Politik

Politik (1797)

Berita9.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak membantah pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebutkan saat ini Indonesia menganut sistem negara kapitalis yang liberal, bukan lagi Pancasila.

Berita9.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan tidak perlu terlalu rumit dalam memaknai Pancasila, yakni pahami tujuan dan pondasi dasar dari Dasar Negara tersebut.

"Sederhana saja dan tidak perlu yang rumit-rumit. Pancasila merupakan pondasi, dan tentunya pondasi ada tujuannya. Tujuan kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur, supaya masyarakat memahami itu," kata Jusuf Kalla saat menjadi pembicara kunci pada Kongres Pancasila ke XI di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. (15/8).

Menurut dia, dalam perkembangan sejarah, masing-masing pemimpin memaknai Pancasila dan menjadikan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan.

"Namun tentunya ada pemaknaannya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki tafsir dan pelaksanaannya sendiri," katanya.

Ia mengatakan Presiden Pertama RI Ir Soekarno sebagai penggali Pancasila tentunya paling berhak dalam penafsirannya.

"Jaman Bung Karno ada Demokrasi terpimpin, ada ekonomi terpimpin. Namun ini menjadikan otoriter dan tidak sesuai Sila keempat dari Pancasila," katanya.

Kemudian era Presiden Soeharto juga sama, seluruh bangsa didoktrin nilai Pancasila melalui Penataran P4.

"Tapi saya waktu itu sebagai pengusaha tidak wajib ikut Penataan P4. Hanya saja untuk bisa menjadi rekanan Pertamina harus memiliki sertifikat P4, sehingga ikut penataran," kata Jusuf Kalla yang disampaikan dengan nada bercanda.

Ia mengatakan, namun pada kenyataannya meski telah menggunakan Pancasila, Sokarno jatuh, Soeharto juga jatuh. Kenapa? padahal sudah berdasarkan Pancasila.

"Ini karena tujuannya tidak tercapai, tidak menuju ke adil dan makmur, persatuan juga begitu. Harus sesuai dengan pondasiJika perilaku pemimpin tidak sesuai dengan tujuan dari Pancasila," katanya.

Wapres juga berpesan, dalam Kongres Pancasila ke XI ini, dibahas yang sederhana saja, dan mudah dipahami masyarakat luas.

"Kongres sudah sebelas kali, selama ini yang dibahas apa saja. Jangan sampai makin dibahas dan semakin diulas, justru semakin bingung padahal sederhana," katanya.

Ia mengatakan, sejak Indonesia merdeka, selama 74 tahun sudah terjadi 15 kali konflik besar yang korbannya mencapai ribuan masyarakat.

"Tercatat ada peristiwa Permesta, Aceh, Poso, Ambon dan lainnya. Termasuk juga DI/TII, ini persoalannya karena merasa adanya ketidakadilan," katanya.

Kalla juga meminta, janganlah Pancasila dianggap sulit, dan jangan dipersulit juga. Semakin sederhana orang membahas Pancasila, semakin banyak masyarakat yang memahami.

"Namun semakin dipersulit, semakin banyak yang bingung. Semoga kongres dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mudah dipahami masyarakat luas," katanya. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon punya pendapat sendiri tentang wacana amendemen UUD 1945. Dia meminta agar naskah historis UUD 1945 dikembalikan ke aslinya.

"Kami termasuk yang berkepentingan naskah historis di kembali kan dulu ke aslinya, lalu ada adendum-adendum itu disertakan di dalam proses amendemen itu," kat Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Jika UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli, maka bagian penjelasan harus dikembalikan juga. Menurutnya, penjelasan adalah bagian penting dalam UUD 1945.

"Penjelasan UUD 45 kan dibuang dulu. Dikembalikan dong, itu nggak bisa dipisahkan sebagai naskah historis dari UUD 45 gitu. Tapi waktu perubahan di awal reformasi itu karena euforia penjelasannya dibuang. Padahal penjelasannya sangat penting," tuturnya.

Namun, Fadli mengatakan perlu ada kesepakatan nasional terlebih dulu sebelum amendemen UUD 1945 dilakukan. Kesepakatan yang dimaksud adalah terkait apa saja yang akan diubah dalam UUD 1945.

