Politik

Politik (739)

Berita9.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyarankan agar DPR menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Meskipun implikasinya wibawa presiden akan sedikit tergerus dengan penolakan Perppu Ormas tersebut menjadi undang-undang.

"Perppu sebaiknya tidak disetujui saja, nothing to do dengan kewibawaan presiden," ujar Refly di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Memang, kata dia, Presiden memang memiliki hak untuk mengeluarkan Perppu tapi tidak otomatis DPR harus mengamini hal itu menjadi undang-undang.

"Presiden bangun tidur pun sudah bisa bikin Perppu, karena itu hak dari presiden. Tapi kan pengujiannya nanti di DPR, (Jadi) mau diterima atau tidak kan tergantung ukuran-ukuran dari rasionalitas," terangnya.

Dijelaskannya, ada beberapa alasan mengapa Perppu itu sebaiknya tidak menjadi undang-undang.

"Saya melihat di sini agak aneh menurut saya ya. Karena kalau kita lihat di dalam Perppu ini sama persis dengan pembubaran parpol," ujarnya.

"Saya gak nemuin di dalam batang tubuh (alasan Penerbitan Perppu), Cuma ditambahin paham lain yang kemudian dicantumkan di dalam penjelasan," jelasnya.

Selain itu Penolakan Perppu ormas juga dikarenakan alasan penerbitan Perppu ormas sudah tidak rasional dan kegentingan yang memaksa itu sudah tidak ada lagi.

"Karena kegentingan sudah gak ada lagi. Atau maksud dikeluarkannya perppu sudah gak tercapai," pungkasnya.

(**/TS)

Berita9.com - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Jasa Transportasi Online berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/10).

Mereka meminta pemerintah segera mengesahkan peraturan untuk operasional moda transportasi online, serta menertibkan transportasi online dan konvensional.

Menurut Sekjen Agotax yang menjadi koordinator aksi tersebut, Aksey, aksi ini dilakukan untuk menyikapi dan meminta penjelasan mengenai semua pernyataan pemerintah terkait operasional transportasi online. Karena, imbauan untuk tidak beroperasi beberapa waktu lalu tersebut sempat membuat resah masyarakat dan pelaku transportasi online.

"Anehnya, kalau hanya imbauan, kenapa sampai ada razia transportasi online. Saat kami tanya apa dasarnya, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan. Kepolisian pun tidak dapat menjelaskannya," ujar Aksey di sela aksi unjuk rasa tersebut.

Aksey mengatakan, aliansi ini pun akan memantau terus gerak pemerintah yang tengah menyusun peraturan operasional transportasi online. Jangan sampai, aksi damai yang digelar ribuan pelaku transportasi online beberapa hari lalu, tidak ditindaklanjuti pemerintah dengan mengakomodasi aspirasi mereka.

"Jangan sampai imbauan seperti itu terjadi lagi, karena ini menyebabkan kekacauan dan kerugian yang besar bagi pelaku transportasi online. Masyarakat pengguna pun ikut bingung dan resah," katanya.

Dikatakan Aksey, pihaknya pun akan meminta pemerintah segera menerapkan peraturan operasi dan menyosialisasikannya kepada masyarakat. Karena hingga kini, ditemukan masih banyak intimidasi terhadap transportasi online.

"Masih banyak spanduk pelarangan atau penolakan transportasi online di sana sini. Padahal dasar hukumnya tidak ada. Ini hanya klaim wilayah operasi yang tidak berdasar hukum," katanya.

Menurut Aksey, pihaknya pun mendorong transportasi konvensional untuk maju mengikuti kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi. Dengan memperbaharui diri, transportasi konvensional akan tetap mendapat tempat di hati masyarakat.

(**/Cen)

Berita9.com - Peta dukungan untuk Pilgub Jatim 2018 makin mengerucut. PDIP dan PKB sepakat mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas sebagai pasangan Cagub dan Cawagub. Partai Amanat Nasional (PAN) memberi sinyal akan mendukung Khofifah Indar Parawansa ketimbang Gus Ipul.

