Politik

Politik (809)

Berita9.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada Umat Islam di Indonesia untuk memboikot semua produk Amerika Serikat. Hal ini sebagai sikap tegas atas pernyataan sepihak Presiden Amerika Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Dalam orasinya, inisiator Aksi Bela Palestina atau aksi 1712, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin menyebut, seruan boikot ini sebagai sikap tegas terhadap kesewenang-wenangan Trump kepada umat Islam di Palestina.

"Hari ini kita membuat pernyataan sikap boikot Amerika. Membuat petisi terhadap Amerika melalui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta," kata Ma'ruf Amin, di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (17/12/2017).

Ma'ruf menyerukan penolakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel di hadapan massa aksi bela Palestina yang berkumpul di Monas.

"Islam bersatu, bela Palestina. Indonesia bersatu, bela Palestina," ucap dia disambut takbir peserta aksi.

Ma'ruf juga menyerukan, agar umat Islam di Indonesia terus membela Palestina dalam bentuk apapun.

"Membela Palestina saudara kita, dan suarakan ke seluruh dunia, bangsa Indonesia wajib mendukung upaya itu," katanya.

(**/TS)

Berita9.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat yang akan mengikuti Aksi Bela Palestina atau Aksi 1712 di Monas, Jakarta Pusat, Ahad (17/12) besok. Ia meminta semua ikut mendoakan perjuangan Palestina.

"Doa bersama, doakan, doakan agar perjuangan Palestina bisa berhasil dan dukung ikhtiar yang sudah dilakukan amat baik oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Anies di kawasan Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (16/12/2017).

Anies juga secara tegas mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menunjukkan sikap tegas pemerintah Indonesia yang mendukung Palestina. Jokowi diketahui secara khusus bertolak ke Istanbul, Turki, menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang membahas Palestina pada 13 Desember lalu.

"Saya berharap kita semua mendukung, kita semua ikut menjaga sama-sama agar ikhtiar pemerintah Indonesia yang sudah amat baik ini bisa berhasil," tuturnya.

Saat ditanya apakah ia akan menghadiri aksi perjuangan kemanusiaan yang diikuti oleh berbagai elemen tersebut, Anies mengaku belum tahu.

"Belum tahu saya," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga menyatakan dukungannya atas sikap tegas Jokowi terhadap persoalan Palestina. Menurutnya, aksi tersebut merupakan kegiatan yang menyatukan rakyat Indonesia.

"Tidak memandang suku, tidak memandang ras, etnis. Kita bersama Pak Jokowi mendukung Palestina. Dan tindakan sepihak daripada Amerika tentunya merupakan tindakan yang memicu provokasi. Dan kita bersama Pak Jokowi ingin mendukung Palestina," tuturnya.

Sandi juga mengaku belum mengetahui apakah akan hadir dalam aksi bela Palestina tersebut. Sebab, besok ia sudah memiliki jadwal kegiatan yang cukup padat.

"Saya kebetulan ada undangan dari Bu Susi ke daerah situ. Jadi kebetulan nanti rencananya lari dari UMKM terus lari ke Monas, dari Monas nanti lihat seperti apa. Jam 09.00 WIB udah ada undangan maulid juga. Jadi nanti mepet. Saya sendiri belum terima undangan," ujarnya.

(**/hri)

Berita9.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyindir Setya Novanto saat menyampaikan pidato kunci pada pembukaan seminar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Semarang, Kamis.

"Akuntan yang baik akan menumbuhkan negeri ini, tapi ada juga akuntan yang kurang baik, seperti orang yang paling dicari minggu ini, dan kelihatannya sakit, juga akuntan, tapi saya yakin dia bukan anggota Anda," katanya merujuk pada Setya Novanto, yang pernah menjalani pendidikan akuntansi di Universitas Widya Mandala Surabaya.

Setya Novanto mengaku sakit diare dan menolak menjawab ketika hakim menanyakan identitasnya saat menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus korupsi dalam pengadaan KTP Elektronik pada Rabu (13/12).