"Kalau itu saya kira sudah menjadi kesepakatan nasional, misalnya pemilihan presiden langsung. Saya kira itu bagus kan pemilihan presiden langsung, nah tidak ada masalah juga kalau ada kesepakatan dipilih oleh MPR sebagai penjelmaan. Ini kan kesepakatan nasional. Kami bahkan dulu UU Pilkada pun dipilih oleh DPRD kan," kata Fadli.

"Nah, ini harus didudukkan. Kita harus ada kontemplasi supaya jangan hanya mengubah untuk kepentingan sesaat jangka pendek untuk kepentingan kelompok saja. Jadi harus dibuka opsi lebih besar. Jangan hanya satu dua pasal, termasuk yang lain-lain," sambung dia.

Fadli tak khawatir jika amendemen UUD 1945 akan membuka 'kotak pandora' seperti yang beberapa pihak khawatirkan. Menurut dia, membuka 'kotak pandora' memang risiko dalam amendemen UUD 1945 karena itu dia menekankan pentingnya kesepakatan nasional atas perubahan yang akan dilakukan.

"Ya, kalau sekaligus membuka kotak pandora kenapa tidak. Tapi kita harus sepakat masa jabatan presiden harus dibatasi. Pemilihan langsung saya kira sudah jadi keputusan amendemen dan itu dimasukkan dalam adendum-adendum tadi. Gitu," kata Fadli. (*)

Berita9.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menegaskan, sudah saatnya Indonesia punya penyelenggaraan bernegara seperti garis-garis besar haluan negara (GBHN).

Menurutnya, dengan adanya konsep penyelenggaraan bernegara yang baru maka pembangunan nasional jangka panjang bisa terarah dan fokus.

"Karena itu perlu dicari nama lain, meskipun bentuknya mirip GBHN," kata Nasir di Jakarta, Selasa (12/8/2019).

"Indonesia memerlukan panduan arah pembangunan negara untuk jangka panjang, misalnya untuk 50 tahun atau 25 tahun," tambahnya.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, kalau nanti namanya tetap GBHN, tentu akan ada implikasi ketatanegaraannya, perihal siapa yang mengawasi bahwa GBHN itu dijalankan atau tidak.

Dalam pandangan Nasir, kalau MPR RI yang mengawasi presiden dalam menjalankan GBHN, maka mau tidak mau presiden akan bertanggung jawab kepada MPR. 

"Karena itu perlu dicari nama lain, meskipun bentuknya mirip GBHN," tegasnya. (*)

Jakarta - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menjadi pembicara di acara dialog dan silaturahmi tokoh bangsa yang dihelat di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat.

Berita9.com - Ketua partai politik (parpol) harus meninggalkan jabatan bila menjabat sebagai menteri. Hal ini agar mereka bisa fokus pada amanah yang dibebankan.

Demikian diutarakan anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil, di Jakarta, Ahad (11/8/2019). 

Menurut Nasir, sebaiknya memang tidak ada rangkap jabatan bagi ketum Parpol.

"Bila ketua umum sebuah parpol menjabat sebagai menteri, alangkah baiknya jabatan sebagai ketua parpol ditinggalkan, walaupun secara yuridis hal tersebut tidak diatur," jelas Nasir.

Ditambahkan Nasir, bila seorang ketum parpol dipilih oleh Presiden untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet, yang bersangkutan harus lebih mendahulukan tugas utamanya sebagai menteri dan tidak teralihkan fokusnya dengan tugas yang ada di partai.

Di sisi lain, Nasir juga menyampaikan agar sebuah partai politik bisa mempersiapkan setiap kadernya untuk memiliki landasan profesional dalam menjalakan tugas. 

Maksudnya, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kekuatan moral yang dapat mengarahkan dirinya dan menjadi dasar dalam menjalakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

"Partai politik memang harus mempersiapkan orang-orang seperti ini, orang yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian memiliki landasan moral dimana moral itu mengarahkannya dan menjadi dasar pijakannya untuk bergerak," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Boyamin Saiman dipolisikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Pasalnya, ia menempel stiker 'Bangunan Ini Bukan Milik Negara' di gazebo pengadilan. Mendapati itu, Boyamin malah mendatangi polisi untuk diperiksan. Bukan hal baru Boyamin berurusan dengan lapor-melaporkan.