"Kalau DPP saya, Khofifah. Kita ada pertimbangan-pertimbangan yang objektif," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Yandri membeberkan beberapa faktor yang membuat PAN cenderung akan merapat ke Khofifah.

"Saya lihat kesungguhan Khofifah untuk menjadi gubernur sudah teruji. Ini kan yang ketiga kali maju kan, insyaallah ini dia bisa memenangkan pertarungan," sebut Yandri.

Ada alasan lain PAN kemungkinan meninggalkan begitu saja duet Gus Ipul-Anas. Duet yang sepertinya sudah tak bisa dirombak tersebut menjadi pertimbangan PAN.

"Itu yang menjadi masalah memang (tak bisa menyodorkan nama cawagub). Coba nanti dalam minggu ini kita mau panggil DPW PAN Jatim, kita perdalam dulu sebaiknya gimana Jatim ini," pungkasnya.

Selain PAN, parpol yang saat ini terus menjalin komunikasi intens dengan Khofifah yakni Demokrat, NasDem, Hanura dan PPP. Sementara Geridran dan PKS, belum menentukan sikapnya di Pilgub Jatim 2018 mendatang.

(**/TS)

Berita9.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik KPK dalam pemeriksaannya sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017.

"Ada 20 ya," kata Budi seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

KPK pada Selasa (17/10) memeriksa Budi Karya Sumadi sebagai saksi untuk tersangka Adiputra Kurniawan.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait materi pemeriksaannya kali ini.

"Nanti dengan KPK," kata Budi yang menjalani pemeriksaan di gedung KPK sekitar tiga setengah jam itu.

Ia hanya menyampaikan terima kasih kepada KPK bahwa dirinya diberi kesempatan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah yang menjerat Dirjen Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Budiono yang telah ditetapkan tersangka.

"Yang kedua, saya ingin sampaikan Kementerian Perhubungan sepakat agar proses penegakan hukum itu selalu ditegakkan dan kami selalu mendukung dan ini juga bagaimana kemudian bisa melakukan kegiatan good governance," kata Menhub.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

(**/Ant)

Berita9.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Negara, Senin (16/10).

Prabowo berpesan kepada Anies dan Sandi agar dapat bekerja membangun Jakarta lebih baik lagi hingga lima tahun mendatang.

“Masalah Jakarta sangat rumit, pelik, dan berat. Sehingga kami berdoa mereka berhasil,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Prabowo menegaskan, janji-janji kampanye yang diucapkan Anies-Sandi selama masa kampanye merupakan utang kepada masyarakat. Dia berharap, semua 'utang' dapat terbayar lunas selama menjabat.

Kerja Anies-Sandi, kata Prabowo, harus dirasakan bagi seluruh warga DKI baik yang sebelumnya memilih mereka dan tidak.

“Saya percaya mereka pemimpin baik yang mengayomi dan menaungi semua pihak,” ucapnya.

Kendati demikian, Prabowo tak berkomentar banyak mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

Saat masa kampanye, pasangan Anies-Sandi pernah berjanji, akan mengkaji ulang proyek reklamasi, bahkan akan menghentikan reklamasi, bila proyek itu merugikan masyarakat.

“Saya kira gubernur akan melakukan pengkajian dan nanti mengambil langkah yang terbaik,” tutur Prabowo.

Selain Prabowo, hadir dalam pelantikan itu Gubernur Banten Wahidin Halim, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aldjufri, Mantan Cagub DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Selain itu, Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung juga hadir dalam pelantikan.

(**/UG)

Berita9.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta tindakan nyata KPK dalam menghilangkan budaya korupsi di Indonesia.

Pasalnya, lanjut Desmond, selama 15 tahun keberadaan KPK, korupsi masih terjadi, termasuk di DPR.

"Saya minta gambaran bagaimana agar DPR ini tidak korup lagi? Apa yang dilakukan KPK? Salah satu, Kemeterian atau lembaga-lembaga korup banyak tapi kok terus gitu, berarti ada apa dengan penegakan hukum di bidang Tipikor. Ini tantangan dan pertanyaan masyarakat," ujar Desmond saat rapat gabungan antaran KPK, Kejaksaan Agung dan Polri di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

Ketua DPP Partai Gerindra ini berseloroh obat atau antibodi yang selama 15 tahun dikeluarkan KPK ternyata tidak ampuh dalam memberantas korupsi.

