Energi

Energi (83)

Jakarta - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengusulkan subsidi harga solar bisa dibuat ambang batas atas dan batas bawah. Ambang batas yang dimaksud Jonan, total subsidi dipatok antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter. Patokan harga ini untuk mengantisipasi pergerakan harga minyak dunia yang tidak bisa diprediksi.

"Subsidi solar, nanti dikasih batas saja, bisa sampai 2.500 itu tergantung harga minyak dunia," ujar Jonan di Komisi VII DPR RI, Kamis (19/7). Sebelumnya, Menteri Keuangan mengusulkan kenaikan subsidi solar  Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per liter.

Jonan menilai, saat ini realisasi Indonesian Crude Price (ICP) yang dibuat oleh Kementerian ESDM mencapai 66,5 dolar per barel. Mengingat kondisi itu, pemerintah tidak bisa memprediksi secara pasti seperti apa peningkatan ICP. "Kalau harga minyaknya makin naik, seperti apa. Turun naiknya tidak ada yang tau," ujar Jonan.

Jonan meminta kepada Komisi VII untuk bisa membahas hal ini ke Badan Anggaran nantinya. "Nanti bisa dikomunikasikan dengan Banggar ya," ujar Jonan.

Menurut Jonan, untuk total volume subsidi tidak ada yang berubah. Meski Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, volume subsidi solar naik dari 15,62 juta kiloliter menjadi 16,17 juta kiloliter. Volume subsidi solar hanya bisa mencapai 14,5 juta kiloliter.

"Ini mengingat realisasi konsumsi solar hingga Juni ini baru mencapai 7,19 juta kiloliter," ujar Jonan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan ada kelebihan belanja subsidi energi sebesar Rp 69 triliun pada akhir tahun anggaran 2018. Kelebihan belanja itu untuk mendukung pelaksanaan kinerja PT Pertamina dan PT PLN.

"Subsidi energi ini untuk mendukung Pertamina yang melakukan stabilisasi harga BBM dan PLN yang melaksanakan elektrifikasi di desa," kata Sri Mulyani dalam menyampaikan proyeksi realisasi APBN 2018 pada rapat kerja dengan Badan Anggaran, Jakarta, Selasa (17/7).

Sri Mulyani menjelaskan penghitungan kelebihan subsidi energi tersebut sudah memperhitungkan realisasi belanja subsidi energi pada semester I-2018 sebesar Rp 59,5 triliun atau 63 persen dari pagu Rp 94,5 triliun serta perbedaan harga solar yang ditetapkan dengan harga berlangsung.

"Kami sudah bahas ini bersama dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, beserta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka," ujarnya.

Dengan kelebihan subsidi sebesar Rp 69 triliun dari pagu, realisasi belanja energi pada akhir 2018 diperkirakan mencapai Rp 163,5 triliun. Khusus untuk Pertamina, ia mengharapkan, kenaikan alokasi belanja subsidi untuk menjaga perbedaan harga solar per liter dengan harga berlangsung. Hal itu bisa menjaga neraca Pertamina agar tidak terganggu, meski mendapatkan penugasan dari pemerintah.

"Neraca Pertamina tetap terjaga yaitu kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu maupun dari sisi potensi keuntungan baik dari hulu maupun tekanan dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi," ujarnya. (*)

Jakarta - Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) memasuki babak baru. Untuk bisa menguasai 51 persen saham tersebut, PT Inalum (Persero) dan induk PTFI yakni Freeport McMoran telah sepakat menentukan besaran transaksi sebesar USD3,85 miliar.

Besaran angka tersebut pun telah dibubuhkan dalam penandatanganan perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) antara Inalum dan Freeport McMoRan serta Rio Tinto pada Kamis 12 Juli kemarin. Namun beberapa pihak menilai HoA masih menyisakan permasalahan hukum. Hal itu seperti diutarakan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana.

