Peristiwa

Peristiwa (1360)

Jakarta - Desakan mundur bagi pejabat publik yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin terus mengalir. Secara etika politik, sepatutnya mundur dari pemerintahan.

Memang tidak ada aturan baku yang mewajibkan para pejabat publik yang masuk tim sukses (timses) calon untuk mundur dari jabatannya di pemerintahan. Namun secara etika politik sepatutnya mereka mundur.

"Etikanya memang lebih baik mundur. Tapi tidak ada aturan dalam UU yang mengharuskan mereka mundur," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, Selasa (21/8).

Menurut Ujang, jika pejabat publik itu tidak mundur, maka bisa saja menimbulkan conflict of interest.

"Pejabat harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Selain mereka juga harus menjaga netralitas lembaga yang dipimpinnya," tegas Ujang.
 
Selain itu, sambung Ujang, para pejabat yang terlibat di tim sukses, juga berupaya keras untuk tidak mengganggu kinerja kementerian dan lembaga yang menjadi lingkup kerjanya.

"Ini persoalan pelik yang harus dicarikan jalan keluarnya. Menjadi Timses untuk berkampanye memang hak mereka. Yang terpenting jangan gunakan fasilitas negara dan menekan anak buahnya di kementerian atau lembaga untuk mendukung dan memilih capres dan cawapresnya," tekan pengajar di Universitas Al Azhar ini.

Sejumlah nama yang beredar, di lingkungan pemerintahan Jokowi yang masuk dalam TKN Jokowi-Ma'ruf antara lain Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Jurubicara Kepresidenan Johan Budi. (*)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid meminta pemerintah tidak alergi dengan desakan sejumlah pihak agar gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Dengan status bencana nasional, sangat banyak potensi yang bisa digalang baik dana dan fasilitas APBN, juga bantuan internasional," ujarnya di Jakarta, Selasa (21/08/2018).

Untuk diketahui, ungkap Sodik, ada alokasi dana khusus bencana yang tidak bisa dicairkan jika tidak dalam status tertentu. Di sisi lain, bencana Lombok memerlukan dana untuk berbagai keperluan, seperti pemulihan pascabencana yang tidak sedikit.

"Ada dana, fasilitas dan program yang hanya bisa dicairkan dengan status bencana nasional," terangnya.

Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, pemerintah seharusnya memprioritaskan masyarakat yang terdampak bencana, bukan mengedepankan ego sektoral.

"Perlu dengan cerdas dan jernih dikaji. Yang rugi dengan status bencana nasional itu masa depan masyarakat dan Provinsi NTB atau Pemerintahan Presiden Jokowi yang terganggu atau takut dimainkan dengan isu bencana nasional pada masa menghadapi pilpres?" sindirnya. (*)

Berita9.com - Tak hanya pemasangan Ar-Rayah, khatib pada salat Idul Adha di halaman parkir Stadion Mandala Krida Yogyakarta juga menyoal tentang demokrasi yang dinilai salah kaprah. Dia juga menyinggung larangan perjuangan penegakan khilafah.

"Syariah Islam seolah haram diterapkan hanya karena satu tuduhan tak beralasan, bisa mengancam kebhinekaan," kata Sigit Purnawan Jati selaku khatib salat Idul Adha, Selasa (21/8/2018).

"Demikian pula institusi penerap syariah yakni khilafah Islam juga terlarang diperjuangkan. Bahkan tak boleh (diperjuangkan) meski sekedar diwacanakan," lanjutnya.

Kemudian Sigit juga mengritisi banyaknya aktivis pembela khilafah Islam yang kriminalisasi. Tak hanya itu, organisasi pejuang khilafah Islam secara paksa dibubarkan pemerintah. Sigit tidak menjelaskan organisasi dari pejuang khilafah Islam tersebut.

"Organisasi mereka bubarkan dengan tuduhan yang diada-adakan. Padahal jelas, khilafah adalah bagian penting dari ajaran Islam yang wajib ditegakkan," ujarnya.

