Politik

Politik (1170)

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia menemukan adanya tren penurunan popularitas ideologi Pancasila di tengah masyarakat selama satu dekade terakhir.

Pada 2005, LSI merekam sebanyak 85,2% masyarakat masih mengganggap Pancasila sebagai ideologi paling ideal untuk negeri ini.

Sisanya, sebanyak 4,6% memilih NKRI berdasarkan syariah Islam, dan 10,2% menjawab tidak tahu.

Tiga belas tahun berselang, mayoritas warga negeri ini tetap memilih Pancasila.

Namun, jumlah yang berpendapat seperti itu 'tinggal' 75,3%, sementara pendukung NKRI bersyariah menjadi 13,2%, dan masyarakat yang menjawab tidak tahu 11,5%.

"Selama 10 tahun lebih terjadi penurunan masyarakat yang pro-Pancasila sebanyak 10%, pendukung NKRI bersyariah naik hampir 10%, dan yang menjawab tidak tahu agak stagnan," kata Peneliti LSI Ardian Sopa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Survei digelar LSI sepanjang 28 Juni-5 Juli dengan mengambil sampel 1.200 responden berusia di atas 17 tahun dari seluruh Indonesia.

Marjin kesalahan dalam survei sebesar +/-2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (*)

Jakarta - KPU RI mengaku optimistis gugatan Peraturan KPU (PKPU) 20/2018 mengenai larangan bagi eks-napi koruptor nyaleg bakal ditolak Mahkamah Agung (MA).

"Harus optimis (ditolak MA). Karena apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, adalah hal baik untuk kita menyuguhkan calon politikus yang baik kepada masyarakat," tutur Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU Menteng Jakarta, Selasa (17/7).

Ia menjelaskan bahwa dalam gugatan kali ini, MA tidak menggelar persidangan. Lembaga tinggi negara itu hanya mereview argumentasi KPU yang telah disampaikan sebelumnya.

"Jadi sudah kita siapkan segala sesuatunya, kita menggunakan acuan hukum apa, dalilnya apa," tandas Ilham.

Ia menegaskan, pihaknya menginginkan bahwa caleg yangvnantinya akan dipilih masyarakat menjadi wakilnya diparlemen merupakan orang yang relatif bersih dan tidak ada potensi korupsi.

Aturan yang termuat dalam pasal 4 ayat 2 PKPU 20/2018 juga telah diberlakukan dalam masa pendaftaran bacaleg kali inj. Untuk tingkat DPR RI, telah ada dua parpol yang mendaftarkan para jagonya yakni NasDem dan PSI.

Menurut Ilham saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan syarat-syaratnya sesuai aturan PKPU 20/2018, termasuk juga ada tidaknya para bacaleg yang pernah dijatuhi hukuman kasus korupsi. Namun hingga kini ia belum bisa mengumumkan hasilnya untuk dua parpol itu.

Nantinya, Ilham mengatakan, KPU bakal mengumumkan para bacaleg yang tersandung kasus korupsi. "Ya nanti kita pertimbangkan untuk diumumkan (eks-napi koruptor)," pungkasnya.

Diketahui, setidaknya sudah ada lima orang yang menggugat pasal 4 ayat 2 PKPU 20/2018 ke MA. Mereka diantaranya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, Politikus PAN Wa Ode Nurhayati, Penggugat Djekmon Amisi, Penggugat Jumanto serta Penggugat Masyhur Masie Abunawas dkk. (*)

Jakarta - Ucapan Presiden Joko Widodo soal adanya politisi yang membuat keruh menjelang Pileg dan Pilpres 2019, ditanggapi secara ringan oleh partai-partai koalisi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengungkapkan, pernyataan presiden itu membuktikan bahwa manta Walikota Solo itu bukan seorang politisi ulung.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden soal politikus yang mengompor-ngompori kurang tepat menurut saya, itu membuktikan bahwa presiden kurang memahami situasi demokrasi Indonesia," ungkap Nasir di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/7).