Misalnya, Hikmahanto menggarisbawahi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menyebut HoA bersifat mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat atau non-binding agreement.

"Hal ini perlu mendapat klarifikasi mengingat status binding dan non-binding agreement mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

Menurutnya bila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa maka menjadi pertanyaan apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum, sebab bisa melemahkan posisi Inalum. Tidak hanya itu, dalam laman London Stock Exchange juga disebutkan harga penjualan 40 persen participating interest sebesar USD3,5 miliar.

Harga tersebut, dinilai Hikmahanto, memperhitungkan juga investasi setelah perpanjangan konsesi PTFI hingga 2041. Artinya, lanjutnya, sebaiknya Inalum tidak melakukan pembelian sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apabila diteruskan, tambahnya, proses divestasi dengan memperhitungkan hal tersebut membuat manajemen Inalum saat ini bisa diduga melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari ketika sudah tidak menjabat lagi. Hal tersebut karena manajemen dianggap telah merugikan keuangan negara.

"Kerugian negara dianggap terjadi karena harga pembelian participating interest didasarkan harga bila mendapat perpanjangan. Padahal izin perpanjangan dari Kementerian ESDM pada saat perjanjian jual beli participating interest dilakukan belum diterbitkan," tutur dia.

Menanggapi perihal nilai transaksi dan potensi kerugian negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah kesempatan, enggan berkomentar dan meminta agar Inalum menjawab perihal dimaksud. "Mengenai harga silakan nanti bicara dengan Inalum," ujar Ani, sapaan akrabnya singkat. (*)

 

Jakarta - Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) boleh menggunakan LPG bersubsidi.

"Itu kan pedagang keliling gapapa pake elpiji (bersubsidi). Minyak tanah juga boleh kan," kata Dirjen Migas Djoko Siswanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Menurut dia, pelaku UMKM punya hak untuk mendapatkan LPG 3Kg yang disubsidi pemerintah. "Mereka berhak kok. Nah data data begitu, teknisnya, batas nya kek mana," kata dia.

Pemerintah sekarang ini diketahui tengah mengendalikan distribusi LPG bersubsidi. Tujuannya supaya penyebaran LPG tetap sasaran ke masyarakat kurang mampu.

Namun begitu, Kementerian ESDM belum menemukan cara atau skema jitu terkait distribusi tertutup LPG 3Kg bersubsidi. Menurut Djoko saat ini skema scan barcode dan bantuan langsung tunai (BLT) masih dibahas dan belum final.

Djoko mengatakan, skema tersebut ditargetkan bakal selesai di 2019 nanti. Padahal sebelumnya skema ini akan diterapkan tahun 2018 ini, namun belum terlaksana.

Sambil menunggu skema selelai, Pertamina mengeluarkan produk LPG 3Kg nonsubsidi. Tujuannya adalah alternatif bagi masyarakat mampu supaya tidak memakai LPG 3 Kg bersubdisi. (*)

Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini membuka acara pertemuan tahunan pengusaha minyak dan gas dalam Indonesian Petroleoum Association (IPA) Convex 2018. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan regulasi peraturan dan perizinan di sektor migas dalam negeri masih kurang kondusif.
 
Menurut dia, meskipun kementerian saat ini sudah mengurangi sebanyak 186 regulasi peraturan dan perizinan, di mana baru 14 perizinan di hulu yang baru disederhanakan, Jokowi menilai regulisasinya masih berbelit-belit.
 
“Regulasi perizinan harus dipangkas. Jangan lagi berbelit-belit,” kata Jokowi dalam sambutanya di IPA Convex 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/5).
 
Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor migas yang pagi ini datag ke IPA Convex 2018, Jokowi menegaskan agar mereka menyampaikan apa saja regulasi perizinan yang masih menghambat investasi mereka.
 
Hal itu, kata dia, bisa disampaikan dalam forum yang berlangsung 3 hari ini atau langsung ke dirinya.
 
