Berita9.com - Pemerintah Indonesia diminta melakukan langkah-langkah taktis dan strategis untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk pelajar dan mahasiswa yang masih berada di Kota Wuhan, China.

Hal itu seiring mewabahnya virus Corona dan isolasi yang dilakukan pemerintah setempat terhadap kota tersebut. Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, saat dikonfirmasi, Senin (27/1).

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah preventif dan perlindungan bagi warga negara dan masyarakat termasuk mahasiswa Indonesia yang sekarang masih berada di China," katanya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di China, saat ini tercatat masih ada 80 mahasiswa Indonesia di Kota Wuhan.

Para mahasiswa yang berada di asrama tidak boleh beraktivitas di kampus dan tempat-tempat lainnya, untuk mencegah penularan virus mematikan itu.

"Karena itu, demi keselamatan dan melindungi WNI, Muhammadiyah mengharapkan agar Pemerintah Indonesia dapat memulangkan para mahasiswa untuk sementara. Hal ini sangat penting dan mendesak karena penyebaran virus ini sangat cepat dan berbahaya," ujarnya.

Sementara Rio Alfi seorang Mahasiswa Indonesia di Wuhan menggambarkan kota tersebut seperti kota mati setelah menyebarnya virus corona.

Kereta listrik, menurut Alfi, mulai hari ini mulai tak beroperasi dan bus kota juga sudah tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu.

Selain itu, kini stok pangan di Wuhan mulai menipis. Akibatnya, sejumlah harga bahan pangan melonjak.

Rio mengatakan, melonjaknya harga bahan pangan mengakibatkan mahasiswa Indonesia yang mengandalkan beasiswa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Saat ini harga sembako di Wuhan sudah mulai naik, dan itu pun stoknya mulai terbatas. Jadi bagi kami mahasiswa yang mengandalkan beasiswa jadi kemungkinan tidak mencukupi ya," ujar Rio dalam video yang ia kirimkan. 

Rio mengatakan, saat ini terdapat 93 mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Wuhan. Mereka berharap pemerintah melalui KBRI Beijing bisa mengevakuasi para mahasiswa ke kota yang lebih aman.

Hingga kini, mereka masih menunggu kabar dari KBRI Beijing terkait kemungkinan adanya evakuasi ke kota yang lebih aman.

"Informasi yang saya terima dari pengurus PPI Wuhan, itu sudah koordinasi dari KBRI. Tapi, sejauh ini belum ada informasi apakah kami bisa dievakuasi atau bagaimana, itu belum bisa diputuskan," ujar Rio.

"Kami semua berharap dapat solusi terbaiklah. Bagaimana kami di sini bisa dievakuasi ke kota yang lebih aman lagi," lanjut dia. (*)

Berita9.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sempat berupaya menghindari wartawan saat hendak menemui pimpinan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1) siang.

Hal itu terlihat karena Firli kembali masuk ke dalam mobilnya. Padahal, sesaat sebelum keluar dari mobil, sejumlah wartawan yang hendak mewawancarainya sudah menunggu di halaman Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.

Beberapa menit berselang, Firli pun diketahui lewat halaman Gedung Nusantara II. Ternyata, kedatangannya hendak menemui pimpinan Komisi III DPR tidak sendiri. Firli didamping empat komisioner lain KPK yakni Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

Saat ditemui wartawan, Firli berkelit terkait langkahnya yang masuk kembali ke dalam mobil setelah melihat sejumlah wartawan di halaman Gedung Nusantara III. Ia mengatakan karena bersama-sama empat komisioner KPK untuk bertemu Komisi III DPR.

"Jangan kasih komentar, jangan berkomentar, kita kan di Komisi III ketemunya, makanya kita ke sini. Kita ketemu dulu sama Komisi III ya," ujar Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu juga tidak mau menjelaskan topik yang akan dibahas bersama pimpinan Komisi III DPR. Firli menyatakan bahwa tidak ada hal yang salah bila pihaknya ingin menjalin silaturahmi dengan Komisi III DPR.

