Kriminal

Kriminal (310)

Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov DKI Jakarta ke Ombudsman. Pelaporan terkait dugaan pembuatan KTP elektronik buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

MAKI mempertanyakan Djoko Tjandra yang diduga bisa membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Bahkan, pembuatan KTP diduga berlangsung singkat.
 
Hal itu menjadi pertanyaan karena Djoko Tjandra sebelumnya dikabarkan sudah bukan lagi WNI.
 
"Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S Tjandra (Djoko Tjandra; red) dapat merekam data dan memperoleh KTP elektronik maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/7).
 
Boyamin merujuk pada Pasal 23 ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 2006 bahwa kewarganegaraan Indonesia hilang apabila memiliki paspor negara lain. Djoko Tjandra sebelumnya dikabarkan kabur ke Papua Nugini pada 2009 untuk menghindari putusan 2 tahun penjara yang dijatuhkan MA di tingkat PK.
 
Sebelumnya, MAKI menduga Djoko Soegiarto Tjandra mengganti nama menjadi Joko Soegiarto Tjandra. Menurut MAKI, data Djoko Tjandra seharusnya sudah nonaktif sesuai ketentuan.
 
"Joko Soegiarto Tjandra karena di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP elektronik maka sesuai ketentuan datanya nonaktif sejak 31 Desember 2018," ujar Boyamin.
 
Informasi yang diterima MAKI, ada sejumlah data Djoko Tjandra yang diubah, yakni soal tahun lahir.
 
"KTP baru Joko Soegiarto Tjandra tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950," ungkap Boyamin.
 
Menurut dia, data yang berbeda itu bisa menjadi dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan proses permohonan PK Djoko Tjandra.
 
Menurut Boyamin, permasalahan itu yang mendasari pihaknya akan melapor ke Ombudsman. MAKI juga berencana melaporkan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait perlintasan Djoko Tjandra.
 
"Bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Joko S Tjandra keluar masuk Indonesia," ujar Boyamin.
 
Sementara dihubungi terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, belum mengetahui dugaan pembuatan kilat e-KTP tersebut. "Saya cek dulu ya," ucap Zudan.
 
Sedangkan Ditjen Imigrasi sebelumnya membantah ada perlintasan Djoko Tjandra. Meski demikian, Ditjen Imigrasi mengakui nama Djoko Tjandra memang sempat dihapus dari sistem perlintasan dengan status DPO dalam kurun 13 Mei hingga 27 Juni.
 
Hal itu karena Interpol melaporkan nama Djoko Tjandra terhapus dari sistem basis data sejak 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejagung.
 
Interpol memberitahukan hal tersebut pada 5 Mei 2020. Ditjen Imigrasi mulai menghapus data perlintasan pada 13 Mei 2020.
 
Namun nama Djoko Tjandra kembali masuk dalam daftar DPO usai adanya permintaan Kejagung pada 27 Juni. (*)
 

Berita9.com - Eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro ditolak.

Selain menolak eksepsi Benny Tjokrosaputro, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menolak eksepsi Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo.

"Mengadili keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim, Rosmina, saat membacakan amar putusan sela, (24/6).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan, setelah membaca secara seksama surat dakwaan pada pokoknya masing-masing pihak dalam perkara tersebut telah diuraikan perbuatan secara lengkap dan jelas.

"Keberatan penasihat hukum telah memasuki pokok perkara maka tidak diterima," katanya.

Dengan putusan hakim tersebut, sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya berlanjut ke tahap pemeriksaan perkara.

"Melanjutkan perkara atas nama terdakwa dengan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti," tutup Rosmina.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebutkan, dengan ditolaknya eksepsi dari terdakwa maka persidangan dilanjutkan untuk menghadirkan para saksi dan pembuktian perbuatan dari para terdakwa.

