Politik

Politik (446)

Berita9.com - Peneliti dari Murdoch University Australia Ian Wilson menganggap kekalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam pilkada di Jakarta tidak terlepas dari peran rakyat kecil Jakarta. Menurut dia, sebagian besar rakyat kecil Jakarta tak menyukai gaya bicara Ahok dan penggusuran yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang.

"Awalnya ada antusiasme warga miskin kota terhadap Jokowi (ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta), namun kemudian ada pergeseran dengan kepemimpinan Ahok," kata Ian dalam sebuah diskusi kritis di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Sabtu, 22 April 2017. "Mereka tidak suka dengan gaya bicaranya."

Menurut Ian, pada saat kepemimpinan Jokowi, warga Jakarta tak begitu mempermasalahkan Ahok. Alasannya, karena Jokowi lebih banyak merangkul masyarakat kecil, meski sama-sama melakukan penggusuran. Bedanya, penggusuran yang dilakukan Jokowi dianggap lebih santun.

Setelah Ahok memimpin menggantikan Jokowi, masyarakat kelas bawah diperkirakan kecewa dengan kesewenang-wenangan Ahok. Sebagian besar masyarakat menganggap gaya komunikasi Ahok yang sering diperdebatkan dan menimbulkan masalah. Namun sebagian besar warga Jakarta sepakat bahwa kinerja Ahok sangat bagus.

"Sebagai gubernur dia oke, tapi masyarakat tidak suka gaya bicaranya," ucap Ian. Masyarakat kemudian menganggap kasus penistaan agama sebagai puncak kegelisahan. Mereka menganggap Ahok sering melontarkan pernyataan tanpa terlebih dulu dipikirkan.

Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI) masuk mewakili aspirasi masyarakat. Padahal, kata dia, banyak orang yang benci dengan FPI. Ia telah lebih dari 10 tahun meneliti perkembangan FPI di Indonesia. "Banyak orang benci FPI, tapi satu hal yang patut digarisbawahi: mereka ada di kampung-kampung, mereka mendampingi kaum miskin," kata Ian Wilson.

Makanya Ian tak kaget jika melihat hasil Pilkada DKI Jakarta yang menyatakan Ahok-Djarot kalah atas pesaingnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Apalagi bagi korban penggusuran, mereka tidak ingin Ahok memimpin Jakarta lagi. Dari catatan dia, ada sekitar 50 ribu warga Jakarta yang jadi korban penggusuran Ahok. Dia memprediksikan kritik ini kemudian meluas di kalangan kelas bawah Jakarta dan ditambah kasus penistaan agama.

Peneliti Universitas Nasional Australia (ANU) Marcus Mietzner menambahkan bahwa isu agama dan politik identitas sudah lama digunakan dalam pemilu di Indonesia. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Marcus juga mendapati upaya tim Fauzi Bowo menggunakan isu agama. Namun isu itu bisa diredam karena Ahok kala itu hanya wakil gubernur.

"Menurut saya, jelas persoalan agama menjadi penentu dalam pilkada," kata dia. Apalagi ditambah Ahok dituding telah menistakan agama. Tanpa kasus itu pun, peta politik warga Jakarta adalah 40 persen warga adalah orang konservatif yang memilih pemimpin Muslim dan ada 35 persen pemilih adalah orang pluralistik. Sisanya, lebih banyak terpengaruh kasus penistaan agama dan gaya kepemimpinan Ahok.

Menurut dia, kasus kekalahan Ahok agak unik di Indonesia. Mengingat, selama ini tidak ada calon inkumben kalah saat memiliki tingkat kepuasan di atas 60 persen. "Ini (Ahok) tingkat kepuasannya 74 persen dan dia kalah?"

Marcus khawatir, contoh penggunaan isu agama seperti ini akan diterapkan di daerah lain di Indonesia. Terlebih, ini nantinya akan digunakan pada pemilihan presiden 2019. Dia menduga isu agama, isu komunisme, dan isu politik identitas akan ada pada pemilihan presiden mendatang.

