Jakarta - Peneliti politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, perilaku pemilih pada Pemilu 2019 dalam memilih capres-cawapres itu bervariatif. 
 
Siti Zuhro juga menggaris bawahi bahwa ada perilaku pemilih yang idealis, dimana pemilih ini mengharapkan sosok pasangan calon yang mumpuni dan berintigritas. 
 
"Ada juga pemilih milenial lebih suka calon pemimpin yang tegas, dan arahnya (pemilih milenial) ini cenderung ke sana, ujar Siti Zuhro, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (21/10/2018). 
 
"Tapi ada juga pemilih yang tidak seperti itu, jadi dengan variasi tadi itu ada pertimbangan-pertimbangan lebih dijadikan prasarat bagi pemilih itu sendiri," tambah dia.
 
Sementara pemilih dengan usia yang lebih tua cenderung berbeda pandangan dengan kaum milenial tersebut.
 
"Kalau pemilih yang tua lebih melihat calon pemimpin yang taat beragama," ujar dia.
 
"Saya enggak tau betul apakah benar seperti itu, tapi ini menunjukan betapa bervariasinya beragamanya apa perilaku pemilih kepada calon-calon itu sendiri," sambung dia. (*)

Berita9.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menempuh usia pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang ke-4 tahun pada 20 Oktober. Jagad Twitter pun ramai membicarakan hal ini sejak Sabtu (20/10/2018) malam.

Menariknya, di Twitter malah muncul tagar #4TahunDibohongi sebagai bentuk aspirasi warganet menyuarakan pandangan mereka soal 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK hingga Ahad (21/10/2018).

Tagar yang bertengger di posisi puncak sepuluh besar trending topic ini berisikan cuitan-cuitan warganet yang mengungkapkan kekecewaan hingga sindiran mereka terhadap Jokowi.

Melalui tagar ini, banyak kicauan netizen yang berisi pandangan dan pendapat mereka yang menganggap Jokowi banyak tak menepati janji-janji yang diutarakannya saat masa kampanye.

Seperti akun @cunnnabunnn yang mencuit, "Kalo hebat, sebagai presiden hrsnya bisa memperbaiki yg rusak. Udah 4 tahun terbukti tambah rusak kok ya masih diharapkan lg? Berharap ke pendampingnya pula... #4TahunDibohongi gak kapok ta?"

"katanya ingin memajukan UMKM dan ekonomi kerakyatan.. tapi sekarang impor bahan baku untuk usaha di bawah 100$ aja kena bea cukai hampir 500rb.. #4tahundibohongi," timpal @The_Jaksh.

@Syahrul45828620 ikut mencuit, "Waduh #4TahunDibohongi itu masih ada yg mau milih.. anda luar biasa.."

Diantara kicauan-kicauan itu, adapula netizen yang justru melontarkan canda dengan mengikutsertakan tagar #4TahunDibohongi.

Salah satunya akun @hardiherman yang menuliskan kicauan, "#4TahunDibohongi aja udah trending, gimana aku yang 5 tahun digantungin." (*)

 

Jakarta - Pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Sulwesi Tengah, masyarakat butuh relaksasi psikis yakni memulai aktivitas kembali seperti berdagang, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut, Vice President of Communication Network Aksi Cepat Tanggap (ACT) Iqbal Setyarso hal ini baik karena dengan adanya aktivitas publik masyarakat dapat termotivasi sendiri untuk berbenah dan sibuk dengan kegiatannya

"Masyarakat butuh relaksasi psikis ya, sehingga kalau ada fasilitas seperti yang melibatkan aktivitas publik mereka dapat segera bekerja apapun yang pasti berkegiatan," ujar Iqbal di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/10).

Sambung Iqbal, aktivitas masyarakat di Palu saat ini cenderung mengarah ke berdagang. Berdagang apa saja demi memenuhi kebutuhan pribadi dan orang lain.

"Masyakat yang biasa bekerja, saat ini sporadis sudah mulai membuka dagangan apapun yang didagangkan mungkin sederhana sekali itemnya tidak banyak tapi untuk memulihkan kehidupan disana," tambahnya.

Dengan adanya kegiatan ekonomi seperti berdagang dapat membuat perekonomian bergerak dan tentunya agar masyarakat sendiri termotivasi untuk bangkit dari keterpurukan.