"Ndak, ndak, ndak. Nanti, nanti. Boleh dong silaturahmi, roadshow di mana-mana kan. Ke MPR boleh, kayak kemarin. Oke ya, oke," ujar Firli.

Pertemuan diperkirakan berlangsung sejak pukul 14.10. Hingga saat ini, pertemuan masih berlangsung dan tertutup dari wartawan. (*)

Berita9.com - Kalagan DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Presiden bernomor 82/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Berita9.com - Direktur Program Aksi Cepat Tanggap (ACT) Wahyu Novian mengatakan telah mengerahkan 500 relawan untuk membantu proses tanggap darurat bencana banjir di Jabodetabek, sejak Rabu (1/1).

"Kami membuat 56 posko bantuan di semua titik banjir yang terbagi menjadi 105 orang  tim evakuasi, 100 orang medis dan 295 orang logistik," uajr dia di posko pengungsi RPTRA Permata Intan, Bidara Cina, Jatinegara, Sabtu (4/1).

ACT memiliki tujuh posko induk untuk penanganan bencana banjir diantaranya terdapat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Bogor dan Bekasi.

Posko paling besar terdapat di Bidara Cina, karena daerah ini merupakan lokasi terdampak banjir paling parah. Masa tanggap darurat akan terus berlangsung sesuai dengan instruksi pemda setempat, ada yang berakhir  pada 7 Januari hingga 14 Januari 2020.

ACT hingga saat ini masih terus mendata kebutuhan korban bencana banjir dengan kerja sama Masyarakat Relawan Indonesia (MRI). Hingga saat ini masih dalam hitungan kasar, anggaran yang dihabiskan ACT mencapai Rp 10 miliar. 

Angka ini bisa saja terus bertambah menyesuaikan kebutuhan korban bencana. Usai masa tanggap bencana, ACT akan bersiap untuk membantu dalam program bedah rumah.

"Banyak rumah terdampak banjir yang mengalami kerusakan berat sehingga tidak layak huni, ini masih kami lakukan pendataan rumah warga mana saja yang akan dibantu," jelas dia.

Tidak hanya perbaikan rumah, jika memungkinkan juga akan diberikan bantuan perabot dasar bagi mereka. ACT masih terus bersiaga karena cuaca ekstrim yang terjadi hingga Maret.

Sebab curah hujan penyebba banjir kemarin merupakan yang tertinggi. Bahkan banjir siklus lima tahunan ini merupakan yang terparah sejak 150 tahun yang lalu. (*)

Berita9.com - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta semua pihak mewaspadai cuaca ekstrem bakal berulang hingga pertengahan Februari mendatang. Sebab, ada aliran udara basah dari Timur Afrika diperkirakan menuju wilayah Indonesia.

Ia mengatakan, BMKG memperkirakan aliran itu dapat mengakibatkan potensihujan ekstrem pada 10-15 Januari 2020. Ia menambahkan pergerakan aliran udara basah juga masih akan berlanjut pada Januari akhir hingga pertengahan Februari 2020.

"Aliran udara basah masuk ke Indonesia diperkirakan pada 10-15 Februari 2020 dan siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020," ujarnya saat rapat koordinasi dengan BNPB, di kantor BNPB di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (2/1).

Sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi akan terdampak hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem tersebut meliputi Sumatra bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara. "Karena itu, masyarakat diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang dapat berpotensi terjadi," katanya. 

Dwikorita juga mengingatkan prakiraan potensi hujan lebat awal tahun di Jabodetabek masih akan berlangsung hingga tujuh hari ke depan. “Potensi hujan lebat 2-7 Januari 2019 di jabodetabek,” kata Dwikorita.

Ia meminta masyarakat waspada terhadap potensi banjir dan longsor serta angin kencang. Lebih lanjut, prakiraan cuaca yang terjadi di Jabodetabek rata-rata diawali pada pagi hari berawan, siang hingga malam hujan. 

"Meskipun sudah diprediksi, cuaca dapat sewaktu-waktu berubah karena anomali cuaca," ujarnya. (*)

Berita9.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak umat Islam mengisi tahun baru dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Memperbanyak dzkir, shalawat dan doa lebih baik daripada pesta pora yang tak ada manfaatnya. 