(**/AVIT)

Berita9.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin bersuara lantang atas tuntutan jaksa kepada terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sidang lanjutan yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (20/4).

Menurut manta ketua umum PP Muhammadiyah itu, kasus penistaan agama oleh Ahok, bukan perkara kecil.

Alasannya, ujaran kebencian yang terjadi dari Kepulauan Seribu September 2016 lalu merupakan bentuk intoleransi dan anti kebinekaan yang nyata.

"Jika dibiarkan hal itu potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama dan antar etnik di negara Pancasila yang berbineka tunggal ika," ujar Din dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (22/4).

Karenanya, tindakan penistaan agama seperti itu harus diamputasi melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

Tuntutan jaksa dalam pengadilan kasus penistaan agama terhadap Ahoksecara kasat mata dirasakan mengabaikan rasa keadilan rakyat, dan menunjukkan secara nyata keberpihakan pemerintah untuk melindungi tersangka.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah menduga penundaan pembacaan tuntutan adalah alasan yang mengada-ada. Sebab, intinya tuntutan yang dilakukan sangat ringan dan bertentangan dengan jurisprudensi. Bahkan sebagai kecenderungan mempermainkan hukum.

"Hal ini jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketakpercayaan kepada instansi penegakan hukum, dan menimbulkan pembangkangan terhadap hukum dan penegakan hukum," katanya.

Oleh karena itu, demi penegakan negara berdasarkan hukum, kecenderungan mempermainkan hukum agar dihentikan dan sidang kasus penistaan agama harus diluruskan. Saatnya rakyat warga negara, lintas agama, suku, golongan dan lapisan, bersatu padu untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

"Jangan usik rasa keadilan rakyat, karena rakyat akan bangkit berdaulat, dan Gusti Allah ora sare (tidak pernah tidur)," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam berkas tuntutan sebanyak 209 halaman, jaksa penuntut umum Ali Mukartono menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap suatu golongan.

Berdasarkan uraian itu, Ali menyampaikan tuntutan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

(**/JPG)

Berita9.com - LSM anti korupsi yang tergabung di Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mendesak agar KPK sendiri yang melakukan penyelidikan terhadap kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Hal itu dilakukan sebagai sebab lembaga anti rasuah itu dinilai tampak enggan melakukan investigasi secara terbuka atas teror tersebut. 

“KPK belum ada upaya luar biasa untuk mendorong pengungkapan kasus itu secara maksimal,” kata Koordinator Koalisi, Tama S Langkun dalam siaran persnya, Sabtu (22/4/2017).

Sejumlah LSM yang tergabung adalah Koalisi Masyarakat Sipil Peduli terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Koalisi juga menyatakan ketidakberhasilan aparat dalam mengungkap peristiwa-peristiwa kekerasan dan teror terhadap sejumlah aktivis antikorupsi di Tanah Air, dan termasuk terhadap penyidik KPK cukup memberikan tanda bahwa KPK tidak bisa berpangku tangan menyerahkan pengungkapan kasus-kasus tersebut terhadap kepolisian saja. 

Untuk itu, pimpinan KPK diharapkan dapat membuka dan menyelidiki kembali kasus-kasus teror yang terjadi sebelumnya baik kepada Novel Baswedan maupun penyidik dan pimpinan KPK sebagai sebuah rangkaian yang sistemik. (**/Ant)

Berita9.com - Politikus Partai Gerindra, Rachel Maryam mengaku pihaknya tidak menduga akan kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan selisih yang cukup jauh. Menurutnya, dari hasil hitung cepat paslon yang diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menang dengan angka lebih dari 51 persen.

Padahal, kata Maryam, sebelumnya pihaknya memprediksi Anies-Sandi hanya unggul dengan selisih tipis dari Paslon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Meski menang mutlak, Maryam mengimbau agar pihaknya tidak berlebihan dalam menyikapi kemenangan.