Selanjutnya, pengajar salah satu perguruan tinggi di Yogya tersebut juga menyinggung penerapan demokrasi yang dianggap salah kaprah. Dia juga menyinggung LGBT dalam khotbahnya.

"Banyak keharaman dihalalkan, banyak pula perkara halal diharamkan. Tak jarang semua itu dilegalkan oleh undang-undang lewat mekanisme demokrasi yang dibangga-banggakan," ucapnya.

"Lihatlah, bagaimana riba telah dihalalkan. Miras pun dilegalkan meski dibatasi peredarannya. Pelacuran dilokalisasi dengan alasan yang diada-adakan. Zina tak dipandang sebagai kejahatan, LGBT pun tak boleh dikriminalkan karena itu melanggar HAM," tutupnya. (*)

Berita9.com - Selain di Masjid Al-Azhar di Jakarta, umat Islam di Sukabumi dan Medan juga menggelar Shalat Id hari ini, Selasa (21/8/2018).

"Yang mengadakan shalat Idul Adha adalah DKM Masjid Daarut Takwa di Toserba Selamat," kata Ketua DKM Masjid Daarut Takwa Yan Maulana Hidayat.

Dia menambahkan, pelaksanaan Shalat Id ini tidak mewakili kelompok manapun. Meski ada sejumlah warga yang melakukan shalat Id hari ini, namun ada juga warga yang menggelar Shalat pada Rabu (22/8) besok.

"Bukan berarti kami ingin beda dengan yang lain akan tetapi ini pilihan,'' ujarnya.

Sementara itu di Kota Medan, juga digelar Shalat Id di Masjid Kampus ITM, Jl. Gedung Arca Medan.

"Jadikan wukuf di Arafah itu jatuh hari ini. Jadi dalilnya itu mengikuti wukuf di Arafah. Itu yang menjadi dasarnya. Dulu kan Rasullullah, untuk ketetapan Idul Adha itu kan diserahkan kepada wali Makkah. Kita mengikuti dalil syar'i gitu," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah sendiri melalui Kementrian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 22 Agustus 2018. (*)

Berita9.com - Penanganan kesehatan jamaah haji menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas medis Arab Saudi. Sebagian besar dari hampir tiga juta jamaah adalah kalangan lanjut usia. Banyak diantaranya merupakan penderita penyakit berat sehingga perlu perhatian lebih.

Dilansir di Arab News, Ahad (19/8), memberikan perawatan kesehatan kepada jamaah yang datang dari seluruh dunia merupakan tantangan utama. Saudi bersiap dengan menyediakan aksesibilitas perawatan kesehatan lengkap dan sepanjang waktu.

Banyak jamaah, terutama orang lanjut usia yang berasal dari kondisi iklim yang berbeda, jatuh sakit begitu mendarat di Tanah Suci. Iklim kering dan panas membuat kondisi kesehatan mereka memburuk hingga akhirnya tidak bisa melakukan ibadah haji

Kementerian Kesehatan Saudi telah mengerahkan 29.495 tenaga medis selama musim haji untuk mengawasi jamaah. Rencana perawatan kesehatan meliputi tindakan pencegahan, pengendalian infeksi untuk menanggapi kondisi darurat hingga perawatan kesehatan intensif seperti operasi, cuci ginjal, dan persalinan.

Kerajaan Saudi juga mengerahkan helikopter dalam keadaan darurat untuk mengangkut jamaah ke rumah sakit terdekat. Hingga saat ini, Kementerian telah memindahkan 23 pasien dengan helikopter karena tidak dapat pindah dari rumah sakit di Madinah ke Arafah dalam iring-iringan ambulans.

Seorang pensiunan polisi dari Kepolisian Delhi, India, Mohammed Ayub Khan mengatakan penanganan medis yang diberikan oleh Arab Saudi sangat baik. Ia berterima kasih karena tim medis Saudi telah membantunya menjadi seorang kakek.

"Meskipun kami tegang ketika menantu perempuan saya mengalami persalinan yang tiba-tiba, namun, ia mampu melahirkan bayi perempuannya dalam kondisi normal di rumah sakit di Makkah," kata dia.

