Berita9.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengingatkan kembali janji Presiden Joko Widodo untuk pengungkapan kasus serangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pada awal November, Presiden Jokowi menjanjikan kasus Novel harus sudah terungkap pada Desember 2019.

Koordinator Koalisi Shaleh Alghifari menerangkan, ada tiga tuntutan terkait janji Presiden tersebut. Selain meminta pertanggungjawaban, koalisi juga meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz dicopot jika dinilai gagal menjalankan perintah Presiden tersebut.

“Presiden Joko Widodo harus mencopot Kapolri Idham Aziz apabila tidak mampu menemukan pelaku lapangan, aktor intelektual, dan motif penyerangan,” kata Shaleh, Selasa (3/12).

Tuntutan terakhir, koalisi meminta Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. Menurut dia, tim independen itu diperlukan untuk mengungkap kasusnya secara utuh. "Siapa pelaku, siapa aktor, dan apa motif sesungguhnya dari penyerangan terhadap Novel Baswedan,” sambung Shaleh.

Pada 1 November 2019, Presiden Jokowi mengungkapkan prioritas pengungkapan kasus Novel Baswedan. Hal itu ditegaskan sebagai perintah kepada Idham Aziz yang saat itu dilantik menjadi kapolri. Jokowi meminta Idham mengungkap pelaku, aktor, serta motif penyerangan Novel. “Saya perintahkan kepada Kapolri yang baru, saya beri waktu sampai awal Desember,” kata Jokowi di Istana Negara.

Perintah kepada kapolri tersebut bukan yang pertama kali disampaikan Jokowi. Pada Juli 2019, Presiden Jokowi memerintahkan kapolri saat itu, Tito Karnavian, mengungkap pelaku dan dalang penyerangan Novel dalam waktu tiga bulan. Namun, kasus Novel belum jelas hingga kini.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupis Kurnia Ramadhana menerangkan, sejak kasus penyiraman air keras terhadap Novel pada 11 April 2017, ia mencatat sedikitnya sudah 15 kali Presiden Jokowi menyatakan keinginan mengungkap kasus tersebut. Namun, ungkapan Jokowi tersebut belum terealisasi hingga saat ini.

Perintah kepada dua kapolri berturut-turut, Tito dan Idham, pun tak ada kemajuan. “Presiden Jokowi menutup mata dengan hasil kerja kepolisian yang tidak dapat menemukan aktor penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” kata Kurnia.

Kegagalan Polri menjalankan perintah Presiden Jokowi pun dinilai tak pernah dievaluasi. Padahal, menurut Kurnia, Polri sudah tiga kali membentuk tim pengungkapan kasus Novel. Semua tim tersebut melibatkan Idham Aziz. Dari Tim Gabungan Polda Metro Jaya, tim pencari fakta yang melibatkan sejumlah pakar dan investigasi sipil, dan terakhir tim teknis sebagai kelanjutan rekomendasi para pakar pada Juli 2019.

Semua tim bentukan kepolisian tersebut tak berhasil menemukan satu pun pelaku lapangan penyerangan Novel. Padahal, kata dia, penyelidikan tim Polda Metro Jaya 2017 mengaku sudah memeriksa 68 orang saksi, 38 rekaman CCTV, serta 91 pihak penjual bahan-bahan kimia.

Pada 2018, Polda Metro Jaya mengaku sudah memeriksa 74 saksi, 38 rekaman CCTV, dan 114 toko penjual bahan berbahaya. Bahkan, kata dia, kepolisian mengaku melibatkan tim dari kepolisian Australia.

“Siapa pelaku, siapa dalang, apa motif sesungguhnya, sampai hari ini tidak terungkap. Anehnya, Presiden Jokowi tidak pernah mengevaluasi kegagalan kinerja tim Polri ini,” kata Kurnia.

Sementara Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis enggan berkomentar saat ditanya soal perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Idham bahkan terlihat langsung terburu-buru meninggalkan awak media seusai menghadiri acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberikan target awal Desember 2019 kepada Idham untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menolak berkomentar saat ditanya soal kasus penyerangan terhadap Novel.

Fadjroel meminta awak media menanyakan langsung kepada Idham.

"Iya makanya langsung saja bicara dengan pak Idham. Semuanya ada di beliau. Tanya saja pada pak Idham," ucap Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Fadjroel menyebut Idham belum melaporkan kepada Jokowi terkait perkembangan penanganan kasus Novel yang ditangani Polri.