"Tahun 1993 baru kuliah semester 3 sudah mimpin demo dan ditangkap polisi," kata Boyamin, (9/8).

Dua tahun berselang, ia aktif membela korban penggusuran Waduk Kedung Ombo Boyolali. Akibatnya, ia dikejar-kejar aparat Orde Baru.

"Tahun 1997 memimpin Golput Kedung Ombo jadi DPO Kodam. Tidak lulus Litsus," cetus Boyamin.

Setahun berselang, ia aktif demonstrasi menggulingkan Presiden Soeharto. Tak berada di barisan demonstran, ia kerap memilih maju menjadi orator penumbangan Soeharto. Pada 2012, Boyamin ditangkap polisi karena memperkarakan proyek Bank Dunia di Jambi.

"2019 saya dilaporkan Ketua PN Semarang," kata Boyamin tertawa.

Pelaporan dirinya oleh Ketua PN Semarang karena ia memasang stiker di gazebo PN Semarang bertuliskan 'Bangunan Ini Bukan Milik Negara' pada Senin (5/8). Sebab, gazebo itu diduga hasil suap dalam kasus dugaan suap Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan mantan hakim PN Semarang Lasito. Ketua PN Semarang tak terima dan mempolisikan Boyamin.

"Karena kebutuhan akreditasi, untuk memberikan pelayanan yang baik, dari MA tidak ada anggaran. Maka ya harus pintar, tapi saya lupa rinciannya, saya perkirakan Rp 150 juta," kata Lasito di Pengadilan Tipikor Semarang, (30/7).

Seorang kontraktor bernama Rahadian Prananda saat datang sebagai saksi menyebut dirinya menangani sebagian item yang tidak masuk DIPA PN, yaitu gapura besi, stiker, rambu-rambu, gazebo, dan banner.

"Seingat saya, total semua pengerjaan itu kira-kira Rp 22 juta hingga Rp 25 juta. Tapi saya tidak tahu persisnya," kata Prananda Selasa (23/7).

Di dunia hukum, Boyamin mendirikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Lewat MAKI, ia kerap mengawal jalannya proses hukum sebuah kasus korupsi. Seperti saat ia menggugat KPK ke PN Jaksel karena penanganan kasus Bank Century mangkrak. Hasilnya, PN Jaksel memenangkan Boyamin dan memerintahkan KPK meneruskan penyidikan kasus Bank Century. Bahkan, PN Jaksel memerintahkan KPK menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka. (*)

Berita9.com - Front Pembela Islam (FPI) tak ambil pusing menanggapi hasil survei Cyrus Network yang menyatakan 4,8 persen masyarakat percaya FPI bertentangan dengan Pancasila. Kepala Divisi Advokasi FPI Sugito Atmo Prawiro menegaskan ormas di bawah pimpinan Habib Rizieq Syihab itu sejalan dengan dasar negara RI.
 
"Ya, ini kan survei, ya, tapi secara faktual, kami tegas, FPI tak bertentangan dengan Pancasila," ujar Sugito, Sabtu (9/8).
 
Sugito menegaskan pernyataannya sejalan dengan Rizieq Syihab. Sehingga, ia menilai, jika ada pihak yang merasa FPI bertentangan dengan Pancasila, mereka hanya melihat dari sisi luar FPI semata.
 
"Statement Habib Rizieq, tidak pernah mempermasalahkan hal itu, tesis beliau itu juga tentang Pancasila, Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariat Islam di Indonesia," tuturnya.
 
Sebelumnya, Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid, menuturkan, FPI berada di urutan keempat ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Eko menjelaskan, survei dilakukan tanpa menyebut sejumlah nama-nama ormas, hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran para responden.
 
"Ada sekitar 4,8 persen masyarakat menilai FPI bertentangan dengan Pancasila. Urutan pertama ada ISIS sekitar 10,8 persen, kedua HTI 10,5 persen, ketiga PKI 10,3 persen," kata Eko di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).
 
"Ini top of mind. Kita enggak beri pilihan ke publik. Tanpa kita sodorkan nama- nama lembaga ini," jelasnya.
 
