Politik

Politik (512)

Berita9.com - Penggerebekan kasus prostitusi kaum gay (Pesta Seks Homoseksual LGBT) dengan nama event The Wild One di daerah Kelapa Gading mendapatkan perhatian serius dari Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini. 

Jazuli menjelaskan perilaku gay sangat memprihatinkan dan membahayakan generasi bangsa. LGBT dan homoseksual jelas bertentangan dengan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan fitrah manusia. Ini juga menandakan bahwa Indonesia darurat LGBT.

"Pesta seks sesama jenis ini jelas sangat memprihatinkan. Kita semua harus waspada jangan sampai menular kepada generasi bangsa. Rusak generasi kita jika virus ini menyebar kepada anak-anak kita," kata Jazuli dalam keterangan persnya, (23/5).

Anggota Komisi I ini mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang telah berhasil membubarkan dan menindak para pelaku. Tentu kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat harus lebih ditingkatkan agar perilaku menyimpang ini bisa dideteksi dan dicegah sejak dini.

"Seluruh komponen masyarakat harus aktif menjalin kerjasama untuk mencegah becana sosial akibat perilaku menyimpang kaum homoseksual ini demi menyelamatkan generasi bangsa," tegasnya.

Dia menambahkan perilaku LGBT juga tidak lepas dari masifnya budaya liberal yang menyusup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya perilaku generasi bangsa semakin permisif dan menganut kebebasan tanpa batas. (**/Fer)

Berita9.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mendesak DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Bila terus molor, bukan hanya penyelenggara yang kelabakan mempersiapkan tahapan pemilu, publik pun dirugikan.

"Salah satu konsekuensi keterlambatan RUU Pemilu ialah ketidaksiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terus juga akan berdampak pada sosialisasi. Masyarakat harus mengerti apa yang terkandung dalam UU Pemilu," ujar Ray, Senin 22 Mei 2017.

Ray mengingatkan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu segera mensosialisasikan tahapan pemilu agar masyarakat mengetahui siapa yang akan mereka pilih. Jangan sampai tarik ulur pembahasan RUU Pemilu yang hanya bersandar pada kepentingan partai politik mengorbankan kepentingan publik.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) dari Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman menyadari UU Pemilu sangat dinanti banyak pihak. DPR berupaya pembahasan bisa rampung tanpa mengganggu persiapan Pemilu 2019.

"Saya juga berharap teman-teman Pansus konsisten. Paling tidak kita ada progres lah. Walaupun tidak akan mengganggu (tahapan pemilu 2019), kalau tidak ada kepastian, juga tidak baik. Saya kira pasti di masa sidang ini, tapi jangan sampai masuk Juli. Pasti akan susah kalau sudah dekat hari raya," ujar Rambe, kemarin.

Pihaknya tidak membantah adanya tarik ulur kepentingan dalam pembahasan RUU Pemilu. Namun, Rambe menegaskan hal itu bukan satu-satunya alasan RUU tersebut belum rampung.

Ia menyebutkan Pansus amat berhati-hati menyusun RUU Pemilu karena beleid tersebut menggabungkan tiga undang-undang, yakni UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden (Pilpres), dan UU Pemilihan Legislatif (Pileg).

Menurut Rambe, setiap harinya RUU Pemilu terus dikejar untuk dirampungkan. Pembahasannya hingga kini masih di level tim perumus dan tim sinkronisasi.

"Timus masih bekerja sejak Kamis (18 Mei). Besok masih (Timus) dengan pemerintah juga. Nanti dari Timus ke Panja, Panja baru melaporkan ke Pansus," beber dia.

Rambe mengaku ada 14 isu yang belum diputuskan Pansus RUU tentang Penyelenggaran Pemilu bersama pemerintah. Isu tersebut belum memuat lima isu krusial seperti sistem pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, konversi suara menjadi kursi dan alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil).

Sementara itu, sisanya soal penyederhanaan proses rekapitulasi suara yang bertujuan untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan pemilu.

"Saya harap semua isu tidak sampai ke paripurna dan dapat kita selesaikan di level pansus," ujar dia.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan sesungguhnya 14 isu yang belum diputuskan tersebut hanyalah turunan dari lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Pihaknya meyakini 14 isu di luar lima isu krusial akan selesai disepakati secara musyawarah mufakat.

Tarik-menarik, kata dia, memang tidak terhindari. Namun, hal itu tidak menjadi hambatan utama.


