Berita9.com - Pencalegan anak Rusdi Kirana, Davin Kirana dalam kompetisi Pemilihan Legislatif 17 April 2019 mendatang, ditanggapi pihak keluarga korban pesawat nahas Lion Air JT-610 dengan nomor pesawat PK-LQP.

Hal ini terpantau dari status akun Facebook milik Latief Nurbana yang merupakan ayah Lutfie Muhammad Luthfi Nurramdhani, salah satu penumpang PK-LQP yang jatuh di perairan Karawang.

Davin yang putra pendiri Lion Air Group bertarung di daerah pemilihan DKI Jakarta II dari Partai Nasdem.

"Wajib viralkan oleh semua anggota keluarga korban JT-610 PK LQP yang sudah tiga bulan dia gantung haknya. Apakah kalian mau menerima calon pemimpin dari turunan manusia tidak berperikemanusiaan? Bagaimana mau jadi pemimpin masa depan jika ayahnya saja tidak punya moral dalam menangani kasus jatuhnya JT-610 PK-LQP, tenggelamkan! Rusdi Kirana tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus jatuhnya Lion Air JT-610 PK LQP. Doa orang-orang terdzalimi, InsyaaAllah dikabul Allah SWT. Benamkan," tulis Latief.

Saat dikonfirmasi awak media, Kamis (14/2), Latief menjelaskan bahwa dirinya mewakili keluarga korban Lion Air yang belum teridentifikasi.

"Sekarang kami sedang menunggu hasil rapat di Kantor Kemaritiman yang meminta pihak asuransi Lion Air untuk melaksanakan kewajibannya memberikan uang asuransi sesuai dengan Permenhub No 77 Tahun 2011," kata Latief.

Sementara, Lion Air bersedia memberikan klaim asuransi jika sudah ditandatangani perjanjian release and discharge (R&D). Menandatangani R&D berarti pihak keluarga korban tidak berhak menuntut Lion Air di kemudian hari.

Ia pun menyadari hak politik anak Rusdi maju menjadi calon legislatif DPR. Tapi hak-hak korban PK-LQP yang masih digantung Lion Air Group sebaiknya jadi pertimbangan layak tidaknya Davin.

"Setiap WNI memiliki hak politik, tinggal bagaimana publik melihatnya apakah yang bersangkutan layak atau tidak, ya semestinya dia (Rusdi Kirana) memiliki perasaan atau nurani dan tanggung jawab moral untuk menyelesaikan kewajibannya kepada keluarga korban," tandas Latief. (*)

Jakarta - Setiap pertengahan Februari, perayaan Valentine menjadi hal yang cukup populer, terutama di tengah kawula muda. Masih banyak yang menyamakannya sebagai Hari Kasih Sayang.

Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mengingatkan publik, khususnya umat Islam. Menurut Wakil Ketua Umum MUI Prof Yunahar Ilyas, kaum Muslimin jangan ikut-ikutan merayakan Valentine, walaupun hari itu diklaim sebagai Hari Kasih Sayang.

“Kita imbau jangan (Valentine) diikuti bagi umat Islam. Karena ini bukan tradisi Islam,” kata Yunahar di Jakarta, Selasa (12/2).

Ulama kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat, itu juga menginginkan setiap pengurus masjid dan lembaga dakwah untuk menggelar acara alternatif pada saat momentum Hari Valentine. Tujuannya, supaya anak-anak muda Muslim mendapatkan alternatif untuk mengisi waktu luang. Dengan cara itu pula, perayaan tiap 14 Februari itu dapat tergantikan oleh yang lebih Islami.

“Kita anjurkan masjid dan lembaga dakwah untuk menggelar acara-acara alternatif yang bisa menyalurkan keinginan anak-anak muda karena sebuah budaya itu tidak bisa dihapus kalau tidak ada budaya alternatif yang lebih baik,” papar tokoh Muhammadiyah itu. (*)

Berita9.com - Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menyampaikan pesan terkait perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2019.

Ia mengatakan, melalui HPN tahun ini pemerintah Inggris kembali menegaskan komitmennya mendukung kebebasan pers di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
 
"Kebebasan pers dan pemberitaan yang objektif adalah dasar untuk sebuah demokrasi yang maju. Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt telah berjanji bahwa Inggris akan melaksanakan kampanye global untuk meningkatkan kebebasan pers tahun ini," sebut Moazzam kepada awak media. (9/2).
 