“Tugas jaksa sudah seperempat langkah, tiga perempatnya untuk pembuktian nanti, dan terdakwa juga kan berhak mendatangkan saksi meringankan, atau saksi ahli juga untuk meringankan,” kata Bonyamin.

Meskipun Benny Tjokrosaputro berdalih bahwa perkara Jiwasrara seharusnya masuk ranah pasar modal, menurut Boyamin itu merupakan hak pembelaan terdakwa yang harus dihormati.

“Yang membantah klaim ini bukan korupsi dan ini pasar modal itu nanti, akan dibuka seluas-luasnya. Kita hormatilah klaim itu, saya tidak akan berdebat disitu, hak nya terdakwa untuk membela diri,” jelasnya.

Selain itu, Boyamin berharap majelis hakim dapat membuktikan di persidangan selanjutnya dengan bukti yang cukup kuat bahwa Jiwasraya merupakan kasus korupsi bukan persoalan pasar modal.

“Saya kan selaku pelapor korupsi Jiwasraya, kan sejak awal memang menginginkan di proses korupsi wong ini saya pelaporya,” ungkap Boyamin.

Boyamin pun meminta Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Jiwasraya. Menurutnya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap bank atau pun non bank dianggap tidak mengawasi tranksaksi investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya.

“Harus ada tersangka yang dari OJK yang pengertianya bisa dianggap terlibat karena membiarkan. Dia (OJK) harusnya ngawasi ternyata tidak mengawasi,” demikian Boyamin. (*)


Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta salah satu terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yakni Ronny Bugis dibebaskan. Sebab, setelah dilakukan penelusuran dalam proses peradilan, diyakininya Ronny tidak cukup bukti melakukan aksi teror tersebut.

"Semestinya Ronny Bugis dibebaskan dari dakwaan karena tidak cukup bukti turut serta melakukan penyiraman," tulis Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin, 15 Juni 2020.

Menurut Boyamin, peran Ronny Bugis sekadar diajak mengantar jamu kepada keluargaRahmat Kadir. Sehingga Ronny Bugis tak tahu tujuan, perencanaan, dan akibat dari tindakannya.

"Ronny Bugis justru selaku faktor utama terungkapnya perkara penyiraman Novel Baswedan karena dia telah melakukan pengakuan dosa kepada Pendeta atas perannya telah mengantar Rahmat Kadir meskipun tidak tahu rencana, tujuan, dan akibat dari ajakan Rahmat Kadir," katanya.

Dari pengakuan dosa Ronny, kata Boyamin, pendeta meneruskan informasi tersebut kepada Kapolri dan memerintahkan penyidikan kepada Ronny Bugis serta Rahmat Kadir.

"Ronny Bugis justru berfungsi sebagai justice collaborator atas terungkapnya peristiwa dan pelaku penyiraman Novel Baswedan," tutur Boyamin.

Adapun penelusuran tersebut dilakukan dengan metode pola detektif swasta yang diusahakan mengacu pola detektif swasta di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. 

Menurut Boyamin, penelusuran tersebut untuk menjadi Amicus Curae (sahabat keadilan) dalam rangka mencari keadilan bagi korban atau pelaku berdasarkan bukti-buki yang dihadirkan dalam persidangan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Ahmad Fatoni dan Fedrik Adhar pada hari Kamis, 11 Juni 2020, membacakan tuntutan dua orang terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan, yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette selama 1 tahun penjara.

Menurut JPU, para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Kedua terdakwa disebut hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke badan Novel Baswedan. Akan tetapi, di luar dugaan ternyata mengenai mata dan menyebabkan cacat permanen.

