Politik

Politik (1266)

Jakarta - Polemik harus dan tidaknya impor beras antara Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso masih berlangsung. Saat dimintai tanggapannya mengenai kisruh impor beras ini, begini reaksi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Alih-alih memberikan tanggapan, Mentan Amran lebih memilih membahas tentang Kementerian Pertanian (Kementan) yang tengah menggencarkan gerakan ekspor produk hortikultura, pangan dan perkebunan. Bahkan, sepanjang 2017, ia mengklaim pertumbuhan ekspor mencapai 24 persen.

"Kita sekarang Kementan melakukan gerakan ekspor. Itu jauh lebih produktif. Kita sedang ekspor," ujarnya disela-sela acara Spektra Holtikultura di Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balitsa) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/9).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, apakah impor tidak perlu, ia kembali menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus melakukan ekspor. Dengan harapan meningkatkan kesejahteraan petani dan pemasukan devisa lebih meningkat. "Kita sedang melakukan ekspor, ekspor, ekspor," katanya.

Dia kembali menegaskan, hingga akhir jabatannya pada 2019 mendatang akan lebih banyak berbicara ekspor produk-produk yang menjanjikan di sektor holtikultura, pangan dan perkebunan. Termasuk mendorong agar investasi di bidang pertanian terus bertambah.

Amran menambahkan, sejak dua tahun terakhir telah menyiapkan bibit holtikultura senilai Rp 5,5 triliun untuk ditanam. Kemudian telah berhasil dipanen sekarang dan diekspor ke 11 negara di seluruh dunia.

"Kami melakukan gerakan masif untuk ekspor komoditas pertanian. Ini momentum emas meningkatkan ekspor, 2017 meningkat ekspor 24 persen," ungkapnya. 

(**/RE)

Jakarta - MUI menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang mengizinkan mantan napi korupsi maju sebagai caleg di Pemilu 2019. MUI menilai putusan itu dapat berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia.

"Hal ini menunjukkan bahwa korupsi belum dianggap sebagai musuh bersama dan menjadi sinyalemen krisis yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid lewat keterangannya, Rabu (19/9/2018).

Zaniut mengatakan pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh oleh semua elemen bangsa. Korupsi juga, menurut dia, harus dicegah sejak dari pikiran hingga tindakan.

"Menurut hemat kami, upaya memerangi korupsi seharusnya dimulai dengan lahirnya 'rasa krisis' yaitu kesadaran bahwa jika korupsi tidak diberantas maka keberlangsungan negara menjadi ancaman serius," ujarnya.

Zainut melihat realitas sosial saat ini di Indonesia tak menunjukkan adanya keseriusan dalam memberantas korupsi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih memberikan dukungan terhadap para politikus eks napi korupsi.

"Anehnya, kenyataan sosial pun menunjukkan 'rasa krisis' atas bahaya korupsi belum melekat dalam benak masyarakat. Terbukti masih banyak masyarakat yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap tokoh koruptor, bahkan ada beberapa politikus yang terbukti melakukan tindakan korupsi masih dicalonkan kembali oleh partai politik menjadi pemimpin daerah dan anggota legislatif dan hebatnya mereka diterima dengan tangan terbuka untuk kembali berkiprah di arena politik dan menempati jabatan struktural partai yang cukup strategis," paparnya.

Karena itu, dia meminta masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak yang bersih. Menurutnya, upaya itu dilakukan tiada lain untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.

"Untuk hal tersebut MUI mengimbau kepada masyarakat untuk cermat dalam memilih pemimpin khususnya calon anggota legislatif, agar tidak memilih caleg yang memiliki sejarah kasus korupsi. Hal ini semata untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan bencana," imbuhnya.

(**/DT)

Berita9.com - Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi memberikan kesaksiannya dalam kasus korupsi pembangunan Purbalingga Islamic Center.

Ia mengakui suap yang diterimanya digunakan untuk kegiatan PDI Perjuangan Purbalingga yang saat itu dipimpinnya.

Hal tersebut dia sampaikan saat hadir sebagai saksi dari 4 terdakwa, Kepala ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, dan pihak swasta yaitu Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Adirawinata Nababan.

