Politik

Politik (2068)

Berita9.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mengumpulkan bukti terkait penggunaan helikopter milik swasta yang dipakai Ketua KPK Firli Bahuri, saat perjalanan pribadinya dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan pada Sabtu (20/6). Namun, Firli disebut telah diklarifikasi soal polemik penggunaan fasilitas mewah tersebut.

“Masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti termasuk klarifikasi,” kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho kepada awak media, Ahad (28/6).

Albertina menyebut, pihaknya perlu waktu untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran etik dalam laporan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). “Perlu waktu ya (untuk membuktikan laporan itu),” jelas Albertina.

Sementara itu, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengaku, pihaknya sudah mengklarifikasi kepada Firli Bahuri pada Kamis (25/6). Namun, Haris tak merinci materi pemeriksaan tersebut.

“Sudah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh Dewas, Kamis (25/6) kemarin,” tukas Haris.

Namun,Firli enggan mengomentari aduan masyarakat ke Dewas KPK. Dia berdalih, hanya fokus kerja pada penindakan dan pencegahan korupsi.

“Saya hanya kerja, dan kerja,” kata Firli dikonfirmasi, Jumat (26/6).

Jenderal polisi bintang tiga ini enggan memikirkan soal kritikan dan aduan masyarakat. Dia menyebut, waktunya akan habis jika mengomentari hal tersebut.

“Masa waktu kita habis karena merespon kritikan dan aduan,” beber Firli.

Sebelumnya, MAKI melaporkan Ketua Komisi KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Laporan kali ini menyangkut dugaan gaya hidup mewah jenderal polisi bintang tiga itu.

“MAKI telah menyampaikan melalui email kepada Dewas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja (Sumatra Selatan) pada Sabtu, 20 Juni 2020,” kata Boyamin dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).

Laporan itu tertuang dalam surat nomor 72/MAKI/VI/2020. Boyamin menuturkan, helikopter yang digunakan Firli merupakan jenis Helimousine President Air yang juga pernah digunakan oleh motivator Tung Desem Waringin. Helikopter tersebut milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO.

Boyamin menyebut, perjalanan Firli ke Baturaja untuk kepentingan pribadi keluarga yakni ziarah makam orang tuanya. Boyamin mengklaim, jarak tempuh dari Palembang ke Baturaja hanya membutuhkan waktu empat jam menggunakan mobil.

“Hal ini bertentangan dengan kode etik pimpinan KPK dilarang bergaya hidup mewah apalagi dari larangan bermain golf. Pelarangan main golf karena dianggap bergaya hidup mewah telah berlaku sejak tahun 2004 dan masih berlaku hingga kini,” tukas Boyamin. (*)

Berita9.com - RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus mendapat penolakan dari banyak pihak. Pasalnya, RUU tersebut dianggap mendegradasi harkat dan martabat Pancasila, serta dianggap sebagai alat untuk mengembalikan paham komunisme di Indonesia.

Selain itu, isu kontroversial lain dalam RUU HIP adalah mengenai tafsir terhadap frasa “Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan saat ini Indonesia berada di masa kecemasan psikologis sebagai bangsa.

"Obsesi lama Piagam Jakarta masih hidup bahkan mungkin makin mengeras. Sekarang ditambah lagi obsesi Ketuhanan Berkebudayaan," ujar Jansen melalui akun twitter pribadinya, Ahad (28/6).

Menurut anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, kedua hal tersebut sama-sama berbahaya. Jansen pun meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi meributkan sesuatu yang telah disepakati dan final untuk bangsa Indonesia.

"Jangan lagi yang sudah final ditandingkan ulang! Lama-lama bisa bubar kita ini," tegasnya. (*)


Berita9.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap meminta agar  Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dibatalkan meskipun namanya diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan dilanjutkannya RUU tersebut meskipun berganti nama hanya akan menimbulkan kesan mengelabui masyarakat.

"Kalau RUU ini tetap jalan dengan alasan apapun apakah mengubah nama atau mengubah isi sekalipun ini menambah panjang polemik dan seolah mengelabuhi aspirasi rakyat yang ingin RUU disetop dan itu disampaikan secara jelas dan tegas oleh ormas seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Purnawirawan TNI/Polri dan lain-lain bahkan hingga berujung aksi massa yang meluas dimana-mana," kata Jazuli, Ahad (28/6).

Ia menghormati sikap partai lain yang menawarkan nama dan subtansi yang berbeda. Namun menurutnya alangkah lebih elok jika DPR tak melanjutkan RUU yang sudah ditolak masyarakat. "Karena DPR ini adalah wakil rakyat, kalau rakyatnya sudah menolak keras dan meminta dihentikan pembahasan sebaiknya dihentikan saja. Kenapa harus ngotot? Ini semata untuk menjaga marwah DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai perubahan atau pengalihan nama Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila, tidak akan menghentikan polemik, perdebatan, dan kontroversi.