Pria yang berasal dari distrik Nuhu di wilayah Mewat di Haryana di India ini berhaji bersama dengan keluarga termasuk menantu perempuannya yang berusia 24 tahun. Menantunya tiba-tiba merasakan kontraksi padahal belum diprediksi melahirkan di Tanah Suci.

Menurut Kementerian, delapan jamaah yang melahirkan bayi mereka selama mereka saat tinggal di kota-kota suci. Dalam kasus lain, jamaah Pakistan berusia 54 tahun yang sebelumnya menjalani operasi jantung di Pakistan tiba-tiba mengalami masalah jantung ketika ia tiba di Kerajaan.

Kondisinya memburuk ketika dia dirawat di rumah sakit. Dia didiagnosis mengalami penyumbatan di dua dari tiga arteri jantungnya. Ini membuat darah mengalami pembekuan sehingga tidak dapat mengalirkan oksigen ke tubuhnya.

King Abdullah Medical City melakukan operasi kritis pada pasien tersebut dan sistem arteri buatan ditanamkan padanya. Sejak musim haji dimulai, kementerian telah melakukan 10 operasi jantung dan 197 operasi jantung lainnya, 500 operasi besar dan kecil juga 1.300 dialisis ginjal.

Tahun ini kementerian telah menempatkan sebuah rumah sakit mobile dengan delapan tempat tidur di Arafah untuk pertama kalinya. Rumah sakit ini untuk menangani kasus-kasus mendesak di tempat itu sendiri sampai pengaturan rujukan selesai. (*)

Berita9.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dr. Untung Suseno Sutarjo, MKes meninjau kesiapan tim kesehatan untuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.

"Kami mulai dari Arafah. Saat ini sudah 60 persen kami  sudah masukkan alat (untuk fasilitas kesehatan)," ujarnya di Arafah melalui keterangan tertulisnya, Ahad, 19 Agustus 2018.

Hal yang paling penting, menurut dr. Untung, yaitu pihaknya berusaha supaya pelayanan dapat diberikan dengan cepat dan nyaman bagi jemaah yang memerlukan. "Saya yakin kesiapan tenda, AC, dan listrik sudah siap. Semoga dapat berjalan lancar selama Armina ini," katanya.

Pada kesempatan tersebut dr. Untung berpesan kepada jemaah agar membatasi kegiatan di luar tenda. "Bila keluar tenda gunakan alat pelindung diri yaitu payung, kaca mata, dan jangan lupa gunakan alas kaki karena di sini sangat panas sekali. Minum sesering mungkin untuk menghindari dehidrasi dan heat stroke. Basahi tubuh dengan air sesering mungkin," ujarnya.

Tim Kesehatan mulai bergerak menuju Arafah pada tanggal 19 Agustus 2018. Seluruh tim kesehatan yang terdiri dari Tim Promotif Preventif (TPP), Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR) dan Tim Gerak Cepat (TCG), siap melayani jemaah haji Indonesia. 

Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Eka Jusup Singka menegaskan, Kemenkes sudah memaksimalkan peran di Arafah dengan membentuk pos kesehatan satelit. 

"Di Muzdalifah kita menempatkan ambulans, yang baru kali ini terjadi, serta di Mina dengan membuka pos kesehatan di Mina Jaddid," kata Eka. (*)

Berita9.com - Salah satu cara melindungi warga sipil Palestina adalah dengan mengerahkan pasukan perdamaian dan pemantau tak bersenjata yang ditunjuk PBB, demikian usulan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam sebuah laporan.

Selain itu, Guterres juga mengusulkan agar bantuan untuk Palestina semakin diperbesar dan jumlah pegawai PBB di sana ditingkatkan.

Laporan itu ditulis atas permintaan Majelis Umum PBB yang pada Juni lalu mengeluarkan resolusi mengecam penggunaan cara kekerasan yang berlebihan oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Saat itu Majelis Umum juga mengkritik penembakan rudal dari Gaza ke arah pemukiman sipil Israel.

