Kriminal

Kriminal (231)

Berita9.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mempertajam bukti keterlibatan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, dugaan adanya aliran uang suap untuk Lukman tentu akan diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang.

"Di dakwaan kami sudah susun sedemikian rupa dan sebut siapa saja pihak-pihak yang terkait di sana, nanti satu persatu akan dibuktikan dalam proses persidangan. Tentu misalnya Menag juga akan dihadirkan sebagai saksi atau pihak-pihak lain atau bukti-bukti lain di mana KPK bisa menyimpulkan ada dugaan penerimaan uang itu, tentu juga akan dihadirkan di persidangan," kata Febri, Selasa 11 Juni 2019.

Terkait bantahan Lukman menerima uang jual beli jabatan, hal itu tidak dipermasalahkan KPK. Menurut Febri, yang jelas KPK telah memiliki informasi yang cukup sehingga bisa dituangkan JPU ke dalam dakwaan.

"Kalau bantahan kan sering ya kita dengar, banyak pihak yang pernah ditangani KPK baik tersangka ataupun saksi itu kadang-kadang membantah keterangan-keterangan, silahkan saja. Yang pasti tentu kami sudah punya informasi yang kami pandang cukup sampai kemudian JPU menuangkan itu ke dalam dakwaan," katanya.

Diketahui sebelumnya, dalam dakwaan Haris Hasanuddin, jaksa menyebut Lukman sebagai salah satu pihak yang kecipratan uang suap jual beli jabatan di Kemenag. Lukman disebut menerima Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp50 juta dan Rp20 juta.

Nama Lukman memang kerap disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Lukman diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak terkait proses seleksi jabatan di Kemenag.

Penerimaan uang ini diakui Lukman dan sudah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, pelaporan gratifikasi itu ditolak karena perkara suap jual beli jabatan di Kemenag sudah naik ke tahap penyidikan.

Dugaan Lukman menerima aliran suap ini pertama kali mencuat setelah penyidik menyita uang sebesar Rp180 juta dan USD30 ribu dari ruang kerja Lukman. Uang itu dipastikan KPK berkaitan dengan perkara.

Dalam kasus ini, Haris dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta meyakini bahwa Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy, terbukti memberi uang Rp11,5 Miliar kepada Menpora, Imam Nahrawi, melalui staf pribadi, Miftahul Ulum dan staf protokol Kemenpora, Arief Susanto.

Majelis menuangkan itu dalam pertimbangan putusannya terhadap terdakwa Endang atas kasus suap dana hibah KONI, yang dibacakan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

"Berdasarkan fakta dan pertimbangam hukum, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memberi sesuatu," kata Ketua Majelis Hakim Rustiyono.

Majelis hakim merincikan staf Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, menerima Rp 2 Miliar pada bulan Maret 2018 yang penyerahannya di lakukan di kantor KONI, kemudian Rp500 juta pada Februari 2018 di ruang kerja Sekjen KONI.

Selain itu, kata hakim, uang sebesar Rp3 miliar melalui staf protokol Imam Nahrawi, Arief Susanto, kemudian Rp3 miliar kepada Ulum di ruang kerja Sekjen KONI pada Mei 2018.

Tidak sampai di situ, hakim juga meyakini pemberian Rp3 miliar dalam mata uang asing, yang diserahkan sebelum lebaran di Lapangan Tenis Kemenpora tahun 2018.

Selanjutnya, hakim juga meyakini adanya transfer uang Rp50 juta dalam dua tahap kepada Miftahul Ulum pada kurun waktu November 2018. Dan uang itu ditarik Miftahul Ulum saat sedang mendampingi Imam menghadiri undangan federasi paralayang di Jeddah sekaligus melaksanakan ibadah umrah bersama dengan Imam Nahrawi dan beberapa pejabat Kemenpora.

Hakim menegaskan, meski Imam dan stafnya membantah menerima uang, tapi pemberian uang itu diakui oleh para terdakwa dan saksi lainnya.

Diketahui pada putusan akhirnya, Ending Fuad Hamidy divonis dua tahun delapan bulan penjara dan dihukum membayar denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan, sementara Bendahara KONI Johny E Awuy divonis satu tahun delapan bulan.

Hamidy terbukti menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta.

Pemberian hadiah berupa uang dan barang itu bertujuan supaya Mulyana dan dua orang lain bantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI. (*)

Berita9.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan banyaknya petugas KPPS meninggal karena kelelahan tidak masuk akal.

