Politik

Politik (2005)

Berita9.com - Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi menyebut kebijakan local lockdown sukses membuat wilayahnya, menjadi daerah zona hijau penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Tegal, kata Jumadi, memberlakukan local lockdown begitu ada satu orang dinyatakan positif demi mencegah adanya penularan COVID-19.

"Permasalahan besar harus diselesaikan dengan pemikiran dan tindakan yang besar juga. Pertama kali kami lakukan lockdown local menutup pakai beton 49 titik," ujar Jumadi, Ahad (31/5).

Lebih lanjut, kata dia, Kota Tegal juga menerapkan jam malam. Lampu penerangan Jalan Utama (PJU) dimatikan setiap malamnya.

Hal ini menjadikan Kota Tegal gelap selama pandemi dan itu sukses menekan angka berkumpulnya orang.

"Cara menutup jalan, mematikan lampu PJU itu menjadikan physical distancing berhasil. Pada saat lampu mati masuk Kota Tegal juga susah maka orang datang ke Kota Tegal, jadi malas.

Namun, kata Jumadi, Kota Tegal tidak mau berpuas diri setelah dinyatakan sebagai daerah zona hijau.

Hingga saat ini, Jumadi mengatakan, pemerintah Kota Tegal bersama dengan camat, lurah kemudian RT dan RW rutin melakukan sosialisasi cara mencegah penularan COVID-19 ke masyarakat.

Misalnya meminta masyarakat memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak paling tidak 1,5 meter.

Selain itu Kota Tegal juga rutin melakukan penyeprotan disinfektan secara besar-besaran. Bagi Jumadi mengatasi pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

"Kalau penanganannya tanggung maka hasilnya juga tanggung. Ada satu yang positif kami langsung memblokir jalan. Mematikan lampu. Akhirnya tidak ada orang berkumpul," tutur dia.

Jumadi berujar, saat belum ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Kota Tegal sudah melakukan local lockdown. Kemudian Kota Tegal juga menjadi wilayah yang pertama melakukan new normal.

"Orang-orang belum lakukan new normal kami sudah lakukan. PSBB kami sudah lakukan duluan yakni local lockdown," pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan 102 kabupaten atau kota yang masuk zona hijau penyebaran COVID-19.

Kota Tegal menjadi satu-satunya daerah di Jawa Tengah yang dinyatakan daerah zona hijau penyebaran COVID-19. (*)

Berita9.com - Dasar penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dari Mabes Polri dan Polda Sultra terhadap Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton mulai dipertanyakan.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Ruslan Buton belum bisa dikualifikasikan sebagai sebuah tindak pidana.

Menurunya, Ruslan Buton sebatas menyatakan aspirasi. “Tindakannya belum dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. RB (Ruslan Buton) hanya menyatakan aspirasinya melalui beberapa sarana komunikasi," ujar Abdul Fickar Hadjar, Ahad (31/5).

Abdul Fickar pun menyoroti pasal yang disangkakan polisi terhadap Ruslan. Dalam hal ini mengenai informasi bohong di bagian kalimat Ruslan Buton yang mengatasnamakan rakyat.

Delik tersebut harus diperjelas. Sebab, jika Ruslan Buton memiliki minimal 5 anak buah, maka yang bersangkutan berhak mengatasnamakan rakyat Indonesia.

“Jadi dalam konteks menyampaikan aspirasi, maka pemanggilan itu menjadi kurang relevan dikualifikasi sebagai tindak pidana," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto sangat menyayangkan ancaman dan teror yang ditujukan kepada mahasiswa Constitutional Law and Society (CLS) selaku panitia diskusi "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditunjau dari Sistem Ketatanegaraan".

Pasalnya, ancaman dan teror terjadi di era demokrasi. Selain itu, forumnya juga forum ilmiah yang dilakukan oleh kampus.

"Hanya negara yang antidemokrasi dan pemimpin yang otoriter yang menggunakan pendekatan keamanan dan membiarkan terjadinya ancaman dan teror," ucap Didik dalam keterangannya, Sabtu (30/5).

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat itu prihatin kalau di negara demokrasi ini, pemikiran, diskursus, diskusi, forum ilmiah, maupun forum kampus dianggap sebagai sebuah ancaman.

"Memandulkan dan mematikan pemikiran kritis di era demokrasi sungguh melukai dan mengingkari semangat reformasi. Kalau hal demikian dibiarkan, maka tidak heran seandainya ada anggapan bahwa pemimpin kita sudah tidak mau mendengar rakyatnya, antikritik dan takut bayangannya sendiri," tutur Didik.