"Belum ada sih, belum ada sih. makanya tanyakan saja ke pak Idham, apakah ada rencana melaporkan, atau apa. Tanya saja ke pak Idham seperti apa rencananya ya," kata dia

Sebelumnya, Idham Aziz sempat berjanji akan menuntaskan kasus teror air keras Novel Baswedan ataupun kasus -kasus yang menjadi atensi KPK.

"Komitmennya adalah secepatnya kalau sudah itu kita akan mengungkap baik kasus Novel maupun kasus-kasus yang menjadi atensi yang terjadi di KPK," ujar Idham saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Diketahui, Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi kepada Idham untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan yang sudah berjalan selama dua tahun lebih. Instruksi itu disampaikan Jokowi setelah resmi melatik Idham Azis sebagai Kapolri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Bahkan kata Jokowi, dirinya memberi waktu kepada Idham Aziz untuk mengungkap kasus penyerangan air keras terhadap Novel hingga awal Desember 2019.

"Saya beri waktu (Kapolri Idham Aziz) sampai awal Desember," kata Jokowi.

(*)

Berita9.com - Badan Kerjasama Sekolah (BKS) Sleman bekerja sama dengan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman serta Direktorat Sejarah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI mengadakan acara seminar nasional dan launching film 'Jalan Juang Ki Bagus Hadikusumo' di Ruang Baroroh, Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.

Seminar menghadirkan narasumber Prof Syafii Maarif, Prof Munir Mulkhan dan Farid Setiawan. Acara ini merupakan kegiatan pamungkas, setelah sebelumnya diselenggarakan Festival Ki Bagus Hadikusumo berupa lomba-lomba edukatif, pidato, story telling, mading 3D, vlog dan cipta puisi.  

Dalam paparannya Buya Syafii mengatakan Ki Bagus Hadikusumo punya kemauan keras untuk mengubah dirinya menjadi seorang pemikir. Selain itu budaya bacanya tinggi sehingga pendapat-pendapat beliau didasarkan atas keyakinan yang kuat. Sejalan dengan hal tersebut Prof Munir Mulkhan beranggapan bahwa Ki Bagus merupakan Sang Idealis yang objektif.

Sementara itu, Farid mengatakan ada tiga tradisi besar warisan Ki Bagus yakni membaca, menulis dan dokumentasi. "Seyogyanya tradisi intelek tersebut wajib dilestarikan generasi bangsa ke depan," terang Farid saat seminar. (30/11).

Ketua BKS Sleman, Hasanudin MPd menuturkan kegiatan ini merupakan upaya menggali nilai-nilai kejuangan Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh Muhammadiyah yang juga sebagai pahlawan nasional dalam menggagas ideologi Indonesia. Utamanya dalam sidang BPUPKI dan umumnya dalam frame khasanah keislaman dan nasionalisme. 

"Panitia berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak nilai-nilai dari para tokoh Muhammadiyah dan bangsa dapat digali lagi sehingga nasionalisme dan religiusitas anak bangsa kian terpupuk," katanya. (*)

Berita9.com - Ratusan orang dari berbagai ormas Islam mengatasnamakan Aliansi Umat Islam menggelar Aksi Bela Nabi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka menuntut Sukmawati Soekarnoputri yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad dengan membandingkan dengan Soekarno untuk segera ditangkap dan diadili.

Pantauan di lokasi, massa yang terdiri laki-laki, perempuan bahkan anak-anak dengan menggunakan atribut bendera kalimat tauhid memenuhi ruas Jalan Gubernur Suryo di seberang Gedung Grahadi. Selama menggelar aksi, mereka membagi-bagikan selebaran dan membentangkan spanduk dan poster yang berisi kecaman terhadap Sukmawati.

Berbagai spanduk banner dan poster itu antara lain bertuliskan 'Tangkap dan Adili Sukmawati', Jangan Biarkan Penghina Nabi Bebas', 'Cinta Nabi Cinta Syariah Tuntut dan Adili Sukmawati', 'Jika Penghina Nasi SAW Tidak Ditangkap dan Dihukum Berarti Rezim Ini Anti Islam'dan Minta Maaf Bukan Berarti Proses Hukum Berhenti Tangkap dan Hukum Sukmawati Penghina Nabi!,'

Selama menggelar aksi mereka bergantian berorasi dari atas mobil komando. Sedangkan sejumlah pimpinan ormas dan perwakilan diterima masuk ke Gedung Grahadi.

