Kriminal

Kriminal (259)

Jakarta - Ombudsman RI memandang peraturan impor bawang saat ini tidak transparan. Menurut Ombudsman, kondisi tersebut justru membuka ruang bagi oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan ilegal.

"Dengan tidak transparannya keputusan ini sangat mungkin untuk digunakan pihak-pihak tertentu memanipulasi informasi dan menawarkan jasa fiktif untuk mempengaruhi keluarnya izin," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Alamsyah dalam diskusi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Alamsyah menyebut selama ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya mengumumkan kuota impor secara keseluruhan. Namun tak pernah mengumumkan kuota untuk setiap perusahaan.

"Untuk impor bawang itu selalu diumumkan besaran secara keseluruhan. Tidak ada realisasi kuota impor berdasarkan perusahaan, sehingga pemantauan secara umum jadi lebih sulit," ujarnya.

Ombudsman berharap Kementerian Perdagangan memperbaiki sistem impor. Perbaikan sistem impor diyakini bisa mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Kami berharap ke depan Kemendag memperbaiki sistem atau dokumen persetujuan impor ini dengan menyertakan justifikasi mengapa sebuah tujuan impor diberikan lebih rendah dari yang diajukan sehingga tidak ada anggota DPR yang bisa menawarkan diri jadi broker," imbuhnya.

Selain itu, Alamsyah juga menyinggung soal sikap para menteri ketika ada permasalahan impor. Menurutnya, masalah impor biasa diwarnai dengan drama oleh para menteri.

"Kita concern sekali pada perbaikan sistem administrasi keputusan impor ini supaya jangan ditransaksikan untuk mencari rente-rente tertentu. Nanti menterinya ribut, seolah-olah mereka berantem padahal berkawan," imbuhnya.

"Ke depan akan terjadi kekonyolan-kekonyolan di kabinet kerja, drama di publik seolah-olah berantem padahal berkawan," imbuhnya.

Sebelumnya KPK mengaku sedang menelusuri adanya keterlibatan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kasus dugaan suap impor bawang putih. KPK akan menindak pejabat dari dua kementerian itu jika terlibat dalam kasus.

"Itu yang nanti kita harus dalami, kalau kita bisa buktikan kita harus lakukan penindakan, kita tunggu dulu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Selain itu, Saut menanggapi soal adanya pencopotan sejumlah pejabat Kementan karena diduga terlibat kasus impor bawang itu. Menurut Saut, hal itu merupakan urusan internal Kementan. Namun, Saut menegaskan KPK akan melakukan penindakan bila ditemukan bukti yang signifikan.

"Kita akan kembangkan, kalau itu diberhentikan atau tidak kan itu tergantung penyidik bisa mengembangkan atau tidak. Bagaimana perannya kita tidak bisa campur tangan karena itu manajemen di dalam mereka. Tapi nanti kalau peranannya signifikan, kan TPPU (tindak pidana pencucian uang) aja kalau orang sudah meninggal aja dikejar," sebutnya. (*)

Jakarta - Pelaku penipuan CPNS, HB alias Bima alias Pak Bos, disebut menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk berfoya-foya di kawasan Mangga Besar. Kegemarannya menghamburkan uang itu lah yang membuat dia mendapatkan julukan Pak Bos.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan hal itu diakui sendiri oleh Bima. Pria berusia 57 tahun itu bahkan mengaku cukup terkenal di sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Mangga Besar.

"Setiap mendapatkan hasil, tersangka gunakan untuk dugem (dunia gemerlap) di daerah Mangga Besar," ujar Argo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa 13 Agustus 2019. "Orang tahu semua, Pak Bos ini merupakan parlente punya banyak uang."

Walau begitu, Argo mengatakan penyidik tetap akan menelusuri jejak uang hasil kejahatan Bima yang mencapai Rp 5,7 miliar. Selain tindak pidana penipuan, Polisi juga akan menjeratnnya dalam kasus pencucian uang.

"Kalau ditemukan ada barang yang bisa kami buktikan hasil kejahatan bisa kami kenakan undang-undang tindak pidana pencucian uang," kata Argo.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan terhadap pegawai honorer yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tersangka HB alias Bima alias Pak Bos. Dia disebut telah menjalankan aksinya sejak 2010 lalu dengan jumlah korban ratusan orang.

Dia membidik para korbannya dengan menggunakan informasi yang disediakan Badan Kepegawaian Nasional atau Badan Kepegawaian Daerah. Nama-nama para pegawai honorer itu lantas dia hubungin untuk menawarkan 'bantuan' agar mereka bisa segera diangkat menjadi PNS.

