Kriminal

Kriminal (302)

Berita9.com - Divisi Forensik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneliti handphone yang ditemukan saat sidak di Rutan KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur, Manggarai. Penggeledahan di Rutan dilakukan terkait kasus pelanggaran yang diduga dilakukan eks Menpora Imam Nahrawi.

Pemeriksaan terhadap HP itu untuk mendalami soal unggahan whatsapp dari nomor telepon Imam Nahrawi pada Kamis, 5 Maret 2020, sekitar pukul 18.23 WIB. 

Padahal, Imam yang menjadi terdakwa perkara suap dana hibah KONI dan dugaan gratifikasi sedang mendekam di sel tahanan Rutan Guntur. 

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Kepala Rutan KPK menggelar inspeksi mendadak atau sidak untuk mendalami informasi adanya unggahan di aplikasi whatsapp dengan nomor telepon Imam Nahrawi.

Saat sidak itu, Karutan KPK menemukan ada alat bukti elektronik berupa handphone yang sudah dalam keadaan mati. Untuk itu, petugas Rutan pun memeriksa Imam Nahrawi.

"Namun sampai info terakhir yang kami terima, (Imam Nahrawi) tidak mengakui bahwa yang bersangkutan telah menggunakan handphone dan mengunggah status di WA-nya," kata Ali Fikri di kantornya. (10/3).

KPK tidak mempercayai begitu saja pernyataan Imam. Untuk itu, tim forensik KPK membawa HP itu untuk diperiksa lebih mendalam.

"Dibawa ke Divisi Forensik di KPK untuk ditelaah lebih dalam isinya, mudah mudahan nanti dapat," kata Ali.

Selain memeriksa Imam dan HP miliknya, petugas Rutan juga turut diperiksa untuk mendalami hal itu. 

"Ya tentunya secara keseluruhan bagian dari proses itu semua ya tentunya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan ditemukannya handphone di dalam rutan tersebut," ujarnya.

Jika terbukti membawa atau menggunakan telepon genggam di dalam Rutan, Imam Nahrawi terancam mendapat sanksi disiplin. Hal ini lantaran peraturan Kemenkumham secara tegas melarang tahanan dan napi untuk membawa dan menggunakan telepon genggam.

Ali menjelaskan, tahanan yang kemudian masuk ke dalam rutan ataupun ketika keluar saat persidangan misalnya demikian itu membawa alat komunikasi atau alat elektronik lain itu ada larangannya dan sanksinya adalah berupa hukuman disiplin.

“Seperti yang sudah pernah dilakukan di awal tahun, Rutan KPK juga menjatuhkan hukuman pada salah satu tahanan dengan tidak menerima kunjungan dari keluarga selama satu bulan. Kemudian ada beberapa hal di situ ada kategori kategorinya," kata Ali.

Diketahui, aplikasi whatsapp dengan nomor telepon Imam Nahrawi mengunggah atau memperbarui statusnya pada Kamis lalu. Unggahan itu berupa foto Imam dan istrinya sedang melaksanakan ibadah haji. 

Terdapat keterangan pada foto itu yang berbunyi,

"Kenangan haji tahun kemarin setelah antri selama 7 th..haji reguler mendampingi ibunda tercinta dan bibinda yg lemah...smg semua sahabat muslim Allah mudahkan utk bisa ziarah makkah madinah lilhajji wal umrah secepatnya.amiiin alfaatihah". (*)

Berita9.com - Remaja 15 tahun berinisial NF mengaku melakukan pembunuhan kepada anak tetangganya berusia lima tahun. Berdasarkan keterangan kepolisian, remaja tersebut mengaku melakukan kejahatannya karena terinspirasi dari menonton film.

Psikolog Anak dan Keluarga, Anna Surti Ariani mengatakan dugaan mengenai seringnya aktivitas anak tersebut menonton film yang dikabarkan menjadi inspirasinya dalam melakukan aksi pembunuhan memang perlu diperdalam lagi. Karena kata Anna, berawal dari seringnya anak nonton film dengan tema-tema kekerasan dan sadis akan membuat anak tersebut menjadi bertoleransi dengan kekerasan.

“Bagaimana pun film-film sadis kalau itu banyak sekali bahkan menjadi hobi itu meningkatkan toleransi terhadap kekerasan. Artinya dia jadi lebih bertoleransi kalau ada kekerasan. Suatu kekerasan menjadi dianggap biasa saja karena asupan film yang ditonton kalau betul dia sering menonton ya, jadi cenderung merasa lebih biasa melihat sesuatu yang keras yang kasar,” jelas Anna dalam sambungan telepon, Ahad (8/3).