Koordinator Elemen Umat Islam Bersatu Surabaya Abu Faiq mengatakan bahwa aspirasi pihaknya sudah diterima. Mereka meminta dengan tegas kasus penghinaan yang Sukamwati yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno harus diusut secara hukum.

"Kami sudah menyampaikan aspirasi dengan Muspida harus ditangani dengan serius untuk Bu Sukmawati harus ditindak dengan hukum. Jadi memang ini bentuk aspirasi umat muslim di Jatim," kata Abu Faiq, Jumat (29/11/2019).

Abu Faiq mengaku dalam pertemuan itu hanya ditemui oleh pihak Bakesbangpol dan polisi. Padahal mereka ingin bertemu langsung dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Perwakilan Bakesbangpol, kasat intel sama pihak polisi. Padahal kita berharap kita bisa ketemu langsung dengan Bu Gubernur sehingga bisa menyampaikan aspirasinya," tuturnya.

Ditanya apakah akan melaporkan Sukmawati ke polisi? Abu Faiq membenarkan bahwa pihaknya akan melaporkan putri dari proklamator itu. Sebab, di sejumlah daerah sejumlah ormas dan ulama telah lebih dahulu melaporkan.

"Iya di beberapa daerah seperti di Bangkalan sudah melaporkan. Di Surabaya kami nanti akan konfirmasi dengan beberapa ormas dan akan melaporkan," tandasnya.

Abu Faiq juga menegaskan, jika aspirasi yang disampaikan terkait Sukmawati tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi.

"Insyaallah kita akan turun lagi," tandasnya.

Usai pertemuan, massa aksi yang mendapat pengawalan ketat dari polisi langsung membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas di depan Gedung Negara Grahadi yang semula padat merayap normal kembali. (*)

Berita9.com - Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menilai, para guru menghadapi tantangan berat dalam menjalankan arahan Mendikbud agar guru bebas dari urusan administrasi. Pasalnya, para guru tersebut harus menghadapi kepala daerah.

"Tantangan terberat bagi guru dalam menjalankan arahan Mendikbud, karena mereka menghadapi atasan mereka yang sayangnya bukan Mas Menteri melainkan kepala daerah," ujar Indra di Jakarta, Ahad (24/11).

Ia menambahkan para guru sulit menolak jika kepala dinas pendidikan atau kepala daerah, meminta agar mengisi dokumen. Hal itu semakin sulit dalam menjalankan arahan dari Mendikbud.

Sebelumnya, Mendikbud nadiem makarim dalam salinan pidato pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang sudah tersebar di media sosial, menyatakan guru merupakan profesi termulia sekaligus yang tersulit.

Tersulit, karena guru ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Waktu guru lebih banyak habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.

"Perlu adanya sebuah rencana strategis yang lintas kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sampai dengan pihak swasta baik sebagai penyelenggara pendidikan maupun yang mendukung program pendidikan," ujarnya.

Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa kolaborasi bersama bukan hanya satu atau dua pihak saja. Kemdikbud dapat ditunjuk Presiden sebagai sektor yang memimpin, tapi implementasi harus kolaborasi dan tidak terbatas anggaran masing-masing, katanya.

Indra juga menambahkan terdapat sejumlah persoalan guru seperti kekurangan guru, Meski data Kemdikbud dan Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia justru kelebihan guru karena memiliki rasio guru yang jauh lebih baik dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan lainnya. Begitu juga Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) juga penuh dengan calon guru.

Dari sisi pendapatan, terdapat data menunjukkan bahwa banyak guru yang pendapatannya jauh di bawah upah minimum, tetapi faktanya juga banyak guru yang berpenghasilan belasan bahkan puluhan juta per bulan. Untuk itu, kata dia, harusnya ada penyelarasan data dengan tingkat urgensi tinggi.

Dari sisi kualitas, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) terakhir sampai sekarang belum ada perkembangan. Hal itu dikarenakan belum adanya proses perbaikan yang jelas.

"Tata kelola guru harus dibenahi, jika Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan SDM unggul dengan ujung tombaknya adalah guru," tukas dia. (*)

Berita9.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai tidak ada yang spesial dalam rencana pertemuan Partai Berkarya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Selasa sore ini.

Ia menyebut itu sebagai sesuatu hal yang wajar-wajar saja dilakukan partai politik.

"Itu biasa ya dan sesuatu yang wajar dalam perpolitikan Indonesia. Jadi antara satu partai dengan partai lain kemudian berdiskusi," ungkap Yandri ketika berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Oleh karena itu, Yandri menilai tidak perlu ada kekhawatiran atau kecurigaan yang menghasilkan analisis berlebihan terkait pertemuan kedua parpol ini.

