Politik

Politik (1895)

Berita9.com - Setiap anggota DPR memiliki hak-hak konstitusional dalam menjalankan tugas. DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara yang berdampak sistemik. Kemudian ikut mencari solusinya bersama pemerintah.
 
Begitu kata Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menanggapi polemik langkah penyelesaian dugaan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya.
Berita9.com - PDI Perjuangan dianggap melanggar hukum karena telah menghalangi tim penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam kasus suap Komisioner KPK Wahyu Setiawan.
 
Demikian yang disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus melalui keterangan tertulis, Jumat (16/1).
 
Petrus menilai sikap PDIP yang menolak KPK untuk melaksanakan tugas penyelidikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.
 
“Karena sudah merupakan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi. (Bisa) dipidana dengan pidana penjara 3 sampai 12 tahun penjara,” kata Petrus.
 
Atas tindakan tersebut PDIP pun telah dikategorikan melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut pasal 21 UU Tipikor.
 
Menurut Petrus, meski KPK belum mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK, namun penggeledahan dan penyegelan tetap boleh dilakukan jika merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU. No.19 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No.30 tahun 2002 tentang KPK.
 
“Dengan demikian berarti tanpa adanya Surat Izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyegelan Ruang Kerja Hast Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP. Karena Surat Izin dapat diberikan atau tidak dapat diberikan mengandung pengertian bahwa tidak semua penggeledahan dan penyegelan memerlukan Surat Izin Dewas KPK. Satu dan lain karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak,” paparnya.
 
Kondisi di mana keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu oleh pembentuk UU KUHAP diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan subjektif Penyelidik atau Penyidik di lapangan ketika melaksanakan tugas, termasuk oleh KPK sendiri.
 
“Oleh karena itu tindakan Penyelidik dan Penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan di ruang kerja Hasto, meskipun belum dilengkapi dengan Surat Izin tertulis dari Dewan Pengawas, tindakan itu tetap sah menurut hukum. Atas pertimbangan keadaan yang sangat perlu dan mendesak menurut Penyidik KPK, bukan menurut Satgas DPP PDIP,” tandasnya. (*)
Berita9.com - Kasus suap penyelenggara pemilu yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan masih terus bergulir dan menyita perhatian banyak pihak.
Berita9.com - Kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak lepas dari pandangan mantan Ketua KPK Abraham Samad.
 
Sorot matanya bukan tertuju pada Wahyu Setiawan, melainkan pada kinerja KPK dalam mengungkap kasus ini. Salah satunya mengenai gagalnya tim KPK masuk ke ruang pengurus DPP PDIP, pada Kamis (9/1) lalu.
 
Dia juga menyinggung pernyataan Dewan Pengawas yang menyebut bahwa penggeledahan atas kasus ini akan dilakukan pada pekan depan.
 
Menurutnya, operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak disertai penggeledahan pada waktunya, tidak saja menyimpang dari SOP, tapi juga membuka peluang hilangnya barang bukti, petunjuk, dan alat bukti lain.
 
“Ini sama dengan memberi waktu pelaku kejahatan buat hilangkan jejak,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (13/1).
 
Dia lantas menyinggung mengenai masalah penegakan hukum secara umum. Di mana kuasa politik tidak boleh lebih tinggi dari kuasa hukum. Kekuasaan hukum harus lebih tinggi di atas kuasa politik.
 
“Kuasa hukum yang bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat raja,” tutupnya. (*)

Berita9.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta KPK membongkar aktor intelektual kasus korupsi suap pengganti antar waktu (PAW) di DPR. Kasus tersebut telah menyeret komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dan kader PDI Perjuangan.

Boy mengatakan, MAKI mendukung penuh KPK mengusut semua jaringan Wahyu Setiawan. Ia yakin masih ada aktor lain yang belum ditangkap oleh lembaga yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan itu.

“KPK segera menyidik pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pihak-pihak yang menyediakan uang untuk suap,” kata Boyamin melalui pesan singkat, Ahad (12/1).