"Ini (dagangan) bisa kita bantu siapkan, dari situ penduduk akan termotivasi untuk merecovery sendiri kehidupannya kalau ada aktivitas ekonomi, aktivitas lain terangkat," tutup Iqbal. (*)

Jakarta - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar talkshow bertajuk ‘Strategi Jitu Tangkal Isu Hoaks, Intoleransi, dan Radikalisme Menuju Pemilu 2019 Damai Demi Keutuhan NKRI’ di Gedung Jakarta Design Center, Slipi, Jakarta, Kamis (18/10). Acara tersebut bertujuan untuk mencari formula yang tepat mewujudkan pemilu yang damai dan bebas hoaks.

Fungsionaris PB HMI,  Andi Satria menyebutkan bahwa hoaks harus diantisipasi, sebab hoaks merupakan pemicu konflik di masyarakat. "Bahwa memasuki tahun politik jelang 2019 sudah banyak yang buat hati kita resah, banyak fenomena sosial yang terjadi di masyarakat banyak berita hoaks, ini yang merupakan akar permasalahan dari konflik horizontal yang terjadi di masyarakat," kata Andi.

Dosen Universitas Paramadina Aan Rukmana menyampaikan, peningkatan pembangunan bangsa, juga merupakan salah satu komponen penting dalam mengantisipasi hoaks, intoleransi dan radikalisme. "Memperkuat civil society dan membentuk karakter masyarakat. Insya Allah jika itu diperkuat, isu-isu hoaks bisa diantisipasi. Kita harus fokus pada pendidikan karakter, moral dan akhlak," katanya.

Sementara, CEO Langit Digital, Heriski Kurniawan, mengimbau agar masyarakat dapat secara bijaksana dalam menggunakan media sosial. "Untuk menanggulangi tentang isu hoaks yang pertama hati-hatilah dengan judul provokasi. “Teman-teman harus cross check dahulu jika dapat informasi, lalu cermati alamat situs atau sumber,  periksa faktanya, cek keaslian foto dan ikut serta dalam group anti hoaks. Jadilah pengguna media sosial yang smart," katanya.

Acara itu juga dihadiri oleh  perwakilan Baintelkam Mabes Polri AKBP Syuhaimi. Dia mengapresiasi penyelenggaraan diskusi ini karena para peserta dan pembicara bisa saling berbagi  mengenai isu-isu yang menjadi perhatian publik saat ini. “Silaturahim ini merupakan media komunikasi dan pendekatan dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI menuju Pemilu damai 2019 demi keutuhan NKRI," ujarnya.

Selain itu, mantan narapidana teroris juga ikut menjadi pembicara yaitu Yudi Zulfahri. Dia menegaskan bahwa sikap kritis  terhadap paham radikalisme sangat penting dimiliki oleh seluruh masyarakat. "Karena kalau kita cuek kelompok radikalimse akan terus menyebarkan pengaruh dan ideologinya," kata Yudi. (*)

Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-67, Rabu (17/10) hari ini. Meski tidak merayakan hari lahirnya, capres nomor urut 02 itu mendapat banyak ucapan selamat dan doa agar selalu sehat dan bisa menjadi Presiden periode 2019-2024 dari warganet atau netizen.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, ucapan dan respons positif warganet tersebut merupakan bentuk kecintaan warganet. Selain itu, ia mengatakan, ucapan warganet juga terselip pesan bahwa ada keinginan kuat pergantian pemimpin di Indonesia pada Pilpres 2019. 

"Itu bukti kalau memang Pak Prabowo dicintai dan diinginkan masyarakat untuk memimpin negeri ini," kata Dahnil melalui keterangannya, Rabu (17/10).

Dahnil berujar, Prabowo memang tidak merayakan hari ulang tahunnya karena berempati terhadap korban bencana alam di Lombok dan Sulawesi Tengah. “Kita tahu jika Pak Prabowo itu memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi, maka tidak merayakan di hari ulang tahunnya," ujarnya.

Selanjutnya, Dahnil juga berterima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang telah mengucapkan selamat dan mendoakan kebaikan bagi Prabowo di hari ulang tahunnya. Menurut Dahnil, Prabowo terharu dengan antusiasme warga mengucapkan ulang tahun kepada beliau.