“Saya ingin dibicarakan di forum ini apa regulasi yg masih berbelit-belit. Sampaikan saja ke Menteri ESDM (Ignasius Jonan). Kalau enggak sanggup, sampaikan langsung ke saya,” jelasnya.
 
Jokowi juga menuturkan, para KKKS bisa menyampaikan masukan mereka tentang sistem kontrak bagi hasil gross split yang baru diterapkan di Indonesia menggantikan skema cost recovery.
 
Sebab, bulan ini pemerintah akan meluncurkan Online Single Submission atau peraturan izin satu pintu.
 
“Sampaikan saja termasuk gross split, apa yang harus dibenahi. Bulan ini kami akan buka Online Single Submission. Jadi tidak usah muter-muter dari kementerian lain ke kementerian lain. Dari dirjen ke dirjen lain, dan gubernur ke bupati. Mudah-mudahan bulan ini akan rampung dari pusat ke daerah dengan sistem ini,” jelasnya.
 
(**/KM)

Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ternyata juga berpengaruh terhadap bisnis jual beli gas bumi dalam negeri. PT PGN Tbk pun mengaku telah menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang paman sam itu.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, pihaknya sudah memprediksi dan mempersiapkan antisipasi untuk penjualan harga gas dalam negeri. Bahkan pelemahan rupiah ini sudah diantisipasi sebelum kontrak kerja disepakati. 

"Penguatan dolar AS ke rupiah kita juga sudah prediksi, kita sudah mengantisipasi. Kami ada adjustment terhadap dokumen perjanjian jual beli," kata Jobi di Jakarta, 26 April 2018. 

Diketahui, PGN memiliki banyak pelanggan gas mulai dari PLN, industri hingga rumah tangga. Meski begitu, Jobi masih enggan menyebut rincian penyesuaian perjanjian jual beli gas tersebut. 

"Maaf detailnya belum bisa kami sampaikan di sini," katanya. 

Pendapatan 2017 turun

Di satu sisi, Jobi pun mengakui pendapatan bersih PGN pada 2017 turun, lantaran ada pengurangan penggunaan gas oleh pelanggan besar PGN seperti PLN. Imbasnya, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam RUPST tahun ini turun dibanding dividen tahun lalu. 

"Karena pendapatan bersih kita turun kan jadi dibagi (untuk dividen). Ada beberapa faktor karena pengurangan penggunaan gas, terus juga ada kaitannya dengan akuntansi impairment," katanya.

Dia pun mengakui beberapa waktu belakangan ini pelanggan PGN tidak membeli gas ke PGN seperti PLN. Hal itu yang menjadi salah satu menurunnya pendapatan PLN. 

"Ada volume juga kemarin sempat kontraksi, PLN sempat tiga bulan enggak ngambil (gas). Pelanggan-pelanggan besar kita sedikit kontraksi, ya pendapatan kita terganggu, terus harga jual kita juga enggak sempat di-adjust naik," ujar dia. 

Sebagai informasi, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sepakat membagikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih tahun buku 2017 kepada pemegang saham.

Adapun dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp766,27 miliar yaitu Rp31,61 per lembar saham. Jumlah itu merupakan 40 persen dari perolehan laba bersih PGN sepanjang tahun lalu sebesar US$143 juta.

(**/VN)

Berita9.com - ‎Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mengaku mulai khawatir dengan cadangan minyak tanah air yang mulai mengikis.

Hal itu disebabkan lapangan minyak di Riau, seperti Minas dan Duri merupakan temuan paling terbanyak hingga sembilan miliar barel di 1982 sudah tidak ada lagi.

Demikian disampaikan oleh ‎Sekertaris SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

"Ini yang mengkhawatirkan juga buat kita, ini penemuan cadangan migas, kita lihat 1892 itu yang kita temukan cadangan minyak yang besar itu Duri dan Minas, itu (penemuan) tahun sebelum kita merdeka," ucap Arief.

