Kriminal

Kriminal (223)

Berita9.com - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), AS (50), menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan jembatan sebesar Rp 90,6 juta. Proyek jembatan Sibangkong Tahap 1 Dusun Wonorejo, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) itu berhasil dibongkar polisi.

Setelah dilakukan penyelidikan hingga pemeriksaan, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap, kemudian penyidik Polres Magelang Kota akan melimpahkan menuju jaksa penuntut umum. Tersangka merupakan warga Perum Pondok Rejo Asri, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ini tidak dilakukan penahanan.

Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Sibangkong Tahap 1 Dusun Wonorejo, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan ini berdasarkan LP/A /43 /IV /2018/Jateng/Res Mgl Kota, tanggal 23 April 2018.

Saat dihadirkan di Mapolres Magelang Kota, tersangka menutupi wajahnya dengan memakai masker dan topi hitam. Kemudian, memakai celana panjang hitam, sepatu hitam dan baju warna putih. Selama ungkap kasus oleh polisi, tersangka hanya diam saja. 

Kapolres Magelang Kota AKBP Idham Mahdi mengatakan, proyek ini adalah proyek dana desa dengan anggaran sebesar Rp 199 juta. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 90,6 juta.

"Potensi yang ditimbulkan akibat kerugian negara sekitar Rp 90.633.160," kata Idham di Mapolres Magelang Kota, (22/4).

Menurutnya tersangka selaku Kepala UPT PU wilayah Bandongan diminta bantuan oleh pemerintah desa untuk melaksakan pekerjaan pembangunan Jembatan Sibangkong Tahap 1. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana untuk mengerjakan jembatan tersebut.

"Dengan meminta bantuan beberapa staf seksi UPT PU wilayah Bandongan di antaranya beberapa orang untuk mencari dan membayarkan ongkos tukang. Membelanjakan material semen dan menunjuk seseorang untuk membuat administrasi pekerjaan jembatan dari awal sampai akhir pekerjaan," paparnya

Kemudian lanjut Idham, meminta staf seksi jembatan di DPUPR Kabupaten Magelang untuk membuat gambar rencana jembatan. Pembangunan jembatan tahap pertama pekerjaan sudah mencapai 60 persen, tersangka meminta bantuan lagi kepada direktur CV YD atas nama saudara YF untuk menandatangi dokumen pekerjaan pembangunan jembatan ini.

"Namun dalam pelaksanaan pembangunan tahap 1 tersebut perusahaan CV ini hanya digunakan sebagai atas nama saja," tegasnya.

Idham mengatakan untuk saat ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik akan melimpahkan menuju jaksa penuntut umum (JPU).

"Sudah P21. Kasusnya sudah P21 dan akan dilimpahkan ke JPU. Tinggal menunggu koordinasi kapan waktu bisa pelaksanaan pelimpahan tahap 2, jadi sudah jelas. Sudah ada unsur kerugiaan keuangan negaranya yang dikeluarkan oleh BPKP, kemudian tersangka sudah diperiksa, berkas perkara sudah dikirimkan dan sudah P21, tinggal tahap 2," katanya.

"Dalam penyidikan tidak dilakukan penahanan. Tidak dilakukan penahanan karena atas pertimbangan penyidik," katanya.

Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini uang tunai sebesar Rp 89.500.000. (*)

Berita9.com - Kasus pembakaran kotak kotak suara di TPS 1, 2 dan 3 pada 18 April 2019 lalu di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi, akhirnya ditangkap polisi.

Informasi yang dihimpun, pembakar kotak suara dan surat suara ini sebanyak dua orang bernama RJ (31) tahun, warga RT 02 Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi. Dia adalah Panwascam Desa Tanjung Karang.

Kemudian Kharul Saleh (53), warga Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dia adalah calon anggota legislatif PDIP Koto Padang, Kecamatan Tanah Rampung, Kerinci. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Jambi, Jumiral Lestari, membenarkan penangkapan pelaku pembakaran. Kasusnya sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Satu orang ASN berinisial Az (55) juga diduga ikut terlibat.

"Benar ada dua orang sudah ditetapkan polisi dan sudah jadi tersangka dan satu orang PNS masih sebagai saksi," katanya.  

