Politik

Politik (1538)

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tenggat waktu kepada Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menyerahkan surat pengunduran diri jika ingin masuk jadi caleg DPD RI paling lambat hari ini. Hanura memastikan OSO tidak akan mematuhi perintah KPU.

"Pak OSO tidak akan memenuhi perintah KPU karena Pak OSO hanya akan patuh dan tunduk kepada konstitusi dan hukum. Hukum sebagaimana putusan PTUN dan MA," ujar Ketua Bidang Organisasi DPP Hanura, Benny Rhamdani, Selasa (22/1/2019).

OSO diberikan tenggat waktu atau deadline oleh KPU hingga pukul 24.00 WIB hari ini. Jika tidak menyerahkan surat pengunduran diri, KPU tetap mencoret OSO sebagai caleg DPD RI.

Ia pun masih melakukan 'perlawanan'. Melalui pengacara, OSO melaporkan KPU ke Bawaslu dan Polda Metro Jaya.

Pihak OSO juga membeberkan surat perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang intinya tetap meminta KPU memasukkan OSO jadi caleg DPD RI. Hanura menegaskan, OSO tetap bersikukuh pada putusan MA dan PTUN, yang menjadi dasar OSO tetap bisa ikut Pileg DPD tanpa melepas posisinya di Hanura.

"Pak OSO tidak akan pernah tunduk pada putusan yang mengatasnamakan hukum tapi sesungguhnya putusan yang lahir dari sebuah konspirasi politik," kata Benny.

Namun di lain pihak, KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan caleg DPD harus mundur dari jabatannya sebagai pengurus parpol. Oleh sebab itu, KPU memberikan tenggat waktu kepada OSO untuk mundur dari partai hari ini.

"Ya itu sikap KPU, artinya kalau Pak OSO memberikan surat pengunduran diri besok (22 Januari 2019, red) berarti pak OSO kita masukan ke DCT," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (21/1). (*)

Berita9.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno menemui para petambak garam sebagai rangkaian kegiatan kampanyenya di Sumenep, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019).

Agenda kampanye ini diabadikannya melalui unggahan rangkaian foto di akun Instagram pribadinya. Dalam foto, tampak Sandi mengenakan baju dan ikat kepala khas Madura saat menyapa para petambak garam.

Dalam keterangan unggahannya, akun @sandiuno menyampaikan bahwa 60 persen konsumsi garam di Indonesia dihasilkan dari Pulau Madura.

"Inilah mengapa Pulau Madura disebut sebagai pulau garam. Di Desa Karanganyar, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, saya berdialog dengan petambak garam yang ada di pulau ini," tulis keterangan foto akun tersebut.

Lebih jauh, dirinya mengaku mendapatkan berbagai keluhan soal impor garam yang dilakukan oleh pemerintah yang dirasanya sangat merugikan mereka.

"Di kesempatan ini, saya menyampaikan komitmen Prabowo-Sandi untuk selalu berpihak pada rakyat Indonesia, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya," lanjut keterangan unggahannya.

Ia lalu menjanjikan, jika dirinya bersama calon presiden Prabowo diberikan kepercayaan memimpin bangsa Indonesia, maka nasib para petambak garam akan diperjuangkan.

"Jika saya dan Pak @prabowo diberikan mandat untuk memimpin bangsa ini, kita akan pastikan orang-orang yang membantu kami di dalam pemerintahan tidak akan menyia-nyiakan petambak garam, selalu membela rakyat, dan tidak akan mengkhianati rakyat," tandas keterangan unggahan yang disukai lebih dari 10.000 pengguna Instagram ini. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk tidak "loyo" dalam menuntaskan semua kasus rasuah yang diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengatakan, momen Ahok keluar dari penjara setelah menjalani masa hukuman atas kasus penodaan agama semestinya dimanfaatkan oleh KPK secara maksimal.

Konkretnya KPK harus berani memanggil Ahok untuk diperiksa.

"Jika KPK tidak berani usut Ahok. Kita jadi miris ternyata KPK cuma urus yang kecil-kecil," tegasnya, Selasa (22/1).

Lebih lanjut aktivis mahasiswa tahun 1998 ini menekankan, KPK tak boleh "loyo" hanya karena Ahok pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo yang kini presiden.

Agus Raharjo Cs, menurut dia, hanya perlu yakin atas bukti-bukti awal yang sudah dikantongi mereka untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka.

