Peristiwa

Peristiwa (1439)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tenggat waktu kepada Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyerahkan surat pengunduran diri jika ingin masuk jadi caleg DPD RI paling lambat hari ini. Hanura memastikan OSO tidak akan mematuhi perintah KPU.

"Pak OSO tidak akan memenuhi perintah KPU karena Pak OSO hanya akan patuh dan tunduk kepada konstitusi dan hukum. Hukum sebagaimana putusan PTUN dan MA," ujar Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura, Benny Rhamdani, Selasa (22/1/2019).

OSO diberikan tenggat waktu atau deadline oleh KPU hingga pukul 24.00 WIB hari ini. Jika tidak menyerahkan surat pengunduran diri, KPU tetap mencoret OSO sebagai caleg DPD RI.

Ia pun masih melakukan 'perlawanan'. Melalui pengacara, OSO melaporkan KPU ke Bawaslu dan Polda Metro Jaya.

Pihak OSO juga membeberkan surat perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang intinya tetap meminta KPU memasukkan OSO jadi caleg DPD RI. Hanura menegaskan, OSO tetap bersikukuh pada putusan MA dan PTUN, yang menjadi dasar OSO tetap bisa ikut Pileg DPD tanpa melepas posisinya di Hanura.

"Pak OSO tidak akan pernah tunduk pada putusan yang mengatasnamakan hukum tapi sesungguhnya putusan yang lahir dari sebuah konspirasi politik," kata Benny.

Namun di lain pihak, KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan caleg DPD harus mundur dari jabatannya sebagai pengurus parpol. Oleh sebab itu, KPU memberikan tenggat waktu kepada OSO untuk mundur dari partai hari ini.

"Ya itu sikap KPU, artinya kalau Pak OSO memberikan surat pengunduran diri besok (22 Januari 2019, red) berarti pak OSO kita masukan ke DCT," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1). (*)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masih memikirkan berbagai opsi dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Agung (MA) soal swastanisasi air.

Kajian dilakukan agar tidak merugikan warga Ibu Kota saat Pemprov DKI melaksanakan putusan MA tersebut.

Anies menyebut salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah aspek hukum. Pasalnya, selama ini ada kontrak perjanjian dengan Palyja dan PT Aetra sebagai mitra dari PAM Jaya dalam penyediaan air bersih.

"Merugikan rakyat itu misalnya ternyata kemudian nanti ada tuntutan-tuntutan hukum yang justru kita bisa dikalahkan, kita harus memastikan bahwa pelaksanaannya itu membuat rakyat Jakarta menang," tutur Anies di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1).

Anies menjelaskan kedudukan Pemprov DKI adalah untuk mewakili masyarakat Jakarta. Dalam kedudukannya itu Anies menegaskan tak ingin keputusan yang diambil Pemprov DKI justru berimbas negatif.

Ia juga belum mau membeberkan opsi apa yang akan diambil oleh Pemprov untuk melaksanakan putusan MA tersebut.

"Saya tidak mau membicarakan isi karena semuanya sedang dalam proses pembicaraan, nanti kalau sudah baru saya sampaikan," ujar Anies.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Anies untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31K/Pdt/2017.

Putusan MA tersebut memerintahkan pengembalian pengelolaan air dari pihak swasta kepada pemerintah. (*)

Berita9.com - Daftar tunggu calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Kulonprogo hingga tahun 2042.

Jumlah CJH yang menunggu sampai 2042 untuk Kulonprogo sebanyak 5.792 orang. Sedangkan tahun 2019 ini CJH yang akan berangkat sebanyak 273 orang.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kulonprogo Drs HR Nur Rahmawan Sugiharta, untuk pendaftaran haji, setiap harinya pasti ada yang mendaftar.

"Daftar tunggu memang panjang, per Senin (21/01/2019) sudah sampai tahun 2042 mendatang," kata Nur Rahmawan. (*)

Berita9.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menemui para petambak garam sebagai rangkaian kegiatan kampanyenya di Sumenep, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Agenda kampanye ini diabadikannya melalui unggahan rangkaian foto di akun Instagram pribadinya. Dalam foto, tampak Sandi mengenakan baju dan ikat kepala khas Madura saat menyapa para petambak garam.