Adapun tuntutan terhadap kedua penyerang Novel adalah berdasarkan dakwaan Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam surat tuntutan disebutkan kedua terdakwa yaitu Ronny Bugis bersama-sama dengan Rahmat Kadi Mahulette tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (*)

Berita9.com - Dekan Fakultas Hukum  UII Yogyakarta, Abdul Djamil  SH MH, mengatakan memang benar salah satu dosen tata negaranya yakni Prof DR Ni'matul Huda SH Mum terkena teror gara-gara akan memberikan materi dalam sebuah diskusi bertajuk  "Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan" di UGM. Dia diteror dengan didatangi serta rumahnya digedor semenjak semalam hingga pagi tadi. 

''Memang salah satu guru besar wanita hukum tata negara UII, Prof Ni'matul Huda diteror orang tak dikenal. Ini disebabkan karena beliau akan menghadiri diskusi dari mahasiswa FH UGM itu. Semenjak pukul 23.00 malam hingga pukul 09.00 pagi tadi rumahnya berulangkali digedor-gedor orang tak dikenal. Mereka datang bergantian,'' kata Abdul Jamil, Jumat (28/5).

Menurut Jamil, semenjak semalam dia terus berhubungan dengan Prof Ni'matul Huda sampai pagi hari tiba. Kepada ibu guru besar yang tinggal di kawasan dusun Surogenen Yogyakarta itu terus diminta agar tak membuka pintu rumah. Bahkan dirinya menyarankan agar Prof Ni'matul Huda yang tinggal bersama beberapa orang saudaranya itu sementara mengungsi  atau berpindah rumah dulu. ''Waktu itu ibu menjawab ya saran akan dipertimbangkan,'' ujarnya.

''Tapi sekitar 07.00 pagi tadi, tiba-tiba ada telepon yang masuk dari teman dan mahasiswa saya yang mengatakan Ibu Ni'mat tak bisa dihubungi. Saya kaget karena merasa khawatir akan keberadaan beliau. Maka saya kirim beberapa mahasiswa untuk pantau rumahnya. Untunglah meski belum bisa dihubungi lagi, laporan mahasiswa itu mengatakan ibu Ni'mat tak apa-apa,'' tegas Abdul Jamil.

Menurut dia sebenarnya pada awalnya rencana adanya diskusi Ni'matul di UGM itu tidak mengundang masalah atau perhatian publik. Namun keadaan ini berubah ketika ada seorang dosen UGM melalui WA yang tersebar mengatakan bila ada rencana makar dalam diskusi itu.

''Setelah itu baru publik mulai ribut dan kemudian muncul teror kepada Ibu Ni'mat. Saya bersyukur kemudian tak terjadi apa-apa kepada beliau. Meski begitu kami merasa teror itu aneh karena suasana rumah dan jalan masuk ke rumah Ibu Ni'mat tengah atau dalam suasana lockdown,'' katanya.

Seperti diketahui ibu Prof Ni'matul Huda SH adalah salah satu besar Hukum Tatanegara UII. Selain mengampu kuliah sesuai jurusannya dia juga menulis banyak buku tentang hukum tata negara seperti "Hukum tata negara Indonesia",  "Teori Hukum dan Hukum Konstitusi", "Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, Hukum Pemerintahan Daerah", "Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Lerubahan UUD 1945", "Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Lroblematika, serta banyak buku mengenai persoalan hukum tatanegara lainnya.

Sampai berita ini ditulis, Prof Ni'matul Huda belum bisa dihubungi untuk diminta konfirmasi. Pesan melalui Whatsapp yang dikirim juga belum di balas. (*)

Berita9.com - Jagat media sosial belum lama ini diwarnai video aksi perundungan terhadap seorang anak oleh sekelompok pemuda yang telah viral. Bahkan, peristiwa itu pun kini sudah jadi sorotan situs mancanegara.

Bocah malang bernama Rizal terekam mendapat perlakuan anarkis oleh pemuda yang merupakan para tetangganya di kampung tempat tinggalnya di di Bontobontoa, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Rizal yang berusia 12 tahun adalah penjual makanan jalangkote dan gorengan dengan bersepeda, awalnya diledek dan jadi bahan becandaan para tetangganya itu.