"Kasus RS Sumber waras sudah jelas audit BPK ada kerugian negara Rp 190 miliar, lahan Cengkareng, reklamasi dan lain-lain," paparnya. (*)

Jakarta - Media Survei Nasional (Median) kembali merilis hasil surveinya per Januari (6 sampai 15 Januari 2019). Dari hasil survei ini, elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ditemukan stagnan. Sementara, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno naik, namun melambat.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengatakan, populasi survei nasional ini dari seluruh warga Indonesia yang saat ini memiliki hak pilih. Target sampel nasional 1.500 responden, dengan margin of error sebesar +/- 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Hasil survei menunjukkan dinamika politik yang terjadi selama masa pengambilan data 6 sampai 15 Januari 2019," kata Rico dalam Konferensi Pers di Cikini Jakarta Pusat, Senin 21 Januari 2019.

Rico menjelaskan, pertanyaan yang diajukan di antaranya jika pilpres dilakukan saat ini, pasangan manakah yang akan anda pilih? Dari pertanyaan itu didapatkan angka elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di angka 47,9 persen, Prabowo-Sandi 38,7 persen.

"Selisihnya 9,2 persen dan yang belum menentukan pilihan 13,4 persen. Selisih elektabilitas kedua kandidat menipis, suara pasangan 01 relatif stagnan. Suara pasangan 02 tumbuh tapi lambat," katanya.

Rico menambahkan, survei sebelumnya, November 2018, Jokowi-Ma'ruf di angka 47,7 persen, Januari 47,9 persen, hanya selisih 0,2 persen. Sementara itu, Prabowo-Sandi November 2018, 35,5 persen, Januari 2019 38,7 persen, selisih 3,2 persen.

"Untuk yang belum menentukan pilihan terjadi penurunan. November 16,8 persen, kini 13,4 persen." ujarnya. (*)

Jakarta - Wacana ditiadakannya pemberian kisi-kisi pertanyaan dalam debat calon presiden (capres) berikutnya disambut baik sejumlah pihak. Menurut analis komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, debat capres berikutnya akan menunjukkan kesiapan capres dalam menanggapi pertanyaan yang diramu para panelis debat. 

"Yang paling penting itu masyarakat mau liat calon pemimpin otentik gitu ya, nah kita mau lihat ke otentikannya, keasliannya dari para pemimpin kita itu," kata Hendri, Senin (21/1).

Debat capres kedua pun diyakini akan lebih menarik dibandingkan debat capres perdana, 17 Januari pekan lalu. "Oh tentu iya, kalau nggak ada kisi-kisi pasti akan lebih seru," ujar Hendri.

Hendri menantikan debat capres berikutnya, di mana kedua pasangan calon saling berdebat dan menunjukkan kualitas penguasaannya terhadap masalah bangsa. Sebab, debat capres merupakan ajang yang tepat bagi paslon untuk mempengaruhi masyarakat yang belum menentukan pilihnanya.

"Kalau mereka bilang nggak tahu pun itu show buat kita, kita bisa nilai ini orang pada saat bilang nggak tahu itu gimana, kan kita milih pemimpin, kita milih presiden, bukan milih kamus berjalan, jadi nggak harus semua presiden tahu," kata Hendri.

KPU dalam perkembangannya, berpeluang meniadakan pemberian kisi-kisi soal kepada kedua pasangan capres dan cawapres. Pertimbangan tersebut merupakan bagian evaluasi dan masukan dari para pakar dan masyarakat terhadap debat capres perdana lalu.

"Kami mempertimbangkan masukan pakar dan masyarakat terkait evaluasi debat. Kalau menurut masyarakat karena kisi-kisi menjadi kurang seru, kisi-kisi tidak akan kita berikan lagi," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra disela kegiatan meninjau pencetakan perdana surat suara Pemilu 2019 di PT Gramedia, Jakarta, Ahad (20/1).

Dia mengatakan, tanpa pemberian kisi-kisi, mungkin nanti para pasangan calon akan bisa dengan spontan menjawab pertanyaan dan berdebat dengan pasangan lawan. "Yang jelas kami tidak akan menutup mata dan telinga dari semua masukan," ujar Ilham.

Ilham mengungkapkan sejauh ini telah banyak masukan dari lembaga nonpemerintah serta kalangan media, terkait evaluasi penyelenggaraan debat capres pertama. KPU secara resmi akan menggelar rapat evaluasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada Senin (21/1) ini. (*)

Berita9.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar Deklarasi dan Pembekalan terhadap koordinator relawan 212 tingkat kecamatan se-Jawa Timur. Acara tersebut digelar di Kota Malang, dan sempat didemo oleh sekelompok massa.

Ketua PA 212 Slamet Maarif yang turut hadir dalam acara tersebut menyesalkan adanya demo tersebut. Sebab pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Bawaslu, KPUD hingga Polda Jawa Timur.