Namun lanjut dia, harus dilakukan pemeriksaan kembali maksud dari kata sering tersebut. Karena terang Anna, bisa saja seseorang tersebut menonton film degan tema sadis setiap setahun sekali.  

“Misalnya, ‘oh iya saya sering banget’ sudah seberapa sering sih? ‘Ya setahun sekali deh,” ujar Anna mencontohkan.

“Itu bisa saja dibilang sering, karena orang-orang lainnya tidak pernah. Makanya betul tetep perlu dicek (periksa) kepada yang bersangkutan,” ucapnya.

Anna melanjutkan, penyebab lainnya yang bisa melahirkan perilaku kekerasan hingga pembunuhan karena dilandasi dengan budaya dan kebiasaan di lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya ada kekerasan di dalam tempat tinggal anak dan anak sering melihat kekerasan tersebut.

“Misalnya di rumahnya dia atau di lingkungan tempat tinggal dia cukup banyak kekerasan yang dia alami, dipukul, ditendang dan tidak ada penanganan khusus (akan) hal tersebut, maka itu bisa juga meningkatkan tolenasi terhadap kekerasan,” jelas Anna.

“Artinya kita juga harus mencermati diri kita karena membangun budaya kekerasan di dalam budaya kita sendiri. Itu yang perlu kita kurang bersama-sama,” ungkap Anna.

Anna sendiri belum bisa menyimpulkan perilaku keji NF tersebut karena tidak melakukan pemeriksaan langsung kepada pelaku. Karena menurutnya untuk melihat kondisi kejiwaan pelaku harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

“Untuk bisa benar-benar tahu orang ini kayak bagaimana perlu ada pemeriksaan dulu, kita tidak betul menebak-nebak gitu, tapi memang ada beberapa dugaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, remaja berinisial NF ini tega membunuh APA (5) karena terinspirasi dari sebuah film pembunuhan. Peristiwa itu diketahui terjadi di rumah NF di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3).

"Tersangka melakukan (pembunuhan) dengan kesadaran dan dia terinspirasi, kalau berdasarkan tadi kita wawancara, dia (melakukan pembunuhan) terinspirasi oleh film," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (6/3) sore.

Heru mengungkapkan, APA datang ke rumah tersangka. Tersangka kemudian membunuh korban dengan cukup keji, yakni ditenggelamkan ke dalam bak mandi selama lima menit.

"Jadi, si anak (korban) diajak ke kamar mandi kemudian disuruh mengambil mainan yang ada di dalam (bak mandi). Anak itu diangkat dan dimasukkan ke dalam bak, baru ditenggelamkan," ungkap Heru. (*)

Berita9.com - Uztaz Yusuf Mansyur diperiksa polisi terkait kasus penipuan rumah syariah. Dia Diperiksa di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (6/3/2020).

Uztaz Yusuf Mansyur tiba sekitar pukul 09.45 WIB mengenakan pakaian batik berwarna biru berkopiah hitam. Uztaz Yusuf Mansyur ditemani Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menuju ruang pemeriksaan Gedung Anindita menaiki mobil golf.

"Baik dan bahagia kabar saya. Hari ini memenuhi panggilan sesuai dengan janji saya bahwa kalau dipanggil sebagai warga negara," kata Yusuf Mansyur berhenti sejenak memberikan keterangan ke awak media, Jumat (6/3/2020).

Uztaz Yusuf Mansyur mengatakan selain datang sebagai warga berada yang taat aturan. Memenuhi panggilan polisi sesuai prosedur yang berlaku dalam penanganan kasus. Selain itu juga membuktikan bahwa sebenarnya dirinya tak bersalah atas dugaan kasus yang menyeret namanya tersebut.

"Ini juga sebagai pelajaran untuk anak-anak serta santri dan keluarga untuk memenuhi pemanggilan, Bismillah untuk membuktikan saya tidak bersalah, tidak terlibat," ujarnya.

Sementara saya ditanya terkait perkembangan kasus ini, Yusuf tak ingin berkomentar terlalu banyak. Uztaz Yusuf Mansyur memilih untuk menyerahkannya ke pihak kepolisian.

Uztaz Yusuf Mansyur mengaku tak ingin memberikan komentar terlalu panjang karena tak ingin apa yang diucapkannya salah dan malah memperkeruh masalah.

"Sama pak kapolres saja ya, lebih lengkapnya sama beliau saja nanti, saya takut salah ngomong juga," tandansya.

Usai memberikan keterangannya, Uztaz Yusuf Mansyur kembali melanjutkan perjalanannya menuju Gedung Anindita di lantai 4 ruang Satreskrim untuk menjalani pemeriksaan.

