Peristiwa

Peristiwa (1387)

Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, distribusi tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar korban gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng) belum mencukupi.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, pembagian tenda kelas darurat hanya difokuskan untuk sekolah di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sedangkan untuk madrasah yang notabene di bawah kewanagan Kementerian Agama (Kemenag) masih sangat terbatas.

"Sementara banyak sekolah (madrasah) di bawah Kemenag yang juga membutuhkan tenda untuk sekolah darurat," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (23/10).

Ia mengakui, prioritas tenda kelas darurat disesuaikan dengan kesepakatan Kemendikbud dengan UNICEF. Kebutuhan tenda sekolah darurat untuk sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemendikbud pun terbilang tak sedikit yakni mencapai 1.654 kelas.

Kendati demikian, pihak Kemenag sudah mengajukan permohonan bantuan tenda untuk madrasah-madrasah di Sulteng sebanyak 50 tenda kelas darurat dari total 450 tenda yang merupakan bantuan UNICEF.

Artinya, pihak Kemenag hanya meminta 50 tenda kelas darurat dari total kebutuhan sekitar 700 tenda kelas darurat yang dibutuhkan madrasah.

Sejatinya, kata dia, dalam memberikan bantuan kemanusian termasuk fasilitas tenda untuk sekolah darurat semestinya berprinsip non diskriminasi.

"Anak-anak yang bersekolah di sekolah umum di bawah kewenangan Kemendikbud maupun anak-anak yang bersekolah di madrasah-madrasah, semuanya adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama," ujar Retno.

Ia menegaskan, pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pendidikan harus tetap dijamin meski dalam situasi darurat. Menurut dia, seluruh anak-anak usia sekolah yang selamat dari bencana tersebut harus segera bersekolah tanpa memandang suku, agama, ras, dan bersekolah di mana.

"Urusan seperti ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan, tinggal komunikasi antara kedua kementerian. Menteri Agama perlu proaktif melobi dan menelepon Mendikbud agar 50 tenda kelas darurat yang diminta Kemenag dapat disetujui agar keberlangsungan pendidikan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia dapat diwujudkan," kata dia. (*)

Jakarta - Pihak kepolisian terus mendalami kasus pembakaran bendera berlafadz Tauhid saat peringatan Hari Santri Nasional di Garut, pada Senin (22/10) kemarin. Saat ini, pihak kepolisian masih memeriksa tiga anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) terkait kasus tersebut.

"Saat ini, masih tiga orang ya sebagai saksi statusnya karena akan didalami lagi oleh penyelidik Polri," kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudho Wisnu Andhiko, Selasa (23/10).

Ia mengungkapkan, penyelidik masih memeriksa secara intensif tiga orang tersebut. Trunoyudho menuturkan, tiga orang tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi.

Keterangan dari tiga orang tersebut akan digunakan kepolisian sebagai bentuk pengembangan kasus. Sehingga, langkah hukum lebih lanjut dapat ditentukan oleh kepolisian.

"Kita tunggu nanti hasil penyelidikan, sekarang penyelidik masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi kepada semua saksi," ujarnya.

Sebelumnya video pembakaran bendera hitam berlafadz Tauhid viral di media sosial. Diketahui insiden pembakaran bendera tersebut terjadi saat peringatan Hari Santri Nasional di Lapang Alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut pada Senin (22/10).

Terkait peristiwa itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudho Wisnu Andhiko juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi. Masyarakat diminta mempercayakan pengusutan insiden tersebut ke pihak kepolisian.

"Masyarakat khususnya umat Islam jangan terprovokasi adu domba pecah belah pada satu sisi yang belum jelas informasinya," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudho Wisnu Andhiko, saat dihubungi Selasa (23/10).

Trunoyudho menegaskan, kepolisian telah melakukan tindakan untuk mengusut kasus ini. Pihak kepolisian pun telah bersinergi dengan sejumlah ormas agar masyarakat tak terprovokasi dengan kasus ini. Masyarakat pun diminta agar tenang. "Polres Garut telah bersinergi dengan para tokoh ulama dan MUI," ujarnya. (*)

Berita9.com - Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai, meski sudah ada dana desa, namun angka kemiskinan di pedesaan masih tinggi. Tingkat kemiskinan di desa, kata dia, sedikitnya 61 persen.

Dengan kata lain, ujarnya, pembangunan sektor pertanian yang kini sedang digenjot pemerintah, belum berdampak pada kesejahteraan para petani.

