Kriminal

Kriminal (281)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Sutrisno (HS). Hadi merupakan tersangka dalam kasus suap atas restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun pajak 2015 dan 2016.

"KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka HS. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Rabu (9/10/2019).

Saat proses suap terjadi, Hadi menjabat sebagai supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Ditjen Pajak.

Sejauh ini KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dengan kasus tersebut, kelima salah satunya adalah pemilik saham PT WAE Darwin Maspolim (DM) selaku pihak pemberi suap.

Sedangkan empat orang sisanya merupakan pegawai pajak yang terdiri dari mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Ditjen Pajak Yul Dirga (YD), mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M Naim Fahmi (MNF),mantan Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari (JU), serta mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Sutrisno (HS). Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Dalam kasus ini, KPK menduga Darwin memberi suap sebesar Rp1,8 miliar untuk Yul, Hadi, Jumari, dan Naim agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar.

PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, servis, spare part, dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng, Selasa (8/10/2019).

Mekeng akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.

"Kami harap saksi datang memenuhi panggilan penyidik sebagai pemenuhan kewajiban hukum untuk menjelaskan apa yang diketahui yang bersangkutan terkait perkara ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (8/10/2019).

Mekeng mangkir dipanggil KPK pada 11 September, 16 September, dan terakhir pada 19 September 2019. Mekeng rencananya akan ditelisik kesaksiannya untuk proses penyidikan Samin Tan (SMT).

KPK telah mencegah Melchias Mekeng dan pemilik PT BORN Samin Tan untuk bepergian ke luar negeri. Keduanya dilarang pergi ke negara luar negeri untuk enam bulan ke depan.

Kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin Tan sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada medio Februari 2019.

Samin Tan diduga menyuap Eni. Tujuan pemberian suap itu agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.

Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni yang saat itu menjadi anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq, di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan, dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih.

Pemberian pertama sebesar Rp4 miliar dilakukan pada 1 Juni 2018, dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar. (*)

Berita9.com - Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengaku tak menyangka Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arinal mengaku masih belum mendapat informasi resmi terkait penangkapan Bupati Lampung Utara itu. 

"Terus terang saya belum menerima laporan mengenai ini (OTT KPK di Lampung Utara)," ujar Arinal.

Ia berharap ini adalah kasus terakhir kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dan tak ada lagi bupati lampung yang korupsi termasuk dirinya beserta jajaran.

"Insha Allah saya dijauhi dari segala cobaan tentang hal itu." katanya.

Menurut Arinal, korupsi merupakan suatu perbuatan dosa. Untuk itu, ia mengimbau para kepala daerah untuk tak melakukan tindakan korupsi.

Sebab semua prestasi yang ditorehkan oleh kepala daerah akan hilang begitu saja setelah terjerat kasus korupsi.

"Kerja-kerja yang seperti itu kan hukumnya dosa. Jadi kalau kita sangat paham itu dosa jauhilah." (*)

Berita9.com - Mantan anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso meminta agar jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito sebagai saksi dalam persidangannya.

Bowo adalah terdakwa kasus penerimaan suap senilai 163.733 dolar AS dan Rp611.022.932 serta gratifikasi sejumlah 700 ribu dolar Singapura dan Rp600 juta dari l PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) terkait dengan jabatanannya sebagai anggota Komisi VI dan anggota badan anggaran (banggar) DPR. 

"Yang mulia, saya minta dalam forum persidangan ini untuk bisa menghadirkan saudara Enggar karena di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saya, saya sebutkan Enggar dan juga Jessica Pak, supaya saya bisa membuktikan kebenaran apa yang ada di BAP saya," kata Bowo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Selain didakwa menerima suap dari dua pengusaha tersebut, Bowo juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp600 juta dan 700 ribu dolar Singapura (senilai total sekitar Rp7,79 miliar) dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera Lamidi Jimat dan uang Rp600 juta dari pihak lain.

"Jadi ada permintaan dari terdakwa menggali kebenaran materiil agar menghadirkan Enggar dan Jesica. Enggar siapa?" tanya ketua majelis hakim Yanto.

"Enggartiasto, menteri perdagangan Pak," jawab Bowo.

