Kriminal

Kriminal (296)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Rabu (8/1).
 
Bersama Wahyu, KPK menangkap tiga orang lainnya yang disebut-sebut berasal dari kalangan politisi. Dalam OTT itu, KPK mengamankan barang bukti uang asing senilai Rp 400 juta.
 
"Dirupiahkan sekitar Rp 400 juta, mata uang asing," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada wartawan, Kamis (9/1).
 
Namun, Lili mengaku belum mengetahui uang tersebut diamankan berasal dari siapa. Yang pasti, lanjut Lili, selain Wahyu pihaknya juga mengamankan tiga orang lainnya.
 
"Saya tidak paham dan diterima dari siapa (uangnya), saya belum tahu. Tapi ada tiga orang (selain WS) dibawa ke KPK," tutupnya.
 
KPK langsung menggeledah kantor DPP PDIP, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat membenarkan KPK ingin menggeledah kantor mereka. Namun, penyidik tidak diizinkan menggeledah kantor DPP PDIP.
 
"Iya, saya sudah kontak (DPP) tadi tapi informasi yang saya terima bahwa ada tidak ada bukti-bukti kuat, seperti surat tugas dan lain-lain," kata Djarot di Jakarta, Kamis (9/1) soal penolakan penggeledahan di DPP.
 
Dia mengatakan, para penyidik KPK tidak diizinkan menggeledah DPP dengan alasan mereka tidak memiliki bukti-bukti yang jelas. Mantan gubernur DKI Jakarta itu membantah partai menolak untuk digeledah. Kedatangan penyidik KPK disebut-sebut ingin menggeledah ruang kerja Sekreraris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto. (*)
Berita9.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR.

Berita9.com - Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan bahwa penyimpanan uang oleh sejumlah kepala daerah di rekening kasino merupakan modus baru. Transaksi yang ditemukan PPATK tersebut berkisar Rp 50 miliar.

Kiagus menjelaskan kalau ada orang yang bermain di kasino bukan hal yang baru. Akan tetapi, modus menyimpan dana dengan dugaan melakukan pencucian uang di rekening kasino itu baru diketahui.

"Dalam hal ini kalau orang main kasino sudah lama, tetapi menempatkan uangnya di kasino mungkin baru terungkap sekarang," kata Kiagus di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).

Kiagus menerangkan perbedaan bermain di kasino dengan menyimpan uang di kasino. Dalam pelaksanaannya, kasino memiliki menyediakan rekening bagi para pemainnya untuk menyimpan sejumlah dana atau dinamakan dengan cassino account.

Bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, Kiagus pun mengetahui apabila ada rekening kasino yang dimaksudkan dimiliki oleh kepala daerah.

"Kebetulan kami sudah menghubungi beberapa kepala FIU (Financial Intelligent Unit) yang ada, mitra kerja kami. Mereka menyampaikan memang cassino account ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Kiagus menerangkan bahwa PPATK tidak bisa mengumumkan siapa saja kepala daerah yang telah terdeteksi melakukan pencucian uang menggunakan rekening kasino. Pasalnya, informasi yang dimiliki PPATK bersifat rahasia dan hanya bisa digunakan oleh aparat penegak hukum (APH).

"Hasil kami itu dari sudut penegakan hukum pemberantasan tidak bisa kami konsumsikan kepada siapapun," katanya. (*)

Berita9.com - Wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk membuka keran ekspor benih lobster terus menuai pro dan kontra.
 
Ekspor benih dinilai dapat mengurangi nilai tambah dari komoditas lobster karena terlalu dini dijual.
 
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule mengurai bahwa sampai kapanpun, Indonesia tidak akan pernah menjadi pengekspor lobster terbesar di dunia. Hal ini lantaran benih lobster dilarang untuk dijual demi kepentingan budidaya.
 
Berita9.com - Kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan I Gusti Ngurah Askhara atau yang akrab dikenal Ari Askhara menemui babak baru.

Berita9.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko menyebut pihaknya akan meningkatkan pengawasan peredaran narkoba jelang akhir tahun 2019. Bahkan dia sudah memerintahkan petinggi BNN untuk terjun melakukan pemberantasan narkoba.

Heru mengatakan pengawasan itu akan melibatkan berbagai macam elemen mulai dari bea cukai hingga pihak kepolisian.

"Ada (peningkatan pengawasan). Saya sudah arahkan deputi berantas, tahun baru ini, bukan tahun baru, jelang akhir tahun ini, kita adakan operasi-operasi, karena kita fokus jaringan. Kita kerja sama dengan Bea Cukai, dan Polair," kata Heru saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Dia menyebut tren peredaran narkoba memang kerap meningkat di akhir tahun atau saat musim dingin.

"Ya bisa jadi. Karena situasi cuaca, musim, winter di sana juga pengaruh," ucapnya.

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Arman Depari menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan jajarannya untuk menggelar operasi tes urine kepada pengendara sebelum arus mudik.

"Itu nanti mungkin akan kita arahkan melalui Kepala BNN provinsi masing-masing," kata Arman mengakhiri. (*)

Berita9.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati buka suara terkait dugaan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson yang diangkut pesawat anyar maskapai Garuda Indonesia berjenis A300-900 Neo.