"Tadi saya tanya Pak Mardiasmo, apakah dia anggota Anda, dia bilang bukan, jadi saya kira jika Anda akuntan yang baik pasti termasuk anggota IAI," kata JK,  disambut tepuk tangan para anggota IAI.

Dalam pidato kunci tersebut, Wakil Presiden menekankan peran kunci profesi akuntan dalam menjaga transparansi dan evaluasi keuangan. Dia berharap para akuntan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi supaya kesalahan yang sama tidak terulang.

"Jangan sampai demi mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), menggunakan segala cara, tapi harus dengan jalan yang lurus, shirotol mustaqim dari akuntan-akuntan," kata dia.

Acara peringatan 60 Tahun IAI juga dihadiri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo, Presiden Federasi Akuntan Internasional (IFAC) Rachel Grimes dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

(**/Ant)

Berita9.com - Anggota DPD RI asal Bali Gede Pasek Suardika mempunyai kesan dan penilaian spesial terhadap sosok AM Fatwa.

Melalui akun twitternya, Kamis (14/12/2017), @G_paseksuardika membeberkan kisahnya selama berinteraksi dengan AM Fatwa. Mengalir secara elegan, kucuran duka Pasek membaciri halaman twitternya.

“Beliau dikenal sebagai tokoh politik muslim garis keras di jaman Orba karena kasus Tanjung Priok. Tetapi di mata saya yang beragama Hindu menilainya berbeda.” twuitnya.

Pasek terkesima dengan kegigihan perjuangan Fatwa dengan keyakinan perjuangan nilai keislamannya.

“Beliau figur pluralis berbasis wawasan Islam yang kuat. Hal itu saya rasakan selama berinteraksi di parlemen. Bahkan sering diskusi kebangsaan.” katanya.

Fatwa dikenang Pasek sebagai figur yang menghormati keyakinan agama lainnya.

“Bila menelpon saya, Beliau tidak segan ucapkan salam OM Swastyastu, dan saya pun menjawabnya Wallaikum salam. Sebagai bentuk interaksi saling menghargai.” ujarnya.

Kenangan manis akan keakraban bersama Fatwa menjadi memory indah akan perjalanan hidup politisi asal pulau dewata ini.

“Bahkan secara khusus, saya memiliki rekaman yang akan saya simpan sebaik-baiknya, dimana Beliau berkomentar tentang penilaian diri saya.” kesannya.

meskipun terlihat bercanda saat disampaikan, tapi kesan pesannya sangat substansial dan menyentuh.

“Walau rekaman itu hanya iseng-iseng saja di sebuah kegiatan bersama, tetapi Beliau menyampaikannya dengan sungguh-sungguh.” cuitnya.

Kenegaraan almarhum juga terasa oleh politisi muda ini ketika legowo harus mundur dari kursi ketua BK DPD RI.

“Bahkan ketika Beliau mundur sebagai ketua BK DPD RI karena alasan kesehatan, saya yang menjadi penggantinya.” jelasnya.

Kedewasaan berpolitik selama di senayan membuat Pasek menemukan sosok guru politik di jaman kekinian.

“Kami sering berdiskusi, bahkan tak jarang berdebat tentang suatu hal. Tetapi tetap Bapak AM Fatwa layak jadi guru politik.” terangnya.

Bahkan Pasek belajar banyak bagaimana melerai konflik ketika sudah pada puncaknya memanas.

“Ketika memimpin sidang pergantian pimpinan yang gaduh lalu, Saya intensif diskusi ttg tata cara dan mekanisme hukumnya.”

Akhirnya sebuah perpisahanpun harus menjadi penutup kenangan yang baik antara Pasek dan Beliau.

“Banyak kenangan politik bersamanya. Selamat jalan Bapak AM Fatwa, semoga mendapatkan tempat terbaik di alam sana.”pungkasnya.

(**/TS)

Berita9.com - Presiden Joko Widodo menyebut aturan perizinan atau birokrasi yang rumit jadi alat kepala daerah, pejabat dan kepala lembaga untuk melakukan pemerasan. Tak heran kata dia saat ini birokrasi atau perizinan cenderung jadi objek untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung terbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat," kata Jokowi saat memberikan sambutan di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017. 