Resolusi tersebut meminta usulan yang dapat memastikan "keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan warga sipil Palestina di bawah pendudukan Israel, termasuk rekomendasi terkait mekanisme perlindungan internasional." Guterres memaparkan empat pilihan yang dapat diambil meski tidak mengusulkan rekomendasi yang rinci. Dia menegaskan bahwa keempat opsi itu membutuhkan kerja sama dari semua pihak dan penghentian pertikaian bersenjata.

"Kombinasi dari pendudukan militer yang terlalu lama, ancaman keamanan yang terus-menerus, lemahnya institusi politik, dan macetnya perundingan damai membuat upaya perlindungan menjadi sangat kompleks secara politik, hukum, dan praktis," kata dia seperti dilansir reuters, (19/8).

Pasukan perdamaian bersenjata dari PBB atau pasukan gabungan dari beberapa negara yang ditunjuk oleh PBB bisa dikerahkan untuk memberikan perlindungan fisik, kata Guterres.

Pilihan ini membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan, dan Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Israel diperkirakan akan menggunakan hak vetonya.

Di sisi lain, pemantau sipil PBB juga bisa ditugaskan "dengan mandat khusus untuk melaporkan persoalan keamanan dan memiliki fungsi tambahan sebagai mediator lokal," kata Guterres.

Pilihan ini juga membutuhkan mandat dari PBB.

Pilihan ketiga adalah memperbesar program pembangunan dan humanitarian PBB untuk memenuhi kebutuhan warga Palestina secara lebih efektif sekaligus memperkuat institusi politik di sana.

Sementara pilihan terakhir adalah menugaskan lebih banyak petugas HAM dan politik dari PBB untuk memperkuat pengawasan dan pelaporan situasi di Palestina, kata Guterres.

Resolusi dari Majelis Umum yang meminta usulan pengamanan warga Palestina telah disetujui oleh 120 negara. Sebanyak 45 negara menyatakan abstain, dan delapan sisanya menolak.

Resolusi itu dibawa ke depan Majelis Umum setelah Amerika Serikat memveto resolusi serupa di Dewan Keamanan.

"Cara terbaik untuk memastikan keamanan dan perlindungan warga sipil Palestina adalah perundingan yang komprehensif dan berkeadilan," kata Guterres. (*)

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan kartu anggota NU untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga bakal calon presiden 2019-2024. Said Aqil menyampaikan hal tersebut usai menerima kunjungan Prabowo dan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (16/08/2018).

"Insyaallah lagi disiapkan kartu anggota NU untuk Prabowo. Kalau Pak Sandiaga Uno sudah waktu Ramadan kemarin," kata Said Aqil.

Saiq Aqil menyebut Prabowo memiliki kedekatan dengan NU. Menurutnya, Prabowo adalah salah satu sahabat Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Lebih lanjut Sandiaga juga memiliki kedekatan dengan kalangan NU. Ia menyebut mertua Sandiaga adalah NU tulen yang memiliki Masjid At-Takwa.

Selain itu, Said Aqil mengatakan bahwa ibunda Sandiaga berasal dari Cirebon, Jawa Barat, seperti dirinya. Bahkan, menurut Said Aqil rumah dirinya dengan ibunda Sandiaga hanya berjarak tujuh kilometer.

Prabowo mengaku merasa terhomat dengan rencana Said Aqil yang akan memberikannya kartu anggota NU. Ia mengaku sebenarnya sudah lama mengajukan untuk mendapat kartu anggota NU.

Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus PBNU karena telah menerimanya dan memberikan banyak masukan.

"Saya sangat berterima kasih pada PBNU. Kami diterima dengan baik oleh Pengurus Besar NU diwakili oleh Ketua Umum, Ketua-ketua lainnya, Bendahara, Sekjen. Saya dari dulu memang dekat dengan NU, tokoh-tokoh NU, dekat dengan Gus Dur, Hasyim Muzadi, Ketum Said Aqil Siradj, ya sangat bagus, ke depan semoga bisa buat yang terbaik," kata Prabowo.