Rizal yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) itu berjualan untuk membantu perekonomian keluarganya. Sang ibu sering membuat jalangkote dan sang ayah bekerja sebagai supir bentor.

Sang ayah yang kesulitan mendapatkan penumpang membuat Rizal bersikeras untuk membantu perekonomian keluarga hingga untuk membelikan susu sang adik yang baru berusia 1 bulan.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa anak muda yang sedang mengganggu Rizal bahkan salah satunya tidak segan-segan mendorong hingga Rizal terjatuh.

Dan kini video aksi perundungan pun jadi sorotan salah satu portal media online asing. Situs asal Malaysia, World of Buzz pun menulis tentang nasib malang Rizal yang sudah viral di media sosial.

Dengan mengangkat judul “Poor Boy Riding Bike To Sell Food Gets Ambushed, Slapped & Shoved By Bullies Who Filmed The Whole Thing” tiga foto saat kejadian bullying kepada Rizal pun menjadi pelengkap artikel yang dimuat pada Senin 18 Mei 2020 kemarin.

Di dalam artikel itu juga turut dimuat komentar pihak Kepolisian yang memproses tindak perundungan para pelaku terhadap Rizal.

Artikel pun ditutup dengan kalimat yang jika diterjemahkan kecaman terhadap para pelaku dan semoga tindak pidana kekerasan tersebut bisa dibawa ke jalur hukum.

“Hopefully, these bullies learn their lesson. Inhumane acts like these should always be brought to justice”. (*)

Berita9.com - Penyidik yang Tangani Kasus Harun Masiku Kembali ke KPK Rossa Purbo Bekti, Penyidik KPK yang sempat dipulangkan ke instansi asal Mabes Polri, kini telah kembali ke lembaga antirasuah.

Rossa merupakan penyidik yang menangani kasus yang menjerat eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan eks calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.

Pengembalian Rossa ke Polri sebelumnya sempat menimbulkan polemik panjang.

"Alhamdulillah kabar baik dan bahagia datang di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tadi kami lihat Mas Rossa Purbo Bekti sudah kembali aktif dan bekerja di KPK," kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo melalui keterangan tertulis.

Yudi mengaku tidak mengetahui segala proses yang menyebabkan Rossa dapat kembali. Ia meminta hal tersebut dikonfirmasi kepada Juru Bicara KPK.

Hanya saja, kata dia, kembalinya Rossa merupakan penyemangat bagi pegawai KPK untuk terus berkomitmen memberantas korupsi.

"Terima kasih kepada pimpinan KPK, Dewas KPK, Mabes Polri sehingga Mas Rossa sudah kembali bekerja di KPK dan bergabung lagi bersama kami," ucap dia.

Berdasarkan kronologi versi KPK, penarikan Penyidik Rossa Purbo Bekti ke instansi asal, Mabes Polri, bermula dari surat yang ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM tertanggal 12 Januari 2020.

Dalam surat tersebut tertulis alasan penarikan Rossa untuk kebutuhan instansi Polri.

Surat itu sampai ke Pimpinan KPK pada 14 Januari 2020. Keesokan harinya, pimpinan mendisposisi atau menindaklanjuti surat dengan menyetujui penarikan.

Lalu, disposisi surat itu diberikan kepada Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK, Chandra Sulistio Reksoprodjo.

Selanjutnya, pada 21 Januari pimpinan KPK menandatangani surat pengembalian Rossa ke Polri. Setelah itu KPK mengembalikan Rossa ke Polri lewat surat pimpinan KPK tanggal 24 Januari 2020. Surat itu telah diterima Polri pada 24 Januari.

Dalam perjalanannya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono justru meneken surat pembatalan penarikan tertanggal 21 Januari 2020. Namun, surat itu diterima KPK pada 28 Januari 2020.