Prabowo, Dahnil menambahkan, akan membalas doa masyarakat dengan bersungguh-sungguh mewakafkan diri bekerja untuk kebaikan rakyat. “Semoga doa dari semua yang mendoakan Pak Prabowo juga dibalas dengan kebaikan,” kata dia. (*)

Berita9.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi Gerindra Andika Pandu Puragabaya, belum lama ini melakukan anjangsana dan kunjungan ke sejumlah wilayah di Yogyakarta. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk bertatap muka secara langsung bersama masyarakat guna mendengar sekaligus menerima masukan, aspirasi dan sambatan masyarakat.

Salah satu kunjungan dan tatap muka dilaksanakan di Kotagede, Yogyakarta yang dihadiri sukarelawan dan masyarakat setempat. Pertemuan yang berjalan sederhana dan akrab tersebut Andika Pandu mendengar serta menyerap seluruh aspirasi dan masukan masyarakat setempat.

“Pertemuan bersama masyarakat di Yogyakarta menjadi agenda rutin yang harus saya lakukan untuk tetap menjalin kedekatan, silaturahmi sekaligus menyerap seluruh masukan yang disampaikan oleh masyarakat kepada saya,” terang Andika Pandu yang juga bakal maju kembali sebagai Caleg Gerindra Dapil DIY. 

Dari pertemuan bersama masyarakat tersebut, banyak aspirasi yang disampaikan kepadanya, terutama terkait nilai rupiah yang terus melemah dan semakin mengkhawatirkan. Disisi lain, pemerintah justru terkesan mengabaikan kondisi perekonomian bangsa yang kian terpuruk, namun malah sibuk dengan kampanye persiapan Pilres. 

“Nilai tukar rupiah memang semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini tentu berdampak pada perekonomian bangsa. Sehingga, mari bersama-sama kita dorong pemerintah untuk fokus bekerja memikirkan kondisi negara ini. Dilain sisi, juga masih banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serta penanganan serius,” papar Andika Pandu dihadapan masyarakat.

Sementara, dampak terjadinya bencana alam juga perlu perhatian dari pemerintah, dengan harapan masyarakat yang menjadi korban bencana  segera mendapatkan keseriusan dalam penanganan, sehingga perekonomian wilayah yang terkena bencana dapat segera pulih.

“Kami sangat berharap pemerintah tetap fokus serta memprioritaskan dalam bekerja menyelamatkan perekonomian negara yang kian mengkhawatirkan ini. Pemerintah juga harus turun ke lapangan guna melihat dan mendengar langsung aspirasi rakyat,” tandasnya. (*)

Berita9.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Ma'ruf Cahyono mengatakan demokrasi Pancasila di Indonesia berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala Barat maupun demokrasi parlementer lainnya.

"Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan," kata Ma'ruf Cahyono ketika menjadi pembicara kunci dalam focus group discussion (FGD) dengan tema "Penegasan Sistem Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia" di FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Jatinangor, Kamis (11/10/2018).

FGD ini diikuti Dekan FISIP Unpad Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, ketua peneliti Prof Dr Nandang Alamsyah, Deputi BPIP Dr. Anas Saidi, serta para akademisi.

Ma'ruf mengawali pemaparan dengan menjelaskan prinsip demokrasi Pancasila. Secara umum prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Ada empat elemen khusus dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu unsur mufakat (kebulatan pendapat), unsur perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip kebijaksanaan.

"Empat unsur ini menjadikan demokrasi di Indonesia menemukan kekhasannya dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tidak meniru paham individualisme-liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme atau pun paham kolektivisme ekstrim seperti di negara-negara komunis," jelas Ma'ruf.

"Bahkan, yang menjadi pembeda dan ciri khas dalam sistem demokrasi Pancasila adalah adanya prinsip "kebijaksanaan". Prinsip yang mengandung nilai transedental," imbuhnya.

Demokrasi di Indonesia, lanjut Ma'ruf, berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala barat maupun demokrasi parlementer lainnya, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan.

Ma'ruf menguraikan pada mulanya konsep demokrasi Pancasila diakomodir dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. "Konsep kedaulatan rakyat melalui MPR inilah sejatinya konsep utama yang digagas oleh para founding fathers" tuturnya.

Setelah amandemen, pasal itu berubah menjadi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD" (Pasal 1 ayat 2). MPR bukan lagi lembaga tertinggi melainkan sejajar dengan lembaga negara lainnnya.

