Politik

Politik (1380)

Berita9.com - Dukungan masyarakat terhadap Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus perekaman percakapan mesum Kepsek M di SMAN 7 Mataram terus bergulir. Dukungan juga datang dari sejumlah mahasiswa di Mataram.

Aksi dukungan mahasiswa yang membela Baiq Nuril itu dari organisasi mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PPMI) Kota Mataram.

Dalam orasinya, massa mahasiswa juga mendukung pihak kepolisian untuk menindak dan memproses secara hukum Kepsek M karena dianggap telah melecehkan dan mengkriminalisasi Baiq Nuril.

"Kami datang kemari atas nama pribadi kami untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Nusa Tenggara Barat dan rakyat Indonesia. Baiq Nuril Maknun sudah dikriminalisasi oleh tatanan hukum di negara ini. Orang yang menjadi korban malah tersangka. Orang lapor kok dilaporkan. Ini lucu sangat lucu," kata Rian, koordiantor aksi dalam orasinya, Senin (19/11/2018).

Massa melakukan aksinya di depan Kantor Polda NTB. Mahasiswa meminta bertemu dengan Kapolda NTB atau aparat kepolisian yang mewakili. Namun hingga waktu yang disepakati, lebih dari 30 menit dari pukul 10.15 Wita pihak perwakilan dari Kapolda NTB belum nampak menemui mahasiswa.

Dari pantauan detikcom, sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dengan anggota kepolisian yang berjaga di pintu gerbang Polda NTB. Namun koordinator aksi menenangkan massa dan kondisi kembali kondusif.

Hingga pukul 11.25 Wita mahasiswa kemudian membubarkan diri dan berjanji akan datang kembali dengan maaaa yang lebih banyak. (*)

Berita9.com - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence mengumumkan kerjasamanya dengan Australia untuk membangun sebuah pangkalan militer yang akan diletakkan di kawasan di Papua Nugini. Amerika juga sekaligus mengadakan kerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

Menanggapi langkah Negara Paman Sam tersebut, Pengamat Militer dan Pertahanan Indonesia Muradi mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa itu bukan sebuah kabar baik. Oleh sebab itu, Indonesia pun disebutnya harus menyikapi dengan membangun fasilitas serupa di Papua.

"Dari segi pertahanan keamanan dengan membangun pangkalan militer jangan dianggap membangun sebagai perkawanan. Itu salah. Itu dianggap sebagai kompetitor di bidang pertahanan dan keamanan," kata Muradi, (18/11).

Untuk itu, Muradi mengusulkan agar Indonesia membangun pangkalan pertahanan serupa di sekitar pulau Papua yang merupakan wilayah Indonesia.

"Kita harus mempercepat proses pembangunan Membangun Mako Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Mako Marinir supaya ada efek gentar," ujar Muradi.

Efek gentar atau efek deteren itu, kata dia, perlu dibangun sebagai pesan untuk negara-negara lain terkait kedaulatan Indonesia.

Pembangunan pangkalan militer ini dilakukan agar negara lain tidak semena-mena dengan Indonesia. Papua diharapkan bisa menjadi basis pertahanan dan militer Indonesia ke depan.

"Logikanya kalau bukan sebagai musuh minimal kompetitor dan minimal kita waspada," ujar Muradi.

Pengajar di lingkungan Universitas Padjadjaran itu mengatakan dalam sejumlah buku pertahanan dan keamanan Australia, Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman. Atas dasar itu, kata Muradi, tidak heran ketika Australia membangun pangkalan militer di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia.

"Australia masih memandang Indonesia sebagai ancaman bersama China. Jadi memang kalau membangun [pangkalan militer] itu bukan hal yang baru. Situasi ini sudah kita prediksi jauh hari," ujar Muradi.

Sejauh ini, Muradi bilang, Indonesia belum melakukan tindakan signifikan mengantisipasi pergerakan militer dari negara lain. Padahal, negara lain Seperti Singapura secara gamblang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi ancaman.

"Singapura jelas-jelas mereka itu terancam, bisa terlihat dari pernyataanya soal negara yang perlu diperhitungkan adalah negara dengan mayoritas Islam terbesar yang mana Indonesia. Dalam hal ini minimal kita merumuskan ancaman dari luar seperti apa," ujar dia.

