Politik

Politik (1663)

Berita9.com - Keinginan Menkopolhukam Wiranto untuk memasukkan hoax dalam UU Terorisme semata-mata untuk menekan laju progresivitas pendukung 02 di media sosial.
 
Niat untuk memasukkannya pun sangat sempit.
 
Begitu pendapat politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga calon legislatif DPR untuk dapil DKI Jakarta I, Ahmad Yani dalam keterangannya.
 
"Siapa yang merasa terancam memberikan hak pilihnya dengan adanya hoax? Saya menduga ini kekhawatiran penguasa yang berlebihan untuk menekan laju progresifnya gerakan rakyat di media sosial," kata Yani yang anggota DPR periode 2009-2014. 

Yani pun mempertanyakan hubungan hoax, Pemilu, dan terorisme. Sebab baginya, ketiga hal itu jelas berbeda dan diatur masing-masing dalam UU.

"Jadi niat Pak Wiranto itu adalah bentuk teror terhadap kebebasan dan demokrasi. Hal itu juga membuktikan bahwa hukum mau diterapkan secara serampangan untuk melegitimasi kekuasaan ini. Ini sangat buruk," tegasnya.

"Apakah Wiranto menganggap hoax sebagai extra ordinary crime. Jangan merasa paling kuasalah," kritik Yani.

Yani mengingatkan pemerintah agar tidak berambisi menerapkan peraturan yang bersifat uji coba. Terlebih jika itu untuk mencari legitimasi dan menghukum kebebasan rakyat yang sedang dirayakan.

"Marilah kita rayakan demokrasi dengan gembira, jangan ada yang merasa mau mengendalikan demokrasi," pintanya. (*)
 

Berita9.com - Calon Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 24 Maret 2019, berkampanye di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera yang juga Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, menyampaikan massa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno datang menggunakan biaya sendiri.

"Saya perlu sampaikan. Massa yang datang berkampanye terbuka Capres 02 Prabowo Subianto menggunakan uang pribadi. Mereka merogoh kocek sendiri. Membayar mobil sendiri. Jadi sangat luar biasa dukungan untuk Pak Prabowo," ujar Amir melalui mikropon di atas panggung di Lapangan Ketang Baru, Kelurahan Ternate Baru, Manado.

Suryani, pendukung Prabowo asal Tuminting Manado, mengaku datang ke lokasi kampanye sejak pukul 08.00 WITA. "Saya datang membawa motor sendiri. Bensin saya isi sendiri. Ini bentuk kecintaan terhadap calon pemimpin kami Pak Prabowo semoga menjadi presiden nanti," katanya.

Usai Prabowo meninggalkan lokasi kampanye dan banyak orang pulang dari lapangan, sejumlah emak-emak tiba-tiba naik ke panggung. Apa yang mereka lakukan? Ternyata, emak-emak ini saling berebutan kursi yang diduduki Prabowo.

"Karena kami kesulitan berjabat tangan dan selfie, kami ingin duduki kursi Pak Prabowo saja. Itu bikin kami puas," kata Rani, yang diamini beberapa rekan-rekannya.

Sekretaris Partai Gerindra, Melki Suawa, tak habis pikir dengan ulah yang dilakukan masyarakat yang begitu mencintai Pak Prabowo. "Itu dukungan musti bukan dibuat-buat. Apalagi pencitraan karena ingin meraih simpati. Kenyaaan memang masyarakat secara spontan keluar uang sendiri hingga melakukan hal-hal yang mereka rasakan sebagai kecintaan terhadap Pak Prabowo. Ikut terharu," ujar Melki.

Caleg Partai Gerindra Dapil Manado ini menambahkan estimasi jumlah massa yang datang kampanye terbuka Capres 02 Prabowo Subianto di luar dugaan. "Estimasi kami 10 ribu orang, tapi massa meluber di luar lapangan sehingga diperkirakan lebih dari 10 ribu orang. Yang bikin bangga mereka menggunakan uang pribadi, carter mobil, bus dan bawa kendaraan sendiri," katanya.

Prabowo datang di Lapangan Ketang Baru sekitar pukul 11.30 WITA. Tak lama berorasi, kemudian dia turun dari panggung dan menuju Bandara Sam Ratulangi Manado untuk melanjutkan kampanye di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (*)

Berita9.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan angkat bicara terkait panasnya suasana politik di Tanah Air, jelang Pemilu dan Pilpres 17 April 2019..