“Indonesia telah menggantungkan ekonominya pada sektor jasa, sehingga  61 persen angka kemiskinan ada di pedesaan,” kata Faisal dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Kedaulatan Pangan’ yang digelar Fraksi Partai Gerindra di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Faisal mengaku heran dengan data tersebut. Sebab, desa saat ini telah mendapat anggaran langsung dari APBN yang jumlahnya tidak sedikit. Dia menduga, anggara dana desa itu hanya dinikmati oleh segelintir elite di desa.

“Ada apa di desa? Apa dana desa itu hanya dinikmati oleh elite desa,” tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotannya adalag soal kepemilikan tanah di desa. Menurutnya, saat ini tanah di desa masih banyak dikuasai oleh perusahaan.

“Gini rasio kepemilikan tanah hingga tahun 2013 juga masih tinggi. Ini karena masih dikuasai oleh korporasi sehingga petani hanya menjadi petani gurem,” imbuhnya. (*)

Berita9.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengadakan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat di kampung halamannya, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, hari ini, Senin, 22 Oktober 2018.

"Yang berdiri di sana mendekat ke sini biar kelihatan," ujarnya kepada sekitar dua ribu masyarakat yang hadir di GPR Mustafa Kamal, yaitu ibu-ibu, mahasiswa, Gerakan Rakyat Anti Narkoba, laskar, dan elemen masyarakat lainnya.

Di awal Sosialisasi Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kegiatan seperti ini dilakukan di berbagai tempat di seluruh Indonesia termasuk di Lampung Selatan.

"Sosialisasi merupakan salah satu tugas MPR," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan apalagi di tahun politik. Sebagai pria asli Kalianda, dirinya ingin kampung halamannya tetap rukun dan damai.

"Kalau Kalianda tak rukun dan damai, saya malu," ucapnya.

Dia memaparkan, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa ini memiliki pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Disebut, Indonesia memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Zulkifli menegaskan bahwa Pancasila adalah pegangan hidup bagsa Indonesia. Diharapkan, semua menjalankan sila-sila yang ada. Dalam Pancasila ada Sila I yang menyatakan Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, negara memberi kebebasan kepada penganut beragama untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
 
"Dengan demikian, kita Pancasilais bila menjalankan kewajiban beragama, bukan radikal," ujarnya.

Dalam ber-Pancasila, kata Zulkifli, masyarakat diharapkan harus bersikap memanusiakan manusia, saling menghormati, tak membeda-bedakan satu dengan yang lain, dan menjaga persatuan.

Disampaikan kepada mereka, bahwa bangsa ini sebentar lagi akan melaksanakan berbagai pemilu, baip pilpres dan pileg. Dalam pemilu diakui, pilihan masyarakat ada yang beda, ada yang mendukung calon presiden A atau calon Presiden B, juga ada yang memilih partai C, partai D, dan lain sebagainya. Perbedaan memilih, menurut Zulkifli Hasan sah-sah saja dan boleh-boleh saja.

"Yang tak boleh adalah berantem karena beda pilihan," ujarnya.

Pemilu menurut Zulkifli Hasan adalah, cara untuk memilih pemimpin yang baik dengan tetap mengedepankan persatuan. Untuk itu, bila jadi presiden, anggota DPR, kepala desa, camat, bupati, wali kota, dan gubernur, harus bisa adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila ada persoalan wajib diselesaikan dengan musyawarah. "Jangan saling serang," katanya.

Sebagai bangsa yang beragam dan tinggal tersebar dari Sabang sampai Merauke, menurut Zulkifli Hasan, semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak ditanya asal usul suku, agama, dan tinggal di mana.

"Siapa saja dan dari manapun semua mempunyai hak yang sama. Itulah NKRI,” ujarnya. Di mana saja selama tinggal di Indonesia, rakyat bebas berkreasi dan tak ada perbedaan. “Meski kita beragam, namun kita tetap bersatu dalam keragaman,” ucapnya.

Disampaikan, bahwa sistem demokrasi Indonesia adalah Pancasila. Dalam demokrasi ini ada hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ada hak memilih dan dipilih. Saat pemilu rakyat mempunyai hak memilih. Dari sinilah diharapkan bahwa dalam pemilu, apakah pileg, pilpres, pilkada, maupun memilih anggota DPD, rakyat menggunakan hak untuk menentukan pemimpinnya.

"Rakyat bebas memilih untuk menentukan masa depan bangsa dan negara," ujarnya.

Dari pemilu inilah rakyat bisa memilih pemimpin yang terbaik. "Pilihlah pemimpin yang bisa menjalankan cita-cita bangsa yang mempersatukan, adil, setara, sehingga mampu meningkatkan kedaulatan Indonesia,” ucapnya.

