Energi

Energi (89)

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan impor Indonesia meningkat 23,66 persen di Oktober dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan nilai impor USD 17,62 miliar.

Kenaikan tersebut disumbangkan oleh impor migas yang naik 26,97 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merespon, kenaikan tersebut wajar mengingat impor migas digunakan sebagai bahan bakar untuk konsumsi maupun kegiatan produktif.

"Kan ini sebagai alat produksi, walaupun digunakan oleh konsumen itu kan digunakan untuk berkegiatan," ujarnya saat di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut Jonan, masih tingginya angka impor migas yang menyebabkan defisit neraca perdagangan bisa di atasi dengan meningkatkan dari sisi ekspor non migas. 

Dia pun menyinggung soal tingginya impor migas yang dianggap menjadi penyebab angka impor membengkak. Namun menurutnya defisit ini bisa diatasi dengan menggenjot ekspor non migas. Menurutnya saat ini ekspor non migas masih minim.

Jonan mencontohkan, seperti halnya negara Tiongkok ekspor komoditas non migas lebih besar sehingga tak ada masalah defisit. Sama dengan Tiongkok, negara Singapura pun dapat terjaga meskipun impor migas mereka besar langaran keterbatasan sumber daya alam.

"Singapura punya minyak enggak? itu impor semua kan. Kenapa mata uangnya masih kuat? (ekspornya tinggi) iya," tandasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat, impor migas pada Oktober 2018 sebesar US$ 2,9 miliar, naik 31,78% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan ini kembali mencatatkan defisit neraca migas sebesar US$ 1,42 miliar, membengkak 98% jika dibandingkan Oktober 2017, yang sebesar US$ 718,7 juta.

Namun, secara volume, impor migas pada Oktober tercatat menurun 4,47% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari 4,49 juta ton menjadi menjadi 4,29 juta ton.

Kepala BPS Suhariyanto mengakui impor migas menjadi biang kerok kencangnya laju impor. "Karena ada peningkatan impor minyak mentah, hasil minyak dan gas," kata Suhariyanto ketika merilis kinerja neraca perdangangan Oktober 2018, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (15/11/2018). (*)

Jakarta - PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum, Freeport-McMoRan Inc, dan Rio Tinto sudah meneken penandatanganan Sales & Purchase Agreement. Salah satunya juga terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM.

Selain itu, perjanjian tersebut mencakup perjanjian divestasi PTFI, perjanjian jual beli saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan perjanjian pemegang saham PTFI.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka pemerintah akan menerbitkan Izin Usaha Penerbitan Khusus (IUPK) dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041.

"Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun," kata Jonan seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat, 28 September 2018.

Ia mengatakan, izin yang akan diberikan Pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen Pemerintah dalam menjaga iklim investasi. "Sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia," lanjut Jonan.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi.

Dijelaskan Rini, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI. Tujuannya agar masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

"Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik. Tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas," jelas Rini.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam mendukung kepastian investasi Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

(**/ASE)

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan terdapat 3,6 juta barel minyak bumi dengan status dead stock yang hingga kini belum bisa diolah dan tidak dimanfaatkan. Dead stok atau unpumpable stock merupakan minyak mentah hasil pengeboran yang mengendap di dalam tangki dan tidak dapat dipompa untuk disalurkan.

Dead stock minyak mentah berada pada tangki-tangki fasilitas produksi milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Arcandra menginginkan agar volume stok minyak mentah yang selama ini mengendap dapat dimanfaatkan untuk dijual sehingga bisa menambah penerimaan negara di sektor migas.

"Pemerintah menginginkan stok-stok yang selama ini tidak bisa dipompa dan diam di tangki itu bisa dibersihkan dan bisa kita jual. Sehingga yang dinamakan dead stock yang selama ini diam menjadi bermanfaat," kata Arcandra, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa, 11 September 2018.

Selama ini minyak mentah yang mengendap tersebut menjadi beban biaya yang harus dibayarkan oleh negara melalui skema recovery. Hal ini dianggap tidak efisien dan berpotensi mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas.