Ia juga mendesak agar pembahasan seluruh RUU yang berkaitan dengan Pancasila harus dihentikan lantaran RUU sejenis jelas-jelas telah menimbulkan polemik, perdebatan, dan kontroversi. Saleh khawatir apabila pembahasan terhadap RUU yang berkenaan dengan Pancasila dilanjutkan, akan menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.

"Kalau hanya untuk sekadar mengatur tugas dan fungsi BPIP, cukup dengan Peraturan Presiden (Perpres) saja. Sejauh ini, tidak ada kendala, kegiatannya sudah jalan, kenapa diperlukan payung hukum lain dalam bentuk UU," ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengusulkan agar nama nama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP). Hal itu lantaran sejak lama PDIP menginginkan adanya undang-undang yang fungsinya sebagai payung hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas, dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa.

"Materi muatan hukumnya (RUU HIP) hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6) lalu. (*)

Berita9.com - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono meminta kewaspadaan pemerintah atas potensi kecurangan anggaran penanganan pandemi virus corona.

Ia menyatakan hal itu terkait  dengan pengadaan barang dan jasa lewat fasilitas stimulus penanganan pandemi corona. Diketahui anggaran corona mencapai Rp 695,2 triliun.

"Kami juga sudah merasakan dan melihat yang melakukan riding atas kebijakan, bukan orang yang tidak dikenal, orang yang sebenarnya ada di beberapa titik tertentu, bagian dari republik ini," ungkap Joko, Sabtu (27/6).

Lembaga itu pun mempertanyakan skema pertanggungjawaban keuangan negara terkait kebijakan setiap kementerian dan lembaga pemerintahan yang melakukan refocusing dan realokasi anggaran.

"Semua kementerian bergerak dalam anggarannya, kemudian skema pertanggungjawabannya seperti apa? Apa akan dibuat masing-masing atau akan ada konsolidasi pertanggungjawaban?" ucapnya.

Ia menilai skema pertanggungjawaban keuangan negara harus dirinci baik dalam setiap Kementerian masing-masing atau pun secara konsolidasi.

Meski dihadapkan dengan kompleksitas menghadapi dampak pandemi virus corona, namun ia mengatakan pemerintah tetap harus mempertimbangkan mitigasi risiko kecurangan jika tak mau berhadapan dengan BPK kelak.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk membuka seluruh data sekaligus sumber yang digunakan dalam pengambilan kebijakan agar seluruh pihak memiliki tanggungjawab yang sama. Ini, lanjutnya, dapat menjadi check and balance posisi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan.

Di kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui tak semua kebijakan yang diambil pemerintah memiliki studi atau bukti ketepatan yang memadai akibat faktor urgensi, namun ia menjamin pihaknya telah menyiapkan bukti dari dasar keputusan yang diambil pemerintah.

Pemerintah, lanjutnya, dihadapkan dengan dilema harus bergerak cepat sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang tak tepat sasaran.

Terkait hal itu, Bendahara Negara menyebut Kementeriannya telah menyiapkan catatan dan rekaman setiap rapat sebagai 'rapor' yang akan diserahkan kepada auditor. Dia juga mengaku siap diaudit oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK.

"Pemerintah pada saat menangani situasi sekarang fokusnya menjadi multiple (beragam), urgency dan emergency tapi harus akuntabel dan diperiksa," katanya. (*)

Berita9.com - Anggota Panitia Kerja rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut Fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundangan itu.

Herman menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan perjalanan RUU HIP dalam webinar yang digelar Partai Demokrat. Herman menjawab pertanyaan moderator Munawar Fuad.

"RUU ini masuk dalan Prolegnas dan prioritas 2020 yang tentu diusulkan, ada inisiatornya kita tidak perlu menyebutkan," kata Herman dalam webinar yang digelar Partai Demokrat, Jumat (26/6).

"Kenapa tidak disebutkan, Mas?" ucap Munawar menyela.

"Sudah jadi rahasia umum toh? Fraksi PDI-Perjuangan," tutur Herman.

Selama ini fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi (Baleg), enggan mengungkap fraksi pengusul RUU HIP. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR.

Awak media coba meminta konfirmasi pernyataan Herman tersebut ke Fraksi PDIP DPR RI. Sekretaris F-PDIP DPR RI Bambang Wuryanto dan Wakil Ketua Baleg DPR RI dari F-PDIP Rieke Diah Pitaloka belum berkomentar hingga berita ini ditayangkan.

Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan sikap Fraksi Partai Demokrat konsisten menolak RUU HIP sejak awal. Dia mengaku sempat mengikuti dua dari tujuh pembahasan RUU HIP.

Herman menyampaikan Demokrat menarik diri karena tak pernah diberi kesempatan menyampaikan pendapat, baik dalam Rapat Panja hingga saat Rapat Paripurna, Selasa (12/5).

