Politik

Politik (618)

Berita9.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim paling Pancasilais dan menuduh yang lainnya tidak Pancasilais.

"Kalau ada yang mengklaim sebagai Pancasilais dan menuduh yang lain tidak Pancasilais, maka harus belajar lagi tentang sejarah Pancasila," kata Zulkifli Hasan pada sidang paripurna tahunan dengan agenda penyampaian pidato kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo di Senayan Jakarta, (16/8/2017).

Dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut juga dihadiri Presiden ke-3 BJ Habibie, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, mantan Wapres Try Sutrisno serta Ibu Shinta Nuriyah. Zulkifli Hasan mengatakan bahwa saat ini Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada kondisi memprihatinkan akibat abai pada keteladanan para Bapak Bangsa.

"Kita kurang empati pada sesama anak-anak bangsa. Selalu menganggap diri yang paling benar," kata Ketua MPR.

Padahal, kata Zulkifli Hasan, para Bapak Bangsa sudah mencontohkan perbedaan pendapat tak membuat hubungan pribadi merenggang. Menurut Zulkifki, saat di balik pangggung politik mereka (para pendiri bangsa) adalah pribadi-pribadi yang agung, rendah hati dan bersahabat.

"Di balik panggung tersebut, para pendiri bangsa ini tak menyimpan kedengkian dan dendam," kata Zulkifli.

Zulkifli mengapresiasi atas berbagai pencapaian pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi. Presiden telah menunjukan dengan melakukan pembangunan infrastruktur dimana-mana, dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.

"Sebuah prestasi yang membanggakan kita dengan interkonektivitas menjadi makin mudah dan mudah," lata Zulkifli. Namun dalam kesempatan itu Zulkifli juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang kesempatan kerja, turunnya daya beli dan kebebasan ekspresi.

(**/Ant)

Berita9.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tegas menolak pembangunan apartemen di Taman Ria Senayan untuk disewa anggota dewan, seperti diusulkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Apartemen dinilai terkesan sangat elit.

"Dari namanya (apartemen) saja sudah kurang pas ya. Dari sisi namanya sudah menyakiti hati rakyat," kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa (15/8).

Ketua DPP PAN ini lebih setuju jika DPR mendahulukan renovasi gedung perkantoran di kompleks parlemen dengan menambah fasilitas yang dinilai masih kurang. Misalkan kamar mandi alias toilet, ruangan kantor karena staf anggota makin banyak, atau memperbaiki lift yang sudah sering error.

"Selama ini hanya satu kamar mandi, bejubel disitu semua. Mungkin itu lebih penting. Kalau kamar mandi okelah. Mendesak. Lalu lift. Lift kan berapa kali jatuh, sudah berapa kali orang cedera. Yang lebih mendesak. Kemudian fasilitaa umum seperti kantin dibuat lebih bagus, bersih, menarik, saya kira ada beberapa yang harus diperbaiki," ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa renovasi itu hanya bisa dilakukan jika keuangan negara memungkinkan.

"Saya sih, hati saya masih menolak. Itu tak bisa dijadikan alasan rajin rapat. Ketika mereka disumpah sudah harus siap menghadiri rapat dan sidang-sidang," pungkasnya.

(**/WID)

Berita9.com - PPP hanya mempertimbangkan dua nama untuk dicalonkan dalam Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang.

"Untuk Pilgub Jatim, PPP masih mengikuti perkembangan. Tapi dari nama yang dipertimbangkan tidak lepas dari dua nama, yaitu ibu Khofifah Indar Parawansa dan Gus Ipul (Saifullah Yusuf)," ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Madura, Senin (14/8/2017).

Menurut Romahurmuziy, PPP akan melihat mana dari dua sosok tersebut yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur. Namun yang paling menjadi prinsip, PPP menginginkan Jawa Timur dipimpin kader Nahdlatul Ulama (NU).

