Energi

Energi (93)

Jakarta - Semakin dalamnya defisit neraca perdagangan Indonesia dan terburuk sepanjang sejarah, karena impor minyak dan gas bumi (migas) semakin tak terkendali. Tapi, ekspor kian melemah saja.

"Ekspor migas yang menurun 42% yoy ini karena rendahnya harga minyak mentah," kata Peneliti Indef, Bhima Arya Yudhistira, Jakarta, (19/5).

Banyaknya impor migas, kata dia, karena pemerintah menyiapkan stok BBM untuk perayaan Lebaran 2019. Ini dikarenakan pemerintah tidak bisa menjaga penurunan lifting minyak dalam negeri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maka melakukan impor.

"Lifting minyak dalam negeri terus merosot dari tahun ke tahun. Untuk penuhi kebutuhan dalam negeri saja impor bbm terus banjir," kata dia.

Adapun Realisasi lifting minyak dan gas bumi sampai April 2019 tercatat oleh pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatah Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) baru mencapai 1,8 juta barel setara minyak /hari (BOPD).

Nah, angka realisasi ini tentunya belum mencapai target dalam APBN. Atau baru 89% dari yang ditargetkan dalam APBN sebesar 2 juta BPOD.

Lifting minyak per hari sekitar 755.000 barel per hari. Angka ini tentu tidak mencapai target pada APBN. Target APBN 775.000 saat ini.

Demikian untuk lifting gas sebesar 5.909 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Nah, dengan demikian capaian lifting migas di kuartal satu 2019 juga tidak tercapai.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia April 2019 mencapai US$12,60 miliar. Sedangkan impornya melejit hingga US$15,1 miliar.

Dengan begitu, neraca dagang Indonesia pada April 2019 mengalami tekor alias defisit US$2,5 miliar. Ini adalah defisit paling jeblok sepanjang sejarah. Naiknya nilai impor di bulan April, salah satu biang keroknya adalah impor migas naik 46,99%. Sedangkan impor non migas naik 7,82%. (*)

Berita9.com - Pemerintah kembali menandatangani 2 Wilayah Kerja (WK), yaitu WK Lampung III dan WK GMB Muralim yang semula menggunakan skema bagi hasil cost recovery menjadi gross split.

Skema gross split yang lebih efisien, tidak berbelit-belit, sederhana dan lebih memiliki kepastian, di mana parameter pembagian insentif jelas dan terukur, menjadikan perusahaan mengalihkan kontraknya menjadi gross split.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang menyaksikan penandatanganan ini mengungkapkan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam waktu 1 bulan.

"Kementerian ESDM sebisa mungkin memenuhi janjinya. Untuk WK alih kelola itu 1 bulan," tegas Arcandra, Senin (11/2).

"Kita berjanji tanggal 9 Februari harus tanda tangan alih kelolanya. Karena 9 Februari jatuhnya pada hari Sabtu, maka kita menandatangani WK ini secepatnya, yaitu Senin pagi," lanjutnya.

Arcandra menerangkan, dengan ditandatanganinya dua KKS ini, maka saat ini total WK yang telah menggunakan skema gross split menjadi 39.

"WK CBM Muralim ini WK pertama yang beralih ke gross split. Kalau kita lihat apa yang kita laksanakan sampai hari ini, total jumlah WK yang sudah beralih ke gross split menjadi 39 Wilayah Kerja. 14 dari blok eksplorasi, 21 dari perpanjangan atau alih kelola, 4 yang amandemen, termasuk hari ini 2," jelas Arcandra.

Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Lampung III ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2009 dengan operator PT Harpindo Mitra Kharisma, sedangkan KKS WK GMB Muralim ditandatangani tanggal 3 Desember 2010 dengan operator Dart Energy (Muralim) Pte Ltd.

Perubahan skema ini tidak mempengaruhi masa kontrak bagi hasil selama 30 tahun dari tanggal efektif kontrak awal. Adapun luas WK Lampung III saat ini adalah 919 km2 dan WK GMB Muralim sebesar 687,92 km2.

PT Harpindo Mitra Kharisma dan Dart Energy (Muralim) Pte Ltd merupakan KKKS gelombang ketiga yang beralih menggunakan skema Gross Split.

Perubahan menjadi skema Gross Split sebelumnya telah dilakukan oleh Eni East Sepinggan dan West Natuna Exploration Ltd pada bulan 11 Desember 2018 dan 17 Januari 2019. 

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor pada masa eksplorasi tetap diakui dan diberlakukan sebagai biaya operasi.