Sebelumnya, Wapres AS Mike Pence pada Sabtu (17/11) mengumumkan kesepakatan negaranya dan Australia untuk membangun pangkalan laut di Papua Nugini, juga bekerja sama dengan pemerintahan negara tersebut.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dikutip dari AFP (17/11).

Dikutip dari kantor berita yang sama, gerakan AS itu dilihat sebagai bentuk 'pergerakan' atas pengaruh China di kawasan Pasifik.

Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan. (*)

Berita9.com - PAN sebagai salah satu partai pengusung menyatakan Prabowo dan Sandiaga Uno tak memanfaatkan emak-emak sebagai alat politik.

Sekjen PAN menegaskan justru emak-emak, atas keinginan sendiri, menitipkan aspirasinya kepada Prabowo-Sandiaga.

"Menurut pengamatan PAN, setelah kami berjalan bersama-sama cawapres, lebih dari 70 Kabupaten/Kota, bersama capres juga itu berapa provinsi, justru kami lihat antusiasme emak-emak ini yang secara proaktif mendatangi Pak Prabowo dan Pak Sandi dan menitipkan aspirasinya," kata Eddy Soeparno,  (17/11).

"Justru itu gerakan yang secara otomatis oleh emak-emak untuk menyalurkan apa yang belum terpenuhi. Kalau dilihat dari situ, justru emak-emak punya harapan besar terhadap Pak Prabowo dan Pak Sandi," jelasnya.

Eddy menuturkan, setelah berkampanye keliling ke banyak lokasi, cenderung emak-emak yang proaktif ingin bicara dengan Prabowo atau Sandiaga. Jika tidak dipenuhi, kata Eddy, emak-emak akan cenderung memaksa.

"Justru emak-emak minta waktu ketemu. Kalau mereka tidak dipenuhi waktunya, mereka maksa. Justru dorongan kuat itu datang dari emak-emak," tutur Eddy.

"Karena mereka melihat sosok Pak Prabowo adalah sosok yang tegas, Sandi sebagai seorang pengusaha sukses, juga sebagai Wakil Kadin di bidang UMKM, banyak sekali punya pengalaman, yang bisa memenuhi harapan emak-emak ini," bebernya.

Sebelumnya Hasto Kristiyanto saat konsolidasi di kantor DPC PDIP Kabupaten Bekasi melakukan tanya jawab dengan para kader.

"Program Pak Jokowi apa? Siapa yang bisa jawab?" tanya Hasto.

"Keluarga harapan," jawab seorang perempuan bernama Dewi, yang mendapatkan jaket PDIP.

"Di sana bisanya hanya memanfaatkan emak-emak untuk kepentingan politik. Pak Jokowi menghadirkan kebijakan untuk emak," timpal Hasto.

Eddy Soeparno menyatakan tak ingin pendapatnya dibenturkan dengan pernyataan Hasto karena hubungan dekat keduanya. Namun dia menegaskan bahwa kubu Prabowo-Sandiaga tak hanya memanfaatkan emak-emak untuk kepentingan politik. (*)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan selama masa kampanye Pemilu 2019 banyak pelanggaran yang telah diproses mulai dari politik uang, pemasangan alat peraga kampanye, dan poster Raja Jokowi yang tersebar di Jateng.

"Untuk pelanggaran paling banyak di Jateng yakni pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal. Semua sudah kami proses termasuk poster Raja Jokowi," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Abhan saat meninjau bimbingan teknis yang diikuti 100 kartunis di Hotel Semesta, Semarang, (17/11).

Dia menyebut pelanggaran kampanye yang sudah diproses bermacam-macam. Mulai yang dilakukan oleh timses Paslon mulai dari kampanye di luar jadwal, pemasangan iklan di media cetak, dan menyebar politik uang di sejumlah daerah.

"Jateng sendiri sudah banyak temuan pelanggaran yang sudah masuk pidana. Seperti contoh Mantan Bupati Kabupaten Semarang Ambar Siti Fathonah terbukti bagi-bagi uang saat pagelaran wayang. Serta kasus money politic di DKI Jakarta sendiri," ujarnya.

