Politik

Politik (1834)

Berita9.com - Presiden Jokowi didesak sejumlah pihak agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atas Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Namun Nasir menyarankan, jika langkah itu yang dipilih, sebaiknya menunggu UU KPK hasil revisi disahkan.

"Menurut saya, sambil UU itu diundangkan, lalu kemudian dipraktekkan dan dievaluasi dalam waktu tertentu, kemudian pihak-pihak yang tidak sejalan dengan norma-norma itu melakukan uji materi," kata Nasir, (10/10).

Sembari berjalannnya waktu, Nasir menyebut pihak-pihak yang tidak sepakat dengan UU komisi antirasuah hasil revisi itu bisa mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketimbang perppu, menurut Nasir, langkah itu lebih tepat untuk dilakukan.

"Oleh karena itu sebagai negara hukum yang demokratis maka sudah selayaknya dan sepatutnya kekuatan argumentasi kita itu kita arahkan ke Mahkamah Konstitusi," kata mantan anggota Komisi III DPR itu.

Lebih jauh, Nasir berpandangan, presiden mesti menjelaskan secara ilmiah soal revisi UU KPK kepada publik, apalagi di tengah desakan agar menerbitkan perppu. Sebab, Nasir khawatir fungsi MK malah tidak dipilih untuk menyelesaikan masalah perundang-undangan.

"Kita khawatir akhirnya kita punya Mahkamah Konstitusi tapi kemudian kita tidak manfaatkan, kita tidak salurkan kekuatan kita ke situ. Seharusnya memang kalangan akademisi atau civitas akademika itu seharusnya mengerahkan kekuatan akal pikiran ke MK, jadi sambil berjalan," tandasnya.

Nasir menyayangkan anggapan beberapa pihak yang menyebut perppu adalah jalan pintas dan menganggap menempuh jalur di MK tidak efektif karena cenderung memakan waktu lama. Sebab, lanjut Nasir, jalan yang konstitusional adalah dengan menguji UU hasil revisi itu ke MK.

"Kalau mau menguji UU itu, apakah konstitusional ya ke MK. Jangan berpikir kok lama sekali ya, butuh waktu. Selama ini temen-temen yang mengatakan itu lama ketika mengadukan atau melakukan uji materi juga lama, makanya ada beberapa aktivis mengatakan 'oh lama itu' nanti di MK, selama ini kan mereka juga melakukan Uji materi lama juga," pungkas Nasir. (*)

Berita9.com - Ribuan mahasiswa dari lintas kampus akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rencananya mereka akan berdemonstrasi pada Jumat, 18 Oktober mendatang.
 
Mereka masih membawa tuntutan aksi yang sama seperti sebelumnya, salah satunya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dianggap bermasalah. 
Berita9.com - Presiden Joko Widodo diharapkan tidak memakai lagi menteri kabinet periode pertama yang membidangi politik, hukum dan ekonomi untuk kembali menjadi menteri di Kabinet periode kedua.

Berita9.com - Peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, Australia, menyebut saat ini demokrasi Indonesia sedang berada di titik terendahnya. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo kemudian disebut-sebut sebagai salah satu penyebab dari kemunduran terbesar demokrasi di Indonesia di masa reformasi ini.

Meski Jokowi telah menyatakan sikap untuk menjaga demokrasi, pernyataan tersebut dinilai bertolak belakang dengan beragam kebijakan kontroversial yang lahir di masa pemerintahannya. Belum lagi tindakan represif aparat pemerintah terhadap massa demonstran dan jurnalis yang menuai sorotan karena dianggap antidemokrasi.

Juwita Hayyuning Prastiwi, dosen ilmu politik dari Universitas Brawijaya, memaparkan kemunduran demokrasi Indonesia tersebut di laman The Conversation. Ia menuliskan, blunder yang dilakukan Jokowi sehingga memancing kemarahan publik berawal ketika dirinya mendukung pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Keputusan tersebut dianggap akan melemahkan lembaga tersebut dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Tak hanya itu, banyak pihak juga menentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengandung sejumlah pasal karet.
 
Rakyat pun tak tinggal diam dengan melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota untuk menolak revisi UU KPK dan RKUHP. Namun aksi tersebut berakhir ricuh dengan aksi pengrusakan dari para peserta demonstrasi dan tindakan represif pemerintah.
 