Sebelumnya dalam pidato Presiden Jokowi disebutkan adanya politisi yang kerap mengompor-ngompori masyarakat sehingga membuat gaduh suasana menjelang Pileg dan Pilpres 2109.

Menurut Nasir hal itu merupakan fenomena biasa menjelang Pileg dan Pilpres terlebih dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Sehingga kritikan-kritikan yang mengalir ke dirinya diperlukan, guna mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik.

Anggota Komisi III DPR tersebut menambahkan bahwa latar belakang Jokowi yang bukan sebagai politisi membuat dirinya tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini.

"Ini ungkapan yang memang beliau tidak terbiasa dengan kondisi ini. Beliau bukan politisi juga bukan ketua partai, sehingga hal demikian disebut kompor," pungkasnya. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 'politikus kompor' yang memanas-manasi situasi politik jelang pemilu. Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi pernyataan Jokowi tersebut.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, adanya perbedaan pendapaat dengan Jokowi adalah hal yang biasa. Jangan dianggap setiap komentar yang berseberangan malah ingin membuat situasi di tengah masyarakat menjadi panas.

"Kalau ada perbedaan pendapat, itu adalah sebuah kewajaran. Jadi kalau ada anak bangsa berkomentar lain, ya bukan berarti ngompor-ngompori, mungkin benar komentarnya itu tinggal direspons saja sama pemerintah," kata Yandri, Ahad (15/7/2018).

"Jadi kalau ada komentar yang berseberangan jangan dianggap ngomporin," imbuhnya.

Yandri menilai, sebaiknya Jokowi menanggapi perbedaan pendapat yang ada sebagai sebuah masukan bagi pemerintah. Perbedaa pendapat adalah hal yang wajar di dalam sebuah negara demokrasi.

"Itu biasa dalam demokrasi, sebagai kontrol dalam hal yang pelru dikritisi atau dievaluasi. Tidak ada masalah kalau ada yang berbeda pendapat. Saya yakin rakyat sudah sangat cerdas dan dewasa dan tidak akan mudah terpancing dengan perbedaan pendapat," jelasnya.

Hal ini, kata Yandri, terbukti saat pelaksaan Pilkada Serentak 2018 yang digelar beberapa pekan lalu. Dia menilai, perbedaan pilihan sangat terasa di tengah masyarakat, namun tidak sampai terjadi kericuhan.

"Terbukti di pilkada kerasnya luar biasa di lapangan, tapi rakyat tidak sampai adu fisik, tidak sampai rusuh. Kalau pun ada yang berbeda dengan Pak Jokowi atau pemerintah jangan dianggap kompor, justru bagi republik ini hal itu dibutuhkan. Karena perbedaan pendapat itu adalah kekayaan demokrasi kita. Tinggal rakyat mau percaya yang mana," katanya.

Meski demikian, Yandri menegaskan, dalam mengemukan pendapat, terutama yang berbeda pandangan dengan pemerintah harus dikuatkan dengan data dan fakta yang akurat.

"Tentu, perbedaan pendapat itu bukan asal ngomong, harus punya data dan fakta dan baik disampaikan ke publik agar rakyat tercerahkan. Jadi itu kita anggap kekayaan hasanah demokrasi," katanya.

Sementara itu, terkait dengan pernyataan Ketua DPP Gokar Tubagus Ace Hasan Syadzily, yang mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut ditujukan untuk politikus senior, Yandri tidak sepakat. Yandri menilai sebaiknya tidak ada dikotomi antara politikus senior dan junior.

"Kalaupun itu politisi senior, politisi junior, saya kira tidak setuju kalau dikotomi seperti itu. Jadi kalau ada anak bangsa yang menyatakan pernyataan yang berbeda dengan pemrintah, dengan Pak Jokowi, anggap saja itu sebagai masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun, dan tidak perlu risau. Jadi biar rakyat yang menilai," jelasnya.  (*)

Berita9.com - Indonesia secara garis besar membutuhkan infrastruktur transportasi yang cerdas, Sistem Informasi dan Telekomunikasi, serta Manajemen Moda Transportasi Berkeadilan.