Pemerintah berpesan kepada Kontraktor untuk memanfaatkan waktu eksplorasi dengan sebaik mungkin dan harus melaksanakan komitmen pasti agar dapat menemukan cadangan hidrokarbon baru dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Diketahui, untuk WK Lampung III, sisa Komitmen Pasti yang harus dilaksanakan berupa Pengeboran 1 Sumur Eksplorasi dengan perkiraan biaya sebesar 2,3 juta dolar AS.

Adapun komitmen kerja untuk 3 tahun kedua masa eksplorasi adalah G&G (telah dilaksanakan), Seismik 2D 200 Km, dan Pengeboran 4 Sumur.

Kontraktor telah mengajukan Tambahan Waktu Eksplorasi WK Lampung III selama 18 bulan untuk proses pembebasan lahan dalam rangka pengeboran sumur eksplorasi (Sugih-1) dan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5,3 juta dolar AS.

Sementara untuk GMB Muralim, sisa Komitmen Pasti yang harus dilaksanakan berupa Pengeboran 1 Sumur Eksplorasi dan 1 New Production Test Well sebenarnya sudah dilaksanakan namun belum selesai. Perkiraan biaya penyelesaian tersebut sebesar 300 ribu dolar AS.

Adapun komitmen kerja untuk 3 tahun kedua masa eksplorasi adalah 1 corehole drilling, 5 Production Test, dan Pengeboran 4 Sumur. Kontraktor telah mengalokasikan dana dalam bentuk Joint Account sebesar 300 ribu dolar AS. dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 330 ribu dolar AS. Masa Kontrak tetap 30 tahun dari tanggal kontrak awal atau hingga 4 Mei 2039 untuk WK lampung III dan 2 Desember 2040 untuk WK GMB Muralim. (*)

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengatakan, meski realisasi lifting gas Blok Mahakam turun, namun melampaui target yang ditetapkan operator sebelumnya, yaitu Total EP Indonesia.

Adapun lifting Blok Mahaman yang dioperatori PHE Mahakam mencapai 832 mmscfd. Atau 75% dari target APBN 2018 sebesar 1.110 mmscfd.

"Sekarang coba lihat data kalau dipegang total berapa dropnya? Masih lebih tinggi dari prediksi penurunan yang diajukan Total," kata Archandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/1/2018).

Namun, Archandra mengaku tidak ingat data penurunan yang diajukan operator sebelumnya, Total. Hanya saja, kata dia, produksi Pertamina jauh lebih tinggi dibandingkan Total.

"Enggak inget saya (datanya) lebih tinggi produksi Pertamina dibanding dengan prediksi total," kata dia.

Ke depan, papar Arcandra yang sempat menjadi Menteri ESDM tersingkat di dunia ini, perlu dilakukan perbaikan kinerja. Ya, agar lifting gas bisa mencapai target.

"Segala upaya sedang dilakukan dengan direktur hulu yang baru," kata dia.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyebutkan, tidak tercapainya realisasi itu dikarenakan pada 2018 Pertamina disibukan dengan masa transisi dari PT Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.

Sehingga produksi di blok kaya gas itu, tidak bisa maksimal.

"Mahakam kan masa transisi waktu itu. Kan dia (PT Pertamina) baru 2018 baru kelola," kata Dwi di Kementerian ESDM, (7/1).

Mengenai target lifting gas pada 2019 ini, dia belum bisa memastikan. Tapi kata dia, tidak jauh dari 2018 lalu. Hal ini lantaran investasi tahun 2018 tidak terlalu banyak.

"2018 kan investasinya tidak banyak. Jadi 2019 belum berdampak," ujar dia.

Tapi, kata dia, pada tahun 2019 investasi akan banyak dilakukan oleh Pertamina di lapangan gas terbesar itu. Salah satunya adalah pengeboran sumur baru.

Kendati begitu, investasi ini belum bisa berdampak pada lifting di tahun 2019. Dampak investasi atau kenaikan produksi akan dirasakan pada 2020.

"Jadi 2019 belum berdampak, tapi akan berdampak pada tahun 2020," kata dia.

Diketahui, masa transisi dilakukan pada tahun 2017 dan melakukan investasi. Tapi Pertamina belum menjadi operator blok ini. Dan pada 1 Januari 2018 perusahaan plat merah ini baru menjadi operator. (*)

Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terpilih, Dwi Soetjipto, bakal menyelesaikan beberapa sisa pekerjaan yang tersisa di lembaga tersebut.