"Karena Jawa Timur ini Provinsinya NU, dan PPP sebagai anak kandung NU tentu kami berharap Gubernur NU bisa terealisasi pada saatnya nanti," ujar tokoh politik yang akrab dipanggil Romi itu.

Sebelumnya, nama Khofifah sempat disebut-sebut untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Namun jika Khofifah ingin maju maka yang bersangkutan harus meminta izin dari Presiden RI Joko Widodo sebab kini Khofifah menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja.

Sedangkan nama Saifullah Yusuf dipastikan akan maju dalam Pilgub Jatim tahun depan. Gus Ipul sejauh ini telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa.(**/Ant)

Berita9.com - Pemuda Muhammadiyah meminta upaya memojokan Novel sebagai korban yang justru dituduh melakukan penghambatan proses penyidikan sehingga berujung pada kriminalisasi, tidak dilakukan oleh pihak kepolisian.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak juga meminta kepada Presiden untuk meninggikan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penuntasan kasus teror terhadap Novel Baswedan ini, dengan cara membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

"Untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Novel, terkait lamanya kasus ini karena salah satunya Novel tidak bersedia di-BAP, maka Novel menyampaikan dengan senang hati di-BAP segera sebelum proses operasi mata yang harus dilakukan terhadapnya oleh tim dokter," katanya dalam keterangan pers yang diterima, Senin (14/8).

Namun tentunya, pihak penyidik juga harus berkonsultasi dengan pihak tim dokter yang menangani Novel. "Dan akhirnya, hari ini Insya Allah Novel akan di-BAP oleh sekitar delapan orang Penyidik kepolisian di KBRI Singapura," kata dia.

Sejak awal Novel Baswedan sudah menyampaikan kepada publik dua pekan setelah peristiwa penyerangan. Novel yakin kasus penyerangannya akan mudah dituntaskan oleh kepolisian.

Mengingat, berbagai informasi intelijen pendahuluan melalui pihak Polisi sendiri, bahwa ada rencana penyerangan terhadap Novel. Lalu ditambah dengan peristiwa perampokan yang dialami penyidik lainnya sebelum penyerangan terhadap Novel.

Novel telah banyak menyampaikan berbagai keterangan terkait dengan penyerangan dia kepada polisi, baik kepada penyidik bahkan kepada Kapolda Metro Jaya serta Kapolri ketika berdiskusi dan berkunjung melihat Novel. Meski tidak secara formal dalam bentuk BAP, namun informasi itu agaknya cukup untuk membantu polisi menangkap pelaku penyerangan Novel.

Namun, kata Dahnil, seiring waktu ternyata berbagai kejanggalan dan proses penyidikan kasus ini muncul, termasuk masalah waktu yang lama, sehingga memunculkan pesimisme bahwa kasus ini akan bisa dituntaskan kepolisian. Sehingga, muncul berbagai alibi seolah kasus ini terhambat karena Novel tidak bersedia di BAP.

(**/Rep)

Berita9.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan penilaian terhadap ormas yang akan dibubarkan harus melibatkan ulama yang benar-benar memiliki pemahaman dan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PPP menyatakan mendukung rencana pemerintah kembali membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai bertentangan Pancasila.

"Sepanjang ormas itu secara historis rekam jejaknya mendoktrin untuk merenggangkan nilai-nilai kebangsaan maka pemerintah bisa mengevaluasi lebih lanjut hingga sampai pembubaran," ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Semarang, Jateng, (12/8/2017).

Meskipun demikian Romahurmuziy berharap pembubaran ormas betul-betul menjadi upaya terakhir pemerintah, setelah evaluasi terhadap ormas yang akan dibubarkan itu dilakukan secara menyeluruh.

"Karena dalam Perppu Ormas tidak diatur mekanisme bagi ormas untuk menyanggah melalui pengadilan maupun upaya lain, pembubaran harus menjadi ikhtiar terakhir setelah seluruh penilaian dilakukan," kata dia.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan pemerintah kembali akan membubarkan sejumlah ormas yang bertentangan dengan Pancasila. 