Politikus asal Jawa Timur ini mengingatkan bahwa salah satu transformasi besar bangsa saat ini adalah stabilitas politik dan keamanan yang semula dengan pendekatan keamanan, kini sedang bertransformasi menuju penegakan hukum.

"Berkaca kejadian ini, sungguh pukulan berat bagi pecinta demokrasi, potret yang sangat memilukan dan memalukan wajah Indonesia sebagai negara demokrasi," tegasnya.

Guna menjaga kemurian dan tujuan demokrasi, kata Didik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta aparat diharapkan terus melindungi rakyat, dan segera menangkap serta menindak pelaku-pelaku teror tersebut.

"Jangan pernah ditoleransi sedikitpun teror terhadap demokrasi ini. Kalau presiden, pemerintah dan aparat keamanan sudah tidak bisa lagi melindungi kebebasan dan HAM warga negaranya, secara logika bagaimana mungkin rakyat percaya sepenuhnya mampu melindungi negara dan kedaulatannya?" tandas Didik. (*)

 

Berita9.com - Kemarahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini nampak tak terbendung di halaman Balai Kota pada Jumat (29/5/2020). Emosi tersebut tersulut saat dirinya menelepon pihak Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) terkait dua mobil mesin PCR yang akan digunakan untuk mengambil sampel dan tes Covid-19 untuk warga Kota Pahlawan.

Di depan awak media, nada suara Wali Kota Risma meninggi. Saat itu, dia menyatakan ada pihak yang menyerobot usahanya untuk mendapatkan mobil PCR tersebut.

"Enggak bisa kerja! Siapa yang enggak bisa kerja? Kalau ngawur nyerobot itu, siapa yang enggak bisa kerja," ujar Risma saat berbicara melalui telepon genggamnya.

Dalam percakapan emosional tersebut, Risma berulang-ulang menyebut nama Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi.

"Ya... Lha iya gimana saya bilang gitu, dokter Joni lagi, dokter Joni lagi. Dia itu orang mana, pak? Saya bukan itu, saya karena minta, pak. Boleh dicek ke Pak Pramono, boleh ditanya ke mbak Puan," sambungnya saat berbicara melalui telepon genggamnya.

Usai menutup telepon itu, Risma masih terlihat kondisi emosi. Bahkan saat menyampaikan pernyataan ke awak media, nada bicaranya masih tinggi.

"Opo-opoan iki (apa-apaan ini), coba ini, dokter Joni lagi yang nyerimpetin (gangguin). Aku itu minta sendiri, ini lihat coba WA-nya Pak Doni (Monardo). Lak wis ngene iki aku enggak wedi mati, perang iki-perang iki (Kalau sudah gini saya enggak takut mati, perang ini-perang ini)," ucap Risma.

Sementara itu, Kadiskominfo Surabaya M Fikser membenarkan jika mobil PCR tersebut Risma sendiri yang mengusahakan peminjamannya. Namun, setelah banyak warga yang menunggu untuk tes PCR, malah mobil tersebut tidak datang.

"Jadi yang jelas mobil itu kan diupayakan oleh Bu Risma bagaimana membangun komunikasi dengan pusat supaya bisa mendapatkan bantuan laboraturium mobile (mobile pcr), karena beberapa hari ini jumlah swab yang diajukan tidak keluar-keluar. Sedangkan, proses di bawah masih banyak."

"Pada saat mobil datang di hari pertama itu warga sudah mulai menunggu sejak jam 13.00 ya, tetapi mobilnya datang jam 16.00-17.00 karena harus melalui proses lagi di provinsi. Nah janjinya, besok pagi itu akan dilakukan pengambilan sample, pemeriksaan di warga," ujar Fikser.

Fikser menyatakan, lantaran itu, sekitar 200 warga yang menunggu harus kecewa, karena mobil ini diduga dialihkan ke kabupaten lainnya oleh Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.

"Pada saat itu sudah disiapkan kawasan di tanah kali kedinding, warga 200 orang sudah disiapkan, tenaga medis APD lengkap sudah menunggu, pagi harinya masih ada komunikasi kalau mobil itu akan datang. Karena memang kita sangat membutuhkan, nah tapi kenapa mobil itu dialihkan ke kabupaten lain dan itu dialihkan langsung dua mobil." (*)

Berita9.com - Tim gabungan TNI-Polri mengamankan Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton. Dia diamankan gegara viralnya surat terbuka yang meminta Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Usai diamankan pada Kamis, 28 Mei 2020 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan awal, Ruslan kemudian diterbangkan ke Jakarta. Ruslan menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri.

