Peristiwa

Peristiwa (1636)

Berita9.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, didampingi Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto, bersama para pejabat Eselon I dan II Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menghadiri rapat kerja (raker) bersama anggota Komisi X DPR RI, di Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2020) petang.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi X, Syaiful Huda bersama Dede Yusuf, Hetifah dan Abdul Fikri Faqih, membahas beberapa hal, yakni persiapan pelaksanaan DAK Fisik GOR TA 2020, masukan pada Revisi RUU SKN, dan persiapan kontingen Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020.

"Ada tiga agenda yang dibahas pada raker kali ini, yakni tentang GOR DAK Tipe B yang sudah disepakati saat pembahasan anggaran 2019 yang lalu di 29 kabupaten dan kota, yang mendapatkan dengan total anggaran Rp 450 miliar," kata Menpora usai raker.

Yang kedua, lanjutnya, terkait masukan dalam rangka revisi UU SKN serta persiapan tentang Olimpiade Tokyo 2020.

"Yang dibahas kita jelaskan proses tentang DAK kriteria kabupaten dan kota yang mendapatkan dan anggota Komisi X bisa memahami penjelasan saya. Terkait UU SKN, akan kita revisi dan masuk dalam Prolegnas dan kita persiapkan diperkirakan masa sidang depan akan dimulai melakukan pembahasan dengan Komisi X," urai Zainudin.

Menurutnya, persiapan Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia telah mempersiapkan beberapa cabang olahraga untuk bisa ikut. Saat ini masih ada cabang olahraga yang sedang kualifikasi dan sudah ada yang lolos.

"Saat ini, telah ada empat cabor yang lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo, yakni atletik (Lalu M. Zohri), Panahan (Riau Ega Agatha, Diananda Choirunisa), Menembak (Vidia Rafika) dan Angkat Besi (Eko Yuli Irawan), Indonesia akan mengikuti 15 cabor Olimpiade Tokyo 2020 dengan kuota 30 atlet," jelasnya.

Komisi X DPR minta Kemenpora untuk fokus pada pengembangan cabor unggulan agar lebih fokus mendapatkan medali pada Olimpiade Tokyo 2020 dan memprioritaskan bagi pengembangan fasilitas olahraga induk yang berjenjang hingga tingkat olimpiade dengan sport dan science technology.

"Komisi X DPR juga mendukung pemerintah, KONI-KOI dalam upaya memasukkan cabor unggulan khususnya Pencak Silat dalam kategori olahraga ekhibisi pada Olimpiade 2024 atau 2028 dan meminta pemerintah menyusun peta jalan olahraga prestasi maupun infrastruktur olahraga berstandar internasional dalam rangka persiapan tuan rumah Olimpiade 2032," kata Syaiful. (*)

Berita9.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menarik seluruh suntikan dana atau subsidi yang diberikan pemerintah kepada BPJS Kesehatan. Langkah ini akan diambil jika DPR RI bersikukuh ingin membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan bukan BUMN. Karena bukan lagi BUMN, pemerintah tidak bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dulu meminta persetujuan publik," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima. (20/2).

Iqbal menjelaskan, pemilik BPJS ada tiga pihak. Pertama pengusaha yang membayar iuran BPJS, kedua masyarakat penerima upah yaitu buruh, dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI). Karena itu, kata Iqbal, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji publik.

Dalam hal ini, katanya, DPR RI sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Untuk itu, pemerintah seharusnya mendengarkan sikap DPR dan segera membatalkan kenaikan tersebut.

Jaminan kesehatan adalah hak rakyat. Bahkan dalam UU BPJS dan UU SJSN diatur, sudah menjadi kewajiban negara kalau terjadi defisit, melalui apa yang dimaksud dengan dana kontingensi. 

“Misalnya terjadi epidemis, bencana alam, atau mungkin kesalahan pengelolaan seperti saat ini, maka bisa menggunakan dana kontingensi,” kata Said Iqbal.