Usai melakukan sosialisasi di Mustafa Kamal, Zulkifli Hasan bergegas menuju ke Desa Pisang, Kecamatan Penengahan. Di kantor desa ini, dia sudah ditunggu ribuan orang. Di desa yang banyak tumbuh pohon pisang ini, dirinya melakukan hal yang sama, yaitu sosialisasi. 

Sebelum Empat Pilar dipaparkan, Zulkifli Hasan mengetes hafalan sila-sila Pancasila kepada masyarakat yang hadir. Setelah beberapa orang dites, masyarakat di sana ternyata hafal sila-sila yang ada.

"Hafalan masyarakat di sini akan sila-sila Pancasila tak kalah dengan di tempat yang lain,” kata Zulkifli Hasan mengapresiasi. (*)

 

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut memberi perhatian pada banyaknya jumlah pemilih milenial (20-35 tahun) di Pemilu 2019 mendatang. Pemilih milenial diharapkan tak hanya mau mencoblos, tapi juga mau melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran pemilu.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menuturkan pihaknya kini berusaha untuk membuat pemilu tak berjarak dengan kaum milenial. Yakni dengan mengemas sosialisasi aktivitas kepemiluan dengan gaya keseharian milenial.
 
"Sehingga pada saatnya partisipasi mereka pada level yang sangat sederhana partisipasi itu adalah mau menggunakan hak pilih," kata Afif saat Diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10).
 
"Pada bagian lain, keinginan kami, mereka mau melaporkan jika menemukan adanya pelangggaran pemilu. Nah, ini yang kita harapkan partisipasi dari sisi Bawaslu," sambungnya.
 
Afif menjelaskan, saat ini Bawaslu telah mengakreditasikan beberapa elemen masyarakat untuk turut menjadi pemantau pemilu. Sebagian besar diisi LSM dan organisasi mahasiswa.
 
"Sebagian besar LSM, tetapi ada empat entitas kelompok mahasiswa yang ahli bait: ada PMII, ada HMI, ada GMKI, dan ada KAMMI. Ini hal baru saya kira yang bisa jadi menjadi pemantik partisipasi generasi milenial," terang Afif.
 
Afif berharap dengan partisipasi politik yang tinggi dari kaum milenial dan juga mau melaporkan pelanggaran ke Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia.
 
"Agar masyarakat ini semakin naik levelnya dari sekadar partisipasi menggunakan hak pilih kepada partisipasi untuk menjaga kualitas proses pemilu," ujarnya.
 
(**/KM)

Berita9.com - Sejumlah diplomat asal Kuba membuat keributan dan mengamuk dengan berteriak-teriak dan menggebrak-gebrak meja dalam pertemuan yang digelar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pertemuan ini diinisasi Amerika Serikat (AS) untuk membahas para tahanan politik Kuba.

Mereka meminta agar AS segera mencabut sanksi atas Kuba, serta membebaskan sekitar 130 tahanan politik yang kini masih ditahan di Kuba. 

Para diplomat ini berteriak-teriak saat perwakilan AS, Kelley Currie, membawakan pidato di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Currie pun meminta agar penjaga keamanan mengeluarkan mereka dari aula pertemuan.

Dilansir dari AFP, Rabu 17 Oktober 2018, salah satu diplomat juga sempat membanting sebuah buku besasr di atas meja. Sementara yang lain menggunakan palu kayu untuk membuat keributan. 

"Apakah diplomat sebuah negara berperilaku seperti ini? Bagaimana perilaku polisi jika pemerintahannya seperti ini?" tanya Currie, dengan nada menyindir.

Duta Besar Kuba Anayansi Rodriguez Camejo mengecam pertemuan tersebut dan menyebutnya sebagai "komedi politik". Ia juga mengaku telah mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang meminta pertemuan tersebut dibatalkan karena melanggar aturan PBB.

Pertemuan tersebut digelar beberapa pekan sebelum Majelis Umum dijadwalkan untuk mengadakan pemungutan suara tahunan guna mengakhiri embargo AS terhadap Kuba. Tahun lalu, 191 suara menyetujuinya dan 2 suara menentang, yakni AS dan Israel.

Pada 2016, AS memilih untuk abstain di mana menunjukkan perubahan besar karena pemerintahan Barack Obama mulai bekerja untuk mengakhiri permusuhan dengan Havana. (*)

Berita9.com - Orangtua muslim di wilayah Xinjiang, China tidak bisa bebas memberikan nama untuk anaknya. Pasalnya, pemerintah China melarang nama islami untuk diberikan kepada bayi-bayi yang baru lahir.