"Sarana Tranportasi Cerdas, dan Sikap Budaya pengguna transportasi cerdas yang berkeadilan difokuskan pada keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan koneksi intermoda (antara moda)," kata Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Dr Imam Robandi, dalam pertemuan dengan wartawan, di Medan terkutip dari Antara, Ahad, 15 Juli 2018.

Hal tersebut dikatakannya usai Rapat Kerja Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTN-BH) di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Imam mengatakan, hal itu memerlukan keseriusan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

DIa mengatakan jumlah kecelakaan di negeri ini setiap tahun yang sangat besar akibat transportasi di jalan raya, sungai, danau, laut, dan di udara.

Selain itu, juga kelambatan pengiriman dan pembongkaran barang terjadi karena sistem transportasi yang sangat buruk, serta pengguna tranportasi yang belum terdidik dengan baik. "Transportasi adalah tulang punggung perekonomian Indonesia," ucapnya.

Ia menjelaskan, dengan panjang (jumlah) jalan yang semakin terbatas dan barang yang diangkut semakin meningkat, maka semakin dibutuhkan sistem tranportasi yang lebih efisien, yaitu tepat dan cepat. Sistem transportasi konvensional sudah sangat tertinggal, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan optimal karena pertumbuhan jumlah alat transportasi modern yang semakin cepat.

"Ini dibutuhkan sistem transportasi yang cerdas, dapat menghasilkan sistem yang efisien dan tepat waktu, serta dapat menjangkau seluruh titik aktivitas perekonomian masyarakat. Juga dapat mendidik budaya positif masyarakat pengguna transportasi dan masyarakat umum," katanya.

Ia juga menyebutkan, sistem perkeretaapian harus mulai dihidupkan kembali secara serius agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi publik, terutama di kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar.

"Untuk tujuan pendek (antara terminal, kantor pelayanan atau pusat perbelanjaan) sangat perlu dikembangkan untuk kebutuhan perkeretaapian dalam kota," kata Guru Besar ITS itu. (*)

Berita9.com - Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang kemudian diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2018 sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Ada beberapa peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, salah satunya adalah aturan terkait rencana aksi pencegahan korupsi ini," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, di Yogyakarta, Sabtu (14/7/2018).

Menurut dia, akan ada berbagai program yang akan menjadi bagian dari pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi tersebut merupakan hasil pemetaan terhadap beberapa permasalahan dalam jalannya pemerintahan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, manajemen sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

Peraturan wali kota tersebut, lanjut dia, akan mengatur program rencana aksi pencegahan korupsi yang akan dilakukan selama dua tahun yaitu pada 2018 dan 2019.

Program pencegahan korupsi yang selesai disusun pada tahun ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2019, begitu pula dengan rencana aksi yang selesai disusun pada 2019 akan diimplementasikan pada tahun berjalan dan tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemetaan, berbagai permasalahan yang muncul dan masuk dalam program pencegahan korupsi di antaranya pada saat perencanaan dan penganggaran yang disebabkan belum terintegrasinya sistem informasi manajemen perencanaan dengan sistem informasi manajemen penganggaran.

Atas permasalahan tersebut, disusun rencana aksi untuk mengintegrasikan kedua sistem informasi manajemen tersebut yang diharapkan dalam diselesaikan pada akhir 2018 untuk kemudian disosialisasikan dan diujicobakan pada awal 2019.

Sementara pada bidang penanaman modal dan perizinan diketahui adanya permasalahan bahwa belum semua jenis pengajuan perizinan dan non-perizinan dapat dilayani secara online sehingga perlu adanya pengembangan aplikasi online untuk semua jenis perizinan dan non-perizinan.

Selain itu, pada bidang aset daerah diketahui adanya permasalahan belum terintegrasinya sistem informasi manajemen aset daerah dengan sistem di perangkat daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar data aset antara perangkat daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terintegrasi.

