Politik

Politik (1081)

Jakarta - Hari ini 21 Mei 2018 bertepatan 20 tahun pasca Reformasi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan pandangan pribadinya soal kondisi bangsa setelah 20 tahun Reformasi.

"Jadi dulu yang namanya korupsi itu sistem tertutup, itu namanya korupsi. Sekarang ini korupsi itu sistem kebebasan orang, makanya harus didefinisikan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Dari sisi sistem, urai Fahri, sudah sangat bagus ketimbang era pemerintahan Soeharto, yang mengutamakan kekuasaan pada Presiden.

"Faktanya (saat ini) ketimpangan masih meningkat, gini koefisien kita masih tinggi disinilah kira-kira begitu. Jadi apa yang sukses, sistemnya sudah baik. Apa yang belum sukses? Pemimpinnya yang belum baik," kata Fahri.

Ia juga menceritakan canggihnya sistem demokrasi Indonesia, dengan kelengkapan instrumen dan fitur-fitur yang telah diakui dunia. Namun, katanya, memiliki kekurangan pada pemerintahan setelah reformasi, khususnya pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Fahri menuturkan, stagnasi pemikiran ekonomi dan politik yang membuat perpolitikan di Indonesia saling mengunci. Sehingga, akhir-akhir ini hukum menjadi barang yang menakutkan.

Tagar ganti presiden, kata Fahri, menandakan pemerintahan saat ini gagal memahami kebebasan publik.

"Sama hal dalam kegagalan memahami kebebasan publik, itu public discourse," katanya.

(**/TS)

Jakarta - Kementerian Agama merilis daftar 200 mubaligh atau penceramah. Daftar itu lantas memicu kegaduhan di masyarakat. Ketua MPR Zulkifli Hasan pun angkat bicara.

Ia menyebut Kementerian Agama melakukan blunder. "Kementerian Agama blunder, blunder besar,"katanya usai menghadiri buka puasa bersama dengan masyarakat Jakarta Utara, di Jl. Enim Raya, Tanjung Priok, Ahad, 20 Mei 2018.

Zulkifli Hasan juga menyayangkan langkah Kemenag mengeluarkan daftar 200 mubaligh yang direkomendasi. Sebab langkah itu bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Seharusnya mempersatukan bukan memecah belah. Jadi di sini separuh diambil, separuh lagi dipijak. Tidak boleh begitu. Itu belah bambu namanya," ungkap Zulkifli.

Zulkifli menyarankan Menteri Agama untuk menarik daftar 200 mubaligh itu. "Segera tarik karena ini adalah blunder," tuturnya. Sebelumnya Kemenag merilis daftar 200 penceramah yang sudah diseleksi dengan kriteria tertentu.

(**/IM)

Jakarta - Lembaga Survei Indo Barometer merilis survei nasional yang bertemakan 'Evaluasi 20 Tahun Reformasi.'

Survei ini untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang kondisi saat ini yang paling dirasakan masyarakat melalui pertanyaan terbuka yang diajukan ke mereka.

Di awal pemaparan materi, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyatakan, permasalahan yang paling penting saat ini adalah masalah perekonomian rakyat.

"Dalam survei yang kami lakukan tanggal 15 sampai 22 April 2018, permasalahan yang paling penting saat ini adalah persoalan ekonomi rakyat dengan persentase 20,4 persen," kata Qodari di Hotel Harris Suites, Sudirman, Jakarta. (20/5).

"Kemudian di nomor dua adalah sulitnya lapangan pekerjaan dengan persentase 9,3 persen dan masalah korupsi dengan angka 7,8 persen," tambahnya.

Di peringkat empat, topik paling krusial yang dirasakan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok terasa mahal, mencapai 5,9 persen responden.

Kemudian di peringkat lima adalah tingkat kemiskinan (4,2 persen responden) dan peringkat enam persoalan paling penting di mata masyarakat adalah meningkatnya fanatisme agama Islam, sebesar 3,6 persen.

M Qodari menyebut, survei nasional ini untuk mengetahui apa makna reformasi menurut masyarakat Indonesia dan juga memotret bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.

Jumlah responden dalam survei ini mencapai 1.200 responden dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei menggunakan metode Multi stage random sampling dan dilaksanakan 15 sampai 22 April 2018.

(**/TN)



Berita9.com - Sebuah video yang memperlihatkan kibaran bendera Israel di Papua yang dilakukan oleh warga setempat beredar viral. Menanggapi ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan kepolisian semestinya tidak boleh tinggal diam. Ia menekankan agar ada langkah investigasi terkait pengibaran bendera Israel tersebut.

