Politik

Politik (1871)

Berita9.com - Wacana penambahan masa jabatan presiden lebih dari dua periode yang didengungkan Ketua MPR Bambang Soesatyo menuai komentar beragam.
 
Namun rata-rata publik menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan dari politisi Golkar itu karena menilai usulan itu merupakan sebuah kemunduran.
 
Selain itu, banyak pula yang menilai usulan Bamsoet itu bukti dirinya sedang cari muka di hadapan Presiden Jokowi.

Berita9.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengatakan belum terisinya jabatan Kabareskrim diyakini sebagai bagian dari proses seleksi Kapolri mencari sosok dipercaya memimpin Korps Bhayangkara.

"Kabareskrim merupakan jabatan strategis di tubuh Polri terkait penegakan hukum," ujarnya.

Dirinya menegaskan penentuan sosok Kabareskrim bukan sebagai bentuk berbagi kekuasaan di tubuh Polri. Karena Polri masih memilah sosok terbaik berkualitas yang akan membantunya memimpin fungsi penegakan hukum tersebut.

"Terkait belum ada sosok diumumkan saya meyakini hal itu karena sedang dalam proses pemilahan agar Kapolri Jenderal Idham Azis tidak salah memilih assistennya dan bukan bagi-bagi kekuasaan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni mengingatkan pemilihan Kabareskrim tak boleh dipengaruhi pihak eksternal. Loyalitas hingga kemampuan bersinergi dalam percepatan program menjadi alasan terpenting mengapa penentuan Kabareskrim harus menjadi hak sepenuhnya Kapolri tanpa adanya campur tangan eksternal.

"Itu hak penuh Kapolri untuk memilih asistennya sebagai Kabareskrim. Tidak boleh ada pihak eksternal yang boleh ikut campur dalam penentuan Kabareskrim. Saya selaku Wakil Ketua Komisi III mendukung Kapolri. Siapapun yang terpilih menjadi assisten Kapolri sebagai Kabareskrim itu adalah yang terbaik untuk Polri," ujar Bendahara Umum Partai NasDem ini. (*)

Berita9.com - Tiga anggota penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan mengundurkan diri. Keputusan tersebut disebabkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tak lagi mengatur posisi anggota penasihat. Perannya diganti dengan munculnya struktur baru di KPK, yakni Dewan Pengawas (Dewas).

Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, Dewas akan terbentuk bersamaan dengan pelantikan pemimpin KPK baru pada 21 Desember mendatang. Kepemimpinan (baru) yang nanti dilantik sekaligus melantik Dewan Pengawas. "Posisi penasihat sudah enggak ada," kata Alexander di Jakarta Selatan (Jaksel), (28/11).

Alexander menerangkan, tiga anggota penasihat yang mundur itu adalah Muhammad Tsani Annafari, Sarwono Sutikno, dan Budi Santoso. Khusus Tsani, Alexander menerangkan, resmi tak lagi berkantor di KPK per 1 Desember. Sementara itu, Sarwono dan Budi tak lagi menjadi bagian dari KPK saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik pemimpin KPK yang baru dan Dewas pada 21 Desember mendatang.

Kabar tentang mundurnya para anggota penasihat KPK tersebut sebetulnya sudah menguat sejak pro dan kontra terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK 2019-2024. Hal itu makin kuat setelah DPR dan Presiden Jokowi mengesahkan UU KPK yang baru.

UU KPK 19/2019 tersebut menghapus posisi dan peran para penasihat dengan menambahkan kanal baru dalam struktur KPK, yakni Dewas. Namun, Dewas punya kewenangan dominan melebihi penasihat dan para komisioner.

Seperti diketahui, polemik KPK muncul beriringan dengan terpilihnya lima komisioner baru KPK dan disahkannya UU Nomor 19/2019 hasil revisi UU Nomor 30/2002. Beberapa komisioner terpilih disebut memiliki rekam jejak yang buruk di KPK.