Untuk saat ini, Abhan sendiri proses penindakan masih terus berjalan termasuk mengusut kasus poster bergambar Raja Jokowi yang ditemukan terpasang di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

"Dari kajian kami, itu tidak ada unsur kebencian dan fitnah. Selain itu juga tidak ada dugaan pelanggaran.Kalau aparat kepolisian yang mau menindaklanjuti dalam ranah pidana umum, ya silahkan lapor ke Gakumdu Polda Jateng," kata Abhan. (*)

Berita9.com - Kementerian Agama (Kemenag) diminta untuk menghentikan program kartu nikah karena rentan korupsi dan hanya pemborosan anggaran. Meski sudah masuk penganggaran, namun bukan berarti proyek tersebut tak bisa dibatalkan.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Sasongko mengatakan program ini tidak terlalu krusial dan malah tumpang tindih dengan program buku nikah dan KTP elektronik (e-KTP).

"Sebaiknya proyek kartu nikah elektronik ini dibatalkan saja. Sudah masuk anggaran bukan berarti tak bisa dibatalkan," ujar Dadang, (16/11).

Dadang menyoroti soal transparansi Kemenag mulai dari perencanaan program ini. Pasalnya Kemenag sudah melakukan kajian sejak 2017, tetapi baru mengumumkannya beberapa minggu sebelum kartu diterbitkan.

Menurutnya penghentian program adalah hal yang tepat. Pasalnya belajar dari kasus megakorupsi e-KTP karena kurangnya transparansi sejak awal perencanaan.

"Kalau belajar dari kasus e-KTP, korupsinya kan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengadaannya. Di mana ada kontraktor dan politisi yang ikut mengendalikan semua proses dan tahapan itu," ucapnya.

Dihubungi terpisah, pengamat anggaran politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kartu nikah yang diterbitkan Kemenag hanya pemborosan anggaran.

"Saya kira kartu nikah itu proyek akhir tahun yang dimunculkan ke hadapan publik agar ada proyek lagi di tahun depan, karena proyek ini telah dianggarkan di tahun 2018," ujar Uchok (15/11).

Uchok menilai penganggaran ini hanya untuk 'mengecek ombak'. Jika publik merespons positif, maka akan dianggarkan kembali dengan jumlah yang lebih banyak.

Dia menyampaikan sebaiknya Kemenag berkoordinasi dengan Kemendagri agar anggaran lebih efisien, dan tidak terkesan hanya menghambur-hamburkan uang negara.

"Ini Buku Nikah kan masih ada dan masih berlaku, terus Kartu Nikah ini untuk apalagi? Kalau mau bikin kartu, seharusnya di antara kementerian harus berkoordinasi agar bisa disatukan. Jadi satu kartu supaya anggaran ini bisa minim," tegas Uchok.

Ia juga mengimbau agar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menarik kembali kartu ini, dan BPK melakukan audit terhadap kartu yang terealisasi, yang rencananya akan diterbitkan akhir November ini.

"Supaya dilakukan audit oleh BPK tahun 2018 terhadap proyek yang telah terealisasi ini dan ditiadakan di dalam APBN 2019," tutur Uchok.

Sebelumnya, Kemenag menggelontorkan Rp680 juta untuk mencetak satu juta keping kartu nikah. Kartu itu bakal disebarkan ke 35 provinsi untuk lima ratus ribu pasangan yang baru akan menikah.

Kemenag mengatakan kartu ini sebagai pelengkap buku nikah dan mudah dibawa ke mana-mana.

Meski diterpa kritik DPR dan KPK, Kemenag bersikukuh menjalankan program ini dengan dalih permintaan masyarakat dan asas kemanfaatan.

"Ya saya kira sudah disetujui DPR ini, kita jalan. Karena kami kira tidak ada hal-hal [krusial], soal transparansi pengadaan silakan [dikawal], sudah berjalan dengan baik," ujar Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Mohsen, (15/11). (*)

Berita9.com - Megaskandal Bank Century tak kunjung maju ke tahap penyidikan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) curiga langkah politik sedang dimainkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam skandal yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengingatkan, tak lama lagi, masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang akan berakhir.