"Pasca perubahan UUD 1945 terdapat pertanyaan mendasar yakni apakah desain ketatanegaraan Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila? Kelembagaan utama ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 mengalami perubahan dan menempatkan setiap lembaga negara sama kedudukannya," paparnya.

"Pertanyaannya mengapa demokrasi Pancasila belum diterapkan. Apakah karena sistem tata negaranya, apakah karena konstitusinya, atau persoalan dalam implementasinya? Ini akan mewarnai perdebatan dalam tataran politik," sambungnya.

Ma'ruf berharap FGD ini bisa memberi pengayaan terhadap proses ketatanegaraan yang sudah dalam tataran politik. "Bisa saja bila momentum politiknya ada dan dikehendaki akan menjadi perubahan tatanan yang mendasar di tataran konstitusi," ucapnya. [*]

Berita9.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mendesak Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk mencopot Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel.

Agus, dinilai tidak bertanggungjawab atas perannya untuk menjaga dan mengayomi warga RI di Saudi, khususnya terkait permasalahan yang dialami Iman Besar FPI Habib Rizieq Syihab.

"Kami selaku anak bangsa sebagai pengikut beliau, agar Menlu RI segera mencopot jabatan AMA atau Presiden RI memerintahkan agar Menlu RI untuk mencopot dubes RI untuk KSA yang lalai dalam pelayanan pendampingan WNI, yang butuh pengamanan serta per lindungan hukum serta tidak mengayomi dan tidak berupaya melindungi keselamatan yang mengancam terhadap diri HRS selaku WNI," ujar Anggota GNPF Ulama, Damai Hari Lubis dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Ahad (7/10).

Lubis menjelaskan, setelah Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama Al-Suaibii pada 28 September 2018 mengatakan pencekalan terhadap HRS (Habib Rizieq Syihab) disebabkan karena KSA (Arab Saudi) khawatir terhadap keselamatan diri Arab Saudi, harusnya pemerintah bergerak cepat.

"Sudah sewajarnya Dubes RI untuk KSA, Agus Maftuh Abegebriel langsung segera bereaksi cepat, memfollow up sambil melakukan investigasi serta antisipasi tindakan pengamanan yang ekstra terhadap HRS selaku warga negara RI," ungkapnya.

Agus seharusnya melindungi dan menjaga keselamatan Rizieq selama di Saudi. GNPF menilai Agus malahan menyarankan Rizieq untuk mencari perlindungan hukum sendiri dengan menunggu amnesti keimigrasian.

"Saran yang disampaikan oleh dubes RI untuk HRS untuk menunggu dan memohon amnesti keimigrasian program massal pemerintahan KSA adalah bukan solusi, melainkan lepas tangan seorang pejabat aparatur negara dari fungsi dan tugasnya sebagai pejabat yang mewakili pemerintahan sah negara RI," kritiknya.

Melihat tidak adanya upaya perlindungan yang dilakukan Agus, Damai mewakili GNPF Ulama, mendesak agar Menlu Retno segera mencopot Agus dari jabatannya. GNPF juga meminta agar pemerintah RI segera mencari sosok pengganti Dubes RI yang lebih cakap dan tanggap.

[**/Ivs].

Berita9.com - Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi mengatakan upaya pemulihan trauma pascabencana sangat penting untuk mencegah terbentuknya kepribadian anak yang buruk akibat pengalaman bencana yang mengguncang jiwanya.

"Sangat-sangat penting untuk menjamin kelangsungan generasi," kata laki-laki yang biasa disapa Kak Seto itu di Palu, (5/10).

Menurut dia, anak dengan pengalaman trauma saat bencana yang mengguncang jiwanya akan berdampak buruk pada kepribadian dan potensi yang dimiliki di masa depan kelak.

Kepribadian itu misalnya, ujar dia,  kurang percaya diri, cepat marah, mudah meledak-ledak secara negatif, penuh dengan masalah, tidak bisa bekerja sama, tidak percaya pada orang, dan potensi-potensinya yang baik juga akan redup.

Seto menerangkan, bahwa anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang paling mudah terkena trauma saat terjadi bencana, namun juga paling cepat untuk kembali pulih bila ditangani dengan tepat.

Oleh karena itu, Seto berpendapat pentingnya penanganan pemulihan trauma kepada anak pascabencana untuk membuat mereka tetap bahagia, lupa akan kesedihannya, dan membuat kondisinya menjadi normal.

