Politik

Politik (1744)

Berita9.com - Ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres, Bambang Widjojanto (BW), menilai salah satu hakim konstitusi, Arief Hidayat, telah menunjukkan keberpihakan. Hal ini terkait pernyataan Arief di dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/6).

Dalam sidang pemeriksaan ahli dari termohon KPU pada Kamis, Arief menyampaikan bahwa sistem informasi penghitungan (situng) bukan merupakan acuan untuk menentukan hasil pilpres dan pileg.

"Itu sebenernya dikutip juga oleh salah seroang hakim (Arief Hidayat). Dan menurut saya, hakim dengan cara argumen seperti itu mengklarifikasi pernyataan dari saksi kepada pihak yang lain itu sudah keberpihakan. Menurut saya begitu ya," ujar BW kepada di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6). 

BW menilai, cara seperti itu bisa dilakukan oleh hakim konstitusi di dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Sebab jika disampaikan secara lisan di dalam sidang yang disaksikan publik secara luas, akan mempertontonkan keberpihakan secara jelas. 

"Karena dengan begitu dia (hakim Arief) sekarang sudah menjelaskan posisinya dia. Dan itu saya khawatir itu bagian dr unprofessional conduct," tegasnya. 

Sebelumnya, anggota majelis hakim MK, Arief Hidayat, mengingatkan, bahwa situng bukanlah hasil resmi hasil pemilihan umum. Pernyataan ini disampaikan Hidayat saat sidang sengketa hasil pilpres, Kamis.

Sidang tersebut sebagian besar membahas soal Situng. Saksi yang dihadirkan KPU selaku termohon pun merupakan ahli TI yang merancang Situng terdahulu. Namun, Hidayat mengingatkan kepada para peserta sidang untuk mengadu hasil hitungan berjenjang, yang mana dinyatakan sebagai hasil resmi.

"Kita harus ingat bahwa untuk menetapkan perolehan suara yang benar bukan dari Situng, bukan dari itu. UU jelas mengatakan begini," ujar Arief Hidayat saat sidang.

Hidayat pun membahas poin petitum kuasa hukum Prabowo-Sandi yang meminta supaya ditetapkan bahwa suara yang benar adalah yang didasarkan pada perhitungan audit forensik oleh ahli dari kubu Prabowo. Kubu Prabowo mendesak termohon supaya mengubah tampilan Situng. Padahal, hasil Situng bukan yang menentukan.

"Hasil resmi adalah hasil penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang sehingga situng tidak memengaruhi atau tidak digunakan untuk perhitungan suara resmi," kata dia. (*)

Berita9.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Arya Sinulingga mengakui bahwa memang ada materi kecurangan dalam pelatihan yang diberikan oleh kubu 01. Tapi, kata ia, materi ini bukan materi yang disampaikan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dengan begitu, ia menyampaikan bahwa apa yang disampaikan kesaksian caleg PBB, Hairul Anas Suaidi, di sidang MK soal materi "kecurangan bagian dari demokrasi" itu sebuah kebohongan kepada publik.

"Yang pertama, ini ada kebohongan publik dalam proses sidang. Pak Moeldoko tak pernah mempresentasikan itu. Jadi bahan yang ditampilkan itu bukan bahannya Pak Moeldoko. Tapi bahannya tim instruktur lainnya. Jadi bahwa itu sudah ada kebohongan publik. Pak Moeldoko cuma kasi penutupan," kata Arya di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Arya beralasan materi kecurangan ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh saksi tim kampanye Jokowi-Maruf atas berbagai bentuk kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.

"Memang ada materi kecurangan. Kenapa? Karena dalam ToT saksi, saksi itu diperkenalkan mengenai berbagai bentuk kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi. Kalau saksi tak tahu bentuk-bentuk kecurangan, bahaya dong. Maka itu semua saksi pasti diberi materi tentang bagaimana kecurangan itu terjadi. Tujuannya untuk bisa diantisipasi oleh saksi," ucapnya.

Ia menyampaikan bahan yang disampaikan oleh Anas itu bahan slide halaman kedua. Namanya halaman kedua, dimana-mana bahan itu, pasti ada provoke, supaya tertarik. Setelah itu, baru materi untuk menghadapi kecurangan di slide berikutnya.

"Maka setelah paham apa saja kecurangan yang mungkin terjadi, maka paham kenapa saksi itu dibutuhkan. Karena ada potensi kecurangan, maka saksi dan peran saksi dibutuhkan," tegasnya.

Sebelumnya, Anas menjadi salah satu saksi yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan MK. Caleg PBB itu dihadirkan untuk memberi kesaksian soal materi "kecurangan bagian dari demokrasi".

