pada 2021.

Sedangkan menyusul proyek Jambaran Tiung Biru yang juga beroperasi pada 2021 mendatang akan menambah produksi.

"Juga produksi yang terus dilakukan di Blok Cepu dan BP Tangguh di Papua," ujar Dwi di Kantornya, Kamis (19/12).

Selain itu, produksi satu juta barel per hari tersebut juga akan ditopang dari produksi lapangan IDD yang dioperasikan oleh Chevron. Rencananya, pada awal 2025 lapangan ini sudah bisa beroperasi.

"Lalu yang terbesar adalah Blok Masela yang targetnya akan beroperasi pada 2026 atau paling lambat 2027 mendatang," ujar Dwi.

Dari lapangan lapangan tersebut pemerintah ke depan tak hanya akan mendapatkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari tetapi juga akan menambah produksi gas dari 6.000 mmscfd menjadi 12 ribu mmscfd.

"Kami berharap eksplorasi tetap terus dilakukan. Sekarang sudah tersedia 2,1 miliar  dolar AS untuk spen ekplorasi untuk 5 tahun ke depan. Artinya aktivitas akan banyak tahun depan. yang kami butuhkan mari sama-sama meningkatkan dan membangun kapablitas untuk jadi bagian untuk menuju kedaulatan energi nasional," ujar Dwi. (*)

 

Berita9.com - Presiden Joko Widodo jengkel lantaran transaksi berjalan dan neraca perdagangan kerap mengalami defisit. Kondisi tersebut dikarenakan Indonesia melakukan upaya impor secara ugal-ugalan.

Berita9.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan nama kepala daerah yang menempatkan dana berbentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri.

"Jangan setengah-setengah mengungkap, tapi sampaikan sejelas-jelasnya dan sebut nama," katanya ditemui usai Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, (15/12).

Menurut Hidayat, PPATK harus membuka data sejelas-jelasnya sebagai bentuk transparansi dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

"Jangan hanya dibuat nanggung, tapi buka seterang benderang mungkin sehingga tidak ada yang menjadi tertuduh karena menebak-nebak,"pintanya.

Bahkan, jika ada yang berlatar politikus atau berasal dari partai politik tertentu maka harus diungkapkan dan disampaikan, termasuk menindaklanjutinya ke langkah hukum jika ada pelanggaran hukum di sana.

Selain itu, HNW juga meminta PPATK juga tak hanya menelusuri keterkaitan orang-orang di daerah, tapi juga tingkat pusat.

"Yang terpenting PPATK jangan seolah-olah sudah bekerja, padahal itu bukan hanya kepala daerah. PPATK harus menelusurinya sampai tingkat pusat, kemudian membukanya ke publik," katanya.

Sebelumnya, PPATK mengungkap adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang menempatkan dana dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri yang nilainya setara Rp50 miliar. (*)

Berita9.com - Sistem standarisasi akademik melalui Ujian Nasional (UN) ternyata tidak terpakai di lapangan.
Berita9.com - Pemberdayaan ekonomi umat harus menjadi fokus utama Partai Amanat Nasional (PAN) untuk lima tahun ke depan. Sehingga, PAN membutuhkan kepemimpinan yang mampu memberdayakan ekonomi.
 
Sosok yang dinilai mampu memberdayakan ekonomi umat adalah calon Ketua Umum PAN periode 2020-2025 Dradjad Wibowo yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN.

Berita9.com - Para pemain industri e-commerce Indonesia mengkritik peraturan baru yang mewajibkan penjual daring untuk memperoleh izin pemerintah. Menurut mereka, itu akan meningkatkan biaya secara signifikan dan menghambat perkembangan e-commerce Tanah Air.

Di bawah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE, seluruh penjual daring yang saat ini diperkirakan berjumlah lebih dari 10 juta, perlu meminta izin dari regulator untuk bisa berjualan di marketplace.

Aturan itu pun mewajibkan pasar daring menyimpan informasi di pusat data lokal serta menggunakan domain yang mencerminkan Indonesia. "(Proses perizinan) akan menjadi lebih mudah, dapat dilakukan secara daring dan gratis," kata Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, dikutip dari DealStreetAsia, Rabu (11/12/2019).

Namun, para pelaku industri dan penjual daring justru menilai, aturan itu akan menghambat perkembangan UMKM dari segi penjualan daringnya, karena banyak dari mereka yang cemas izin itu akan digunakan untuk memajaki industri.

Seorang eksekutif di perusahaan e-commerce lokal yang menolak disebutkan namanya mengatakan, "itu akan menghancurkan industri dan kami sudah melihat vendor (mulai) meninggalkan platform kami."

