Kriminal

Kriminal (290)

Berita9.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati buka suara terkait dugaan penyelundupan sepeda motor Harley Davidson yang diangkut pesawat anyar maskapai Garuda Indonesia berjenis A300-900 Neo.

Motor gede itu sebelumnya dan disita oleh pihak Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta.  Sri Mulyani mengakui modus penyelundupan memang kerap terjadi.

"Kita memahami modus-modus untuk penyelundupan itu terjadi berbagai cara," ujarnya seusai menghadiri acara Hari Anti-Korupsi Sedunia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 3 Desember 2019.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, sejatinya kasus penyelundupan tidak hanya terjadi sekali. Ia mencontohkan, kecurangan serupa pernah ditemukan pada kegiatan jasa titip atau jastip dengan komoditas yang lebih kecil.

Jastip adalah jasa yang melayani pembelian barang-barang titipan melalui media sosial. Kegiatan ini beberapa di antaranya ditengarai masuk kategori penyalahgunaan untuk membawa barang impor ilegal dari satu negara ke negara lain.

Sri Mulyani memastikan bakal memperketat pengawasan melalui Bea Cukai. Ia juga meminta Bea Cukai meningkatkan kemampuan mengendus modus penyelundupan barang ilegal. Caranya dengan menjalin kerja sama dengan negara lain. 

"Kami akan terus meningkatkan MoU kerja sama Bea Cukai dengan negara lain, seperti Singapura, misalnya," tuturnya.

Moge ini diduga merupakan barang bekas yang sengaja diselundupkan melalui pesawat baru Garuda Indonesia yang didatangkan dari Toulouse, Perancis.

Pesawat Airbus A330-900 ini bertolak dari Toulouse Sabtu 16 November dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu 17 November siang.

Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengatakan motor itu beserta suku cadang yang disita itu adalah milik karyawan.

"Dibawa beberapa karyawan. Karyawan sudah mendeclare barang-barang itu ke Bea dan Cukai," ujar Ikhsan.

Garuda Indonesia, kata Ikhsan, akan mengikuti aturan yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya keputusan dari Bea dan Cukai.

"Jika perlu membayar pajak kami siap, jika memang harus dikirim kembali (reekspor) kami akan mengikuti sepenuhnya." katanya (*)

Berita9.com - Annas Maamun mendapatkan grasi berupa pengurangan masa hukuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Grasi itu diajukan mantan Gubernur Riau itu dengan alasan kesehatan.

Jakarta - Komisi V DPR meminta KNKT dan Kementerian Perhubungan untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP pada Oktober 2018 lalu. Komisi V mendesak KNKT dan Kemenhub untuk memperjuangkan ganti rugi kepada korban.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menhub Budi Karya Sumadi dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, di ruang rapat Komisi V, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). Desakan mulanya disampaikan anggota Komisi V Bambang Suryadi mencecar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.

"Saya berharap ini tadi ada jawaban, pertama terkait pada RDP yang lalu soal hak-hak ahli waris yang masih nyangkut, ada beberapa, tapi tidak satupun ada jawaban soal itu," katanya.

Bambang juga meminta ada ketegasan sikap dari KNKT dan Kemenhub soal larangan terbang bagi pesawat jenis Boeing 737-MAX. Bambang tak ingin ada kejadian kecelakaan serupa yang memakan korban.

"Memang mungkin profilnya Ketua KNKT yang low profile, saya terkesan bahwa Bapak ini menjadi marketingnya Boeing. Ada dua memang, yang pertama human error dari penjelasan Bapak tadi, kedua ada yang cacat produksi. Balik lagi Boeing kalau tidak salah 50 pesawat dari segala penerbangan ini mengalami keretakan. Ini dari Boeing juga," tegurnya.

"Ada ketegasan saja gitu. Dulu Kemenhub sudah untuk sementara Boeing 737 MAX-8 dikandangin sementara untuk tidak terbang, dan akhirnya diperbolehkan kembali. Apa kita harus nunggu lagi, ngorbanin manusia ini, untuk kecelakaan berikutnya?" lanjut dia.

Tak hanya Bambang, desakan juga datang dari anggota Komisi V Hamka B Kadi. Hamka meminta hak-hak korban yang belum diberikan itu bisa segera diselesaikan.

"Saya hanya mengingatkan dan menginginkan, kejadian ini sudah lewat, tolong diperjuangkan hak-hak sipil terhadap kecelakaan itu, termasuk operator penerbangan, tidak sedikit kerugian yang terjadi. Dengan perbaikan organisai dan sebagainya memang menjadi bahan," ujar Hamka.

Hamka juga menyinggung soal terlambatnya hasil investigasi KNKT ini dilaporkan kepada DPR. Dia pun menegaskan bahwa KNKT harus independen dalam melakukan investigasi.