Untuk meyakinkan para korbannya, Bima berpura-pura menjadi PNS di Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Dia juga kerap mengajak para calon korban untuk bertemu di kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Kepegawaian Nasional. Namun ruangan yang dia gunakan untuk pertemuan bukanlah ruangan kerja karyawan di sana melainkan ruangan publik yang bisa diakses oleh siapa saja.

Tak hanya itu, dia juga kerap membuat Surat Keputusan Pengangkatan palsu untuk membuat para korbannya semakin yakin. Dari para korbannya itu, dia meminta bayaran sebesar Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Korbannya pun berasal dari berbagai daerah mulai dari Jawa Tengah, Jawa barat, Banten, Nusa Tenggara Barat hingga paling banyak adalah pegawang honorer di DKI Jakarta.

Atas perbuatannya, Pak Bos kini dijerat dengan Pasal 378 dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan atau penggelapan. Tersangka terancam dihukum maksimal empat tahun kurungan penjara karena penipuan pegawai honorer itu. (*)

 

 

Berita9.com - Penyidik masih terus mengembangkan penyidikan dugaan penipuan percepatan pemberangkatan jamaah haji yang sudah menetapkan M Murtadji sebagai tersangka ini.

Dalam pengakuannya, tersangka menyebut ada orang yang bernama Syaifullah oknum pejabat di Kementerian Agama (Kemenag), yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Festo Ari Permana, mengatakan, sosok Syaifullah hanya tersangka yang mengetahuinya. Sementara para korban tidak mengenal nama itu. Sehingga pengakuan tersangka yang mencatut oknum Kemenag patut dipertanyakan.

"Munculnya nama Kemenag itu dari tersangka, bahwa si Syaifullah deket sama orang kemenag si Syaifullah ini cuma tersangka yang tahu, itu pun dia tak muncul ke korban-korban Lainnya. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak jelas juga," tutur Festo,  (12/8).

Lantaran sosok Syaifullah masih misterius. Kasus percepatan haji dengan korban 59 Calon Jemaah Haji (CJH), hingga saat ini masih berhenti pada tersangka tunggal yakni M Murtadji, warga Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Kendati demikian, pihaknya dikatakan Festo, akan terus mendalami kasus tersebut, "Masih kita dalami, kita gali semua informasi, data kita kumpulkan semua. Untuk mengarah ke Kemenag ini baru kata Syaifullah, dia nggak tahu siapa dia, alamatnya mana," lanjutnya.

Sebelumnya, kepada wartawan, Murtadji mengatakan dirinya juga ditipu oleh Syaifullah, seseorang yang mengaku dekat dengan oknum dari Kanwil Kemenag Jatim. Oknum tersebut menawarkan program khusus dari Kemenag Pusat untuk percepatan pemberangkatan haji.

Meski awalnya tak percaya. Murtadji mengaku akhirnya percaya. Murtadji kemudian menuruti permintaan Syaifullah untuk mendata siapa saja yang tertarik mengikuti program percepatan haji tersebut. Dengan syarat, menyetor biaya tambahan.

Belakangan, ada sekitar 59 CJH yang tertipu. Mereka sudah membayar sejumlah uang, mulai Rp5 juta hingga Rp35 juta agar bisa mendapat kuota pemberangkatan haji di tahun 2019 ini. Karena gagal berangkat, puluhan korban dari berbagai daerah akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim. Sang koordinator, M Murtadji, ditetapkan sebagai tersangka. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY). Ia ditahan bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih Tahun 2019.

"Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (9/8).

Enam tersangka yang ditahan yakni tiga dari pihak penerima dan tiga dari pemberi suap. Tiga penerima yakni yakni I Nyoman ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan I Nyoman ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK, dan Elviyanto (ELV) dari unsur swasta ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK.

Tiga tersangka yang merupakan pemberi suap, yakni Chandry Suanda (CSU) alias Afung ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK, Doddy Wahyudi (DDW) dari unsur swasta ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, dan Zulfikar (ZFK) dari unsur swasta ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa permintaan fee dari I Nyoman dilakukan melalui Mirawati. Angka yang disepakati pada awalnya adalah Rp3,6 miliar dan komitmen fee Rp1.700 sampai Rp 1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor.

Adapun komitmen feetersebut akan digunakan untuk mengurus perizinan kuota impor 20 ribu ton bawang putih untuk beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Chandry alias Afung.

Dari permintaan fee Rp3,6 miliar tersebut sudah terealisasi Rp2,1 miliar. Setelah menyepakati metode penyerahan, Zulfikar mentransfer Rp2,1 miliar ke Doddy. Kemudian Doddy mentransfer Rp 2 miliar ke rekening kasir money changer milik I Nyoman.

Uang Rp2 miliar tersebut direncanakan untuk digunakan mengurus Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih tersebut. Sedangkan Rp100 juta masih berada di rekening Doddy yang akan digunakan untuk operasional pengurusan izin. (*)

Berita9.com - Selain Romahurmuziy alias Rommy, hakim tipikor menyatakan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 70 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), Haris Hasanudin. 

