Politik

Politik (546)

Berita9.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui umat Islam sebagai pemeran penting dalam skenario perebutan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. 

Hal tersebut disampaikannya di hadapan seribuan santri dan ulama ketika mengunjungi Kota Tasikmalaya, kemarin malam.

Ia menyebut kelompok mayoritas Muslim yang memegang tonggak perjuangan kemerdekaan. Tak pelak, korban di kubu umat Islam dalam merebut kemerdekaan amat banyak jumlahnya. 

Ia juga tak memungkiri bahwa kelahiran TNI berkaitan erat dengan pasukan umat Muslim yang berjihad memerdekakan Indonesia.

"Yang perjuangkan bangsa Indonesia jadi merdeka dengan keringat dan darah adalah yang mayoritas muslim. Santri jadi bagian tentara keamanan rakyat kala itu. Itulah cikal bakal TNI," katanya yang disambut gemuruh teriakan takbir para santri.(22/6)

Selanjutnya, ia mengingatkan supaya santri dan ulama ikut merawat Pancasila. Sebab nilai-nilai Pancasila erat kaitannya dengan  ajaran Islam seperti saling menghormati antar pemeluk agama, persatuan dalam perbedaan maupun keadilan sosial.

"Pancasila bagian dari Islam untuk Indonesia jadi tidak mungkin ulama disingkirkan. TNI harus merangkul ulama untuk merangkul masyarakat. Kita bersama jaga persatuan Indonesia," ujarnya sembari hujan deras terus mengguyur.

Terakhir, ia mengucapkan terimakasih pada para santri karena TNI menjadi institusi paling dipercaya di Indonesia. Selain itu, ia berpesan agar para santri ikut mendorong kemajuan Indonesia sebagai negara Islam terbesar.

"Terimakasih, TNI dapat dipercayai nomor 1 di Indonesia dari institusi lain. Dan Indonesia harus jadi negara Islam besar di dunia," ucapnya.

(**/RO)

Berita9.com - Ancaman DPR membekukan anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai hal yang tidak pada tempatnya. Sikap itu dinilai sebagai tindakan yang terburu-buru.

Founder Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio mengatakan DPR seperti sedang unjuk kekuatan di hadapan Polri dan KPK. Menurutnya, terlalu terburu-buru sikap DPR yang hendak memblokir dana untuk Polri dan KPK karena ada kepentingan dan kebutuhan rakyat di dana itu

Melihat kasus ini, Hendri berpendapat kalau apa yang terjadi antara Polri dan DPR, seperti memperpanjang tradisi koordinasi antar lembaga yang tidak beres selama pemerintahan Jokowi.

"Padahal Presiden sudah berulang kali mengajak agar antara lembaga negara koordinasinya bisa baik," kata Hendri, Rabu (21/6).

Menurut Hendri, sebaiknya dua institusi ini berkoordinasi dengan baik dan sama-sama berpikir positif. "Pansus KPK ini pasti ada niàt baiknya. Nah niat baiknya saja yang perlu didukung penuh oleh Polri. KPK juga sebaiknya hadapi saja Pansus KPK ini, kan malah bagus, jadi semakin transparan dan gamblang kinerja KPK selama ini," papar Hendri.

(**/RO)

Berita9.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi langkah Polri yang menolak permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menjemput paksa tersangka kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani.

"Memang sudah seharusnya Polri menolak karena jika melakukan maka polisi akan melanggar hukum dan akan mudah digugat Praperadilan sebagai bentuk upaya paksa yang tidak sah dan ilegal," ujar Boyamin saat di Jakarta, (20/06).

Menurutnya, polisi hanya bisa bertindak secara hukum berdasar KUHAP dan UU Kepolisian.

"Jadi tindakan menolak adalah benar," imbuh dia.

Mestinya, kata dia, dulu saat pembentukan Undang-Undang MD3 dalam mendefinisikan upaya pemanggilan paksa harus ditegaskan bahwa hal itu bisa dilakukan setelah mendapat izin Ketua Pengadilan berupa penetapan.

"Karena pasal UU MD3 tidak berbunyi begitu, maka hanya berupa tulisan di atas kertas yang tidak bisa dieksekusi. Artinya ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan," terang dia.

Selain itu, lanjut dia, kesalahan bunyi pasal itu justru karena DPR serampangan saat merancang.