Survei ini dilakukan pada tanggal 22 hingga28 Juli 2019 dengan melibatkan 1230 responden di 34 provinsi. Sementara, margin of errornya +/-3 persen. (*)

Berita9.com - Anggota MPR RI Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan, anggota DPD dituntut kreatif agar bisa memperjuangkan aspirasi daerah. Pasalnya, hingga kini fungsi dan kewenangannya masih sangat terbatas. Sehingga dibutuhkan kreativitas, agar optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan fungsi dan peran anggota DPD, itu adalah amandemen konstitusi. Tanpa adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecil kemungkinannya bagi DPD bisa memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih baik dibanding saat sekarang.

Sayangnya, untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dan kekuatan politik, agar jalan perubahaan UUD 1945, itu bisa dilaksanakan.

“Tahun 2007 kita hampir bisa melakukan perubahan. Waktu itu kita sudah mendapat dukungan dari 238 anggota MPR. Sayangnya, di tengah jalan mereka yang semula setuju terhadap amandemen mencabut dukungan sehingga perubahan UUD yang sudah di depan mata pun gagal dengan sendirinya”, kata GKR Hemas menambahkan.

Pendapat tersebut dikemukakan GKR Hemas, saat menyampaikan sambutan pada acara Bicara Buku bersama wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di gedung DPD Provinsi D. I. yogyakarta, Jl. Kusumanegara 133 Yogyakarta. Dua orang narasumber ikut membedah buku berjudul GKR Hemas Ratu Di Hati Rakyat. Keduanya adalah, Dr. Amiluhur Soeroso dan Dr. Haryadi Baskoro.

GKR Hemas Ratu Di Hati Rakyat merupakan buku perjalanan hidup, khususnya pasang surut kiprah ratu Yogyakarta, itu di ranah politik. Buku tersebut ditulis selama lebih dari satu tahun. Selain itu, dibagian lain dalam buku tersebut juga ditulis masa-masa perkenalan dengan Sultan Hamengku Buwono X.

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI Siti Fauziah dalam sambutannya mengatakan, sudah mengenal sosok GKR Hemas sejak lama. Di mata Siti Fauziah, GKR Hemas merupakan sosok yang santun dan inspiratif bagi kaum perempuan Indonesia. Karena itu MPR menyambut baik kerjasama penyelenggaraan acara bicara buku tersebut.

“MPR sering mengangkat buku-buku yang bisa memberikan tuntunan bagi masyarakat. Buku berjudul GKR Hemas merupakan salah satunya. Buku ini sangat inspiratif, dan perlu diperkenalkan kepada masyarakat”, kata Siti Fauziah menambahkan. (*)

Berita9.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan para menteri yang nanti dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bekerja demi kepentingan partai, golongan, atau kelompok. Di sisi lain, Muhammadiyah memastikan tidak akan mengajukan nama calon menteri.

Meski demikian, jika kader Muhammadiyah diberi kesempatan, dia memastikan kader tersebut akan bekerja profesional untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.

"Jika di antara kader Muhammadiyah dipilih dan diberi amanat, InsyaAllah akan menjadi pemimpin dan menjadi pejabat untuk semua pihak, semua rakyat dan semua golongan. Tidak untuk kepentingan golongan tertentu," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, (8/8).

Meski begitu, dia menegaskan, Muhammadiyah tidak mengajukan nama kader ke Jokowi-Ma"ruf. Pihaknya memberikan kepercayaan kepada Jokowi menentukan menteri-menteri pembantunya.

"Kita (Muhammadiyah) posisi ormas. Jujur tidak dalam posisi aju-mengajukan (nama kader menjadi menteri). Kita percayakan sepenuhnya kepada Pak Jokowi untuk memilih menterinya yang terbaik," ujar Haedar.

Dia mengingatkan siapapun tokoh yang dipilih menjadi menteri harus bekerja untuk bangsa, negara dan rakyat. 

"Jangan pernah menjadi menteri hanya untuk satu golongan, satu partai, satu kelompok. Saya percaya Pak Jokowi. Dari mana pun menteri itu berasal, bisa membimbing, mengarahkan dan men-direct untuk berdiri tegak di atas kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan kepentingan golongan, kelompok atau pun pribadi," ujar Haedar. (*)

Page 1 of 129
Go to top