Tasdi semula selain sebagai bupati juga menjabat ketua DPC PDIP Purbalingga. Namun setelah ditangkap KPK 4 Juni 2018 lalu, ia dipecat dari partai. Tasdi diduga menerima suap dari pembangunan Purbalingga Islamic Center sebesar Rp 500 juta.

Dalam kesaksiannya, Tasdi mengaku menyampaikan kepada Hadi butuh uang Rp 500 juta. Hadi kemudian melanjutkan pesan itu ke Librata.

"Saya sampaikan butuh Rp 500 juta untuk kepentingan partai," kata Tasdi di pengadilan Tipikor Semarang, (17/9).

Menurutnya, sebagai kader partai, dia punya komitmen. Dan untuk memenangkan Pilkada ia membutuhkan uang tersebut karena jika sampai kalah maka tidak akan mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai bupati di periode kedua.

"Saya bertanggungjawab memenangkan partai. Kalau tidak memenangkan partai, nanti tidak direkomendasi lagi," tandasnya.

Dari kebutuhan Tasdi Rp 500 juta, ia mengaku baru menerima Rp 315 juta dan uang dalam dolar yaitu 20 ribu USD. Suap tersebut dimaksudkan juga agar PT Sumber Bayak Kreasi memenangkan proyek Purbalingga Islamic Center tahun 2018.

Untuk diketahui Tasdi dan Hadi ditetapkan sebagai penerima suap sedangkan 3 pengusaha ditetapkan sebagai pemberi suap. Tasdi belum menjalani sidang sebagai terdakwa.

(**/TS)

Berita9.com - Di hadapan mahasiswa baru Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan, sejak dulu kemajuan Indonesia tak pernah lepas dari peran generasi muda.

Sejak 1908 dengan berdirinya Budi Oetomo, sumpah pemuda pada 1928, kemerdekaan Indonesia 1945 hingga gerakan reformasi 1998. Karena itu, menghadapi pemilu 2019, Ketua MPR mengajak seluruh mahasiswa melanjutkan kiprahnya mengawal NKRI dan menghindarkan perpecahan diantara anak-anak bangsa Indonesia. 

"Dari semenjak sebelum merdeka pemuda selalu menunjukkan peran pentingnya. Kini bangsa Indonesia kembali memanggil, kita merasakan ada gesekan karena itu mahasiswa harus menunjukkan perannya mengawal NKRI", kata Ketua MPR menambahkan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat memberikan Kuliah Umum dihadapan mahasiswa baru Untag Semarang. Acara tersebut berlangsung di Aula Graha Kebangsaan, Kampus Merah Putih  Untag Semarang, (15/9).

Ikut hadir pada acara tersebut Rektor Untag Semarang Dr. Drs. H. Suparno M. Si. Mahasiswa kata Zulkifli Hasan harus menjadi peloporor dan agen persatuan bangsa.

Mahasiswa harus mau dan mampu mengajak masyarakat, untuk tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Karena sesungguhnya pemilu adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan demokrasi. Sehingga tidak tepat kalau pilihan pimpinan nasional malah menimbulkan pertikaian. 

"Mahasiswa harus mampu mengajak dan mempengaruhi masyarakat agar pemilu yang akan berlangsung pada April 2019, bisa berlangsung secara jujur dan adil, tidak ada pertikaian dan perkelahian", kata Zulkifli Hasan menambahkan.

(**/YN)

Berita9.com - Bakal cawapres Sandiaga Uno menghadiri peluncuran komunitas @ruangsandi bersama generasi milenial di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (15/9).
 
Acara tersebut digagas oleh kaum milenial yang memiliki pengalaman wirausaha. Salah satu produk yang dilaunching adalah Kopi Uno.
 
“Teman-teman @ruangsandi hari ini ada beberapa produk yang di-launching salah satunya Kopi Uno. Ini bikinan anak muda, generasi milenial yang mendorong adanya creativepreneur, ada juga kolaborasi komunitas agent of change,” kata Sandi di lokasi.
 
Dalam acara tersebut, Sandi memberikan sejumlah tips dalam mengembangkan usaha yang dijalani oleh para kaum milenial.
 