Bekas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ini resmi dilantik menjadi Kepala SKK Migas menggantikan Amien Sunaryadi yang telah menjabat selama empat tahun lamanya.

Dwi menuturkan bahwa dalam tiga bulan kedepan ada beberapa pending matters alias keputusan yang menunggu untuk ditetapkan, yang bakal diselesaikan hingga akhir 2019.

Beberapa di antaranya yaitu Plan of Development (POD) atau rencana pengembangan Blok Masela di Provinsi Maluku dan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) garapan Chevron Indonesia.

"Total ada 11 pending matters," kata Dwi usai acara pelantikan di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 3 Desember 2018.

Blok Masela, kata Dwi, memang menjadi prioritas karena menyimpan potensi penambahan produksi minyak dan gas yang cukup besar. Semula, target operasinya, khusus untuk onstream adalah awal 2027.

"Menurut informasi, digeser lebih cepat satu sampai dua tahun untuk onstream ini," ujarnya.

Saat proses pelantikan, Jonan memang berpesan kepada Dwi untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas Indonesia.

Jonan meminta Dwi melakukan pengukuran dan perpanjangan dari Wilayah Kerja (WK) Migas. yang tersebar di seluruh Indonesia.

"(Perpanjangan) itu mewajibkan penyerahkan komitmen kerja pasti yang sampai sekarang mencapai US$ 2 miliar untuk 10 tahun kedepan untuk eksplorasi," ujarnya.

Pesan ini, kata Dwi, juga telah diterimanya juga dari Amien bahwa untuk meningkatkan produksi memang harus ada investasi.

Selain produksi, juga ada upaya untuk meningkatkan cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi yg masif dan memerlukan banyak investor.

"Jadi nanti kendala-kendala yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi, akan kami diskusikan dengan pak menteri," ujarnya.

Tapi ada pula yang akan langsung digarap dalam waktu dekat ini yaitu pemetaan cekungan yang menjadi sumber potensi migas. Pemetaan itu akan dilakukan dalam satu hingga dua minggu kedepan.

"Cekungan itu ada dimana-mana yang besar, nanti data yang sudah ada akan dipahami oleh tim khusus," ujarnya.

Terakhir, Dei berjanji akan melanjutkan sinergi antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar tercipta produksi migas yang lebih efisien.

Sistem yang dibangun pak Amien dan tim, kata Dwi, akan dilanjutkan, termasuk urusan tata kelola organisasi SKK Migas untuk mendukungnya.

"Maka Kemudian dengan efisiensi itu, performa akan naik, dan kalau naik maka mereka (investor) akan memiliki keinginan untuk berinvestasi," ujarnya. (*)

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan impor Indonesia meningkat 23,66 persen di Oktober dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan nilai impor USD 17,62 miliar.

Kenaikan tersebut disumbangkan oleh impor migas yang naik 26,97 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merespon, kenaikan tersebut wajar mengingat impor migas digunakan sebagai bahan bakar untuk konsumsi maupun kegiatan produktif.

"Kan ini sebagai alat produksi, walaupun digunakan oleh konsumen itu kan digunakan untuk berkegiatan," ujarnya saat di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut Jonan, masih tingginya angka impor migas yang menyebabkan defisit neraca perdagangan bisa di atasi dengan meningkatkan dari sisi ekspor non migas. 

Dia pun menyinggung soal tingginya impor migas yang dianggap menjadi penyebab angka impor membengkak. Namun menurutnya defisit ini bisa diatasi dengan menggenjot ekspor non migas. Menurutnya saat ini ekspor non migas masih minim.

Jonan mencontohkan, seperti halnya negara Tiongkok ekspor komoditas non migas lebih besar sehingga tak ada masalah defisit. Sama dengan Tiongkok, negara Singapura pun dapat terjaga meskipun impor migas mereka besar langaran keterbatasan sumber daya alam.

"Singapura punya minyak enggak? itu impor semua kan. Kenapa mata uangnya masih kuat? (ekspornya tinggi) iya," tandasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat, impor migas pada Oktober 2018 sebesar US$ 2,9 miliar, naik 31,78% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan ini kembali mencatatkan defisit neraca migas sebesar US$ 1,42 miliar, membengkak 98% jika dibandingkan Oktober 2017, yang sebesar US$ 718,7 juta.

Namun, secara volume, impor migas pada Oktober tercatat menurun 4,47% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari 4,49 juta ton menjadi menjadi 4,29 juta ton.