Selain menjadi caleg PBB, Anas mengaku diangkat sebagai relawan tim IT BPN pascapemilu berlangsung. Saat pemaparan, dia menjelaskan pengalamannya saat mengikuti pelatihan saksi sebagai tim koalisi pasangan Jokowi-Ma"ruf.

Dalam penjelasannya, dia mengaku, saat pelatihan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf, dia diberi salah satu materi dengan judul "Kecurangan Bagian dari Demokrasi". Materi itu, katanya, ditayangkan saat Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi salah satu pembicara.

"Jadi saya adalah caleg dari Partai Bulan Bintang yang merupakan pendukung paslon 01, kemudian saya ditugaskan hadir training saksi pada 20 dan 21 Januari di Kelapa Gading, di salah satu hotel, dan saya hadir diutus wakil PBB," papar Anas. (*)

Berita9.com - Kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV bakal berakhir dalam hitungan bulan. Namun Agus Rahardjo cs masih memiliki sejumlah kasus lama yang tak kunjung terselesaikan atau masuk ke tahap penuntutan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino, dan kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar.

Agus Rahardjo, Desember 2018 silam, sempat mengungkapkan bahwa kasus korupsi Pelindo II dapat segera rampung pada 2019 ini. Namun kenyataannya di KPK sejak awal 2019, belum ada tanda-tanda pihak atau saksi baru yang diperiksa terkait kasus ini.

Dalam kasus dugaan korupsi di Pelindo II, RJ Lino diduga melakukan penunjukan langsung perusahaan penggarap proyek pengadaan tiga buah QCC tahun 2010, PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery, Ltd (HDHM).

Melalui memo, Lino menuliskan instruksi "GO FOR TWINLIFT" pada Nota Dinas Direktur Operasi dan Teknik Ferialdy Noerlan Nomor: PR.100/I/16/BP-10 tanggal 12 Maret 2010.

Lino diduga memerintahkan Kepala Biro Pengadaan untuk mengubah aturan pengadaan. Semula, perusahaan luar negeri tak dapat mengikuti lelang namun setelah diubah, HDHM yang berasal dari China dimungkinkan mengikuti proses.

Pada Mei 2019 silam, Agus kembali ditanya terkait kasus RJ Lino ini. Ia mengakui ada hambatan dari pihak otoritas Tiongkok yang tidak merespons Mutual Legal Asistance (MLA) yang dilakukan KPK.

MLA dibutuhkan untuk mengetahui harga unit QCC tersebut yang dibeli oleh Pelindo II dari perusahaan asal Tiongkok, yakni, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM).

Harga QCC sendiri dibutuhkan untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini. Atas kebuntuan ini tim KPK pun mengambil jalan lain dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara.

Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pengusutan kasus ini yang dinilai lama. Namun, gugatan terhadap KPK itu ditolak.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman, menilai KPK telah menghentikan kasus ini secara diam-diam. Boyamin melontarkan pernyataan itu karena tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus ini.

"Dengan tidak ada kegiatan dan berkas perkara tidak dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum maka harus dimaknai telah terjadi penghentian penyidikan," kata Boyamin, (20/6).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan bahwa kasus RJ Lino masih berjalan. Sampai saat ini, kata Febri, kasus RJ Lino masih proses penyidikan. Ia juga mengatakan penyidikan untuk kasus ini sudah semakin lengkap.

Febri mengakui sampai saat ini terdapat aspek poin kerja sama internasional yang masih perlu dilengkapi. Ia juga menjamin bahwa KPK tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus ini.

"Soal waktu, tentu arahan pimpinan KPK juga sudah cukup jelas ya bahwa kami akan berupaya semaksimal mungkin karena banyak sekali kasus-kasus besar yang sedang ditangani saat ini," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain kasus Lino pekerjaan rumah besar KPK yang ditargetkan segera rampung tahun ini adalah kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia.

Febri mengatakan pihaknya telah mendapatkan dokumen baru yang cukup signifikan dalam penanganan perkara ini. Pihaknya tengah mempelajari dokumen baru tersebut. Namun ia enggan menyebutkan apa isi dokumen baru itu dan informasi yang didapatkan dari sana.

Dokumen itu, kata Febri didapatkan dari kerja sama internasional yang dilakukan untuk kasus ini. Ia mengatakan ketika penyidikan sudah lengkap, pihaknya bakal segera melimpahkan kasus ini ke penuntutan.