"Jumat ini sudah dibawa ke Jakarta. Dari polda hanya membantu dalam penangkapan," ujar Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), Irjen Merdisyam saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/5/2020).

Merdisyam menerangkan, Ruslan diamankan tanpa perlawanan. Dia juga dianggap bersifat kooperatif saat diamankan. "Yang bersangkutan kooperatif saat diamankan," ucap Merdisyam.

Hal senada juga diungkapkan Kuasa Hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun. Kata Tonin, Ruslan Buton telah dibawa ke Jakarta dari Buton sekira pukul 09.00 WITA. Ruslan akan langsung diperiksa oleh tim Bareskrim Mabes Polri Direskrimsus Cyber.

"Ruslan Buton telah dibawa ke Jakarta dengan pesawat khusus Polri jam 09.00 WITA, hari Jumat dan tidak diketahui mendaratnya di Bandara Halim atau Pondok Cabe," kata Tonin melalui pesan singkatnya.

Sekadar informasi, Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Jokowi dalam bentuk video dan viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Ruslan menilai bahwa tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona ini sulit diterima oleh akal sehat.

Selain itu, Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

"Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat," tutur Ruslan.

Ruslan merupakan mantan perwira menengah di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat terakhirnya Kapten Infanteri. Kala menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan La Gode pada 27 Oktober 2017.

Pengadilan Militer Ambon akhirnya memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI AD kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Setelah dipecat, Ruslan membentuk kelompok mantan Prajurit TNI dari 3 matra darat, laut, dan udara yang disebut Serdadu Eks Trimatra Nusantara. (*)

Berita9.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) tak heran atas vonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikkor, Jakarta terhadap kader PDI Perjuangan (PDIP) Saeful Bahri terbilang rendah.

Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (29/5/2020), Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa vonis rendah ini tak lepas dari kerja penuntutan KPK yang terlihat menganggap enteng perkara suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

"Vonis rendah terhadap Saeful Bahri sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari kerja penuntutan KPK yang terlihat menanggap enteng perkara ini. Buktinya, terdakwa hanya dituntut 2 tahun 6 bulan penjara," ujar Kurnia.

Dikatakan bahwa ICW, sejak awal memang sudah memprediksi bahwa vonis-vonis dalam perkara korupsi yang juga melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku tersebut akan sangat rendah.

Ia menyinggung kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai wanprestasi sejak dilantik 20 Desember 2019 lalu.

"Jadi dari perkara ini publik bisa melihat secara jelas bahwa KPK telah melunak dengan para pelaku korupsi. Atau jika menggunakan kosa kata yang sedang populer saat ini bisa dikatakan bahwa KPK telah memasuki era New Normal di bawah kepemimpinan Komjen Firli Bahuri. Publik dipaksa berdamai dengan situasi kepemimpinan KPK yang sebenarnya sangat jauh dari kata ideal," kata Kurnia.

Sebelumnya, Saeful divonis 1 tahun dan 8 bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti ikut menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Saeful divonis 2,5 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan. (*)

Berita9.com - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah mematangkan skema pemberlakuan new normal. Pematangan tersebut diperlukan mengingat penyebaran virus corona jenis baru (Covid-19) belum dapat teratasi.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, di saat terjadi kesimpangsiuran antara relaksasi tempat-tempat publik dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemerintah kembali menerapkan kebijakan baru berupa new normal. Dia meminta pemerintah mengkaji dengan matang dan perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak membuat penafsiran masing-masing.

“Apakah new normal ini sudah dikaji dengan valid? Faktanya, dari laporan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pandemi Covid-19 belum teratasi," kata Haedar dalam siaran pers, Kamis (28/5).

Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal dan penjelasan objektif yang transparan. Terutama di beberapa hal terkait dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan, konsekuensi terhadap peraturan yang berlaku khususnya PSBB dan berbagai layanan publik, jaminan daerah yang dinyatakan berzona hijau, hingga persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban termasuk kemungkinan masih luasnya penularan pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, pemerintah dinilai akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal yang akan diterapkan di Indonesia.

“Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 berakhir. Namun semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik,” ungkapnya. (*)

Berita9.com - Ada tiga alasan yang diduga mendasari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) nekat menggelar acara halal bihalal di tengah pandemik Covid-19.

Menurut analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, adanya keyakinan IPDN bahwa semua civitas akademiknya memiliki imunitas tinggi lantaran pola pendidikan yang masih semi militer, terutama untuk penempatan fisik.

"Jadi merasa sehat dan yakin imunnya dari Covid-19," kata Ubedilah, (27/5).