Jokowi menambahkan banyak pula syarat diubah menjadi izin. Makanya perizinan di Indonesia bukan lagi puluhan tapi ratusan. 

"Minta ini pakai izin, mau berusaha ini pakai izin, banyak yang suka menerbitkan aturan tidak jelas menggunakan bahasa abu-abu, surat klarifikasi pun bisa jadi objek transaksi artinya regulasi, aturan perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan alat untuk transaksi," kata dia.  

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta kepada setiap pemangku kebijakan seperti Bupati atau Gubernur untuk menghentikan praktik kotor tersebut. Dia meminta kepala lembaga, pejabat dan kepala daerah memangkas aturan yang membebankan masyarakat dan dunia usaha.

"Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan dan jangan lagi diberi kesempatan, semua kementerian, gubernur bupati, wali kota, pangkas itu yang namanya regulasi aturan, perizinan, persyaratan yang memberikan beban ke masyarakat dan dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien," tandas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan seluruh jajaran birokrasi tidak boleh main-main membuat aturan atau izin kepada dunia usaha khususnya masyarakat. Jokowi tidak ingin masyarakat disulitkan dengan aturan-aturan yang tidak jelas.

"Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi membikin susah dunia usaha, membikin susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa," kata Jokowi.

(**/REN)

Berita9.com - Kementerian Keuangan akan mulai memotong Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah pada tahun depan. Pemotongan itu dilakukan untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Implementasi pemotongan anggaran transfer ke daerah itu dilakukan seiring dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.83/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan DAU dan DBH.

Dalam beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 4 Desember 2017 itu menyebutkan, pemotongan DAU/DBH dilakukan atas anggaran pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tunggakan kepada BPJS Kesehatan yang melampaui jangka waktu setahun dan telah dilakukan penagihan optimal oleh BPJS Kesehatan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, tunggakan yang dapat dimintakan pemotongan DAU dan DBH adalah tunggakan iuran wajib Pemda yang lebih dari satu tahun dan telah dilakukan penagihan. Pemotongan juga akan dilakukan atas tunggakan sebesar Rp 1,3 triliun yang telah terjadi sejak 2004-2017 atau sejak BPJS Kesehatan masih berstatus Askes.

Untuk bisa memotong DAU/DBH, BPSJ Kesehatan melalui kantor cabang masing-masing harus melakukan rekonsiliasi dengan Pemda yang menunggak dan dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan rekonsiliasi itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan menetapkan jumlah tunggakan Pemda dan mengirim permohonan pemotongan ke Kemkeu.

Boediarso bilang, berdasarkan permohonan itu, Kementerian Keuangan memotong DAU/DBH sebagai penyelesaian tunggakan iuran wajib daerah yang bersangkutan. Hasil pemotongan disalurkan ke BPJS Kesehatan lewat mekanisme penghitungan dan pihak ketiga. "Tidak otomatis dipotong, harus ada action dari BPJS Kesehatan dulu," ujarnya, (10/12)

Sementara itu, Kepala Biro Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat bilang, pihaknya tengah bersiap melakukan rekonsiliasi data dengan Pemda. Mekanismenya akan merujuk pada ketentuan yang berlaku. Kini masih ada Pemda dalam proses pembayaran sehingga jumlah tunggakan masih dinamis.

Karena itu, BPJS Kesehatan akan menunggu hasil audit laporan keuangan 2017 untuk mengimplementasikan rekonsiliasi tunggakan Pemda. "Rekonsiliasi dilakukan semester I-2018," katanya.

(**/Kon)

Berita9.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut upaya penegakan hak azasi manusia selama tiga tahun pemerintahan Presiden Presiden Joko Widodo mengalami kemunduran dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma dalam media briefing memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh setiap 10 Desember mengatakan kemunduran tersebut dapat dilihat dari belum terealisasinya janji Presiden Jokowi yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan presiden 2014 yang juga sudah ia tuangkan dalam Nawacita.