Terpisah, Reskrimum Polda Jambi AKBP Edi Faryadi membenarkan penangkapan dua tersangka. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah penduduk.

“Benar pembakar kotak suara dan surat suara sudah ditangkap dan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya kepada wartawan, Senin, 22 April 2019.

Edi Faryadi ikut membenarkan ada seorang PNS sebagai terduga pembakar kotak suara. Dia telah menyerahkan diri ke Polres Kerinci. Dia adalah warga desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.

“Dua orang sudah ditetapkan tersangka dan satu PNS masih saksi yang saat ini masih dalam penyelidikan," katanya.

Diketahui sebanyak 13 kotak Suara di TPS 1, 2 dan 3 di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi, dibakar. Akibat kejadian ini pihak pengawas TPS langsung ketakutan karena secara mendadak para pelaku datang membuat keributan dan langsung membakar kotak suara pemilu 2019. (*)

Berita9.com - Massa pendukung salah satu capres yang menghadiri kampanye di Kabupaten Kulon Progo, ternyata tidak hanya bentrok dengan warga di area markas Front Pembela Islam (FPI) DIY saja.

Saat rombongan pulang menuju Kota Yogyakarta, seorang anggota TNI dan Panwaslu Desa Sentolo, Kulon Progo, turut menjadi korban pengeroyokan rombongan yang melintas. Peristiwa itu terjadi pada Ahad (7/4).

Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 072 Pamungkas, Mayor Mespan, membenarkan salah satu anggota Korem 072 Pamungkas yaitu Serka Setia Budi Haryanto, turut menjadi korban pengeroyokan massa pendukung salah satu paslon tersebut.

Peristiwa tersebut, kata Mespan, terjadi di Desa Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

“Betul (anggota TNI jadi korban pengeroyokan),” singkat Mespan saat dikonfirmasi, Senin (8/4).

Dari informasi yang dihimpun, saat pengeroyokan terjadi, Serka Setia sedang mengambil gambar dari pinggir rumahnya ketika massa pulang dari kampanye. Dia mengambil gambar ketika tampak keributan dalam rombongan massa itu.

Setelah itu tiba-tiba Serka Setia dihampiri dan diserang massa. Saat dikeroyok, Serka Setia sedang bersama seorang anggota Panwaslu Desa Sentolo, Janarta.

Serka Setia sebenarnya sudah memperkenalkan identitasnya, namun ia bersama Janarta tetap diserang massa dengan benda tumpul.

Akibat pengeroyokan itu, keduanya dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga untuk mendapatkan pertolongan. Mereka menderita luka sobek di bagian kepala dan mendapat sejumlah jahitan.

“Yang bersangkutan (Serka Setia) tadi malam sudah diizinkan pulang dari rumah sakit,” sebut Mespan.

Ketua FPI DIY Bambang Teddy sebelumnya menyampaikan pihaknya akan melaporkan insiden penyerangan markas FPI ke polisi. Menurut penuturan Bambang, penyerang dilakukan oleh massa pendukung paslon 01 yang hendak menghadiri kampanye. Bahkan, ia menyebut tindakan penyerangan ini biadab.

Akibat bentrokan ini ada dua mobil, yang salah satunya mobil operasional FPI yang rusak. Sementara, sejumlah kaca rumah juga ikut pecah karena terkena lemparan batu.

Bambang menyebut pihaknya juga akan menyertakan sejumlah barang bukti saat membuat laporan ke polisi nanti, yaitu rekaman video amatir dan CCTV. Ia berharap, melalui rekaman tersebut dapat mendetailkan peristiwa penyerangan yang terjadi. (*)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Bea Cukai Jawa Tengah kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI.
 
Laporan tersebut diajukan lantaran MAKI menilai adanya dugaan pelanggaran standar Operasional Prosedur (SOP) dan dugaan kode etik.

Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan laporannya tersebut memiliki beberapa alasan.  Menurut dia, dugaan pelanggaran SOP tersebut adalah Bea Cukai Jateng DIY tidak memberikan jalur merah kepada PT SSJ saat melakukan penyidikan.