"Kami sangat berterima kasih pada seluruh jaringan yang begitu keras. Sehingga menghasilkan yang sesunggunya diluar dugaan marjin kemenangannya," ucap Maryam, saat menjadi narasumber pada diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4).

Kemudian wanita yang juga menjadi anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajak agar kepada seluruh Warga DKI Jakarta untuk melupakan ketegangan yang sempat terjadi karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Bagi dirinya ketegangan yang terjadi pada masa kampanye itu hal yang wajar, karena itu dinamika politik. Oleh dari itu, dia juga meminta agar semua pihak termasuk elit politik untuk menyikapinya dengan santai.

Selanjutnya, Maryam juga menyatakan pihaknya memiliki program prioritas 100 hari. Yaitu melakukan rekonsiliasi, memperbaiki hubungan yang sempat merenggang pada masa kampanye. Program tersebut dilakukan secara bertahapa usai KPU menetapkan pemenang.

Dia berharap agar semua eleman tanpa terkecuali untuk sama-sama menatap masa depan Jakarta yang penuh persatuan, kotanya maju dan bahagia warganya. "Program prioritas kita 100 hari setelah penetapan kemenangan oleh KPU, akan dilakukan dalam setiap tahapan. Seperti kemarin Pak Anies menemui Ahok, dan ini juga akan sampai ke elemen bawah," kata Maryam.

(**/Rep)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneruskan penyelidikan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).  KPK pun telah meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie pada Kamis (20/4/2017) lalu.

"Kemarin benar kami melakukan permintaan keterangan terhadap Kwik Kian Gie, pada 2014-2015 kami juga sudah lakukan permintaan keterangan jadi klarifikasi ini adalah proses lanjutan sejak 2014 terkait BLBI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Namun Febri belum mengetahui apakah ada pihak lain yang juga dimintai keterangan dalam pemnyelidikan tersebut.

"Pemanggilan pihak-pihak dalam proses ini pernah terjadi pada 2014-2015 dan dipandang KPK relevan. Dari info awal, pemanggilan Kwik Kian Gie adalah proses lanjutan dari 2014 dan karena perkara ini adalah salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan ditanyakan banyak pihak. Kami cukup concern karena perkara ini diperhatikan publik," tambah Febri.

Ia mengakui bahwa tidak semua perkembangan penyelidikan itu dapat diketahui publik karena belum sampai tahap penyidikan.

"Ada karakter-karakter yang membutuhkan analisis data lebih banyak apalagi kalau perkara itu terjadi bertahun-tahun sebelumnya bahkan saat KPK belum berdiri, jadi perlu energi lebih untuk proses penanganannya," ungkap Febri.

Sebelum pimpinan KPK 2011-2015 lengser, diketahui sudah ada gelar perkara (ekspose) BLBI dan disimpulkan sudah ada beberapa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun hingga saat ini belum ada surat perintah penyidikan (sprindik) mengenai penetapan tersangka kasus tersebut.

Dalam penyelidikan BLBI, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001-2004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.

Satu orang pernah dicegah dalam kasus ini yaitu Lusiana yang diduga mengelola tanah yang diberikan kepada penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKL.

Mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati yang mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti, dan Laksamana Sukardi.

Dari Rp144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara karena tidak dikembalikan kepada negara, tapi baru 16 orang yang diproses ke pengadilan.

Sedangkan sisanya yaitu para obligor yang tidak mengembalikan dana mendapatkan mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Agung karena mendapatkan SKL berdasarkan Inpres No 8 tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan PKPS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.

(**/Ant)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan anak buah Jero Wacik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sri Utami, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

Sri merupakan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPBMN) saat kasus itu terjadi. Ia diduga bersama sang mantan menteri ESDM telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Korupsi yang mereka lakukan itu terkait dengan sosialisasi kegiatan sektor ESDM mengenai BBM bersubsidi, sepeda sehat dalam rangka sosialisai hemat energi 2010, dan kegiatan perawatan gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012.