(**/OJE)

Berita9.com - Selama satu tahun kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum, politikus senior Golkar Akbar Tandjung menyebut elektabilitas partainya menurun. Akbar menyebut turunnya elektabilitas itu diketahui berdasarkan hasil survei.

"Kalo dari survei kan memperlihatkan menurun toh, bahkan ada waktu itu survei yang golkar itu 3,5 persen, walaupun itu bukan nasional. Tapi di sini kesimpulannya menurun. Bagaimana menurun ini kita bisa kita stop, kemudian kita melakukan langkah langkah supaya kita bisa naik kembali," kata Akbar di acara Refleksi Satu Tahun Partai Golkar kepemimpinan Setya Novanto, Ratna Lounge Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).

Akbar menyebut partainya selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan elektabilitas partai. Penilaian publik terhadap partai dan juga tokoh partai menjadi faktor penentu dalam pemilihan umum (pemilu).

"Besok kan kita lihat, penilaiannyakan pada waktunya nanti, pada waktu pemilu yang akan datang itu akan menentukan berhasil atau tidak. Juga ikut menentukan baik atau tidak ya tergantung bagimana pendapat publik terhadap partai dan tergantung publik juga pada tokoh tokoh partai dan kalau itu di jadikan sebagai bahan untuk di bicarakan dengan rapimnas ya bisa saja," paparnya.

Dia enggan mengaitkan tentang nama Novanto yang disebut di kasus e-KTP dengan elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut. Akbar mengatakan, pihaknya akan lebih memperhatikan opini publik.

"Saya tidak bisa mengatakan itu ya, bahwa opini publik harus kita perhatikan. Itu saja ya," tutupnya. (**/Dtk)

Berita9.com - Professor Okamoto Masaaki, dari Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Jepang tertarik untuk melakukan studi tentang kemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dalam studinya, Profesor Okamoto ingin mengetahui faktor-faktor di balik kemenangan mereka.

"Saya sudah mengamati selama beberapa tahun terakhir dan nama Anies-Sandi ini tergolong baru. Namun ternyata malah bisa memenangkan kontestasi pemimpin ibukota," ujar Okamoto saat bertemu Anies di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/5/2017).

Menurut Anies, salah satu faktornya adalah pasangan nomor urut 3 ini lebih fokus kepada apa yang dibutuhkan warga Jakarta. "Salah satu faktornya adalah kami fokus kepada tiga hal yang menjadi kebutuhan warga Jakarta. Antara lain lapangan pekerjaan, kebutuhan hidup terjangkau, dan pendidikan," kata Anies.

Pesan itu diulang selama masa kampanye sehingga memberikan dampak pada kurva elektabilitas yang terus menanjak naik. "Sebenarnya perolehan siara kemarin itu tidak langsung menanjak seperti itu. Kami naik sedikit demi sedikit sejak awal kampanye, akhir putaran pertama hingga akhirnya putaran dua kemarin," ujar inisiator Indonesia Mengajar itu.

Anies melanjutkan, tiga program unggulan itu terus diulang dan disampaikan ke warga. Anies ataupun Sandiaga juga selalu menghubungkan kebutuhan warga dengan tiga program unggulan itu. Misalnya saja warga yang menginginkan ada peningkatan kesejahteraannya maka akan sangat berhubungan dengan pendidikan yang berkualitas.

"Kita punya 23 program tapi yang kita tekankan ada tiga, karena lebih baik ngomong tiga asal sampai ke warga daripada menjelaskan 23 tapi tidak terserap dengan baik," paparnya.

Dalam kesempatan itu Profesor Okomoto juga penasaran dengan cara Anies menghadapi beragam serangan dari lawan politiknya. "Kami sedapat mungkin tetap fokus pada itu (tiga progam unggulan)," ucap mantan Mendikbud itu. 

(**/TS)

Berita9.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, kebangkitan nasional Indonesia dimulai dengan kepedulian pada masalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diiringi dengan upaya menghidupkan ekonomi yang mandiri.

Menurut dia, kebangkitan nasional ini merupakan hasil kerja bersama dengan kebersamaan dari seluruh elemen bangsa.

"Kebangkitan nasional Indonesia adalah hasil dari kebersamaan," ujar Hidayat Nur Wahid saat jadi pembicara utama dalam seminar nasional kebangsaan bertema "Pendidikan Pilar Kekuatan Bangsa" di Kampus Bina Sarana Informatika (BSI) Kalimalang, Jakarta, Kemarin Sabtu (20/5).