Dua orang mahasiswa harus kehilangan nyawanya setelah bentrok dengan polisi. Peristiwa nahas tersebut terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Persis seperti saat aksi demonstrasi yang menuntut Orde Baru dihapuskan pada 1998 silam, kali ini pemerintah juga mengincar sejumlah aktivis untuk ditangkap dan ditahan. Pemerintah bahkan tak segan akan melayangkan sanksi tegas kepada universitas yang memberikan izin mahasiswanya terlibat unjuk rasa.
 
"Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi sebenarnya sudah muncul jauh sebelum peristiwa di atas," tulis Juwita.
  
Hal itu, menurutnya, bisa dilihat sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Peraturan Presiden (perpres) No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Kedua beleid itu menyumbang pelemahan atas demokrasi, demikian menurut Juwita.
 
Perppu tentang ormas tersebut lantas digunakan sebagai senjata pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap mengancam kesatuan NKRI. Walau benar secara substansi, rupanya prosedur yang digunakan pemerintah dikritisi karena telah mengeliminasi proses peradilan.
 
Demikian pula dengan perpres terkait jabatan TNI yang dianggap berbenturan dengan undang-undang (UU) serta semangat reformasi. Kekhawatiran masyarakat sipil memuncak bukan tanpa sebab. Di masa Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadi perangkat otoritarianisme terbukti melahirkan banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggengkan kekuasaan.
 
Penangkapan pendukung Prabowo Subianto, yang tak lain merupakan lawan politik Jokowi pada Pemilu Presiden April 2019 lalu, juga menjadi isu antidemokrasi yang turut disorot publik. Mereka yang kemudian ditangkap dengan tuduhan makar adalah Advokat Eggi Sudjana dan pensiunan jenderal Kivlan Zen.
 
"Tuduhan makar seperti ini belum pernah dilakukan di masa pemerintahan pasca reformasi, kecuali pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memenjarakan aktivis Filep Karma karena mendukung kemerdekaan Papua Barat," beber Juwita.
 
Yang menyedihkan, pada era pemerintahan Jokowi, tercatat ada banyak aktivis yang dikriminalisasi. Nama-nama seperti Veronika Koman, Dhandy Dwi Laksono, hingga Ananda Badudu menjadi incaran pemerintah. Veronika dituduh melakukan provokasi atas insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
 
Sementara Dandhy dijadikan tersangka karena konten tentang Papua yang ia unggah di akun Twitter miliknya. Terakhir, mantan wartawan Tempo Ananda Badudu juga sempat ditahan karena menggalang dana untuk mendukung demonstrasi mahasiswa pada 23 dan 24 September 2019.
 
Berdasarkan indeks demokrasi yang dimuat The Economist Intellegence Unit, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dari tahun 2016 menjadi 6,39 pada tahun 2017 dan 2018. Dalam indeks tersebut, demokrasi Indonesia menempati kategori tidak sempurna (flawed democracy).
 
Status tersebut memiliki arti, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang relatif bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar, akan tetapi memiliki beberapa persoalan yang meliputi pelanggaran kebebasan pers serta pesoalan tata kelola pemerintahan.
 
Data dari Badan Pusat Statistik pada 2018 juga menunjukkan bahwa Indonesia juga mengalami penurunan pada indeks aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin. Aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017.
 
Yang menjadikan kondisi saat ini semakin parah, menurut Juwita, adalah para elite politik, baik yang berada di kubu pemerintah maupun oposisi, terlihat semakin kompak dalam melemahkan demokrasi.
 
Dukungan politik pada seluruh RUU dan UU yang kontroversial menyebar ke fraksi partai-partai yang mulanya berseberangan dengan pemerintah. Dengan demikian, tidak ada penolakan dari kubu oposisi terkait RUU dan UU yang dibahas di DPR. Dengan kata lain, seluruh fraksi telah menyepakatinya.
 
Demokrasi yang bersifat dinamis, sangat bergantung pada aktor-aktor seperti aktor pemerintahan hingga masyarakat sipil. Angka indeks demokrasi Indonesia yang kini terus menurun setiap tahun seharusnya menjadi peringatan.
 
Menurut Juwita, demokrasi yang berada di ujung tanduk harus segera diselamatkan tidak hanya melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui kontrol politik yang terbuka agar kecenderungan tirani mayoritas dapat ditekan. (*)

Berita9.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perppu dapat dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemegang kebijakan tertinggi negara dengan pertimbangan tertentu.

"Saya mendukung Presiden mengeluarkan Perppu karena banyak pasal yang melemahkan KPK dalam revisi UU KPK kemarin," kata Mardani Ali Sera di Jakarta, Ahad (6/10).

