Peristiwa

Peristiwa (1757)

Berita9.com - Rapat Solidaritas Rakyat Bantu Rakyat di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja, Prenggan, Kotagede, dibubarkan warga dan aparat kepolisian karena dituding melanggar aturan pembatasan jarak dalam masa pandemi corona.

Kadiv Advokasi Kawasan Walhi Jogja, Himawan Kurniadi, menjelaskan rapat ini membahas evaluasi pembagian pangan dan masker bagi masyarakat rentan. “Merespon kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan dan kebutuhan gratis selama masa pandemi,” ujarnya, Ahad (19/4/2020).

Ia menuturkan rapat diikuti oleh sembilan orang peserta, dengan menerapkan protokol pencegahan covid-19, seperti menjaga jarak, cuci tangan, peyediaan hand sanitizer, penggunaan masker dan memastikan semua peserta dalam kondisi sehat.

Rapat berjaan lancar sampai pukul 19.20 WIB, Ketua RT, sejumlah petugas Kelurahan Prenggan, Babinsa dan Koramil Kecamatan Kotagede mendatangi lokasi rapat dan meminta rapat dibubarkan, dengan dalih bertentangan dengan Surat Edaran Walikota No. 440/820/SE/2020 tentang Pencegahan Covid-19.

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak kepolisian dan lainnya, pertemuan disepakati dapat dilanjutkan dengan jumlah peserta dikurangi menjadi enam orang dan harus berakhir pukul 22.00 WIB. Namun pada pukul 20.55 WIB, satu orang yang mengaku dari Polsek Kotagede, beberapa linmas dan sekitar 40 orang tak dikenal memaksa masuk ruang pertemuan.

“Mereka yang membubarkan lebih banyak ketimbang yang dibubarkan. Mereka masuk tanpa mematuhi standar jaga jarak. Memberikan intimidasi, teriak-teriak mencaci maki bahkan mengajak adu fisik. Inisiatif baik rakyat yang seharusnya diproteksi malah direpresi,” ujarnya.

Kapolsek Kotagede, Kompol Dwi Tavianto, mengatakan pihaknya pada dasarnya tidak membubarkan rapat tersebut, melainkan hanya menengahi agar tidak terjadi keributan. “Yang bertindak warga. Dari kami hanya petugas piket, wajar kalau ada ramai-ramai menengahi,” ucapnya.

Menurutnya, anggotanya sebatas memberi edukasi kepada peserta rapat untuk tidak mengadakan kegiatan pengumpulan massa. Berbeda dengan pernyataan Walhi, ia mengatakan peserta rapat lebih banyak, namun saat didatangi, beberapa sudah tidak di tempat.

Dalam Surat Edaran Wali Kota Jogja terebut, masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam mengadakan pertemuan. Namun bila harus dilakukan, penyelenggara harus menyiapkan petugas medis dan menerapkan protocol pencegahan covid-19. Di situ tidak disebutkan berapa jumlah maksimal peserta kegiatan atau batas jam kegiatan berakhir.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan berdasarkan laporan Kelurahan Prenggan, warga mendatangi lokasi rapat karena sudah beberapa kali diadakan rapat serupa. “Pengajian dan pertemuan RT saja ditunda, semua dialihkan melalui grup whatsapp,” ungkapnya.

Pihaknya mengapresiasi Walhi yang berinisiatif menggalang solidaritas membantu pemerintah dalam memenui kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi corona. Namun, ia mengimbau agar semua kegiatan tetap sesuai protocol covid-19. (*)

Berita9.com - Dua dokter yang bekerja di dua fasilitas layanan kesehatan di Kota Jogja dilaporkan terpapar virus Corona. Keduanya menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi membenarkan adanya dua tenaga medis yaitu dokter yang terpapar virus Corona.

Kedua dokter itu diketahui positif melalui hasil laboratorium dalam waktu yang berbeda, satu dokter sekitar dua pekan yang lalu dan satu dokter lagi baru diketahui hasilnya empat hari yang lalu.

"Sudah [melalui hasil swab] positif semua, sampai saat ini [per Sabtu 18 April 2020] masih positif [belum dinyatakan sembuh]," kata Heroe, Sabtu (18/4/2020) petang.