Kalau pun berita yang beredar di video itu benar, Mu'ti menilai hal itu adalah perbuatan melanggar hukum. Karena secara hukum, tidak boleh mengibarkan bendera negara lain, kecuali di wilayah diplomatik seperti Kedutaan dan Konsulat Jenderal. Selain itu, ia mengatakan secara politik mengibarkan bendera Israel berarti mendukung eksistensi dan kedaulatan Israel.

"Sikap ini jelas bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia yang jelas dan tegas mendukung perjuangan dan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina," kata Mu'ti, melalui pesan elektronik, Sabtu (19/5).

Mu'ti menambahkan, jika polisi membiarkan, maka hal itu bisa menjadi preseden buruk penegakan hukum dan kedaulatan bangsa. Ia juga menegaskan bahwa pengibaran bendera Israel karena keyakinan agama tidak bisa dibiarkan.

"Harus ada langkah penindakan dan penyelesaian secara hukum," tambahnya.

Dalam video yang beredar, tampak beberapa orang berjoget sambil melambaikan bendera Israel di sebuah ruangan besar dan tertutup. Kabarnya, kegiatan itu adalah Kebaktian Budaya ke-12 di Gelanggang Olah Raga Waringin Kotaraja Jayapura. Sementara video lain memperlihatkan massa berkonvoi dengan bus dan di setiap kendaraan tampak satu dua orang melambaikan bendera Israel. 

(**/RO)

Berita9.com - Turki meminta negara-negara Islam untuk bersatu demi Palestina, dan berupaya mencegah negara-negara lain bergabung dengan Amerika Serikat dalam memindahkan kedutaan mereka di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Jumat (18/5) menyatakan keputusan ilegal AS mendorong Israel untuk membantai orang-orang Palestina tak bersalah dengan keji dan tanpa perasaan.

Turki meminta diselenggarakannya KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI), setelah pasukan Israel membunuh puluhan orang di Gaza awal pekan ini.

Berbicara pada sidang pagi OKI di Istanbul, Cavusoglu mengatakan "kita harus mencegah negara-negara lain mencontoh Amerika."

Cavusoglu juga mengatakan tindakan kehati-hatian harus dilakukan di dalam kelompok itu setelah beberapa negara menyatakan menentang, abstain atau tidak hadir dalam pemungutan suara Desember lalu mengenai mosi PBB menentang keputusan Washington.

Senada dengan seruan tersebut, Presiden Iran Hassan Rouhani meminta negara-negara Muslim untuk merevisi hubungan ekonominya dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan untuk merespon terhadap relokasi kedutaannya ke Yerusalem.

"Saya menyerukan kepada negara-negara untuk memotong total hubungan mereka dengan rezim Zionis (Israel; red) dan juga untuk merevisi hubungan perdagangan dan ekonomi mereka dengan Amerika," katanya dalam sebuah pidato di pertemuan puncak negara-negara Muslim di Istanbul, Turki.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pembuuhan Israel terhadap sejumlah warga Palestina sebagai premanisme, kekejaman dan teror negara. Israel pun harus bertanggung jawab atas orang-orang tak berdosa sebelum keadilan internasional. 

"Untuk mengambil tindakan bagi orang-orang Palestina yang dibantai oleh bandit-bandit Israel adalah untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa umat manusia tidak mati," katanya dilansir di Anadolu Agency.

Protes pada Senin lalu di Gaza bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel, sebuah acara yang bagi warga Palestina disebut Nakba. Pada hari yang sama, Kedutaan Besar AS untuk Israel resmi pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sejak aksi massa di Gaza dimulai pada 30 Maret, lebih dari 100 demonstran Palestina telah menjadi mati sahid oleh tembakan tentara Israel. Pekan lalu, pemerintah Israel mengklaim bahwa protes yang sedang berlangsung merupakan keadaan perang di mana hukum humaniter internasional tidak berlaku.

(**/IR)

Berita9.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritisi dikeluarkannya rekomendasi 200 penceramah atau mubalig oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di tengah masyarakat tak bisa sekadar melakukan seleksi terhadap penceramah sebagai solusinya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa paham radikal bisa saja disampaikan orang lain yang statusnya di masyarakat bukan pada posisinya sebagai mubalig atau penceramah.

"Menurut saya ini bukan soal konteksnya penceramah atau pendakwah, tetapi seharusnya orang per orang yang sering menyampaikan ajaran-ajaran ataupun pendidikan keagamaan," kata Arwani di Jakarta, (18/5).

Ia menilai hal ini tak hanya dialamatkan pemerintah kepada penceramah saja, namun juga perlu adanya rekomendasi yang ditujukan kepada pemuka agama lainnya.

Hal ini perlu dilakukan agar tak ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersudutkan akibat adanya rekomendasi untuk penceramah ini.