Aturan baru itu lahir saat ekonomi internet Tanah Air bertumbuh dengan sangat tinggi, didukung oleh meningkatnya penggunaan ponsel pintar. Nilai ekonomi internet Indonesia sendiri diprediksi tumbuh tiga kali lipat menjadi US$133 miliar pada 2025, berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Co.

Lebih lanjut, Tokopedia yang dibeking oleh SoftBank dan Alibaba punya pendapat serupa dengan eksekutif e-commerce lokal sebelumnya.

"Dengan persyaratan ini, hanya usaha besar yang dapat menjual produk mereka dengan mudah lewat platform daring," ujar perwakilan Tokopedia dalam keterangan resminya.

Sementara, Bukalapak menilai, izin bisnis bakal berdampak terhadap lebih dari lima juta mitra penjual dan lebih dari 2,5 juta agen perusahaan itu.

Tak cuma itu, para penjual kecil dianggap akan beralih menggunakan situs media sosial seperti Facebook; yang tidak dijangkau oleh peraturan baru, kata dua eksekutif industri.

Contohnya, Endy, penjual pigura tokoh animasi daring. "Jika (izin) wajib, saya sudah menyiapkan alternatif, seperti menjual melalui Instagram," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Akibat harga Brompton mencuat ke pasaran, para suami cemas jelaskan harga yang sebenarnya pada istri.

Salah satunya, Willy pengguna yang memakai brompton black edition. Ia awalnya mengaku sangsi jika harus menjelaskan harga asli Brompton pada istri.

Namun, usai kasus viral dirut garuda mencuat, Willy tak dapat mengelak dan menutupi lagi harga Brompton Black Edition yang ia miliki dengan kisaran harga barunya mencapai Rp 40 juta.

"Ya gitu deh, gara-gara kasus Dirut Garuda kemarin saya jadi bingung bilang istri gimana. Saya bilangnya harganya ini Rp 5 juta, tapi waktu beritanya muncul istri saya marah-marah lah liat harga aslinya," ujar Willy, (8/12)

Willy yang melakukan aktivitas bersama kedua temannya yang juga menggunakan Brompton ini merasa khawatir jika suatu saat sepeda Brompton yang mereka miliki dirusak istri.

"Ya saya takut dirusak istri kalo ketahuan beli lagi, saya umpetin aja di mobil," pungkasnya diiringi tawa.

Willy, dan temannya Lukito dan Budi tak terdaftar sebagai komunitas Brompton Indonesia. Namun, mereka aktif dalam kegiatan bersepeda setiap Ahad menggunakan Brompton Black yang telah di-repaint. (*)

Berita9.com - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai gelaran acara di sejumlah destinasi wisata. Langkah ini untuk meratakan tingkat kunjungan wisatawan agar tak tepusat di satu titik.

Kepala Dispar Bantul Kwintarto Heru Prabowo mengungkapkan, saat ini Pantai Parangtritis menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan liburan akhir tahun. Untuk mengurangi kepadatan di satu titik destinasi tersebut, pihaknya bakal menyiapkan sejumlah acara di lokasi wisata lain.

"Nantinya pentas wisata ini kami geser ke barat. Kami lihat juga jika di pantai selatan terlalu padat, nanti pentas pariwisata akan diarahkan ke [pantai] Gumuk Pasir atau Laguna Depok. Hal itu kami lakukan agar ada keleluasaan wisatawan saat berlibur," terang Kwintarto pada wartawan, Ahad (8/12/2019).

Tak hanya kawasan pantai, destinasi wisata di Mangunan dan Hutan Pinus Imogiri juga terus dibenahi agar kunjungan wisatawan ke Bantul merata di setiap destinasi yang ada.

"Jadi kawasan Mangunan dan Hutan Pinus juga kami benahi untuk wisatawan di akhir tahun ini. Artinya pilihan masyarakat untuk berwisata ini tak hanya satu titik dan tentunya untuk meratakan tingkat kunjungan di berbagai wahana wisata yang ada di sini," jelasnya.

Lebih lanjut Kwintarto mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 500 ribu wisatawan pada Nataru 2019.

"Targetnya di atas 500 ribu orang, itu selama nataru yang tersebar di berbagai objek [wisata]," kata Kwintarto.

Adapun lokasi yang diprediksi menjadi tujuan wisatawan pada Nataru 2019 antara lain Pantai Parangtritis, Pantai Gumuk Pasir, Hutan Pinus Imogiri, dan Mangunan. Kwintarto juga memprediksi bahwa wahana baru yang ada di kawasan Piyungan dan Mangunan, seperti Pintu Langit, Seribu Batu, Puncak Sosok, Gunung Wangi, serta Kebon Pring, akan meningkat.

"Saya kira wahana baru yang ada di Piyungan dan Mangunan akan mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Selain itu destinasi yang biasa dikunjungi wisatawan juga bakal makin ramai didatangi masyarakat di akhir tahun ini," jelasnya. (*)

Go to top