"Alhamdulillah hari Ahad, 20 Januari 2019 telah berlangsung Deklarasi dan Pembekalan terhadap Kordinator relawan tingkat kecamatan se-Jawa timur yang dihadiri oleh 500 orang lebih dari 29 kabupaten/kota walaupun sempat ada unjuk rasa oleh sekitar 20 orang yang menolak acara tersebut," kata Slamet dalam keterangannya, (20/1).

Acara pembekalan relawan 212 tersebut berlangsung pukul 13.00 WIB hingga 22.00 WIB malam hadir. Turut hadir dalam kesempatan tersebut selain Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Maryam, hingga Ustaz Bernard Abdul Jabar.

Tema pembekalan kepada para relawan tersebut yakni 'Jihad Politik, Perpolitikan Nasional, hingga Antisipasi Kecurangan Pemilu dan Contohnya.' Menurut Slamet, acara tersebut tak melanggar UU dan hukum di Indonesia.

Ia menyebut pihaknya juga telah melayangkan pemberitahuan kepada Polda Jawa Timur terkait acara ini. "Acara itu sangat jelas tidak melanggar UU dan hukum yang ada di Indonesia," kata Slamet.

"Apalagi tujuan acara tersebut untuk memberikan pembekalan kepada relawan agar pilpres dan pileg bisa berjalan dengan jujur, adil, dan damai. Setiap warga negara secara konstitusi berhak memberikan dukungan kepada paslon tertentu," jelasnya. (*)

Berita9.com - Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku menyesal pernah menjadi bagian yang perjuangkan Joko Widodo di Pilpres 2014.

Menurut dia, janji yang pernah disampaikan Jokowi selama kampanye di Pilpres 2014 ternyata tak dipenuhi. "Saya kecewa karena Jokowi tunduk pada pemodal politiknya. Saya menyesal pernah mendukung Jokowi yang salah, menyesal telah yang ingkar janji dan tidak melakukan janjinya," kata Ferdinand dalam keterangannya, Ahad, 20 Januari 2019.

Ferdinand menceritakan saat dirinya terpukau dengan Jokowi jelang Pilpres 2014. Ia mengklaim mendukung eks Wali Kota Solo itu sepenuh hati tanpa berharap apapun. Saat itu, ia menilai Jokowi sebagai tokoh harapan potensi Indonesia untuk berjaya.

"Saya semangat karena dari semua Janji Jokowi. Saya melihat bahwa Indonesia akan berjaya. Menolak utang asing dan mempersulit asing serta Trisakti Bung Karno adalah 3 hal yang paling saya impikan dan dambakan terwujud," ujar Ketua DPP Demokrat itu.

Namun, harapannya ternyata keliru. Hal ini sudah terlihat ketika Jokowi dalam membentuk Kabinet Kerja pasca menang di Pilpres 2014. Pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan pun kebijakannya kadang membuatnya heran. Hal ini yang membuatnya loncat ke Demokrat karena salah memilih. Ia menegaskan sikap politiknya yang sering mengkritik Jokowi bukan karena faktor tak mendapatkan jatah.

"Sekarang malah utang ugal-ugalan, bahkan seperti pecandu, pemadat terhadap utang. Membuka pintu bangsa kepada asing bahkan meminta asing datang bergerombol. Ini terbalik dari janji," ujar Ferdinand.

Dia menagih janji Jokowi soal Trisakti Bung Karno yang ternyata hanya hiasan bibir yang manipulatif. Ia menyoroti power Jokowi saat ini terlihat lemah secara politik karena terlalu banyak tokoh yang mengaturnya.

"Kita sekarang tidak berdaulat, tidak mandiri sama sekali. Bahkan Jokowi pun tidak berdaulat di dalam jabatan dan posisinya. Terlalu banyak sosok yang bisa mengaturnya," ujar anggota tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.

Kemudian, ia pun mengaku bangga saat ini berada di barisan oposisi yang ingin mengganti Jokowi di Pilpres 2019. Bagi dia, sikapnya rasional dan realistis dengan mengganti presiden.

"Sekarang saya di barisan akal sehat untuk mengakhiri semua kepalsuan ini. Indonesia harus diselamatkan dari tangan pemimpin yang tak mampu memimpin tapi hanya bisa menjabat. Ini tak baik bagi Indonesia." (*)

Berita9.com - Direktorat Relawan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya menyoroti cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin yang salat dalam posisi duduk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menuturkan diperbolehkan salat sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri.

"Ya (boleh) ada dalilnya. Bahkan saat perang pun kita harus salat, ada namanya salat khouf, salat perang. Bagi orang yang tidak mampu berdiri ya duduk, nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring ya terlentang," kata Ketua Dewan Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis, Ahad (20/1/2019) malam.

Cholil menuturkan siapapun boleh melaksanakan salat sambil duduk asal mempunyai alasan yang diperbolehkan agama. Menurutnya, fenomena salat duduk juga banyak terdapat di Mekah, Arab Saudi.