Sebagai informasi, dugaan kasus penipuan perumahan berkedok syariah yang menyeret nama Ustaz Yusuf Mansur ini dari Perumahan Multazam Islamic Residence terletak di Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur.

Sang developer yang menjanjikan siap di huni ternyata tak sesuai kenyataan. Lahan tersebut masih kosong. Bahkan, tidak ada tanda-tanda pembangunan perumahan.

Dalam kasus ini setidaknya terdapat 32 korban investasi bodong perumahan yang dilakukan PT Cahaya Mentari Pratama sebagai pihak developer. Dari 32 korban itu, total kerugian mencapai Rp 5,1 miliar. (*)

Berita9.com - Dua mahasiswa Makassar berinisial JA dan JO, diamankan polisi saat hendak mengirim paket berisi sekitar 10 ribu masker ke New Zealand. Keduanya diamankan di counter DHL, Hotel Horison, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

Hasil pemeriksaan sementara, JA mengaku akan mengirim paket berisi 200 boks yang isinya 50 masker per boks ke kenalannya, yang tinggal di New Zealand. JA mengaku mengumpulkan masker tersebut di sejumlah apotek di Makassar.

"Rencananya, setelah masker ini sampai baru akan ditransfer dananya sekitar Rp 60 juta," ujar JA di lobi hotel Horison, Selasa (3/3/2020).

Sementara menurut Kanit Polsek Ujung Pandang Iptu Edhi Gunawan, kedua mahasiswa PTS ini masih diambil keterangannya sekaligus berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan Pemkot Makassar, yang diwakili pihak Dinas Kesehatan dan Disperindag.

"Sementara kita tahan dulu barangnya, tidak boleh dikirim sambil menunggu hasil koordinasi pihak terkait, tapi secara moral tidak seharusnya dikirim, karena kita juga membutuhkan masker ini, untuk mencegah virus corona," ungkap Edhi.

Sebelumnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Yudhiawan Wibisono dan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb sempat mendatangi outlet DHL. Keduanya meminta pihak terkait untuk berkoordinasi terkait upaya pengiriman masker ke luar negeri ini.

Seperti diberitakan pemerintah New Zealand mengumumkan seorang warganya eks penumpang Emirates Airlines EK450 dinyatakan positif Corona Covid-19.

Pesawat yang ditumpangi perempuan 60 tahun itu sempat transit di Bali selama 1,5 jam, 26 Februari lalu. Ada 14 orang terdiri penumpang dan petugas di bandara yang pernah kontak langsung dengan penumpang asal New Zealand yang positif Covid-19 sempat masuk gate dan ruang boarding. (*)

 

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar sayembara berhadiah iPhone 11 untuk warga yang membagikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku dan Nurhadi. Informasi tersebut akan digunakan untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap Harun Masiku dan Nurhadi.

"Informasi dapat diberikan langsung kepada KPK atau kepolisian setempat atau kepada MAKI di nomor 081218637589," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Ahad (16/2).

Hadiah iPhone, lanjut Boyamin, diberikan sebanyak dua unit dan berlaku selamanya, serta tidak terbatas bagi informasi yang diberikan aparat penegak hukum maupun wartawan.

MAKI juga pernah melakukan sayembara berhadiah Rp 10 juta untuk informasi keberadaan Setya Novanto pada tanggal 16 November 2017. Berhubung informannya tidak bersedia menerima hadiah, maka uang Rp 10 juta diserahkan ke yayasan.

KPK telah menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Harun Masiku dan Nurhadi. Namun, hingga kini keduanya belum juga ditemukan.

Harun Masiku merupakan buron tersangkas kasus suap pergantian antarwaktu (PAW). Ia buron setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari 2020. Lebih dari sebulan, Harun masih tidak diketahui keberadaannya.

Sementara Nurhadi, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) karena yang bersangkutan sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK dan tidak bisa ditemui di kediamannya. Rumahnya pun kosong. (*)

Berita9.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan. Untuk Bullying baik di pendidikan maupun sosial media mencapai 2.473 laporan.

Bahkan Januari sampai Februari 2020, setiap hari publik kerap disuguhi berita fenomena kekerasan anak. Seperti siswa yang jarinya harus diamputasi, kemudian siswa yang ditemukan meninggal di gorong gorong sekolah, serta siswa yang ditendang lalu meninggal.

"Tentunya ini sangat disadari dan menjadi keprihatinan bersama. Kalau melihat skala dampak yang disebabkan dari 3 peristiwa diatas, memperlihatkan gangguan perilaku yang dialami anak. Gangguan perilaku tersebut perlu diantisipasi sejak awal," kata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, Sabtu (8/2/2020).