"Kami mengajak Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan kampanye ini. Di Hari Pers Nasional 2019, saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan media atas prestasi yang diraih," sambungnya.
 
Moazzam juga mendorong agar media di Indonesia untuk terus memperjuangkan kebenaran dan memberikan informasi, khususnya informasi yang mencerdaskan masyarakat. (*)

Berita9.com - Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) gerah dengan gelagat tokoh-tokoh HMI yang belakangan terkesan ingin menggiring organisasi HMI dan Korps Alumni HMI (KAHMI) untuk menjadi partisan dalam mendukung salah satu calon presiden pada Pilpres 2019. 

Gelagat ini mulai menjadi perbincangan di kalangan alumni HMI sehubungan beredarnya kabar soal rencana senior HMI yang juga politisi Golkar, Akbar Tandjung yang akan menggelar acara peringatan 72 tahun kelahiran HMI, pada Selasa (5/1/2019), di kediaman Akbar, Jln. Purnawarman No. 18. Kebayoran Baru Jakarta selatan. Presiden Jokowi dijadwalkan hadir di acara ini.

Selain itu, dalam acara tersebut juga dikabarkan akan dilakukan deklarasi dukungan pada Capres tertentu.

Menanggapi hal ini, mantan aktivis HMI Cabang Jakarta, Ahmad Sulhy meminta para seniornya di KAHMI tidak menyeret-nyeret HMI ke gelanggang politik praktis. 

Sebab, Sulhy menegaskan, HMI dan KAHMI bukanlah organisasi politik, tapi organisasi yang independen.

"KAHMI bukan di ranah dukung-mendukung, terlampau kecil institusi ini jika KAHMI bergaya relawan melakukan deklarasi dukungan terhadap paslon capres tertentu. Apalagi alumni HMI berada di lintas latar profesi, parpol, sosial, budaya," kata Sulhy, Senin (4/2/2019). 

Oleh karenanya, menurut Sulhy, tidak pantas mengatasnamakan alumni melakukan dukung-mendukung pada kontestastasi Pilpres 2019. 

"Kami berharap konsistensi sebagai sebuah organisasi berlabel intelektual ditunjukkan dengan kuatnya memproduksi ide, gagasan bahkan kritik terhadap pemerintah dan juga kepada semua paslon dan parpol untuk kembali menjadikan kontestasi politik ini tidak mengarah kepada kemunduran demokrasi yang menghalalkan segala cara tetapi mengarah kepada gerakan pendidikan politik akal sehat kepada rakyat," terang Sulhy. 

"Jika kanda Akbar nekad sebagaimana kabar yang beredar, saya khawatir akan ada demo besar-besaran oleh Alumni muda HMI dan mungkin para kader HMI se-Nusantara," ucap Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network itu.

Diketahui, beberapa hari lalu, mantan Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid, bersama senior HMI Akbar Tandjung, dan Sekjen MN KAHMI Manimbang Kahariady melalui vlognya di Istana bersama Capres nomor 01 Jokowi. 

Dalam vlog itu, Arief menjelaskan tujuan ke Istana mengundang Jokowi hadir pada Dies Natalis ke-72 HMI di kediaman Akbar Tandjung. (*)

Berita9.com - Tak hanya Dul Jaelani, El Rumi, putra Ahmad Dhani dari Maia Estianty juga memberikan dukungan moril kepada ayahnya yang kini tengah divonis penjara selama satu tahun enam bulan penjara di LP Cipinang, Jakarta Timur.

El memamerkan foto kecilnya yang tengah dirangkul oleh Dhani. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak hitam dan topi merah. Sementara Dhani mengenakan baju kemeja putih lengan panjang dan topi hitam.

"Hadapi dengan senyuman. Be STRONG and keep being YOU, Dad! @ahmaddhaniofficial biarkan Tuhan YME yang menilai. Sending LOVE from London," tulis El.

El saat ini tengah menempuh pendidikan di London, sesekali saat libur dia kembali ke Tanah Air. 

Musisi Ahmad Dhani dihukum 1,5 tahun penjara karena cuitan ujaran kebencian terkait suku, agama, ras dan antar golongan. Putusan itu disebut subjektif oleh pengacaranya karena tak ada parameter terkait SARA.

Setelah divonis, Ahmad Dhani langsung ditahan di LP Cipinang dan menyatakan tak pernah melakukan ujaran kebencian seperti diyakini hakim.

Dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim ketua Ratmoho menyatakan Ahmad Dhani "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana."