Lebih jauh untuk mengurangi beban pada negara, Arcandra yakin, dengan teknologi yang dimiliki KKKS bisa melakukan konversi stok yang mengendap tersebut untuk bisa dimanfaatkan dan dijual. "Teknologinya ada dari beberapa opsi nanti kita evaluasi mana yang secara teknologi layak dan secara keekonomian masuk," pungkas Arcandra.

(**/ABD)

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak ada alasan lagi untuk segera mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport).

Kementerian yang dipimpin Ignatius Jonan diminta tidak ragu-ragu mencabut izin perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Jadi intinya dosa-dosa Freeport sudah terlalu banyak. Kita sudah dihina, mulai dari buang sampah, tidak bangun smelter. Menurut saya cabut saja izinnya. Dan tidak perlu menunggu sampai tahun 2021," kata anggota Komisi VII DPR Ivan Doly Gultom saat rapat dengan Dirjen Minerba dan Direktur Utama Freeport di DPR, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Politikus Partai Golkar ini meminta pemerinta tidak perlu khawatir bila Freeport membawa ke pengadilan arbitase. Sebab, dengan bukti-bukti yang dimiliki, pemerintah diyakini menang. Apalagi Freeport sampai saat progres smelter belum jelas.

"Kenapa sih bapak engga bangun smelter kan udah dapat banyak keuntungan?" ujar Ivan tegas.

Direktur Eksekutif Freeport Tonny Wenas yang hadir dalam rapat ini tidak berkomentar. Tonny terlihat mendengarkan dengan seksama permintaan DPR. Demikian juga Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot juga tidak komentar.

Dia juga mempertanyakan langkah pemerintah akan mengakuisisi 51% saham Freeport senilai US$ 3,85 miliar. Menurut dia, angka ini tidak wajar. Terlebih izin Freeport akan habis tahun 2021 mendatang.

"Kita harus membayar saham 51 %. Kenapa enggak nunggu 2021?" kata dia bertanya.

Tony menjawab. "Sesuai dengan kontrak karya, bisa ajukan 2x10 tahun," kata Tonny menjawab.

"Artinya bapak hakul yakin kalau diperpanjang," timpal Ivan. Tonny kembali menjawab sesuai kontrak karya Freeport bisa mengajukan perpanjangan 2x10 tahun.

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batu bara tahun 2009, pemerintah mewajibkan seruh perusahaan, termasuk PT Freeport membangun smelter dan tidak lagi mengekspor bahan mineral mentah.

Guna melaksanakan kewajiban ini, perusahaan diberikan waktu selama lima tahun hingga 2014. Namun, kebijakan ini belum bisa dilakukan karena pembangunan smelternya belum terlaksana 100%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekarang ini masih mengevaluasi kemajuan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) PT Freeport Indonesia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan, pembangunan smelter PT Freeport baru 2,47%.

"Kemarin kalau ngga salah sudah nambah kira-kira mencapai 2,47 persen. Tapi ini kan belum selesai evaluasinya," kata Bambang di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Menurut dia, pembangunan smelter Freeport ini ditopang oleh beberapa studi. Misalnya lokasi smelter di Java Integreted Industrial and Ports Estate (JIIPE).

"(Lokasi) Di pinggir pantai. Jadi kalau jalan, itu sebelah kiri. Yang sudah dibuat kubangan air. Ada soil test, tes pemancangan, sudah ada studi geo tech, dan juga sudah ada basic desain. Tapi kan memang lokasi itu sewa. Karena kawasan industri, sewa ke JIIPE. Ngga boleh dimiliki," ujar dia.

Bambang mengamini, capaian ini memang belum maksimal. "Iya, belum ada progres yang signifikan. Kan belum selesai," kata dia.

Direktur Eksekutif Freeport, Tony Wenas mengamini, pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur baru 95% dari targetnya. Perusahaan asal Amerika Serikat menargetkan pembangunan smelter mencapai 5,18 % pada Agustus 2018.