Motor gede itu sebelumnya dan disita oleh pihak Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta.  Sri Mulyani mengakui modus penyelundupan memang kerap terjadi.

"Kita memahami modus-modus untuk penyelundupan itu terjadi berbagai cara," ujarnya seusai menghadiri acara Hari Anti-Korupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 3 Desember 2019.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, sejatinya kasus penyelundupan tidak hanya terjadi sekali. Ia mencontohkan, kecurangan serupa pernah ditemukan pada kegiatan jasa titip atau jastip dengan komoditas yang lebih kecil.

Jastip adalah jasa yang melayani pembelian barang-barang titipan melalui media sosial. Kegiatan ini beberapa di antaranya ditengarai masuk kategori penyalahgunaan untuk membawa barang impor ilegal dari satu negara ke negara lain.

Sri Mulyani memastikan bakal memperketat pengawasan melalui Bea Cukai. Ia juga meminta Bea Cukai meningkatkan kemampuan mengendus modus penyelundupan barang ilegal. Caranya dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. 

"Kami akan terus meningkatkan MoU kerja sama Bea Cukai dengan negara lain, seperti Singapura, misalnya," tuturnya.

Moge ini diduga merupakan barang bekas yang sengaja diselundupkan melalui pesawat baru Garuda Indonesia yang didatangkan dari Toulouse, Perancis.

Pesawat Airbus A330-900 ini bertolak dari Toulouse Sabtu 16 November dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 17 November siang.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan motor itu beserta suku cadang yang disita itu adalah milik karyawan.

"Dibawa beberapa karyawan. Karyawan sudah mendeclare barang-barang itu ke Bea dan Cukai," ujar Ikhsan.

Garuda Indonesia, kata Ikhsan, akan mengikuti aturan yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya keputusan dari Bea dan Cukai.

"Jika perlu membayar pajak kami siap, jika memang harus dikirim kembali (reekspor) kami akan mengikuti sepenuhnya." katanya (*)

Berita9.com - Annas Maamun mendapatkan grasi berupa pengurangan masa hukuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Grasi itu diajukan mantan Gubernur Riau itu dengan alasan kesehatan.

Jakarta - Komisi V DPR meminta KNKT dan Kementerian Perhubungan untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP pada Oktober 2018 lalu. Komisi V mendesak KNKT dan Kemenhub untuk memperjuangkan ganti rugi kepada korban.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menhub Budi Karya Sumadi dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, di ruang rapat Komisi V, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). Desakan mulanya disampaikan anggota Komisi V Bambang Suryadi mencecar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.

"Saya berharap ini tadi ada jawaban, pertama terkait pada RDP yang lalu soal hak-hak ahli waris yang masih nyangkut, ada beberapa, tapi tidak satupun ada jawaban soal itu," katanya.

Bambang juga meminta ada ketegasan sikap dari KNKT dan Kemenhub soal larangan terbang bagi pesawat jenis Boeing 737-MAX. Bambang tak ingin ada kejadian kecelakaan serupa yang memakan korban.

"Memang mungkin profilnya Ketua KNKT yang low profile, saya terkesan bahwa Bapak ini menjadi marketingnya Boeing. Ada dua memang, yang pertama human error dari penjelasan Bapak tadi, kedua ada yang cacat produksi. Balik lagi Boeing kalau tidak salah 50 pesawat dari segala penerbangan ini mengalami keretakan. Ini dari Boeing juga," tegurnya.

"Ada ketegasan saja gitu. Dulu Kemenhub sudah untuk sementara Boeing 737 MAX-8 dikandangin sementara untuk tidak terbang, dan akhirnya diperbolehkan kembali. Apa kita harus nunggu lagi, ngorbanin manusia ini, untuk kecelakaan berikutnya?" lanjut dia.

Tak hanya Bambang, desakan juga datang dari anggota Komisi V Hamka B Kadi. Hamka meminta hak-hak korban yang belum diberikan itu bisa segera diselesaikan.

"Saya hanya mengingatkan dan menginginkan, kejadian ini sudah lewat, tolong diperjuangkan hak-hak sipil terhadap kecelakaan itu, termasuk operator penerbangan, tidak sedikit kerugian yang terjadi. Dengan perbaikan organisai dan sebagainya memang menjadi bahan," ujar Hamka.

Hamka juga menyinggung soal terlambatnya hasil investigasi KNKT ini dilaporkan kepada DPR. Dia pun menegaskan bahwa KNKT harus independen dalam melakukan investigasi.

"Tapi yang ingin saya ambil makna atau hikmah dari persoalan ini, KNKT kan itu independen. Jangan bikin gaduh seperti yang lalu. Gaduhnya itu belum apa-apa sudah mengatakan tidak laik terbang. Akhirnya menarik kalimatnya bahwa laik (terbang). Ini saya menganggap sesuatu yang tidak profesional," ungkapnya.

"Tolong keindependenan Bapak itu dijaga dengan baik. Karena itu disorot seluruh dunia. Kegaduhan kemarin awal-awal terjadinya itu kan antara satu dan lain itu menyebabkan di sisi lain akhirnya KNKT mencabut bahwa laik terbang. Ini saya mohonkan ya," pungkasnya. (*)

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar.
Page 1 of 22
Go to top