"Tidak perlu ada kecurigaan atau ada hal-hal analisis yang terlalu berlebihan. Jadi saya kira bagus pertemuan seperti itu," katanya.

Kemudian saat ditanya, apakah pertemuan Partai Berkarya dan PKS untuk menguatkan kubu oposisi? Yandri menyatakan tidak setuju.

Sebab menurut dia, politik di Indonesia tidak ada yang abadi, meskipun berada di luar pemerintahan tapi bisa saja berkoalisi.

"Nah kalau ingin menyolidkan teman-teman di luar pemerintahan juga bagus, artinya perlu adanya diskusi mendalam, perlu ada pemahaman yang sama, gitu kan. Sehingga kalau ada isu-isu yang perlu dihadapi secara bersama-sama dalam rangka memberikan masukan yang baik ke pemerintah," tutur Yandri.

Sebagaimana diwartakan, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto bertemu Presiden PKS Sohibul Iman hari ini, Selasa 19 November.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi. Namun, kata dia, tidak menutup kemungkinan dibahas juga agenda-agenda lain, seperti membangun kerja sama di Pilkada 2020.

"Kami juga berencana membuka kerja sama di pilkada. Partai Berkarya memperoleh lebih dari 160 kursi yang tersebar di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Ini modal dasar dan potensi yang kami syukuri sebagai partai pendatang baru," ujar Priyo kepada wartawan.

Partai Berkarya tiba pukul 16.22 WIB, Selasa (19/11). Mereka kompak mengenakan batik berwarna Partai Berkarya, kuning. 
 
Pantauan di lokasi, jajaran Partai Berkarya yang hadir Ketua Umum Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soekarto) dan Sekjen Priyo Budi Santoso, serta pengurus DPP Berkarya lainnya.
 
Menariknya, Tommy datang dengan menyetir sendiri mobilnya Alphard dengan nomor polisi B 144 SH. Semobil dengan Tommy hanya Titiek Soeharto. (*)

Berita9.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meresmikan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Ambaramarga bertempat di atrium utama Plaza Ambarrukmo, pada Selasa (19/11).

Secara simbolis peresmian JPO Ambaramarga dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X didampingi oleh Tjia Eddy Susanto (Presiden Director The Ambarrukmo), Bambang Sulistyo (Komisaris The Ambarrukmo), Haris Susanto (Managing Director The Ambarrukmo), Dra. Hj. Muslimatun, M.Kes (Wakil Bupati Sleman), serta seluruh General Manager dari The Ambarrukmo.

Dalam sambutannya, Sri Sultan juga sempat mengungkapkan bahwa kehadiran JPO Ambaramarga ini membuat cita-cita Bupati Sleman, Sri Purnomo tercapai.

"Cita-cita Sri Purnomo (Bupati Sleman) tercapai, Jogja punya jembatan penyeberangan orang kayak yang di Singapura," kata Sri Sultan HB X.

Sri Sultan HB X juga berharap dengan adanya JPO Ambaramarga, masyarakat bisa lebih disiplin.

"Harapannya dengan adanya JPO Ambaramarga ini masyarakat bisa lebih disiplin menyeberang di Jembatan Penyeberangan Orang, jangan menyeberang di jalan lagi," kata Sri Sultan HB X.

Sebagai informasi, nama 'Ambaramarga' pada jembatan penyeberangan orang yang ada di depan Plaza Ambarrukmo ini memiliki makna 'Jalan di Angkasa'.

Pembangunan JPO Ambaramarga ini bertujuan agar dapat memberikan keamanan dan keselamatan bagi para penyeberang jalan, sehingga dapat menjadi salah satu infrastruktur yang berfokus pada kualitas dan fungsi bagi masyarakat luas.

JPO Ambaramarga berbentuk letter 'S' dengan dua lift sebagai akses utama dan tangga melingkar sebagai akses cadangan yang terletak di halaman Grand Ambarrukmo Hotel serta satu drop point di area pedestrian Plaza Ambarrukmo sisi barat.

JPO Ambaramarga ramah difabel dengan adanya lift yang memudahkan akses bagi masyarakat berkebutuhan khusus. JPO Ambaramarga beroperasi 24 jam dengan kelengkapan CCTV dan juga sekuriti.

Sementara untuk jalan akses dari JPO Ambaramarga ke mall Plaza Ambarrukmo beroperasi pukul 10.00 - 22.00 WIB.