Sementara itu, UU KPK yang baru dianggap memangkas sejumlah kewenangan dan independensi KPK. Pegiat antikorupsi dan mahasiswa sempat menuntut pencabutan UU kontroversial itu pada September lalu sehingga mengakibatkan lima orang demonstran meninggal dunia. Saat ini UU KPK itu tengah diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tsani saat dijumpai wartawan mengatakan, surat penghentiannya sebagai anggota penasihat KPK sudah diterima. SK (surat keputusan) pemberhentian saya sebagai penasihat sudah dikeluarkan. "Saya efektif 1 Desember (berhenti)," kata dia.

Tsani pun mengonfirmasi tentang dua anggota penasihat lainnya yang tak lagi berdinas di KPK setelah regenerasi kepemimpinan mendatang. Berbeda dengan dirinya, Tsani mengatakan, dua rekannya di penasihat resmi diberhentikan pada 21 Desember.

Selain penasihat, aksi mundur juga disebut dilakukan oleh tiga pegawai KPK. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat (RDP)di Komisi III DPR pada Rabu (27/11). Kepada para anggota dewan, Agus mengatakan, ketiga pegawai KPK itu memilih mengundurkan diri setelah berlakunya UU 19/2019.

Ketiganya mundur karena tidak ingin beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dalam UU KPK yang baru, kelembagaan KPK masuk dalam rumpun eksekutif yang di artikan di bawah pemerintah pusat. Status baru itu mengharuskan semua pegawai KPK yang tadinya pekerja independen menjadi ASN yang tidak dijamin independensinya.

Menurut Agus, jumlah pegawai yang mengundurkan diri akan terus bertambah seturut dengan pergantian kepemimpinan KPK. "Kalau independensi ini dapat dijamin, saya kira yang pindah tidak akan banyak," kata dia. "Yang mengajukan mundur sudah tiga orang. Sisanya masih wait and see."

Agus juga berpesan kepada para wakil rakyat itu untuk menyarankan pemerintah membuat aturan khusus ke pegawaian KPK. Pasalnya, lembaganya selama ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK beserta Naskah Akademik.

"Kalau diizinkan, ada PP tersendiri yang mengatur SDM di KPK. Terserah nanti isinya seperti apa. Kebutuhannya ada lah ada independensi, paling tidak, walaupun itu masih di rumpun ASN," ujar Agus.

Sementara Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo mengatakan, mundurnya tiga penasihat KPK merupakan hak individu masing-masing. Ia juga berharap agar para pegawai yang memilih mundur tersebut dapat menjadi wajah baru bagi pemberantasan korupsi.

Ia yakin pengalaman antikorupsi yang didapat selama di KPK dapat diterapkan di tempat kerjanya yang baru. WP KPK berharap mereka akan menjadi agen-agen integritas dan antikorupsi di tempat yang baru, kata Yudi, kemarin.

Namun, WP KPK juga berharap agar mereka yang bertahan di badan pemburu koruptor itu dapat mempertahankan integritas dan loyalitasnya dalam sikap antikorupsi. Ia mengakui ada kekhawatiran di internal para pegawai yang bertahan tentang nasib kelam pemberantasan korupsi pada masa mendatang.

"Jangan menyerah karena kita pernah melewati hari-hari yang lebih buruk di masa lalu dalam pemberantasan korupsi. Saya sampaikan agar kita tetap harus bertahan," kata Yudi. (*)

Berita9.com - Rencana mengusung mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menjadi Direktur Utama PT PLN mendapat sambutan baik dari anggota DPR, Fadli Zon.

Berita9.com - Ahok telah resmi dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) di Kementerian BUMN setelah menerima Surat Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang diserahkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Namun, setelah menerima SK tersebut Ahok malah kabur tak menemui awak media dan keluar melewati pintu lain di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kendati demikian, Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, terdapat satu direksi dan tiga komisaris baru yang dilantik pada hari ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luat Biasa (RUPLSB).