Menurut Tjahjo ormas-ormas tersebut merupakan ormas kecil di tingkat provinsi. Tjahjo menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengevaluasi ormas-ormas tersebut dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat hingga ulama.

(**/Ant)

Berita9.com - Organisasi massa (ormas) Bang Japar (Jawara dan Pengacara) mengadakan apel akbar pelantikan di Auditorium Universitas Trilogi di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad (13/8/2017).

Gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Anies Baswedandan Sandiaga Uno akan menghadiri acara yang dihelat pukul 07.30 hingga 09.00 WIB tersebut.

Selain pelantikan anggota ormas, Bang Japar juga melantik anggota untuk lembaga bantuan hukum (LBH).

Pelantikan ini akan membawa tema "Dengan Semangat Proklamasi, Bersama #BangJapar Kita Wujudkan Jakarta yang Maju Kotanya Bahagia Warganya".

Berbagai kesenian dan stand makanan disiapkan panitia untuk meramaikan acara pelantikan tersebut di depan ruang aduditorium.

Hingga pukul 08.00 peserta terus berdatangan ke auditorium Universitas Trilogi.

Bang Japar mendapat respon baik dari para tokoh budaya Betawi, salah satunya Ketua Sanggar Seni Betawi Setu Babakan Sahroni.

Menurut Sahroni, sebuah ormas yang niatnya memajuka budaya Betawi harus didukung. Namun, Sahroni berpesan agar Bang Japar tidak melenceng dari tujuan awalnya.

"Seharusnya sebuah ormas dibentuk bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat luas, khususnya masyarakat Betawi. Apalagi tujuannya baik untuk memajukan budaya Betawi," ujar Sahroni.

Sahroni juga mengomentari tentang elemen jawara dalam ormas Bang Japar.

Menurut dia, jawara dalam arti sebenarnya bukanlah seseorang yang hanya memiliki kemampuan bela diri dan bisa tampil garang.

Jawara juga, lanjut Sahroni, harus memiliki tujuan mulia yang utama yaitu melindungi orang-orang yang lemah.

"Bukan cuma pakai baju silat, laga dan gayanya kayak jagoan," ucap Sahroni.

(**/NN)

 

 

Jakarta, Berita9.com - Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif mengatakan selama belasan tahun Pancasila kurang mendapat perhatian serius, termasuk di sekolah.

"Bahkan, ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk menyuarakan dan mengartikulasikan Pancasila di ruang publik," ujarnya di Jakarta, (11/8/2017)

Yudi menjelaskan Pancasila kurang terbudayakan dalam moral publik, sehingga penguatan kembali ideologi Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui keyakinan, alam pikiran dan praktiknya perlu mendapat perhatian semua pihak.

"Segenap pemangku kepentingan perlu bekerja sama menghidupkan dan menggelorakan kembali Pancasila sebagai laku hidup anak-anak bangsa," ujarnya.

Yudi menjelaskan Pancasila harus menjadi gerak nadi kaum muda Indonesia, tulang sungsum bangsa, sehingga generasi muda dapat mengaktualisasikan Pancasila sebagai inspirasi dan daya dorong berprestasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Dia menjelaskan pihaknya dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan meluncurkan program penguatan pendidikan Pancasila yang diikuti 530 mahasiswa dan 110 dosen dari seluruh Indonesia di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat dan Sabtu.

Dalam kegiatan itu digunakan pendekatan interaktif dan partisipatif, dan menurut Yudi, akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (12/8).

Presiden Jokowi akan hadir membuka langsung kegiatan didampingi oleh Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri dan Menristekdikti M. Nasir.

Pada pagi hari para peserta yang merupakan perwakilan dari Aceh hingga Papua berkesempatan berkeliling Istana Bogor dan senam pagi bersama Presiden Jokowi.

Kegiatan ini kemudian akan diisi kelas-kelas diskusi mengenai pengamalan sila per sila Pancasila dan nonton bareng film "Pantja Sila: Cita-Cita dan Realita" yang akan dipandu Yudi Latif.