Merespons surat pembatalan penarikan oleh Polri tersebut, pimpinan KPK sepakat tetap pada keputusan pada 15 Januari 2020, yakni menyetujui permintaan Polri menarik Rossa.

Pengembalian ini berujung kepada protes. Bahkan, Wadah Pegawai KPK telah melaporkan Firli Bahuri Cs ke Dewan Pengawas KPK.

Yudi menuturkan bahwa terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan berpotensi melanggar etik terhadap pengembalian Rossa.

Yudi menilai pengembalian itu tidak sesuai mekanisme yang berlaku. Pasalnya, menurut dia, masa bakti Rossa di KPK habis pada September 2020.

Rossa, kata Yudi, juga tidak pernah dinyatakan melakukan pelanggaran etik yang notabene menjadi unsur pengembalian paksa ke instansi asal. (*)

Berita9.com - Eks Sekretaris Mahmakah Agung, Nurhadi Abdurrahman salah satu buronan KPK disebut-sebut rutin menukarkan uang di dua perusahan penukaran uang (money changer) di Jakarta.

"Awal minggu ini, saya mendapat informasi teranyar yang diterima terkait jejak-jejak keberadaan Nurhadi berupa tempat menukarkan uang asing ke rupiah," ucap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (09/05/2020).

Boyamin mengungkapkan ada dua tempat penukaran uang di Jakarta yang biasa digunakan Nurhadi untuk menukarkan uang dolar miliknya, yaitu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dan Mampang, Jakarta Selatan.

"Inisial tempat penukaran uang adalah V (di Cikini) dan M (di Mampang). Biasanya tiap minggu menukarkan uang dua kali sekitar Rp1 miliar untuk kebutuhan sehari-hari dan akhir pekan lebih banyak sekitar Rp1,5 miliar untuk gaji buruh bangunan serta gaji para pengawal," katanya.

Adapun, kata dia, yang melakukan penukaran uang langsung ke lokasi, yakni menantunya yang juga menjadi buronan KPK, Rezky Herbiyono, dan karyawan kepercayaannya.

Atas informasi itu, MAKI pada Rabu (6/5) juga telah menyampaikannya ke KPK secara detil termasuk nama penukaran uang itu dan juga lokasinya.

"Saya berharap setidaknya KPK bisa melacak jejak-jejak keberadaan Nurhadi dari transaksi tersebut dan segera bisa melakukan penangkapan," tandasnya.

Sebelumnya, kata dia, MAKI juga telah menginformasikan ke KPK terkait harta kekayaan milik Nurhadi, yakni rumah, villa, apartemen, pabrik tisu di Surabaya, kebun sawit di Sumatera Utara, dan usaha burung walet di Tulungagung.

"Dengan diketahui harta benda dan cara penukaran uang, semestinya KPK mampu untuk mempersempit pergerakan Nurhadi dan menantunya sehingga memudahkan untuk menangkapnya," ujar dia.

Diketahui, Nurhadi merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di MA pada tahun 2011-2016 bersama Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto. Ketiganya telah dimasukkan dalam status DPO sejak 11 Februari 2020. (*)

Berita9.com - Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) berharap publik tetap ikut mengawasi soal perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap senior KPK Novel Baswedan.

Hal ini disampaikan BW lewat akun Twitternya @sosmedbw, bertepatan dengan tepat tiga tahun Novel Baswedan disiram air keras pada hari ini Sabtu (11/4/2020).

"Ditengah kewaspadaan atas serbuan & hantaman Covid19; Qta, semoga tak lelap pd noktah kelam yg masih gulita atas brutalitas serangan gengnya koruptor pd Novel Baswedan. Sunyi nian kabarmu Pimpinan KPK? Simpatimu dangkal, tak secuilpun tersurat pd mata yg telah dikorbankan?," tulis BW, dikutip Sabtu (11/4/2020).

Tiga tahun lalu, tepatnya pada Selasa (11/4/2017) subuh, Novel Baswedan tiba-tiba disiram air keras oleh dua pria yang mengendarai sepeda motor.