Ia disebut terbukti melakukan ujaran kebencian dalam tiga cuitan di @Ahmaddhaniprast, dua cuitan di antaranya dilakukan oleh dua admin yang berbeda. (*)

 

Berita9.com - Takmir Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Fanny Rahman menegaskan, pihaknya akan menggelar apel siaga jika para pelaku penyerangan terhadap Masjid Jogokariyan tidak diproses hukum dengan adil.

“Apel siaga akan diadakan kalau penanganannya tidak adil dan arif,” kata Ustaz Fanny kepada awak media, (28/1).

Ia menjelaskan, kendati pihaknya adalah korban namun ia tak ingin kasus ini melebar kemana-mana. Oleh sebab itu, pihaknya sudah meminta pihak PDIP untuk meminta maaf dengan menghadirkan para pelaku. Ia khawatir kasus ini akan meluas jika tidak segera diselesaikan dengan adil.

“Sebenarnya dari masjid simpel, pada permintaan maaf mereka kemudian menghadirkan langsung pelaku atau penggerak dari mereka itu. Kalau tidak, kita akan menggelar apel siaga umat Islam untuk membela kemuliaan masjid. Kemarin waktu kita rilis juga bisa puluhan ribu massa yang siap hadir di sini,” ujarnya.

Ustaz Fanny juga mengaku telah dihubungi oleh simpul-simpul laskar Islam dari luar daerah untuk membantu sekiranya kasus tersebut terus meluas.

“Karena kami melihat ini isunya sensitif, selesaikan biar gak melebar kemana-mana, karena memang jujur dari setelah itu kejadian sampai malam itu yang ngontak kami itu segera merapat itu bukan hanya Jogja, tapi juga Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Pacitan, Jakarta siap berbondong-bondong datang,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, Masjid Jogokariyan diserang sekelompok massa beratribut partai pada Ahad (27/1/2019). Untuk mencegah perusuh merusak masjid, sejumlah jamaah masjid menghalau mereka.

Akibatnya, bentrokan tak terelakkan. Sejumlah orang dari dua belah pihak terluka akibat sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. (*)

 

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029. Pembangunan ini dengan menggunakan pembiayaan dari APBN, APBD maupun pihak swasta sebesar Rp 600 triliun.

"Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/1).

Konsep pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait. Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni "mass rapid transit" dan "light rail transit", selesai dan bisa diterapkan.

"Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya, bisa satu," jelas JK.

Dalam waktu dekat, ia meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut. Selain untuk mengintegrasikan sistem transportasi antarmoda se-Jabodetabek, ia juga meminta jajarannya untuk menata ulang kembali perencanaan wilayah DKI Jakarta dan kota-kota penyangga.

Rencana tata permukiman di Jabodetabek perlu diatur ulang mengingat adanya peningkatan penduduk setiap tahun, yang berakibat pada konsentrasi perekonomian di kota-kota tertentu saja.

"Bukan hanya transportasinya harus diselesaikan, melainkan rencana tata kota, seperti permukiman, daerah yang harus dikembangkan, dan juga hubungannya dengan kota-kota lain supaya terkonsentrasi masing-masing," jelas JK.

Dengan adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi. Sebelum memulai rapat koordinasi, JK melakukan peninjauan jalanan dan kemacetan Jabodetabek lewat pantauan udara, bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri BUMN Rini Soemarno. Hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memainkan peran lebih banyak daripada lima daerah lain dalam hal penerapan rencana induk transportasi (RIT) Jabodetabek. Koordinasi antardaerah dalam pengintegrasian sistem transportasi antarmoda Jabodetabek itu nantinya akan diatur dalam badan otorita khusus di bawah koordinasi gubernur DKI Jakarta.

"Nanti kita lihat urgensi dari (badan) otorita sesungguhnya apa, tapi secara filosofi Pak Presiden mengarahkan DKI lebih 'lead' (memimpin) supaya kami bisa mengatur tempat-tempat yang lain. DKI 'lead' kota ini untuk dilakukan," kata Budi Karya. 

DKI Jakarta dianggap sebagai daerah yang memiliki sumber daya paling banyak dibandingkan daerah-daerah penyangga lainnya, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Karena Pemprov DKI memiliki potensi yaitu kemampuan APBD yang paling besar.

Untuk menjalankan konsep sistem transportasi terintegrasi tersebut, Budi Karya menjelaskan Pemerintah akan mempelajari lebih lanjut isi dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang RIT Jabodetabek Tahun 2018-2029, guna mengetahui titik sambung dari integrasi moda transportasi yang sudah ada.