Dalam keterangan unggahannya, akun @sandiuno menyampaikan bahwa 60 persen konsumsi garam di Indonesia dihasilkan dari Pulau Madura.

"Inilah mengapa Pulau Madura disebut sebagai pulau garam. Di Desa Karanganyar, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, saya berdialog dengan petambak garam yang ada di pulau ini," tulis keterangan foto akun tersebut.

Lebih jauh, dirinya mengaku mendapatkan berbagai keluhan soal impor garam yang dilakukan oleh pemerintah yang dirasanya sangat merugikan mereka.

"Di kesempatan ini, saya menyampaikan komitmen Prabowo-Sandi untuk selalu berpihak pada rakyat Indonesia, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya," lanjut keterangan unggahannya.

Ia lalu menjanjikan, jika dirinya bersama calon presiden Prabowo diberikan kepercayaan memimpin bangsa Indonesia, maka nasib para petambak garam akan diperjuangkan.

"Jika saya dan Pak @prabowo diberikan mandat untuk memimpin bangsa ini, kita akan pastikan orang-orang yang membantu kami di dalam pemerintahan tidak akan menyia-nyiakan petambak garam, selalu membela rakyat, dan tidak akan mengkhianati rakyat," tandas keterangan unggahan yang disukai lebih dari 10.000 pengguna Instagram ini. (*)

Berita9.com - Pengamat terorisme, Sidney Jones, melontarkan tiga kritik keras atas rencana Presiden Joko Widodo untuk membebaskan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir.

Di awal tulisan kritiknya yang dilansir di laman Lowy Institute pada Selasa (22/1), Jones mengatakan bahwa, "Keputusan Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir tidak tepat, patut dipertanyakan, dan tidak layak secara politis."

Jones kemudian menjabarkan poin pertamanya dengan mengatakan bahwa rencana Jokowi itu memang mungkin tidak langsung meningkatkan risiko serangan teror, tapi bisa memberikan kesempatan bagi Ba'asyir untuk menyebarkan keyakinan jihad dan mempromosikan tindak kekerasan.

"Meski jika ia hanya diam di rumah (yang minim kemungkinannya), Ba'asyir akan tetap memiliki banyak pendukung yang dapat mencapai hingga tiga generasi kaum ekstremis dan ini akan memberikan Ba'asyir kesempatan untuk merangsang militansi mereka," tulis Jones.

Jones kemudian mempertanyakan alasan Ba'asyir tidak dijadikan tahanan rumah sehingga ia tetap dapat penjagaan ketat dengan larangan untuk memberikan ceramah dan bepergian.

"Ba'asyir memiliki sejarah berbohong untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan sudah beberapa kali menyangkal pernyataannya sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia pikirkan," katanya.

Kritik kedua Jones dalam tulisan itu adalah menurutnya, rencana Jokowi ini tidak didasari dengan landasan hukum yang jelas.

"Yang pasti bukan grasi, karena Ba'asyir tidak pernah mengajukan grasi. Juga bukan amnesti, karena menyalahi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana kejahatan tertentu, termasuk narapidana teroris, harus menyatakan ikrar kesetiaan secara tertulis kepada pemerintah Indonesia," tulis Jones.

Pengacara Ba'asyir berdalih bahwa syarat tersebut merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah, bukan undang-undang, sehingga dapat ditiadakan jika presiden mengintervensi dengan alasan kemanusiaan.

"Tapi mengapa kewajiban untuk mengikrarkan kesetiaan kepada NKRI dikesampingkan hanya karena alasan kemanusiaan? Ini tidak masuk akal," tulis Jones.

Ketiga, Jones menganggap pemilihan waktu Jokowi untuk mengumumkan rencana ini aneh karena sangat dekat dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2019.

"Jika Jokowi dan para penasihatnya tidak ingin membangkitkan spekulasi bahwa semua ini dilakukan hanya untuk agenda-agenda politik, dan untuk menarik kaum konservatif Islam sebelum Pilpres yang akan diadakan April 2019, mengapa mengambil keputusan sekarang? Kondisi kesehatan Ba'asyir tahun lalu, ketika permohonan-permohonan pembebasannya diabaikan Jokowi, sama saja dengan sekarang," kata Jones.