Dia mengatakan, Kebangkitan Nasional Indonesia dengan lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ketika mahasiswa Stovia menyadari tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia sehingga mengubah dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui jalur pendidikan.

Sebelumnya kebangkitan nasional melalui jalur pendidikan, telah dirintis organisasi Jamiatul Khair pada 1901 dan kebangkitan ekonomi dengan didirikannya Serikat Dagang Islam oleh H. Samanhudi pada 1904.

Menurut dia, kebangkitan nasional Indonesia merupakan kontribusi berkelanjutan mulai dari 1908, kemudian Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Pancasila, UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Kebangkitan nasional Indonesia adalah kebersamaan yang menghasilkan kesepakatan Proklamasi, Pancasila, UUD 1945. "Kebersamaan ini perlu diapresiasi," kata politikus PKS itu.

Menurut Hidayat, peran penting kaum terdidik dan terpelajar seperti Bung Karno, Muhammad Natsir, serta anggota BPUPKI yang telah menyepakati Pancasila, UUD 1945.

Saat ini, peran kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus perlu dimunculkan kembali seperti pada masa lalu.

"Kita perlu menghadirkan kembali kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus untuk kebangkitan kembali Indonesia," katanya.

Namun Hidayat mengakui menghadirkan kaum terdidik dan terpelajar bukan perkara mudah. Pertama, perlu keterlibatan negara.

Contohnya dalam kepentingan pendidikan, pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD, untuk pendidikan nasional.

Kedua, pendidikan yang memperkuat sila pertama Pancasila, yaitu manusia Indonesia yang unggul sekaligus memiliki moralitas yang tinggi, akhlak yang mulia, negarawan sehingga memberi harapan Indonesia yang lebih baik. (**/JPG)

Berita9.com - Anggota Komisi III DPR RI, M Syafii mendukung tantangan mantan Ketua MPR, Amien Rais terhadap Menteri Kordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pasaribu terkait rencana pemerintah meneruskan reklamasi teluk Jakarta beberapa hari lalu.

“Sejatinya mantan Ketua MPR, Amien Rais tidak perlu mengeluarkan “tantangan” terhadap Luhut, tapi karena sikap yang dikemukakan Luhut semakin tidak masuk akal memang perlu ditonton oleh publik. Apa sih yang mendasari dia ngotot meneruskan reklamasi itu,” ujar Romo, begitu M. Syafi’i biasa disapa. (20/5).

Pasalnya, lanjut Romo, rakyat sudah menunjukkan kerugiannya, jaringan alat-alat komunikasi sudah menunjukkan kekhawatiran, Menteri-menteri yang terkait dengan reklamasi pun sudah menyatakan menolak. Bahkan PTUN (Pengadilan tata usaha Negara) juga sudah mengabulkan tuntutan tersebut, tapi Luhut tetap ngotot untuk melanjutkan program itu.

“Ini ada apa? Kita perlu mendengar itu. Kalau Luhut merasa yakin itu efektif dan bermanfaat kenapa dia harus takut, ngomong dong. Sebelumnya ketika Ahok diprediksi menang, salah satu programmya lanjutkan reklamasi. Tapi begitu Ahok kalah program tersebut diambil alih pemerintah pusat."

"Kenapa Luhut ngotot sekali, perlu dijelaskan kepada publik. Saya rasa tantangan Amien Rais itu baik. Kalau dia memang obyektif menilai ini bermanfaat, apa salahnya mengkomunikasikan program itu lewat debat yang ditantang oleh Amien Rais,”paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini mencontohkan program Luhut sebelumnya, yakni membebaskan asing untuk berusaha dan memberikan nama pada Pulau-pulau terluar Indonesia yang kemudian mengundang banyak kontra dari berbagai pihak.

Romo menilai jika Luhut ingin mengembangkan wilayah yang ada, ia sejatinya hahrus berkonsentrasi membuat program-program untuk rakyat terhadap pulau-pulau terluar Indonesia. Agar pulau terluar tersebut tidak dirampok dan digunakan seenaknya oleh asing.

Dengan kata lain, papar dia, jangan ada pihak lain yang dirugikan. Dalam kasus program reklamasi ini nelayanlah yang paling dirugikan. Gara-gara penimbunan laut, maka mata pencaharian nelayan hilang. Bahkan Romo menilai, sejauh ini belum ada kajian akademik yang mengatakan reklamasi sangat bermanfaat untuk diteruskan.