Berita9.com - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Ignasius Jonan menilai usulan DPR untuk melakukan revisi atas UU Minerba Nomer 4 Tahun 2014 merupakan langkah yang berpotensi menganggu kepastian investasi.

Ia menilai belum ada klausul yang penting untuk diubah. Apalagi saat ini menurutnya, investor butuh kepastian peraturan agar bisa yakin berbisnis di Indonesia.

"Kalau saya melihatnya belum begitu mendesak. Kan ini belum sepuluh tahun, masa mau diubah lagi," ujar Jonan di Hotel Westin, Rabu (11/4).

Jonan menganggap saat ini yang terpenting bukan mengubah UU. Investor justru membutuhkan kepastian aturan agar bisa melakukan investasi dalam jumlah yang besar dan bersifat jangka panjang.

Hal ini, kata ia, lebih penting diperjuangkan daripada mengubah ubah aturan.

Pihak Kementerian ESDM sudah melakukan pemangkasan izin dan aturan terkait investasi dibidang Minerba. Sebanyak 80 persen aturan yang membuat rumit investasi sudah ia pangkas.

"Dari 22 peraturan dan izin, saat ini tinggal 4. Yang penting kan buat investor kemudahan usaha kan," ujar Jonan.

Salah satu langkah kemudahan yang ditawarkan Jonan kepada investor dibidang Minerba adalah terputusnya skema birokrasi dari Dirjen Minerba.

Ia mengatakan, ke depan perusahaan tak perlu lagi mengurus CnC dan izin dari kementerian.

Nanti kalau sudah siap di perdagangan (Kemendag) ya sudah, selesai.

"Sekarang masih bridging. Sementara kami masih keluarkan surat untuk rekomendasi ekspor dan sebagainya. Yang penting peraturannya itu disederhanakan," ujarnya.

(**/RO)

Berita9.com - PT Antam Tbk mengantongi rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor mineral logam dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk periode 2018-2019.

Rekomendasi diberikan untuk penjualan ekspor bijih nikel kadar rendah atau kurang dari 1,7 persen sebesar 2,7 juta wet metric ton (wmt) dan bijih bauksit tercuci dengan kadar ≥42 Al2O3 sebesar 840 ribu.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, perusahaan masuk dalam kriteria Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel dan Bauksit yang telah memiliki dan mengoperasikan serta mengembangkan pabrik pengolahan mineral di dalam negeri.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan ekspor bijih nikel kadar rendah dan bijih bauksit tercuci selama 5 (lima) tahun dengan rekomendasi persetujuan ekspor bijih yang diperpanjang setiap tahunnya.

"Ekspor bijih nikel dan bijih bauksit oleh Antam akan mendukung hilirisasi mineral yang telah kami lakukan sejak tahun 1974, sejalan dengan pengoperasian pabrik feronikel FeNi I," ujar Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo dalam keterangan resminya. (29/3).

Tahun lalu, perseroan telah mendapatkan rekomendasi ekspor bijih nikel kadar rendah dengan total sebesar 3,9 juta wmt yang terdiri dari 2,7 juta wmt diperoleh pada bulan Maret 2017 serta 1,2 juta wmt diperoleh pada bulan Oktober 2017. Sedangkan rekomendasi ekspor bijih bauksit tercuci diperoleh pada periode Maret 2017.

Sepanjang 2017, penjualan ekspor bijih nikel kadar rendah perusahaan mencapai 2,73 juta wmt dan ekspor bijih bauksit tercuci sebesar 766 ribu wmt.

Selama periode yang sama, perusahaan memberikan kontribusi kepada penerimaan negara pada tahun 2017 dari pembayaran sektor Pajak serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) mencapai Rp735 miliar.

Saat ini, lanjut Arie, perusahaan telah memiliki beragam fasilitas pengolahan mineral baik nikel, emas, perak maupun bauksit.