Jones lantas menyebut bahwa jika ini memang strategi, Jokowi salah besar karena para pendukung Islam tetap menganggap itu sebagai strategi politik, meski mereka senang dengan rencana tersebut.

"Simpulannya adalah Jokowi terlihat lemah, kalah, dan tidak bijak. Bukan citra yang baik selagi kampanye pemilihan presiden memanas," tulis Jones. (*)

Jakarta - Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, memprediksi, debat capres-cawapres putaran pertama akan cukup berat. Sebab kedua pasangan calon akan menggunakan isu masa lalu dan saat ini. 

"Kedua capres bakal menggunakan isu past (masa lalu), present (saat ini) untuk menyerang lawan," kata Jerry melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (17/1).

Ia memprediksi, kubu pejawat akan mempertanyakan pemecatan Prabowo. Serta dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis pascareformasi 1998.

"Selain itu ada tiga isu besar HAM. Yakni pelanggaran HAM berat masa lalu serta pertanahan dan sumber daya alam," kata Jerry.

Sementara itu dari kubu Prabowo diprediksi Jerry akan mempertanyakan kasus-kasus korupsi termasuk mega korupsi Bank Century yang merugikan negara sebanyak Rp 7,8 triliun, serta kasus Meikarta.

"Saya yakin ada para mafia raksasa yang ikut terlibat dalam skandal ini," ujar Jerry mengacu pada kasus-kasus korupsi tersebut.

Selain itu Jerry mengatakan, kasus BLBI, korupsi suap reklamasi di Jakarta Utara senilai Rp 2 miliar, dan pembelian lahan RS Sumber Waras Rp 191 miliar, juga diprediksi akan kembali diangkat. Kasus-kasus tersebut dikatakan Jerry akan dipolitisasi dan dipolarisasi oleh lawan politik, sehingga pejawat harus berhati-hati ketika memberikan sudut pandangnya.

Kendati demikian Jerry mencatat dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, KPK sudah menyelamatkan Rp 1,5 triliun uang negara, 8.290 orang sudah dijadikan tersangka pungli, dan 5.070 OTT KPK dilakukan dengan total uang yang diamankan mencapai Rp 320 miliar.

"Jadi Jokowi bisa dibilang sukses dalam penanganan korupsi. Ini bisa dibilang pencapaian yang baik," pungkas Jerry. (*)

Jakarta - Tiga mantan presiden RI dijadwalkan akan menghadiri debat perdana capres-cawapres malam ini. BJ Habibie, Megawati Soekarnoputridan Susilo Bambang Yudhoyono disebut telah mengkonfirmasi kehadirannya.

"Insyaallah hadir semua," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan, Kamis (17/1/2019).

Tak hanya para mantan presiden, sejumlah eks wakil presiden juga akan datang pada debat yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, itu. Misalnya Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Boediono.

"Besok kita checking akhir pagi," katanya.

Wahyu mengatakan, selain para pemimpin bangsa tersebut, berbagai tokoh diundang dalam debat perdana antara Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu. Seperti tokoh hingga akademisi.

"Meliputi tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda," ujar Wahyu.

Dalam debat ini, KPU telah menyiapkan 500 kursi. Sebanyak 100 kursi di antaranya untuk kubu Jokowi-Ma'ruf dan 100 kursi untuk tim Prabowo-Sandiaga.

"Total yang masuk venue itu total 500 tamu undangan dengan perincian 100 tim 01, 100 tim 02, yang 300 undangan KPU," pungkas dia. (*)

Berita9.com - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat enam kali guguran lava pijar meluncur dari Gunung Merapi pada Ahad (13/1) malam ke arah hulu kali Gendol. Pagi ini Merapi berkabut dengan cuaca berawan.