"Yaitu untuk Diretur Keuangan ditunjuk ibu Emma Sri Martini. Kemudian bapak Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komut menggantikan Tanri Abeng. Kemudian 0ak Budi Gunadi Sadikin Jadi wakomut menggantikan Arcandra Tahar. Kemudian pak Condri kirono sebagai komisaris menggantikan Pak Gatot Trihargo," ujar Fajriyah di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Senin (25/11/2019).

Menurut Fajriyah, ketetapan direksi dan komisaris baru tersebut telah ditetapkan pada 22 November 2019 kemarin.

Untuk diketahui, Ahok baru resmi menduduki posisi tersebut setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nantinya Ahok didampingi Budi Gunadi Sadikin yang menjabat Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

"Akan didampingi Pak Budi Gunadi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," ucap dia.

Sementara Direktur Keuangan PT Pertamina akan dijabat oleh mantan Direktur Utama PT Telkomsel Emma Sri Martini. (*)

 

Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Akhmad Akbar meminta pemerintah jangan melakukan pemborosan anggaran terhadap belanja-belanja yang tidak penting pada tahun depan. Sebab, saat ini ekonomi sedang sulit, imbasnya penerimaan negara dari sektor perpajakan juga ikut seret.

"Di tengah perlambatan roda ekonomi seharusnya pemerintah terlibat lebih aktif untuk stimulus belanja, tapi di sisi lain pemerintah juga punya keterbatasan ruang gerak karena penerimaan pemerintah terbatas," kata Akbar dalam acara Core Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Untuk mengakali kondisi tersebut Akbar menyarankan pemerintah untuk melakukan belanja yang sifatnya prioritas, seperti sektor yang mampu mendongkrak konsumsi daya beli masyarakat.

"Pemerintah seharusnya melakukan belanja yang lebih prioritas, penggunaan anggaran yang lebih penting, menghemat dan mengurangi belanja yang tidak penting, jangan lagi itu meeting di hotel, kurangi perjalanan dinas ke luar kota," katanya.

Apalagi kata dia pada tahun depan pemerintah mengurangi anggaran subsidi energi menjadi Rp 137,5 triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran subsidi energi dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 159,97 triliun.

"Padahal belanja subsidi prioritas salah satunya mendorong membantu masyarakat untuk daya beli yang lebih tinggi," katanya.

Pengeluaran Pemerintah per akhir Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.797,97 triliun 73,1 persen dari pagu APBN. Belanja ini meningkat 4,5 persen jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2018.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.121,10 triliun atau 68,6 persen dari pagu APBN dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 676,87 triliun atau 81,9 persen dari pagu APBN.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan utamanya diakibatkan oleh realisasi Belanja Bantuan Sosial yang mencapai Rp 91,75 triliun atau meningkat sebesar 32,7 persen bandingkan realisasi tahun sebelumnya. (*)

Berita9.com - Tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berdatangan pasca berlakunya undang-undang (UU) baru hasil revisi. Selain kegiatan penindakan yang terseok, KPK juga dirundung persoalan menurunnya tingkat kepercayaan publik hasil kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Yakni dari 89 persen (pra pilpres) menjadi 85,7 persen (pasca pilpres). 

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan hasil survei itu menjadi preseden buruk bagi presiden. Sebab, KPK yang menjadi lembaga negara paling dipercaya publik kini mengalami degradasi kepercayaan.

"Revisi (UU KPK) ini kan dianggap masyarakat sebagai bentuk pelemahan, sehingga publik susah untuk percaya kerja KPK nanti akan lebih baik," ujarnya belum lama ini.

Hasil survei LSI Denny JA menyatakan mereka yang percaya bahwa KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89 persen pra pilpres. Namun pasca pilpres mereka yang percaya cenderung menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebesar 85,7 %. Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6,5 % pra pilpres menjadi 8,2 % pasca pilpres.

Boyamin mengatakan presiden harus menjawab degradasi kepercayaan itu dengan sikap tegas mendukung KPK. Salah satunya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK. Sebab, kalau tidak segera mengeluarkan perppu, kepercayaan itu akan terus menurun.