"Tetapi kenyataannya sebaliknya, banyak aktor yang diindikasi bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM berat justru kini menduduki jabatan dalam pemerintahan," ujar Feri di Jakarta, Ahad (10/12). 

Sementara saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, setidaknya dibuka ruang di mana presiden mengundang dan berdiskusi dengan para korban pelanggaran HAM berat di istana, meskipun dalam tataran pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian kasus masih mandek.

Presiden Jokowi secara tersurat dalam RPJMN 2015-2019 menyampaikan niat membentuk komite ad hoc yang tugasnya mirip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, hingga kini belum ada pembahasan apa pun terkait rencana tersebut maupun upaya untuk memanggil para korban untuk mendiskusikan langkah apa yang sebaiknya ditempuh.

"Saya dan teman-teman pegiat HAM sudah berulang kali datang ke Kantor Staf Presiden dan Sekretaris Kabinet untuk memberikan berkas-berkas dan menyampaikan argumentasi terkait penyelesaian kasus-kasus ini tetapi sampai sekarang tidak ada respons dari Presiden," kata Feri.

Dalam dua tahun ke depan, Feri meragukan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu akan masuk ke "radar" Presiden Jokowi mengingat 2018 dan 2019 adalah tahun politik untuk pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Ia khawatir isu HAM hanya akan digunakan sebagai komoditas politik semata tanpa ada langkah penyelesaian yang riil.

"Kami selalu menekankan ke Presiden agar memberi instruksi tegas kepada Kejaksaan Agung untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Ya setidaknya beberapa kasus dahulu seperti peristiwa Wasior, Wamena yang juga sudah disebut-sebut dalam Universal Periodical Review Dewan HAM PBB Mei lalu. Tetapi langkah itu pun belum dilakukan," ujar Feri.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Jokowi mengakui masih banyak pekerjaan rumah dalam hal penegakan HAM yang belum tuntas dilakukan pemerintah. "Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM," kata Presiden dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 di Solo, Jawa Tengah, Ahad.

Beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, katanya, misalnya penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. "Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Presiden.

Secara khusus Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas upaya Komnas HAM dan para aktivis HAM yang tidak henti memperjuangkan rasa keadilan masyarakat, serta para kepala daerah yang telah mengembangkan daerah berwawasan HAM (human right cities). "Selamat hari HAM sedunia dan selamat bekerja bersama untuk membangun fondasi HAM yang kokoh untuk Indonesia yang adil untuk Indonesia yang makmur untuk Indonesia yang sejahtera," kata Presiden. 

(**/Ant)

Berita9.com - Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Lapangan Mabes TNI pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017.

Pada kesempatan tersebut, Gatot kembali menyampaikan kesan dan pesannya selama menjadi pucuk pimpinan TNI. 

"Kalau Negara Memanggil Pasti Saya Siap"

Kepada seluruh tamu dan prajurit yang hadir pada acara tersebut, Gatot tidak lupa meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kepemimpinannya selama ini.

"Saya sadar, mungkin selama ini saya belum baik. Untuk itu, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf," ujarnya.

Ia juga berterima kasih kepada pihak-pihak dan rakyat Indonesia yang selama ini telah memberi dukungan kepada TNI.

Meski mengaku masih banyak kekurangan di sana sini, Gatot berharap ke depannya, di bawah komando Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, TNI dapat menjadi lebih baik lagi.

"Terima kasih kepada seluruh rakyat dan maaf mungkin harapan kepada TNI belum sempat terwujud dengan baik. Semoga Allah memberikan kesehatan agar senantiasa dapat menjaga NKRI," ujarnya lagi.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Pelantikan oleh Presiden Joko Widodo telah dilangsungkan di Istana Negara pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017 kemarin.

(**/JN)

 

Berita9.com - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadikan Yerusalem (Al-Quds) sebagai ibukota Israel jelas memukul mundur ikhtiar damai yang dirintis berbagai pihak dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan, penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel sama dengan melegalkan penjajahan negara Yahudi itu terhadap Palestina. Dan harus ditolak karena nyata-nyata bertentangan  dengan resolusi legalitas Yerusalem  yang merupakan bagian dari Palestina.