"Bagaimana antibodi atau obat apa yang dilakukan KPK dan tidak cocok. Apa obat yang paling cocok supaya DPR ini tidak korup lagi?" sindirnya.

"Kan ini jadi soal hari ini. Jangan-jangan korupsi ini beranak pinak pinak ke depan. Berarti ada sesuatu di bidang pencegahan yang belum dilakukan," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan Desmond, Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan, dirinya pernah menyampaikan di Komisi III soal strategi agar budaya korupsi, khususnya di kementerian dan lembaga negara tidak merajelela.

"Bapak ibu yang hadir itu pasti ingat kami pernah menyarankan ada proses yang sangat transparan sekali antara pengusulan pemerintah dan pembahasan di DPR seperti apa. Jadi e-planningdan e-budgeting mudah-mudahan bisa diakomodasi," jelas Agus.

Selain itu, KPK lanjut Agus juga selalu melakukan studi mengenai partai politik, terutama mengenai kesepakatan-kesepakatañ politik yang biasa terjadi di lembaga legislatif.

"Jadi UU politik juga mungkin perlu perubahan-perubahan sehingga menjadi political appointees supaya tidak seperti hari ini yang bapak ibu hadapi," tuturnya.

(**/TS)

Berita9.com – Hari ini DKI Jakarta akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru. Sejumlah ucapan dan doa dari masyarakat juga turut mengiringi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno demi kelancaran kinerja mereka.
 
Agenda pelantikannya akan dilaksanakan di Istana Negara Senin 16 Oktober 2017 dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
 
Instagram Anies Baswedan @aniesbaswedan dan Sandiaga Uno @sandiuno ramai berlimpah ucapan dan doa dari para netizen yang berharap kelancaran kinerja mereka memimpin DKI Jakarta. 
 
“sukses bapak Anies, dan bisa dijadikan inspirasi buat kami!!! Selamat bertugas pak!!!” tulis pemilik akun @therealyunuz1213 
 
“selamat datang gubernur baruku semoga apa yang diamanahkan bisa mewujudkan impian masyarakat dki jakarta. Terimakasih kepada gubernur lamaku sudah mengabdi kepada Jakarta,” tulis pemilik akun @martin_ardiansyah di instagram Anies Baswedan.
 
“semoga berkah dan jadi pemimpin yang dicintai rakyatnya karena hasil kerja yang baik dan jadi pemimpin yang takut sama Allah ya, Aamiin. #aniessandi” tulis pemilik akun @azisaputrawahyu
 
“selamat pak anies dan pak sandi ditunggu kerja cerdasnya untuk Jakarta,” tulis pemilik akun @nkumalasari di instagram Sandiagga Uno.
 
Acara pelantikan tersebut juga disiarakan langsung oleh televisi swasta. 
 
(**/Tis)

Berita9.com - Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok secara eksesif dinilai akan berdampak domino terhadap industri rokok dan pendapatan negara.

"Karena, kenaikan tarif cukai rokok memaksa MPSI menaikkan harga jual rokok minimal lima persen dari harga saat ini," kata Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret-Kretek Indonesia (MPSI), Djoko Wahyudi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 14 Oktober 2017.

Senada, Ketua Umum AMTI Budidoyo menambahkan, hendaknya kebijakan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri hasil tembakau.

"Kami sangat menolak kenaikan cukai yang eksesif (target kenaikan tarif CHT sebesar 8,9 persen di 2018), mengingat industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir disamping juga sebagai sumber utama penerimaan cukai negara," ujar Budidoyo.

Kenaikan cukai ini menurutnya harus mempertimbangkan kemampuan industri, di mana saat ini volume industri terus melemah dalam empat tahun terakhir (terakhir 2016 mencapai 342 miliar batang, turun dari 348 miliar batang di 2015). Tahun ini per Juli 2017 volume turun delapan miliar batang dibanding 2016.