Meski enggan menjelaskan detail penyebab dan tempat bekerja dokter tersebut, namun Heroe memastikan keduanya bekerja di dua fasilita layanan kesehatan yang berbeda di Kota Jogja. (*)

Berita9.com - Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengkonfirmasi 46 orang tenaga medis Rumah Sakit Kariadi Kota Semarang positif Covid-19.

"Benar itu kami dapat informasinya kemarin, dan sekarang mereka tengah menjalani isolasi mandiri di sebuah hotel milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," kata Hakam, Jumat (17/4).

Menurut Hakam, tertularnya 46 tenaga medis yang terdiri dari peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan beberapa orang dokter spesialis, diduga kuat dari pasian yang tidak jujur menceritakan riwayat perjalanan. Di sisi lain, RS Kariadi Kota Semarang menjadi salah satu tempat rujukan perawatan dan isolasi pasien penderita Covid-19.

"Kalau dokter bisa jadi [tertular] dari pasien yang tidak jujur. Dia sakit setelah pergi dari sejumlah tempat tapi supaya tidak dicurigai, pasien itu bohong mengatakan tidak bepergian. Kalau Rumah Sakit Kariadi sangat rentan karena jadi rujukan rawat inap dan isolasi pasien Covid-19," kata Hakam.

Sampai saat ini, belum ada keterangan dan penjelasan resmi dari pihak RS Kariadi Kota Semarang terkait kasus ini. Melalui vidio yang dipublis Inews via Youtube para tenaga medis sudah dikarantina dalam keadaan baik.

Sebelum viral sebuah video yang mengumumkan tenaga medis di RS Kariadi positif Corona, Dirga Sakti Rambe menuliskan sebuah kicauan untuk kita sebagai pasien.

"Mohon Anda Berkata Jujur" begitu judul yang dituliskan dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog di Omni Hospitals Pulomas, di akun Twitter pribadinya, @dirgarambe pada Kamis, 16 April 2020, pagi.

Kicauannya itu mengingatkan kita untuk jangan pernah berbohong mengenai status kesehatan diri sendiri kepada dokter. Jika kita berbohong, dokter pun akan terkena imbasnya.

Di tengah pandemi COVID-19, sudah sepatutnya kita sebagai pasien untuk mengatakan sejujur-jujurnya tentang riwayat kontak dan riwayat bepergian kita.

Pasien harus tahu bahwa kebohongan dari kita menjadi salah satu penyebab banyak petugas medis dan orang-orang yang berada di rumah sakit terinfeksi COVID-19.

Menurut Dirga, berdasarkan kicauan berikutnya, gejala COVID-19 tidak selalu khas. Oleh sebab itu, keterangan pasien tentang riwayat kontak dan bepergian, plus status kesehatannya menjadi sangat penting bagi petugas guna merencanakan penanganan selanjutnya.

"Kalau bohong, Anda sendiri yang rugi karena telat mendapat penanganan yang sesuai," tulis Dirga. (*)

Berita9.com - Tindakan tegas bakal diterapkan terkait upaya antisipasi penyebaran virus Corona.

Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta menyebut akan melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat maupun pelaku usaha yang mengabaikan protokol kesehatan khususnya physical distancing atau jaga jarak untuk mencegah penularan virus Corona jenis baru (COVID-19).

"Sejauh ini, kami baru memberikan imbauan dan pemahaman saja apabila masih ada masyarakat yang terlihat berkumpul beramai-ramai di suatu tempat. Mereka diminta untuk segera membubarkan diri dan pulang ke rumah," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Agus Winarto di Yogyakarta, Selasa (14/4/2020).

Menurut dia, imbauan juga diberlakukan ke beberapa tempat usaha seperti warung makan atau rumah makan agar mengurangi kapasitas tempat duduk menjadi sekitar 50 persen dari kapasitas awal untuk memastikan agar aturan physical distancing bisa dilaksanakan dengan baik.

Konsumen, lanjut dia, juga diimbau untuk lebih baik membungkus makanan yang dipesan sehingga tidak membutuhkan waktu lama dibanding jika harus memakan makanan di tempat.