Menurut Din, pasti ada faktor yang mendorong sehingga terjadi kelelahan tersebut.

"Saya tidak bisa menerima argumen kelelahan kenapa mereka lelah? pasti ada manajemen penugasan yang keliru dan KPU bisa dituntut mengenai itu," ujar Din di Solo, Jawa Tengah, Jum’at ( 17/05/2019).

Tak hanya itu, Din juga mendesak agar pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait meninggalnya ratusan petugas KPPS segera dibentuk.

Selain itu, untuk dilakukannya otopsi oleh pihak yang berwenang untuk mengetahui penyebab meninggalnya petugas KPPS.

“bagusnya diotopsi, kalau tidak bisa semua ya beberapa lah supaya bisa tau apa yang terjadi, betulkah karena kelelahan,“ kata Dien

Namun, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai pemerintah tidak ada itikad baik karena hingga saat ini yang belum buka suara mengenai tragedi ini, justru meninggalkan hutang jawaban dengan adanya pertanyaan logis para rakyat.

"Pertanyaan saya, mengapa kita tidak mau mengotopsi? mengapa sih pemerintah tidak mau bentuk tim gabungan pencari fakta? ini pertanyaan logis para rakyat, tolong jelaskan," pungkas Din

Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2019), jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019. (*)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar sidang putusan gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi terkait penghentian Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng Komisi Pemilihan Umum, karena dianggap curang.

Bawaslu menyatakan, KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan data, namun tetap memerintahkan penggunaan Situng.

"Menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng," kata Ketua Majelis Hakim, yang juga Ketua Bawaslu Abhan dalam persidangan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis 16 Mei 2019.

Atas putusan tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki sistem dan tata cara, serta prosedur dalam proses penginputan data ke Situng Pemilu 2019, dengan tetap mempertahankan Situng sebagai sebuah dasar acuan.

Majelis di persidangan menjelaskan alasan mempertahankan Situng sebagai cara, karena Situng telah diatur sebelumnya oleh undang undang. Dan, disiapkan sebagai instrumen yang transparan dalam penghitungan pemilu.

"Keberadaan Situng, hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggaran pemilu bagi masyarakat," ujarnya.

Bawaslu di persidangan mengingatkan kembali kepada KPU, agar selalu cermat di setiap tingkatan saat melakukan input data. Agar, tidak memicu polemik di masyarakat.

"Situng ini harus tetap memperhatikan ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di masyarakat," katanya. (*)

Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permohonan praperadian melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tidak jelasnya penanganan tiga kasus oleh KPK.

Gugatan praperadilan telah diajukan MAKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tertanggal 14 Mei 2019
 
"Hari ini mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK atas tiga kasus korupsi yang mangkrak yaitu atas Tersangka Emirsyah Satar, RJ Lino, dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam relesnya.
 
Bonyamin membeberkan, pertama, kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

"Kasus mangkrak lebih dari dua tahun. Emirsyah juga sudah ditetapkan tersangka sejak Januari 2017," ucapnya.
 
Bonyamin melanjutkan, proses penyidikan kasus yang menyeret Emirsyah sudah selesai dalam bentuk penyitaan rumah. Selain itu, pihak SFO (Serious Fraud Office) Inggris sudah menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan pada Februari 2019.
 
"Namun hingga kini KPK belum ada tanda-tanda ke Pengadilan Tipikor," papar Boyamin.
 
Kedua, kasus tindak pidana korupsi pengadaan quay container crane (QCC) pada 2010 di PT Pelindo II yang menyeret mantan direktur utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino. Bonyamin mengungkap, kasus tersebut telah tiga tahun mangkrak.
 
"Sejak penetapan tersangka Desember 2015. Padahal Lino telah menggugat praperadilan lawan KPK dan KPK menang. Dengan menangnya KPK lawan Lino mestinya mempercepat prosesnya namun hingga kini mangkrak," sambung Boyamin.
 
Ketiga, kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK telah menyelidiki 300 perusahaan yang digunakan Wawan, dalam melakukan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
 
"Mungkin ini kasus mangkrak rekor terlama di KPK karena sudah berlangsung lebih dari 5 tahun dan perkara pokoknya korupsi juga sudah diadili namun hingga kini kasus TPPU Wawan tidak ada kabarnya" cetusnya.
 