"Sebaiknya seperti itu tidak hanya penceramah islam saja. Sebuah antisipasi dan pencegahan pemikiran atau pemahaman yang melahirkan perilaku maupun gerakan radikal tidak hanya dari kalangan agama, paham maupun organisasi tertentu," ujarnya. 

Hal yang sama disampaikan Wasekjen Gerindra Andre Rosiade, ia menilai aneh atas kemunculan rekomendasi janggal tersebut. Pasalnya, untuk mengantisipasi adanya paham radikalisme di lingkungan dakwah tak perlu mengeluarkan rekomendasi pencemarah.

"Seharusnya nggak perlu mengeluarkan rekomendasi ulama. Ini kan, kalau soal menghindari radikalisme cukup keluarkan imbauan saja," ujar Andre, (18/5).

Menurutnya, daripada mengurus seleksi penceramah yang layak atau tidak menyampaikan dakwah, Kementerian Agama sebaiknya fokus memperbaiki pelayanan umroh yang masih semrawut mengorbankan umat.

"Pemerintah yang nggak perlu dikerjakan ini malah dikerjakan. Banyak penceramah kita jamaahnya sudah ribuan. gimana nasibnya tidak dimasukkan rekomendasi? Lebih baik Menag membenahi umroh supaya lebih baik," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pemerintah melalui pihaknya mengeluarkan rekomendasi penceramah atau mubalig.

Ia mengatakan, ada 200 nama penceramah yang direkomendasikan pemerintah. Adapun rekomendasi ini dikeluarkan sebagai sikap untuk menyikapi berbagai pertanyaan dari berbagai pihak soal rekomendasi pemerintah terkait penceramah atau mubalig.

Adapun daftar nama penceramah tersebut merupakan rilis awal yang dihimpun dari masukan tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat. Jumlah daftar ini tentunya akan terus bertambah seiring dengan masukan dari berbagai pihak.

Tidak Memilih Masuk Daftar Penceramah

Ustaz Yusuf Mansur bersyukur diberikan mandat oleh Kementerian Agama untuk menjadi mubalig atau penceramah yang terekomendasi. Namun, jika harus memilih, sebetulnya, Yusuf tidak ingin namanya masuk dalam daftar rekomendasi itu.
 
Bukannya tidak suka atau berterima kasih, namun, Yusuf mengaku dirinya adalah seorang santri yang masih harus banyak menimba ilmu.
 
"Saya lebih senang dan lebih tenteram, tidak ada di daftar nama. Bukan karena enggak suka dan tidak berterima kasih. Tapi, lebih karena saya, masih santri, masih belajar, dan begitu banyak salah dan ketidakmampuannya. Malu rasanya sama senior-senior yang justru enggak masuk," tulis Yusuf dalam akun instagramnya, @yusufmansurnew, Sabtu (19/5).
 
Pernyataan ini merupakan respons Yusuf usai Kemenag merilis 200 mubalig yang direkomendasikan untuk diundang dalam kegiatan keagamaan. Para mubalig itu, dianggap memenuhi tiga indikator mubalig versi Kemenag, yakni memiliki kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, hingga berkomitmen kebangsaan yang tinggi.
 
"Enggak kepingin juga saya, dan kayaknya kawan-kawan semua yang ada di daftar itu, kemudian menjadi terbelah, menjadi berseberangan, dengan beliau-beliau, yang lebih arif, lebih bijak, lebih 'aalim, lebih saleh. Akhirnya, merugikan dakwah yang lapangannya semakin menantang dan perlu kerja sama semua pihak," tuturnya.
 
Yusuf meminta masyarakat untuk tidak memandang ini semua sebagai sebuah masalah. Yusuf juga mengimbau, jangan sampai terdapat penolakan terhadap mubalig yang berada di luar rekomendasi Kemenag tersebut.
 
"Mengingat Indonesia Raya begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Mana bisa hanya ditangani oleh 200 nama yang direkomendasi. Kepada Allah, kita semua berserah diri dan berdoa. Semoga setelahnya, enggak ada masalah dan urusan yang macam-macam yang menambah PR (pekerjaan rumah) kita semua," imbuh Yusuf.
 
(**/ID/KM)

 

Berita9.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait batasan akuisisi layanan financial technology (fintech) yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018.

Rudiantara menilai wajar jika ada batasan saat melakukan aksi korporasi, karena fintech merupakan bisnis berbasis kepercayaan yang diatur lebih ketat dibandingkan sektor lain.

"Kalau yang namanya fintech bisnis prosesnya harus lebih transparan karena ini kan bisnisnya bisnis kepercayaan seperti bank. Jadi mungkin ada beberapa persyaratan tertentu yang lebih ketat daripada sektor lain," ungkap usai acara Gojek, akhir pekan lalu.