Sejalan dengan strategi pengembangan, perusahaan berkomitmen dalam pengembangan proyek hilirisasi mineral di dalam negeri.

Beberapa proyek yang tengah dikerjakan perseroan mencakup Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) berjalan dengan on track dengan realisasi konstruksi 38 persen sampai dengan akhir tahun 2017. Direncanakan, pabrik Feronikel Haltim (Line 1) memiliki kapasitas produksi sebesar 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi) dimana konstruksi pabrik direncanakan selesai pada akhir tahun 2018.

Dalam hal pengembangan komoditas bauksit, saat ini perusahaan terus fokus pada pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat bekerjasama dengan PT INALUM (Persero) yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 1 juta ton SGA per tahun (Tahap 1). 

(**/Cin)

Berita9.com - Guru besar Universitas Indonesia Profesor Budyatna meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Hal ini terkait kinerja buruk PGN, yang menyebabkan laba bersih terus anjlok dalam lima tahun terakhir.

"Komisi VI sudah membuka data terkait penyebab kerugian. Maka, BPK wajib melakukan audit investigasi terhadap PGN," ujar Budyatna saat dikonfirmasi wartawan kemarin, (18/3).

Budyatna menilai kinerja PGN memang layak dipertanyakan. Menurutnya bagaimana mungkin, laba bersih terus turun hingga 87,64 persen dalam lima tahun tanpa diketahui. Terlebih, penurunan terjadi ketika pendapatan dan total aset PGN mengalami kenaikan.

"Jangan-jangan memang ada permainan," ujar dia.

Budyatna juga menyoroti data yang disajikan anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengenai dua penyebab penurunan laba bersih.

Keduanya adalah Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung dan kegiatan strategis PGN di sektor hulu. Terkait FSRU Lampung misalnya, Budyatna menilai aneh kalau perusahaan terus mempertahankan sewa yang mencapai USD90-110 juga per tahun, padahal penjualan gas dari FSRU Lampung sendiri sangat minim.

"Ada apa ini? Semua harus dibongkar," cetusnya.

Pernyataan Rieke juga disambut Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumut, Johan Brien.

Johan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan. Menurutnya, kinerja buruk PGN harus diselidiki karena pendapatan PGN sebenarnya justru meningkat.

"Mengapa? Kemana perginya uang itu?" tanya Johan.  

Keterlibatan KPK untuk menangani kinerja buruk PGN, menurut Johan sudah sangat mendesak. Terlebih, kasus FSRU Lampung yang beberapa waktu lalu ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), ternyata menguap begitu saja. Padahal, ketika itu Kejagung sudah mencegah Direktur Utama (Dirut) PGN ketika itu, Hendi  Prio Santoso.

Menurut Johan, sebagai wilayah yang harga gasnya paling mahal di dunia, para pengusaha gas di Sumut merasakan beratnya kinerja buruk PGN.

Misalnya saja, ketika PGN menetapkan toll fee sejauh 700 kilometer, padahal jarak pipa gas di Kota Medan hanya sekitar 100 km. Belum lagi pembebanan surcharge 120-150 persen serta harga pasang baru dan tambahan kuota harga gas yang menjadi USD10,28 per MMBTU. Semua dianggap tidak fair dan tidak memiliki payung hukum.

"Maka demi kebaikan bersama, Holding Migas harus berlanjut. Tetapi PGN jangan diberi kewenangan sebagai induk gas sektor hilir. Kalau itu terjadi, industri semakin menjerit karena PGN selalu menerapkan kebijakan harga yang memberatkan itu tadi," lanjutnya.
    
Mengenai rendahnya kinerja PGN, memang mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dan Kementerian ESDM serta Pertamina beberapa waktu lalu. Ketika itu, anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyebut, bahwa laba bersih PGN mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, padahal pendapatan dan aset justru meningkat.