"Yogyakarta juga terkenal dengan angkringan. Mereka pun sudah menjadi sasaran sosialisasi untuk bisa menerapkan physical distancing," tuturnya.

Jika pelaku usaha tersebut masih nekat dan tidak mengindahkan berbagai anjuran untuk menerapkan physical distancing, maka Agus memastikan akan bertindak tegas.

"Misalnya, mengangkut kursi dari warung atau restoran. Sebenarnya mereka bisa tetap membuka usaha dengan menerapkan aturan kesehatan dan konsumen pun diharapkan bisa memahami kondisi ini. Lebih baik makanannya dibawa pulang saja, tidak perlu makan di tempat," ujarnya.

Sebelumnya, Agus menyebut, masyarakat belum terlalu menyadari pentingnya menerapkan physical distancing untuk mendukung upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

"Pada pertengahan Maret, masih banyak ditemukan warga yang menghabiskan waktu berkelompok di tempat-tempat keramaian. Tetapi, sekarang sudah jarang ditemukan warga yang beramai-ramai berkumpul di suatu tempat," ucapnya.

Sejumlah tempat yang kerap digunakan sebagai tempat berkumpul di antaranya, sekitar Tugu Yogyakarta, kawasan Malioboro, game center hingga warnet bahkan di warmindo.

"Kami pun rutin melakukan patroli. Tidak ada pengurangan jumlah patroli dalam sehari. Tetap empat kali, dan tidak ada pengurangan personel," katanya.

Personel Satpol PP Kota Yogyakarta yang diperbantukan ke kecamatan juga diminta mendukung pelaksanaan pendataan bagi warga pendatang atau warga yang pulang kampung.

"Khusus di Kecamatan Umbulharjo, Danurejan dan Gedongtengen juga diterjunkan untuk membantu pendataan pendatang di Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan dan Terminal Giwangan," katanya. (*)

 

 

Berita9.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyebut virus corona baru penyebab penyakit Covid-19 sepuluh kali lebih mematikan daripada flu babi pada 2009 lalu. Vaksin yang efektif sangat dibutuhkan untuk menghentikan pandemi ini.

Dalam sebuah konferensi virtual dari Jenewa, Swiss, Director General WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan WHO terus-menerus belajar tentang virus baru yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Infeksi yang sangat menular ini telah menewaskan lebih dari 100.000 orang dengan lebih dari 1,9 juta kasus infeksi secara global.

“Kami tahu bahwa Covid-19 menyebar dengan cepat dan kami tahu itu mematikan, sepuluh kali lebih mematikan daripada pendemi flu 2009,” katanya seperti dikutip Daily Mail, Selasa (14/4).

Sebagai gambaran, Covid-19 telah menjangkit Amerika Serikat dan Inggris, dengan masing-masing menewaskan sebanyak 22.000 dan 11.000 orang. Sementara, flu babi ketika itu menewaskan sebanyak 12.000 warga Amerika Serikat dan 138 warga inggris.

WHO menyatakan dalam tingkatan persentase, Covid-19 telah membunuh 6,4 persen orang yang dites postif, sementara flu babi membunuh sekitar 1,1 persen dari mereka yang terinfeksi secara global. Tingkat kematian di AS karena Covid-19 mencapai 4 persen, sementara flu babi hanya berkisar 0,2 persen.

Ghebreyesus mengatakan bahwa saat ini beberapa negara mencatat peningkatan kasus sebesar dua kali lipat setiap 3 sampai 4 hari. Namun demikian, dia menekankan bahwa organisasi berkomitmen untuk melakukan pengujian dan melakukan upaya penanggulangan untuk mengendalikan virus.

Dia juga memperingatkan agar pemimpin dan pemerintahan negara mengambil langkah yang tepat dan hati-hati terkait upaya pencegahan virus.

Selain itu, dia juga menekankan langkah-langkah kontrol sosial yang lebih ketat untuk terus diterapkan, dan meminta negara untuk tidak terlalu mencabut atau meringankan upayanya terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

“Keterhubungan global ini berarti memungkinkan risiko pengenalan kembali virus dan kebangkitan penyakit yang akan berlanjut,” ujarnya. (*)

Berita9.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan ada 2 kriteria masyarakat yang mengerti tentang pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi Corona. Pertama adalah mereka yang sudah tahu dan sekaligus patuh menjalankan aturan.