Menurutnya, industri rokok jangan terus menerus dibebani dengan kenaikan cukai yang terlalu tinggi seperti yang terjadi di 2016 yang mencapai 15 persen dan 10,5 persen di 2017. Saat ini beban pajak sudah mencapai 60 persen harga rokok (termasuk pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau).

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM), Sudarto menegaskan, kenaikan tarif cukai yang eksesif dipastikan akan mempercepat kematian industri hasil tembakau. Hal ini tentu akan memengaruhi penghidupan ratusan ribu buruh pekerja di pabrik rokok dan pelaku ritel pasar.

"Kami meminta pemerintah, dalam menentukan tingkat cukai untuk mempertimbangkan masalah ketenagakerjaan, khususnya nasib buruh rokok," ujar Sudarto.

Sudarto menambahkan, wacana pemerintah menaikkan tarif cukai sebesar 8,9 persen akan makin membebani produsen rokok. Karena secara otomatis akan terjadi penurunan produksi dan pasar, yang akan berimbas kepada kesejahteraan buruh.

"Jika kenaikan tarif cukai rokok terlalu tinggi seperti tahun ini, maka penjualan semakin sulit dan otomatis pabrik akan mengurangi jumlah pekerjanya." pungkas Sudarto.

(**/AH)

Berita9.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah Ketua Umum Fauzie Yusuf Hasibuan melalui pusat bantuan hukumnya mendukung program bantuan hukum untuk rakyat miskin, salah satu poin penting dalam paket kebijakan reformasi hukum jilid II Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami mendukung program tersebut karena selaras dengan PBH Peradi," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Rivai Kusumanegara, di Jakarta, (13/10).

Dia menyatakan bantuan hukum tersebut sesuai pasal 22 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta pasal 7 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia.

"Pasal tersebut menyebutkan bahwa advokat harus memberikan probono (bantuan cuma-cuma alias gratis bagi masyarakat miskin)," tangkasnya.

Bahkan, kata dia, pasal 11 Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 mengatur lebih rinci bahwa advokat atau pengacara yang menjadi anggota Peradi dianjurkan memberikan bantuan hukum probono minimal 50 jam per tahun.

PBH Peradi sendiri telah memberikan layanan pro bono, di antaranya advokasi terhadap buruh yang menjadi korban perbudakan di pabrik kuali Tangerang, Banten, serta perbudakan terhadap buruh migran di Pulau Benjina, Maluku.

"Telah memberikan probono terkait berbagai kasus, mulai buruh kuali hingga perbudakan di Pulau Benjina serta mencarikan pekerjaan bagi korban perbudakan di pabrik kuali itu," katanya lagi.

(**/Ant)

Berita9.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengapresiasi kinerja dari tim sinkronisasi yang telah bekerja untuk menyelaraskan program-program yang telah dilaksanakan oleh Ahok-Djarot.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap teman-teman tim sinkronisasi tim pengarah dan tim yang sudah bekerja selama lebih dari 5 bulan menyusun ini semua,” ujarnya, Jum’at (13/10/2017).

Menurut Anies menterjemahkan janji politik semasa kampanye merupakan suatu hal yang susah dan membutuhkan keahlian khusus.

“Begitu masuk pada pemerintahan menterjemahkan (janji politik) menjadi program, itu perlu lu sebuah keterampilan. Dan kali ini saya dan Bang sandi merasa bersyukur karena tim sinkronisasi sudah memberikan bekal hasil pertemuan yang tadi bersama Pak Sudirman Said. Setidkanya ada 200 pertemuan dan 18 interaksi (dengan skpkd,-red),” lanjutnya.

Oleh karena itu, Anies berharap apa yang telah dilakukan oleh tim sinkronisasi memberikan kemanfaatan bagi rakyat Jakarta.

“Saya berharap bahwa ini menjadi tanda bahwa proses pergantian itu bukan pergantian Gubernur nya yang diganti orangnya,” kata Anies.

“Artinya proses itu yang kita lakukan itu sinkronisasi bukan untuk meniadakannya sudah ada yang kemarin tapi untuk memastikan ada change and continuity dan ini yang kita jalankan ini menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kami,” pungkasnya.

(**/WE)

Page 1 of 53
Go to top