"Siapapun (boleh) orang tua, anak muda, orang kecelakaan," ucap Cholil.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid menuturkan ibadah bisa disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Dia menuturkan Islam sangat memudahkan beribadah bagi pemeluknya.

"Jadi Islam sangat memudahkan umatnya untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kemampuannya," ucap Zainut.

Momen Ma'ruf salat dalam posisi duduk terjadi sebelum debat perdana Pilpres 2019, Kamis (17/1). Pada saat itu, Ma'ruf salat berjamaah di Masjid Istana bersama Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Jusuf Kalla.

Foto tersebut oleh Mustofa dibandingkan dengan Ma'ruf yang berdiri saat debat. "Urusan dunia, kuat berdiri... #2019PrabowoPresidenRI," cuit akun Twitter @akunTofa. (*)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir untuk menyatakan diri taat pada Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, ketaatan itu merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

"PDIP dengan sangat merekomendasikan bahwa ketaatan terhadap Pancasila, NKRI, itu bersifat wajib, dan tidak bisa ditawar-tawar," ujar Hasto usai memberi pembekalan kepada DPC PDIP Jakarta Timur di Duren Sawit, Jakarta, Ahad, 20 Januari 2019.
 
Hasto menegaskan, ketaatan terhadap keduanya fundamental karena Pancasila dan NKRI adalah alat penjaga keutuhan bangsa yang akan memberi manfaat kepada semua rakyat. "Pancasila sudah disepakati bersama sebagai ideologi bangsa, sebagai the way of life," ujar Hasto.
 
Hasto mencontohkan kondisi darurat saat Indonesia terpaksa mengubah fundamental kebangsaannya dengan menjadi republik serikat di masa revolusi. Fundamental yang tidak kokoh membuat Indonesia menjadi lemah dan lebih rentan terhadap ancaman bangsa lain.

"Sebagai negara serikat, kedaulatan wilayah kita, kedaulatan terhadap perairan, laut, begitu mudah diterobos," ujar Hasto.

Dengan demikian, Hasto menekankan, Ba’asyir diharapkan menyatakan ketaatannya, lantas bersama-sama membangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. "Kalau menyangkut komitmen terhadap Pancasila dan NKRI, itu tidak bisa ditawar," ujar Hasto. (*)

 
 

Berita9.com - Debat perdana yang berlangsung Kamis malam (17/1) lalu berakhir tanpa kebaruan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres.

Setidaknya ini yang tergambar dari telesurvei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC) sebelum dan sesudah debat perdana Pilpres 2019 .

Hasil telesurvei menunjukkan 61,3 persen responden setuju tidak ada hal baru Jokowi tidak menawarkan hal baru dalam isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Sedangkan 54,1 persen responden menilai Prabowo juga tidak menawarkan hal yang baru.

Harapan pendidikan politik dengan memberikan kisi-kisi terhadap paslon ternyata tidak efektif dengan sedikitnya responden yang belajar hal baru dari debat perdana kemarin.

"KPU harus mempertimbangkan untuk tidak memberikan kisi-kisi pada debat selanjutnya karena ternyata tidak efektif mendidik pemilih seperti yang diharapkan,” jelas Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam rilisnya.

Telesurvei ini juga menunjukkan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno dipersepsikan mampu menjawab pertanyaan oleh 72,5 persen pemilih dibandingkan dengan lawannya, Ma'ruf Amin yang hanya 20,6 persen responden.

"Faktor Sandiaga ini memang lebih dominan dibandingkan Ma’ruf Amin. Sayangnya dalam debat, Sandiaga hanya mendapat porsi sekitar 20 persen saja," imbuh Kunto.

Data ini didapat dalam telesurvei Rabu (17/1) hingga Jumat Siang (19/1). Data panel responden berjumlah 2.499 orang yang diperoleh melalui teknik multistage random sampling dan telah diwawancara secara tatap muka pada tahun 2018. Dari jumlah ini hanya 463 responden atau 18,52 persen yang merespon telesurvei KedaiKOPI bersama KCI.

"Dengan demikian perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan dan megeneralisasi hasil survei ini terkait bias non-respon yang tinggi," terang Kunto

Lebih lanjut Kunto menyebutkan, 463 responden yang merespon pada wawancara pra debat, sebanyak 372 responden atau 80 persen mengatakan akan menonton debat. Namun setelah debat hanya 230 responden (49,7 persen) yang benar-benar menonton debat. Sisanya tidak jadi menonton debat karena faktor-faktor seperti mati listrik, harus bekerja, atau tertidur.

Survei pada 463 responden ini memiliki margin of error ±4,55 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Page 1 of 110
Go to top