"Kriteria kedua, ada orang yang mengerti tetapi kurang peduli," kata Yusri, Senin, 13 April 2020.

Yusri mencontohkan ada warga yang diberhentikan petugas karena tidak pakai masker saat mengendarai sepeda motor atau mobil. Saat ditanya, warga tersebut mengetahui harus pakai masker. Bahkan sudah menyiapkannya namun tidak dipakai.

"Pas diberhentikan baru dikeluarkan maskernya dari dalam kantong," kata dia.

Sedangkan untuk masyarakat yang tidak memahami aturan memakai masker, Yusri menyebutkan jumlahnya sangat sedikit. Kriteria seperti ini, kata dia, yang akan menjadi target edukasi dari polisi.

Pada hari keempat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, Yusri mengatakan bahwa petugas masih melakukan tiga jenis kegiatan. Yaitu edukasi, teguran dan juga pemberian sanksi. Ada pun sanksi, ujarnya, kebanyakan hanya ditulis petugas.

"Jadi nanti kalau sudah dua kali melanggar, masuk ke data base, bisa kita lakukan sanksi," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay memprediksi penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jabodetabek tak akan mampu memutus mata rantai penyebaran penyakit Covid-19.

Politikus Partai Amanat Nasional tersebut menyatakan tak terlihat ada perbedaan signifikan status PSBB dengan sebelumnya.

"Perubahan status dari social distancing, physical distancing, menjadi PSBB kelihatannya tidak ada bedanya," kata Saleh, (13/4).

Menurut Saleh, orang-orang masih berkerumun dan pergi ke tempat kerja secara berbondong-bondong seperti yang terlihat di sejumlah stasiun KRL Jabodetabek.

Dia berpendapat fakta-fakta itu menunjukkan bahwa PSBB selama wabah Covid-19 cukup berat untuk diterapkan.

Saleh pun menyebut penerapan status PSBB menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, merentang dari kedisiplinan masyarakat, penindakan oleh aparat keamanan, sampai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Dia menilai pemenuhan kebutuhan masyarakat belum cukup dijamin oleh pemerintah.

"Maka berat untuk melarang mereka (masyarakat) keluar rumah."

Melalui Twitter, warganet pun meragukan efektivitas pembatasan fisik (physical distancing) di dalam kereta.

Maka efektifitas status PSBB di DKi Jakarta dipertanyakan, terutama melihat padatnya beberapa stasiun KRL pagi tadi, seperti Stasiun Bogor,Cilebut, Bojonggede, Citayam dan Depok. (*)

Berita9.com - Satu desa di Purworejo, Jawa Tengah menyediakan lahan seluas lebih dari tiga hektare untuk pemakaman jenazah virus Corona atau COVID-19 yang ditolak pemakamannya. Desa ini tidak membatasi asal daerah jenazah pasien virus Corona itu.

Kepala Desa Sidomulyo, Setyono Hadi menuturkan pihaknya bersama pemerintah desa serta segenap warga masyarakat mengaku prihatin dengan adanya aksi penolakan jenazah pasien Corona yang terjadi di sejumlah daerah. Setelah melakukan musyawarah, pihak desa memutuskan untuk menerima jenazah pasien Corona dari mana pun di seluruh wilayah Indonesia untuk dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo.

"Kami merasa iba ketika lihat di media adanya penolakan jenazah COVID-19 di mana-mana. Sehingga kami berembug untuk menyediakan lahan apabila di wilayah manapun ditolak pemakaman (jenazah pasien Corona) maka desa kami siap menerima," kata Setyono Hadi di lokasi, Senin (13/4/2020).

Lahan milik desa seluas sekitar tiga hektare yang dijadikan pemakaman itu terletak di Dukuh Kidul dan sudah terpakai seperempat bagian untuk area pemakaman warga setempat. Jika nantinya masih kurang lahan, pihak desa siap menyediakan lahan lain dengan luas sekitar satu hektare di Gunung Tumpeng.

