Energi

Energi (78)

Berita9.com - ‎Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mengaku mulai khawatir dengan cadangan minyak tanah air yang mulai mengikis.

Hal itu disebabkan lapangan minyak di Riau, seperti Minas dan Duri merupakan temuan paling terbanyak hingga sembilan miliar barel di 1982 sudah tidak ada lagi.

Demikian disampaikan oleh ‎Sekertaris SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

"Ini yang mengkhawatirkan juga buat kita, ini penemuan cadangan migas, kita lihat 1892 itu yang kita temukan cadangan minyak yang besar itu Duri dan Minas, itu (penemuan) tahun sebelum kita merdeka," ucap Arief.

Berita9.com - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Ignasius Jonan menilai usulan DPR untuk melakukan revisi atas UU Minerba Nomer 4 Tahun 2014 merupakan langkah yang berpotensi menganggu kepastian investasi.

Ia menilai belum ada klausul yang penting untuk diubah. Apalagi saat ini menurutnya, investor butuh kepastian peraturan agar bisa yakin berbisnis di Indonesia.

"Kalau saya melihatnya belum begitu mendesak. Kan ini belum sepuluh tahun, masa mau diubah lagi," ujar Jonan di Hotel Westin, Rabu (11/4).

Jonan menganggap saat ini yang terpenting bukan mengubah UU. Investor justru membutuhkan kepastian aturan agar bisa melakukan investasi dalam jumlah yang besar dan bersifat jangka panjang.

Hal ini, kata ia, lebih penting diperjuangkan daripada mengubah ubah aturan.

Pihak Kementerian ESDM sudah melakukan pemangkasan izin dan aturan terkait investasi dibidang Minerba. Sebanyak 80 persen aturan yang membuat rumit investasi sudah ia pangkas.

"Dari 22 peraturan dan izin, saat ini tinggal 4. Yang penting kan buat investor kemudahan usaha kan," ujar Jonan.

Salah satu langkah kemudahan yang ditawarkan Jonan kepada investor dibidang Minerba adalah terputusnya skema birokrasi dari Dirjen Minerba.

Ia mengatakan, ke depan perusahaan tak perlu lagi mengurus CnC dan izin dari kementerian.

Nanti kalau sudah siap di perdagangan (Kemendag) ya sudah, selesai.

"Sekarang masih bridging. Sementara kami masih keluarkan surat untuk rekomendasi ekspor dan sebagainya. Yang penting peraturannya itu disederhanakan," ujarnya.

(**/RO)

Berita9.com - PT Antam Tbk mengantongi rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor mineral logam dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk periode 2018-2019.

Rekomendasi diberikan untuk penjualan ekspor bijih nikel kadar rendah atau kurang dari 1,7 persen sebesar 2,7 juta wet metric ton (wmt) dan bijih bauksit tercuci dengan kadar ≥42 Al2O3 sebesar 840 ribu.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, perusahaan masuk dalam kriteria Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel dan Bauksit yang telah memiliki dan mengoperasikan serta mengembangkan pabrik pengolahan mineral di dalam negeri.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan ekspor bijih nikel kadar rendah dan bijih bauksit tercuci selama 5 (lima) tahun dengan rekomendasi persetujuan ekspor bijih yang diperpanjang setiap tahunnya.

"Ekspor bijih nikel dan bijih bauksit oleh Antam akan mendukung hilirisasi mineral yang telah kami lakukan sejak tahun 1974, sejalan dengan pengoperasian pabrik feronikel FeNi I," ujar Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo dalam keterangan resminya. (29/3).

Tahun lalu, perseroan telah mendapatkan rekomendasi ekspor bijih nikel kadar rendah dengan total sebesar 3,9 juta wmt yang terdiri dari 2,7 juta wmt diperoleh pada bulan Maret 2017 serta 1,2 juta wmt diperoleh pada bulan Oktober 2017. Sedangkan rekomendasi ekspor bijih bauksit tercuci diperoleh pada periode Maret 2017.

Sepanjang 2017, penjualan ekspor bijih nikel kadar rendah perusahaan mencapai 2,73 juta wmt dan ekspor bijih bauksit tercuci sebesar 766 ribu wmt.

Selama periode yang sama, perusahaan memberikan kontribusi kepada penerimaan negara pada tahun 2017 dari pembayaran sektor Pajak serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) mencapai Rp735 miliar.

Saat ini, lanjut Arie, perusahaan telah memiliki beragam fasilitas pengolahan mineral baik nikel, emas, perak maupun bauksit.