"Bayangkan kalau publik tidak lagi percaya dengan KPK, presiden juga akan kehilangan kepercayaan," ujarnya. 

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap menyambut baik hasil survei LSI itu. Menurutnya, survei itu menunjukkan bahwa publik masih tetap percaya dengan KPK di tengah gempuran isu revisi UU dan tudingan-tudingan tanpa bukti yang menjauhkan KPK dari masyarakat.

"Kami berterimakasih kepada masyarakat yang masih percaya KPK," kata Yudi belum lama ini.

Yudi menilai survei yang menunjukkan adanya degradasi kepercayaan memperkuat pendapat bahwa publik percaya pelemahan KPK itu nyata. Menurutnya, poin-poin pelemahan benar-benar menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang ingin Indonesia bebas dari korupsi.

"Mereka (publik) juga tak ingin koruptor dengan bebasnya mengorupsi uang rakyat," ungkapnya. 

Untuk diketahui revisi UU KPK memberikan kewenangan yang luas bagi dewan pengawas (dewas). Rencananya dewas akan mulai bekerja bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK yang baru 21 Desember mendatang. Dengan demikian presiden sejatinya masih punya waktu menyelamatkan KPK dengan mengeluarkan perppu.

"Kami percaya presiden akan mengeluarkan perppu," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai saat menghadiri menghadiri pertemuan ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Retreat, di Bangkok, Thailand.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan ASEAN harus menjadi penyeimbang dan penghubung di kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Indo-Pasifik Outlook. Itu dilakukan agar tidak ada dominasi kekuasaan di kawasan.

"ASEAN melalui netralitas dan sentralitasnya mengajak seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan," katanya terkutip (18/11).

Prabowo mengatakan Indo-Pasifik bukan semata-mata milik ASEAN tetapi juga milik masyarakat dunia. Selain itu, Indo-Pasifik juga harus terbuka dan berupaya mendatangkan manfaat bagi seluruh negara di kawasan.

"Indo-Pasifik tidak boleh dimaknai hanya dalam konteks bebas dan terbuka melainkan juga harus memiliki karakteristik inklusif, transparan, dan komprehensif, mendatangkan manfaat bagi kepentingan jangka panjang seluruh negara di kawasan, dan didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama," katanya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti permasalahan Laut China Selatan yang mengemuka saat ini. Menurut Prabowo, persoalan tersebut harus segera diselesaikan secara damai melalui forum dialog dan diplomasi dengan mendorong 'Code of Conduct' yang telah disepakati ASEAN agar dapat diterima oleh negara Tiongkok.

Melalui pertemuan Forum ADMM Retreat ini, Prabowo berharap akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan kerja sama pertahanan ASEAN di masa yang akan datang.

"Bagi Indonesia, ASEAN adalah wadah membangun kerja sama yang bermanfaat bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan kita. Melalui pilar politik dan keamanan ASEAN, kita bisa memperkuat keamanan Asia Tenggara yang tentunya juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dalamnya," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan menteri pertahanan seluruh ASEAN yang dibungkus dalam acara bertajuk ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM Plus).

Selain negara-negara ASEAN, pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari Amerika Serikat, Jepang, RRT, Australia, Selandia Baru, Rusia, dan Korea Selatan. (*)

Berita9.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 252 kasus korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2015-2018. ICW meminta pemerintah serius mengusut polemik desa fiktif.

"Pada tahun 2015 terdapat 22 kasus, pada tahun 2016, meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 98 dan 96 kasus. Modus-modus yang ditemukan di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap," kata aktivis ICW, Egi Primayogha, Sabtu (16/11/1019).

Dia mengungkapkan kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa semakin banyak. Tercatat sedikitnya 214 kepala desa terjerat kasus korupsi. "15 Kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Total pada tahun 2015 - 2018, negara merugi Rp 107,7 miliar akibat korupsi anggaran desa," ujar dia.

Menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut menemukan masalah dalam penyaluran dana desa. Melalui audit BPK, yakni Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2018 ditemukan bahwa penyaluran dana desa oleh pemerintah tidak berdasarkan data yang mutakhir.

Untuk itu, ICW memintai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, bahkan aparat penegak hukum harus segera turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya telah tersebar di publik luas.

Dia mengungkapkan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT bertanggungjawab dalam hal pendataan. Verifikasi perihal data desa penting untuk dilakukan agar dana desa yang tersalurkan tak salah sasaran atau disalahgunakan. Selain itu, Kemenkeu harus konsisten dengan pernyataannya untuk memperketat mekanisme pencairan.

"Apabila ditemukan penyelewengan terkait penyaluran dana desa, Kementerian Keuangan harus bertindak tegas dengan menghentikan kucuran dana. Sanksi diberikan tidak hanya kepada desa yang menyeleweng, tetapi sanksi lain juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi," kata dia

Lebih lanjut, dia menambahkan BPK harus serius dalam melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan tersebut. "Permasalahan desa fiktif kuat ditengarai melibatkan berbagai lapisan aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pihak lain seperti swasta. Oleh karena itu BPK dan aparat penegak hukum perlu menelusuri aliran dana terkait permasalahan desa fiktif," ungkapnya.

"Jika desa fiktif benar-benar terbukti, publik akan dirugikan karena dana desa menggunakan anggaran milik publik. Lebih lagi tujuan dari dana desa untuk menyejahterakan warga desa secara lebih luas tidak akan tercapai. Semua pihak harus serius menuntaskan polemik desa fiktif. Tak boleh lagi ada silang pendapat atau upaya menutup-nutupi persoalan," lanjut dia. (*)

Jakarta - Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa efek Pilpres 2019 mengakibatkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan mengalami penurunan.

Peniliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan, temuan pihaknya mendapatkan kepercayaan terhadap institusi negara cenderung turun pasca Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

"Pada Juli 2018 (pra pilpres), kami mencatat bahwa publik yang percaya bahwa Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81.5 %. Dan sebesar 14.2 % menyatakan tidak percaya. Namun kepercayaan terhadap Presiden cenderung menurun pasca Pilpres," kata Adjie di Jakarta, (13/11).

Mereka yang menyatakan cenderung percaya bahwa Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat mengalami penurunan  menjadi sebesar 75.2 % menyatakan percaya, dan sebesar 18.8 % menyatakan tidak percaya. Artinya terjadi penurunan sekitar 6.3 % kepercayaan publik terhadap presiden pasca pilpres 2019.

Adjie menerangkan, pihaknya juga mendapatkan temuan kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengalami penurunan. Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa DPD bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 68.7 %. Namun pada September 2019 (pasca pilpres), mereka yang percaya DPD memperjuangkan kepentingan rakyat menurun menjadi 64.2 %. 

"Mereka yang tidak percaya DPD bekerja untuk kepentingan rakyat memang tidak meningkat, justru sebaliknya menurun. Pada Juli 2018, mereka yang tidak percaya sebesar 19%. Kini mereka yang tidak percaya justru turun 14.4 %. Namun demikian, mereka yang ragu atau gamang terhadap DPD justru meningkat. Dari hanya 12.3 % yang gamang terhadap DPD pada Juli 2018, menjadi 21.4 % pada September 2019. Kurang tereksposnya kerja dan kewenangan DPD yang terbatas menjadi salah satu alasan tingginya kegamangan publik terhadap lembaga DPD," jelasnya.

Senada hal yang sama juga terjadi pada DPR. Pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa DPR bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 65.0 %. Sementara mereka yang tidak percaya sebesar 25.5 %. Namun pada September 2019, tingkat kepercayaan terhadap DPR pun menurun. Pasca pilpres, mereka yang percaya bahwa DPR akan bekerja untuk kepentingan rakayt sebesar 63.5 %. Sementara mereka yang tidak percaya cenderung naik menjadi 28.4 %.