Jika kemudian Luhut atau pemerintah ngotot melanjutkan program tersebut, artinya pemerintah telah melanggar hukum, mengabaikan penderitaan rakyat, dan yang pasti ada agenda tertentu di balik pelaksanaan program reklamasi teluk Jakarta tersebut. (**/TS)

Berita9.com - Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, presiden tidak bisa membubarkan ormas hanya dengan bermodalkan Keputusan Presiden (Keppres). Harus ada putusan pengadilan untuk membubarkan ormas yang sudah berbadan hukum

Sebelumnya, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqy menyarankan agar Presiden Jokowi membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) dengan tetap memberikan peluang bagi ormas tersebut untuk melakukan perlawanan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memenangkan Presiden, maka ormas tersebut bubar selamanya. Namun jika presiden dikalahkan pengadilan, ormas tersebut dapat dihidupkan kembali.

Namun saran dari Jimly itu ditentang oleh Yusril. Ia menilai, saran Jimly itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang kini berlaku, yakni UU No 17 Tahun 2013 yang didalamnya mengatur prosedur pembubaran ormas. 

“Ormas yang sudah disahkan sebagai badan hukum, tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh Pemerintah, melainkan setelah ada izin/persetujuan pengadilan. Ini semata-mata dilakukan untuk mencegah Presiden bertindak sewenang-wenang membubarkan ormas yang mungkin saja berseberangan dengan dirinya,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya dari Manila, hari ini.

Dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 45, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas. Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum, kecuali ada situasi sangat genting yang memaksa Presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

“Membubarkan ormas dengan cara "menggebuk" jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, akan membawa implikasi politik yang luas, karena sumpah jabatan Presiden mengatakan akan berlaku adil serta memegang teguh undang-undang dasar, undang-undang dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan bisa membuka peluang bagi pemakzulan,” sambungnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, kalau Presiden diberi kewenangan membubarkan ormas lebih dahulu, meskipun ormas itu dapat melakukan perlawanan ke pengadilan, secara diam-diam kita telah membuka pintu untuk Presiden bertindak sewenang-wenang. 

“Kalau kedudukan Presiden makin kuat akibat kesewenang-wenangan itu, lambat laut Presiden akan kembali memusatkan kekuasaan di tangannya dan mendikte lembaga lain termasuk pengadilan,” ujarnya.

Presiden Sukarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan Keppres Nomor 200 Tahun 1960. Ketika Masyumi melawan ke pengadilan melalui Mohamad Roem, pengadilan mengatakan tidak berwenang mengadili perkara itu, karena membubarkan partai adalah "beleid" atau kebijakan eksekutif yang tidak dapat dinilai oleh badan yudikatif.

“Kalau Presiden bisa membubarkan ormas melalui Keppres, maka sebagai sebuah penetapan (beschikking) kewenangan mengadili keputusannya ada di pengadilan tata usaha negara. Di era Presiden Joko Widodo ini alangkah banyaknya putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan politik yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan oleh Pemerintah, bahkan yang paling depan tidak mau melaksanakannya adalah Menteri Hukum dan HAM,” kata Yusril

Keinginan agar negara kita ini benar-benar menjadi negara hukum yang demokratis adalah keinginan sejak lama, yang diperkuat kembali menjelang Reformasi 1998. Kalau kita membuka peluang kembali bagi kesewenang-wenangan, maka demokrasi dan konstitusipun akan kembali terkubur. Di atas kuburan itu berdiri tegaklah seonggok batu nisan, yakni batu nisan kediktatoran. Ini yang harus kita cegah agar tidak terulang kembali di negeri ini.

Menyadari bahwa Pemerintah tidaklah mudah membubarkan ormas, maka Jaksa Agung menyarankan agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Maksudnya kiranya jelas, Perppu bukan diterbitkan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi untuk mengubah UU No 17 Tahun 2003 agar memberi kewenangan kepada Presiden membubarkan ormas tanpa perlu meminta persetujuan pengadilan, persis yang disarankan Prof Jimly.