"Bagi umat umat Islam, bisa mengisi malam tahun baru dengan berdzikir, bermunajat, dan muhasabah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ahad (29/12).

Menurutnya, memang tidak ada tuntutan dari Agama Islam untuk berdzikir pada malam tahun baru. Karena dzikir atau mengingat Allah bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja demi dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

"Akan tetapi, dzikir di tahun baru tidak terlarang, asalkan tidak diwajibkan," katanya.

Menurutnya, dari sudut budaya, dzikir tahun baru merupakan budaya baik dan bisa menjadi konter atas budaya barat yang sekuler. Merayakan tahun baru dengan berdzikir jauh bermanfaat secara sosial dan spiritual daripada pesta pora yang berlebihan.

Abdul Mu'ti mengatakan, momen pergantian tahun merupakan peristiwa biasa yang terjadi setiap tahun. Apalagi momen tahun baru masehi yang merupakan peristiwa kultural yang jamak. 

Akan tetapi, karena perkembangan jaman saat ini, di tengah arus budaya pop yang berasal dari barat, momen pergantian tahun sering diisi dengan berbagai hiburan dan pesta-pesta.

"Tentu tidak ada larangan. Tetapi berpesta-pesta secara berlebihan tidak banyak manfaat," katanya. (*)

Berita9.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menolak nama-nama lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, Jumat 20 Desember 2019 kemarin. Menurut mereka setidaknya ada lima alasan untuk menolak pimpinan baru KPK. Alasan pertama karena dugaan pelanggaran kode etik.

"Salah satu pimpinan KPK, diduga sempat bertemu dengan seorang kepala daerah yang sedang berperkara di lembaga anti rasuah itu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis Sabtu 21 Desember 2019.

ICW pada tahun 2018 lalu, kata dia, termasuk yang melaporkan salah seorang pimpinan KPK tersebut ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik.

Alasan kedua mayoritas pimpinan yang baru KPK sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK, yang menurut ICW justru melemahkan KPK. Pada saat uji kelayakan di DPR mayoritas pimpinan KPK terpilih setuju dengan revisi, padahal di saat yang sama draft yang ditawarkan oleh DPR dan pemerintah tersebut banyak mendapat penolakan oleh masyarakat.

Ketiga, tidak patuh melaporkan harta kekayaan ke KPK. Salah seorang pimpinan KPK, kata Kurnia, diketahui sempat tidak melaporkan harga kekayaan ke KPK. Padahal menurutnya melaporkan LHKPN sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ditambah dengan Peraturan KPK Nomer 07 Tahun 2016.

"Tentu catatan ini akan berimplikasi buruk bagi citra KPK yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai integritas," tuturnya.

Keempat, Usia tidak mencukupi untuk dilantik menjadi pimpinan KPK. Satu di antara lima pimpinan KPK masih berusia 45 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK baru. Pada aturan tersebut disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia paling rendah 50 tahun.

Alasan kelima, ada pimpinan KPK baru yang sempat diberi petisi oleh internal pegawai KPK. Pada April lalu, pegawai KPK sempat mengirimkan petisi kepada pimpinan KPK karena diduga ada hambatan penanganan di Kedeputian Penindakan.

Saat itu setidaknya ada lima persoalan: ada dugaan penundaan gelar perkara di tingkat kedeputian; sering terjadi kebocoran informasi soal tangkap tangan; pegawai di Kedeputian Penindakan merasa kesulitan memanggil saksi dan adanya perlakuan khusus terhadap figur tertentu yang juga menjadi saksi; sering terjadi penolakan penggeledahan di lokasi tertentu dengan alasan yang tidak jelas; adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan internal penindakan.

Meskipun ada Artidjo Alkostar masuk Dewan Pengawas tak merubah pandangan ICW yang pesimis terhadap masa depan KPK.