Saat itu Novel sedang berjalan menuju rumahnya usai menjalankan shalat subuh di Masjid Jami Al Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pelaku penyerangan dan teror terhadap Novel Baswedan baru berhasil diungkap Polri setelah kasus itu terjadi lebih dari 2,5 tahun. Dalam kasus ini, ada dua pelaku yang ditangkap, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Keduanya merupakan anggota Polri aktif. (*)

 

Berita9.com - Divisi Forensik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneliti handphone yang ditemukan saat sidak di Rutan KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur, Manggarai. Penggeledahan di Rutan dilakukan terkait kasus pelanggaran yang diduga dilakukan eks Menpora Imam Nahrawi.

Pemeriksaan terhadap HP itu untuk mendalami soal unggahan whatsapp dari nomor telepon Imam Nahrawi pada Kamis, 5 Maret 2020, sekitar pukul 18.23 WIB. 

Padahal, Imam yang menjadi terdakwa perkara suap dana hibah KONI dan dugaan gratifikasi sedang mendekam di sel tahanan Rutan Guntur. 

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Kepala Rutan KPK menggelar inspeksi mendadak atau sidak untuk mendalami informasi adanya unggahan di aplikasi whatsapp dengan nomor telepon Imam Nahrawi.

Saat sidak itu, Karutan KPK menemukan ada alat bukti elektronik berupa handphone yang sudah dalam keadaan mati. Untuk itu, petugas Rutan pun memeriksa Imam Nahrawi.

"Namun sampai info terakhir yang kami terima, (Imam Nahrawi) tidak mengakui bahwa yang bersangkutan telah menggunakan handphone dan mengunggah status di WA-nya," kata Ali Fikri di kantornya. (10/3).

KPK tidak mempercayai begitu saja pernyataan Imam. Untuk itu, tim forensik KPK membawa HP itu untuk diperiksa lebih mendalam.

"Dibawa ke Divisi Forensik di KPK untuk ditelaah lebih dalam isinya, mudah mudahan nanti dapat," kata Ali.

Selain memeriksa Imam dan HP miliknya, petugas Rutan juga turut diperiksa untuk mendalami hal itu. 

"Ya tentunya secara keseluruhan bagian dari proses itu semua ya tentunya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan ditemukannya handphone di dalam rutan tersebut," ujarnya.

Jika terbukti membawa atau menggunakan telepon genggam di dalam Rutan, Imam Nahrawi terancam mendapat sanksi disiplin. Hal ini lantaran peraturan Kemenkumham secara tegas melarang tahanan dan napi untuk membawa dan menggunakan telepon genggam.

Ali menjelaskan, tahanan yang kemudian masuk ke dalam rutan ataupun ketika keluar saat persidangan misalnya demikian itu membawa alat komunikasi atau alat elektronik lain itu ada larangannya dan sanksinya adalah berupa hukuman disiplin.

“Seperti yang sudah pernah dilakukan di awal tahun, Rutan KPK juga menjatuhkan hukuman pada salah satu tahanan dengan tidak menerima kunjungan dari keluarga selama satu bulan. Kemudian ada beberapa hal di situ ada kategori kategorinya," kata Ali.

Diketahui, aplikasi whatsapp dengan nomor telepon Imam Nahrawi mengunggah atau memperbarui statusnya pada Kamis lalu. Unggahan itu berupa foto Imam dan istrinya sedang melaksanakan ibadah haji. 

Terdapat keterangan pada foto itu yang berbunyi,

"Kenangan haji tahun kemarin setelah antri selama 7 th..haji reguler mendampingi ibunda tercinta dan bibinda yg lemah...smg semua sahabat muslim Allah mudahkan utk bisa ziarah makkah madinah lilhajji wal umrah secepatnya.amiiin alfaatihah". (*)

Berita9.com - Remaja 15 tahun berinisial NF mengaku melakukan pembunuhan kepada anak tetangganya berusia lima tahun. Berdasarkan keterangan kepolisian, remaja tersebut mengaku melakukan kejahatannya karena terinspirasi dari menonton film.