"Saya sudah dapat informasinya dari tim yang menangani bahwa misalnya untuk kasus dugaan suap terkait dengan pengadaan ini yang mesin pesawat ya, di Garuda Indonesia itu sudah ada dokumen-dokumen baru yang cukup signifikan, yang sudah kami terima dan sudah dipelajari juga. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan," kata Febri.

KPK telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar (ESA) dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo (SS).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Januari 2017 lalu, namun sampai saat ini KPK belum menahan keduanya. Emirsyah Satar dalam perkara ini diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar.

Dia juga menerima dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura. 

Soetikno diketahui merupakan presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi Serious Fraud Office (SFO) Inggris, sudah dikenai denda sebanyak 671 juta poundsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara antara lain Malaysia, Thailand, China, Brazil, Kazakhstan, Azerbaijan, Irak, Angola.

KPK awalnya menerima laporan dari SFO dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura yang sedang menginvestigasi suap Rolls Royce di beberapa negara. 

SFO dan CPIB pun mengonfirmasi hal itu ke KPK termasuk memberikan sejumlah alat bukti. KPK melalui CPIB dan SFO juga sudah membekukan sejumlah rekening dan menyita aset Emirsyah yang berada di luar negeri. (*)

Berita9.com - Tersangka dugaan makar dan kepemilikan senjata, Kivlan Zen, mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pendaftaran praperadilan tersebut dilakukan kuasa hukum Kivlan, Hendri Badiri Siahaan, pada Kamis (20/6).

Hendri mengatakan, kliennya sepakat mengajukan praperadilan karena menduga banyak prosedur janggal yang dilakukan oleh kepolisian. Utamanya proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Kivlan.

“Kami melihat di dalam penetapan klien kami Pak Kivlan, ada beberapa hal yang diduga dilanggar oleh pihak kepolisian. Sehingga kami mencoba untuk mencari keadilan melakukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan,” kata Hendri usai mendaftarkan gugatan di PN Jaksel.

Hendri enggan merinci prosedur apa saja yang diduga dilanggar kepolisian tersebut. Dia hanya mengutarakan pihaknya menggugat penetapan tersangka dugaan kasus makar dan tudingan kepemilikan senjata dari Polda Metro Jaya terhadap mantan Kepala Staf Kostrad tersebut.

“Makar dan senjata. Termasuk senjata yang kemarin kita konfrontir di Polda Metro,” kata Hendri.

Permohonan praperadilan Kivlan sudah diterima oleh PN Jakarta Selatan. Surat tersebut terdaftar dengan nomor registrasi : 75/PID.PRA/2019/PN.JAKSEL. Dalam surat gugatan praperadilan, Hendri menggugat Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. (*) 

Jakarta - Ahli yang didatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Marsudi Wahyu Kisworo memberikan keterangan terkait sistem informasi hitung (situng) dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (20/6).

Ia menyimpulkan, situng tidak tampak berupaya menguntungkan salah satu paslon.

Marsudi merupakan perencana atau arsitek situng pada 2003. Ia menjawab pertanyaan Pengacara KPU, Ali Nurdin, yang menanyakan apakah situng menguntungkan salah satu paslon. Marsudi pun merujuk pada temuan data-data kesalahan entry situng.

"Kalau melihat data ini tidak ada, karena apa? Polanya acak. Kecuali kalau polanya tetap di satu tempat atau di satu provinsi atau satu kota kemudian kita boleh menduga ada upaya-upaya seperti itu," kata Marsudi di persidangan.

Marsudi pun menunjukkan grafik yang menunjukkan secara acak, di mana pada sejumlah tempat, paslon 01 diuntungkan, namun di berbagai tempat lainnya, paslon 02 juga diuntungkan. 

"Jadi sangat acak, kalau saya boleh beropini jadi tidak ada, saya tdidak bisa menduga adanya kesengajaan, hanya kesalahan manusiawi," kata Marsudi.

Marsudi selaku saksi dari pihak KPU juga mengatakan, tidak benar bila dilakukan pengurangan semua suara 02 di formulir C1 sebagai sumber data situng. Maka itu, Marsudi pun berpendapat, tidak terjadi upaya memberikan keuntungan pada salah satu paslon.

"Jadi dua duanya ada yang ditambah dan dua duanya ada yang dikurangi," kata Marsudi.

Di kesempatan yang sama, Marsudi juga menjelaskan bagaimana perbedaan web situng dan sistem situng. Ia dicecar berbagai pertanyaan dari kuasa hukum 02 selaku pemohon dan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pemantauan atau ‘patroli siber’ oleh pemerintah di grup aplikasi percakapan privasi seperti WhatsApp ataupun sejenisnya, merupakan bagian dari pelanggaran berat. Karena dalam konstitusi dan Undang-Undang (UU), terutama UU tentang HAM, semuanya sudah dilindungi.