Bahwa berdasar informasi yang Kami terima selama kurun waktu antara 19 September 2017 hingga bulan Mei 2018, PT. SSJ dalam melakukan kegiatan importasi mendapat fasilitas penjaluran hijau, kuning, dan merah dari pejabat Dirjen Bea Cukai pusat atas rekomendasi dari kepala kantor Dirjen Bea Cukai Jateng DIY,” kata Boyamin.

Boyamin menilai, jika pemberian jalur hijau atau kuning itu adalah kebijaksanaan dengan tujuan PT. SSJ membayar denda, hal tersebut tidak menjadi soal.

Namun nyatanya hingga kini Terperiksa tidak pernah membayar denda sehingga Kebijakan Pemberian Jalur Hijau adalah tidak tepat karena tujuannya gagal dan mencederai rasa keadilan dikarenakan Terperiksa pada tahun 2008 telah melakukan tindak pidana pemalsuan sehingga semestinya dipahami Terperiksa mempunyai track record buruk,” papar dia.

Selain itu, menurut Boyamin jangka Waktu Penyidikan terlalu lama dan bahkan terdapat jeda waktu berhenti proses penyidikan sekitar bulan Desember 2017 hingga Mei 2018. Sehingga, lanjutnya, berpotensi Terperiksa menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.

Kemudian, penyidikan atas dugaan Pemalsuan Dokumen Kepabeanan PT. SSJ  hanya difokuskan atas bukti dokumen invoice asli yang dipalsukan sekitar 140 PIB. Padahal selama hampir 2 tahun diduga terdapat ribuan PIB namun nyatanya tidak dilakukan pengembangan penyidikan,” tambah dia.

Tak hanya itu, Boyamin mengatakan penyidikan dugaan tindak pidana kepabeanan tidak dilengkapi dengan pengenaan Ketentuan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka untuk memaksimalkan pembayaran kewajiban Bea termasuk denda.

Dalih pengenaan TPPU setelah predikat crime memperoleh putusan inkracht adalah tidak tepat karena akan memberikan kesempatan Terperiksa untuk menyembunyikan dan mengalihkan hartanya dalam bentuk penjualan dan penjaminan pinjaman dari Bank,” tegas dia.

Boyamin meminta Irjen Kemenkeu untuk melakukan investigasi atas lapiran itu.

Apabila ditemukan pelanggaran maka diberikan sanksi terhadap pejabat yang bertanggunjawab atas dugaan pelanggaran kode etik dan SOP dalam perkara aquo,” pungkas dia. (*)

Berita9.com - KPK mengamankan seorang anggota DPR dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait distribusi pupuk. Anggota DPR yang diamankan itu adalah Bowo Sidik Pangarso dari Fraksi Golkar.

"Dini hari tadi, KPK mengamankan 1 orang anggota DPR RI," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (28/3/2019).

Saat ini Bowo suda berada di Gedung KPK untuk menjelani pemeriksaan. Bowo sendiri duduk di Komisi VI DPR.

"Saat ini sedang proses pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK," ucapnya.

Total ada 8 orang yang diamankan KPK dalam OTT kali ini. Selain itu, KPK juga mengamankan uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS serta mobil Toyota Alphard.

Hingga saat ini kedelapan orang yang tersebut masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (*)

Jakarta - Usai menjalani pemeriksaan sejak pagi, Hakim Lasito, hakim di Pengadilan Negeri Semarang akhirnya ditahan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Selasa (26/3/2019).

Lasito ditahan karena diduga terlibat dalam kasus jual-beli putusan yang melibatkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi.

"Hakim LAS (Lasito) ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, (26/3).

Adapun penetapan tersangka atas Lasito dilakukan Komisi Antirasuah sejak tanggal 6 Desember 2018 lalu. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari laporan masyarakat yang masuk ke meja penyidik KPK sebelumnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara dan Lasito. Ahmad diduga memberi suap Rp700 juta kepada Lasito.

Suap diduga berawal ketika Ahmad dijerat sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada pertengahan 2017. Saat itu, Ahmad ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014.