Psikolog Anak dan Keluarga, Anna Surti Ariani mengatakan dugaan mengenai seringnya aktivitas anak tersebut menonton film yang dikabarkan menjadi inspirasinya dalam melakukan aksi pembunuhan memang perlu diperdalam lagi. Karena kata Anna, berawal dari seringnya anak nonton film dengan tema-tema kekerasan dan sadis akan membuat anak tersebut menjadi bertoleransi dengan kekerasan.

“Bagaimana pun film-film sadis kalau itu banyak sekali bahkan menjadi hobi itu meningkatkan toleransi terhadap kekerasan. Artinya dia jadi lebih bertoleransi kalau ada kekerasan. Suatu kekerasan menjadi dianggap biasa saja karena asupan film yang ditonton kalau betul dia sering menonton ya, jadi cenderung merasa lebih biasa melihat sesuatu yang keras yang kasar,” jelas Anna dalam sambungan telepon, Ahad (8/3).

Namun lanjut dia, harus dilakukan pemeriksaan kembali maksud dari kata sering tersebut. Karena terang Anna, bisa saja seseorang tersebut menonton film degan tema sadis setiap setahun sekali.  

“Misalnya, ‘oh iya saya sering banget’ sudah seberapa sering sih? ‘Ya setahun sekali deh,” ujar Anna mencontohkan.

“Itu bisa saja dibilang sering, karena orang-orang lainnya tidak pernah. Makanya betul tetep perlu dicek (periksa) kepada yang bersangkutan,” ucapnya.

Anna melanjutkan, penyebab lainnya yang bisa melahirkan perilaku kekerasan hingga pembunuhan karena dilandasi dengan budaya dan kebiasaan di lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya ada kekerasan di dalam tempat tinggal anak dan anak sering melihat kekerasan tersebut.

“Misalnya di rumahnya dia atau di lingkungan tempat tinggal dia cukup banyak kekerasan yang dia alami, dipukul, ditendang dan tidak ada penanganan khusus (akan) hal tersebut, maka itu bisa juga meningkatkan tolenasi terhadap kekerasan,” jelas Anna.

“Artinya kita juga harus mencermati diri kita karena membangun budaya kekerasan di dalam budaya kita sendiri. Itu yang perlu kita kurang bersama-sama,” ungkap Anna.

Anna sendiri belum bisa menyimpulkan perilaku keji NF tersebut karena tidak melakukan pemeriksaan langsung kepada pelaku. Karena menurutnya untuk melihat kondisi kejiwaan pelaku harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

“Untuk bisa benar-benar tahu orang ini kayak bagaimana perlu ada pemeriksaan dulu, kita tidak betul menebak-nebak gitu, tapi memang ada beberapa dugaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, remaja berinisial NF ini tega membunuh APA (5) karena terinspirasi dari sebuah film pembunuhan. Peristiwa itu diketahui terjadi di rumah NF di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/3).

"Tersangka melakukan (pembunuhan) dengan kesadaran dan dia terinspirasi, kalau berdasarkan tadi kita wawancara, dia (melakukan pembunuhan) terinspirasi oleh film," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (6/3) sore.

Heru mengungkapkan, APA datang ke rumah tersangka. Tersangka kemudian membunuh korban dengan cukup keji, yakni ditenggelamkan ke dalam bak mandi selama lima menit.

"Jadi, si anak (korban) diajak ke kamar mandi kemudian disuruh mengambil mainan yang ada di dalam (bak mandi). Anak itu diangkat dan dimasukkan ke dalam bak, baru ditenggelamkan," ungkap Heru. (*)

Page 1 of 23
Go to top