Mindset IPDN belum berubah dalam memaknai budaya halal bihalal meskipun dilakukan di situasi pandemik Covid-19.

"Atau mereka paham tetapi mereka meyakini bahwa wilayah mereka zona hijau. Jadi mereka melakukan itu karena mindset dan keyakinannya," jelas Ubedilah.

Ia juga menilai keberanian menggelar acara yang mengumpulkan banyak orang di tengah situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan suatu bentuk perlawanan kepada pemerintah.

"Melawan kebijakan PSBB karena mereka menilai pemerintah yang inkonsisten. Jadi inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam soal PSBB berdampak pada munculnya ketidakpercayaan publik pada anjuran pemerintah. Termasuk IPDN yang notabenenya adalah perguruan tinggi pemerintah di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya. (*) 

Berita9.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuka posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun ajaran 2020/2021.

Langkah ini dilakukan KPAI menyusul keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) meluncurkan kalender pendidikan TA 2020/2021 yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020.

Itu artinya, tidak ada perubahan tahun ajaran baru dan PPDB akan dilaksanakan juga sesuai penjadwalan yaitu Juni 2020.

"Dalam situasi Pandemi covid 19, maka pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara daring demi menghindari kerumunan massa pendaftar seperti kerap terjadi dalam PPDB tahun-tahun sebelumnya, protokol kesehatan harus diterapkan," ucap Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, Rabu (27/5).

Nah, sesuai dengan tugas dan fungsi KPAI sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak, maka dalam pelaksanaan PPDB 2020 KPAI kembali membuka posko pengaduan PPDB secara daring seperti 3 tahun terakhir.

Pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa sarana seperti Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., WA : 0821-3677-2273, FB : kpai_official, IG : kpai_official dan Twitter : @kpai_official.

Retno menyebutkan, tahun 2019 banyak para orang tua calon pendaftaran berdesakan ke sekolah sampai melompat jendela sekolah, bahkan tidak sedikit yang memilih menginap di sekolah demi mendapatkan nomor antrian awal.

Padahal diterima atau tidaknya calon peserta didik baru, tidak ditentukan oleh nomor pendaftaran tetapi jarak dari rumah ke sekolah, karena menggunakan sistem zonasi murni sebanyak 80% dari daya tampung sekolah.

Sementara pada PPDB tahun 2020, zonasi murni paling sedikit 50%, turun 30% dari tahun lalu.

Hal ini di prediksi akan membuka peluang para pendaftar yang kalah secara jarak rumah mencoba peruntungan ke jalur prestasi.

"Kami khawatir kondisi ini justru menjadi pemicu gelombang besar para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit dengan datang langsung ke sekolah tujuan, yang jaraknya dari rumah ke sekolah favorit tersebut mungkin cukup jauh," jelas mantan kepala SMAN 3 Jakarta ini. (*)

Berita9.com - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai bersiap menyambut wisatawan di masa new normal pada bulan Juni mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Sudarningsih mengatakan, sebagai salah satu daerah yang menjadi proyek percontohan new normal pariwisata Indonesia, sedikitnya ada dua destinasi wisata di Kabupaten Sleman yang akan dibuka pada awal Juni 2020 yaitu Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko.

Nantinya, di obyek wisata tersebut akan tetap diberlakukan prosedur tetap pencegahan COVID-19, bagi pengelola obyek wisata, pengunjung dan sumber daya manusia lain yang mendukung pariwisata setempat.

"Kami sedang mempersiapkan semuanya, kami juga sudah memasang wastafel untuk 62 destinasi dan desa wisata di Sleman," terangnya, pada Selasa (26/5/2020).

Selain wajib mencuci tangan menggunakan sabun, di destinasi wisata para pengunjung juga wajib mematuhi peraturan seperti menggunakan masker dan saling menjaga jarak fisik.

"Beberapa destinasi wisata juga kami lengkapi dengan thermo gun," ucapnya.

Rencananya, dalam pekan ini pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan para pengelila desa wisata. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri menyambut wisatawan, bila sewaktu-waktu desa wisata sudah bisa dibuka.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, hingga Senin (25/5/2020) malam, pintu masuk menuju objek wisata Kaliurang di pintu loket sebelah timur (Jalan Kaliurang) masih dijaga ketat oleh sejumlah petugas dan diberlakukan buka tutup portal. Portal hanya bisa dilewati oleh warga desa setempat dan wisatawan tidak diperkenankan melewatinya.

Penutupan juga berlaku di pintu loket sebelah barat (Jalan Boyong). Sehingga, tidak ada akses masuk bagi wisatawan untuk memasuki area tersebut. (*)

 

Page 1 of 144
Go to top