Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak memberikan toleransi atau penambahan waktu untuk partai yang akan mendaftarkan bakal calon anggota legislatif.

Sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan KPU tanggal pendaftaran bakal caleg dimulai pada 4 Juli sampai 17 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.

“Tidak ada toleransi waktu, jika partai tidak mendaftarkan pada tanggal tersebut, maka tidak bisa mengikuti pemilu legislatif,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Seluruh berkas pendaftaran yang sudah masuk ke KPU akan diverifikasi. Terdapat tiga formulir yang akan diverifikasi, yaitu B1,B2,B3.

Hasil verifikasi syarat calon akan diumumkan pada 19 sampai 21 Juli 2018 kepada seluruh partai politik.

“Kalau semua berkasnya memenuhi syarat, kami akan beri tanda terima kepada partai politik,” ujar Ilham.

Sampai Rabu (16/7/2018) sore, hanya satu partai yang sudah memberikan berkas kepada KPU.

Partai Nasional Demokrat menjadi partai pertama yang mendaftar setelah datang ke kantor KPU pada Rabu (17/6/2018) siang, untuk menyerahkan berkas pendaftaran calon anggota legislatif. (*)

Jakarta - Kabar gugatan cerai yang diajukan oleh Nikita Mirzani memang membuat kaget banyak pihak. Pasalnya pernikahan yang telah dibangun baru lima bulan tersebut kini akan berakhir di meja persidangan.

Kebenaran gugatan tersebut disampaikan langsung oleh pengacara Niki, Fachmi Bachdim, Senin (17/7/2018). Perihal alasan keinginan untuk bercerai, Fachmi pun tidak bisa membeberkan secara terperinci.

“Alasan itu kan materi gugatan, jadi intinya sudah banyak perselisihan, perbedaan prinsip yang sudah tidak sejalan lagi,” kata Fachmi.

Sebagai seorang wanita, Niki yang kini telah berhijab menginginkan sebuah rumah tangga dimana suami sebagai seorang imam bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik, sayang keinginan tersebut belum dapat diwujudkan Dipo sebagai sosok suami impian perempuan yang pernah bermain dalam film Nenek Gayung.

“Kalau sudah tidak bisa menjadi imam yang baik untuk apa dipertahankan. Saya pun sebelumnya sudah menasehati Niki untuk berpikir lebih dalam, entah itu salat istikarah ataupun yang lainnya. Ternyata keputusan ini pun sudah bulat,” sambungnya.

Meski menikah secara siri pada Februari lalu, namun Nikita ingin perceraiannya itu diurus secara legal supaya kedepannya wanita dua anak ini memiliki surat resmi. Hal tersebut lah yang menjadi alasan mengapa Niki harus mendaftarkan isbat pernikahannya sebelum gugatan percerainnya.

Sayangnya, kepada awak media Nikita MIrzani tidak mau memberikan keterangan lebih lanjut soal keputusannya untuk bercerai dengan Dipo Latief. Ditemui usai mengisi acara di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan bersama sahabatnya Uya Kuya,

“Noh tanya papi noh, tanya papi Uya," ujar Nikita Mirzani.

Perjalanan cinta Nikita Mirzani sepertinya belum menemukan ujung yang bahagia. Sempat mengalami kegagalan di pernikahan pertamanya dengan seorang pria yang akhirnya dianugerahi seorang putri bernama Laura Meizani Nasseru Arsy.

Berpisah dengan suami pertamanya, Nikita kemudian dinikahi oleh seorang pria asing berkebangsaan Irak bernama Sajad Ukra yang juga berakhir kelam. Dari pernikahan yang berlangsung selama dua tahun pasangan ini pun dikaruniai seorang putra bernama Azka Raqila Ukra.

Setelah bercerai di tahun 2015, Nikita Mirzani memang diketahui banyak mempunyai teman dekat dan yang cukup heboh adalah hubungannya dengan duda keren, Samuel Rizal. (*)

Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak keluar lebih cepat dari Mako Brimob. Padahal Agustus 2018, mantan Gubernur DKI itu berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ikut mengomentari sikap Ahok tersebut. Ia pun melontarkan sindiran terhadap terpidana kasus penodaan agama itu.

"Tempatnya enak ngapain bebas," cuit Fahri dalam akun twitternya.

Menurut Fahri, seharusnya Ahok diperlakukan sama dengan yang lain yaitu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LP), bukan di Mako Brimob. 