Zulhas, panggilan akrabnya, mengaku tidak setuju dengan penggunaan istilah perang dalam kontestasi pemilu lima tahunan. Bagi dia, pemilu bukanlah perang.

"Selalu saya katakan, pemilu itu bukan perang. Kalau disebut perang jelas itu keliru. Karena tugas masyarakat hanya memilih diantara calon yang ada," ujar Zulkifli di acara Press Gathering MPR RI, di Bandar Lampung, (22/3).

Ketua Umum DPP PAN ini mengatakan, jika Pilpres nantinya berujung dengan kericuhan, maka si pemenang tidak layak disebut sang juara. 

"Memang dalam demokrasi damai ini ada persyaratannya. Seperti yang diatur didalam Pasal 22 E dalam UUD RI 1945 yang isinya adalah Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia," kata Zulkifli.

Oleh sebab itu, kata Zulkifli, pemilu sukses itu adalah yang mampu menjahit kembali merah putih di tengah perpecahan akibat Pilpres 2019. 

"Makanya dijaga dengan baik. Pemilu itu sukses, kalau mampu menjahit kembali merah putih, perpecahan di pemilu ini bisa kita jahit kembali. Itu yang menang dan juara," papar Zulkifli.

Disela-sela sambutan, Zulkifli kemudian sempat menceritakan tentang dirinya yang mulai kesulitan memainkan jari-jemarinya.

"Saya juga repot gara-gara Pemilu 2019 sekarang ini, ngangkat tangan (jari-jari) aja susah. Pernah ketika saya melantik duta besar dan calonnya itu non-muslim. Kalau non-muslim itu kan tangannya harus menunjukan 2 jari. Tiba-tiba ditegur pak JK (Jusuf Kalla Wapres RI red). Ehh... nggak boleh itu kampanye, kata pak JK," ucal Zulkifli berseloroh menirukan ucapan JK.

Tak hanya itu, Zulkifli juga sempat mengkritik beberapa media mainstream yang terlihat seperti tim sukses salah satu paslon di Pilpres 2019. 

"Media mainstream ya boleh berpihak, karena di Amerika saja (media) berpihak. Tetapi jangan jadi tim sukses yang over (berlebihan). Karena hal itu, makanya saya (sekarang) nggak mau baca koran dan TV," jelas Zulkifli.

"Makanya juga, kalau ada teman-teman (wartawan) mau wawancara itu saya lari-lari. Ini kan tinggal 26 hari lagi (Pemilu 2019). Baik buruk tergantung kita," tandas Zulkifli. (*)

Berita9.com - Deklarasi alumni perguruan tinggi swasta untuk Jokowi-Ma'ruf Amin yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jumat (22/3) tampak sepi. Panitia penyelenggara menargetkan peserta yang hadir 12.000 peserta.

Namun, berdasarkan pantauan kumparan, jumlah peserta yang hadir tak tampak mencapai ribuan. Tenis Indoor Senayan yang berkapasitas 3.300 untuk tribun tampak kosong.
 
Sekretaris OC (Organizing Committee) Acara deklarasi, Novie Noer Alie mengatakan, data terakhir yang mereka terima empat ribu peserta.
 
"Jadi data yang terakhir kita terima itu di angka 4 ribu. Cuma ya, kondisinya," kata Novie di lokasi, Jumat (22/3)
 
"Mereka rata rata mengeluhnya susah untuk daftar online. Jadi memang daftar manual yang kita pakai per kampus-kampus per simpul simpul. Jadi ada satu simpul per kampus," tambahnya.
 
Soal kehadiran tokoh paslon 01 yang akan menerima deklarasi, ia menjelaskan, Jokowi siang tadi masih konfirmasi hadir, tapi sampai acara berlangsung tidak terlihat.

"Terakhir, Bapak (Jokowi) informasi jam 1 siang sih valid Pak Jokowi. Cuma saya dengar kabar tadi ke Lombok, terus kalau Pak Ma'ruf itu terakhir sudah landing di Halim untuk itu. Kita masih koordinasi, kira kira bisa hadir apa tidak," jelasnya.