Menurut Jasra pemicu bullying sangat banyak. Seperti tontonan kekerasan, dampak negatif gawai, penghakiman media sosial.

"Dan itu kisah yang berulang, karena bisa diputar balik kapan saja oleh anak, tidak ada batasan untuk anak anak mengkonsumsinya kembali," tuturnya.

Jasra menambahkan, Fenomena paparan kekerasan sangat represif masuk ke kehidupan anak dari berbagai media. Tentunya fenomena jaman ini, perlu menstimulan sekolah untuk membaca kondisi kejiwaan setiap siswanya. Artinya sangat tidak cukup sekolah hanya memiliki 1 guru konseling.

"Bahwa kedepan guru konseling bukan profesi sampingan, apalagi dibebankan juga dengan mengajar," tuturnya. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, Rabu (8/1).
 
Bersama Wahyu, KPK menangkap tiga orang lainnya yang disebut-sebut berasal dari kalangan politisi. Dalam OTT itu, KPK mengamankan barang bukti uang asing senilai Rp 400 juta.
 
"Dirupiahkan sekitar Rp 400 juta, mata uang asing," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada wartawan, Kamis (9/1).
 
Namun, Lili mengaku belum mengetahui uang tersebut diamankan berasal dari siapa. Yang pasti, lanjut Lili, selain Wahyu pihaknya juga mengamankan tiga orang lainnya.
 
"Saya tidak paham dan diterima dari siapa (uangnya), saya belum tahu. Tapi ada tiga orang (selain WS) dibawa ke KPK," tutupnya.
 
KPK langsung menggeledah kantor DPP PDIP, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat membenarkan KPK ingin menggeledah kantor mereka. Namun, penyidik tidak diizinkan menggeledah kantor DPP PDIP.
 
"Iya, saya sudah kontak (DPP) tadi tapi informasi yang saya terima bahwa ada tidak ada bukti-bukti kuat, seperti surat tugas dan lain-lain," kata Djarot di Jakarta, Kamis (9/1) soal penolakan penggeledahan di DPP.
 
Dia mengatakan, para penyidik KPK tidak diizinkan menggeledah DPP dengan alasan mereka tidak memiliki bukti-bukti yang jelas. Mantan gubernur DKI Jakarta itu membantah partai menolak untuk digeledah. Kedatangan penyidik KPK disebut-sebut ingin menggeledah ruang kerja Sekreraris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto. (*)
Berita9.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan dana alokasi khusus (DAK) perubahan 2017 untuk Kabupaten Lampung Tengah pada Badan Anggaran DPR.

Berita9.com - Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan bahwa penyimpanan uang oleh sejumlah kepala daerah di rekening kasino merupakan modus baru. Transaksi yang ditemukan PPATK tersebut berkisar Rp 50 miliar.

Kiagus menjelaskan kalau ada orang yang bermain di kasino bukan hal yang baru. Akan tetapi, modus menyimpan dana dengan dugaan melakukan pencucian uang di rekening kasino itu baru diketahui.

"Dalam hal ini kalau orang main kasino sudah lama, tetapi menempatkan uangnya di kasino mungkin baru terungkap sekarang," kata Kiagus di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).

Kiagus menerangkan perbedaan bermain di kasino dengan menyimpan uang di kasino. Dalam pelaksanaannya, kasino memiliki menyediakan rekening bagi para pemainnya untuk menyimpan sejumlah dana atau dinamakan dengan cassino account.

Bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait, Kiagus pun mengetahui apabila ada rekening kasino yang dimaksudkan dimiliki oleh kepala daerah.

"Kebetulan kami sudah menghubungi beberapa kepala FIU (Financial Intelligent Unit) yang ada, mitra kerja kami. Mereka menyampaikan memang cassino account ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Kiagus menerangkan bahwa PPATK tidak bisa mengumumkan siapa saja kepala daerah yang telah terdeteksi melakukan pencucian uang menggunakan rekening kasino. Pasalnya, informasi yang dimiliki PPATK bersifat rahasia dan hanya bisa digunakan oleh aparat penegak hukum (APH).

"Hasil kami itu dari sudut penegakan hukum pemberantasan tidak bisa kami konsumsikan kepada siapapun," katanya. (*)

Berita9.com - Wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk membuka keran ekspor benih lobster terus menuai pro dan kontra.
 
Ekspor benih dinilai dapat mengurangi nilai tambah dari komoditas lobster karena terlalu dini dijual.
 
Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule mengurai bahwa sampai kapanpun, Indonesia tidak akan pernah menjadi pengekspor lobster terbesar di dunia. Hal ini lantaran benih lobster dilarang untuk dijual demi kepentingan budidaya.
Page 1 of 22
Go to top