"KPK menetapkan SU (Sri Utami), PNS di Kementerian ESDM sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana terkait dengan sejumlah kegiatan fiktif di Sekretariat Jenderal di Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin. (21/4).

Febri menyatakan Sri selaku koordinator kegiatan tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan dibantu mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang telah menjadi terpidana dalam kasus ini, Waryono Karno.

Peran Sri, lanjut dia, mengatur pengadaan dan menerima jatah dalam sejumlah proyek tersebut yang mengakibatkan negara rugi Rp11 miliar. Sri disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

"Perkara yang terkait dengan tersangka SU ada dua orang yang sudah diproses, yaitu mantan Menteri ESDM Jero Wacik yang divonis 8 tahun penjara, denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp5 miliar subsider 2 tahun dan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno putusan terakhir divonis 7 tahun denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp150 juta subsider 3 bulan," paparnya.

Terima Rp2,39 miliar

Dalam dakwaan Waryono Karno, Sri disebut menerima uang Rp2,39 miliar. Selain itu, Sri disebut-sebut berperan mengatur pengumpulan uang dari sejumlah kegiatan di Setjen Kementerian ESDM dan menyalurkannya ke sejumlah pihak.

Menurutnya, penetapan Sri sebagai tersangka ketiga merupakan capaian baru dari penuntasan perkara lawas. Secara perlahan, KPK akan menuntaskan perkara yang masih memungkinkan mengungkap pihak lain.

"Karena nama SU sendiri disebut di fakta persidangan, perlu ditindaklanjuti lebih jauh sebagai bentuk penuntasan kasus KPK sebelumnya. Tidak tertutup kemungkinan jika bukti-bukti cukup, ada tersangka lain apakah dari ESDM atau swasta dalam pengembangannya," jelas Febri.

Ia menuturkan KPK akan menggali lebih dalam dalam penyidikan Sri Utami terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang terindikasi turut serta.

Sejumlah saksi yang relevan akan dihadirkan KPK tanpa memandang latar belakang jabatan tertentu.

"KPK akan memanggil saksi-saksi yang keterangannya dibutuhkan dan sebenarnya sudah diperiksa juga dalam penyidikan Jero Wacik dan Waryono. Kita lihat siapa saja saksi yang dipanggil dan dihadirkan dan kita pandang saksi tersebut relevan dengan proses persidangan. Yang sudah pernah dipanggil bisa dipanggil lagi," pungkasnya.


(**/SUR)

Berita9.com - Masyarakat Peduli Pemberantasan Korupsi meminta DPR untuk menahan diri dan tidak mencampuri kewenangan penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul usulan pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR.

"Kami berpendapat bahwa inisiatif hak angket yang digulirkan oleh beberapa anggota DPR dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap Miryam S Hariani bisa mengarah konflik kepentingan dan intervensi proses hukum di KPK (ostruction of justice). Karena itu kami menyerukan agar DPR bisa menahan diri untuk tidak mencampuri kewenangan penegakan hukum KPK," kata perwakilan Masyarakat Peduli Pemberantasan Korupsi Natalia Subagyo di gedung KPK di Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Natalia menyampaikan pernyataan bersama tokoh anti korupsi lainnya yaitu Betti Alisjahbana, Lelyana Santosa dan Zainal Arifin Muchtar. Selain keempat orang itu, masih ada 11 orang, antara lain Erri Ryana Hardjapamekas, Dadang Trisasongko, HS Dillon, dan Todung Mulya Lubis yang bertemu pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif untuk menyampaikan aspirasinya.

"Dalam diskusi panjang, ada kecurigaan hak angket ini abal-abal karena tidak jelas alasan sesungguhnya. Beberapa orang mengatakan ini terkait dengan Miryam dan laporan keuangan KPK, tapi dua-duanya kelihatan tidak pas karena mengenai laporan keuangan KPK itu beberapa tahun lalu sudah diproses BPK dan sudah selesai," kata Zainal Arifin Muchtar.