"Pimpinan KPK saat ini nyata-nyata tidak bernyali mengusutnya. Malah berupaya melempar bola panas ke pimpinan periode berikutnya," ujarnya, Jumat (16/11).

Karena tidak berani meningkatkan status pengusutan kasus Century itulah MAKI meneruskan gugatan praperadilannya terhadap KPK.

“Kami tetap meneruskan proses gugatan praperadilan yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujarnya.

Gugatan praperadilan itu telah teregister dengan No. 16/Pid.Prap/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang persidangannya akan dimulai hari ini.

Boyamin mengatakan, materi gugatan praperadilan yang akan dimulai persidangannya adalah meminta hakim untuk memerintahkan KPK melimpahkan kasus Century ke Bareskrim Mabes Polri atau Kejaksaan Agung agar segera diproses ke Pengadilan Tipikor.

"Kita tunggu apa jawaban KPK. Alasan apa sehingga belum berani melakukan penyidikan. Kok masih saja berkutat di tahap penyelidikan," pungkas Boyamin. (*)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum masih belum bisa menyusun daftar pemilih tetap hasil perbaikan jilid dua. Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan agar penyempurnaan ditambah waktu 30 hari
 
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa ini disebabkan pada proses rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Bawaslu menemukan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali. 
 
“Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat dan sistem galat atau error system sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi,” katanya di Jakarta, (15/11).
 
Hambatan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP-2 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 
Bawaslu juga menemukan proses pencocokan dan penelitian terbatas yang dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya terhadap hasil analisis Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak sepenuhnya terlaksana di seluruh kabupaten/kota. 
 
Abhan menjelaskan bahwa pengawas menemukan terdapat kabupaten/kota yang belum menuntaskan pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut disebabkan ketersediaan waktu yang terbatas dengan jumlah data yang banyak. 
 
“Dukungan pelaksanaan coklit terbatas juga terkendala dengan masa jabatan petugas pemutakhiran dan percepatan ketersediaan pembiayaan kegiatan tersebut,” jelasnya.
 
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat 27 provinsi yang telah selesai melakukan rekapitulasi sesuai dengan jadwal. 7 daerah ini yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Sulawesi Tenggara. 
 
“Bawaslu Provinsi memberikan rekomendasi penundaan karena terdapat kendala sinkronisasi antara Sidalih dan data manual. Perbedaan jumlah ini berdampak pada akurasi dan potensi perbedaan antara berita acara dan data di Sidalih. 
 
Di sisi lain, tdak ada kebijakan khusus terhadap daerah dampak bencana yaitu Palu, Donggala dan Sigi serta penyebaran pemilih yang keluar dari ketiga daerah tersebut yang sebagian besar ke Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Barat. 
 
“Kondisi daerah yang terkena dampak bencana ini tidak hanya berkaitan dengan data pemilih tetap juga ketersediaan logistik dan penempatan TPS,” ungkap Abhan. (*)

Berita9.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung rencana calon wakil presiden nomor urut 01 Sandiaga Uno bertemu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Apabila terealisasi, pertemuan tersebut dapat meluruskan bila ada perihal yang kontra produktif dalam koalisi. Hal ini disampaikan politikus muda PKS Ahmad Fathul Bari, saat menanggapi rencana Sandiaga ingin menemui AHY, usai polemik pernyataan AHY, yang menyebut tak ada keuntungan didapat partainya karena mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

"Menurut Saya semua pertemuan baik dan komunikasi harus selalu di jaga dan bisa jadi beberapa hal yang kemarin terjadi peryataan-peryataan yang mungkin terkesan kontra Produktif yaitu mungkin dari komunikasi diperbaiki dan mungkin selama jalanya Pilpres ini ada hal-hal yang kurang di komunikasikan dengan baik," katanya, (15/11).

Selain bertemu AHY, lanjut Bari, PKS pun mendukung apabila Sandiaga melakukan pertemuan dengan semua partai politik pendukung guna membahas hal-hal subtansif agar tujuan mengantarkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 mendatang dapat berjalan maksimal.