"Sekali lagi yang salah adalah DPR sendiri. Sampai kiamat pun jika bunyi pasal hanya demikian maka polisi tidak akan pernah bisa mematuhi permintaan DPR. Jika memaksa maka polisi justru melanggar hukum dan pasti kalah jika digugat ke pengadilan," tegasnya.

"Polisi hanya bisa membawa paksa seseorang jika proses penyidikan tindak pidana, baik saksi maupun tersangka," pungkasnya.

Seperti diketahui, polri menolak permintaan Pansus Hak Angket DPR untuk menjemput paksa Miryam S Haryani tersangka kasus korupsi e-KTP. Sebelumnya, KPK dengan tegas menolak permintaan Pansus Hak Angket DPR untuk menghadirkan Miryam ke DPR.

(**/TS)

Berita9.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Presiden dinilai telah memperhatikan aspirasi masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

"PPP mengapresiasi keputusan Presiden tersebut karena kebijakan terkait pendidikan harus memperhatikan banyak hal," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi di Jakarta, Selasa (20/6).

Arwani Thomafi menilai seharusnya Kemendikbud memperhatikan banyak hal sebelum membuat kebijakan terkait pendidikan sehingga tidak berdasarkan teori saja. Menurut dia, harus dipahami praktek pendidikan yang sudah berkembang di masyarakat sehingga langkah kebijakan yang diambil lebih komprehensif. "Harus memahami praktek yang sudah berkembang di masyarakat juga satu hal yang penting. Intinya harus duduk bareng," ujarnya.

Arwani mengatakan PPP ingin pemerintah memperkuat lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah namun penguatan tersebut harus jelas dan tepat. Karena itu menurut dia, PPP mendukung penuh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk duduk bersama mencari format yang terbaik.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo membatalkan Permen No. 23 Tahun 2017 yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai kebijakan sekolah lima hari atau full day school. Presiden nantinya akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang berisi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan lima hari sekolah tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dalam jumpa pers bersama Mendikbud Muhadjir Effendy, usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin (19/6). "Presiden merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat. Presiden akan melakukan penataan ulang aturan itu," kata Ma'ruf Amin usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (19/6).

Ma'ruf Amin mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 tersebut akan diganti dengan peraturan presiden. Presiden, Ma'ruf mengatakan, akan meminta masukan dari berbagai elemen, termasuk ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Muhammadiyah. (**/Ant)

Berita9.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menegur empat program televisi di bulan Ramadhan karena masih memuat konten kekerasan, melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, serta merendahkan derajat manusia

"Ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan selama 15 hari Ramadhan," kata Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini. (19/6).

KPI menemukan adanya potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dalam konten siaran Ramadhan pada periode 15 hari tersebut.

Keempat program yang kena teguran KPI adalah Sahurnya OVJ (Trans 7), Pesbukers Ramadhan (ANTV), Sahurnya Pesbukers (ANTV), serta Keluarga Gunarso (Indosiar).

Keempat program acara yang tampil di tiga stasiun televisi ini masih sarat dengan dialog yang berupa celaan, makian dan hinaan. 

Dewi menilai, tidak sepatutnya pada program acara yang dikaitkan dengan bulan Ramadhan, namun justru diisi dengan candaan dan lawakan yang  merendahkan martabat manusia.

Ia juga meminta, pengelola televisi memainkan peran aktif di tengah masayrakat secara positif. Sajian tontonan hiburan yang informatif, seharusnya menjadi prioritas untuk disiarkan, ketimbang tayangan hibutan yang tiada maknanya.

KPI berharap, program Ramadhan yang hadir di layar kaca, selain dapat meningkatkan iman dan taqwa, juga mampu mengokohkan jati diri bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(**/RN)

Berita9.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam arogansi anggota Brimob di sekitar lokasi turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2017, Jakarta Convention Center (JCC). Kejadian ini harus jadi perhatian Polri bahwa pekerjaan mendesak dibenahi ada di tingkat pendidikan calon anggota.

"Ini menunjukkan bahwa anggota Brimob itu masih mengedepankan sikap arogan dan tidak menyadari fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Senin 19 Juni 2017.

Anggota Brimob yang bertugas di sekitar arena Indonesia Open 2017 diduga menganiaya Ricky Prayoga, wartawan LKBN Antara, Minggu 18 Juni. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Ricky mengaku tidak mengetahui penyebab polisi marah kepadanya.