Dia mengatakan, awalnya deklarasi itu akan dihadiri oleh 98 simpul perguruan tinggi swasta se-Jabodetabek. Acara awalnya dimulai pukul 17.00 WIB, namun pihak panitia baru menggelar konferensi pers perihal acara pada pukul 19.30 WIB.
 
Pada acara para peserta deklarasipun hanya dihibur oleh band yang menyanyikan beberapa lagu. Tampak kursi kursi di tribun Tenis Indoor Senayan tak berisi, massa hanya berpusat di lantai dasar lokasi. (*)

Jakarta - Calon Presiden 02 Prabowo Subianto optimis bahwa dirinya bersama Sandiaga Uno akan menang dalam Pemilu Presiden 2019.

Dalam acara deklarasi Aliansi Pengusaha Nasional Malam Jum'at (21/3), Prabowo membocorkan kandidat calon menterinya. Namun bukan nama yang dibocorkan Prabowo, melainkan baru berupa kriteria.

"Kita tinggal 26 hari lagi, Terima kasih undangan ini, kalau liat kabinet kita gimana, saya kasih kriteria ya. Pertama harus pinter," kata Prabowo.

Selain pintar, calon menteri nantinya juga harus mempunyai hati yang bersih dan membela kepentingan negara. Prabowo juga menginginkan kabinetnya nanti didominasi anak muda.

"Tidak hanya pinter harus punya akhlak juga, harus muda, tapi tidak hanya muda saja, juga harus berpihak pada bangsa sendiri. Yang senior kalau masih kapabel, masih hebat, akan kita pake juga," paparnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, dirinya akan mencari putra-putri terbaik bangsa agar Indonesia menang. Prabowo meminta pemerintahannya nantinya tidak menyalahkan pemerintahan di masa lalu.

"Kita akan cari putra putri terbaik Indonesia, navigasi harus bener tidak boleh salah, kita sudah tahulah, jangan menyalahkan siapa, jangan melihat kebelakang, kita tutup buku maju ke depan," tandasnya. (*)

Berita9.com - Wakil Komisi I DPR RI Abdul Kharis menilai pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyamakan penyebar hoax sama seperti pelaku terorisme terlalu berlebihan.

Menurutnya, penyebar berita hoaks sampai menimbulkan keresahan itu sudah diatur dalam UU ITE.

Kharis mengatakan, bahwa semua pihak harus teliti melihat persoalan penyebaran hoaks. Sebab, masih ada juga masyarakat yang belum terlalu jeli dan sadar kalau dirinya menyebarkan luas berita hoaks tersebut.

"Terlalu jauh kalau sampai hoaks yang mungkin juga tidak sengaja oleh orang misalnya hanya dengan share, mungkin juga ngeshare belum baca juga. Terus kalau kemudian dianggap teroris saya kira terlalu berlebihan," kata Kharis, Jumat (22/3/2019).

Sedangkan apabila memang ada orang yang secara sadar menyebarkan berita hoaks yang dampaknya dapat meresahkan masyarakat, Kharis menyebut hal itu sudah diatur di Undang-Undang ITE yang bisa menghukumnya.

"Saya kira hakim jaksa mereka juga bukan tidak mengerti, tidak mampu, saya kira mereka akan menggunakan UU yang memang semestinya digunakan," ujarnya.

Politikus PKS ini menyampaikan harus bisa dibedakan antara hoaks dengan mengungkapkan pendapat, kalau yang sifatnya memang menyebar keresahan betul nanti biarkan UU ITE akan berbicara.

"Tapi kalau hoax mengunakan UU Terorisme terlalu berlebihan," tegasnya. (*)

Berita9.com - Direktur Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tertarik dengan janji politik. Hal itu berkebalikan dengan perilaku elit politik di Indonesia yang gemar mengumbar janji.

"Sebesar 70,4 persen masyarakat tidak tertarik dengan janji politik yang ditawarkan capres/cawapres. Hanya 18.3 persen pemilih yang tertarik dengan janji politik," kata Pangi, Kamis (21/3).

Berdasaran survei, sebagian besar masyarakat tidak pernah mempertanyakan atau menagih janji politik. Sekitar 71,4 persen masyarakat tidak peduli lagi dengan janji politik. Hanya 16,6 persen masyarakat yang menagih janji politik kampanye.