Salah satunya, Sandi menekankan wirausaha berbasis kreatifitas di tengah perkembangan zaman dan tantangan global.
 
“Saya mendorong adanya creativepreneur kepada anak-anak muda yang hadir di sini. Karena yang jadi ancaman kita robotics, artificial intelligence, dan internet of thinks (yang) mungkin akan menggerus lapangan kerja,” ujar mantan Wagub DKI Jakarta itu.
 
Sandi menjelaskan, perkembangan zaman dan dunia digital bisa menggerus lapangan kerja akibat masifnya penggunaan robot. Sandi juga mendorong agar anak muda tidak terlalu sibuk dengan perpolitikan.
 
“Kalau kita sibuk sama politik ngomong tentang perpecahan, energi bangsa ini akan hilang. Kalau kampanye ini digunakan untuk hal-hal positif seperti ini malah kita mendorong lahirnya terobosan-terobosan baru,” tutup Sandi.
 
(**/KUM)

Berita9.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai saat ini waktunya melihat komitmen partai politik (parpol) terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 dan 26 Tahun 2018. 

MA yang menyatakan mantan narapidana kasus korupsi bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tersebut. “Bolanya sekarang ada di parpol,” kata Titi dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/9).

Dia menjelaskan apabila Bawaslu dan MA memberi karpet merah pada mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg), tetapi selama parpol berkomitmen tidak mencalonkan maka tidak masalah. Dengan demikian, mantan narapidana korupsi tidak bisa menjadi caleg dan muncul di surat suara, apalagi sampai menang di pemilu.

Karena itu, saat ini waktunya melihat dan membuktikan sejauh mana partai politik menjaga komitmen pemberantasan korupsi. Sebab, parpol sudah menandatangani pakta integritas dengan KPU dan Bawaslu ihwal komitmen tersebut.

“Jadi saatnya pemilih menagih dan menilai komitmen parpol yang sudah mereka sepakati dalam pakta integritas mereka dengan KPU ataupun Bawaslu,” ujar dia.

Juru bicara MA Suhadi membenarkan MA memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Menurut MA, dua nomor PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, aturan tentang pendaftaran caleg dikembalikan sesuai UU Pemilu tersebut. Regulasi itu tidak menyebutkan secara eksplisit ihwal larangan eks koruptor menjadi caleg. 

(**/UMI)

Jakarta - Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Perguran Tinggi Agama Islam se-Indonesia dan aliansi Mahasiswa Primordial se-Jabodetabek menggelar aksi damai mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo.

Koordinator lapangan, Dewi Nabilla mengatakan, aksi damai itu digelar di depan pintu masuk utama gedung DPR RI.

"Titik kumpul dan aksi, Gedung Menpora Long March Ke Senayan Gedung DPR," katanya, Jumat (14/9/2018).

Dewi melanjutkan, dalam aksi tersebut ada tujuh tuntutan yang akan disuarakan. Adapun tujuh tuntutan itu:

1. Turunkan Jokowi
2. Mendesak kementerian terkait membenahi perekonomian bangsa.
3. Meminta TNI/POLRI tetap menjaga netralitasnya pada Pilpres 2019.
4. Copot Lukman Hakim sebagai Menteri Agama.
5. Turunkan harga BBM.
6. Stop impor.
7. Hapus Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

(**/BI)

Jakarta - Kelompok pengemudi taksi daring tergabung dalam Gerakan Hantam Aplikasi Nakal (Gerhana) dan Asosiasi Driver Online (ADO) mendesak pemerintah bersikap tegas, supaya perusahaan operator jasa transportasi daring tidak sewenang-wenang soal tarif dan merekrut sopir. Jika korporasi tak juga mematuhi peraturan, mereka meminta pemerintah bertanggung jawab atas nasib para sopir.

Perwakilan unjuk rasa Gerhana dan ADO, Dedi Heriyantoni menyatakan khawatir nasib mereka akan semakin sulit jika Grab Indonesia yang menjadi tempatnya mencari nafkah berubah menjadi perusahaan transportasi.