"Tapi yang ingin saya ambil makna atau hikmah dari persoalan ini, KNKT kan itu independen. Jangan bikin gaduh seperti yang lalu. Gaduhnya itu belum apa-apa sudah mengatakan tidak laik terbang. Akhirnya menarik kalimatnya bahwa laik (terbang). Ini saya menganggap sesuatu yang tidak profesional," ungkapnya.

"Tolong keindependenan Bapak itu dijaga dengan baik. Karena itu disorot seluruh dunia. Kegaduhan kemarin awal-awal terjadinya itu kan antara satu dan lain itu menyebabkan di sisi lain akhirnya KNKT mencabut bahwa laik terbang. Ini saya mohonkan ya," pungkasnya. (*)

Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar.

Berita9.com - Terduga pelaku bom bunuh diri dipastikan seorang diri yang menggunakan jaket ojek online saat hendak memasuki Mapolrestabes Medan, Rabu pagi (13/11).

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Tatan Dirsan Atmaja membenarkan pelaku berjumlah satu orang dengan menggunakan jaket ojek online saat hendak masuk ke Mapolrestabes Medan.

"Betul (menggunakan jaket ojol), pelaku satu orang," kata Tatan kepada wartawan.

Tatan menjelaskan, awalnya terduga pelaku seorang diri menggunakan jaket dan membawa tas ransel. Pria tersebut kemudian ditegur oleh anggota dan disuruh untuk melepaskan jaket ojol tersebut.

"Iya yang bersangkutan itu berdiri seorang diri dengan menggunakan jaket dan ransel kemudian ditegur oleh anggota, (katanya) mau buat SKCK, dibuka jaket dibawa, tas tidak ada apa-apa (saat digeledah ditemukan) hanya buku. Dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan (barang mencurigakan)," jelas Tatan.

Pria tersebut, lanjut Tatan, masuk ke Mapolrestabes Medan berbaur dengan masyarakat lainnya yang hendak membuat SKCK.

"Pemeriksaan pertama dilakukan penggeledahan-penggeledahan. Selang lima menit, terdengar suara ledakan. Ledakan di halaman parkir di dekat mobil-mobil dinas," ungkapnya.

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan olah TKP. Selain itu, penjagaan diperketat usai insiden bom bunuh diri tersebut. (*)

Berita9.com - Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengambil tindakan tegas terhadap oknum abdi dalem berinisial SW (68) yang diduga melakukan tindakan asusila kepada mahasiswi pada Ahad (10/11). SW kini telah diberhentikan dari abdi dalem Keraton.

"Terus kalau dari Keraton ya kami menindak tegas. Saya sudah koordinasi dengan penghagengnya sama tepas perentah ageng untuk berkas-berkas beliau, kan ada konsekuensinya," kata Penghageng Kawedanan Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono di Rumah Makan Bale Raos, Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kota Yogyakarta, (12/11).

Putri kedua Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X ini telah berkoordinasi dengan penghageng yang membawahi SW.

"Iya iyalah (SW akan diberhentikan sebagai abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat)," ucapnya.

Diketahui bersama, seorang oknum abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, SW (68), diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pada malam Ahad (10/11). Akibatnya, SW diamankan oleh PAM budaya dan Forum Komunikasi Alun-alun Utara (FKAAU) kepada pihak berwajib.

Sekretaris Forum Komunikasi Alun-alun Utara (FKAAU) Kresnadi membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi sekitar pukul 10 malam. Saat itu ada tiga mahasiswi yang masing-masing berinisial SA (20), E (21), dan MD (19) berjalan ke tengah Alun-alun Utara, Yogyakarta.

"Dari keterangan, ketiga mahasiswa itu lalu dihampiri oleh seseorang yang diduga abdi dalem, lalu mereka terlibat obrolan yang tiba-tiba menjurus ke hal porno," katanya, (11/11).

Setelah mengobrol, lanjut Kresnadi, pria yang mengenakan pakaian peranakan ini tiba-tiba mendekati dan mencoba memegang tangan mahasiswi tersebut. Namun upayanya itu mendapat perlawanan dari korban dengan menepis tangan SW.

"Lalu dia (SW) mendekati mahasiswi kedua, tapi (tangan SW) ditepis juga. Karena mahasiswi ketiga berjalan di belakang, dia coba mendekati sambil diajak ngobrol," katanya.

Setelah mendekati mahasiswi ketiga, SW tiba-tiba melecehkannya. Korban saat itu langsung melarikan diri mendekati kedua rekannya.

"Mereka bertiga lalu balik ke tempat parkir di depan pendopo lawas. Di sini korban terus menangis dan diantar ke pos PAM budaya oleh tukang parkir yang berada di sisi timur (Alun-alun)," ucapnya. (*)

Berita9.com - Fahira Idris melaporkan Ade Armando terkait meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berwajah joker.