(**/Ant)

Berita9.com - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, melihat saat ini sebagian masyarakat mulai mengesampingkan nilai-nilai Pancasila.

Lunturnya nilai-nilai Pancasila menimbulkan berbagai macam permasalahan di Tanah Air, mulai dari tindakan korupsi, keributan, saling menghujat, dan demokrasi hanya dinilai dengan materi saja.

Kondisi itu, kata Zulkifli, telah memunculkan lahirnya perilaku elite-elite bangsa yang mementingkan diri sendiri dan golongannya.

"Semua itu terjadi karena rakyat Indonesia telah jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila," kata Zulkifli saat sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR di Kantor Tarbiyah Indonesia Daerah Provinsi NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (11/8).

Dia menyebut, ada tiga kunci yang diperlukan untuk kemajuan Indonesia. Pertama, apabila rakyat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam yang ada.

Kedua, adanya kerja sama, rasa aman, dan damai, serta adanya nilai-nilai luhur bangsa yang diamalkan bersama secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, kata Zulkifli, Indonesia akan menjadi negara maju, kuat, dan disegani negara-negara lain di dunia apabila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai luhur dari dasar negara yaitu Pancasila.

"Taat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi konstitusi kita serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika," ujar Zulkifli.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengajak seluruh masyarakat NTB untuk menjaga dan merawat ideologi Pancasila.

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli mengaku berkewajiban merawat empat pilar kebangsaan itu agar terjaga dan berjalan dengan baik dalam perilaku hidup masyarakat Indonesia.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, mengatakan adanya sosialisasi empat pilar kebangsaan ini akan memberikan manfaat bagi NTB dalam kondisi nilai-nilai luhur dari pancasila yang semakin pudar.

"Saya yakin dan menjamin masyarakat NTB akan tetap berpegang teguh kepada pancasila dan NKRI," kata Amin.

Dia menyebut, meski berpenduduk mayoritas beragama Islam, namun kerukunan antar umat beragama di NTB berjalan harmonis.

Menurut dia, hal ini sangat penting bagi pembangunan sejumlah program andalan seperti pertanian dan pariwisata.

Amin mengajak warga NTB menjadikan keberagaman  sebagai modal besar dalam membangun Indonesia.

"Terpeliharanya kerukunan tersebut adalah potensi besar membangun dan mengelola sumber daya alam yang kita miliki untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

(**/RO)

Berita9.com - Isi naskah teks proklamasi perlu diluruskan agar tidak memiliki makna ambigu saat peringatan 17 Agustus. Hal itu disampaikan Pimpinan Nasional organisasi masyarakat (ormas) Majelis Gema Gong Pancasila (MGGP) Wardi Jien melalui pesan singkat elektronik kepada awak media, Jumat (11/8).

"Perlunya perubahan dan perbaikan terkait perayaan 17 Agustus, berdasarkan naskah teks Proklamasi. Ini dalam rangka konstruksi sejarah bangsa Indonesia," tegas Wardi.

Artinya, terang Wardi, perubahan dan perbaikan yang mengacu pada naskah teks proklamasi, sekiranya dapat dijadikan catatan sejarah kebangsaan Indonesia. Karena akan diingat dan dicatat oleh anak cucu bangsa Indonesia.

"Yang terpenting juga demi pelurusan sejarah bangsa Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, MGGP telah menyampaikan adalam konferensi pers (konpers), kemarin, terkait frasa dan doktrin "Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI)." MGGP menilai frasa yang paling tepat adalah "Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia."

Sehingga, MGGP pun mengeluarkan tiga butir pernyataan sikap terhadap perubahan frasa tersebut.