"Masih 95% dari rencana," kata Tony. (*)

Berita9.com - Pemerintah Provinsi DKI  melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang menggodok mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk merealisasikan sampah jadi energi listrik.

Proyek ini rencananya mengambil sampah dari tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis TPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan KPBU bentuknya masih baru di DKI, akan tetapi belum punya prosedurnya.

"Kita ini sedang mencari pola, setidaknya pola mana yang pas untuk DKI. Projek mana-mana saja yang bisa kita tetapkan jadi projek KPBU," katanya melalui rilis yang diterima, Selasa (14/8/2018) malam.

Asep menjelaskan, sudah ada 30 perusahaan yang berniat melakukan perubahan seperti itu, tapi khususnya untuk di TPST Bantargebang sendiri hanya ada lima korporasi. Salah satunya adalah PT Multi Energi Terbarukan.

Lewat teknik thermochemical melalui quasy pyrolysis, PT MET mengaku siap mengolah sampah di atas areal seluas 110 hektar itu dengan menggunakan cara meningkatkan nilai tata kelola sampah menjadi energi listrik. 

Asep mengakui kalau pihaknya memang menyambut baik niat baik dari pihak swasta tersebut. Tapi, ia tak bisa memastikan proses penggodokan itu akan selesai dalam waktu berapa lama. Sebab, keputusan itu berada di pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.

"Ya kita berharap, kebetulan yang leadingnya bukan di Dinas LH, ada di dinas lain, di dinas PTSP," tutupnya. (*)

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengklaim, defisit neraca perdagangan di sektor migas bisa ditutup oleh penerimaan negara dari sektor itu.

Arcandra menjelaskan, berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga semester I-2018 defisit perdagangan dari sektor migas tercatat sebesar US$1,4 miliar. Sementara itu, penerimaan negara dari sektor migas lebih besar yakni senilai US$2,1 miliar.

"Itu kalau saya tidak salah sampai semester I, itu defisit (perdagangan dari migas) US$1,4 miliar tapi penerimaan migas itu US$2,1 miliar, jadi masih surplus dibanding dengan penerimaan itu," kata Arcandra di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 1 Agustus 2018.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia penyumbang terbesarnya adalah defisit di sektor migas. 

"Tetapi kalau dilihat migas saja berapa defisitnya? Itu US$5,4 miliar. Nonmigas surplus, tapi hanya US$4,4 miliar. Sehingga totalnya defisit US$1,03 miliar. Itu yang kita harus atasi," kata Darmin di kantornya, beberapa waktu lalu. 

Ia melanjutkan, di dalam sidang kabinet telah diputuskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pelaksanaan mandatori penggunaan bauran minyak sawit dalam bahan bakar solar (Biodiesel 20/B20). Jika B20 itu bisa betul terlaksana hingga 90 persen, dipastikan akan bisa menghemat devisa dan mengurangi defisit neraca perdagangan. (*)

 

Jakarta - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengusulkan subsidi harga solar bisa dibuat ambang batas atas dan batas bawah. Ambang batas yang dimaksud Jonan, total subsidi dipatok antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter. Patokan harga ini untuk mengantisipasi pergerakan harga minyak dunia yang tidak bisa diprediksi.

"Subsidi solar, nanti dikasih batas saja, bisa sampai 2.500 itu tergantung harga minyak dunia," ujar Jonan di Komisi VII DPR RI, Kamis (19/7). Sebelumnya, Menteri Keuangan mengusulkan kenaikan subsidi solar  Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per liter.

Jonan menilai, saat ini realisasi Indonesian Crude Price (ICP) yang dibuat oleh Kementerian ESDM mencapai 66,5 dolar per barel. Mengingat kondisi itu, pemerintah tidak bisa memprediksi secara pasti seperti apa peningkatan ICP. "Kalau harga minyaknya makin naik, seperti apa. Turun naiknya tidak ada yang tau," ujar Jonan.