Pemerintah juga akan melakukan integrasi sistem informasi manajemen keuangan yang meliputi e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-monitoring.

Namun demikian, dalam pengembangan teknologi aplikasi, pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang berkualifikasi teknologi informasi.

"Kami juga tetap membutuhkan dukungan dari keberadaan justice collaborator dan agen-agen perubahan yang sudah dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," katanya.

(**/Ant)

Berita9.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mendorong agar gerakan hidup sehat nasional dapat digalakkan di tengah masyarakat. Dia menilai, dengan adanya peningkatan kesadaran kesehatan dari masyarakat maka nantinya dapat menghemat anggaran BPJS Kesehatan.

"Sering saya katakan, BPJS kalau mau baik harus mendukung gerakan hidup sehat supaya jangan semua orang ke rumah sakit," ujar Jusuf Kalla dalam pidatonya saat meresmikan Gedung Graha Rumah Sakit Islam Surabaya, Kamis (12/7).

Menurut Jusuf Kalla, untuk mendukung gerakan hidup sehat tersebut, BPJS Kesehatan dapat membuat program kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Misalnya saja, menyelenggarakan pertandingan olahraga, maupun membuat program senam sehat secara berkala. Melalui program gerakan hidup sehat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat.

"Itu cara BPSJ menghemat, kalau semua orang seenaknya saja masuk rumah sakit maka akan menjadi defisit terus menerus, akan bangkrut itu BPJS, karena itulah maka harus kita tangani sebaik-baiknya," kata Jusuf Kalla.

Saat ini pertumbuhan pembangunan rumah sakit mulai pesat. Hal ini menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan bagi maayarakat semakin terbuka. Namun di sisi lain, Jusuf Kalla menilai, pesatnya pembangunan rumah sakit menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin menurun.

Adapun pelayanan kesehatan harus dibarengi dengan gerakan hidup sehat nasional. Gerakan ini telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Semua kota itu perlu layanan (kesehatan) yang baik, tapi tidak berarti harus jam 5 pagi sudah antri karena BPJS, itulah salah satu hal yang penting sehingga disamping layanan kesehatan pemerintah juga menjalankan gerakan hidup sehat," ujar Jusuf Kalla. (*)

Berita9.com - Ekonom senior Rizal Ramli (RR) mengaku yakin akan terjadi perubahan kekuasaan pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan Rizal berdasarkan situasi Tanah Air saat ini. Menurutnya, banyak alasan yang mendasari keinginan rakyat agar Jokowi dicukupkan satu periode memimpin Indonesia.

Rizal mengatakan, pemicu utama perubahan kekuasaan adalah krisis kepercayaan umat Islam kepada penguasa. 

Dia juga menyiroti soal ekonomi bangsa, masalah pangan, dan moneter yang terjadi hampir bersamaan.

"Faktor utama yang akan mewujudkan 2019 Ganti Presiden adalah karena umat Islam merasa didiskriminasi oleh penguasa saat ini," kata Rizal disela-sela dialog kebangsaan bertajuk; 'Rupiah Rontok, Harga Meroket. Arahnya Kemana?' Di 'Sekber Indonesia', di The Kemuning, Menteng, Jakarta, Rabu (11/7/2018) malam.

Rizal menyebut, kesan pemerintah saat ini tidak pro-Islam sulit dibantah. Bahkan, sebagian umat Islam merasa tertindas di era Jokowi. 

"Umat Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya," ucap Rizal.

"Keadaan ini tidak terlalu baik bagi petahana dan lebih baik 2019 rakyat merasa perlu mencari presiden baru," katanya.

Menurut Rizal, fakta bahwa aparat selama ini agresif terhadap kasus-kasus yang menimpa umat Islam dan ulama tak bisa ditepis dengan hanya pernyataan pers atau semacamnya.

Sebaliknya, lanjut dia, jika orang-orang 'sebelah' yang terjerat kasus hukum, aparat dinilai lamban dan malah enggan menindaknya.