Said menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbukti memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. "Seharusnya, kegagalan dalam mengelola BPJS tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran," tegas pria yang menjadi ILO Governing Body dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). 

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, sampai dengan akhir 2019 pemerintah telah menambal defisit BPJS Kesehatan hingga mencapai Rp13 triliun. Adapun defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyentuh angka Rp 32 triliun.

"Bahkan jika meminta peraturan presiden, nomor 75 tahun 2019, dibatalkan maka Menkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun 2019 saya tarik kembali," kata Sri Mulyani. (*)

Berita9.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau pemerintah daerah segera mendistribusikan pupuk bersubsidi untuk petani. Hal ini untuk menepis isu kelangkaan pupuk yang dilakukan pihak – pihak yang ingin menyalahi aturan pendistribusian pupuk.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menegaskan, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang tergabung dengan Kelompok Tani. Selain itu, yang berhak mendapatkan juga petani yang memiliki lahan maksimal 2 hektare (ha).

"Alokasi pupuk untuk daerah diberikan sesuai dengan e-RDKK yang diajukan. Ketersediaan ada, tinggal didistribusikan. Namun harus sesuai aturan jangan sampai isu ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Sarwo Edhy, Rabu (19/2).

Sarwo Edhy menjelaskan, kebijakan e-RDKK guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam RDKK. 

"Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Tujuannya agar tepat sasaran," jelas Sarwo Edhy.

Seperti yang terjadi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), isu kelangkaan pupuk tersebar dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan pupuk melebihi kuota. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Barat, Suhadi menegaskan, tidak ada kelangkaan pupuk yang dialami petani.

“Pemerintah menjamin semua petani mendapatkan pupuk sesuai kuotanya. Yang bilang langka itu, yang ingin membeli semaunya dia (melebihi kuota yang ditetapkan),” tegas Suhadi.

Suhadi menjelaskan, kuota pupuk bersubsidi dibagi ke setiap petani dengan luas lahan maksimal 2 hektar per musim tanam. Untuk memastikan distribusi pupuk ini tepat sasaran, pemerintah telah menerbitkan Kartu Tani yang diberikan kepada setiap petani berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kuota pupuk bersubsidi yang diberikan per hektar lahan, masing-masing Urea 250 kg, SP 36 100 kg, NPK 150 kg, ZA 50 kg dan pupuk organik 500 kg," sebut Suhadi.

Sementara di tingkat lapangan, ada pihak-pihak yang menginginkan lebih dari kuota yang diberikan. Menurutnya, hal itu tidak diperbolehkan sekarang karena melanggar ketentuan. 

“Kalau dulu mungkin boleh, sekarang pengawasannya lebih ketat, apalagi kalau pakai kartu tani sudah ada kuotanya di situ. Kalau diberikan lebih, orang lain tidak dapat. Ini yang mereka bilang langka itu," tuturnya.

Suhadi menambahkan, pupuk tersedia dan tidak ada petani yang tidak bisa mendapatkan pupuk. Kalau kartu taninya belum bisa dipakai, dipersilakan dengan cara manual. 

"Selama dia terdaftar di RDKK, maka pupuk pasti akan diberikan. Soal kemarin ada keterlambatan distribusi itu masalah tekhnis administrasi saja. Sedang soal ketersediaan, Petrokimia (BUMN Produsen pupuk) juga menjamin itu," jelasnya.

Suhadi mengakui ada petani yang menginginkan agar kuota pupuk yang diberikan seluruhnya hanya jenis urea saja dan enggan mengambil pupuk jenis lain. Ia menegaskan, tugas pemerintah bukan hanya memastikan ketersediaan pupuk saja, tetapi juga mendidik petani agar paham tata cara pemupukan yang baik. (*)

Berita9.com - KAWASAN lahan pasir selatan Bantul tidak hanya berpotensi untuk budidaya komoditas sayuran. Ketika lahan tersebut dikelola dengan sungguh-sungguh, lahan pasir juga cocok sebagai tempat mengembangkan buah melon.