Sejalan dengan strategi pengembangan, perusahaan berkomitmen dalam pengembangan proyek hilirisasi mineral di dalam negeri.

Beberapa proyek yang tengah dikerjakan perseroan mencakup Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH) berjalan dengan on track dengan realisasi konstruksi 38 persen sampai dengan akhir tahun 2017. Direncanakan, pabrik Feronikel Haltim (Line 1) memiliki kapasitas produksi sebesar 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi) dimana konstruksi pabrik direncanakan selesai pada akhir tahun 2018.

Dalam hal pengembangan komoditas bauksit, saat ini perusahaan terus fokus pada pembangunan pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat bekerjasama dengan PT INALUM (Persero) yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 1 juta ton SGA per tahun (Tahap 1). 

(**/Cin)

Berita9.com - Guru besar Universitas Indonesia Profesor Budyatna meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Hal ini terkait kinerja buruk PGN, yang menyebabkan laba bersih terus anjlok dalam lima tahun terakhir.

"Komisi VI sudah membuka data terkait penyebab kerugian. Maka, BPK wajib melakukan audit investigasi terhadap PGN," ujar Budyatna saat dikonfirmasi wartawan kemarin, (18/3).

Budyatna menilai kinerja PGN memang layak dipertanyakan. Menurutnya bagaimana mungkin, laba bersih terus turun hingga 87,64 persen dalam lima tahun tanpa diketahui. Terlebih, penurunan terjadi ketika pendapatan dan total aset PGN mengalami kenaikan.

"Jangan-jangan memang ada permainan," ujar dia.

Budyatna juga menyoroti data yang disajikan anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengenai dua penyebab penurunan laba bersih.

Keduanya adalah Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung dan kegiatan strategis PGN di sektor hulu. Terkait FSRU Lampung misalnya, Budyatna menilai aneh kalau perusahaan terus mempertahankan sewa yang mencapai USD90-110 juga per tahun, padahal penjualan gas dari FSRU Lampung sendiri sangat minim.

"Ada apa ini? Semua harus dibongkar," cetusnya.

Pernyataan Rieke juga disambut Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumut, Johan Brien.

Johan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan. Menurutnya, kinerja buruk PGN harus diselidiki karena pendapatan PGN sebenarnya justru meningkat.

"Mengapa? Kemana perginya uang itu?" tanya Johan.  

Keterlibatan KPK untuk menangani kinerja buruk PGN, menurut Johan sudah sangat mendesak. Terlebih, kasus FSRU Lampung yang beberapa waktu lalu ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), ternyata menguap begitu saja. Padahal, ketika itu Kejagung sudah mencegah Direktur Utama (Dirut) PGN ketika itu, Hendi  Prio Santoso.

Menurut Johan, sebagai wilayah yang harga gasnya paling mahal di dunia, para pengusaha gas di Sumut merasakan beratnya kinerja buruk PGN.

Misalnya saja, ketika PGN menetapkan toll fee sejauh 700 kilometer, padahal jarak pipa gas di Kota Medan hanya sekitar 100 km. Belum lagi pembebanan surcharge 120-150 persen serta harga pasang baru dan tambahan kuota harga gas yang menjadi USD10,28 per MMBTU. Semua dianggap tidak fair dan tidak memiliki payung hukum.

"Maka demi kebaikan bersama, Holding Migas harus berlanjut. Tetapi PGN jangan diberi kewenangan sebagai induk gas sektor hilir. Kalau itu terjadi, industri semakin menjerit karena PGN selalu menerapkan kebijakan harga yang memberatkan itu tadi," lanjutnya.
    
Mengenai rendahnya kinerja PGN, memang mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dan Kementerian ESDM serta Pertamina beberapa waktu lalu. Ketika itu, anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyebut, bahwa laba bersih PGN mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, padahal pendapatan dan aset justru meningkat.

Menurut Rieke, pendapatan PGN pada 2012 sebesar USD2.580 juta, sedangkan laba bersih USD915 juta. Pada 2013, pendapatan USD3.001 juta sedangkan laba bersih USD838 juta. Pada 2014, pendapatan USD3.253 juta sedangkan laba bersih USD711 juta . Pada 2017, pendapatan USD2.165 juta sedangkan laba bersih hanya USD98 juta.

(**/RM)

Berita9.com - Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio, menilai pembentukan holding BUMN Migas hanya akan menciptakan "bom waktu" atau berpotensi menciptakan permasalahan yang tertunda.