Nama-nama bersifat islami, seperti Saddam, Mecca, atau nama dari istilah di Alquran, tidak diperbolehkan untuk bayi. Apabila nama tersebut tetap digunakan maka sang anak tidak akan bisa meregistrasi data diri di berbagai departemen pemerintahan. Hal itu nantinya akan berdampak kepada penolakan berbagai dokumen penting yang bisa memberikan akses terhadap layanan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Meski demikian, pemerintah belum mempublikasikan nama-nama anak yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar nama religius.

Seperti diketahui, Xinjiang merupakan rumah bagi puluhan juta warga Muslim Uighur di China. Masyarakat di sana berkali-kali mengeluh dan memprotes kebijakan pemerintah yang terasa tidak adil bagi mereka.

Kelompok hak asasi manusia bahkan menyebut pemerintah telah membatasi kebebasan beragama umat Islam. Di tempat mereka sendiri warga Muslim Uighur bahkan seperti terisolasi.

"Ini hanyalah peraturan paling terbaru dari serangkaian peraturan baru yang membatasi kebebasan beragama atas nama melawan "ekstremisme religius"," kata Sophie Richardson, Direktur Intel Hak Asasi Manusia China dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari laman the Guardian, (25/4).

Richardson menuturkan jika pemerintah memang ingin menciptakan wilayah yang aman dan bebas dari aksi teror maka pemerintah seharusnya membiarkan umat Islam untuk bebas berekpresi bukan ditekan dengan kebijakan yang menekan.

"Jika pemerintah memang serius ingin menjaga stabilitas dan keharmonisan kawasan seperti yang diklaimnya, maka pihaknya harus mundur dan tidak melakukan larangan-larangan serta memberlakukan kebijakan yang menekan," jelasnya.

Bukan hanya mengatur tentang pemberian nama, pemerintah juga tidak memperbolehkan warga muslim untuk menumbuhkan jenggot dan memakai jilbab.

Muslim Uighur juga dilarang simpan sajadah dan Alquran

Penduduk Muslim Uighur di Xinjiang, China, terancam menjalani hukum berat jika tidak memenuhi peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Setelah memberlakukan larangan berpuasa di bulan Ramadhan, pemerintah mendesak penduduk Muslim Uighur menyerahkan barang-barang keagamaan termasuk Alquran dan sajadah.

Peraturan penuh kontra tersebut dibuat sebagai upaya pemerintah meningkatkan kampanye melawan penganut Islam di wilayah tersebut. Pemerintah menilai, ajaran Islam memicu tindakan ekstremis di antara warganya dan Alquran dianggap merupakan pedoman dalam melakukan tindakan ekstrem.

Menurut pejabat setempat, peraturan baru ini sudah disebar melalui berbagai sarana salah satunya adalah lewat media obrolan daring.

"Warga di Kashgar, Hotan, dan daerah lainnya telah diberitahu bahwa semua orang Uighur harus menyerahkan barang-barang berkaitan dengan Islam. Pemberitahuan juga disiarkan melalui jaringan sosial WeChat," kata Juru Bicara Kongres Uighur, Dilxat Raxit, seperti dilansir dari laman metro.co.uk, (29/9).

Selama lima tahun terakhir, pemerintah telah mengintervensi dan mengatur kehidupan warga Uighur yang beragama Islam. Mereka menentang ajaran Islam dan menuntut agar kaum minoritas tidak menjalankan ibadah yang sudah diatur dalam kitab.

"Peraturan beragama yang baru menunjukkan bagaimana pemerintahan Xi Jinping saat ini. Di China, mereka menuntut loyalitas warganya sehingga etnis minoritas, pembangkang, dan orang-orang dengan kepercayaan tertentu dinilai menyalahi aturan tentang visi negara," kata Direktur HAM Uighur, Omer Kanat. (*)

Berita9.com - Arab Saudi menyambut baik pengumuman Turki yang menyetujui permintaannya untuk membentuk tim gabungan dalam menyelidiki kasus hilangnya Jamal Khashoggi. Khashoggi merupakan wartawan senior Saudi yang hilang setelah memasuki kantor konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

Tim gabungan ini nantinya terdiri dari beberapa ahli dari perwakilan kedua negara bertugas untuk menyelidiki kasus ini.

"Kami menyatakan penghargaan atas langkah positif ini. Kami percaya masing-masing perwakilan tim gabungan akan melakukan tugas mereka masing-masing," demikian pernyataan sumber resmi Saudi melalui sebuah pernyataan dari Saudi Press Agency, dilansir dari lama China, Sabtu, (13/10).