"Jalani hukuman di LP. Baru adil. Foto2 lagi ngobrol sama tahanan yang lain; lagi olahraga, lagi kerja bakti....jangan kayak di mako itu...sendiri dan ulang tahun...itu tidak adil...ini usul ya...terserah kalau mau memelihara perasaan tidak adil," terang dia.

"Semua orang menjalankan hukumannya di LP. Jadilah rakyat biasa. Plis," pungkas politikus PKS itu.

Bagaimana perjalanan kasus Ahok sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya menolak bebas bersyarat:

- 16 November 2016

Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 13 Desember 2016

Ahok mulai berstatus terdakwa ketika pembacaan dakwaan atas perkaranya. Ahok didakwa dengan Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP dengan dugaan penistaan agama karena mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat bertemu dengan warga Kepulauan Seribu.

- 20 April 2017

Ahok dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan perasaan kebencian di muka umum dan menyinggung golongan tertentu.

- 5 Mei 2017

Ahok divonis 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Ahok langsung masuk ke tahanan menjalani hukumannya.

- 26 Februari 2018

Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya.

- 26 Maret 2018

PK Ahok dengan nomor perkara Nomor 11 PK/PID/2018 ditolak. Tiga hakim yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, bulat menolak PK Ahok tersebut.

- Agustus 2018

Ahok seharusnya bisa mendapatkan pembebasan bersyarat tetapi tetap ingin menjalani hukumannya secara murni 2 tahun. (*)

Berita9.com - Nama Jusuf Kalla (JK) bisa saja dicalonkan sebagai calon presiden 2019 mendatang. Meskipun, peluangnnya kecil.

Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut, JK bisa saja jadi capres dengan Partai Demokrat sebagai motornya.

"Meskipun kecil ya kemungkinanannya. Sulit terjadi walaupun dalam politik tidak ada yang tidak mungkin," katanya, (11/7/2018).

Menurut Hendri, ada banyak syarat yang harus terjadi agar bisa menjadikan JK sebagai capres lewat koalisi poros ketiga.

Salah satunya, adalah koalisi poros ketiga harus tercipta. Hingga kini Partai Demokrat memang yang paling getol mencari peluang dan dukungan untuk membentuk poros ketiga.

Dengan syarat 20% suara nasional sebagai syarat mengajukan presiden, Demokrat harus mencari setidaknya dua partai lagi untuk berkoalisi membentuk poros ketiga.

Selain itu syarat yang cukup berat lainnya menurut Hendri agar JK bisa jadi capres, adalah dia harus berhadapan dengan Jokowi.

"JK harus pecah kongsi dengan Jokowi," ucapnya. Hal ini bakal berat kata Hendri. JK sendiri dalam sebuah wawancara mengaku tak ingin saling 'menjatuhkan' dipanggung dengan Jokowi.

Belum lagi, status JK yang sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden dua periode membuatnya terbentur aturan udang-undang pemilu.

Dari syarat-syarat tersebut, Hendri menyimpulkan bahwa peluang JK untuk maju sebagai capres tidak besar. (*)

Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin bersyukur dengan capaian Polri sebagai tiga besar lembaga pemerintahan yang paling dipercaya publik setelah TNI dan KPK. Meski begitu, dirinya berharap ke depannya Polri dapat menjadi pemuncak, mengingat beratnya tantangan yang harus dihadapi lembaga tersebut.
 
"Tentu tiga tahun terakhir Polri ada peningkatan kepercayaan dari beberapa indikator yang berbeda, tapi tetap banyak kritikan. Saya juga kritik Polri, harusnya Polri di puncak karena tantangan Polri lebih berat dan besar dibanding lembaga lain. Namun Kapolri tetap mensyukuri," ujar Syafruddin usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-72 Bhayangkara di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7).
 
Syafruddin mengakui masih banyak kekurangan Polri di sana-sini, sehingga menyebabkan ketidakpuasan publik. Namun dia berjanji, Polri akan terus memperbaiki diri, tak hanya dari unsur sumber daya manusia, namun juga teknologi.
 
"Karena teknologi berkembang cepat dua langkah dari teknologi di semua instansi. (Polri) harus lebih mendahului percepatan teknologi, kalau perlu lebih maju, sehingga kita bisa antisipasi, terutama kejahatan dunia maya," jelas Wakapolri.
 
"Sekarang kita menghadapi kejahatan dunia maya, bukan kejahatan konvensional. Tanpa dukungan kalian, publik, Polri bukan apa-apa," sambung Wakapolri.
 
Syafruddin mengatakan, perkembangan global di teknologi kini lebih cepat, perubahannya juga signifikan.
 