Melalui keterangan tertulis yang diterima, dia menjelaskan saat ini undang-Undang BUMN sedang di gugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan telah masuk masa persidangan. Menurut informasi yang diperoleh, Presiden Joko Widodo sendiri menyadari ada banyak pro dan kontra holding BUMN Migas yang membuatnya ragu untuk merestui pembentukannya.

Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pelaksanaan inbreng saham pemerintah di PGN ke Pertamina sebagai bentuk penambahan penyertaan modal pemerintah di Pertamina, serta penegasan perubahan status PGN yang semula BUMN dengan Persero menjadi Perseroan Terbatas (PT) sudah final.

"PP tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tetapi masih menunggu untuk diumumkan ke publik karena masih banyak permasalahan terkait holding BUMN Migas yang belum terselesaikan. Presiden minta supaya masalah hukum antara Pertamina dan PGN harus diselesaikan terlebih dahulu," kata Agus.

Beberapa masalah yang masih mengganjal menurut Agus antara lain dari aspek hukum pembentukan holding BUMN Migas. Ia mencatat, analisis yang dihasilkan oleh akademisi dari Fakultas Hukum (FH) dan Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa mekanisme pembentukan holding BUMN Migas dengan mekanisme inbreng saham pemerintah dan hilangnya BUMN di sektor gas menjadi suatu langkah yang inkonstitusional.

"Penghapusan BUMN di sektor yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu PGN yang semula adalah BUMN di sektor gas berubah menjadi PT akan menghilangkan penguasaan negara dengan tidak adanya kepemilikan secara langsung," kata Agus.

Aspek lain menurut Agus adalah adanya potensi konfilik kepentingan dalam tubuh holding Migas itu nantinya. Pasalnya, Pertamina yang selama ini merupakan perusahaan yang bisnis utamanya bergerak di sektor minyak masih menggantungkan 60 persen kebutuhan dalam negeri dari impor.

Sedangkan gas bumi yang menjadi inti bisnis PGN, sangat banyak dimiliki oleh bumi Indonesia namun belum dimanfaatkan optimum untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dengan penggabungan pengelolaannya di satu tempat, maka tidak akan optimum karena penambahan pemanfaatan gas bumi berarti pengurangan pemanfaatan minyak bumi, pengurangan market share dan penurunan kinerja pengelolaan minyak," keluhnya.

Ia juga menyoroti masih adanya perbedaan konsep holding BUMN Migas dengan Konsep kelembagaan yang sedang di finalisasi dalam Revisi UU Minyak dan Gas Bumi oleh DPR akan berpotensi menimbulkan konflik.

Karena dalam konsep kelembagaan dalam RUU Migas, struktur yang dibentuk jauh berbeda dengan adanya Badan Usaha Khusus (BUK) di bidang hulu minyak dan gas, hilir minyak dan hilir gas bumi.

"Dengan pembentukan holding BUMN Migas saat ini tanpa menunggu arah dari revisi UU Migas tersebut, dapat menyebabkan inefisiensi nasional karena diperlukan penyesuaian kelembagaan yang cukup rumit," katanya.

Hal terakhir yang menurut Agus juga perlu menjadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan nasib holdingisasi Migas adalah, belum adanya Konsensus Nasional atas urgensi dari pembentukan holding BUMN migas ini.

(**/Ant)

Berita9.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menekankan kepada pejabat eselon 3 dan 4 yang baru dilantik untuk mempermudah perizinan demi mendorong investasi. Apalagi, kementerian yang dipimpin Jonan itu terus berupaya menyederhanakan aturan demi menarik minat investasi pada sektor energi.

Dalam acara pelantikan itu, Jonan melantik sekitar 80 pejabat eselon 3 dan 4. Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kalau kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus mendorong investasi. Pasalnya, kalau investasi tidak tumbuh berarti lapangan kerja juga tidak bertambah.

"Untuk itu, persoalan ini menjadi tugas kita semua untuk tidak menghambat investasi," ujar Jonan dalam sambutan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 pada Kamis (15/2/2018).

Dia juga menekankan agar tidak ada yang membuat aturan karena ada titipan. Hal itu sangat tidak cocok dengan pemerintah atau malah berbenturan dengan dunia usaha yang membuat investasi semakin sulit.

"Gaji kita [Jonan dan staf] itu berasal dari pendapatan negara loh. Kalau, ada yang merasa gajinya kurang, lebih baik berhenti saja, jangan main bikin aturan titipan atau menghambat investasi," ujarnya.

Jonan bercerita, dirinya kalau merasa gaji kurang berarti saatnya keluar cari tempat yang memberi gaji yang sesuai.

"Intinya, jangan menghambat untuk cari penghasilan besar," tambah Jonan.