Mardani mengungkapkan, sejumlah pasal yang dinilai telah melemahkan kinerja KPK dalam mengupayakan pencegahan korupsi di Indonesia. Dia mengatakan, misalnya saja pasal dewan pengawas yang dipilih Presiden Jokowi masih perlu revisi.

Dia melanjutkan, pasal penyadapan yang memerlukan izin dan permohonan tertulis pada Dewan Pengawas jelas melemahkan. Selanjutnya, pasal anggota KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bertentangan dengan prinsip mandiri termasuk dalam pengelolaan SDM-nya.

"Kembalikan pada publik. Seperti BI yang mandiri," kata anggota DPR RI yang baru dilantik ini.

Mardani mendorong Presiden Jokowi untuk berani mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, kepala negara memiliki kedudukan yang kuat. Jokowi, dia mengatakan, telah dipercaya kbali oleh masyarakat sebagai presiden untuk kali kedua.

Sejauh ini diketahui jika koalisi partai pendukung Jokowi tetap menolak penerbitan Perppu KPK. Mardani menilai, partai politik pendukung presiden terpilih itu sebenarnya tidak dalam posisi untik menekan kepala negara. Apalagi, lanjutnya, sekarang sedang waktu penyusunan kabinet berikutnya.

"Presiden tidak boleh lemah dan takut pada tekanan. Sumpahnya hanya taat pada kosntitusi dan rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai jika posisi pemerintah dalam pertimbangan penerbitan Perppu seperti dihadapkan kepada "buah simalakama". Pemerintah pun hingga kini belum memutuskan apakah akan menerbitkan Perppu ataukah tidak.

Dia mengatakan, memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Pemerintah, lanjutnya, juga menampung semua aspirasi dan usulan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat hingga partai. (*)

Berita9.com - Hasil riset yang baru diterbitkan pada 2019 menyebutkan bahwa politikus dan partai politik Indonesia membayar pasukan siber atau buzzer untuk memanipulasi opini publik.
 
Riset ini dibuat oleh dua ilmuwan dari Universitas Oxford di Inggris, yakni Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.
 
Pengerahan buzzer oleh pemerintah atau partai politik di sejumlah negara di dunia ini diulas oleh Bradshaw dan Howard di dalam laporan hasil riset mereka yang berjudul “The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”.
 
Dalam risetnya, peneliti menemukan 70 negara menggunakan buzzer untuk memanipulasi opini publik demi tujuan politik.
 
Dan masing-masing negara setidaknya ada satu lembaga negara atau partai politik yang menggunakan buzzer.
 
Para peneliti menemukan kenaikan sebesar 150 persen jika dibandingkan dengan jumlah negara yang menggunakan buzzer pada 2017.
 
Pada 2017, hanya ada 28 negara yang menggunakan buzzer. Sedangkan pada 2018 jumlahnya naik menjadi 48 negara dan kemudian naik kembali menjadi 70 negara di 2019.
 
“Kami menemukan bukti adanya kampanye manipulasi melalui media sosial yang terorganisir di 70 negara, naik dari 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017. Beberapa pertumbuhan ini berasal dari para pendatang baru yang sedang bereksperimen dengan alat dan teknik propaganda komputasi selama masa pemilu atau sebagai alat baru untuk mengontrol informasi,” tulis para peneliti di dalam laporan mereka.
 
Di dalam laporan itu dibeberkan buzzer 70 negara, termasuk di Indonesia kerjanya untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, menjauhkan atau mengalihkan pembicaraan atau kritik dari masalah penting, menekan oposisi atau seseorang secara personal, atau menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.
 
Adapun akun-akun media sosial yang digunakan oleh para buzzer ini terdiri dari akun manusia, bot, cyborg, serta akun hasil pencurian atau peretasan.
 
Selain memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, pada buzzer juga memanfaatkan aplikasi pesan seperti WhatsApp untuk menyebarkan propaganda demi memanipulasi sikap publik.
 
Khusus di Indonesia, tim peneliti menemukan bahwa buzzer digunakan oleh politikus dan partai politik serta kontraktor swasta.
 
Riset ini tidak atau belum menemukan bahwa pemerintah atau badan atau lembaga negara tertentu untuk menjadi buzzer.
 
Hal yang lebih menarik, tim peneliti menemukan perilaku politikus dan partai politik serta kontraktor swasta di Indonesia mengontrak buzzer secara temporer atau tidak permanen, tapi ada kemungkinan kontrak tersebut bisa diperpanjang.
 