Namun demikian, Rizal menyadari bahwa pergantian kekuasaan tidaklah pernah mudah.

"Memang, untuk mengalahkan penguasa butuh uang yang tidak sedikit. Tapi uang bisa dikalahkan oleh militansi rakyat dan umat. Sejarah membuktikan ini, yang terbaru Perdana Menteri petahana Najib Razak tumbang di tangan militansi rakyat Malaysia kepada politisi senior Mahathir," tegas Rizal.

Selain itu, Rizal menambahkan, faktor lain yang akan mendorong pergantian kekuasaan adalah kondisi ekonomi rakyat yang belakangan kian melarat.

"Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa," beber Rizal.

"Saya sudah keliling di Jawa, mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Madura. Para petani yang sebelumnya mendukung Mas Jokowi sekarang mereka sudah berjanji tidak akan pilih Jokowi lagi. Petani kecewa dan marah dengan kondisi saat ini," ungkap mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) itu.

Dengan fakta tersebut, lanjut Rizal, rakyat pun sudah sampai pada kesimpulan bahwa perubahan kekuasaan adalah jawabannya.

"Rakyat saat ini menunggu pemimpin baru yang bisa menjawab persoalan mereka. Nah, kalau nanti Mas Prabowo (Ketum Gerindra) jadi presiden, atau Rizal Ramli yang terpilih, mari kita sama-sama benahi ini," ucap mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu.

"Namun, harapan rakyat ini selain menunggu presiden baru juga perlu presiden yang bernyali. Dan orang itu, kalau bukan Mas bowo ya saya," ucap Rizal berseloroh. 

Untuk diketahui, dalam acara dialog kebangsaan ini turut hadir sejumlah tokoh, antara lain Waketum DPP Gerindra, Ferry Juliantono, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra yang juga Wagub DKI Sandiaga Uno, Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif, dan Ketua KATAR, Sugiyanto. (*)

Berita9.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berharap jajaran Kepolisian Republik Indonesia mampu bersikap semakin dewasa menginjak usia ke-72 tahun. Berlaku dan bekerja secara profesional sesuai dengan perintah konstitusi, yaitu polisi yang mengayomi, melindungi, dan menjaga ketertiban masyarakat.

“Di ulang tahunnya yang ke-72 ini, mudah-mudahan jajaran kepolisian senantiasa diberikan kesuksesan, terutama dalam mengawal dan menjaga proses demokrasi 2019,” kata Zulkifli setelah menghadiri  upacara dan syukuran dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara ke-72 tahun di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Berlaku sebagai inspektur upacara adalah Presiden Joko Widodo. Ikut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, serta sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Dalam pemilu 2019, Zulkifli berharap Polri bisa bersikap netral dan berperilaku profesional. “Memegang teguh Merah Putih, tidak berpihak pada kelompok tertentu, karena polisi adalah milik semua,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli tak lupa menyampaikan selamat atas keberhasilan perhelatan upacara serta syukuran dalam Hari Bhayangkara ke-72 tahun. “Acaranya sangat bagus, terlihat excellent dan well organized,” katanya. (*)

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku ikhlas apabila petahana Joko Widodo memilih mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai cawapres ketimbang Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat Pilpres 2019.

"Mahfud MD, betul memang ada beberapa nama salah satunya pak Mahfud MD. Untuk bangsa dan negara kita ikhlas mana yang terbaik (bila Jokowi memilih Mahfud MD sebagai cawapres)," kata Wakil Ketua Umum Arwani Thomafi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Bagi PPP yang terpenting saat ini adalah mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil dalam menentukan cawapres Jokowi benar-benar tepat.

"Bagi kami yang terpenting mengedepankan musyawarah, partai politik berkumpul sampaikan nama yang diusulkan dan nanti Pak Joko Widodo monggo. Kita ikhlas kan mana yang terbaik apapun keputusan nanti," pungkasnya. (*)

Page 1 of 84
Go to top