Neta menyampaikan, polisi di tingkat bawah harus mendapat penjelasan soal fungsi dan tugas wartawan yang dilindungi undang-undang. Sangat disayangkan jika polisi memahami fungsi wartawan, namun kemudian memperlakukannya seenaknya.

"Dengan adanya kasus ini, sudah saatnya pimpinan Polri mengevaluasi semua penugasan anggota di lapangan. Polisi yang arogan dan cenderung menggertak masyarakat dengan senjata api harus dilarang bertugas yang bersentuhan dengan publik," ujar Neta.

Menurut Neta, tak akan berlebihan jika pimpinan Polri memberhentikan polisi arogan, karena sikap seperti itu bertentangan dengan prinsip polisi sipil yang profesional.

Seperti diketahui, Ricky datang ke JCC sekitar pukul 15.00, lalu menuju ATM. Saat menuju ATM, Ricky berjalan di belakang para sales perempuan.

Ricky mengatakan, para anggota Brimob yang awalnya memandang ke arah sales perempuan, mungkin secara tidak sengaja melihat dia. Ricky beradu pandang dengan anggota Brimob bernama Adam.

Ricky mengaku berusaha memalingkan pandangan, tetapi Adam terus melihat ke arahnya. Ricky menduga ada yang salah dengan penampilannya, lalu bertanya ke Adam.

"Ada apa mas? Apa ada yang salah dengan penampilan saya?"

"Apa kau, ada undang-undangnya jangan melihat? Kalau tidak mau dilihat jangan jadi manusia," Ricky menirukan jawaban Adam.  Adam pun menurut Ricky menghinanya dengan kata kotor.

Setelah itu, Adam dan tiga anggota Brimob berusaha mengamankan Ricky. Ricky merasa diperlakukan layaknya pelaku kriminal. "Saya dipiting, berusaha dibenturkan ke tripleks dan berusaha dibanting."

Ricky berusaha melepaskan diri dan menanyakan penyebab ia dianiaya. Si Brimob bilang, Ricky bikin onar dan melawan petugas.

Ricky bingung karena merasa tidak melawan Adam dan kawan. "Saya tanya, melawan apa?"

"Adam bilang, kau nantang petugas, ku kokang juga kau," ujar Ricky. Saat itu, menurut Ricky, Adam berusaha mengacungkan senjata laras panjang.

Para anggota Brimob berusaha membawa Ricky ke pos polisi, tetapi Ricky menolak. Ada panitia yang berusaha menenangkan emosi Adam dan kawan.

"Sikap lu nantangin bro. Ayo kita selesaikan di luar. Lu lepas identitas lu dan gua lepas seragam gua," celetuk seorang anggota Brimob.

Menurut Ricky, keadaan mulai tenang, saat datang seorang bernama Dwi. Dwi yang Ricky duga anggota senior di Brimob memediasi. "Akhirnya saya dan Adam berjabatan tangan," kata Ricky.

Kami berusaha meminta keterangan dari kepolisian dengan menghubungi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri Kombes Awi Setiono, dan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono. Namun, belum ada yang merespons. (**/ANt)

Berita9.com - Budayawan Emha Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun mengingatkan bahwa institusi Kepolisian RI bukanlah alat pemerintah, melainkan lembaga atau alat negara. Dia juga menegaskan, bahwa Polri bukan suruhan pemerintah.

Saat memberi tausiah dalam acara buka puasa bersama di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Minggu (18/6/2017), Cak Nun menekankan perlunya pemahaman secara komprehensif antara perbedaan negara dan pemerintah.

Dia mencontohkan ada beberapa institusi, seperti Polri, TNI, KPK, dan beberapa lainnya yang disebut sebagai lembaga negara sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

"Maka polisi adalah alat negara, bukan suruhannya pemerintah dan bukan bawahannya presiden," tegasnya.

Karenanya, Cak Nun menerangkan, sebagai alat negara, polisi bertugas sebagai penjaga rakyat. "Saya sudah pernah sampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa polisi sebagai alat negara harus bertugas untuk rakyat," ujarnya.

Dia lebih lanjut menjabarkan rakyat selama ini dilambangkan sebagai alang-alang dan rumput. "Jadi benar saja dua tumbuhan itu selalu terinjak-injak, tetapi tidak pernah mati dan tumbuh terus dan yang menjadi kekuatan polisi adalah rakyat," ucapnya

Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal mengundang "Kiai Mbeling" ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, yaitu momentum turunnya kitab suci Al Quran bagi umat Muslim yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadhan.