Adapun bayaran yang diberikan untuk para buzzer di Indonesia adalah berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 50 juta per kontrak.
 
Dengan adanya temuan buzzer di Indonesia, para peneliti menyimpulkan bahwa “penggunaan propaganda komputasi untuk membentuk sikap publik lewat media sosial sudah menjadi hal yang umum,” bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang.
 
Riset dari Oxford tak menyebut pemerintah atau lembaga negara di Indonesia menggunakan buzzer. Namun sebelumnya The Guardian sempat melaporkan bahwa pemerintah pusat Indonesia tampaknya juga menggunakan buzzer.
 
Media massa besar asal Inggris itu sempat mewawancarai salah satu orang yang bertugas sebagai buzzer di Indonesia. Pria bernama Alex yang diwawancarai The Guardian itu menyebut akun Twitter @IasMardiyah sebagai contoh akun buzzer.
 
Ia menyebut bahwa akun Twitter @IasMardiyah yang semula dimanfaatkan oleh tim buzzer pro-Ahok, sekarang mengeposkan aliran pesan dan propaganda pemerintah untuk Presiden Joko Widodo.
 
Kebanyakan aliran informasi yang dibagikan akun tersebut adalah retweet tentang infrastruktur dan keberhasilan diplomatik Indonesia, atau kebutuhan untuk melindungi persatuan nasional.
 
The Guardian menyebut bahwa akun tersebut memang tampak terus-terusan mendukung konten-konten pemerintah dengan tagar yang menyertainya.
 
Misalnya, akun tersebut mem-posting tentang terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, pemerintah Indonesia telah memerangi terorisme, mendorong ekspor pertanian, mendirikan bandara baru di Jawa Barat, menyelenggarakan Asian Games, serta dukungannya atas keutuhan nasional Indonesia dalam masalah konflik Papua Barat.
 
Seorang juru bicara kepresidenan sempat dimintai komentar oleh The Guardian terkait buzzer pemerintah ini, tetapi tidak mau menanggapinya. (*)

Berita9.com - Kursi ketua pimpinan di parlemen diisi oleh kader yang berasal dari partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan Puan Maharani sebagai ketua DPR. Sedangkan, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar menduduki kursi ketua MPR.

Meski begitu, Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menyatakan tetap berada dalam kubu oposisi. Sebab, dalam mengawal kinerja pemerintah, diperlukan pihak yang mengkritisi kerja mereka.

"Kita tetap oposisi, oposisi yang konstruktif. Jika pemerintah benar, kita juga benar, kita akan dukung mereka," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10).

Saleh mengatakan, meski partai pendukung Jokowi mengusai parlemen, DPR harus tetap mengkritisi program pemerintah yang dirasa kurang memuaskan. Jika tak begitu, checks and balances kinerja tak akan terjadi.

Sehingga, ditakutkan pemerintah akan berpuas diri dengan kerja mereka. Karena, tak adanya oposisi yang mengkritisi kerja dan program pemerintah.

"Kalau pemerintahan tidak benar tentu kita akan koreksi, kita kritik,” ujar Saleh.

Ia menjelaskan, pilihan oposisi dilakukan PAN untuk masyarakat. Partainya ingin terus bisa menyuarakan kritik atas kebijakan yang dinilai salah.

Bukan membenarkan hal-hal yang salah dan merugikan rakyat. "Semuanya juga untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat, jadi kita akan berada pada posisi seperti itu," ujar Saleh.

Diketahui, fraksi partai pengusung Jokowi menguasi parlemen. Selain Puan Maharani dan Bamsoet, terdapat sejumlah kader partai Koalisi Indonesia Kerja yang mengisi posisi-posisi yang strategis.

Di antaranya wakil ketua DPR yang diisi oleh Aziz Syamsuddin (Golkar), Rachmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Hanya tersisa Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra yang bukan pengusung Jokowi. (*)

Berita9.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengakui pertemuan empat Ketum parpol koalisi dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu sempat membahas mengenai wacana Perppu KPK.

Menurutnya jika Perppu dikeluarkan Jokowi, maka ada potensi Jokowi dapat dimakzulkan. Paloh mengaku khawatir Jokowi diimpeach jika mengeluarkan Perppu KPK.

"Saya kira masalahnya sudah di MK kenapa kita harus keluarkan Perppu. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya. Salah lho, mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah Presiden bisa diimpeach karena itu. Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru. Kalau itu tuntutan pada anak-anak itu melihat itu," kata kata Paloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (2/10).