"Kita tidak fokus pada perorangan, tapi konsep secara keseluruhan Dewan Pengawas bermasalah. Jadi siapapun yang mengisi tidak merubah keadaan. Iya, benar (pesimis dengan KPK meski ada Artidjo), jadi siapapun yang mengisi jabatan Dewan Pengawas tidak akan merubah keadaan bahwa KPK memang sedang dihancurkan oleh negara," katanya. 

Kurnia menuturkan ada sejumlah catatan kritis ICW tentang Dewan Pengawas. Pertama, kata Kurnia, secara teoritik KPK adalah lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas.

"Yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan, hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Lagi pula dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan, bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?" paparnya. (*)

Berita9.com - Penghapusan Ujian Nasional (UN) yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mendapat kritik dari mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah

Rencana perubahan sistem pendidikan ini, Fahri pun mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi yang sebelumnya tegas terkait visi misi yang dicanangkan dalam periode kedua pemerintahannya.

"Pertanyaan saya, bagaimana presiden yang sama mengambil dua keputusan yang berbeda? Katanya enggak ada visi menteri? Yang ada hanya visi presiden. Nah presiden kan sama?" kata Fahri Hamzah di akun twitternya, Jumat (13/12/2019).

Dalam rencana menteri termuda Jokowi ini, UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Perubahan ini akan dilakukan di tahun 2021.

"Metode mengubah kebijakan negara itu tidak bisa seperti metode sopir bajaj memutar arah. Lebih mirip seperti metode pindah rel pada kereta api," jelasnya.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengkritik bahwa perubahan sistem tak bisa dilakukan secara buru-buru.

"Yang harus disiapkan adalah aturannya dulu. Rel adalah aturan, perubahan aturan harus disampaikan kepada publik. Gitu!" tandasnya. (*) 

Berita9.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku prihatin terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memperbolehkan eks narapidana korupsi mencalonkan diri pada Pilkada 2020.

Menurut dia, orang yang terbukti melakukan korupsi semestinya dilihat sebagai catatan buruk.

"Ya prihatin saja. Kan mestinya tidak. Jadi, untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten," kata Agus.

Sebelumnya KPU memang sempat mengatur pelarangan mantan koruptor untuk maju Pilkada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk pemilu tahun ini. Namun hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan ini karena Undang-undang tak mengaturnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar catatan calon penyelenggara negara yang merupakan eks koruptor tertera di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Laode mendesak agar partai politik tidak mencalonkan kembali kadernya yang pernah tersandung korupsi.

"Menurut saya itu kemunduran, tetapi karena Undang-undang tidak larang secara tegas, saya pikir saya sangat meminta kepada partai politik masa mau mencalonkan lagi mantan napi (korupsi)," kata Laode ketika dikonfirmasi.

Jika partai politik masih mencalonkan nara pidana korupsi, kata Laode, partai tersebut tidak mendukung pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, ia memandang akan ada kader yang sakit hati jika melihat partai politik justru mengusung calon dengan rekam jejak korup. (*)

Berita9.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi El Tari mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hujan disertai petir.

"Kewaspadaan ini penting mengingat sudah ada korban jiwa akibat disambar petir," kata Kepala BMKG Stasiun El Tari, Agung Sudiono, Ahad (8/12).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan potensi hujan dan petir dan bagaimana menghindarinya.

Menurut dia, berdasarkan prakiraan cuaca, selama satu pekanke depan masih berpotensi terjadi hujan disertai petir dan angin kencang yang terjadi siang-sore.

Dia menambahkan, ada beberapa cara yang perlu diketahui masyarakat agar terhindar dari sambaran petir.

"Sedikitnya ada lima cara agar terhindar dari sambaran petir, antara lain, segera masuk ke dalam ruangan jika sedang berada di luar dan mendengar guntur," ujarnya.

"Hindari berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh, hindari berada di lahan terbuka seperti sawah, lapangan, taman, karena petir mencari tanah untuk melepas energinya," imbuhnya.

"Jauhi tiang listrik, gedung tinggi, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir,"katanya lagi. (*)

Page 1 of 41
Go to top