Dia menyebut, dalam pertemuan tersebut pembahasan fokus pada masalah perekonomian bangsa.

Prabowo juga mengatakan, pimpinan NU menaruh harapan kepada Prabowo dan Sandiaga sebagai calon presiden dan wakil presiden. Beberapa pesan dan saran dibicarakan dalam diskusi.

"(PBNU) menyampaikan pemikiran-pemikiran, saran, dan harapan, titipan, kepada kami, saya dan saudara Sandiaga Uno, untuk ke depan fokusnya adalah masalah ekonomi, bagaimana bisa mengurangi kemiskinan, kesulitan rakyat, bagaimana bisa menciptakan satu ekonomi yang lebih adil," katanya.

"Pimpinan NU menaruh harapan, kami sebagai calon presiden dan wakil presiden, kami diingatkan untuk memikirkan dan merumuskan strategi pembangunan yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu, tadi ini inti dari pertemuan barusan," pungkasnya. (*)

Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy bercerita soal lobi politik kepada presiden Joko Widodo agar memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya di pilpres 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan saat bersilturahmi bersama Ma'ruf di Kantor DPP PPP di Jakarta, Jumat (10/8).

Politisi yang akrab disapa Romi itu mengaku pernah menawarkan nama Ma'ruf kepada Jokowi pada 3 Desember 2017. Saat itu, ia menginginkan agar Rais Aam PBNU dapat masuk kandidat cawapres Jokowi.

"Sejak saya ditanya oleh Presiden Jokowi siapa yang akan diusung oleh PPP, jujur saya menyebut Ma'ruf Amin diurutan pertama sejak 9 bulan lalu," ungkapnya.

Selang sebulan berikutnya, Romi mengaku sengaja mengunjungi kediaman Ma'ruf untuk bersilaturahmi. Saat itu, Romi menyampaikan laporan bahwa dirinya telah menyodorkan nama Ma'ruf sebagai bakal cawapres Jokowi dari PPP.

Saat pertemuan itu, ia mengaku bersalah dan ditegur oleh Ma'ruf karena tidak berkomunikasi terlebih dahulu sebelum menyodorkan nama Ketua MUI itu ke Jokowi.

Saat itu, Maruf menegurnya dan menyatakan tak bersedia karena alasan umur yang sudah menua dan tak muda lagi.

"Enggak usah dicalon-calonkan saya itu, wong saya sudah tak berminat dan sudah berumur," kata Romi sambil menirukan ucapan Ma'ruf.

Melihat tanggapan itu, Romi lantas menjawab dengan enteng. Ia lantas membandingkan usia Ma'ruf yang lebih muda 1 tahun ketimbang usia Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JK lahir pada 14 Mei 1942 atau berusia 76 tahun saat ini. Sedangkan Maruf lahir pada 11 Maret 1943 atau berusia 75 tahun saat ini.

"Lalu saya tegaskan, Pak Kiai juga usiannya lebih muda 1 tahun dibanding Pak JK. Kalau soal tampilan kan sudah yang usianya 40 sudah boros mukanya kiai," ujarnya

Selain itu, Romi juga meyakinkan kembali bahwa Ma'ruf merupakan salah satu tokoh yang menjadi titik temu dari seluruh perbedaan yang dialami oleh parpol pengusung Jokowi untuk memilih cawapresnya.

Menurut Romi hanya sosok Ma'ruf yang bisa meredam isu ujaran kebencian dan isu SARA yang kerap kali timbul ketika kontestasi politik berlangsung.

Menururnya, status Maruf sebagai kiai senior dan negarawan memiliki modal politik yang kuat untuk menghadapi sentimen berbasis SARA oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

"Saya yakin kalau kiai dipilih, jadi orang sulit untuk kemudian melakukan finalisasi ujaran kebencian lagi," katanya.

Beberapa hari setelah pertemuan itu, Romi lantas bertemu kembali dengan Jokowi untuk menyusun profil tokoh-tokoh yang cocok untuk dijadikan cawapresnya.