"Kami menyediakan lahan tiga hektare yang seperempatnya sudah digunakan untuk pemakaman umum di Makam Kiai Brojo dan sisanya lebih dari dua hektare bisa digunakan untuk pemakaman jenazah COVID-19. Jika masih kurang, di Gunung Tumpeng masih ada lahan kosong sekitar satu hektare," lanjutnya.

"Kami siap 24 jam mau pagi, siang, sore, malam kami siap, bahkan warga kami suatu saat harus mengadakan penggalian kami siap. Namun mudah-mudahan Corona di Purworejo, Indonesia dan dunia dapat segera berakhir," imbuhnya.

Diwawancara terpisah, Juru Bicara Pemkab Purworejo dalam penanganan COVID-19, dr Darus menyambut positif hal tersebut. Namun, pihaknya menyatakan alangkah lebih baik jika sebelum melangkah berkoordinasi dengan pihak Pemkab agar tidak terjadi konflik sosial.

"Pada dasarnya itu ide dan rasa kemanusiaan yang baik, tapi bagaimana pun perlu dibicarakan di tingkat kabupaten dari semua unsur masyarakat karena juga bisa menuju pada konflik sosial. Untuk dimakamkan (di Sidomulyo) saya pikir perlu ada surat keterangan kematian/penyebab kematian dari dokter setempat/asal," pesan Darus. (*)

Berita9.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendukung usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar anggaran stimulus ekonomi untuk menangani dampak COVID-19 naik dari Rp405 triliun menjadi Rp1.600 triliun.

Pendiri Indef, Didin S Damanhuri dalam kuliah umum virtual di Jakarta, Senin (13/4/2020), mengatakan, fokus utama anggaran COVID tetap harus untuk bidang kesehatan.

"Kalau mau disetujui Rp1.600 triliun, hendaknya Rp700 triliun untuk kesehatan, untuk mengatasi kemiskinan dan perlindungan sosial Rp600 triliun, maka cukuplah Rp300 triliun untuk UMKM dan korporasi," katanya.

Menurut Didin, alokasi anggaran untuk kesehatan dan UMKM adalah human investment demi pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB itu, mengatakan, stimulus hingga Rp1.600 triliun atau sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam penanganan COVID-19 juga telah dilakukan berbagai negara.

"Termasuk juga dilakukan oleh negara yang PDB-nya lebih kecil dari Indonesia yaitu Thailand. Negara maju umumnya 10 persen dari PDB seperti Prancis, Inggris maupun Jerman dan bahkan AS," katanya.

Didin kembali menegaskan dalam penanganan COVID-19, jaminan perlindungan sosial dan UMKM adalah hal-hal yang harus jadi fokus utama anggaran. "Kalau disetujui, anggaran kesehatan, jaminan sosial dan UMKM ini harus jadi fokus utamanya," katanya.

Dalam usulan Kadin, dari total stimulus sebesar Rp1.600 triliun rinciannya yakni untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp600 triliun, dana kesehatan Rp400 triliun, dana finansial perbankan sebesar Rp500 triliun sampai Rp600 triliun.

Kadin menyarankan porsi sebesar Rp500 triliun sampai Rp600 triliun diberikan sebagai relaksasi terhadap perbankan agar bisa memberikan keringanan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. (*)

Berita9.com - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, dapat dipastikan juga akan ditetapkan dibeberapa daerah lain, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota (bodetabek), untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Dampak Penerapan PSBB sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya yang bekerja pada sektor informal, seperti pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ketua dewan pembina UMKM, Rizayati memastikan para pelaku UMKM khususnya didaerah yang telah memberlakukan PSBB, masih bisa menjalankan usaha kecilnya meski dengan ruang gerak yang terbatas.

"Alhamdulillah berkat kebijakan Bapak Presiden Jokowi, kita para pelaku UMKM masih dapat menjalankan usaha kecil meski dengan batasan tertentu, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 UU 21 Tahun 2020 tentang PSBB," kata Rizayati, Ahad (12/4/2020).