Menurut Rieke, pendapatan PGN pada 2012 sebesar USD2.580 juta, sedangkan laba bersih USD915 juta. Pada 2013, pendapatan USD3.001 juta sedangkan laba bersih USD838 juta. Pada 2014, pendapatan USD3.253 juta sedangkan laba bersih USD711 juta . Pada 2017, pendapatan USD2.165 juta sedangkan laba bersih hanya USD98 juta.

(**/RM)

Berita9.com - Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio, menilai pembentukan holding BUMN Migas hanya akan menciptakan "bom waktu" atau berpotensi menciptakan permasalahan yang tertunda.

Melalui keterangan tertulis yang diterima, dia menjelaskan saat ini undang-Undang BUMN sedang di gugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah masuk masa persidangan. Menurut informasi yang diperoleh, Presiden Joko Widodo sendiri menyadari ada banyak pro dan kontra holding BUMN Migas yang membuatnya ragu untuk merestui pembentukannya.

Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pelaksanaan inbreng saham pemerintah di PGN ke Pertamina sebagai bentuk penambahan penyertaan modal pemerintah di Pertamina, serta penegasan perubahan status PGN yang semula BUMN dengan Persero menjadi Perseroan Terbatas (PT) sudah final.

"PP tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tetapi masih menunggu untuk diumumkan ke publik karena masih banyak permasalahan terkait holding BUMN Migas yang belum terselesaikan. Presiden minta supaya masalah hukum antara Pertamina dan PGN harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Agus.

Beberapa masalah yang masih mengganjal menurut Agus antara lain dari aspek hukum pembentukan holding BUMN Migas. Ia mencatat, analisis yang dihasilkan oleh akademisi dari Fakultas Hukum (FH) dan Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa mekanisme pembentukan holding BUMN Migas dengan mekanisme inbreng saham pemerintah dan hilangnya BUMN di sektor gas menjadi suatu langkah yang inkonstitusional.

"Penghapusan BUMN di sektor yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu PGN yang semula adalah BUMN di sektor gas berubah menjadi PT akan menghilangkan penguasaan negara dengan tidak adanya kepemilikan secara langsung," kata Agus.

Aspek lain menurut Agus adalah adanya potensi konfilik kepentingan dalam tubuh holding Migas itu nantinya. Pasalnya, Pertamina yang selama ini merupakan perusahaan yang bisnis utamanya bergerak di sektor minyak masih menggantungkan 60 persen kebutuhan dalam negeri dari impor.

Sedangkan gas bumi yang menjadi inti bisnis PGN, sangat banyak dimiliki oleh bumi Indonesia namun belum dimanfaatkan optimum untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dengan penggabungan pengelolaannya di satu tempat, maka tidak akan optimum karena penambahan pemanfaatan gas bumi berarti pengurangan pemanfaatan minyak bumi, pengurangan market share dan penurunan kinerja pengelolaan minyak," keluhnya.

Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan konsep holding BUMN Migas dengan Konsep kelembagaan yang sedang di finalisasi dalam Revisi UU Minyak dan Gas Bumi oleh DPR akan berpotensi menimbulkan konflik.

Karena dalam konsep kelembagaan dalam RUU Migas, struktur yang dibentuk jauh berbeda dengan adanya Badan Usaha Khusus (BUK) di bidang hulu minyak dan gas, hilir minyak dan hilir gas bumi.

"Dengan pembentukan holding BUMN Migas saat ini tanpa menunggu arah dari revisi UU Migas tersebut, dapat menyebabkan inefisiensi nasional karena diperlukan penyesuaian kelembagaan yang cukup rumit," katanya.

Hal terakhir yang menurut Agus juga perlu menjadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan nasib holdingisasi Migas adalah, belum adanya Konsensus Nasional atas urgensi dari pembentukan holding BUMN migas ini.

(**/Ant)

Page 1 of 6
Go to top