"Saya kira mungkin selama jalannya kampanye Pilpres ada hal-hal yang kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga ke solitan para Parpol terkesan menjadi kurang dan perlu didorong pertemuan ke semua pihak Parpol koalisi juga," pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan dalam waktu dekat guna menghindari biasnya polemik ucapan AHY, Gerindra berencana ingin menemui pihak Partai Demokrat. Bahkan Sandiaga pun bakal melakukan pertemuan langsung dengan AHY.

"Kami tidak ingin berpolemik di media, kami ingin selesaikan secara internal dan nanti Sekjen kita ketemu Sekjen sana dulu dan Bang Sandi ketemu Mas AHY," bebernya.

Diketahui, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan banyak yang salah tafsir soal ucapan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut tak ada keuntungan yang didapat partainya karena mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Andi menjelaskan partainya juga harus menyelamatkan suara untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Artinya, Demokrat akan habis-habisan untuk menang sekaligus memenangkan Prabowo-Sandiaga. (*)

Berita9.com - Pakar Hukum Tata Negara, DR Margarito Kamis, mengatakan adanya sikap dalam pidato salah satu ketua umum partai baru yang ingin membatalkan semua perda bernuansa keagamaan, baik itu Perda syariah atau Injil adalah sebuah langkah yang tanpa arah. Selain itu sebagau cerminan dari sosok yang buta sejarah dan hukum yang telah ada dan berlaku di negara Indonesia sepanjang masa kemerdekaan ini.

‘’Saya kini menantang yang ngomong seperti itu, tunjukan bukti secara jelas bahwa perda syariah atau perda bernuansa agama lainnya itu melanggar Pancasila. Saya ingin dengar dan lihat. Saya punya bukti begitu banyak untuk membantahnya. Saya kira pernyataan tersebut pernyataan atau sikap yang aneh konyol, serta tuna sejarah’’ kata Margarito Kamis, (15/11).

Margarito mengatakan, semua orang yang mengenal sejarah pembentukan konstitusi negara paham dan tahu bahwa Piagam Jakarta menjadi dasar adanya Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, semua orang yang paham sejarah dan hukum konsitusi juga pasti tahu apa yang terjadi sewaktu Presiden Sukarno di 5 Juli 1959 menerbitkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945.

“Di sana secara tegas Bung Karno menyebutkan bahwa Piagam Jakarta yang kemudian menjadi embrio pembukaan konstitusi dengan adanya aturan: kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya, itu menjadi landasan semangat kembalinya ke UUD 1945 pada dekrit Presiden 1959,’’ tegas Margarito.

Akibat pernyataan Bung Karno seperti itu, ungkap Margarito, semua ormas Islam pun setuju dengan dekrit Presiden, termasuk Nahdlatul Ulama. Mereka sepakat dengan semangat Bung Karno tersebut. “Nah, Mudah-mudahan NU kini jelas bersikap seperti generasi pendahulunya yang menjiwai semangat tersebut,’’ kata Margarito.

Selain itu, lanjutnya, ‘hukum syariah’ itu pun sudah berlaku sekarang. Ini seperti UU Perkawinan, UU  Bank Syariah, Kompilasi Hukum Islam, UU Zakat dan lainnya. Untuk agama lain yang terkait  juga ada di tempat lain, misalnya Bali. Jadi tunjukan di mana aturan syariah atau perda bernuansa agama bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Saya ingin sekali lihat fakta keras mereka seperti apa,’’ tegas Margarito. 

Sementara penuis sejarah dan mantan staf perdana menteri Natsir dan staf ahli Wakil Presiden Hamzah Haz, Lukman Hakim mengatakan segala hal yang muncul sekarang itu terjadi akibat generasi muda mulai tak paham sejarah. Sebab, ada fakta yang lain, terkait rumusan Dekrit Presiden, yakni  arsip mengenai isi notulen mengenai perdebatan Presiden Sukarno ketika hendak merumuskan dekrit itu.  Dan fakta tersebut  berasal dari notulen rapat dari Perdana Menteri Juanda.

‘’Ada dialog resmi tertulis dari anggota DPR kala itu kepada Perdana Menteri Djuanda. Ini terdokumentasikan lengkap dalam buku Mayor Moh Said, ‘Pedoman Melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat’, buku ini tanpa dilengkapi tahun terbit,’’ ujar Lukman.