Selama ini memang lahan gersang di pesisir selatan Bantul lebih banyak dimanfaatkan untuk budidaya cabai, bawang merah serta tanaman palawija lainnya.

Namun Marno warga Bedoyo Karangsewu, Galur, Kulon Progo memberikan inspirasi. Menurut dirinya lahan pasir yang gersang bisa di optimalkan menjadi area pertanian produktif dan menjanjikan keuntungan berlipat.

“Kalau lahan pasir diolah secara sungguh–sungguh bakal menjadi media tanam yang menjanjikan, hasilnya panen melon juga berdampak baik karena sudah beberapa kali saya mencoba dan berhasil,” ujar lelaki 41 tahun tersebut. (18/2).

Menurut Marno, mengolah lahan pasir memang dibutuhkan penanganan khusus. Termasuk bagaimana berinovasi supaya ketersediaan air terjaga. Karena tanaman melon membutuhkan air secara berkelanjutan.

“Kami menggunakan impus selang plastik, artinya dibawah mulsa atau plastik penutup tanah itu kami buat jaringan agar air selalu mengalir,” ujarnya.

Dengan sistem tersebut, konsekuensinya mesin disel harus menyala terus untuk mendorong air terus mengalir.

Marno mengatakan, kendati ditanam di pasir gersang, masa panen hampir sama dengan ketika dibudidayakan di lahan pertanian biasa. Perbedaan paling mendasar terletak pada sistem pengairan.

Budidaya di lahan pasir sistem pengairan dengan impus plastik mesti mengalir terus menerus.

“Saya melihat lahan pasir punya potensi yang luar biasa daripada tidak termanfaatkan dan dibiarkan terbengkalai. Karenanya dengan kerja keras saya optimalkan dengan budidaya melon, dan hasilnya sangat memuaskan,” pungkasnya. (*)

Berita9.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melansir neraca perdagangan Indonesia Januari 2020, mengalami defisit US$864 juta. Total nilai ekspor US$13,41 miliar sedangkan impornya US$14,28 miliar.

"Defisit neraca perdagangan ini dipicu oleh sektor migas yang mengalami defisit 1,18 miliar dolar AS, walaupun sektor nonmigas surplus 0,32 miliar dolar AS," kata Kepala BPS, Suhariyanto di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Angka defisit Januari 2020 tersebut lebih kecil dibandingkan defisit yang terjadi pada Januari 2019 yakni US$1,06 miliar. Adapun nilai ekspor Indonesia pada 2020, mencapai US$13,41 miliar mengalami penurunan 7,16% dibanding ekspor Desember 2019. Demikian juga dibanding Januari 2019, menurun 3,71%.

Penurunan ekspor Januari 2020 dibanding Desember 2019, disebabkan menurunnya ekspor migas sebesar 28,73%. Yakni dari US$1,13 miliar menjadi US$805,9 juta. Demikian juga ekspor nonmigas yang turun 5,33% dari US$13,3 miliar menjadi US$12,6 miliar.

Penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak 3,45% menjadi US$168,9 juta dan ekspor minyak mentah 83,29% menjadi US$32,9 juta, demikian juga ekspor gas turun 20,41% menjadi US$604,1 juta.

Sedangkan, nilai impor Indonesia pada Januari 2020, mencapai US$14,28 miliar, atau turun 1,60% dibanding Desember 2019. Demikian pula jika dibanding Januari 2019, turun 4,78%.

Hal tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor migas dan nonmigas masing-masing sebesar US$146,1 juta, atau 6,85% dan US$85,5 juta, atau 0,69%. Penurunan impor migas dipicu oleh turunnya nilai impor minyak mentah US$185,3 juta atau 26,50%. Dan, hasil minyak US$124,5 juta, atau 10,13%. Sebaliknya, nilai impor gas naik US$163,7 juta atau 79,68%.