Tak terima atas penetapan tersangka itu, Ahmad pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. Agar gugatan praperadilannya diterima, Ahmad pun mendekati hakim Lasito melalui seorang panitera muda. (*)

Berita9.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membantah tuduhan menerima uang Rp 1,5 miliar terkait kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2018. Imam menegaskan, tuduhan tersebut fitnah.

"Itu fitnah yang luar biasa bagi saya," kata Imam singkat, kepada awak media, pada Jumat (22/3). Imam meyakinkan, dirinya tak terlibat, dan jauh dari keterlibatan skandal rasuah yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada sidang lanjutan, Kamis (21/3), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Suradi sebagai saksi dalam perkara suap terkait hibah untuk KONI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidy. Dalam persidangan, nama Imam Nahrawi disebut dalam daftar penerima fee.

Penyebutan nama Imam Nahrawi berawal ketika Jaksa KPK menanyakan keterangan Suradi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan Fuad. Pertanyaan diajukan oleh jaksa Titto Jaelani kepada Suradi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

"Dalam BAP, saudara menyebutkan bahwa 'pada Kamis, 13 Desember 2018 Ending Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp 17,9 miliar. Pada waktu itu Fuad Hamidy meminta saya menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp 8 miliar dari total Rp 17,9 miliar karena Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang ke Kemenpeora seperti Menpora, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain', apakah benar?" tanya jaksa Titto.

"Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan 'Uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp 5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp 3 miliar sekian seperti di daftar', lalu ditambah Rp 5,5 miliar jadi sekitar Rp 8 miliar," jawab Suradi.

Mendengar jawaban Suradi, Jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa catatan daftar pembagian uang yang dibuat Suradi. Dalam catatan itu, terdapat 23 inisial nama yang lengkap dengan nilai uang yang akan diberikan. Kepada Suradi, Jaksa KPK mengonfirmasi siapa saja mereka yang disebut dalam inisial tersebut. 

"Barang bukti, inisial M apa maksudnya?" tanya Jaksa KPK lagi.

"Mungkin untuk menteri. Saya tidak tanya Pak Sekjen, asumsi saya Pak Menteri," jawab Suradi. (*)

Berita9.com - Penyidik KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah di ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Uang tersebut disita dalam penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, Senin (18/3).

"Dan juga tadi sebagian bukti yang kami temukan dari ruang Menteri Agama termasuk juga disita dari ruang Menteri Agama, uang dalam bentuk rupiah dan juga dolar mencapai ratusan juta rupiah," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, (18/3).
 
Febri mengaku belum mendapat informasi jumlah pasti uang yang disita tersebut. Termasuk dugaan uang itu terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Ketum PPP nonaktif Romahurmuziy.
 
"Saya belum dapat info lebih teknis yang bisa kami sampaikan update proses penggeledahan yang dilakukan hari ini. Intinya kami lakukan penggeledahan di lokasi-lokasi yang di sana diduga terdapat bukti relevan perkara yang sedang disidik," ujarnya.
 
Selain menyita uang ratusan juta rupiah, KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait dengan kasus yang melibatkan Romahurmuziy. Dokumen tersebut diamankan dari total tiga ruangan yang digeledah KPK di kementerian agama.
 
"Diamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi kepegawaian tersebut. Kemudian juga diamankan dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka HRS yang kemudian dipilih sebagai Kanwil di jatim," katanya.
 
"Detilnya akan di-update lebih lanjut kami akan dalami dugaan penerimaan suap yang sudah ditetapkan 3 tersangkanya. Dan juga informasi lain yang terkait dengan penanganan perkara ini," sambungnya.
 
Penggeledahan ini dilakukan setelah beberapa hari sebelumnya sejumlah penyegelan dilakukan oleh KPK di berbagai lokasi. Penggeledahan dilakukan usai KPK menduga adanya bukti terkait kasus yang menjerat Romy selaku Ketum partai berlambang Kabah itu.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Romy sebagai tersangka suap seleksi jabatan di Kementerian Agama. Romy diduga menyalahgunakan jabatannya selaku Ketua Umum PPP.
 
Romy juga diduga telah menerima suap Rp 300 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin (HRS), secara bertahap. Haris dan Muafaq juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. (*)

Jakarta - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim penyidik KPK mengamankan lima orang yang diduga melakukan transaksi terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama.