"Sejak pukul 19.50 hingga 21.21 WIB telah teramati 6 kali guguran lava ke arah hulu Kali Gendol dengan jarak luncur antara 200-600 m dan durasi 35-86 detik. Tingkat aktivitas Merapi Waspada (Level 2). Masyarakat diimbau untuk tetap tenang" tulis akun twitter resmi BPPTKG dikutip di Yogyakarta, Senin (14/1).

Sementara itu berdasarkan pemantauan BPPTKG melalui Pos Pengamatan Gunung Merapi (PGM) Ngepos pada Senin (14/1) pagi, visual Merapi berkabut dengan cuaca berawan.

Suhu udara tercatat 30,2 derajat celsius, kelembaban udara 77 persen RH, tekanan udara 943,6  hPa, angin tenang.

Berdasarkan analisis morfologi kubah lava Gunung Merapi yang dirilis terakhir oleh BPPTKG, volume kubah lava mencapai 439.000 meter kubik dengan laju pertumbuhan mencapai 3.400 meter kubik per hari atau lebih kecil dari pekan sebelumnya. Saat ini kubah lava masih stabil dengan laju pertumbuhan yang masih rendah, rata-rata kurang dari 20.000 meter kubik per hari.

Mengacu pada data aktivitas vulkanik Merapi, hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level II atau Waspada dan BPPTKG sementara tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana. BPPTKG mengimbau warga tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi. (*)

Jakarta - Meski sedang dirawat di rumah sakit, Ustaz Arifin Ilham tetap menitipkan salam kepada Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli zon seusai menjenguk Ustaz Arifin Ilham di RSCM, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019) .

"Ustaz Arifin Ilham baik baik saja. Kondisinya memang lemah, tapi masih bisa berkomunikasi dengan baik. Ustaz Arifin malah titip salam buat Pak Prabowo, Dia juga ucapkan terima kasih karena sudah dijenguk meski sebentar saja, Saya sampaikan agar Ustaz Arifin tetap semangat dan kuat," kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menginformasikan Prabowo bakal menjenguk Ustaz Arifin sepulang dari perjalanan ke luar kota.

"Pak Prabowo masih di luar Jakarta dan saya tak tahu kapan kembali , tapi beliau menyatakan siap menjenguk Ustaz Arifin Ilham," pungkas Fadli. (*)

Jakarta - Mendikbud Muhadjir Effendi menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/1/2019). Kedatangannya disambut langsung Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Hari ini, kami kedatangan Mendikbud di KPK. Beliau memaparkan banyak hal dan kemudian mudah-mudahan kita bisa lebih bekerja sama supaya dana pendidikan yang cukup besar 20 persen dari APBN kita itu nanti dengan kerja sama yang lebih efektif akan bisa lebih baik dampaknya kepada dunia pendidikan kita," jelas Agus di kantornya, (8/1).

Ia menambahkan dalam pembicaraannya bersama Mendikbud, banyak agenda yang dirancang antara lembaga antirasuah dengan kementerian ini.

"Banyak hal yang akan kita harmoniskan. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa membuat sistem yang lebih baik," ungkap Ketua KPK.

Sementara itu, Mendikbud mengatakan kedatangannya hari ini selain untuk bersilaturahmi dengan pimpinan KPK, namun juga untuk memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran pendidikan tahun 2019.

"Kedua juga, tentu saja datang saya untuk memberikan apresiasi kepada KPK yang telah paling tidak tahun 2018 telah menorehkan pesan yang tersendiri bagi Kemendikbud. Banyak kasus korupsi di bawah sektor pendidikan yang bisa diselesaikan atau bisa ditangani oleh KPK," ujarnya.

Ia menururkan, penyelesaian kasus korupsi di ranah pendidikan oleh KPK dinilai memiliki daya efek jera yang menurutnya bagus untuk penegakkan hukum.

Muhadjir pun mengharapkan hal ini akan terus dilakukan pada tahun 2019 nanti. Selain itu, lanjutnya bersama KPK, Kemendikbud juga akan meningkatkan kerja sama pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang ada di lembaga antirasuah.

"Kami bisa bergabung dan yang sudah bergabung akan kita lengkapi. Kami akan sempurnakan, sehingga untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, termasuk pencegahan dan penindakannya nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tandasnya. (*)

Page 1 of 103
Go to top