"Tentunya kita harapkan, misalnya implementasi Biodiesel 30 (B30) akan bergulir dengan mulus sehingga neraca perdagangan akan lebih baik," ungkap Suhariyanto. (*)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar sayembara berhadiah iPhone 11 untuk warga yang membagikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku dan Nurhadi. Informasi tersebut akan digunakan untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap Harun Masiku dan Nurhadi.

"Informasi dapat diberikan langsung kepada KPK atau kepolisian setempat atau kepada MAKI di nomor 081218637589," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Ahad (16/2).

Hadiah iPhone, lanjut Boyamin, diberikan sebanyak dua unit dan berlaku selamanya, serta tidak terbatas bagi informasi yang diberikan aparat penegak hukum maupun wartawan.

MAKI juga pernah melakukan sayembara berhadiah Rp 10 juta untuk informasi keberadaan Setya Novanto pada tanggal 16 November 2017. Berhubung informannya tidak bersedia menerima hadiah, maka uang Rp 10 juta diserahkan ke yayasan.

KPK telah menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Harun Masiku dan Nurhadi. Namun, hingga kini keduanya belum juga ditemukan.

Harun Masiku merupakan buron tersangkas kasus suap pergantian antarwaktu (PAW). Ia buron setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Lebih dari sebulan, Harun masih tidak diketahui keberadaannya.

Sementara Nurhadi, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) karena yang bersangkutan sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK dan tidak bisa ditemui di kediamannya. Rumahnya pun kosong. (*)

Berita9.com - Ketua Umum PAN periode 2020-2025 Zulkifli Hasan disarankan merangkul seluruh pihak di internal dalam kepengurusannya nanti, termasuk mereka yang menjadi lawan saat kontestasi dalam Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Politikus senior PAN Soetrisno Bachir mengajak semua pihak bersatu usai gelaran kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Dengan semangat tanpa lelah untuk terus berjuang untuk membesarkan partai," ujar Soetrisno.

Menurut dia, dengan bersatunya seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PAN, bukan tidak mungkin partainya akan berada di tiga besar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satu contoh hasil persatuan itu adalah saat Pemilu 2014 di mana PAN berhasil meraih 9.481.621 suara.

"Mari kita ukir takdir, masing-masing melejitkan diri berbuat untuk rakyat, membawa PAN ke depan,” kata Soetrisno.

Mantan ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN itu meminta kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk segera melakukan konsolidasi. Hal itu agar partai berlambang matahari terbit dapat mengulang kesuksesan seperti pemilu sebelumnya.

"Siapa pun yang menang dan terpilih menjadi ketua umum harus melakukan rekonsiliasi, mengajak semua pihak bersatu memajukan PAN," ujar Soetrisno Bachir menegaskan.

Politikus PAN Saleh Partaonan Daulay menuturkan, melihat rekam jejak Zulkifli, ia optimistis Ketum PAN dua periode itu akan merangkul semua pihak.

"Saya tahu persis bagaimana nanti Bang Zul akan merangkul semua kekuatan yang ada di PAN dan tokoh-tokoh yang ada di PAN," tutur Saleh Daulay, Kamis (13/2).

Mantan sekretaris jenderal PAN periode 2015-2020 itu menambahkan, dinamika dalam proses pemilihan ketua umum PAN memang berlangsung panas sehingga semua pihak fokus untuk terlebih dahulu menyelesaikan seluruh acaranya.

Namun, jika semua hal terkait kongres sudah selesai, Saleh optimistis Zulkifli Hasan segera berkomunikasi dengan tokoh-tokoh PAN lainnya. Sebab, kontribusi seluruh pihak di internal PAN dibutuhkan untuk mencapai target menjadi partai tiga besar pada Pemilu 2024.