Bonyamin mengaku, pihaknya pernah mengajukan gugatan praperadilan terhadap tiga kasus tersebut pada 2018 lalu. Namun gugatan ditolak hakim dengan alasan penyidikan masih berjalan.
 
"Pendaftaran Praperadilan hari ini telah diterima secara resmi oleh PN Jakarta Selatan. Semoga dalam dua minggu kedepan KPK sudah menuntaskan tiga kasus tersebut tanpa menunggu sidang Praperadilan," pungkasnya. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek pembangunan PLTU Riau-1 untuk tersangka Sofyan Basir (SFB).

Adapun saksi-saksi yang dipanggil hari ini yaitu dua direktur di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dua Direktur tersebut yakni Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Timur Bali dan Nusa Tenggara Djoko R. Abumanan serta Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin.

Kemudian, Senior Vice President Legal Corporate PT PLN Dedeng Hidayat juga dipanggil KPK untuk tersangka Sofyan Basir.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)" kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Selain para petinggi PLN, KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan mantan Menteri Sosil (Mensos) Idrus Marham. Keduanya juga dipanggil untuk Sofyan Basir.

Jonan tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Jonan telah bersurat ke KPK terkait ketidakhadirannya. Dalam surat yang dikirimkan ke KPK, Jonan saat ini sedang dinas di luar negeri dan akan dijadwalkan ulang.

"Informasi ada surat dari pihak Kementeriaan ESDM, tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena sedang pelaksanaan tugas atau perjalanan ke luar negeri," kata Febri.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Keempatnya yakni, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, Sekjen Golkar, Idrus Marham, dan Dirut PT PLN, Sofyan Basir.

Eni, Kotjo, dan Idrus telah divonis bersalah dalam perkara tersebut. Eni dan Kotjo telah dieksekusi karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Idrus, masih dalam proses upaya hukum banding.

Sofyan Basir belum dilakukan penahanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, tinggal Sofyan Basir yang masih dalam proses penyidikan.

Dalam perkara ini, Eni Saragih, Idrus Marham, dan Sofyan Basir diduga bersama-sama telah menerima suap dari Johanes Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1. (*)

Berita9.com - Gerombolan klitih untuk kesekian kalinya beraksi dengan menyasar pengendara di jalan sebagai korbannya, Ahad (12/05/2019). Kali ini aksi yang dilakukan di Jalan Mayjen Sutoyo Yogyakarta tersebut lebih nekat, tak cukup puas dengan membacok korbannya menggunakan golok kawanan ini juga merampas lalu membawa lari motor milik mangsanya itu.

Peristiwa yang terjadi dini hari tersebut, korban bernama Misi Swara Adzany (23) warga Suryodiningratan Mantrijeron Yogyakarta dari rumah saudaranya di sekitar wilayah Kraton hendak membeli makan sahur. Saat di kawasan Suryoputran ia menyalip rombongan pelaku yang melaju dari Plengkung Gading belok ke timur menuju Jalan Mayjen Sutoyo.

"Dari kaca spion korban mengetahui tengah diikuti oleh empat orang yang berboncengan dengan dua motor. Sesampai di depan suatu dealer motor Jalan Mayjen Sutoyo pelaku berteriak meminta korban untuk berhenti," ungkap Kapolsekta Mantrijeron, Kompol Eko Basunando.

Pada saat korban berhenti kemudian pelaku langsung membacok dengan menggunakan golok, namun beruntung sabetan senjata tajam (sajam) tersebut mengenai helm. Karena serangan mendadak tersebut korban terjatuh dan sepeda motor AB-2151-VK miliknya kemudian dibawa lari gerombolan ini ke arah timur.

Korban berteriak minta tolong akan tetapi masyarakat yang sedang melintas ketakutan tidak berani menolong karena pelaku membawa golok. Akibat penganiayaan tersebut korban menderita luka memar pada beberapa bagian tubuhnya.

"Korban langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kami masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi serta mempelajari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian," tambahnya.

Sementara itu pada waktu yang hampir bersamaan, anggota patroli Sabhara Polresta Yogyakarta mengamankan 15 remaja dan pemuda di kawasan Jogoyudan Jetis Yogyakarta. Kawanan ini diamankan karena diduga hendak berbuat onar.