Uang tersebut diberikan karena Haris ingin mendapatkan jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Hakim menyebut Menag Lukman menerima uang Rp 50 juta saat bertemu Haris Hasanudin di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur pada 1 Maret 2019. 

Kemudian Haris kembali memberikan uang Rp 20 juta kepada Lukman melalui ajudannya Herry Purwanto di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada 9 Maret 2019.

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa pemberian uang Haris Hasanudin kepada saksi Romahurmuziy dan saksi Lukman Hakim yang mana pemberian uang tersebut terkait terpilih dan diangkatnya terdakwa sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, sebagaimana diuraikan di atas maka majelis hakim unsur memberi suatu dalam perkara a quo terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa," kata hakim Hariono dalam sidang vonis Haris Hasanudin di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Haris Hasanudin memang sedang mengikuti seleksi jabatan tersebut, namun terhambat lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016. Sebab itu, Haris menemui Rommy selaku anggota DPR sekaligus Ketum PPP saat itu mempunyai kedekatan dengan Lukman Hakim.

Atas bantuan Rommy, hakim mengatakan Haris memberikan memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy untuk mengintervensi proses pengangkatannya sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Pemberian itu karena Rommy sudah membantu Haris mendapatkan jabatan itu.

Haris divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Haris diyakini bersalah menyuap anggota DPR sekaligus eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy.

Haris bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memasukkan nama tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Sjamsul Nursalim dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan.

"Ya DPO," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikonfirmasi awak media, Ahad, 4 Agustus 2019.

Hanya saja, Saut belum rincikan kapan dikirim surat keterangan DPO itu ke kepolisian internasional (interpol). Saut hanya memastikan surat tersebut sebelumnya sudah disiapkan oleh Deputi Penindakan.

"Saya belum tahu teknisnya seperti apa tapi kemarin dari deputi sudah menyiapkan itu," kata Saut.

Diketahui, Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sudah dua kali mangkir saat dipanggil KPK sebagai tersangka. Bos PT Gajah Tunggal Tbk tersebut juga tidak pernah menghadiri pemeriksaan saat penyelidikan.

Pada perkaranya, Sjamsul dan Itjih diduga menjadi pihak yang diperkaya Rp4,58 triliun dari SKL BLBI. Penyidikan keduanya berdasarkan pengembangan perkara mantan  Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. (*)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejaksaan Agung menyerahkan kasus dugaan suap jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam penanganan perkara kepabeanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Serahkan kepada KPK yang sudah menangani perkara itu lebih dulu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman terkonfirmasi, Ahad (4/8).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi diduga terjadi dalam penanganan perkara kepabeanan Komisaris PT Suryasemarang Sukses Jayatama, Surya Soedaema.

Boyamin menduga ada agenda terselubung Kejaksaan Agung yang dengan cepat melakukan penyidikan dalam kasus tersebut.

Ia memperkirakan kejaksaan ingin mengisolasi atau mengamankan pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara itu agar tidak ikut terjerat.

"Dari informasi yang saya terima, kasus itu berkaitan dengan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oknum pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah," katanya.

Ia menjelaskan, jika dugaannya pemerasan, maka Surya Soedarma yang diduga diperas tidak akan dijerat sebagai pelaku pemberi sesuatu kepada petugas negara.

"Meski niatnya bersih-bersih, tidak seharusnya Kejaksaan Agung menangani kasus pemerasan yang nilainya kecil itu," tambahnya.

Oleh karena itu, ia mendukung KPK untuk menangani dan membuka seluas-luasnya perkara itu.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung menyidik kasus dugaan korupsi dalam penanganan perkara kepabeanan yang menyangkut Komisaris PT Suryasemarang Sukses Jayatama, Surya Soedaema.

KPK sendiri diduga juga menangani kasus tersebut yang merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan Aspidum Kejati DKI Jakarta.

Adapun perkara tindak pidana kepabeanan dengan terdakwa Surya Soedaema sendiri sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Surya yang dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun akhirnya dijatuhi putusan dua tahun penjara. (*)

Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan salah satu alasan yang membuat kasus kekerasan seksual pada anak sulit diungkap secara utuh adalah kebiasaan orang Indonesia. Ia menjelaskan, banyak orang di Indonesia malu melaporkan kasus tersebut karena dianggap aib. 

Asep menduga, kasus-kasus yang dilaporkan ke polisi selama ini tidak bisa menggambarkan kekerasan seksual pada anak yang benar-benar terjadi di Indonesia. Menurut Asep, sebenarnya bisa jadi banyak kasus yang tidak dilaporkan. 