Menurun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam kesempatan yang sama, mengatakan bahwa saat ini pengguna angkutan umum mengalami penurunan dari 49 persen menjadi 19 persen. Ia akan mengusulkan pembangunan infrastruktur masif di DKI akan dilakukan secara cepat dan dikerjakan secara bersamaan. 

“Alhamdulillah itu usulan kita dan diterima. Dengan cara begitu 10 tahun akan beres,” kata Anies.

Hal itu berbeda dengan kondisi pembangunan saat ini, dimana pembangunan dilakukan dengan cara fase-fase. Ketika pelaksanaan ini dilakukan, maka ketika pada fase paling akhir, harga pembangunannya pun bisa jadi lebih mahal.

Dalam rapat tersebut, disampaikannya ada sebanyak dua pendekatan pembangunan transportasi. Pendekatan pertama adalah pembangunan secara bertahap. Pendekatan kedua, adalah pembangunan secara bersamaan.

Pada pendekatan pertama, Anies menjelaskan, proses penyelesaiannya akan memakan waktu lebih lama, yaitu bisa sampai 30 tahun hingga 40 tahun. Namun, dana yang dibutuhkan akan lebih sedikit.

Sementara pada pendekatan kedua, waktu penyelesaiannya relatif lebih singkat, yaitu selama 10 tahun. “Kalau mau panjang bisa 30 tahun sampai 40 tahun baru selesai. Ini kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur di Jakarta,” jelas dia. (*)

Berita9.com - Pengamat terorisme, Sidney Jones, melontarkan tiga kritik keras atas rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir.

Di awal tulisan kritiknya yang dilansir di laman Lowy Institute pada Selasa (22/1), Jones mengatakan bahwa, "Keputusan Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir tidak tepat, patut dipertanyakan, dan tidak layak secara politis."

Jones kemudian menjabarkan poin pertamanya dengan mengatakan bahwa rencana Jokowi itu memang mungkin tidak langsung meningkatkan risiko serangan teror, tapi bisa memberikan kesempatan bagi Ba'asyir untuk menyebarkan keyakinan jihad dan mempromosikan tindak kekerasan.

"Meski jika ia hanya diam di rumah (yang minim kemungkinannya), Ba'asyir akan tetap memiliki banyak pendukung yang dapat mencapai hingga tiga generasi kaum ekstremis dan ini akan memberikan Ba'asyir kesempatan untuk merangsang militansi mereka," tulis Jones.

Jones kemudian mempertanyakan alasan Ba'asyir tidak dijadikan tahanan rumah sehingga ia tetap dapat penjagaan ketat dengan larangan untuk memberikan ceramah dan bepergian.

"Ba'asyir memiliki sejarah berbohong untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan sudah beberapa kali menyangkal pernyataannya sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia pikirkan," katanya.

Kritik kedua Jones dalam tulisan itu adalah menurutnya, rencana Jokowi ini tidak didasari dengan landasan hukum yang jelas.

"Yang pasti bukan grasi, karena Ba'asyir tidak pernah mengajukan grasi. Juga bukan amnesti, karena menyalahi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana kejahatan tertentu, termasuk narapidana teroris, harus menyatakan ikrar kesetiaan secara tertulis kepada pemerintah Indonesia," tulis Jones.

Pengacara Ba'asyir berdalih bahwa syarat tersebut merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah, bukan undang-undang, sehingga dapat ditiadakan jika presiden mengintervensi dengan alasan kemanusiaan.

"Tapi mengapa kewajiban untuk mengikrarkan kesetiaan kepada NKRI dikesampingkan hanya karena alasan kemanusiaan? Ini tidak masuk akal," tulis Jones.

Ketiga, Jones menganggap pemilihan waktu Jokowi untuk mengumumkan rencana ini aneh karena sangat dekat dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2019.

"Jika Jokowi dan para penasihatnya tidak ingin membangkitkan spekulasi bahwa semua ini dilakukan hanya untuk agenda-agenda politik, dan untuk menarik kaum konservatif Islam sebelum Pilpres yang akan diadakan April 2019, mengapa mengambil keputusan sekarang? Kondisi kesehatan Ba'asyir tahun lalu, ketika permohonan-permohonan pembebasannya diabaikan Jokowi, sama saja dengan sekarang," kata Jones.