"Oleh karena itu selain Polri harus meningkatkan SDM, juga harus paralel dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai itu, Polri perlu memberikan surprise kepada publik, di mana publik ini diwakili oleh DPR dan pemerintah, ini ada benang merah," kata Syafruddin. (*)

Berita9.com - Penghitungan suara Pilwalkot Makassar yang berjalan tertutup banyak diprotes masyarakat. Sebab penghitungan suara baik di tingkat TPS hingga ke pusat harus dilakukan secara terbuka.

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan, seharusnya setiap penghitungan suara harus terbuka. Jangankan digelar secara tertutup, ada kesalahan penulisan pun harus dikoreksi bersama dan disaksikan secara terbuka.
 
“Tidak boleh kalau tertutup dan tidak bisa diakses. Bahkan tidak jelas suaranya yang menyebutkan, atau huruf ketika ditulis tidak jelas itu bisa direkomendasikan untuk penghitungan suara ulang. Jadi tidak boleh tertutup, harus akses,” kata Saiful, Sabtu, (30/6).
 
Saiful mengungkapkan, Bawaslu akan memanggil komisioner KPU Kota Makassar untuk mengkonfirmasi hal ini. Saiful berharap KPU bisa mengklarifikasi isu mengenai penghitungan suara yang tertutup tersebut.
 
“Ini juga hari ini teman-teman Panwas kita akan klarifikasi ke KPU informasi tentang itu. Jadi ada rencana KPU diundang untuk mengklarifikasi terkait dengan isu-isu semacam itu,” ujar Saiful.
 
Lebih lanjut Saiful menjelaskan meski ada isu itu, sampai saat ini proses penghitungan suara khususnya di Makassar masih kondusif. Menurutnya apabila ada permasalahan pihak aparat langsung bertindak.
 
“Sampai sekarang kondisinya masih kondusif, bahwa ada isu, riak segala itu masih sebatas isu, pihak Kepolisian sudah menanganinya. Kepolisian sudah mengamankan hal-hal yang dikhawatirkan jika itu bisa memicu (kecurangan). Artinya kami di Panwas memastikan jangan terjadi tindakan-tindakan yang menyalahi aturan,” pungkasnya.
 
Pilwalkot Makassar hanya diikuti oleh calon tunggal yakni Munafri Arifuddin dan A. Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Hasil entry C1 sementara pasangan tersebut kalah dari kotak kosong. (*)

Berita9.com - PPP mengungguli PKB dalam pemilihan gubernur di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, kata pengamat politik Muhammad Qodari. Ia menilai kemenangan PPP ini bisa menjadi momentum kebangkitan partai berlambang Ka'bah itu.

Pada Pilgub Jatim 2018, calon yang diusung PPP bersama partai lain, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak berdasarkan hitung cepat menggungguli pasangan yang diusung PKB bersama PDI Perjuangan, yakni Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Di Jateng, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang diusung PPP juga mengalahkan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung PKB.

Bahkan PPP berhasil menempatkan kadernya, Taj Yasin, sebagai wakil gubernur yang menang dalam hitungan cepat. Meski pada Pilgub Jabar, PPP maupun PKB sama-sama mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yang menang berdasarkan hasil hitung cepat, PPP berhasil menempatkan kadernya sebagai wakil gubernur.

Pengamat dari Indo Barometer ini secara khusus menyoroti rivalitas antara PPP dan PKB karena kedua partai ini mempunyai kemiripan pemilih, yakni dari basis Nahdlatul Ulama (NU).

Dari Pilkada Provinsi Jawa Barat, dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 31,78 juta angka golputnya mencapai 32,07 persen. Dari total suara sah lewat pemilih yang berpartisipasi Indo Barometer menghasilkan penghitungan cepat dengan hitungan unggul bagi pasangan Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Ulum yakni sebesar 32,48 persen.

Sedangkan TB Hasanudin-Anton Charliyan 12,94 persen, Sudrajat-Ahmad Syaikhu 28,54 persen, dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi 26,03 persen. Qodari, dikutip dari siaran persnya, mengatakan meski Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum unggul dalam versi penghitungan cepat, pemenang Pilkada tetap mengacu pada keputusan resmi KPUD.

Untuk Pilkada Provinsi Jawa Tengah, Indo Barometer mencatat DPT sebesar 27,128 juta dengan angka partisipasi pemilih yang ke TPS sebesar 65,83 persen. Hasil penghitungan cepat mengunggulkan Ganjar Pranowo-Taj Yasin dengan 56,74 persen, sedangkan Sudirman Said-Ida Fauziah 43,26 persen. 