Peraturan itu sendiri berkaitan dengan Penyelenggaraan Uang Elektronik, penerbit uang elektronik dilarang melakukan aksi korporasi, termasuk akuisisi selama lima tahun sejak mengantongi izin.


Rudi justru menyambut baik inisiatif OJK dan BI yang terbuka pada model bisnis baru ini. Keduanya tidak melarang tetapi membuat sandbox (untuk mengumpulkan ide bisnis sebelum dibuatkan regulasi yang sesuai dengan konsep bisnis fintech) yang dinilai sangat penting bagi ekosistem fintech.


"Saya sangat senang dengan sikap OJK yang terbuka dan BI dengan adanya sandbox. Jadi tidak melarang tapi ayo kita telaaah bersama sama kemudian kita buat regulasinya. Yang lebih penting adalah gimana manfaatnya untuk masyarakat. Konsep itu yang lebih penting buat saya," ucapnya.

Rudi menyebut, adanya aturan batas minimal akuisisi fintech nantinya bukan jadi penghambat bisnis untuk mencaplok layanan yang lebih kecil. Sebab, OJK saat ini justru mendorong adanya SRO (self regulatory organization) untuk mengawasi langsung industri fintech di Indonesia.

"Nggak mengekang karena OJK cenderung mendorong menjadi SRO," imbuhnya.

Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar menjelaskan SRO akan memantau laporan terkait fintech kepada SRO dan OJK. Selain itu, SRO juga wajib mengikuti perkembangan industri fintech di Tanah Air.

Usai menemukan masalah dari satu fintech, SRO juga berwewenang melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemberian teguran dan sanksi. Dia akan menjadi lembaga independen di luar OJK dan perusahaan fintech. 

OJK bakal memastikan anggota SRO memiliki kualifikasi cukup baik. Sementara itu, pembentukan SRO akan segera dengan menyesuaikan pada Undang-Undang (UU) agar status dan tugas yang diemban menjadi jelas.

(**/Cin)

Jakarta - Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus bom Thamrin Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).

Dalam membacakan tuntutan, jaksa mengungkapkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Aman.

"Berdasar psikolog Aditya, dapat diketahui terdakwa sosok yang tenang, pede (percaya diri)," kata Jaksa.

Berdasarkan pemeriksaan psikolog itu, Aman berkeyakinan dirinya merupakan orang terpilih untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia. Aman pun memilih cara kekerasan dan teror.

"Terdakwa menganggap dirinya orang pilihan menegakkan agama Allah," kata Jaksa.

Terbukti Aman pun pernah divonis bersalah dan menjadi narapidana teroris. Dia ditahan di lapas Nusakambangan. Namun dibalik jeruji besi, Aman justru semakin menggiatkan aksi nya.

Dia menjadi dalang dalam serangkaian aksi teror di Indonesia, salah satunya bom Thamrin pada tahun 2016.

(**/ID)

Berita9.com - Presiden Petahana Venezuela, Nicolas Maduro mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia dan masyarakat muslim di Venezuela.

"Di hari pertama di bulan suci Ramadhan, kami memberikan hormat kepada ribuan umat muslim yang menjadikan Venezuela sebagai rumah mereka," ujar Nicolas di akun Twitter @NicolasMaduro, (17/5).

Kicauan Maduro yang menggunakan bahasa Arab itu juga menyebutkan Ramadhan adalah masa untuk merefleksikan diri dan meningkatkan spiritualitas, dengan semangat persaudaraan dan rasa hormat. Ia berharap semua dapat hidup bersama dalam damai.

Di Venezuela sendiri Islam mulai tersebar luas di akhir abad ke-16. Meski tidak banyak, komunitas Islam di negara ini dinilai sangat berpengaruh besar di Amerika Latin.

Untuk diketahui, Pemilu Presiden Venezuela jatuh di momen puasa kali ini, tepatnya hari Ahad (20/5) mendatang. Sebanyak 36 warga negara Venezuela yang tinggal di Indonesia dipastikan ikut berpartisipasi dalam pencoblosan yang akan dilakukan di kantor Kedubes Venezuela nanti.

(**/TW)

Berita9.com - Program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendapatkan kritikan karena rangkaian aksi teror yang terjadi beberapa waktu ini.

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menilai banyak pihak yang belum paham cara kerja deradikalisasi. 

Sehingga, ketika aksi teror pecah langsung cepat menyimpulkan deradikalisasi dianggap gagal.

"Karena deradikalisasi jalan terus. Dan yang menyimpulkan (gagal) itu belum paham. Mudah-mudahan bukan tidak mau paham atau sok tahu," kata Irfan, 17 Mei 2018.

Page 1 of 78
Go to top