Ia menegaskan, jika lembaga antirasuah itu telah menemukan dua alat bukti maka segera ditetapkan tersangka. Hal itu penting untuk menghilangkan kecurigaan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat ke KPU dan KPK.

Selain itu, KPK juga harus menuntaskan penggeledahan dan penyitaan di Kantor DPP PDI Perjuangan. KPK sempat akan melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI perjuangan, Jakarta pada Kamis (9/1).

“Jika perlu menerapkan pasal menghalangi penyidikan bagi pihak-pihak yang merintangi penggeledahan dan penyitaan,” ujar dia.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mendukung penuh KPK mengusut tuntas kasus tersebut. Hal itu penting agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada KPU dan KPK.

“Serahkan langkah hukum sepenuhnya pada KPK. Saya yakin KPK akan profesional. Sekalipun yang terlibat orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Usut tuntas agar terang benderang,” tegasnya. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan terus melakukan pengembangan terhadap kasus suap yang menjerat Komisioner KPU dan politisi PDIP.
 
Hal itu disampaikan peneliti KoDe Inisiatif, M. Ihsan Maulana. Menurut Ihsan, penangkapan terhadap pimpinan KPU Wahyu Setiawan merupakan sebagai jalan awal untuk membersihkan pelaku-pelaku lainnya.
 
"Proses penegakan hukum yang terjadi harus tetap berjalan, dan jika perlu dilakukan pengembangan kasus yang terjadi. Untuk melihat apakah ada pihak lain yang ikut bermain dalam perkara yang dimaksud," ucap Ihsan, Sabtu (11/1).
 
Proses penegakkan hukum itu kata Ihsan untuk memastikan integritas penyelenggara pemilu khususnya KPU.
 
"Hal ini untuk memastikan integritas penyelenggara pemilu khususnya KPU benar-benar terjamin dan memberikan kepercayaan kepada publik," katanya.
 
Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Saeful Bahari; mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina dan caleg PDIP Harun Masuki.
 
Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan OTT oleh KPK, Rabu (8/1). Hasil OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang dolar Singapura senilai Rp 400 juta.
 
Kasus ini juga disebut melibatkan pengurus DPP PDIP yang kini masih dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 
KPK pun juga telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Wahyu dan beberapa tempat lainnya. Namun, saat akan melakukan segel terhadap ruang di Kantor DPP PDIP, penyelidik dihalangi oleh sekuriti. (*)
Berita9.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) soroti dampak Konflik agraria tahun 2019 yang dirasakan 109.042 keluarga di 420 desa.
 
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik megatakan, konflik agraria tahun lalu memang menimbulkan dampak yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018.
 
Sebab, kata dia, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling lempar tanggungjawab terkait konflik agraria ini. Hal ini akibat banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih.
 
"Jadi, memang ada keruwetan dari sisi regulasi siapa yang harus bertanggung jawab," kata Taufan dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2019 KPA tentang Konflik Agraria, di Cemara 6 Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1).
 
Komnas HAM sendiri, diakui Taufan telah mengingatkanMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri, agar mengantisipasi eskalasi konflik agraria yang akan terus meningkat kedepannya.
 
"Nyatanya, imbauan antisipasi itu tidak juga didengarkan oleh pemerintah. Baik antara Pusat dan Daerah juga saling lempar tanggung jawab. Karena ini kan tumpang tindih," katanya.
 
Oleh karena itu, Taufan berharap pemerintah bisa memperbaiki paradigmanya terkait pola pembangunan, yang saat ini tengah digalakkan.
 
"Di luar itu, paling penting paradigma pembangunan kita seperti apa," demikian Taufan.
 
Berdasarkan catatan Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA), 109.042 keluarga yang terdampak berasal dari 279 urusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektar.
 
Selain itu, eskalasi kekerasan yang terjadi di dalam konflik agraria 2019 juga meningkat. Hal itu terlihat dari penanganan penyelesaian konflik agraria oleh aparat dilakukan secara brutal. (*)

Berita9.com - MUI mengutuk serangan militer AS yang menewaskan Komandan Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani. Soleimani tewas bersama komandan milisi Hashed al-Shaabi -- milisi Irak pro-Iran, Abu Mahdi al-Muhandis.