"Kepolisian membutuhkan dukungan dari ulama, tokoh masyarakat, dan warga dalam menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Iqbal.

Sepakat dengan Cak Nun, bahwa kekuatan polisi bersumber dari rakyat, mantan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya ini lebih lanjut menyebut Markas Polrestabes Surabaya yang saat ini dipimpinnya adalah kantor milik masyarakat.

"UIama dan tokoh masyarakat adalah bagian dari rakyat. Maka kekuatan polisi adalah dari masyarakat dan ulama," ucapnya. (**/ant)

Berita9.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengancam menggugat Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang fullday school (sekolah penuh) melalui uji materi (judicial review). Gugatan diajukan guna membela hak dasar anak.

"KPAI secara khusus sudah melakukan pengawasan terhadap rencana sekolah satu hari (delapan jam) ini. Kita juga sudah telaah Permendikbud itu. KPAI menginginkan adanya telaah ulang, revisi kalau tidak dicabut. Kalau tidak, akan dilakukan uji materi dan uji formil ke MA," kata Ketua KPAI Asrorun Ni'am di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).

Menurutnya, peraturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud tersebut berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan dan hak dasar anak.

"Mulai dari hak berinteraksi dengan orang tua, hak untuk diakui dalam kondisi keberagamannya," ucapnya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menyebutkan telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang full day school. Permen itu terbit pada 9 Juni lalu dan akan berlaku pada Juli 2017.

Kehadiran Permen itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19/2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tantang Guru.

Menurut Muhadjir, selama ini di sekolah negeri khusunya memang hanya belajar dari Senin hingga Jumat. Hanya saja siswa masih terbebani dengan kegiatan ekstrakulikuler pada Sabtu atau Minggu. (**/TS)

Berita9.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan para prajuritnya untuk selalu menjaga sikap dan prilaku yang baik dalam berinteraksi dengan rakyat, di mana pun mereka bertugas. Bahkan, Gatot meminta para prajuritnya untuk memperlakukan rakyat layaknya ibu kandung yang harus selalu dihotmati.

"Seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas, pelihara sikap dan tingkah laku perbuatan yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat dan harus memperlakukan rakyat seperti Ibu kandung yang harus selalu dihormati. Karena TNI bersama Rakyat yang menjaga dan merawat kemerdekaan," kata Gatot dalam siaran pers yang diterima, Jumat (16/6).

Gatot kemudian mensyukuri hasil survei dari beberapa lembaga yang menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sangat tinggi. Bahkan, TNI mendapat peringkat satu sebagai lembaga yang dipercaya rakyat dibanding instansi lainnya. “Ini memang suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Prajurit TNI dengan mempedomani Delapan Wajib TNI,” ucap Gatot.

Delapan Wajib TNI yang dimaksud Gatot adalah Bersikap ramah tamah terhadap rakyat, Bersikap sopan santun terhadap rakyat, Menjungjung tinggi kehormatan wanita, Menjaga kehormatan diri di muka umum, Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, Tidak sekali-kali merugikan rakyat, Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, serta Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

(**/Cen)

Berita9.com - Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo mengajak kepada umat Islam untuk bisa hadir ke Komnas HAM setelah salat Jumat nanti. Hal itu lantaran Komnas HAM akan membeberkan hasil investigasi kriminalisasi ulama.

“Ini merupakan momentum bagi kebangkitan seluruh elemen umat Islam untuk bersatu melawan ketidakadilan,” kata Sambo kepada awak media, Jumat (16/6).

Sambo melanjutkan, penyampaian hasil investigasi itu penting karena selama ini banyak ulama-ulama maupun para aktivis yang diduga menjadi korban kriminalisasi.

Pertemuan tersebut juga dilakukan untuk menegaskan sikap mengakhiri segala upaya mediasi dan dialog yang selama ini dilakukan pihaknya, serta upaya rekonsiliasi dengan Presiden Jokowi terkait kriminalisasi para ulama, aktifis dan juga Ormas Islam HTI.

“Dalam pertemuan tersebut Komnas HAM akan membeberkan temuan fakta-fakta kriminalisasi ulama dan aktivis,” tegasnya.

Rencananya Alumni 212 akan kembali mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat setelah salat Jumat pukul 13.30 WIB.



(**/Ysw)

Page 1 of 39
Go to top