Kepercayaan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengalami penurunan. Kata Adjie, mereka yang percaya KPK bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 89.0 % pra pilpres. Namun pasca pilpres mereka yang percaya cenderung menurun meski masih cukup tinggi yaitu sebesar 85.7 %. 

"Sementara mereka yang kurang percaya terhadap KPK cenderung naik dari 6.5 % pra pilpres menjadi 8.2 % pasca pilpres," imbuhnya.

Adjie melanjutkan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengalami penurunan. Masyarakat yang percaya kalau MK bekerja untuk kepentingan rakyat sebelumnya sebesar 76.4 %. Namun pasca pilpres 2019, mereka yang percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung menurun menjadi 70.2 %. 

"Sementara mereka yang tidak percaya bahwa MK bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 10.0 % pra pilpres, menjadi 17.4 % pasca pilpres 2019," tutur dia.

Sedangkan kinerja Polri juga tak kalah turun. Menurut Adjie, mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 87.8 % pada Juli 2018. Pada September 2019, pasca pilpres, mereka yang percaya bahwa Polri bekerja untuk kepentingan rakyat menurun menjadi 72.1 %. 

"Sementara mereka yang tidak percaya Polri bekerja untuk kepentingan rakyat cenderung naik dari 7.8 % menjadi 10.6 % pasca pilpres 2019," ungkap dia.

Adjie menambahkan, pada Juli 2018, mereka yang percaya bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 90.4 %. Pada September 2019, mereka yang percaya TNI bekerja untuk kepentingan rakyat menurun tipis yaitu menjadi 89.0 %. 

"TNI menjadi satu-satunya lembaga negara yang trust publiknya hanya menurun tipis dibandingkan dengan lembaga lain pasca pilpres 2019. Tugas-tugas TNI yang tidak bersentuhan langsung dengan keseharian masalah publik menjadi salah satu faktor penyebab," kata Adjie.

Menurut Adjie, LSI Denny JA mendapatkan empat faktor penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pertama, masifnya narasi negatif pada pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Pada kedua even pemilu tersebut, kampanye negatif yang menyerang kredibilitas aneka lembaga tersebut beredar di publik baik dalam bentuk pernyataan tokoh tertentu maupun bahan kampanye yang diedarkan.

"Kedua, maraknya kasus korupsi. Banyaknya kasus penangkapan pejabat publik seperti kepala daerah, ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, Menteri, hakim konstitusi, dan penegak hukum lainnya meningkatkan sentimen negative public terhadap lembaga-lembaga negara. Dan akhirnya menyebabkan turunnya kepercayaan public terhadap aneka Lembaga tersebut. Contohnya pada periode 2014-2019 tercatat lebih dari 60 kepala daerah yang ditahan KPK karena kasus korupsi," tutur dia.

Sedangkan faktor ketiga, politik media sosial yang ekstrem. Dimana medsos yang berkembang menjadi salah satu medium utama kampanye menjadi sumber informasi dan propaganda dalam pertarungan politik. Di sisi lain, banyak beredar konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoaks) yang menyerang individu maupun lembaga-lembaga negara.

"Keempat, selama pilpres 2019 dan pilkada DKI Jakarta 2017, terjadi fenomena pembelahan politik di level grass root. Pembelahan ini juga diikuti dengan saling serang antar pendukung hingga ke isu agama yang sangat emosional," pungkasnya.

Survei ini dilakukan pada Juli 2018 (prapilpres) dan September 2019 (pascapilpres) dengan populasi pemilih nasional menggunakan 1200 responden di 34 propinsi, dengan metode wawancara langsung. 

Adapun margin of error survei ini adalah +/- 2.9%. Selain survei, LSI Denny JA juga melengkapi survei ini dengan riset kualitatif dengan metode FGD, indepth interview, dan analisis media. (*)

Page 1 of 134
Go to top