Jones lantas menyebut bahwa jika ini memang strategi, Jokowi salah besar karena para pendukung Islam tetap menganggap itu sebagai strategi politik, meski mereka senang dengan rencana tersebut.

"Simpulannya adalah Jokowi terlihat lemah, kalah, dan tidak bijak. Bukan citra yang baik selagi kampanye pemilihan presiden memanas," tulis Jones. (*)

Berita9.com - Dapil Jateng VII yang meliputi kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga dalam berbagai survei termasuk daerah termiskin di Jawa Tengah.

Hal inilah melatari KRT Darori Wonodipuro yang merupakan putra asli Kebumen terjun ke dunia politik.

Ia merasa terpanggil untuk mengentaskan kemiskinan di kampung halamannya.

"Daerah Kebumen, Purbalinggga, dan Banjarnegara itu berdasarkan survei merupakan daerah termiskin di Jawa Tengah. Tentu saja saya berniat untuk mengentaskan kemiskinan di daerah saya dengan masuk politik ini," kata mantan dirjen Konservasi dan Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan tersebut, (16/1).

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra sejak 2014 ini, sesuai latar belakangnya, duduk di komisi IV yang membidangi pertanian, kelautan, kehutanan dan lingkungan hidup.
 
Darori dikenal sebagai wakil rakyat yang kritis terlebih menyangkut stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani.

Kakak kelas Jokowi di Fakuktas Kehutaan UGM ini juga sudah beberapa kali menyumbang traktor dan pengobatan gratis di dapilnya.

"Sebagai daerah miskin, di tempat kami, tiga orang yang baru lahir menurut survei WHO, menderita gizi buruk," bebernya.

Misinya memerangi gizi buruk dengan berbagai program dan bantuan. Alhasil dirinya pernah terpilih menjadi anggota dewan terbaik dari dapil tersebut.

"Prinsip yang saya pegang cuma konsekuen untuk memperjuangkan rakyat. Itu sebagai balas budi saya dan saya tidak menuntut apa-apa," tegasnya. 

Pada Pemilihan Legislatif 2019 nanti, ia kembali maju mencalonkan diri dari dapil 'neraka' karena disitu bertengger beberapa politisi ternama. Sebut saja Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy dan Waka DPR Taufik Kurniawan yang kini tengah mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*)

Jakarta - Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan, Pemerintah Kota (pemkot) Jakarta Selatan akan menghidupkan kembali semangat magrib mengaji. Menurut dia, magrib mengaji termasuk kegiatan pembinaan mental dan spiritual masyarakat.

"Menghidupkan kembali tradisi yang hampir dilupakan orang jadi magrib mengaji ini bukan program baru dari dulu terus dihidupkan," ujar Marullah, Sabtu (12/1).

Ia menjelaskan, magrib mengaji bukan hanya kegiatan keagamaan melainkan pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Nantinya, setiap kelurahan akan bekerja sama dengan setiap masjid atau mushala setempat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Sehingga, lanjut dia, masjid ataupun mushala yang digunakan untuk kegiatan ini dapat menjadi tempat yang aman bagi para remaja. Ia berharap, dengan magrib mengaji dapat mencegah perilaku kenakalan remaja dan melindungi generasi muda dari sifat negatif.

"Harapannya seperti itu tetapi bukan seluruhnya (masyarakat) lah. Kita bisa menghidupkan semangat itu mudah-mudahanan sedikit demi sedikit akan diikuti oleh masyarakat," jelas Marullah.

Ia mengatakan pada tahun 2019 ini pihaknya akan menggelontorkan anggaran untuk setiap kegiatan magrib mengaji. Ia menyebut, anggaran itu sekitar Rp 550 ribu setiap kali pertemuan magrib mengaji yang dilaksanakan setiap kelurahan.

Marullah menjelaskan, ada 65 kelurahan di Jakarta Selatan yang akan mengadakan empat kali magrib mengaji dalam satu bulan. Sesuai dengan rencana program pemerintah, magrib mengaji akan dihelat selama 11 bulan.

Ia menyebut dana tersebut masuk dalam pos program pembinaan mental dan spiritual dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, anggaran tersebut telah dilimpahkan ke tiap-tiap kelurahan.

"Setiap kelurahan itu setiap bulan ada empat kegiatan jadi Rp 550 ribu itu dikali empat. Dikali sebelas bulan, jadi kali 65 kelurahan kira-kira begitu. Anggarannya ada di kelurahan," kata Marullah. (*)

Page 1 of 30
Go to top