(**/LE)

Berita9.com - Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi, menilai, rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22/2001 selesai.

"Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara, jika pembentukan holding menunggu selesainya revisi UU Migas No.22/2001, kata Kurtubi di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut anggota Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) ini hal itu karena saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, melalui revisi UU Migas itu.

"Itu sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan," katanya.

Menurut Kurtubi, BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi menambahkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

"Ya harus tunggu Revisi UU migas yg saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," jelas dia.

Kurtubi juga berpendapat, langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis agar pengerjaan infrastrukturnya tak lagi saling tumpang tindih.

Cegah dualisme Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, menegaskan bahwa holdingisasi BUMN migas bertujuan untuk efisiensi bisnis.

Rini juga menerangkan, dengan adanya holdingisasi dua BUMN yang bergerak di industri migas yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah di bidang industri migas.

"Prinsipnya kami diberi tanggung jawab supaya target pemerintah agar jadi negara mandiri bidang energi, otomatis kita ingin punya BUMN yang kuat dan efisien," kata Rini.

Pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik dan nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien.

"Sekarang Pertamina itu punya Pertagas bangun infrastruktur gas, PGN juga sama juga membangun infrastruktur, nah ini makanya kita lakukan efisiensi, aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang namun efisien," demikian Rini.

(**/Ant)

Berita9.com - Ketua Forum Jurnalis Jakarta, Ahmad Yuslizar mengatakan percepatan PGN mengakuisi Pertagas berdampak pada pemercepatan kebijakan-kebijakan di sektor gas nasional yang menguntungkan semua pihak.

Lanjutnya, tuduhan akuisisi gas oleh PGN hanya menguntungkan salah satu pihak tidak benar, "Tuduhan itu, tak beralasan. Penggabungan itu akan memangkas biaya pembangunan infrastruktur gas menjadi lebih efesien dan efektif," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Ahad (11/2/2018).

Ia menjelaskan, sederhananya begini, untuk membangun pipa kalau dilakukan dua perusahaan akan merogoh kocek yang sangat dalam. "Berbeda dengan satu perusahaan yang terintegrasi,’’ kata Yos.

Selain itu, Yos menegaskan, pemerintah bisa memiliki perusahaan gas yang kuat jika proses merger segera dilaksanakan segera. "Suara-suara sumbang yang muncul tidaklah mewakili suara mayoritas. Boleh didengar, tetapi akuisisi jalan terus. Target pun harus diputuskan." tegasnya.

Dikatakannya, Pembentukan holding migas ini tentu sebagai salah satu cara menghindari duplikasi pengelolaan hilir gas bumi.

"Holding ini akan dapat  mempercepat pembangunan infrastruktur gas yang terintegrasi, penyatuan ini dapat mencapai distribusi gas yang lebih merata," tukasnya.

(**/WE)

Berita9.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut 32 peraturan main. Pencabutan peraturan paling banyak di sektor minyak dan gas bumi. Diikuti sektor mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, termasuk energi baru dan terbarukan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, pencabutan peraturan dilakukan untuk menyederhanakan proses perizinan investasi di berbagai sektor energi dan mineral. Sehingga, jumlah investasinya kian meningkat tahun ini.

Dengan kata lain, pemerintah menyadari investor merasa keberatan dengan aturan main yang ada selama ini. “Sesuai arahan pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), kami harus coba mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Senin (5/2).

Diharapkan, pengurangan peraturan dapat menopang maraknya investasi yang masuk ke Tanah Air dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Jonan mengingatkan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu cuma 5,07 persen, masih jauh dibawah target pemerintah sekitar 5,2 persen.

Lebih rinci ia menjelaskan, 11 peraturan di sektor minyak dan gas bumi telah dicabut. Selain itu, tujuh aturan main di sektor mineral dan batu bara, tujuh aturan sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi dan tiga aturan main di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Jadi, total 32 aturan atau keputusan yang dicabut. Akibatnya banyak perizinan di bawahnya akan dihapus," tutur Jonan.

Tidak berhenti sampai di situ, Jonan menyatakan, Kementerian ESDM masih akan terus mengkaji aturan lainnya yang tidak efektif atau efisien untuk investasi. Ia menyebutkan, dalam beberapa pekan ke depan, pemerintah masih akan menghapus aturan di ESDM.

"Jadi, bukan hanya 32 aturan, satu minggu atau dua minggu lagi akan dikurangi lagi," imbuhnya.

