Peristiwa

Peristiwa (1608)

Berita9.com - Direktur Imparsial, Al Araf menilai Presiden Joko Widodo hingga akhir kepemimpinan periode pertamanya belum bisa melunasi janjinya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Terkait hal itu, Al Araf mendesak Jokowi tak memasukkan nama-nama orang yang dianggap terlibat kasus pelanggaran HAM ke dalam kabinet pemerintahan periode keduanya.

Jokowi bersama Ma'ruf Amin diketahui akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada Ahad (20/10/2019).

Al Araf seperti dikutip dari Timeindeonesia, Sabtu (19/10/2019) menyampaikan, penegakan HAM juga merupakan bentuk tanggungjawab negara sehingga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi merupakan kewajiban konstitusional negara.

"Pemerintahan Jokowi pada lima tahun lalu berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Namun kenyataanya janji tersebut tidak kunjung terealisasi," kata Al Araf.

Pihaknya berharap di periode kedua pemerintahan Jokowi dapat memenuhi janjinya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang berkeadilan, agar tidak menjadi impunitas.

Imparsial lalu membeberkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang diakui belum diselesaikan pemerintahan Jokowi periode pertama, antara lain; kasus penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok tahun 1984.

Kasus pelanggaran HAM lain, yakni kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 - 2004, penembakan misterius (Petrus) dalam rentang waktu 1982-1985, Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, serta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004.

"Agenda HAM itu mensyaratkan pentingnya negara untuk melakukan penghormatan dan penegakan HAM secara utuh dan konsisten. Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya," ucap dia.

Karena itu, Imparsial mendesak pemerintahan Jokowi pada periode mendatang agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM dijadikan program prioritas pemerintah, baik pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, maupun untuk rehabilitasi korban.

Selain itu, Imparsial juga menuntut Presiden Jokowi tidak mengangkat orang-orang yang diduga kuat terlibat atau bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi menteri atau menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Jokowi juga diminta memilih Jaksa Agung yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab, pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi disebut, mengangkat menteri yang diduga terlibat atau bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal itu tentu menambah luka dan menggerus rasa keadilan bagi korban HAM tersebut.

"Ditambah lagi dengan mengangkat menteri yang diduga terlibat dan bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM. Pada titik ini, penegakan HAM di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dapat dinilai mengalami kemunduran," katanya. (*)

Berita9.com - Tenggat waktu tiga bulan janji Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan telah berakhir pada Jumat kemarin (18/10).

Namun, janji manis itu agaknya cuma menjadi isapan jempol belaka. Sebab, kasus penyerangan terhadap Novel hingga saat ini masih gelap. 

Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa berharap kasus penyirman air keras terhadap Novel agar segera dapat terungkap pelakunya. 

"Bukan hanya pelaku di lapangan tapi juga siapa yang menyuruh atau aktor intelektualnya. Jadi buat KPK ditangkapnya pelaku penyerangan (Novel) tersebut adalah harapan yang masih terus diharapkan sampai saat ini," ujar Jurubicara KPK Febri Diansyah kepad wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (18/10). 

Adapun, terkait janji tiga bulan Jokowi yang memerintahkan Kapolri agar korps Bhayangkara segera merampungkan kasus penyerangan terhadap Novel mesti ditunikan janji tersebut. 

"Presiden sudah berikan waktu tiga bulan, kita berharap pelakunya bisa ditemukan. Kita tunggu siapa pelaku menyerangnya," tegas Febri. 

"Jangan sampai kemudian para pihak lain yang mencoba menyerang penegak hukum atau penyelenggara negara dia tidak bisa diproses hukum. Ini jangan terjadi," sambungnya.

Menurut Febri, penyerangan terhadap Novel merupakan penyerangan terhadap penegak hukum. Apalagi sejumlah teror kerap dialami tidak hanya penyidik KPK bahkan hingga level pimpinan. 

"Karena penyerangan terhadap pegawai KPK itu bukan hanya kepada Novel, juga ada yang diserang misalnya mobilnya ditarok air keras dan sejenisnya. Dan juga ada ke rumah pimpinan KPK bom molotov dilempar dan tas yang diduga pake bom," demikian Febri. (*)

Berita9.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi DPR, resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/19), meski naskahnya tidak ditandatangani Presiden Jokowi.

Terkait itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, pemberlakuan revisi UU KPK itu tidak sah. Karena, tidak terpenuhinya mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan Revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum,” kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis.

Boyamin menjelaskan, sebagaimana diketahui revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan yang substansi namun oleh Pemerintah dan DPR hanya dianggap salah ketik atau typo, yaitu persoalan usia 50 tahun, dalam kurung tertulis empat puluh tahun, pada Pasal 29 Ayat e.