"MUI mengutuk dengan keras pembunuhan terhadap Jenderal Iran, Qasem Soleimani yang tewas bersama pemimpin milisi Hashed al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, di Bandara Internasional Baghdad Irak yang diserang dengan rudal dari drone AS," kata Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima redaksi, Ahad (5/1/2020).

Anwar menilai serangan AS terhadap Soleimani akan memicu ketegangan dan ancaman baru. Iran, menurutnya, tidak tinggal diam dan akan melancarkan pembalasan yang menimbulkan petaka besar.

"Pembunuhan yang dilakukan secara terencana oleh pemerintah AS ini tentu jelas akan memantik ketegangan dan ancaman baru karena jelas pemerintah Iran sebagai negara yang berdaulat tidak akan tinggal diam dan akan melakukan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah AS tersebut dengan caranya sendiri," ujar Anwar.

"Yang mungkin saja tidak terperhitungkan kapan dan bagaimana bentuknya oleh AS dan negara lain sehingga tidak mustahil hal demikian akan bisa menimbulkan bencana dan malapetaka yang jauh lebih besar lagi," imbuhnya.

Anwar mengatakan pihaknya meminta Amerika dan negara adikuasa lainnya tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan tidak beradab dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya, cara-cara itu bisa menimbulkan masalah baru yang lebih rumit.

"Sehingga selain tidak mudah untuk menyelesaikannya, juga akan bisa menyeret dan merusak kehidupan rakyat dan masyarakat di negara lain karena naiknya harga minyak dunia dan terganggunya perdagangan internasional yang ada," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, serangan udara AS di Baghdad, Irak, menewaskan Soleimani yang menjabat Komandan Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran. Total lima personel Garda Revolusi Iran dan lima anggota milisi Hashed al-Shaabi yang pro-Iran tewas dalam serangan yang dilancarkan oleh drone militer AS di luar kompleks Bandara Internasional Baghdad pada Jumat (3/1) pagi waktu setempat.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan dirinya memerintahkan pembunuhan Mayor Jenderal Qasem Soleimani untuk menghentikan perang, bukan untuk memulai perang baru. Diungkapkan Trump bahwa Soleimani sedang merencanakan serangan jahat terhadap diplomat dan tentara AS.

"Soleimani merencanakan serangan segera dan jahat terhadap para diplomat dan personel militer Amerika tapi kita menangkapnya saat beraksi dan mengakhirinya," ucap Trump. (*)

Berita9.com - Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar mensinyalir ada pihak yang memamfaatkan momentum bajir di Ibu Kota, guna "menyerang" kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Thn Baru 2020 warga DKI dan berbgi daerah di Indo. dpt cobaan banjir. Pr pembenci Anies manfaatkn bncn banjir utk serang Anies," tulis akun Twitter @musniumar, terkutip (2/1).

Meski demikian, Musni meyakini Anies semakin familiar dan rakayat Jakarta sudah pandai dalam memahami situasi. Lantaran rakyat melihat bukti bukan omongan.

"Faktanya Anies semakin populer. Mnrt sy banjir hrs diatasi bersama bukan cari kambing hitam," tulis dia.

Seperti diketahui, hujan melanda Jakarta sejak 31 Desember 2019 sore hingga malam saat pergantian tahun, sampai pagi ini 01 Januari 2020. Dampak derasnya hujan menyebabkan banjir di kawasan yang rendah di Jakarta dan sekitarnya. (*)

Berita9.com - Komisi VI DPR RI berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk investigasi dugaan kasus mega korupsi perusahaan asuransi milik BUMN PT. Jiwasraya.
 
Pembentukan Pansus bertujuan untuk membantu pihak Kejaksaan Agung dalam proses investigasi.
 
Adanya Pansus Jiwasraya ini masih menuai pro dan kontra, lantaran secara tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan Kejagung akan melakukan penyelidikan sendiri tanpa bantuan lembaga manapun.
Page 1 of 136
Go to top