"Insya Allah, tidak ada yang akan ditinggalkan. Mungkin butuh sedikit waktu saja untuk melakukan silaturahim lintas tokoh-tokoh itu," ujar Saleh.

Selain itu, Saleh menjelaskan, PAN akan menjadi partai tengah dalam politik di Indonesia. Sebab, partai berlambang matahari terbit itu ingin merangkul semua pihak dalam membangun Indonesia.

"PAN punya cita-cita, punya garis perjuangan itu kan selalu ada di tengah. Jadi, kita akan kembalikan di tengah ini untuk merangkul semua komponen," kata Saleh. (*)

Berita9.com - Advokat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah mengakui mendapatkan titipan uang Rp 400 juta dari Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia juga mengetahui uang itu berasal dari Harun Masiku yang dititipi untuk Saeful Bahri, politisi PDIP dan mantan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Uang tersebut kemudian menjadi alat bukti kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP. "Saya sudah kasih keterangan ke penyidik. Memang saya dapat titipan uang Rp 400 juta dari Mas Kusnadi. Mas Kusnadi sudah terkonfirmasi dari Pak Harun duitnya," kata Donny setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/2). Donny kembali menekankan, uang yang dititip Kusnadi untuk Saeful.

KPK menetapkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan tiga lainnya dalam kasus PAW tersebut. Ketiga tersangka lainnya adalah mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan caleg PDIP Harun Masiku, dan Saeful Bahri.

Wahyu diduga menerima suap agar membantu Harun ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Wahyu diduga menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta. Hingga saat ini KPK dan Polri belum menemukan Harun yang ditetapkan sebagai buron.

Donny membantah adanya uang dari Hasto dalam titipan tersebut. "Oh, saya tidak ada. Tidak mungkinlah Sekjen digempol-gempol bawa uang kan?" kata dia.

Donny termasuk satu di antara delapan orang yang diamankan tim KPK saat operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1). Namun, KPK membebaskannya kemudian. Pembebasan Donny tersebut menjadi polemik. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mendesak agar KPK menetapkan Donny maupun Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam pemeriksaan kemarin, Donny dikonfrontasi dengan Wahyu. Donny tak memungkiri pernah berkomunikasi dengan Wahyu. Namun, ia membantah pernah berkomunikasi dengan Harun Masiku terkait permintaan kekurangan uang. "Saya tidak pernah komunikasi dengan Pak Harun, itu masalahnya. Saya hanya pada urusan bagaimana saya menyusun langkah-langkah hukum," kata dia.

Selepas pemeriksaan, Wahyu juga mengakui pernah berkomunikasi dengan Donny. "(Pemeriksaan) saya dikonfrontir dengan Saudara Donny. Ya, tema-tema komunikasi lah. Biasa, masih ajek seperti yang kemarin-kemarin," kata Wahyu.

Pada Selasa (11/2), Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK membuka peluang untuk menetapkan tersangka baru. Hal tersebut sebagai respons atas gugatan praperadilan yang dilakukan MAKI terhadap KPK. "KPK memberikan tanggapan terkait dalil yang diajukan pemohon praperadilan yang pada prinsipnya bahwa memang tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain selain dari empat yang telah ditetapkan sebelumnya," kata dia.

Ali juga menanggapi perihal materi praperadilan MAKI yang menyatakan KPK telah menghentikan proses penyidikan kasus suap pengurusan PAW tersebut. KPK juga membantah dalil yang diajukan MAKI terkait imunitas yang dimiliki oleh seseorang karena profesi ataupun tugas tanggung jawab yang dijalankannya.

"Karena beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK juga banyak perkara lain yang melibatkan advokat. Artinya, bagi KPK tidak menjadi hambatan ketika seseorang berprofesi sebagai advokat berdasarkan bukti permulaan cukup dapat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan itu sebenarnya di undang-undang jelas karena advokat bagian aparatur penegak hukum," kata dia. (*)

Berita9.com - Proses pemilihan ketua umum dalam Kongres V Partai Amanat Nasional telah selesai dilakukan. Pemilihan ketua umum dilakukan dengan metode pemungutan suara terhadap 568 pemilik suara yang terdiri dari kketua dan pengurus PAN dari tingkat pusat hingga daerah.