Sebelumnya diberitakan, Khashoggi seorang jurnalis Saudi yang merupakan kontributor Washington Post hilang pada 2 Oktober lalu. Dia terakhir kali terlihat memasuki kantor konsulat Saudi di Istanbul untuk mengurus dokumen pernikahannya.

Namun sejak memasuki kantor konsulat, Khashoggi yang saat itu ditunggui tunangannya di luar gedung tak pernah terlihat keluar. Seorang sumber dari pemerintah Turki meyakini bahwa Khashoggi telah dibunuh dan mayatnya dimutilasi sebelum dibawa ke luar gedung. Namun klaim itu dibantah pihak Saudi sampai sekarang.

Khashoggi sendiri adalah sosok yang cukup dikenal dan dihormati di kalangan elit Saudi dan Washington DC. Dia dikenal sering mengkritik Pangeran Muhammad bin Salman sejak resmi dinobatkan sebagai Putra Mahkota Saudi pada 2017. (*)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dalam kegiatan ini, Jokowi diberi buku pedoman beribadah dari LDII.

Jokowi tiba di lokasi acara, Pondok Pesantren Minhajurroayidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018) sekitar pukul 10.00 WIB. Kehadiran Jokowi disambut dengan pertunjukan seni pencak silat.

Ketua Umum LDII KH Abdullah Syam mengatakan rakernas tersebut mengangkat tema 'LDII untuk Bangsa'. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus LDII dari seluruh Indonesia.

"Kami berharap peserta rakernas dapat mengikuti acara ini dengan baik dan seksama, serta selalu dalam keadaan sehat walafiat hingga selesai rakernas nanti," kata Abdullah Syam.

Untuk itu, Abdullah Syam mengatakan LDII berharap agar Jokowi memberikan arahan, sekaligus membuka rakernas tersebut.

"Kami mohon kepada Bapak Presiden Indonesia untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Rakernas LDII," kata Abdullah.

Usai sambutannya, Abdullah memberikan secara langsung dua buah buku kepada Jokowi. Buku tersebut yakni berjudul 'Buku Pedoman Ibadah' Jilid I dan Jilid II yang dikeluarkan oleh LDII. Selanjutnya, Jokowi menyampaikan sambutannya.

"Jadi tema 'LDII untuk Bangsa' itu betul," kata Jokowi.

(jor/jbr)

Berita9.com - Identitas asli Alexander Petrov terungkap. Laki-laki yang oleh Inggris diyakini sebagai peracun Sergei Skripal dan putrinya itu bukan warga Rusia biasa.
Apalagi turis sebagaimana yang diklaim Kremlin beberapa waktu lalu. Nama aslinya Alexander Mishkin. Dia adalah seorang dokter militer.

Sama seperti Ruslan Boshirov alias Anatoliy Chepiga, Petrov alias Mishkin pernah mendapatkan penghargaan khusus dari Presiden Vladimir Putin. Konon, penghargaan itu adalah Hero of the Russian Federation Award.

''Jejak digital Alexander Mishkin jauh lebih sedikit ketimbang Chepiga,'' demikian tulis Bellingcat dalam unggahannya tentang Mishkin, (9/10).

Karena minimnya data tentang Mishkin di dunia maya, detektif butuh waktu lebih lama untuk mengungkap jati diri pria tersebut. Padahal, penyamaran Petrov lebih sederhana. Dia hanya mengubah nama terakhir dan kota kelahirannya saja dalam kartu identitas palsu.

Alexander Yevgeniyevich Mishkin lahir pada 1979 di Loyga, salah satu desa terpencil di Distrik Archangelsk. Dia tinggal bersama sang nenek yang merupakan satu-satunya paramedis di desa tersebut.

Pada 1995 Mishkin hijrah ke St Petersburg. Dia lantas masuk akademi medis militer, VMEDA. Setelah lulus, dia direkrut lembaga intelijen militer, GRU, dan menjadi rekan sejawat Chepiga.

''Saya merasa ngeri saat tahu bahwa dokter juga menjadi bagian dari operasi rahasia GRU,'' ujar Bob Seely, anggota Komite Luar Negeri Parlemen Inggris, kepada BBC.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menegaskan bahwa ancaman Rusia tidak bisa diabaikan. Sebab, Negeri Beruang Merah itu punya banyak cara untuk melemahkan sebuah negara secara diam-diam. Mulai pembunuhan berencana sampai serangan di dunia maya.

'Kita boleh saja menertawakan kecerobohan mereka. Faktanya mereka sangat berbahaya,'' jelas Wallace sebagaimana dikutip Sky News. (*)

Page 1 of 100
Go to top