"Ooh menteri perdagangan. Jadi sambil jalan saksi meringankan, ada permintaan dari terdakwa untuk menghadirkan dua saksi ini. Jessica ini di-BAP?" tanya hakim Yanto.

JPU KPK mengatakan bahwa pihaknya sudah cukup menghadirkan saksi untuk membuktikan dakwaan sehingga giliran pihak penasihat hukum yang menghadirkan saksi meringankan untuk Bowo pada pekan depan.

"Yang mulia, terhadap permintaan terdakwa untuk hadirkan dua orang saksi. Kami memberikan info lebih dahulu, dua orang ini tidak menjadi saksi di tahap penyidikan, yang satu, penyidik sudah memanggil 3 kali, tapi karena ada tugas keluar negeri dan ada keterangannya jadi tidak bisa memenuhi panggilan sedangkan Jessica alias Jessica Jora kami sudah panggil tapi tidak bisa kami ketahui keberadaannya," kata JPU KPK Ikhsan Fernandi.

"Jessica sampai sekarang tidak tahu di mana. Kalau Enggar ke mana?" tanya hakim Yanto.

"Enggar saat itu tak bisa hadir. Kalau memang ada permintaan dari terdakwa melalui majelis hakim, kami siap, kalau ada penetapan majelis hakim, kami siap hadirkan yang mulia," kata jaksa Ikhsan.

"Ini kan terdakwa minta dihadirkan begitu, jadi intinya, menurut saudara karena yang memberikan uang kepada terdakwa adalah yang disebutkan tadi jadi minta dihadirkan ya?" tanya hakim Yanto.

"Iya," jawab Bowo.

"Kalau Jessica siapa?" tanya hakim Yanto.

"Jessica ini masih ada hubungan saudara dengan M Nasir yang kami panggil tapi belum hadir juga, jadi dia kerabat M Nasir yang kami panggil hari ini tapi tidak bisa hadir karena sakit," ungkap jaksa Ikhsan.

"Permintaan saudara saya sudah sampaikan ke penuntut umum cuma agar perkara lancar, Rabu depan tetap saksi-saksi dari saudara sambil menunggu dari penuntut umum," kata hakim Yanto.

"Terima kasih karena ini berkaitan dengan BAP saya," jawab Bowo.

"Makanya permintan saudara langsung saya sampaikan ke penuntut umum, biar penuntut umum yang menindaklanjuti," kata hakim Yanto.

Dalam tahap penyidikan, mantan pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk mengaku bahwa Bowo pernah mendapat gratifikasi dari sosok "menteri" dan "direktur pada BUMN". Belakangan diketahui bila menteri itu diduga Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.

KPK pun sudah menggeledah ruang kerja dan kediaman Enggartiasto namun Enggar selalu tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK.

Bowo pun tiba-tiba mencabut kuasanya pada Saut Edward sebagai pengacara dan menggantinya dengan pengacara lain.

Sementara dalam sidang pada Rabu (25/9), mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari fraksi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut ada pertemuan antara para pimpinan Komisi VI DPR yaitu Mohamad Hekal dari fraksi partai Gerindra dan Teguh Juwarno dari fraksi PAN dengan Bowo dan Enggartiasto di salah satu hotel. (*)

Berita9.com - Peristiwa meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, yaitu Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, saat berunjuk rasa menolak undang-undang kontroversial di Gedung DPRD Kendari, Sulawesi Tenggara lalu mengundang keprihatinan bagi kalangan Muhammadiyah di Yogyakarta.

Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan berduka atas meninggalnya Randi, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang meninggal akibat luka tembak senjata api dari jarak jauh.

Muhammadiyah pun menyatakan telah membentuk tim advokasi baik di tingkat Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah maupun di Kendari melalui Majelis Hukum dan HAM PWM Sulawesi Tenggara demi mengawal kasus itu hingga tuntas.

Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terbuka dan profesional terhadap petugas kepolisian yang bertugas melaksanakan pengamanan sehingga dapat ditetapkan pelaku yang bertanggungjawab terhadap penggunaan kekuatan yang menyebabkan Randi meninggal dunia akibat luka tembak.