"Dari hasil survei itu sangat wajar jika politisi senang mengobral janji. Mereka menyadari bahwa masyarakat tidak akan menagih janji politik yang dulu pernah mereka tawarkan, karena psikologi pemilih seringkali pelupa dan pemaaf," pungkas Pangi.

Survei juga mengungkap 62,8 persen masyarakat tidak percaya dengan janji politik. Hanya sebesar 24,7 persen masyarakat yang mempercayai janji politik saat kampanye.

Voxpol juga melalukan survei soal janji politik yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih. Sebesar 63,5 persen masyarakat tidak menggunakan janji politik sebagai pertimbangan memilih. Hanya 27,3 persen yang menggunakannya sebagai pertimbangan untuk memilih.

Voxpol Center mengadakan survei pada 26 Februari - 8 Maret. Survei dilakukan menggunakan metode /multistage random sampling/. Survei yang melibatkan 1.220 responden itu memiliki  tingkat kesalahan (margin of error) sebesar +-2,98%.

Survei Voxpol itu dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Mengambil responden yang berusia 17 tahun ke atas. Tingkat kepercayaan pada sruvei tersebut adalah 95%. (*)

Berita9.com - Rencana capres petahana Joko Widodo menerbitkan tiga kartu sakti, kembali disindir ekonom senior Rizal Ramli. Hanya janji manis yang dianalogikan sebagai permen lolypop untuk menarik simpati.

"Kami khawatir pesta kartu ini hanya "permen lolypop" untuk memenangkan Pak Widodo kembali. Pembiayaan kartu-kartu itu tidak jelas. Tragis betul nasib Bangsa Indonesia," papar Rizal dalam sebuah acara talkshow yang digelar salah satu televisi swasta nasional, Jakarta, (20/3).

Dia menyebut, rencana bagi-bagi kartu dari pemerintahan Jokowi yang disebutnya Widodo, adalah solusi kelas ecek-ecek. Saat ini saja, berbagai masalah kesehatan, pendidikan, tenaga kerja serta perekonomian nasional, belum mampu diselesaikan. "Berbagai kartu yang dijanjikan itu, sumber dananya dari mana? Tax ratio Indonesia terendah, 10-11%. Masa mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu," ungkapnya.

Masalah keuangan yang masih mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, misalnya, mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja ini, menilai besaran preminya perlu dinaikkan. Tentu saja, kenaikan premi harus diimbangi dengan peningkatan layanan.

"Sayangnya program tersebut under funded dan iuran sangat rendah. Hari ini, BPJS mengalami kesulitan keuangan. Dokter dan tenaga medis, telat digaji. Tagihan apotik dan Rumah Sakit kelas menengah, belum dibayar. Solusi pemerintahan Pak Widodo parsial, bagakan tensoplas. Pemerintah yang baru akan menyelesaikan masalah BPJS kurang dari 200 hari," kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Soal pendirikan, dia menggugat rendahnya PISA index, yang mengukur kemampuan literasi, matematika, dan sains anak-anak usia di bawah 15 tahun. Di mana, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara.

Berdasarkan QS World University Rankings, dari 500 besar Dunia hanya 3 perguruan tinggi Indonesia yang masuk, yaitu UI (277), ITB (331), dan UGM (402). Kualitas pendidikan tinggi masih rendah karena feodalisme dan birokratisasi.

Kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dengan penyederhanaan kurikulum pendidikan menengah ke bawah, penghapusan Ujian Nasional (UN), stategi kompetisi nasional dan regional (dengan alokasi minimal Rp20 triliun), perbaikan kualitas guru, dan UU Land Grant serta bebas pajak universitas," kata Rizal

Masih kata mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, pertumbuhan ekonomi di rezim Jokowi, boleh dibilang stagnan di level 5%. Dengan tidak bertumbuhnya ekonomi secara signifikan, jangan berharap terjadi peningkatan lapangan kerja.

"Perekonomian mandeg di 5% selama 4 tahun terakhir, jangan mimpi lapangan kerja bertambah. Pemerintah baru nanti harus mampu naikkan ekonomi hingga 8%," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai Kementerian Agama perlu dirombak. Hal tersebut tak terlepas dari terjadinya kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Busyro yang juga Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM itu bahkan menganggap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin layak diberhentikan. Menurut dia, hal itu sebagai bagian dari pembenahan yang perlu dilakukan.