Permasalahan ini, kata Boyamin, menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku apakah angka 50 atau huruf empat puluh. Jika 50 (empat puluh), maka yang berlaku menimbulkan dua makna yang berlaku yaitu 50 atau empat puluh, dengan demikian yang seharusnya diubah adalah angkanya menjadi 40, jika yang dianggap benar adalah yang tertulis huruf empat puluh.

Karena itu, tegas Boyamin, hal ini bukan sekedar kesalahan typo, namun kesalahan substantif.

“Dikarenakan kesalahan substantif maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya dirubah dengan rapat paripurna,” papar dia.

Sebab, dalam azas bernegara termasuk azas hukum berlakunya UU, apabila terjadi perubahan, maka harus dengan cara yang sama atau sederajad.

Disisi lain, lanjut Boyamin, hingga saat ini belum terbentuk Alat Kelengkapan DPR termasuk Badan Legislasi (Baleg ). Sehingga, koreksi yang dianggap typo oleh DPR saat ini adalah juga tidak sah dikarenakan saat pengiriman revisi UU KPK saat itu oleh Baleg DPR.

“Untuk memenuhi syarat sahnya revisi UU KPK setelah ada kesalahan penulisan ‘50’ atau ‘empat puluh’ hanya bisa dilakukan apabila telah terbentuk Alat Kelengkapan DPR termasuk Baleg dan harus melalui rapat paripurna DPR, sepanjang hal ini tidak dilakukan maka revisi UU KPK adalah tidak sah,” tandasnya. (*)

Berita9.com - Ustaz Abdul Somad (UAS) tidak banyak menanggapi penolakan terhadap dirinya oleh otoritas Universitas Gajah Mada (UGM). Dalam program Fakta Talk Show tv One, UAS pun mengungkapkan apa yang dirasakannya ketika kegiatan kajian di masjid UGM ditolak oleh pihak rektorat.

"Mmm... pertama bahwa saya menyampaikan tausiah itu kan bukan seperti artis yang kejar target, jadi saya diundang saya datang. Kalau misalnya dibatalkan, ya saya ketempat lain yang selalu saya katakan nanti ya kalau yang ini batal, hehe," seloroh UAS menjawab pertanyaan presenter di akun youtube talkshow tvOne, terkutip (17/10).

UAS menambahkan, sejatinya sebuah tempat bukan lagi hal yang utama dimasa saat ini. Pengajian nya atau siapapun bisa disaksikan oleh seluruh umat melalui jejaring media, baik media konvensional maupun media sosial.

"Jadi setelah kita punya alat komunikasi mutimedia televisi, jadi tempat itu menurut saya tidak terlalu begitu penting, karena ketika saya tausiah di UII (Universitas Islam Indonesia) toh nanti kawan-kawan di UGM juga akan menonton, menyaksikan. Mungkin (diundang) ingin silaturahim, ketemu, bagaimana kalau (ceramah) di masjid kita," tuturnya.

UGM bukan tempat pertama UAS ditolak, sebelumnya ia pernah ditolak masuk ke Hongkong dan sejumlah wilayah di Indonesia. UAS mengaku santai menghadapi hal tersebut.

"Saya kira dari dulu juga begitu (santai). Ketika kasus 2 jam di airport Hongkong, satu jam di Timur Leste, kemudian di beberapa daerah, kemaren terakhir di Kudus," ujarnya.

UAS pun menceritakan sedikit kejadian yang menimpanya di Kudus.

"Saya tetap datang, karena dari awal niatnya penggalangan dana untuk anak-anak autis, jadi begitu batal kita sampaikan aja, uang yang ada peletakan batu pertama. Yang saya khawatirkan itu bukan saya, tapi 120 anak autis tidak berdosa. Yang saya takutkan, cemaskan, khawatirakn, jika 120 anak ini berdoa. Jadi menghadang yang itu, kalau bisa datang lah ke pesantren Al-Ahsaniah, temui anak-anak autis itu, cium tangannya, mudah-mudahan Allah mengampunkan (dosa)" tandas UAS. (*)

Berita9.com - Sikap politik yang diambil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menunjukkan partai berlogo kepala burung Garuda itu akan jadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
 
Dosen Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mengatakan, jika Gerindra memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah, Prabowo dinilai tidak akan mau menduduki kursi menteri. Termasuk kursi Menteri Petahanan seperti yang dihembus-hembuskan.
 