Usulan hak angket ini tercetus saat KPK menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4/2017) dini hari. Usulan ini menanggapi sikap KPK yang menolak membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran e-KTP.

"Begitu juga dengan dokumen pemeriksaan BAP, kami anggap dokumen pemeriksaan pro-justicia maka hanya bisa dibuka di persidangan. Kami tidak tahu alasan di balik DPR memaksa membuka itu. Jangan-jangan ini bukan untuk memperjelas proses penegakan hukum tapi memperkeruh proses penegakan hukum. Jangan sampai KPK mau membuka ini. Ini akan jadi modus berulang yaitu ancaman-ancaman yang bisa dibuat-buat," tambah Zainal.

Zainal juga menilai bahwa usulan pengajuan hak angket tersebut berlebihan.

"Penggunakan hak angket itu agak berlebih. Hak penyelidikan kaitannya dengan kebijakan pemerintah jadi agak berbahaya menjalankan UU sebagai bentuk kewenangan pengawasan DPR karena tidak tertutup kemungkinan nanti hakim bisa dipanggil oleh DPR. Hak angket penyelidikan ujungnya rekomendasi. Kami agak bingung dalam penegakan hukum lalu ujungnya ada rekomendasi ke KPK, jangan-jangan DPR terlalu memperluas proses angket itu sendiri," ungkap Zainal. (**/Ant)

Berita9.com - Digulirkannya hak angket DPR yang bertujuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, dinilai bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK.

Kasus itu adalah kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP), yang melibatkan sejumlah nama besar, termasuk anggota DPR RI.

"Jika itu (rekaman) dibuka, maka ada risiko kasus ini akan terhambat, dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan e-KTP tidak akan tuntas," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Menurut Febri, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Pimpinan KPK telah menegaskan bahwa KPK tidak bisa membuka bukti-bukti rekaman atau berita acara pemeriksaan terkait Miryam S Haryani.

Alasannya, karena KPK sedang melakukan penyidikan, di mana ada dua tersangka dan dua terdakwa kasus e-KTP.

Febri mengatakan, rekaman pemeriksaan dan BAP merupakan alat utama yang digunakan untuk menuntaskan penyidikan dan penuntutan suatu perkara.

"Kami juga mendapat cukup banyak masukan dari publik soal risiko adanya konflik kepentingan, karena nama-nama yang disebut pada saat itu adalah mereka yang juga menjadi unsur dari Komisi III DPR," kata Febri.

Sebelumnya, usulan pengajuan hak angket itu diputuskan pada rapat dengar pendapat Komisi III dan KPK yang selesai digelar, Rabu (19/4/2017) dini hari.

Mayoritas fraksi menyetujui pengajuan hak angket tersebut.

Usulan itu dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa Miryam mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III terkait kasus e-KTP yang banyak melibatkan anggota DPR.

(**/ABBA)

Berita9.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Kartini yang ke-138 di Alun-alun Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Khofifah mengatakan, akses pendidikan yang lebih baik bagi kaum perempuan merupakan salah satu langkah strategis memajukan bangsa dan negara.

Menurut Khofifah, pendidikan bagi kaum perempuan penting untuk untuk meningkatkan kualitas keluarga, serta mewujudkan generasi yang tangguh dan berakhlak mulia.

Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meneladani semangat dan nilai-nilai kepahlawanan RA Kartini dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai profesi dan kemampuan masing-masing.

"Jadilah Kartini masa kini, Kartini yang tangguh, memiliki wawasan ke depan, memiliki kepedulian terhadap sesama, Kartini yang mampu menjaga keluarganya dan mencetak anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang membanggakan," ujar Khofifah, Jumat (21/3).

Khofifah juga mengimbau seluruh pemangku jabatan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada perempuan, terutama yang tinggal di pelosok daerah, agar dapat memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak sehingga memungkinkan lahirnya generasi unggul di masa yang akan datang.