"Kami mendesak Presiden AS Donald Trump untuk mencabut keputusannya, dan mendesak Organisasi Kerja Sama Islam untuk melakukan langkah politik dan diplomatik membatalkan keputusan tersebut," katanya saat menggelar aksi protes di depan Kedubes AS di Jakarta, Jumat (8/11).

Menurut Aziz, pihaknya mendukung kemerdekaan Palestina sebagaimana tertuang dalam sikap politik luar negeri Indonesia. Maupun dalam kapasitas Indonesia sebagai anggota OKI yang telah menghasilkan Revolusi Jakarta pada 2016 sebagai bentuk dukungan kemerdekaan Palestina dari penjajahan.

PPP juga menyerukan kepada segenap umat Islam untuk melakukan qunut nazilah, seraya mendoakan agar bangsa Palestina segera terbebas dari derita dan bisa hidup aman tenteram dalam suasana penuh perdamaian.

"Kami mengajak segenap komponen bangsa Indonesia untuk berdoa bagi keamanan dan ketenteraman dunia," tegas Aziz.

(**/RM)

Berita9.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat telah menghadap Dewan Etik MK untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut Arief melobi DPR untuk urusan masa jabatan.

Arief sempat diisukan melobi sejumlah fraksi di Komisi III DPR untuk memperpanjang masa jabatannya yang bakal habis April 2018.

"Tadi pagi Prof Arief sudah memberikan klarifikasi di hadapan Dewan Etik," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono lewat pesan singkatnya, Kamis (7/12).

Fajar enggan menjelaskan lebih lanjut terkait klarifikasi yang diberikan oleh Arief. Dia juga tak menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Etik MK terhadap Arief.

"Itu kewenangan Dewan Etik," ujar Fajar.

Dewan Etik MK memanggil Arief untuk meminta klarifikasi soal dugaan lobi terhadap anggota Komisi III DPR untuk memperpanjang masa jabatannya.

Anggota Dewan Etik MK, Salahuddin menganggap pemanggilan Arief diperlukan karena Dewan Etik sejauh ini baru mengetahui dugaan tersebut dari pemberitaan media massa.

Ia menilai semua pemberitaan di media massa tidak bisa diterima begitu saja, sehingga harus ada klarifikasi dan konfirmasi dari orang yang bersangkutan.

"Karena bisa saja ada berita yang bersifat gosip atau tidak ada dasarnya," ujar Salahuddin.

Usai meminta klarifikasi dari Arief, Dewan Etik akan menggelar rapat internal untuk menyimpulkan apakah Arief melanggar etika sebagai hakim MK atau tidak.

Dewan Etik bisa menganulir keputusan Komisi III DPR mengenai perpanjangan masa jabatan hakim MK jika Arief terbukti melanggar kode etik, dalam hal ini dugaan melobi Komisi III DPR.

"Tergantung pelanggarannya, berat atau ringan," ucap Salahuddin.

Dugaan pelanggaran etik itu turut dilaporkan sejumlah LSM ke Dewan Etik MK. LSM yang melaporkan Arief antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Lingkar Madani, Perkumpulan untuk Pemili dan Demokrasi (Perludem) serta tiga individu, yakni Wahidin Suaib, Agustanzil, dan Dadang Tri Sasongko.

"Kami berharap Dewan Etik MK ini bekerja untuk melakukan penelusuran untuk menjaga independensi keberpihakan dari MK," ucap Tama Satria Langkun dari ICW usai memberikan berkas laporan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/12).

Arief sendiri enggan mengomentari tudingan yang menyebut dirinya melobi sejumlah partai untuk mendukung perpanjangan masa jabatannya sebagai calon tunggal hakim MK. Dia mengklaim telah mengurus masa jabatannya sebagai hakim MK sesuai prosedur.

“Saya tidak boleh komentar apa-apa, nanti malah gaduh. Pokoknya prosesnya ada di DPR,” kata Arief, Selasa (5/12). 

(**/Gil)

Page 1 of 58
Go to top