"Kan (korupsi) terus terjadi jika Kemenag tidak dirombak total orangnya maupun manajemennya ataupun sistemnya. Sehingga langkah konkritnya yang bisa diambil oleh yang paling bertanggung jawab, presiden yaitu segera berhentikan pak Lukman Hakim,” kata mantan Ketua KPK tersebut di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Tamansiswa, Kota Yogyakarta, (20/3).

Ini adalah kali kedua Kemenag menjadi sorotan. Sebelumnya, kementerian tersebut menjadi sorotan setelah Suryadharma Ali yang menjabat Menteri Agama tersandung korupsi Dana Haji dan Dana Operasional Menteri.

Kali ini, suap diduga terjadi dalam proses perekrutan pejabat Kemenag di daerah. Kasus ini juga menyeret Ketum PPP Romahurmuziy sebagai tersangka.

Dalam penyidikannya, KPK juga sempat menggeledah ruang kerja Lukman Hakim. Bahkan, KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari laci politikus PPP itu. Lukman enggan menanggapi soal penyitaan uang itu.

Busyro menilai Lukman layak diberhentikan supaya agar proses kepemimpinan di Kemenag dapat berjalan lancar. “Kalau sekarang kan terganggu apa lagi di ruang kerjanya ditemukan (uang),” kata dia.

Menurut Busyro, penyegelan ruang kerja Menag juga telah melunturkan wibawa Lukman Hakim sebagai menteri.

“Wibawa menteri sebagai pejabat tinggi di kementerian sudah rontok dengan ruang disegel. Faktor kepemimpinan cacat itu. Kalau cacat jangan dipertahankan,” ujarnya.

Ia pun menyarankan Kementerian Agama dipimpin oleh pelaksana tugas untuk sementara bila Lukman diberhentikan. Namun menurut dia, pemilihan perlu dilakukan secara independen.

“Pilih Plt (menag) tapi jangan ditunjuk oleh presiden. Kali ini harus ada terobosan karena Depag (Menag) sudah berkali-kali lho. Berarti itu sudah parah,” ujarnya.

“Caranya gimana? Presiden membentuk tim independent tim assessment independen yang profesional, independen, imparsial, tidak primordial parpol maupun ormas,” katanya.

Panitia seleksi ini kemudian menyampaikan hasil ke presiden berupa tiga calon untuk dipilih. “Jangan ambil dari organisasi Romy, jangan. Itu akan potensi mengulang sama saja. reformasi dari pusat dulu,” katanya.

Ia menambahkan, presiden seharusnya melakukan pengawasan khusus terhadap semua menterinya, khususnya yang terafiliasi parpol.

“Kan sampai Oktober presiden, mestinya segera langkah-langkah semua menteri yang parpol diberi pengawasan khusus semua menteri. Kerja sama dengan KPK,” ujarnya. (*)

Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate mengatakan status tersangka Ketua Umum PPP berpengaruh pada kampanye koalisinya.

Setidaknya koalisinya harus mencopot semua alat peraga kampanye yang berhubungan dengan Rommy.

"Kalau efeknya ada, setidaknya efeknya itu ada di alat peraga kampanye. Jadi alat peraga kampanye tentu kami perlu ganti dari baliho, billboard, kalender, sticker dan lain sebagainya yang dulunya pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dengan mas Rommy ya harus diganti dengan tokoh baru," kata Johnny di gedung DPR, Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.

Ia mencontohkan koalisinya mengganti sosok Rommy pada alat peraga kampanye Jokowi-Ma'ruf bisa saja dengan pelaksana tugas ketum PPP yang baru. Ia terpikir juga menggantinya dengan foto tokoh Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair.
 
"Ini akan memberikan justru kontribusi positif untuk meningkatkan elektoralnya pak Jokowi, bukan menggerus, malah terbalik itu akan meningkatkan," kata Johnny.
 
Ia menambahkan soal kasus yang menjerat Rommy bersifat perseorangan dan tak terkait kandidat pilpres maupun koalisi. Karena itu juga, alat peraga kampanye harus diganti.
 
"Ini dalam proses pergantiannya justru saat ini PPP melakukan konsolidasi internal, momentum untuk membangun soliditas internal yang memperkuat paslon 01," kata Johnny. (*)
Page 1 of 119
Go to top