Pada peretemuan itu pun Romi mengaku tetap mengusulkan Ma'ruf sebagai cawapres Jokowi. Ia melihat ada dua faktor lain yang membuat Ma'ruf lantas dipilih Jokowi.

Pertama, kata Romi, Ma'ruf memiliki modal sebagai kader organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama sekaligus menjadi Rais Aam PBNU.

Modal ini, kata dia, bisa digunakan untuk mengerahkan kader-kader NU yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Tentu karena kiai adalah pemimpin tertinggi NU insyaallah NU kompak [mendukung]," kata dia.

Faktor kedua, kata Romi, status Maruf yang menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menaungi 37 ormas Islam yang ada di Indoneisa.

Oleh karena itu, ia mengatakan kekuatan MUI menjadi potensi besar untuk merapatkan seluruh ormas Islam agar memilih Jokowi.

"Beberapa waktu lalu Mas Lukman Hakim mengingatkan, kalau kiai yang dipilih Pak Jokowi insyallah ormas-ormas Islam merapat. Siap, saya bilang," kata Romi.

Tak hanya itu, status ketua MUI dapat menjadi 'senjata' untuk membendung kekuatan kelompok Persaudaraan Alumni 212 yang kerap berbeda pandangan dengan Jokowi.

Ia mengatakan cikal bakal hadirnya kelompok 212 itu berawal dari terbentuknya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada 2016 lalu jelang perhelatan pilkada DKI Jakarta.

Saat itu MUI mengeluarkan fatwa terkait pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di hadapan masyarakat Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada akhir 2016. Kala itu, Ahok menyitir Al-Maidah Ayat 51.

MUI menilai pernyataan Ahok dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap Al-Quran dan menghina ulama.

Fatwa MUI ini memudian melahirkan Kelompok GNPF yang kemudian menggerakan unjuk rasa mendorong agar Ahok diadili hingga masuk penjara pada 2017 lalu.

"Lah, kalo fatwanya saja dikawal apalagi muftinya, apa itu mufti? Mufti itu yang membuat fatwa. Kalau fatwanya dikawal tapi pembuat fatwa enggak dikawal ini ada persoalan dengan pengawalannya," kata Romi. (*)

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertimbangkan masukan yang disampaikan GNFP Ulama terkait posisi bakal calon wakil presiden sore tadi. GNPF Ulama meminta Prabowo memilih sosok ulama untuk mendampingi maju pada Pilpres 2019. 

"Mereka (GNPF Ulama) menghendaki ulama juga untuk mendampingi, apakah itu satu pertimbangan bagi kita juga? Tapi kalau itu jadi pertimbangan kan harus dibahas bersama-sama," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di sela Rapimnas PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (9/8).

Pernyataan yang disampaikan Eddy itu merespons keputusan Presiden Joko Widodo yang menggandeng Ketua MUI sekaligus Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Jokowi akhirnya memilih Ma'ruf setelah sebelumnya disebut-sebut akan meminang Mahfud MD.

Eddy melanjutkan usulan GNPF Ulama yang meminta Prabowo memilih calon wakil presiden dari kalangan ulama tak bisa hanya menjadi pertimbangan PAN. Menurut dia, seluruh partai koalisi yang mendukung Prabowo, seperti Gerindra, PKS, Demokrat harus ikut membahasnya. 

"Tidak bisa menjadi pertimbangan PAN saja, tapi menjadi pertimbangan Gerindra, PKS dan teman-teman dari Demokrat juga setelah ini," ujarnya. 

Namun, Eddy menolak bila pihaknya disebut mendorong Prabowo agar meminang ulama untuk mendampingi melawan Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut dia, yang paling penting saat ini partai koalisi pengusung Prabowo harus membahas bersama. 

"Karena bagaimanapun juga ulama itu saat kita pertama kali berikhtiar maju di pilpres, ya mendapatkan dukungan ulama. Dapat dukungan dari teman-teman di GNPF, PA212," kata dia. (*)

Page 1 of 98
Go to top