"Kalau kita bicara sebuah teori, yang dilaporkan ke kepolisian adalah angka yang belum menggambarkan kejahatan ini. Banyak yang belum dilaporkan. Kita berada pada sebuah kultur ketimuran yang kental sehingga pelecehan seksual apalagi terhadap anak tidak dilaporkan," kata Asep, di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (3/8). 

Apalagi saat ini, kekerasan seksual pada anak kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat. Hal ini menambah alasan seseorang tidak melaporkan tindak kekerasan seksual kepada anak karena takut keluarganya dipinggirkan oleh masyarakat. 

Asep mengatakan kekerasan seksual pada anak adalah fenomena gunung es yang belum bisa diungkap seutuhnya. Kendala itu kerap didapatkan kepolisian ketika ada pelibatan orang terdekat sehingga ada ada kesungkanan. 

Selain itu, perkembangan zaman juga membuat kekerasan seksual pada anak terjadi kian marak dan menjadi masalah dalam pengungkapan. Biasanya pelaku akan membuat pendekatan orang ke orang kepada anak yang dijadikan targetnya bisa melalui direct message atau private message

Karena itu, Asep menjelaskan saat ini pihaknya bekerja proaktif. "Kita terus lakukan pendalaman-pendalaman, profing terhadap akun, dan sebagainya," kata Asep menjelaskan. (*)

Berita9.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu malam, 31 Juli 2019. Berdasarkan informasi, salah satu pihak yang diciduk KPK merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam.

Sementara itu, empat orang lainnya yang turut diringkus terdiri dari pihak PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) dan pegawai masing-masing BUMN yang terkait. Kelima orang itu ditangkap, lantaran diduga ikut terlibat transaksi suap terkait proyek di PT AP II yang dikerjakan oleh PT INTI. 

Tak hanya menangkap Dirkeu PT Angkasa Pura II dan empat orang lainnya, pada OTT ini, tim Satgas KPK juga menyita uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura senilai sekitar Rp1 miliar. Uang itu, kini jadi barang bukti suap yang melibatkan Andra.
 
Dalam catatan awak media sebelum dibekuk KPK, Andra pernah disebut turut kecipratan aliran dana atau turut diperkaya dalam perkara korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 Triliun.

Andra yang diangkat Menteri BUMN, Rini Soemarno sebagai Direktur Keuangan PT AP II pada 15 Januari 2015, pernah menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT LEN Industri (Persero) pada tahun 2008 sampai 2015.

Bunyi putusan Mahkamah Agung atas Kasasi dengan terdakwa dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto disebutkan, Andra bersama direksi PT LEN Industri lain ketika itu, yakni Direktur Pemasaran yang kemudian menjadi Direktur Utama PT LEN Industri, Abraham Mose, Kepala Divisi Pengembangan Usaha, Agus Iswanto, dan Direktur Teknologi dan Industri, Darman Mappangara masing-masing menerima uang Rp1 miliar, serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing Rp1 miliar.

Pada perkara saat ini, Andra diduga menerima suap dari pihak PT INTI terkait proyek di AP II yang dikerjakan oleh PT INTI. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, pihaknya akan menentukan status hukum pihak-pihak yang dibekuk dalam OTT itu pada sore nanti.

"Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK akan memaksimalkan waktu 24 jam ini sebelum menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sore (akan dilakukan konpers)," kata Laode, Kamis 1 Agustus 2019 soal penangkapan pejabat Angkasa Pura II ini. (*)

Berita9.com - KPK melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini, Direksi PT Angkasa Pura II dan PT INTI ditangkap dalam OTT terkait kasus dugaan suap.
 
Informasi didapat, salah satu pejabat yang ditangkap KPK adalah Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam.
 
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan soal adanya OTT yang digelar pada Rabu malam (31/7). OTT diduga terkait kasus dugaan suap.
 
 "Diduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu Direksi di PT. Angkasa Pura II terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTI," kata Basaria, Kamis (1/8).
 
 Total lima orang yang ditangkap KPK. Termasuk pejabat PT INTI. KPK juga menemukan uang Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Diduga uang tersebut merupakan suap.
 
Para pihak yang ditangkap kemudian dibawa ke KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Saat ini, status mereka masih terperiksa.
 
"KPK akan memaksimalkan waktu 24 jam ini sebelum menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan tersebut," ujar Basaria.
 
Menanggapi OTT tersebut, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Angkasa Pura II dan PT Inti sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Rabu (31/7).
 
Lanjut Gatot, Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum.
 
Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen Angkasa Pura II dan PT Inti untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air
 
"Kementerian BUMN menghormati azas praduga tak bersalah, bersama PT Angkasa Pura II dan PT Inti siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini," kata Gatot dalam keterangan tertulisnya, (1/8). (*)
Page 1 of 19
Go to top