Menurut pengacara Fahira, Kemal Shahab, pihaknya melaporkan Ade menggunakan Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

"LP yang dibuat oleh Ibu Fahira terhadap saudara AA adalah terkait Pasal 32 ayat 1 junto Pasal 48 ayat (1) UU ITE, bukan Pasal 27 ayat 3," kata Kemal, Selasa (5/11/2019).

Fahira tidak melaporkan Ade dengan Pasal 27 ayat 3 soal penghinaan di dunia maya.

"Substansinya sangat jauh sekali berbeda antara kedua pasal tersebut. Pasal 32 (1) UU ITE yang menjadi delik LP bukan delik aduan melainkan delik biasa," ujar Kemal.

Pasal 32 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Adapun Pasal 48 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta itu melaporkan Ade Armando ke Polda Metro Jaya akhir pekan lalu. Ade dilaporkan karena mem-posting meme berupa foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan riasan wajah tokoh fiksi Joker ke Facebook.

"Saya hari ini ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Saudara Ade Armando karena saya tadi pagi pukul 11.00 WIB di kantor saya di DPD RI di Senayan saya sangat-sangat terkejut dan merasa tersinggung ya sebagai warga DKI Jakarta dan ternyata memang banyak sekali yang tersinggung," kata Fahira. (*)

 

Berita9.com - Tenggat waktu tiga bulan janji Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan telah berakhir pada Jumat kemarin (18/10).

Namun, janji manis itu agaknya cuma menjadi isapan jempol belaka. Sebab, kasus penyerangan terhadap Novel hingga saat ini masih gelap. 

Terkait hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa berharap kasus penyirman air keras terhadap Novel agar segera dapat terungkap pelakunya. 

"Bukan hanya pelaku di lapangan tapi juga siapa yang menyuruh atau aktor intelektualnya. Jadi buat KPK ditangkapnya pelaku penyerangan (Novel) tersebut adalah harapan yang masih terus diharapkan sampai saat ini," ujar Jurubicara KPK Febri Diansyah kepad wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (18/10). 

Adapun, terkait janji tiga bulan Jokowi yang memerintahkan Kapolri agar korps Bhayangkara segera merampungkan kasus penyerangan terhadap Novel mesti ditunikan janji tersebut. 

"Presiden sudah berikan waktu tiga bulan, kita berharap pelakunya bisa ditemukan. Kita tunggu siapa pelaku menyerangnya," tegas Febri. 

"Jangan sampai kemudian para pihak lain yang mencoba menyerang penegak hukum atau penyelenggara negara dia tidak bisa diproses hukum. Ini jangan terjadi," sambungnya.

Menurut Febri, penyerangan terhadap Novel merupakan penyerangan terhadap penegak hukum. Apalagi sejumlah teror kerap dialami tidak hanya penyidik KPK bahkan hingga level pimpinan. 

"Karena penyerangan terhadap pegawai KPK itu bukan hanya kepada Novel, juga ada yang diserang misalnya mobilnya ditarok air keras dan sejenisnya. Dan juga ada ke rumah pimpinan KPK bom molotov dilempar dan tas yang diduga pake bom," demikian Febri. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Selasa malam (15/10).
 
Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan uang lebih dari Rp 200 juta. Diduga, uang ratusan juta tersebut merupakan setoran dari dinas-dinas yang berada di bawah Pemkot Medan.  

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Sutrisno (HS). Hadi merupakan tersangka dalam kasus suap atas restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun pajak 2015 dan 2016.

"KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka HS. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Rabu (9/10/2019).

Saat proses suap terjadi, Hadi menjabat sebagai supervisor tim pemeriksa pajak PT WAE di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Ditjen Pajak.

Sejauh ini KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dengan kasus tersebut, kelima salah satunya adalah pemilik saham PT WAE Darwin Maspolim (DM) selaku pihak pemberi suap.

Sedangkan empat orang sisanya merupakan pegawai pajak yang terdiri dari mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Ditjen Pajak Yul Dirga (YD), mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak PT WAE M Naim Fahmi (MNF),mantan Ketua Tim Pemeriksa Pajak PT WAE Jumari (JU), serta mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Sutrisno (HS). Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Dalam kasus ini, KPK menduga Darwin memberi suap sebesar Rp1,8 miliar untuk Yul, Hadi, Jumari, dan Naim agar menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun pajak 2015 sebesar Rp5,03 miliar dan tahun pajak 2016 sebesar Rp2,7 miliar.

PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan bisnis sebagai dealer dan pengelola layanan sales, servis, spare part, dan body paint untuk mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda. (*)

Page 1 of 21
Go to top