UMKM menilai Jokowi memikirkan dan mengutamakan nasib rakyat kecil saat membuat kebijakan seperti peraturan PSBB, dimana 70% lebih rakyat yang mencari nafkah pada sektor informal, salah satunya pelaku UMKM, masih dapat melakoni usahanya dengan ruang gerak terbatas, ditengah "perang" melawan penyebaran pandemi covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh elemen bangsa.

"Keberpihakan Jokowi kepada rakyat kecil sangat jelas. Ditambah lagi ada kebijakan program dan insentif lainnya bagi UMKM, sehingga usaha kecil rakyat tetap hidup dan berjalan ditengah situasi dan kondisi saat ini, terimakasih Pak Jokowi" lanjut Riza.

Sebagai bentuk nyata dari empati dan keprihatinan serta keberpihakan kepada pemerintah serta seluruh eksponen bangsa dalam memerangi penyebaran pandemi covid-19, pembina dan sebagian besar pelaku UMKM telah melakukan beberapa kegiatan sosial seperti pembagian sembako, masker dan handsanitizer, pembuatan baju hazmat (APD) dan lain sebagainya.

"Saya serukan kepada seluruh UMKM yang memiliki empati dan kemampuan ekonomi lebih untuk bergerak. Jangan ikutan atau terpancing nyinyir segelintir orang di medsos. Bentuk nyata empati itu melakukan sesuatu yang baik, minimal berdoa agar seluruh bangsa khususnya Indonesia segera terbebas dari pandemi covid-19," jelas Rizayati.

Dalam kesempatan ini, Rizayati yang mengaku masih tetap menjalankan program sosial Indonesia Terang di seluruh daerah, mengingatkan Rakyat Indonesia khususnya para pelaku UMKM di seluruh daerah agar selalu mematuhi aturan seperti mengenakan masker, menjaga jarak, stay dirumah atau hanya keluar saat melakukan aktivitas penting.

"Semua aturan yang dibuat pemerintah pada dasarnya untuk melindungi diri kita sendiri dari virus corona, kalo kita taati (peraturan), Insya Allah kita akan terhindar dari covid-19," pungkas Rizayati. (*)

Berita9.com - Dubes RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal, dan Konjen RI Istanbul, Imam Asari, ‘menyambangi’ sekitar 4.500 WNI di seluruh kota di Turki, 5 Maret hingga 15 April 2020 via online.

Muhibah selama pandemi Virus Corona COVID-19 tersebut dilakukan melalui aplikasi pertemuan jarak jauh atau video call, satu hari satu wilayah.

“Presiden dan Menlu minta kami untuk memastikan kondisi semua WNI di Turki. Selain untuk silaturahmi, kunjungan ini juga kami lakukan untuk menampung aspirasi mereka”, ujar Iqbal, menjelaskan tentang muhibah jarak jauh tersebut melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (9/4/2020).

“Intinya kami mau menunjukkan bahwa di saat-saat sulit ini, mereka tidak akan dibiarkan sendiri. KBRI dan KJRI hadir untuk mereka”, imbuh Iqbal.

Pada 5 April lalu, pertemuan jarak jauh via aplikasi dilakukan dengan WNI di wilayah Anadolu Bolgesi (8 provinsi), Dilanjutkan 6 April dengan WNI di wilayah Ege Bolgesi (6 provinsi dan Siprus Utara), 7 April dengan WNI di wilayah Karadeniz/Laut Hitam (10 provinsi) 8 April dengan WNI di wilayah Sakarya (2 provinsi), Pada hari-hari selanjutnya dengan WNI di wilayah Akdeniz Bolgesi (17 provinsi), Istanbul dan sekitarnya, Marmara Bolgesi (4 provinsi), Berakhir 15 April dengan WNI di wilayah Dardanelles (4 provinsi).

Dalam pertemuan tersebut Dubes dan Konjen menyampaikan perkembangan termutakhir penanganan Corona COVID-19 di Indonesia dan Turki, serta situasi umum WNI di Turki. Keduanya juga menyampaikan persiapan-persiapan yang telah dilakukan Perwakilan RI guna mengantisipasi dampak wabah Virus SARS-CoV-2 di Turki terhadap warga Tanah Air di sana. (*)

Go to top