"Kami menolak keras aplikator menjadi perusahaan transportasi karena nasib kami akan semakin menderita," ujar Dedi dalam unjuk rasa di depan kantor Grab Indonesia pada Senin (10/9).

Operasi taksi daring diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur angkutan sewa khusus (ASK), sejak 1 November tahun lalu. Kementerian Perhubungan mulai menerapkan aturan yang menjadi payung hukum kuat bagi keberadaan taksi daring pada 1 Februari 2018.

Dalam perjalanannya, berbagai poin dalam aturan ini masih dikritik misalnya keharusan uji kelaikan (KIR) dan pemasangan stiker khusus. Selain itu, pengemudi juga tak sepakat adanya tarif batas bawah dan atas serta kuota daerah operasi.

Keberatan mereka yang lain, operasi taksi online cenderung berada di bawah kementerian perhubungan. Misalnya di negara-negara Eropa.

Menurut Dedi, payung hukum yang dibuat selama tiga tahun terakhir telah membebani para pengemudi daring. Menurut mereka aturan itu tak jelas dan tak membuat nasib mereka lebih sejahtera. Justru, hukum itu dirasa tak dipandang para aplikator.

"Sekarang saja selama tiga tahun pemerintah tidak berhasil membuat Grab menaati peraturan mereka," kata dia.

Dengan menjadi aplikasi transportasi, para mitra juga merasa tindakan monopoli perusahaan aplikator akan menguasai segala sektor. Sebab, mereka akan menguasai bisnis dari hulu ke hilir.

Di bawah Kemenhub dan Kominfo, aplikasi jenis on demand ini bisnis intinya mempertemukan penumpang dengan pemilik kendaraan. Mereka sebenarnya tidak diperkenankan merekrut mitra baru secara mandiri kecuali melalui unit-unit koperasi yang berbadan hukum. Sebab, Grab cs menolak dijadikan perusahaan aplikasi transportasi.

Jika perusahaan tetap tak mau mendengar semua tuntutan mereka, Gerhana dan ADO berencana menuntut pemerintah untuk mengusir Grab cs. Hanya saja pemerintah juga diminta bertanggung jawab terhadap nasib pengemudi yang sudah menggantungkan nafkah dari aplikasi ini.

"Nanti kalau ditutup pemerintah harus bertanggung jawab ini bagaimana sudah banyak yang menjadikan Grab sebagai mata pencaharian utama," ujarnya.

(**AY/KI)

Jakarta - Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, partai politik harus selektif dalam mencalonkan kader-kadernya menjadi caleg.

Hal itu diutarakan Siti menanggapi polemik aturan PKPU mengenai larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

"Parpol akan rugi sendiri kalau gak selektif terhadap kader-kader yang dijadikan calon-calon pemimpin di legislatif yudikatif eksekutif karena publik sangat terbuka kalau ada resistensi di publik sebaiknya mundur," kata Siti Zuhro di Jakarta, Senin (10/9/2018).

Siti melanjutkan, saat ini persoalan korupsi sudah merajalela diseluruh segi kehidupan berbangsa. Untuk itu, harus ada empati dari partai politik untuk memutus mata rantai korupsi dari calon-calon yang akan ditempatkan dalam jabatan politik.

"Filosofi itu yang harus dikedepankan dengan menonjollan integritas karena saat ini isu integritas itu yang paling utama. Supaya masyarakat tidak teriak-teriak," kata Ketua Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) itu.

Selain itu, kata Siti Zuhro, pemimpin jabatan publik merupakan contoh bagi masyarakat. 

"Menjadi pemimpin itu ada syaratnya mereka adalah role model yang akan diteladani sosoknya harus ada role model bahwa pemimpin itu harus sosok yang tidak berisiko apalagi KPU punya datanya. Negara ini sudah darurat korupsi masak gak ada sense," tandasnya.

(**/YN)

Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memberi sejumlah catatan terhadap kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Saya apresiasi kerja pemerintah dan saya mengerti permasalahan yang dihadapi di lapangan. Tetapi saya mendasarkan masukan dan kritikan saya dari laporan yang masuk sampai hari ini dari para Relawan RSD yang berada di sana. Mulai dari lemahnya koordinasi antar institusi, sampai keterbatasan BNPB menjangkau korban dalam memberikan bantuan," ujarnya usai rapat kerja dengan BNPB digedung DPR.