Mereka yang ditangkap yakni Fa (20), La (20), Fn (17), Di (18), Da (19), Te (18), Ha (16), Bi (15), Dn (17), Ik (20), Ad (17), Gi (15), Em (20), Re (19), Gl (19). Dari belasan orang tersebut, tujuh diantaranya berstatus sebagai pelajar.

Saat digeledah petugas, seorang remaja yakni Gl kedapatan membawa 12 butir pil Alprazolam. Mereka segera digelandang ke Mapolresta Yogyakarta, sedangkan pelaku yang terbukti memiliki pil koplo kasusnya diserahkan ke Satres Narkoba. (*)

Berita9.com - Aksi intimidasi dan penganiayaan terhadap insan pers kembali terjadi. Kali ini, para pewarta di Bandung, Jawa Barat menjadi korban intimidasi saat melakukan peliputan hari buruh internasional yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Rabu (1/5).

Mirisnya, aksi tak terpuji yang dialami seorang fotografer Tempo, Prima Mulia dan jurnalis freelance Iqbal Kusumadireza (Reza) justru dilakukan oleh aparat kepolisian yang seharusnya bertugas mengamankan jalannya aksi.

Kejadian bermula saat Reza dan Prima berkeliling di sekitar Gedung Sate sekitar pukul 11.30 untuk memantau kondisi pergerakan massa buruh. Saat tiba di Jalan Singaperbangsa, sekitar Dipatiukur, Prima dan Reza melihat ada keributan antara polisi dengan massa yang didominasi berbaju hitam-hitam.
 
Reza dan Prima mengaku melihat massa berbaju hitam tersebut dipukuli oleh polisi. Melihat kejadian tersebut, keduanya langsung membidikan kamera ke arah kejadian tersebut. Saat pindah lokasi untuk mengabadikan gambar yang lain, Reza tiba-tiba dipiting oleh seorang anggota polisi.

Menurut Reza, polisi tersebut dari satuan Tim Prabu Polrestabes Bandung dan menggunakan sepeda motor KLX berplat nomor D 5001 TBS. Korban sempat dipiting dan dibentak soal asal-usul keduanya.

"Dari mana kamu?" tutur oknum polisi.

Reza kemudian menunjukkan ID persnya kepada oknum polisi itu. Namun yang terjadi justru polisi tersebut mengambil kamera yang dipegang Reza sambil menginjak lutut dan tulang kering kaki kanannya berkali-kali.

"Sebelum kamera diambil juga udah ditendang-tendang. Saya memepertahankan kamera saya. Sambil bilang saya jurnalis," kata Reza.

Akibat insiden itu, kaki kanan Reza mengalami luka dan memar. Polisi tersebut kemudian menghapus sejumlah gambar yang sudah diabadikan Reza.

Prima Mulia juga mengalami hal yang sama. Hanya saja, ia tidak mendapat kekerasan fisik dari polisi. Prima mengaku disekap oleh tiga orang polisi dan diancam serta foto-fotonya dihapus.

"Rombongan pertama pendemo di Jalan Bagus Rangin tiba-tiba rusuh. Massa kocar kacir. Polisi tangkepin demonstran sambil dihajar. Saya sama Reza bisa masuk untuk ambil gambar kekerasan oleh polisi. Saat ngambil gambar itulah saya ditangkep 3 orang polisi preman sambil ngancam dan minta gambar dihapus. Dari situ saya liat Reza mengalami kekerasan fisik dan didorong sampai jatuh. Semua file foto dihapus," tutup Prima. (*)

Berita9.com - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), AS (50), menjadi tersangka dugaan korupsi pembangunan jembatan sebesar Rp 90,6 juta. Proyek jembatan Sibangkong Tahap 1 Dusun Wonorejo, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) itu berhasil dibongkar polisi.

Setelah dilakukan penyelidikan hingga pemeriksaan, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap, kemudian penyidik Polres Magelang Kota akan melimpahkan menuju jaksa penuntut umum. Tersangka merupakan warga Perum Pondok Rejo Asri, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ini tidak dilakukan penahanan.

Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Sibangkong Tahap 1 Dusun Wonorejo, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan ini berdasarkan LP/A /43 /IV /2018/Jateng/Res Mgl Kota, tanggal 23 April 2018.