Kepala BPS Suhariyanto mengakui impor migas menjadi biang kerok kencangnya laju impor. "Karena ada peningkatan impor minyak mentah, hasil minyak dan gas," kata Suhariyanto ketika merilis kinerja neraca perdangangan Oktober 2018, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (15/11/2018). (*)

Jakarta - PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum, Freeport-McMoRan Inc, dan Rio Tinto sudah meneken penandatanganan Sales & Purchase Agreement. Salah satunya juga terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM.

Selain itu, perjanjian tersebut mencakup perjanjian divestasi PTFI, perjanjian jual beli saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan perjanjian pemegang saham PTFI.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka pemerintah akan menerbitkan Izin Usaha Penerbitan Khusus (IUPK) dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041.

"Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun," kata Jonan seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat, 28 September 2018.

Ia mengatakan, izin yang akan diberikan Pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen Pemerintah dalam menjaga iklim investasi. "Sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia," lanjut Jonan.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi.

Dijelaskan Rini, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI. Tujuannya agar masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

"Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik. Tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas," jelas Rini.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam mendukung kepastian investasi Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

(**/ASE)

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan terdapat 3,6 juta barel minyak bumi dengan status dead stock yang hingga kini belum bisa diolah dan tidak dimanfaatkan. Dead stok atau unpumpable stock merupakan minyak mentah hasil pengeboran yang mengendap di dalam tangki dan tidak dapat dipompa untuk disalurkan.

Dead stock minyak mentah berada pada tangki-tangki fasilitas produksi milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Arcandra menginginkan agar volume stok minyak mentah yang selama ini mengendap dapat dimanfaatkan untuk dijual sehingga bisa menambah penerimaan negara di sektor migas.

"Pemerintah menginginkan stok-stok yang selama ini tidak bisa dipompa dan diam di tangki itu bisa dibersihkan dan bisa kita jual. Sehingga yang dinamakan dead stock yang selama ini diam menjadi bermanfaat," kata Arcandra, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa, 11 September 2018.

Selama ini minyak mentah yang mengendap tersebut menjadi beban biaya yang harus dibayarkan oleh negara melalui skema recovery. Hal ini dianggap tidak efisien dan berpotensi mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas.

Lebih jauh untuk mengurangi beban pada negara, Arcandra yakin, dengan teknologi yang dimiliki KKKS bisa melakukan konversi stok yang mengendap tersebut untuk bisa dimanfaatkan dan dijual. "Teknologinya ada dari beberapa opsi nanti kita evaluasi mana yang secara teknologi layak dan secara keekonomian masuk," pungkas Arcandra.

(**/ABD)

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak ada alasan lagi untuk segera mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport).

Kementerian yang dipimpin Ignatius Jonan diminta tidak ragu-ragu mencabut izin perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Jadi intinya dosa-dosa Freeport sudah terlalu banyak. Kita sudah dihina, mulai dari buang sampah, tidak bangun smelter. Menurut saya cabut saja izinnya. Dan tidak perlu menunggu sampai tahun 2021," kata anggota Komisi VII DPR Ivan Doly Gultom saat rapat dengan Dirjen Minerba dan Direktur Utama Freeport di DPR, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Politikus Partai Golkar ini meminta pemerinta tidak perlu khawatir bila Freeport membawa ke pengadilan arbitase. Sebab, dengan bukti-bukti yang dimiliki, pemerintah diyakini menang. Apalagi Freeport sampai saat progres smelter belum jelas.

"Kenapa sih bapak engga bangun smelter kan udah dapat banyak keuntungan?" ujar Ivan tegas.

Direktur Eksekutif Freeport Tonny Wenas yang hadir dalam rapat ini tidak berkomentar. Tonny terlihat mendengarkan dengan seksama permintaan DPR. Demikian juga Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot juga tidak komentar.

Dia juga mempertanyakan langkah pemerintah akan mengakuisisi 51% saham Freeport senilai US$ 3,85 miliar. Menurut dia, angka ini tidak wajar. Terlebih izin Freeport akan habis tahun 2021 mendatang.

"Kita harus membayar saham 51 %. Kenapa enggak nunggu 2021?" kata dia bertanya.

Tony menjawab. "Sesuai dengan kontrak karya, bisa ajukan 2x10 tahun," kata Tonny menjawab.

"Artinya bapak hakul yakin kalau diperpanjang," timpal Ivan. Tonny kembali menjawab sesuai kontrak karya Freeport bisa mengajukan perpanjangan 2x10 tahun.

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batu bara tahun 2009, pemerintah mewajibkan seruh perusahaan, termasuk PT Freeport membangun smelter dan tidak lagi mengekspor bahan mineral mentah.