“Kami meminta pihak kepolisian memastikan tidak hanya pelaku lapangan tetapi pihak pimpinan yang menjadi penanggung jawab pengamanan kegiatan juga diperiksa tidak hanya pemeriksaan etik namun juga pada pertanggung jawaban pidana,” kata Trisno.

Trisno mengatakan proses penyidikan terhadap mereka yang disangka melakukan penggunaan kekuatan yang menyebabkan kematian almarhum Randi harus dilakukan secara transparan dan segera dilimpahkan sampai pada proses persidangan untuk dapat diperoleh putusan yang adil.

“Pihak kepolisan wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tupoksi dan penempatan personel dalam mengamankan aksi unjuk rasa dan memperbaiki tata cara penanganan unjuk rasa agar tidak terulang penggunaan kekerasan oleh petugas kepolisian yang menyebakan pengunjuk rasa mengalami luka serius sampai dengan kematian,” ujar Trisno.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu ingin memastikan pihak kepolisian melaksanakan pemeriksaan terhadap petugas kepolisian yang menangani aksi unjuk rasa yang menyebakan meninggalnya dua mahasiswa pengunjuk rasa itu. (*)

 

Berita9.com - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi resmi ditahan KPK. Keluar gedung KPK, ternyata ia cukup lihai menutupi borgol yang membelenggunya dengan map. 

Imam keluar dari KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.20 WIB, Jumat (27/9/2019). Dia terlihat sudah memakai rompi tahanan dengan tangan diborgol.

Nahrawi sempat memberikan keterangan kepada wartawan sebelum masuk ke mobil tahanan. Imam ditahan di Rutan Guntur selama 20 hari ke depan.

"IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019, ditahan 20 hari pertama di Rutan Pomdan Jaya, Guntur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

KPK menetapkan Imam dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap terkait dana hibah KONI.

Ulum diduga sebagai perantara suap Imam. Imam diduga menerima suap sebesar Rp 26,5 miliar. Uang suap diduga itu diberikan secara bertahap sejak 2014-2018.

Uang yang diterima Imam diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain.

Febri juga menanggapi penyataan pengacara eks Menporanya Jokowi ini, Soesilo Ariwibowo yang mempertanyakan urgensi penahanan kliennya. KPK menjelaskan penahanan itu agar penanganan perkara suap yang menjerat Imam Nahrawi berjalan maksimal dan efektif.

"Sekarang proses pemeriksaan sudah dilakukan dalam kapasitas sebagai tersangka. Satu orang tersangka lain juga sudah kami tahan untuk efektivitas penanganan perkara ini maka dua orang tersangka dalam satu pokok perkara yang sama ini tentu harus berjalan secara beriringan ya," ujar Febri.

Febri menyebut selama proses penyelidikan Nahrawi tidak memiliki itikad baik. Sebab, Nahrawi pernah dipanggil KPK sebanyak 3 kali namun tidak hadir.

"Tersangka itu kan sebenarnya sudah pernah dipanggil juga ya sebelumnya baik di tahap penyelidikan. Di penyelidikan kan tiga kali dan kami tidak melihat dari itikad baik untuk datang pada tahap penyelidikan meskipun tidak ada upaya paksa di tahap penyelidikan tersebut," sebutnya.

Ia mengatakan penahanan terhadap Nahrawi itu sudah memenuhi alasan hukum subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Untuk itu, Febri meminta agar Nahrawi menyampaikan bantah-bantahannya di depan penyidik bila merasa keberatan terkait penahanan tersebut.

"Nanti kalau memang dia tersangka baik langsung ataupun melalui kuasa hukum memiliki informasi-informasi atau bantahan-bantahan terkait dengan substansi silakan saja yang disampaikan dalam pemeriksaan," ucapnya. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Menpora Imam Nahrawi bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan setelah Nahwari dijadikan tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI.

Nahrawi dicegah bersama asisten pribadi Menpora yang juga sudah berstatus tersangka dan ditahan.

"Jadi KPK sudah mengirimkan surat kepada pihak imigrasi sejak akhir Agustus 2019 ini untuk 2 orang dalam kasus dugaan suap terkait dengan hibah Koni. sebagaimana sudah diumumkan kemarin jadi pelarangan ke luar negerinya sudah kami lakukan sejak akhir Agustus 2019 ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (19/9/2019) malam.