“Langkah polisi itu merupakan pelanggaran privasi, karena komunikasi di WhatsApp sebenarnya bersifat personal atau terbatas,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (18/6).

Sayangnya, lanjut Fahri, masyarakat tidak memahami arti dari privasi dan kerahasiaan pribadi. Tetapi yang ada dimasyarakat itu kultur komunal, sehingga ketika negara mau mengambil semua data-data pribadi, masyarakat relatif tidak berani membuat bantahan dan tidak berani membuat kritik.

“Itulah yang secara terus menerus menyebabkan para pejabat negara merasa tidak punya perasaan bersalah sama sekali ketika mengintip percakapan warga negaranya,” kata Fahri.

Padahal seandainya kultur masyarakat Indonesia itu demokrasi, tentu tidak akan ada yang berani melakukan itu (mengambil data pribadi). Sebab itu merupakan bagian dari pelanggaran berat.

“Tapi faktanya, karena kita sendiri merasa tidak perlu melindungi akhirnya tindakan itu dilanjutkan. Nah, sekarang sulit kita bicara hukum kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak paham hak-hak kita sebagai warga negara,” ujarnya.

Sehingga yang ada sekarang ini, membiarkan pemerintah sesuka-sukanya mengambil hak-hak warga negaranya. Bahkan, para pejabat negara tak punya perasaan bersalah sama sekali ketika mengintip percakapan warga negara.

“Karena sejauh menerima hak kita dirampas oleh pemerintah, maka sejauh itulah orang akan mengambil hak kita Ini persis seperti ketika kita dijajah 350 tahun, ya selama itu lah penjajahan bercokol di bumi kita,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko menyatakan setuju jika ada Patroli Siber pada WhatsApp grup. (*)

Jakarta - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai alat bukti berupa link berita yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dinilai menyalahi aturan.

Menanggapi itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, pihak KPU hanya berpatokan pada Pasal 36 PMK 4 /2018. Padahal hal tersebut terdapat pada pasal lainnya.

"Dia nggak baca pasal 43 UU MK, di dalam salah satu pasal itu ada yang disebut ada bukti lain. Bukti lain itu apa? Dijelaskan pasal 43, bukti lain itu ada bukti elektronik, yang kita kutip itu apa? Bukti elektronik," ucapnya usai mendengarkan argumen kuasa hukum KPU di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Alat bukti yang dimaksud pada pasal 43, kata BW, bisa disamakan pada kasus tindak pidana korupsi yang bisa menggunakan alat bukti berupa elektronik.

"Jadi ini soal hukum acara ya, dan kalau di tindak pidana korupsi itu bisa pasal 26, jadi dalam pasal 43 itu disebut bukti elektronik," katanya.

Selain itu, penolakan KPU pada bukti link berita, menurut BW bisa juga disebut bentuk ketidakpercayaan lembaga pimpinan Arief Budiman itu pada media di Indonesia.

"Sekarang kalau ditarik ke teman-teman (wartawan), emang hasil jurnalistik loe itu hasil jurnalistik ecek-ecek? Ketika dia menolak hasil jurnalistik teman-teman itu sama juga dia nggak mengakui media dong," jelas BW.

Sehingga, kata BW, bukti yang diajukannya berupa link berita merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, KPU dinilai telah gagal memahami hukum acara.

"Ini kan proses yang wajar, hasil dari bukti elektronik dijadikan bukti itu sesuatu yang wajar. Jadi menurut saya dia (KPU) gagal memahami hukum acara yang berkaitan dengan pembuktian," tandasnya. (*)

Jakarta - Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK menjamin tak akan ada konflik kepentingan jika terdapat komisioner KPK yang berasal dari Polri. Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan jaminan pihak pansel KPK.

"Jika pimpinan KPK ke depan berasal dari institusi penegak hukum tertentu, bagaimana publik akan percaya bahwa ia juga akan menerapkan pemberantasan korupsi secara maksimal jika salah satu pelaku korupsinya berasal dari lembaganya terdahulu?" kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, (17/6).

ICW menyarankan para anggota kepolisian yang berpotensi menjadi pimpinan KPK membesarkan nama Polri dalam menguak kasus tindak pidana korupsi. Pasalnya, menurut Kurnia, persepsi masyarakat terhadap Polri terkait perang melawan korupsi belum banyak berubah.

"Sebaiknya kader-kader Polri yang memang mempunyai integritas serta keberanian dalam mengungkap praktik korupsi diberdayakan saja di institusi kepolisian itu sendiri," terang Kurnia.