(**/Ant)

Berita9.com - Kemenangan kotak kosong dalam hasil hitung cepat (quick count) pemilihan kepala daerah di Kota Makassar menuai kritik dari Surya Paloh.

Ketua Umum DPP Partai NasDem itu menegaskan, kemenangan tersebut tamparan keras bagi pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi.

"Ada kaca besar yang bisa kita lihat wajah kita, bertanya pada diri kita, kepantasan kepatutan kalau kita mau menawarkan diri kita jadi pemimpin, sudah pantas atau kurang?" kata dia ketika dijumpai di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (27/6).

Walau begitu, Paloh tetap mengimbau kedua paslon tunggal itu untuk introspeksi penyebab kekalahan mereka.

"Saya pikir itu tamparan ya. Bagaimana kita lawan kotak kosong dan kotak kosong yang lagi menang. Ya tetapi disinilah sebenarnya hikmahnya bahwa suatu proses pembelajaran politik yang baik sesuai menurut kita," tandasnya. (*)

Berita9.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi tidak memberikan hak pilih kepada para pemilih penyandang disabilitas mental dalam Pilkada Serentak 2018 ini.

Protes pun menyeruak dari Koalisi Masyarakat Penyandang Disdabilitas (KMPD). Mereka mendesak KPU segera mendata ulang pemilih di Panti Penyadang Disabilitas Mental di wilayah Bekasi.

Jurubicara KMPD Yeni Rosa Damayanti mengatakan, selain pendataan yang tidak jelas, penyelenggara Pilkada juga tidak melakukan pengawasan yang efektif.

"Kami meminta agar segera dilakukan pendataan di panti penyandang disabilitas mental di wilayah Bekasi, dan segera melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendataan pemilih, khususnya terhadap para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental," tutur Yeni Rosa dalam siaran persnya.

Mereka juga menuntut agar segera dikeluarkan Surat Edaran KPU yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental, wajib didata sebagai pemilih dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Di Bekasi, lanjut dia, hampir 500 orang penghuni panti disabilitas mental tidak terdata sebagai pemilih adalah tindakan diskriminatif dari KPU. "Sebab, KPU sebagai pelaksana pendataan pemilih loh," ujarnya.

Menurut Yeni, tindakan itu bertentangan dengan sejumlah produk hukum yang menjamin bahwa penyandang disabilitas mental juga bagian dari warga negara Indonesia yang berhak untuk menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum, baik Pemilihan Kepala Daerah 2018 maupun Pemilihan Presiden 2019.

Dalam Pasal 148 ayat (1) UU 36/2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 secara tegas menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 yang menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang tergganggu jiwa/ingatannya adalah inkonstitusional.

"Tidak didatanya penyandang disabilitas mental sebagai pemilih dalam Pilkada 2018 tersebut karena masih ada pandangan yang stigmatif diskriminatif, yaitu menganggap penyandang disabilitas mental adalah tidak cakap hukum," tutur dia.

Yeni menegaskan, anggapan ini jelas keliru, karena tidak semua penyandang disabilitas mental setiap saat dalam kondisi tidak mampu untuk mempertanggugjawabkan perbuatan atau pilihannya.

Yeni menambahkan, kondisi disabilitas mental tidak permanen, bahkan seharusnya segera untuk diobati atau diberikan tindakan agar kondisinya tidak berlangsung terus menerus. "Oleh karena itu, dalam hal ini pembatasan hak penyandang disabilitas mental adalah bentuk tindakan yang diskriminatif," kecamnya.

Selain itu, menurut dia, alasan bahwa tidak didatanya para penyandang disabilitas mental di panti karena tidak memiliki KTP elektronik justru menunjukan adanya praktik diskriminatif yang serius. "Seharusnya pihak panti bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat melakukan upaya jemput bola dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujarnya. (*)

Jakarta - Tren penggunaan narkoba yang tak menunjukkan angka penurunan setiap tahunnya membuat pemerintah berpikir ekstra keras bagaimana mengentaskan Indonesia dari status darurat narkoba.

Faktanya, membuat Indonesia terbebas dari narkoba bukan hanya dari sisi pencegahan. Salah satu bagian penting yang harus dilakukan adalah pendampingan pasca-rehabilitasi terhadap para pengguna narkoba agar tak kembali menjadi pencandu.

"Kecanduan itu penyakit kronis dan kambuhan. Artinya butuh proses dan waktu panjang untuk seseorang bisa benar-benar pulih dan bebas narkoba," ungkap Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dyah Utami, Selasa, 26 Juni 2018.

Page 1 of 24
Go to top