Menurut dia, upaya pemulihan trauma di Indonesia saat ini masih perlu perbaikan lebih.

"Bahwa disyukuri sudah ada pemerintah, sudah turun tangan melalui Kemensos, itu Alhamdulillah. Tapi menurut saya perlu di bawah satu koordinasi," kata Seto.

Dia menyarankan sebaiknya upaya pemulihan trauma anak-anak tersebut terkoordinasi dalam satu komando. Hal itu dilakukan agar bantuan pemulihan trauma untuk anak-anak tidak terpisah-pisah, dan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

Dalam penanganan pemulihan trauma anak di kejadian bencana gempa Sulawesi Tengah, Seto berpendapat, upaya tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

"Kami mengharapkan penanganan di tempat lain juga demikian. Dan ini karena peran serta dari semua pihak, pemberdayaan semua potensi yang ada," katanya. (*)

Jakarta - Peristiwa likuifaksi atau pencairan tanah bagi banyak ahli maupun peneliti kebumian merupakan hal biasa. Namun, yang terjadi di Kabupaten Sigi dan Palu sesaat setelah gempa dengan magnitude 7,4 skala Richter menggoncang Timur Laut Donggala pada Jumat (28/9), dianggap menyeramkan.

"Itu adalah contoh likuifaksi yang paling menyeramkan yang pernah saya lihat. Banyak suara-suara aneh terdengar," kata Ahli Geologi dari Universitas Saint Louis AS, John Encarnacion menanggapi video-video peristiwa likuifaksi yang terjadi di Kabupaten Sigi dan Kota Palu melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Rabu (3/10).

Pada awalnya, justru ia sempat berpikir peristiwa di dalam salah satu video yang sempat viral di media sosial tersebut adalah tsunami. Ia menduga seluruh kawasan di dalam video tersebut sebenarnya berada di atas endapan lumpur dan pasir dari pesisir atau sungai yang tidak terkonsolidasi dan jenuh dalam air. Ketika material itu terguncang oleh gempa bumi maka tanah menjadi mencair.

Usia endapan pasir dan lumpur tersebut, menurut perkiraannya proses pembekuannya dapat mencapai ribuan hingga puluhan ribu tahun. "(Usia) itu sangat muda dan tidak cukup waktu untuk berubah menjadi batu. (Likuifaksi) ini sebenarnya adalah situasi yang sama terjadi di banyak wilayah pesisir," ujar dia.

Saat ditanya kaitan antara likuifaksi dan tsunami, ia mengatakan mereka adalah dua fenomena yang berbeda. Tsunami dimulai karena permukaan laut terganggu, baik oleh gerakan patahan atau tanah longsor di bawah laut. Sedangkan, likuifaksi terjadi karena sedimen yang kaya air terguncang hebat oleh gempa.

Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah lokasi di Kota Palu dan Sigi mengalami fenomena likuifaksi pascagempa 7,4 Skala Richter (SR). Tidak hanya rumah yang 'tertelan' saat peristiwa pencairan tanah, tersebut terjadi tetapi juga sebagian penduduk yang tinggal di atasnya.

Kelurahan Petobo menjadi salah satu lokasi terdampak gempa paling parah, selain wilayah Perumnas Balaroa. Ribuan korban diperkirakan masih tertimbun tanah bersama bangunan di dua lokasi itu. 

"Kami belum identifikasi di Perumnas Balaroa dan Kelurahan Petobo karena lokasinya sangat parah," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Fresly Tampubolon di Palu, Senin (1/10).

Dua daerah tersebut, yakni Balaroa dan Petobo, merupakan pusat kerusakan paling dahsyat karena rumah dan fasilitas publik di titik itu tertimbun tanah bak ditelan bumi. Menurut sejumlah saksi, beberapa detik setelah gempa 7,4 SR mengguncang Palu, wilayah kelurahan itu terlihat semburan air yang cukup tinggi, lalu tiba-tiba permukaan tanah menurun sehingga ikut menarik seluruh benda di atasnya.

Bahkan, beberapa bangunan seperti masjid bergeser jauh sekitar 50 meter dari posisi semula. "Istri dan anak-anak saya tidak bisa diselamatkan. Saya perkirakan mereka terperangkap dalam rumah lalu digulung tanah," kata Husnan, salah seorang keluarga korban.

(**/Ant)

Page 1 of 27
Go to top