"Karena bagaimanapun, selama ini persepsi masyarakat terhadap lembaga kepolisian belum banyak berubah terkait perang melawan korupsi. Maka dari itu, harusnya Kapolri menjadikan hal ini sebagai pekerjaan rumah yang utama," imbuhnya.

Selain itu, Kurnia menilai KPK belum membutuhkan capim yang berasal dari lembaga penegak hukum.

"Hal lain lagi, sebenarnya siapa pun yang terpilih menjadi komioner KPK berdasarkan UU KPK melekat status sebagai penyidik dan penuntut. Maka dari itu, kami menganggap capim KPK yang berasal dari institusi penegak hukum tertentu belum terlalu dibutuhkan," ujarnya.

Salah seorang anggota pansel capim KPK, Al Araf, sebelumnya menjamin tidak ada konflik kepentingan jika ada pimpinan KPK yang berasal dari Polri. Dia memastikan semua calon pimpinan KPK akan menjalani proses seleksi yang ketat.

"Menurut saya, semua itu walaupun dari polisi atau dari mana pun harus mengikuti tahapan yang tepat itu. Dan sehingga konflik-konflik kepentingan itu akan sulit kalau kemudian proses seleksi dilakukan secara bertahap," kata anggota Pansel Capim KPK, Al Araf, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, (17/6). (*)

Berita9.com - Tim Hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengomentari berkas permohonan yang telah diperbaiki tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sandiaga menyerahkan persoalan tersebut ke tim hukumnya.

"Saya menyerahkan ke ahli hukum karena ini sudah masuk ke materi persidangan. Kita tidak boleh memberikan komentar yang menuju ke materi teknis persidangan," ujar Sandiaga di Jalan Nusa Indah Raya, Cipinang, Jakarta Timur, (15/6).

Sandiaga mengatakan sidang gugatan pilpres ini merupakan cara Prabowo dan dirinya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Terutama, soal temuan-temuan kecurangan selama pergelaran Pilpres 2019.

"Tapi menurut kami bahwa yang menjadi ikhtiar dari saya dan Pak Prabowo adalah mengaspirasikan apa yang disampaikan masyarakat. Khususnya mengenai temuan-temuan yang ada pada sebelum, pas pencoblosan 17 April dan setelah. Hal-hal yang insyaallah bisa menjadi perbaikan ke depan," ujar Sandi.

Menurutnya sidang sengketa Pilpres 2019 di MK ini bukan soal menang-kalah. "Dan ini bukan masalah Prabowo-Sandi bukan masalah kalah-menang tapi ini adalah perbaikan dan bagaimana kita memperkuat institusi demokrasi kita.

Sandi juga mengingatkan bahwa sidang MK disaksikan seluruh dunia, oleh arenanya mengimbau agar selalu memberikan rasa keadilan dan ketertiban.

"Kita melihat bahwa dunia menyoroti dan seandainya Indonesia bisa menunjukkan ketertiban dalam proses MK ini akan memberikan rasa tenteram, rasa aman dan kepastian, khususnya ekonomi dunia usaha. Pastikan jangan sampai nanti ada dampak negatif terhadap ketidakpastian untuk sisi ekonomi," terangnya. (*)

Berita9.com - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 telah digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6). Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno optimis menatap sidang tersebut.

Jurubicara BPN, Andre Rosiade menegaskan bahwa sidang perdana telah dibuka dengan pernyataan menggetarkan dari Ketua MK Anwar Usman. 

Pernyataan yang menekankan bahwa MK tidak dapat diintervensi pihak manapun tersebut telah menambah optimisme kubu Prabowo-Sandi.

“Kita telah menyaksikan bersama persidangan pertama, yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dengan pernyataan yang menggetarkan hati dan menambah optimisme bahwa MK adalah tempat mencari keadilan yang bisa dipercaya,” kata Andre dalam akun Twitterinya, (15/6).

Adapun pernyataan Anwar Usman yang dimaksud adalah tentang penegasan bawha sidang PHPU bukan saja disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan juga disaksikan Tuhan Yang Maha Esa.  Atas alasan itu, Anwar memastikan pihaknya tidak akan bisa diintervensi.

“Kami tidak takut pada siapapun, tidak tunduk pada siapapun, tidak bisa diintervensi, hanya tunduk pada konstitusi dan Allah,” kata Andre menirukan pernyataan Anwar Usman.

Sebanyak 15 petitum telah diajukan kuasa hukum Prabowo-Sandi yang dipimpin mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dalam sidang pendahuluan. 

Inti dari petitum itu adalah meminta Majelis Hakim MK untuk mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin. (*)

Page 1 of 125
Go to top