Pelarangan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan dilakukan agar sewaktu-waktu keterangan Nahwari diperlukan, dirinya tidak sedang berada di luar negeri.

Selain itu, Febri kembali menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan dalam menjadikan Menpora sebagai tersangka.

"Penyidikan untuk tersangka IMR tersebut Menpora dan asisten Menpora itu sudah dilakukan sejak tanggal 28 Agustus 2019, dan dalam hitungan hari karena memang kewajiban undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi harus diinformasikan pada tersangka maka surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sudah kami beritahukan sebenarnya Setidaknya di awal September ya awal September 2019 ini pada tersangka," ungkapnya.

Jadi Febri menegaskan tidak benar informasi yang mengatakan jika Nahrawi baru mengetahui dirinya dijadikan tersangka saat diumumkan KPK pada Rabu (18/9/2019) kemarin.

"Karena sebelumnya kami sudah berikan informasi terkait dengan penanganan perkara ini pada yang bersangkutan pada para tersangka bahkan untuk tersangka asisten Menpora kami sudah periksa dan melakukan penahanan lebih lanjut," tandasnya.

Nahrawi diduga menerima suap dan gratifikasi sejumlah Rp26,5 miliar. Uang tersebut disinyalir diterima Nahrawi dalam dua kali tahapan. Nahrawi menerima uang pada medio 2014-2018 melalui Asisten Pribadinya, Miftahul Ulum senilai Rp14,7 miliar dan kedua pada kisaran tahun 2016-2018 sejumlah Rp11,8 miliar. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap penyaluran dana hibah kepada KONI tahun anggaran 2018. Imam ditetapkan tersangka bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum yang telah ditahan KPK pekan lalu.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan penetapan tersangka Imam adalah pengembangan perkara yang telah menjerat mantan sekertaris jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy; bendahara umum KONI, Jhonny E Awuy; deputi IV Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen, Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto.

“Ditetapkan dua orang tersangka Menpora, Imam Nahrawi dan Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum," kata Alexander di gedung KPK Jakarta, (18/9).

Ia menyatakan, penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan.

KPK juga menyatakan memiliki bukti permulaan yang cukup. dan melakukan penyidikan dugaan suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimanan lainnya.

Menurut Alexander, KPK menduga dalam dalam rentang 2014-2018 Imam Nahrawi selaku menpora melalui Miftahul Ulum telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar.

"Penerimaan terkait ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR (Imam Nahrawi) selaku Menpora," kata Alexander, kemarin. "Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait," tambah Alexander.

Lebih lanjut Alexander menambahkan dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan sejak 25 Juni 2019, KPK telah memanggil Imam Nahrawi sebanyak tiga kali, pada 31 Juli, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019. Namun, Imam tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. “KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberikan keterangan dan klariflkasi pada tahap penyelidikan," ucapnya.

Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah Kemenpora kepada KONI pada Desember 2018 lalu. Ia telah divonis bersalah dan diganjar hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan ditambah denda Rp 100 juta.

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Ending bersama-sama Bendahara Umum (Bendum) KONI Johny E Awuy terbukti menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana. Selain itu, Ending bersama Johnny juga menyuap Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta senilai Rp 215 juta.

Tujuan pemberian hadiah tersebut adalah agar Mulyana, Adhi dan Eko membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada 2019 terkait program peningkatan prestasi olahraga nasional pada 2018 sebesar Rp 51,529 miliar.

Dalam persidangan, terungkap adanya koordinasi Miftahul Ulum dan disepakati commitment fee untuk Kemenpora sebesar 15-19 persen dari total nilai bantuan dana hibah. Miftahul Ulum telah dijadikan tersangka dan ditahan KPK pada 11 September lalu. (*)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. MAKI meminta hakim menyatakan KPK tidak menjalani putusan praperadilan terkait tindak lanjut penanganan kasus skandal Bank Century.

"Menyatakan Termohon (KPK) tidak menjalankan perintah Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel dalam bentuk tidak melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk," kata pemohon praperadilan, Komaryono, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, (16/9).

Selain kepada KPK, gugatan dilayangkan kepada turut termohon I Bareskrim Polri, turut termohon II Kejaksaan Agung, dan turut termohon III Kejari Jakarta Pusat.