Sebagai contoh, salah satu aturan dalam sektor minyak dan gas bumi yang dicabut, misalnya Permentamben Nomor 02/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Kelengkapan untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi di Luar Wilayah Kerja Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Kemudian, aturan yang dicabut di sektor ketenagalistrikan, contohnya Permentamben 03.P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik. Selanjutnya, di sektor minerba, yaitu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 2555.K Tahun 1993 mengenai Pemberian Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum.

Sementara, salah satu aturan yang dihapus di sektor EBTKE, yaitu Peraturan MESDM 13/2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik dan contoh aturan di SKK Migas, yakni PTK 012 Tahun 2017 mengenai Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi.

(**/Cin)

Berita9.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengevaluasi 43 blok minyak bumi dan gas (migas) untuk dilelang pada tahun ini.
 
Adapun 43 blok migas itu terdiri dari 40 blok migas konvensional, dan 3 calon blok migas nonkonvensional.
 
40 blok migas konvensional yang akan dilelang terdiri dari 25 blok yang tidak laku dalam lelang di tahun 2015 dan 2016, serta 15 blok terminasi.
 
25 blok yang tak laku dilelang pada 2015-2016 itu ialah Rupat Labuhan, South CPP, Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, East Sepanjang-Kangean, Kasongan Sampit, Southwest Bengara, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, Karaeng, Ebuny, East Tanimbar, West Berau, Onin, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, dan Mamberamo.
 
Sementara 15 lainnya ialah blok terminasi di tahun 2017, yakni Air Komering, East Sokang, East Muriah, North Kangan, Palangkaraya, West Sangata, Belayan, Southeast Mahakam, South Sageri, Halmahera Kofiau, Southwest Bird's Head, Semai IV, West Papua III, Cendrawasih Bay II, dan Cendrawasih Bay III.
 
Sedangkan calon 3 blok nonkonvensional yang akan dilelang adalah MNK Sumut Tenggara, MNK Jembar Rimba dan GMB Sumbagsel.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan bahwa lelang 43 blok migas tersebut akan dibuka pada 17-18 Februari 2018.

Pihaknya masih mengevaluasi blok mana saja yang bakal dilelang. Hanya blok yang dinilai cukup menarik saja yang akan dilelang.

"Pada 17-18 Februari, kita akan siapkan lelang antara 25-40 WK. Dari 25-40 WK tersebut, ada WK dari lelang 2015-2017 yang masih tersisa kemarin, juga blok-blok yang dikembalikan secara sukarela dan blok-blok terminasi. Itu akan kita evaluasi, jangan sampai yang kita lelang tersebut tidak layak untuk dilelang," kata Arcandra, (27/1).
 
Arcandra mengatakan, ada momentum yang dapat dimanfaatkan untuk menarik minat investor di tahun ini. Setelah 2015-2016 lalu tak ada satu pun blok migas yang diminati investor, pada lelang 2017 lalu ada 5 blok yang dilirik.
 
Beberapa petinggi perusahaan migas juga sudah mendatanginya untuk menyatakan minat dan meminta penjelasan soal skema bagi hasil gross split.
 
"Bagaimana peluangnya apakah ini akan laku atau tidak? Tidak ada jaminan, tapi kita berharap momentum yang ada karena 5 WK laku kemarin dan momentum dari beberapa company yang datang one on one ke saya," ucapnya.
 
Kementerian ESDM pun pada September 2017 lalu telah merevisi skema gross split melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017.
 
Ada berbagai perubahan yang dibuat agar iklim investasi hulu migas jadi lebih atraktif. Terdapat variabel-variabel baru yang menambah bagi hasil (split) untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
 
Kemudian pada Desember 2017 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Ada 7 insentif fiskal yang ditawarkan dalam PP tersebut.
 
Namun, menurut Arcandra, tampaknya aturan gross split ini belum sepenuhnya dipahami para investor. Dirinya dan Menteri ESDM Ignasius Jonan terus berkeliling menemui calon investor untuk memberi gambaran yang lengkap soal skema gross split.
Diharapkan aturan gross split membuahkan hasil manis di lelang migas 2018.
 
"Dampak dari berita-berita yang selama ini ada menyangkut gross split, ini sedikit banyak menyulitkan kita dalam memberikan gambaran yang benar terkait gross split ini. Kita berusaha, misalnya minggu ini Pak Jonan ke Eropa juga dalam rangka agar perusahaan-perusahaan di sana mau melihat blok-blok yang kita tawarkan. Tahun ini saya akan ke AS juga dalam rangka menawarkan blok migas," tutupnya.
 
(**/KM)
Page 1 of 6
Go to top