Pertama, bahwa dalam teks Proklamasi tanggal 17 Agutus 1945 tertulis, "Kami Bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaannya." Artinya, tidak pernah ditulis, "Kami Republik lndonesia Menyatakan Kemerdekaannya. Sehingga, secara tidak langsung, frasa yang tepat adalah "Hut Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia." Bukan Peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Lalu yang kedua, pihak yang bertanda tangan dan yang menyatakan serta membacakan teks Proklamasi adalah Soekarno Hatta. Dalam teks proklamasi disebutkan, "atas nama Bangsa Indonesia", bukan "atas nama Republik Indonesia" atau "atas nama Presiden RI."

Apalagi, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno belum menjabat sebagai Presiden RI. Karena Negara RI Belum terbentuk saat itu, tepatnya memang belum ada.

Pernyataan sikap ketiga, negara RI baru ada dan terbentuk, tanggal 18 Augutus 1945. Tepatnya, saat  disahkannya Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sekaligus mengangkat, menjadikan, menetapkan, Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakilnya. Setelah itu, barulah terbentuk dan lahir Negara RI.

Meski pun sepele, imbas yang dirasakan dalam frasa tersebut, kata Wardi, sangat fatal. Rakyat Indonesia, lanjutnya, tidak merasakan bangga lagi sebagai bangsa Indonesia.

"Yang bahaya, kita tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Malah yang nongol negaranya. Seharusnya kan, 'Saya Bangsa Indonesia' bukan 'Saya Republik Indonesia.' Ini tidak lucu," sesal Wardi saat itu.

Wardi pun beranalogi. Status negara, menurutnya, dapat disetarakan dengan organisasi biasa. "Sama seperti ormas," terang Wardi.

Negara itu, terang Wardi, ibarat KW (kualitas) dua. Lalu, ormas adalah KW tiga, kemudian Paguyuban KW empat. Sedangkan bangsa, termasuk kategori KW satu.

Artinya, frasa "Negara," lanjutnya, bisa dan pernah berubah nama. Seperti Serikat, RIS dan lainnya. Sedangkan frasa "Bangsa", tidak bisa diutak-atik, dibubarkan atau dimusnahkan.

"Karena (bangsa) sudah kehendak Tuhan. Seperti, misalnya 'bangsa' Yahudi. Mereka tidak punya negara, tapi tetap memiliki bangsa. Karena Tuhan yang ciptakan," pungkasnya.

(**/WID)

Berita9.com - Seseorang disebut diktator dan otoriter bukan karena ucapannya, melainkan kebijakan dan manuver yang dilakukannya. Demikian diutarakan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i.

Legislator yang akrab disapa Romo ini melontarkan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang beberapa kali menyebut kata diktator dan otoriter saat berada di Solo, (9/8).

"Seorang diktator bukan karena ucapan dia, tapi dari aturan-aturan yang dia buat. Dari kebijakan yang dikeluarkan," kata Syafi'i kepada awak media di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Menurut Romo, lahirnya Perppu Ormas merupakan tindakan diktator yang dilakukan Jokowi, karena tidak mematuhi UU Nomor 17/2013 tentang Ormas. Dimana, dalam UU tersebut, pembubaran Ormas hanya bisa melalui pengadilan.

"Setelah pemimpin diktator dan otoriter seperti Hitler (pemimpin Nazi Adolf Hitler, red) dan Benito Mussolini (pemimpin fasis asal Italia, red), pemimpin yang sekarang diktator dan otoriter ya Jokowi. Lihat saja, sekarang dana haji ingin digunakan untuk infrastruktur, Jokowi sebenarnya tau tidak dana haji untuk apa?," paparnya.

Selain itu, Romo mengungkapkan, kebijakan Jokowi otoriter lainnya, seperti full day school, impor garam, kedelai, dan singkong dengan menggunakan sistem pasar bebas. Kemudian, lanjut dia, soal pelanggaran UUD terkait presidential threshold 20 persen.

"Ini bukti bahwa Jokowi memaksakan kehendak. Di dalam negara yang bukan otoriter pasti yang menjadi panglima adalah hukum," tegasnya.

(**/TS)

Page 1 of 45
Go to top