"Transaksi ini dari identifikasi yang sudah kami lakukan diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat ataupun di daerah," kata Febri di Gedung KPK, Jumat (15/3/2019).

Menurut dia, penyidik mengamankan uang dalam pecahan rupiah yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di kementerian bukan hanya di Jakarta, tapi juga jaringan atau struktur kementerian yang ada di daerah juga.

"Tentu kami perlu mendalami lebih lanjut informasi-informasi tersebut dan KPK belum bisa menyebutkan siapa saja orang-orang yang diamankan," ujarnya.

Febri mengatakan bagi KPK bahasa yang tepat tentu terkait dengan pengisian jabatan bukan jual beli jabatan, bahwa misalnya dalam beberapa kasus sebelumnya di Klaten dan Jawa Barat juga.

"Disebut publik sebagai jual beli jabatan itu kami tidak merespon itu, saya kira karena dalam konteks hukum yang kami duga terjadi adalah diduga ada pemberian dan penerimaan uang terkait pengisian jabatan," jelas dia. (*)

Berita9.com - Genap 700 hari sejak Subuh penuh teror di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dialami Novel Baswedan.

Wajah penyidik KPK itu disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal yang berboncengan motor.

Peristiwa itu terjadi pada 11 April 2017. Sampai saat ini Novel masih mencari keadilan.

"Sampai sekarang 700 hari penyerangan saya atau hampir dua tahun, tidak ada kejelasan pengungkapan pelaku penyerangan, dan juga sikap pemerintah yang tetap diam seolah membiarkan atau tidak peduli. Seperti kebanyakan kasus kekerasan terhadap pejuang antikorupsi dan HAM lainnya," tutur Novel (12/3).

Namun sebenarnya kepolisian yang mengusut perkara itu tidak tinggal diam. Terakhir, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan pada Januari 2019. Tim itu dibikin setelah adanya rekomendasi dari Komnas HAM.

Tim itu dipimpin oleh Komjen Idham Azis serta ada tujuh pakar yang dilibatkan dalam tim itu, antara lain mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, hingga Ketua Setara Institute Hendardi. Namun Novel merasa, sejak tim itu dibuat, sampai saat ini tidak ada perkembangan apa pun.

"Tim gabungan yang dibentuk Kapolri belum terlihat hasil kerjanya, dan tidak mau menunjukkan kesungguhannya mengungkap semua serangan terhadap insan KPK lainnya," kata Novel.

Suara-suara pendukung Novel kembali bermunculan. Wadah Pegawai (WP) KPK sampai membikin acara memperingati 700 hari teror air keras terhadap Novel itu. Aksi ini sebagai bentuk kritik karena kasus tersebut belum juga tuntas diusut kepolisian.

Aksi ini digelar di halaman depan KPK pada hari ini mulai pukul 19.00 WIB. Lampu di teras dan lobi KPK dimatikan selama aksi. Para peserta aksi duduk diam dan memasang masker bertulisan '700'.

Selain itu, sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kembali bersuara. Mereka meminta agar urusan teror itu tidak dijadikan alat politik, mengingat saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menyambut Pemilu 2019.

"Tendensi berbagai pihak menjadikan ini sebagai alat kampanye atau menyerang secara politik harus disudahi," ucap salah satu perwakilan koalisi itu, Shaleh Al Ghifari.

Koalisi itu pulalah yang jauh sebelumnya menyerahkan laporan pemantauan kasus penyiraman air keras ke pimpinan KPK. Polri menganggap temuan itu sebagai masukan.

"Kami menghargai itu dan itu semua adalah masukan bagi kami. Masukan, tambahan petunjuk, untuk lebih maksimal melakukan upaya-upaya kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menimpa saudara NB (Novel Baswedan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, Rabu (16/1/2019).

Iqbal mengatakan setiap kasus yang ditangani Polri punya karakter berbeda sehingga tak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sama. Dia mencontohkan kasus bom di Kedutaan Filipina yang baru terungkap 4 tahun setelah kejadian. (*)

Page 1 of 16
Go to top