Saat pertama kali gempa terjadi di Lombok, Presiden menunjuk Menkopolhukam sebagai koordinator mitigasi. Sementara sepengetahuan Komisi VIII DPR RI dan berdasarkan UU, koordinator penanggulangan bencana adalah mitra kerja mereka yakni BNPB.

Keadaan ini menyulitkan anggota DPR mengkomunikasikan informasi dari pemerintah kepada korban gempa, masyarakat, atau lembaga swadaya yang melaporkan setiap hal yang mereka butuhkan.

Sara mengakui memiliki tim yang sudah berada disana satu hari setelah bencana terjadi.

"Hari pertama, korban sudah banyak, keadaan chaos, tetapi para relawan atau lembaga-lembaga yang ada disana, masih bingung siapa yang menjadi koordinator. Mungkin karena kantor BPBD setempat rusak dan jumlah SDM mereka yang sangat terbatas dan terlihat kewalahan menangani skala kerusakan dan cakupan wilayah yang terdampak," jelas Sara.

Persoalan lain adalah keterbatasan BNPB dalam menjangkau korban dalam memberikan bantuan. Berdasarkan laporan BNPB sebanyak 396 ribu jiwa menjadi korban dalam gempa Lombok. Namun hingga saat ini BNPB baru mampu menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) bagi 5 ribu lebih rekening.

"Semakin aneh bagi saya saat pemerintah dengan kondisi keterbatasan memberi bantuan, tapi membuat kebijakan menolak bantuan luar negeri dengan alasan yang aneh juga," ujarnya.

BNPB dalam pemaparannya mengakui menolak bantuan asing karena keberadaannya dalam mitigasi bencana lebih banyak negatifnya. Orang asing menurut BNPB sering kali mengungkapkan ke publik hal-hal yang mengganggu kinerja penanganan bencana.

Selain lebih banyak bicara dihadapan publik dan menggangu kinerja tim, bantuan yang diberikan orang asing juga tidak banyak. Namun bagaimana bisa banyak jika tidak diijinkan masuk.

Alasan lain adalah penyaluran bantuan asing sudah satu pintu yakni melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Center) dimana Indonesia tergabung didalamnya.

"Aturan yang aneh, asing tidak boleh bantu karena faktor yang tidak relevan dengan bentuk bantuan. Tapi disisi lain, kalau asing bantu, harus melalui AHA Center. Itupun baru diinformasikan BNPB hari ini ini. Sedangkan di dalam UU yang terkait tidak ada pelarangan seperti yang dimaksud, justru pintu dibuka bagi mereka. Bantuan ini bisa membantu para korban di hari-hari pertama terutama dalam upaya SAR contohnya," ujarnya.

Sara menilai miskoordinasi dan keterbatasan menyalurkan bantuan diatas menjadi penyebab banyaknya lokasi gempa yang belum tersentuh pemerintah.

Hal ini diketahui dari sejumlah pihak yang menghubunginya dan memberikan laporan kondisi terkini di sejumlah lokasi di Lombok.

"Kalaupun sudah tersentuh, paling hanya satu tenda tanpa logistik untuk dua ribuan jiwa. Bahkan ada relawan dari salah satu universitas kedokteran mengeluhkan lokasinya kekurangan air bersih sehingga kesulitan menangani para pasien," ujarnya.

Beberapa titik lokasi yang masih belum tersentuh bantuan dengan optimal adalah Dusun Sejongga, Dusun Senjajak, Dusun Penjor, Dusun Panggung Desa, Dusun Sambik Jengkel, Dusun Sangiang Desa dan Dusun Melepah Utara. Semua dusun itu berada di Kabupaten Lombok Utara.

"Perlu ada evaluasi terhadap persoalan ini semua. Evaluasi mulai dari UU Penanggulangan Bencana sampai pada teknis pelaksanaan dan aturan yang mengikutinya," tegasnya. 

(**/JAT)

Page 1 of 91
Go to top