Selain itu, Komaryono meminta hakim memerintahkan KPK melimpahkan perkara Bank Century kepada kepolisian dan Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor.

Dia mengatakan alasannya mengajukan gugatan praperadilan berdasarkan amar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel poin 2. Putusan tersebut berisi soal penanganan terhadap pihak-pihak lain terkait perkara Century.

MAKI menyebut pascaputusan praperadilan nomor 24/2018 PN Jaksel tersebut, KPK telah melakukan penyelidikan baru atas kasus korupsi Bank Century. Tapi belum diketahui kelanjutan penanganan perkara.

"Padahal telah terpenuhi minimal 2 alat bukti (saksi-saksi, dokumen-dokumen dan keterangan ahli keuangan/kerugian negara dalam bentuk audit Perhitungan Kerugian Negara BPK). Penyelidikan yang telah selesai dan telah ditemukan minimal 2 alat bukti yang seharusnya dilanjutkan penyidikan namun tidak dilakukan penyidikan dimaknai telah dilakukan penghentian penyidikan," papar Komaryono. (*)

Berita9.com - Unit Krimsus Sat Reskrim Polresta Depok menangkap Hambali Abbas, Direktur PT Damtour, dalam kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan uang. Hambali ditangkap di Jalan Proklamasi Nomor 1, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok II Tengah.
 
Kassubag Humas Polresta Depok, AKP Firdaus, mengungkapkan tersangka menjanjikan akan memberangkatkan sejumlah orang untuk berangkat umrah. Para korban tertarik untuk memakai jasa PT Damtour setelah ditawari promo harga yang murah oleh Agustin selaku marketing PT Damtour.
 
"Korban tertarik karena ditawarkan oleh saudari Agustin selaku marketing PT Damtour yang mempresentasikan jasa perjalanan ibadah umrah dengan cara tunai/mencicil dan juga promo dengan kisaran harga antara Rp 11 juta sampai dengan Rp 25 juta," kata Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/9).
 
"Kemudian pelapor tertarik lalu membayar biaya perjalanan umrah sebesar Rp 47 juta untuk suami istri dan juga teman-temannya sebanyak 33 orang total senilai kurang lebih Rp 600 juta," imbuhnya.
 
Meski telah membayar biaya yang harus dibayarkan, namun korban tidak kunjung diberangkatkan. Tersangka pun diketahui melarikan diri dan menutup perusahaannya pada Februari 2018.
 
"Setelah uang ditransfer, ternyata korban dan teman-temannya tidak diberangkatkan hingga tahun 2018, dan diketahui pada Februari 2018 tersangka melarikan diri dan menutup kantor PT Damtour," tuturnya.
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku kerap menawari paket promo umrah dengan kisaran harga Rp 11 juta hingga Rp 25 juta yang bisa dibayar secara menyicil atau tunai. Namun, uang yang diterima tidak digunakan untuk memberangkatkan korban.
 
"Tersangka menawarkan paket promo dari harga Rp 11 juga sampai dengan Rp 25 juta yang bisa dibayar secara mencicil atau tunai. Namun uang yang diterima dari jemaah tidak digunakan untuk memberangkatkan jemaah. Tersangka melakukan modus seperti ini sejak tahun 2011 sampai dengan 2018, kemudian pada Februari 2018 terlapor melarikan diri dan menutup kantor PT Damtour," jelasnya.
 
Hingga Februari 2018, sebanyak 200 jemaah belum diberangkatkan oleh tersangka dengan jumlah kerugian mencapai Rp 4 miliar.
 
"Menurut tersangka, sampai Februari 2018 jemaah yang belum diberangkatkan kurang lebih sebanyak 200 orang. (Kerugian) senilai Rp 4 miliar," pungkasnya.
 
Dugaan sementara, korban berasal dari 15 daerah, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Padang, Palembang, Indramayu, Kuningan, Kebumen, Ciamis, Brebes, Surabaya, Lampung dan Madura. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.
 
Polisi juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan Hambali untuk segera menghubungi Polresta Depok.
 
"Bagi masyarakat yang menjadi korban PT Damtour dapat mengubungi penyidik Unit Krimsus Sat Reskrim Polresta Depok," imbaunya. (*)
Page 1 of 21
Go to top