Saat dihadirkan di Mapolres Magelang Kota, tersangka menutupi wajahnya dengan memakai masker dan topi hitam. Kemudian, memakai celana panjang hitam, sepatu hitam dan baju warna putih. Selama ungkap kasus oleh polisi, tersangka hanya diam saja. 

Kapolres Magelang Kota AKBP Idham Mahdi mengatakan, proyek ini adalah proyek dana desa dengan anggaran sebesar Rp 199 juta. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 90,6 juta.

"Potensi yang ditimbulkan akibat kerugian negara sekitar Rp 90.633.160," kata Idham di Mapolres Magelang Kota, (22/4).

Menurutnya tersangka selaku Kepala UPT PU wilayah Bandongan diminta bantuan oleh pemerintah desa untuk melaksakan pekerjaan pembangunan Jembatan Sibangkong Tahap 1. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana untuk mengerjakan jembatan tersebut.

"Dengan meminta bantuan beberapa staf seksi UPT PU wilayah Bandongan di antaranya beberapa orang untuk mencari dan membayarkan ongkos tukang. Membelanjakan material semen dan menunjuk seseorang untuk membuat administrasi pekerjaan jembatan dari awal sampai akhir pekerjaan," paparnya

Kemudian lanjut Idham, meminta staf seksi jembatan di DPUPR Kabupaten Magelang untuk membuat gambar rencana jembatan. Pembangunan jembatan tahap pertama pekerjaan sudah mencapai 60 persen, tersangka meminta bantuan lagi kepada direktur CV YD atas nama saudara YF untuk menandatangi dokumen pekerjaan pembangunan jembatan ini.

"Namun dalam pelaksanaan pembangunan tahap 1 tersebut perusahaan CV ini hanya digunakan sebagai atas nama saja," tegasnya.

Idham mengatakan untuk saat ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik akan melimpahkan menuju jaksa penuntut umum (JPU).

"Sudah P21. Kasusnya sudah P21 dan akan dilimpahkan ke JPU. Tinggal menunggu koordinasi kapan waktu bisa pelaksanaan pelimpahan tahap 2, jadi sudah jelas. Sudah ada unsur kerugiaan keuangan negaranya yang dikeluarkan oleh BPKP, kemudian tersangka sudah diperiksa, berkas perkara sudah dikirimkan dan sudah P21, tinggal tahap 2," katanya.

"Dalam penyidikan tidak dilakukan penahanan. Tidak dilakukan penahanan karena atas pertimbangan penyidik," katanya.

Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini uang tunai sebesar Rp 89.500.000. (*)

Berita9.com - Kasus pembakaran kotak kotak suara di TPS 1, 2 dan 3 pada 18 April 2019 lalu di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi, akhirnya ditangkap polisi.

Informasi yang dihimpun, pembakar kotak suara dan surat suara ini sebanyak dua orang bernama RJ (31) tahun, warga RT 02 Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi. Dia adalah Panwascam Desa Tanjung Karang.

Kemudian Kharul Saleh (53), warga Desa Hamparan Pugu, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi. Dia adalah calon anggota legislatif PDIP Koto Padang, Kecamatan Tanah Rampung, Kerinci. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Jambi, Jumiral Lestari, membenarkan penangkapan pelaku pembakaran. Kasusnya sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Satu orang ASN berinisial Az (55) juga diduga ikut terlibat.

"Benar ada dua orang sudah ditetapkan polisi dan sudah jadi tersangka dan satu orang PNS masih sebagai saksi," katanya.  

Terpisah, Reskrimum Polda Jambi AKBP Edi Faryadi membenarkan penangkapan dua tersangka. Pelaku ditangkap saat sedang bersembunyi di rumah penduduk.

“Benar pembakar kotak suara dan surat suara sudah ditangkap dan keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya kepada wartawan, Senin, 22 April 2019.

Edi Faryadi ikut membenarkan ada seorang PNS sebagai terduga pembakar kotak suara. Dia telah menyerahkan diri ke Polres Kerinci. Dia adalah warga desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.

“Dua orang sudah ditetapkan tersangka dan satu PNS masih saksi yang saat ini masih dalam penyelidikan," katanya.

Diketahui sebanyak 13 kotak Suara di TPS 1, 2 dan 3 di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi, dibakar. Akibat kejadian ini pihak pengawas TPS langsung ketakutan karena secara mendadak para pelaku datang membuat keributan dan langsung membakar kotak suara pemilu 2019. (*)

Page 1 of 17
Go to top