"Secara pribadi Prabowo tampaknya juga tidak terlalu berminat untuk menjadi menteri," ucap Ubedillah, Kamis (17/10).
 
Namun, jika tetap didesak menjadi menteri di kabinet, Prabowo bisa menduduki kursi yang saat ini duduki oleh Wiranto yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
 
"Peluangnya tetap ada, kalau dia di kementerian, paling peluangnya ada di Menko Polhukam meskipun itu peluangnya sedikit," jelasnya.
 
Lalu di posisi apa yang pas atau cocok untuk Prabowo, Ubedillah menilai Prabowo berpeluang besar akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), untuk mengawal gagasannya mencapai kemajuan bidang pangan, pertanian, energi dan ekonomi.
 
"Di Ketua Pertimbangan Presiden, jadi Ketua Wantimpres, itu nampaknya lebih cocok untuk Prabowo," pungkasnya. (*)
Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Selasa malam (15/10).
 
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan uang lebih dari Rp 200 juta. Diduga, uang ratusan juta tersebut merupakan setoran dari dinas-dinas yang berada di bawah Pemkot Medan.  
Berita9.com - Aparat kepolisian dinilai sangat brutal terhadap insan pers. Bukan tanpa alasan, polisi dianggap sering melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap wartawan.

Berita9.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong menilai, turunnya peringkat daya saing global Indonesia yang dirilis World Economic Forum pada dasarnya akan lebih jauh merosot, jika Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di periode awal masa kepemimpinannya.

Dia menjelaskan, kinerja pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global. Setelah berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan lima tahun terakhir, World Economic Forum menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari 141 negara dengan nilai 64,6.

"Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekadar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar," kata dia di acara Indonesia Trade and Investment Summit, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019 

Namun memang, lanjut dia, posisi indeks daya saing global Indonesia yang pada tahun ini berada di posisi ke-50 atau turun lima peringkat dari tahun sebelumnya. Hal ini karena Indonesia hanya ditopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.

Padahal, lanjut dia, negara-negara lain melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia. Indikator-indikator pembentuk indeks daya saing global mereka mengalami peningkatan yang signifikan, dan terdistribusi dengan baik, seperti Singapura maupun Thailand.

"Satu tantangan mengenai daya saing, peningkatan negara tetangga tak pernah statis, tak pernah berdiri diam saja. Mereka berupaya inovasi menandatangani perjanjian perdagangan, promosi investasi, membenahi bidang ketenagakerjaan. Jadi persaingan regional dan internasional sangat dinamis," tuturnya.

Di samping itu, lanjut dia, keterbukaan ekonomi Indonesia belum lebih baik dibanding negara-negara lain, sehingga arus investasi sedikit masuk, dan transfer teknologi dari negara-negara maju juga stagnan. Itu tergambar dari indikator kapasitas inovasi Indonesia yang dinilai World Economic Forum terbatas dengan nilai 37,7 dan posisinya ke-74.

"Nah semakin sebuah ekonomi membuat diri terhadap internasional, semakin dia bisa ambil teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi dari berbagai macam negara. Semakin tidak terbuka maka semakin sedikit, sehingga sulit dunai usaha, pejabat nyontek dari best practice seluruh dunia," kata dia. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet.

Saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.b

"Kami (KPK) tidak diikutkan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kemarin (14/10).

Meski begitu, Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang.

"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.

KPK hanya mengingatkan, Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," harapnya.

Sebelumnya selain KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak dilibatkan Jokowi terpilih dalam penyusunan kabinet.

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini PPATK belum dilibatkan oleh Jokowi dalam pemilihan menteri kabinet jilid II.

"Saya kira itu wajar saja. Bapak Presiden [Jokowi] akan mempertimbangkannya dari segala aspek, apakah perlu atau tidak meminta pendapat PPATK," ujar Dian (15/10).

Kondisi ini tentu berbeda dengan pelantikan kabinet 2014 lalu. Saat itu, Jokowi meminta saran dari KPK dan PPATK perihal kandidat menteri dalam Kabinet Kerja.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Ini early warning dari KPK dan PPATK. Kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar mantan Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Andi Widjajanto kala itu di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, (17/10/2014).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui telah menyelesaikan susunan kabinet di periode kedua. Demikian pengakuan Jokowi dalam sebuah video di Youtube Sekretariat Presiden.

"Sudah (rampung), kabinet," kata Jokowi seperti terikutip Selasa (15/10/2019). (*)

 

Berita9.com - Utang pemerintah yang melonjak disertai dengan bunga utang tinggi menjadi tambahan daftar hitam perekonomian di era Presiden Joko Widodo.
Page 1 of 115
Go to top