Guna melaksanakan kewajiban ini, perusahaan diberikan waktu selama lima tahun hingga 2014. Namun, kebijakan ini belum bisa dilakukan karena pembangunan smelternya belum terlaksana 100%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekarang ini masih mengevaluasi kemajuan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) PT Freeport Indonesia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan, pembangunan smelter PT Freeport baru 2,47%.

"Kemarin kalau ngga salah sudah nambah kira-kira mencapai 2,47 persen. Tapi ini kan belum selesai evaluasinya," kata Bambang di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Menurut dia, pembangunan smelter Freeport ini ditopang oleh beberapa studi. Misalnya lokasi smelter di Java Integreted Industrial and Ports Estate (JIIPE).

"(Lokasi) Di pinggir pantai. Jadi kalau jalan, itu sebelah kiri. Yang sudah dibuat kubangan air. Ada soil test, tes pemancangan, sudah ada studi geo tech, dan juga sudah ada basic desain. Tapi kan memang lokasi itu sewa. Karena kawasan industri, sewa ke JIIPE. Ngga boleh dimiliki," ujar dia.

Bambang mengamini, capaian ini memang belum maksimal. "Iya, belum ada progres yang signifikan. Kan belum selesai," kata dia.

Direktur Eksekutif Freeport, Tony Wenas mengamini, pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur baru 95% dari targetnya. Perusahaan asal Amerika Serikat menargetkan pembangunan smelter mencapai 5,18 % pada Agustus 2018.

"Masih 95% dari rencana," kata Tony. (*)

Berita9.com - Pemerintah Provinsi DKI  melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang menggodok mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk merealisasikan sampah jadi energi listrik.

Proyek ini rencananya mengambil sampah dari tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis TPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan KPBU bentuknya masih baru di DKI, akan tetapi belum punya prosedurnya.

"Kita ini sedang mencari pola, setidaknya pola mana yang pas untuk DKI. Projek mana-mana saja yang bisa kita tetapkan jadi projek KPBU," katanya melalui rilis yang diterima, Selasa (14/8/2018) malam.

Asep menjelaskan, sudah ada 30 perusahaan yang berniat melakukan perubahan seperti itu, tapi khususnya untuk di TPST Bantargebang sendiri hanya ada lima korporasi. Salah satunya adalah PT Multi Energi Terbarukan.

Lewat teknik thermochemical melalui quasy pyrolysis, PT MET mengaku siap mengolah sampah di atas areal seluas 110 hektar itu dengan menggunakan cara meningkatkan nilai tata kelola sampah menjadi energi listrik. 

Asep mengakui kalau pihaknya memang menyambut baik niat baik dari pihak swasta tersebut. Tapi, ia tak bisa memastikan proses penggodokan itu akan selesai dalam waktu berapa lama. Sebab, keputusan itu berada di pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.

"Ya kita berharap, kebetulan yang leadingnya bukan di Dinas LH, ada di dinas lain, di dinas PTSP," tutupnya. (*)

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengklaim, defisit neraca perdagangan di sektor migas bisa ditutup oleh penerimaan negara dari sektor itu.

Arcandra menjelaskan, berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga semester I-2018 defisit perdagangan dari sektor migas tercatat sebesar US$1,4 miliar. Sementara itu, penerimaan negara dari sektor migas lebih besar yakni senilai US$2,1 miliar.

"Itu kalau saya tidak salah sampai semester I, itu defisit (perdagangan dari migas) US$1,4 miliar tapi penerimaan migas itu US$2,1 miliar, jadi masih surplus dibanding dengan penerimaan itu," kata Arcandra di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 1 Agustus 2018.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, defisit neraca perdagangan Indonesia penyumbang terbesarnya adalah defisit di sektor migas. 

"Tetapi kalau dilihat migas saja berapa defisitnya? Itu US$5,4 miliar. Nonmigas surplus, tapi hanya US$4,4 miliar. Sehingga totalnya defisit US$1,03 miliar. Itu yang kita harus atasi," kata Darmin di kantornya, beberapa waktu lalu. 

Ia melanjutkan, di dalam sidang kabinet telah diputuskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pelaksanaan mandatori penggunaan bauran minyak sawit dalam bahan bakar solar (Biodiesel 20/B20). Jika B20 itu bisa betul terlaksana hingga 90 persen, dipastikan akan bisa menghemat devisa dan mengurangi defisit neraca perdagangan. (*)

 

Page 1 of 7
Go to top