Bagi Kartini, Khofifah mengatakan, kebangkitan seseorang ditandai dengan kebangkitan cara berpikir. Kartini mengupayakan pengajaran dan pendidikan bagi perempuan semata-mata demi kebangkitan berpikir perempuan agar lebih cakap menjalankan kewajiban sebagai perempuan sekaligus ibu.

Khofifah menjelaskan Kartini tidak menuntut persamaan hak dalam segala bidang. Kartini hanya menuntut agar perempuan diberi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi perempuan memungkinkan mereka memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan akses di berbagai bidang dalam kehidupan dan lingkungan.

Lanjut Khofifah, Kartini meyakini bahwa perempuan yang pandai akan mampu mendidik anak dan generasi sesudahnya, sebab perempuan yang pandai akan bermanfaat untuk diri dan lingkungannya.

"Selain pendidikan, Kartini juga bertekad untuk menjadi Muslimah yang baik sebagaimana bunyi surah Al Baqarah ayat 193, minazh zhulumaati ilan nuur (dari gelap menuju cahaya), yang tercermin dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang," kata Khofifah.

(**/Rep)

Berita9.com - Presiden RI telah menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Michael Richard Pence pada 20  April 2017. Kunjungan ini merupakan kunjungan kali pertama Wakil Presiden Mike Pence ke kawasan Asia Tenggara setelah dilantik pada 20 Januari 2017.

Selain ke Indonesia, Wakil Presiden Mike Pence juga mengunjungi Korea Selatan, Jepang dan Australia. Indonesia juga merupakan negara berpenduduk Muslim pertama yang dikunjungi.

Dalam pertemuan, Presiden RI menyampaikan pentingnya meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan di berbagai bidang dan menekankan shared values - demokrasi dan kemajemukan - membuat banyak hal dapat dikerjasamakan dalam hubungan antara RI-AS.

"Presiden RI menekankan perlunya pengaturan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi hubungan perdagangan dan investasi," demikian seperti dikutip siaran pers Kemenlu, Jumat (21/4/2017).

Pertemuan juga membahas berbagai situasi yang menjadi tantangan dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Presiden RI menggaris-bawahi kemitraan strategis yang membuka peluang bagi kedua negara bekerja sama mengatasi berbagai persoalan dunia saat ini.

Menurut Presiden RI, penting bagi AS untuk terus menjalin hubungan yang kuat dengan ASEAN mengingat kontribusi penting ASEAN dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan.

Wakil Presiden RI juga telah bertemu dengan Wakil Presiden AS membahas lebih lanjut upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan, sekaligus identifikasi hal-hal yang menjadi kendala dalam perdagangan bilateral.

Pada pertemuan bilateral, Pemerintah RI menyambut baik upaya AS untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah. Indonesia siap berperan mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan two-state-solution.

Wakil Presiden RI beserta Wakil Presiden AS akan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bisnis di bidang energi dan energi terbarukan oleh pengusaha RI-AS. Beberapa proyek kerja sama tersebut antara PLN dengan Pacific Intra Capital LLC untuk pengembangan sistem meter listrik terkini, dan Jababeka dengan Greenbelt Resource untuk energi terbarukan dari limbah menjadi energi.

Kesepakatan bisnis tersebut menunjukkan prospek hubungan ekonomi di antara kedua negara yang semakin meningkat. AS adalah ekonomi terbesar di dunia, dan Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Presiden AS juga mengunjungi Masjid Istiqlal dan berdialog dengan para tokoh lintas agama tentang upaya memajukan dialog untuk memupuk toleransi dan moderasi Islam serta upaya bersama dalam pencegahan radikalisme.

Hubungan RI-AS berdasarkan kerangka Kemitraan Strategis yang disepakati dalam kunjungan Presiden RI ke AS pada 2015.  AS merupakan mitra dagang RI terbesar ke-4. Pada 2016, nilai perdagangan bilateral RI-AS tercatat sebesar USD 23,4 miliar. AS investor asing peringkat ke-7 di Indonesia dengan nilai investasi US$1,16 miliar yang tersebar dalam 540 proyek.

(**GS)

Page 1 of 32
Go to top