Jonan meminta kepada Komisi VII untuk bisa membahas hal ini ke Badan Anggaran nantinya. "Nanti bisa dikomunikasikan dengan Banggar ya," ujar Jonan.

Menurut Jonan, untuk total volume subsidi tidak ada yang berubah. Meski Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, volume subsidi solar naik dari 15,62 juta kiloliter menjadi 16,17 juta kiloliter. Volume subsidi solar hanya bisa mencapai 14,5 juta kiloliter.

"Ini mengingat realisasi konsumsi solar hingga Juni ini baru mencapai 7,19 juta kiloliter," ujar Jonan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan ada kelebihan belanja subsidi energi sebesar Rp 69 triliun pada akhir tahun anggaran 2018. Kelebihan belanja itu untuk mendukung pelaksanaan kinerja PT Pertamina dan PT PLN.

"Subsidi energi ini untuk mendukung Pertamina yang melakukan stabilisasi harga BBM dan PLN yang melaksanakan elektrifikasi di desa," kata Sri Mulyani dalam menyampaikan proyeksi realisasi APBN 2018 pada rapat kerja dengan Badan Anggaran, Jakarta, Selasa (17/7).

Sri Mulyani menjelaskan penghitungan kelebihan subsidi energi tersebut sudah memperhitungkan realisasi belanja subsidi energi pada semester I-2018 sebesar Rp 59,5 triliun atau 63 persen dari pagu Rp 94,5 triliun serta perbedaan harga solar yang ditetapkan dengan harga berlangsung.

"Kami sudah bahas ini bersama dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, beserta Pertamina dan PLN untuk melihat kondisi keuangan mereka," ujarnya.

Dengan kelebihan subsidi sebesar Rp 69 triliun dari pagu, realisasi belanja energi pada akhir 2018 diperkirakan mencapai Rp 163,5 triliun. Khusus untuk Pertamina, ia mengharapkan, kenaikan alokasi belanja subsidi untuk menjaga perbedaan harga solar per liter dengan harga berlangsung. Hal itu bisa menjaga neraca Pertamina agar tidak terganggu, meski mendapatkan penugasan dari pemerintah.

"Neraca Pertamina tetap terjaga yaitu kebutuhan dari sisi operasi untuk menjalankan policy subsidi itu maupun dari sisi potensi keuntungan baik dari hulu maupun tekanan dari kegiatan hilir yang berkaitan dengan subsidi," ujarnya. (*)

Jakarta - Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) memasuki babak baru. Untuk bisa menguasai 51 persen saham tersebut, PT Inalum (Persero) dan induk PTFI yakni Freeport McMoran telah sepakat menentukan besaran transaksi sebesar USD3,85 miliar.

Besaran angka tersebut pun telah dibubuhkan dalam penandatanganan perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) antara Inalum dan Freeport McMoRan serta Rio Tinto pada Kamis 12 Juli kemarin. Namun beberapa pihak menilai HoA masih menyisakan permasalahan hukum. Hal itu seperti diutarakan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana.

Misalnya, Hikmahanto menggarisbawahi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menyebut HoA bersifat mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat atau non-binding agreement.

"Hal ini perlu mendapat klarifikasi mengingat status binding dan non-binding agreement mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

Menurutnya bila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa maka menjadi pertanyaan apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum, sebab bisa melemahkan posisi Inalum. Tidak hanya itu, dalam laman London Stock Exchange juga disebutkan harga penjualan 40 persen participating interest sebesar USD3,5 miliar.

Harga tersebut, dinilai Hikmahanto, memperhitungkan juga investasi setelah perpanjangan konsesi PTFI hingga 2041. Artinya, lanjutnya, sebaiknya Inalum tidak melakukan pembelian sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apabila diteruskan, tambahnya, proses divestasi dengan memperhitungkan hal tersebut membuat manajemen Inalum saat ini bisa diduga melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari ketika sudah tidak menjabat lagi. Hal tersebut karena manajemen dianggap telah merugikan keuangan negara.