Sebagai rangkaian acara, The Ambarrukmo juga menggelar hajatan atau Pesta Rakyat yang menyajikan berbagai stan gerobak makanan pada hari ini (Selasa, 19/11/2019) pukul 16.00 - 22.00 WIB di area pedestrian Plaza Ambarrukmo. (*)

Berita9.com - Untuk kesekian kalinya pernyataan Sukmawati menuai protes dari beragam kalangan Muslim. Menanggapi hal tersebut, Prof Din Syamsuddin menyarankan Sukmawati lebih mendalami agama Islam.

Prof Din secara pribadi berpesan kepada Sukmawati untuk tidak mengulangi lagi pernyataan yang menuai protes. "Islam agama yang sangat diagungkan oleh bapak beliau (Sukmawati), Bung Karno, karena (Bung Karno) sangat hormat ke Nabi Muhammad SAW," kata Din, (18/11).

Menurut dia, memang wajar kalau dari kalangan umat Islam ada yang protes kepada Sukmawati. Karena ini bukan kejadian yang pertama. Pernyataan Sukmawati kali ini agak besar bobotnya karena menyangkut Nabi Muhammad SAW.

Din memahami situasi kalangan umat Islam yang marah dan protes. Dia juga mendengar akan ada yang menuntut Sukmawati melalui jalur hukum dan itu adalah hak.

"Namun, kalau ditanya, saya pribadi terhadap kasus-kasus seperti ini, sikap saya pribadi dengan keyakinan bahwa sebesar apa pun penghinaan dan penistaan terhadap Islam, Nabi Muhammad SAW, Alquran itu tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan umat Islam," ujarnya.

Din juga mengimbau umat Islam untuk memaafkan ketidakpahaman Sukmawati terhadap Islam. Menurut dia, akan lebih baik kalau mengajarinya agama Islam. Banyak sekali fakta yang memusuhi Islam di Barat dan Eropa, tapi pada akhirnya mereka memeluk Islam.

Din bercerita bahwa Bung Karno sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Seyogianya Sukmawati mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. "Namun, kalau seandainya (Sukmawati) tidak (seperti ayahnya yang hormat kepada Nabi), ya berarti dakwah kita belum sampai kepada Ibu Sukmawati," katanya. (*)

Berita9.com - Pernyataan Sukmawati Soekarnoputri yang menyandingkan pendiri bangsa Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW menuai kecaman keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Berita9.com - Pernyataan putri pendiri bangsa Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri terus menuai kontroversi di publik. Sebab, adik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu disebut telah membandingkan Nabi Muhammad dan Bung Karno.

Jakarta - Pernyataan Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama Sukarno menuai kontroversi dan turut diperbincangkan di media sosial.

Tagar #TangkapSukmawati pun menguasai topik di Twitter hari ini. Terpantau, warganet mengkritik pernyataan Sukmawati tersebut.

Sukmawati dinilai telah menghina Nabi Muhammad. Netizen juga menyeret-nyeret kasus Sukmawati saat membandingkan suara azan dengan kidung Ibu Indonesia.

Ada pula yang mem-posting tulisan berjudul 'Bung Karno: Tak Ada Pemimpin yang Lebih Besar dari Nabi Muhammad'.

Adapun ucapan Sukmawati itu dilontarkan pada saat dirinya menghadiri sebuah diskusi bertajuk 'Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme' pada Senin (11/11).

Dalam diskusi itu, awalnya Sukmawati berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari jajahan Belanda.

Kegiatan itu sendiri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019. Sukmawati kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum.

"Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu Yang Mulia Nabi Muhammad apa Ir Sukarno, untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban, silakan siapa yang mau jawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini," tanya Sukmawati, seperti dilihat dalam video yang viral.

Akibat pernyataannya, Sukmawati dipolisikan Koordinator Bela Islam (Korlabi) ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ucapan Sukmawati itu dinilai sebuah penistaan terhadap agama. Pihak pelapor meminta polisi segera mengusut laporan tersebut.

"Kami Korlabi mendampingi Ibu Ratih atas nama pribadi/muslimah dengan melaporkan Sukmawati atas dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad dengan apa yang dikatakan oleh Sukmawati, yaitu membandingkan Sukarno dengan Nabi Muhammad," jelas Sekjen Korlabi Novel Bamukmin dalam keterangannya, Sabtu (16/11). (*)

 

Page 1 of 40
Go to top