Paloh pun yakin Jokowi belum memikirkan untuk mengeluarkan Perppu. Menurutnya sebaiknya menunggu proses gugatan di MK.

"Untuk sementara nggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu. Karena sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK), ya salah juga kalau mengeluarkan perppu. Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu. Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama," tandasnya.

Seperti diketahui, UU KPK yang baru menuai kontroversi karena dinilai melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. UU itu pun menjadi pro dan kontra, ada yang menolak dan ada pula yang mendukung. Namun desakan penolakan UU KPK yang baru terus bertambah.

Ia juga ikut bersuara terkait meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, yang melakukan aksi demonstrasi pada Kamis (26/9).

Paloh mengaku prihatin dan menyampaikan duka mendalam atas insiden itu. Dia meminta aparat mengusut kasus itu dengan terang benderang.
 
"Partai NasDem berharap agar pihak yang berwenang mampu mengusut hingga tuntas penyebab tewasnya Immawan Randy, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, dalam aksi tersebut, demi terpenuhinya rasa keadilan," kata Paloh dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).
 
Mahasiswa meninggal kini bertambah menjadi dua, dari universitas yang sama, yakni Yusuf Kardawi (19).
 
Paloh mengimbau aparat keamanan agar senantiasa menggunakan cara-cara nonrepresif dalam menghadapi dan mengamankan jalannya aksi mahasiswa tanpa mengabaikan sikap tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
 
Paloh menilai perjuangan mahasiswa karena hal tersebut merupakan cerminan kehidupan demokrasi yang baik. Menurut Paloh, kesadaran mahasiswa untuk turun ke jalan juga mencerminkan bahwa kalangan kampus peduli dan kritis terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
 
"NasDem menyerukan semua pihak untuk menahan diri, karena pada dasarnya apa-apa yang menjadi tuntutan yang selama empat hari ini disuarakan oleh mahasiswa telah didengar dan diapresiasi, baik oleh DPR maupun Presiden Jokowi," katanya.
 
"Beberapa RUU yang digugat telah ditunda pembahasannya," tambahnya.
 
Lebih jauh, Surya Paloh berpandangan, apa-apa yang menjadi materi tuntutan dari mahasiswa adalah sesuatu yang memang menjadi bahan diperdebatkan baik di ruang formal maupun ruang publik.
 
"Partai NasDem mengimbau kepada semua pihak untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok, apalagi perorangan. Hindari perpecahan dan tindakan yang akan merugikan kepentingan umum," pungkasnya. (*)
Berita9.com - Kerusuhan yang terjadi belakangan ini tidak hanya sebagai bukti kegagalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo beserta menkopolhukam dan kapolri.  

Berita9.com - Rancangan Undang-undang Ketahanan dan Keamanan Siber atau RUU KKS juga menjadi polemik setelah tiba-tiba muncul bagaikan jin. Penyusunan regulasi ini terkesan dilakukan secara diam-diam oleh DPR.

Pendiri Communication and Information System Security Research Center (CISSIRec) Pratama Persadha mengatakan, RUU KKS termasuk dalam regulasi yang besar dan penting. Pembahasan dalam waktu dua hari dianggap terlalu mengada-ada.

"Oleh karena itu coba kita atur lagi, kita tata lagi sehingga undang-undang ini bisa benar-benar mengatur ranah siber kita. Wilayah siber kita dengan baik," katanya di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu 25 September 2019.

Seharusnya, kata dia, dalam penyusunan rancangan ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berbicara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Cyber Crime Polri serta masyarakat.

Malahan dalam penyusunan RUU ini, BSSN tidak melibatkan Komisi I untuk berdiskusi. Padahal komisi tersebut merupakan mitra kerja BSSN. Pratama menyampaikan ada beberapa pasal yang tumpang tindih dengan peraturan lain, seperti regulasi milik Kominfo atau BIN.

"Ada banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh BSSN tanpa melakukan tumpang tindih tanggung jawab. Tumpang tindih wajar di semua UU, hampir semuanya. Tapi tumpang tindih dalam arti yang baik. Kalau ini saling merebut pekerjaan, enggak baik," ujarnya.

Pratama menegaskan, regulasi ini memang diperlukan, namun jangan sampai diresmikan dalam waktu singkat tanpa ada pembahasan dari seluruh pemangku kepentingan. Ia takut RUU KKS malah membuat gaduh. (*)

 

Page 1 of 131
Go to top