Ada tiga calon ketua umum yang bersaing di dalam pemilihan ketua umum kali ini. Mereka adalah Mulfachri Harahap, Drajad Wibowo dan calon petahana Zulkifli Hasan.

Setelah penghitungan suara didapatkan hasil pemilik suara terbanyak adalah Zulkifli Hasan alias Zulhas, dengan perolehan 331 suara. Disusul dengan Mulfachri Harahap dengan perolehan suara sebanyak 225. Sedangkan Drajad Wibowo berada di urutan akhir karena hanya mengantongi 6 suara.

Jumlah suara sah sebanyak 562, suara tidak sah sebanyak 3 suara. Suara tidak sah tersebut berasal dari sebagian yang masih memilih caketum Asman Abnur yang telah menyatakan tidak melanjutkan pencalonan dirinya.

Zulhas unggul sebanyak 106 suara dan berhak menjadi ketua umum PAN Periode 2020-2025.  Dalam proses pemilihan ketua umum ini hanya dilakukan satu putaran. Siapa pun yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang berhak menjadi ketua umum.

Diketahui, semula persaingan ketua umum PAN diikuti oleh empat orang kandidat, mereka adalah Zulkifli Hasan, Drajad Wibowo, Asman Abnur, dan Mulfachri Harahap. Namun Asman memilih tidak melanjutkan pencalonan dan memilih memberikan dukungan kepada Zulkifli Hasan.

Terkait dengan jumlah suara, semula diberitakan ada sebanyak 590 pemilik suara, tetapi ada 22 wilayah yang sedang mengalami sengketa kepengurusan sehingga dibatalkan hak suaranya, dan menyisakan 568 suara. Dari jumlah tersebut, terdapat 563 yang menggunakan hak suaranya. (*)

Berita9.com - Wabah virus corona menimbulkan kekhawatiran tersendiri untuk masyarakat dunia, termasuk juga Indonesia. Beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi Warga Negara Indonesia atau WNI dari China ke Tanah Air. Mereka para WNI dari Hubei, untuk sementara di karantina di Natuna. Hal ini ternyata menimbulkan pro dan kontra.

Banyak yang tak setuju dengan keputusan sepihak pemerintah menempatkan WNI tersebut di Natuna. Bahkan hal ini membuat Anggota DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning ikut berkomentar. 

Dia meminta agar menteri kesehatan dan pimpinan Komisi IX DPR ikut tidur bersama WNI dari China yang diobservasi di Natuna. Hal ini untuk meyakinkan warga Natuna bahwa ratusan WNI tersebut sehat terbebas dari Virus Corona.

"Untuk meyakinkan orang Natuna, menkes tidur di situ. Nih saya tidur di sini, ajak pimpinan Komisi IX. Baru yakin rakyat. Bentuk konkret dengan rakyat," kata Ribka sepeti dikutip laman.

Tantangan ini diungkapkan Ribka demi meyakinkan, WNI yang tiba dari China baik-baik saja. Apalagi, para WNI tersebut sudah lolos screening saat melewati bandara.

"Jangan omdo (omong doang) aja. Coba menkes, dirjen-dirjen," ujar Ribka.

Ternyata tantangan Ribka didengar oleh Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Ia pun mengaku, saat ini memang tengah berkantor di Natuna yang menjadi tempat observasi WNI yang dievakuasi dari China. Terawan mengaku, akan berkantor di Natuna sampai para WNI pulang.

"Saya tetap ngantor di sana. Kan sampai mereka kembali," kata Terawan di kompleks parlemen. (*)

 

Page 1 of 117
Go to top