“Saya makin prihatin saja menyaksikan perjalanan bangsa dan negara kita lebih dua tahun terakhir ini. Arah penegakan hukum makin hari makin tidak jelas. Terlalu banyak pertimbangan di luar hukum yang dijadikan dasar untuk menegakkan hukum, sehingga tebang pilih penegakan hukum yang dulu banyak dikritik di era pemerintahan Presiden SBY, kini malah dipraktekkan secara makin meluas. Ujung dari semua ini adalah makin meluasnya rasa ketidak-adilan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya ini dijadikan sebagai lampu kuning bagi Pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata Yusril.

(**/RN)

Berita9.com - Anggota Komisi 1 DPR RI Supiadi Aries Saputra menyayangkan informasi edaran untuk internal BIN bocor di masyarakat. Menurut Supiadi, informasi edaran peraturan internal BIN tidak seharusnya beredar di masyarakat luas.

"Masalahnya siapa yang membocorkan itu? bukan untuk konsumsi luar, itu internal lah. Itu bocor saja menurut saya," jelasnya, Kamis (18/5).

Kebocoran informasi edaran internal BIN tersebut juga diakui oleh juru bicara BIN, Dawan Salyan. Dawan mengatakan saat ini BIN masih mencari siapa pelaku dari penyebaran surat edaran untuk kalangan internal BIN.

"Kalau itu (mencari pelaku penyebaran) urusan internal, kami sedang proses," kata Dawan.

Surat Edaran yang berisi larangan memelihara jenggot, berambut panjang dan bercelana cingkrang untuk pegawai BIN tersebar di tengah-tengah masyarakat melalui media sosial hari ini (18/5). Berdasarkan foto yang beredar, peraturan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh BIN pada Senin (15/5) lalu. (**/RO)

Berita9.com - Politisi Partai Gerindra yang juga Anggota DPR RI, Muhammad Syafi'i mengimbau kepada masyarakat untuk mendesak MPR dan DPR supaya menggelar sidang istimewa guna mencabut mandat Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, kata Syafi'i, Presiden Jokowi sudah menyimpang dari sumpah jabatannya, yakni tidak lagi setia dengan Pancasila, UUD 45, melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mengutamakan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Oleh sebab itu, kita mengimbau rakyat Indonesia untuk segera ramai-ramai datang ke Jakarta, memaksa DPR dan MPR melakukan sidang istimewa untuk mencabut mandat dari Jokowi,” kata Syafi'i di Jakarta, Senin (15/05/2017).

Syafi'i menyebutkan, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kapolda dalam kasus Ahok adalah bukti dari pelanggaran yang dilakukan oleh Presdien Jokowi.

“Penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi padahal presiden bersumpah untuk setia pada Pancasila, UUD 45. Harusnya Presiden Jokowi menegur Jaksa Agung dan Kapolri serta Kapolda,” kata Syafi'i.

(**/RN)

Berita9.com - Penolakan warga Manado, Sulawesi Utara atas kedatangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dianggap penghinaan terhadap negara. Hal itu yang diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. 

Menurut Edhy, kedatangan Fahri ke sana tengah menjalankan tugas negara dan berdasarkan undang-undang, bukan sebagai pribadi.

“Pemandangan tersebut tidak hanya bentuk penghinaan kepada negara, tetapi juga melukai Pancasila,” kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/5/2017).

Ketua Fraksi Gerindra di MPR itu juga mengingatkan, bandara juga aset dan simbol ekonomi negara yang memiliki aturan. Tidak dibenarkan bila sekelompok orang dengan mudah memasuki ruangan, bahkan hingga area lepas landas (apron) pesawat udara, karena dapat mengganggu aktivitas penerbangan dan ketertiban.

Selain merusak kedamaian dan kebhinnekaan, kata Edhy, tindakan massa itu juga berpotensi menular ke daerah lain. Kalau sampai itu terjadi, stabilitas nasional terganggu sehingga memengaruhi perekonomian nasional.

Negara membolehkan demonstrasi sebagai bagian dari berdemokrasi. Namun cara-cara yang dilakukan haruslah sesuai norma berbangsa, tidak melanggar hukum dan undang-undang, apalagi sampai mengancam kedaulatan berbangsa.

“Mengacung-acungkan senjata tajam dan menerobos lingkungan bandara sangat tidak dibenarkan secara hukum dan tidak mencerminkan demokrasi yang baik,” katanya.

Dia menuntut Kepolisian bertanggung jawab dan mengusut aktor intelektual aksi itu.

“Buktikan bila negara hadir dan tidak kalah dengan pihak-pihak yang dapat mengancam keutuhan berbangsa,” serunya. (**/TS)

Page 1 of 37
Go to top