Lalu apa isinya? Lukman menjawab kala itu pihak yang bertanya memang adalah anggota DPR dari Perwakilan Partai Nahdlatul Ulama (NU) KH A Sjaichu (NU).’’Kyai Sjaichu bertanya kepada perdana menteri Djuanda  mengenai arti "Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan konstituai”.’’

Atas pernyataan itu, lanjut Lukman Perdana Menteri  Djuanda menjelaskan, itu artinya berarti terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diberi makna Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pengertian itu juga termasuk terhadap Pasal 29 ayat (1).

‘’Maka kata Djuanda, dengan pengertian itu, syariat Islam dapat dimasukkan ke dalam undang-undang, dan tidak boleh ada satupun undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam,’’ tegas Lukman Hakiem.

Imbas dari jawaban perdana menteri tersebut, Lukman menyatakan, maka fraksi partai Islam di DPR (Masyumi, NU,  PSII, PERTI, dan PPTI) dapat menerima Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Pada 22 Juli 1959, Mereka secara aklamasi di DPR menerima Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

‘’Maka cermat, hatilah-hatilah akan fakta sejarah dan hukum positif di Indonesia.Kalau tak paham akan ngawur jadinya. Generasi muda perlu tahu itu. Membatalkan semua aturan yang bernuansa syariah atau agama itu perbuatan konyol,’’ tegas Lukman Hakiem yang juga mantan anggota DPR itu. (*)

Jakarta - Mantan Wakil Presiden ke-11 Boediono memenuhi panggilan penyelidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyelidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah hal yang relevan dengan kasus Bank Century. Utamanya, kata Febri, terkait dengan sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan eks Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya, yang kini tengah menjalani vonis 15 tahun penjara.
 
"Ya tentu masih terkait dengan fakta-fakta yang muncul di sidang atau hal lain yang diperlukan dan relevan," ujar Febri Diansyah saat dihubungi, Kamis (15/11).
 
Namun, Febri enggan merinci lebih lanjut hal apa saja dalam fakta persidangan tersebut yang didalami oleh penyelidik KPK dari keterangan Boediono yang saat kasus itu menjabat sebagai Gubernur BI.
"Saya tidak bisa sampaikan lebih jauh karena prosesnya masih penyelidikan," kata Febri.
 
Diketahui penyelidikan Bank Century kembali dimulai pada Selasa (13/11) lalu dengan memeriksa dua orang saksi itu yakni eks Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom dan eks Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Wimboh Santoso (kini Ketua Dewan Komisioner OJK).
 
Dalam kasus Bank Century, majelis hakim telah menyatakan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT. Bank Century, Tbk. dan proses penetapan PT. Bank Century, Tbk. sebagai bank gagal berdampak sistemik.
 
Akan tetapi menurut hakim, perbuatan itu tidak dilakukan Budi Mulya seorang diri. Hakim dalam putusannya, menyatakan Budi Mulya melakukan perbuatan itu secara bersama-sama. Sementara dalam dakwaan, dipaparkan lebih rinci soal para pihak yang disebut turut serta melakukan perbuatan itu.
 
Dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk inilah, Budi Mulya disebut melakukan perbuatannya dengan Boediono yang saat itu masih menjabat Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom, Siti Chalimah Fadrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S. Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, serta bersama-sama dengan Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim.
 
Sementara dalam proses penetapan PT Bank Century, Tbk. sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya disebut melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Muliaman Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
 
Selain Budi Mulya, belum ada pihak lain yang dijerat oleh KPK dalam kasus ini. Hal tersebut kemudian menjadi alasan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan.
 
Hakim praperadilan lantas mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan melanjutkan penyelidikan kasus korupsi Bank Century. Termasuk untuk menetapkan orang-orang yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi ini, berdasarkan vonis Budi Mulya, menjadi tersangka.
 
Terkait putusan tersebut, KPK memastikan pengusutan kasus Bank Century terus berlanjut. Bahkan, KPK sudah memetakan siapa saja yang diduga terlibat di dalamnya. (*)
Page 1 of 99
Go to top