"Kerugian negara dianggap terjadi karena harga pembelian participating interest didasarkan harga bila mendapat perpanjangan. Padahal izin perpanjangan dari Kementerian ESDM pada saat perjanjian jual beli participating interest dilakukan belum diterbitkan," tutur dia.

Menanggapi perihal nilai transaksi dan potensi kerugian negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah kesempatan, enggan berkomentar dan meminta agar Inalum menjawab perihal dimaksud. "Mengenai harga silakan nanti bicara dengan Inalum," ujar Ani, sapaan akrabnya singkat. (*)

 

Jakarta - Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) boleh menggunakan LPG bersubsidi.

"Itu kan pedagang keliling gapapa pake elpiji (bersubsidi). Minyak tanah juga boleh kan," kata Dirjen Migas Djoko Siswanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Menurut dia, pelaku UMKM punya hak untuk mendapatkan LPG 3Kg yang disubsidi pemerintah. "Mereka berhak kok. Nah data data begitu, teknisnya, batas nya kek mana," kata dia.

Pemerintah sekarang ini diketahui tengah mengendalikan distribusi LPG bersubsidi. Tujuannya supaya penyebaran LPG tetap sasaran ke masyarakat kurang mampu.

Namun begitu, Kementerian ESDM belum menemukan cara atau skema jitu terkait distribusi tertutup LPG 3Kg bersubsidi. Menurut Djoko saat ini skema scan barcode dan bantuan langsung tunai (BLT) masih dibahas dan belum final.

Djoko mengatakan, skema tersebut ditargetkan bakal selesai di 2019 nanti. Padahal sebelumnya skema ini akan diterapkan tahun 2018 ini, namun belum terlaksana.

Sambil menunggu skema selelai, Pertamina mengeluarkan produk LPG 3Kg nonsubsidi. Tujuannya adalah alternatif bagi masyarakat mampu supaya tidak memakai LPG 3 Kg bersubdisi. (*)

Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini membuka acara pertemuan tahunan pengusaha minyak dan gas dalam Indonesian Petroleoum Association (IPA) Convex 2018. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan regulasi peraturan dan perizinan di sektor migas dalam negeri masih kurang kondusif.
 
Menurut dia, meskipun kementerian saat ini sudah mengurangi sebanyak 186 regulasi peraturan dan perizinan, di mana baru 14 perizinan di hulu yang baru disederhanakan, Jokowi menilai regulisasinya masih berbelit-belit.
 
“Regulasi perizinan harus dipangkas. Jangan lagi berbelit-belit,” kata Jokowi dalam sambutanya di IPA Convex 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/5).
 
Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor migas yang pagi ini datag ke IPA Convex 2018, Jokowi menegaskan agar mereka menyampaikan apa saja regulasi perizinan yang masih menghambat investasi mereka.
 
Hal itu, kata dia, bisa disampaikan dalam forum yang berlangsung 3 hari ini atau langsung ke dirinya.
 
“Saya ingin dibicarakan di forum ini apa regulasi yg masih berbelit-belit. Sampaikan saja ke Menteri ESDM (Ignasius Jonan). Kalau enggak sanggup, sampaikan langsung ke saya,” jelasnya.
 
Jokowi juga menuturkan, para KKKS bisa menyampaikan masukan mereka tentang sistem kontrak bagi hasil gross split yang baru diterapkan di Indonesia menggantikan skema cost recovery.
 
Sebab, bulan ini pemerintah akan meluncurkan Online Single Submission atau peraturan izin satu pintu.
 
“Sampaikan saja termasuk gross split, apa yang harus dibenahi. Bulan ini kami akan buka Online Single Submission. Jadi tidak usah muter-muter dari kementerian lain ke kementerian lain. Dari dirjen ke dirjen lain, dan gubernur ke bupati. Mudah-mudahan bulan ini akan rampung dari pusat ke daerah dengan sistem ini,” jelasnya.
 
(**/KM)
Page 1 of 7
Go to top