"Partai Demokrat menarik diri atas situasi yang begitu cepat. Argumentasi kita tidak pernah kemudian menjadi perhatian khusus. Bukan hanya Demokrat, banyak fraksi yang juga melakukan bagaimana mengkritisi konteks RUU ini," tuturnya. (*)

Berita9.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penerapan protokol kesehatan di sejumlah simpul transportasi seperti bandara, stasiun, dan terminal bus di Yogjakarta dan Solo berjalan dengan baik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Adapun, sejumlah simpul transportasi yang ditinjau yaitu : Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara, Adi Sumarmo Solo, Stasiun Kereta Api di Jogja dan Solo, dan Terminal bus Tipe A Tirtonadi Solo

“Setelah kemarin saya meninjau Bandara Soekarno Hatta, hari ini saya berkunjung ke Kota Jogja dan Solo untuk memastikan penerapan pengendalian transportasi yang mengedepankan protokol kesehatan berjalan dengan baik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di masa adaptasi kebiasaan baru ini,” kata Budi dalam siaran pers, Jumat (26/6/2020).

Dia menambahkan Jogja dan Solo merupakan kota yang menjadi destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Para penguna jasa transportasi dipastikan agar merasa aman dan nyaman untuk bertransportasi melalui penerapan protokol kesehatan yang baik mulai dari saat keberangkatan, dalam perjalanan, sampai tiba di kedatangan. 

“Kami ingin masyarakat pengguna jasa transportasi di kota Jogja dan Solo ini bisa tetap produktif beraktivitas dan bertransportasi. Namun, tetap aman dari penularan Covid-19. Kita harapkan sektor pariwisata di sini bisa semakin membaik,” ujarnya.

Dalam tinjauannya ke bandara, stasiun, dan terminal Bus, pihaknya melakukan pengecekan protokol kesehatan, dari mulai titik keberangkatan hingga kedatangan, dari mulai pemeriksaan suhu badan, hingga pengecekan dokumen kesehatan.

Kemenhub mengapresiasi para operator transportasi baik di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I, stasiun (PT Kereta Api Indonesia) maupun terminal bus Tipe A (Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub) yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Para operator transportasi diminta dapat terus konsisten dan terus meningkatkan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah. (*)

Berita9.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengajukan gugatan praperadilan mengenai tindak pidana pencucian uang dalam perkara korupsi e-KTP yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Gugatan praperadilan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami memang mendaftarkan, materinya tunggu nanti saat pembacaan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi awak media, Jumat, 26 Juni 2020.

Termohon dalam gugatan praperadilan ialah Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Boyamin mengatakan mendapatkan informasi bahwa kedua lembaga itu telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan mengenai dugaan pencucian uang oleh Setya Novanto di kasus korupsi KTP elektronik.

“Gugatan kami ajukan untuk memberikan kepastian kepada dua institusi untuk menentukan langkah selanjutnya, kalau memang ada dugaan ya segera maju, kalau tidak ada ya diumumkan,” kata Boyamin.

Dalam kasus e-KTP, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak US$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Setya Novanto terbukti menerima US$ 7,3 juta dari proyek itu. Setya yang saat proyek berjalan menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar disebut mempengaruhi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta proses lelang.

Dalam berkas tuntutan, jaksa KPK mengatakan korupsi e-KTP yang menjerat Setya bercitarasa pencucian uang. Alasannya, dalam persidangan dibeberkan fakta adanya metode baru untuk mengalirkan duit hasil kejahatan ke luar, negeri tanpa melalui sistem perbankan nasional.

Duit itu melalui perjalanan berliku melintasi enam negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Mauritius, India, Singapura dan Hongkong. “Untuk itu tidak berlebihan rasannya jika penuntut umum menyimpulkan iniliah korupsi bercita rasa tindak pidana pencucian uang,” kata jaksa KPK Irene Putri dalam sidang pembacaaan tuntutan 29 Maret 2018. (*)

Berita9.com - Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR RI pada Rabu kemarin (24/6) berujung pelaporan ke penegak hukum.

Menanggapi itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengurai bahwa aksi pembakaran memang sering terjadi saat unjuk rasa.

Terkadang, aksi itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang berunjuk rasa, tapi juga oleh penyusup yang coba mendistorsi penyampaian pendapat.

Dalam kasus ini, dia menduga pembakaran bendera bergambar banteng moncong putih itu terjadi di luar kontrol manajemen aksi.

Sebab, pembakaran terjadi tepat saat para delegasi organisasi masyarakat (ormas) yang tergabung di Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI tengah bertemu dengan wakil rakyat di dalam Gedung DPR RI, Jakarta. "

Adapun tentang pembakaran bendera PKI dan PDIP yang di luar kontrol manajemen aksi karena para pimpinan aksi sedang diterima pimpinan DPR, hal itu sering terjadi dalam aksi-aksi massa," ucap Ubedilah Badrun kepada awak media, Jumat (26/6).

Menurutnya, pelaporan yang dilakukan DPC PDIP Jakarta Timur ke Polres Metro Jakarta Timur terkait pembakaran itu akan menjadi problem sosial horizontal yang berkepanjangan.

“Tentu itu akan menjadi problem hukum dan memungkinkan menjadi problem sosial horizontal yang berkepanjangan," jelas Ubedilah.

Ubedilah berharap agar hal tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan, sehingga konflik sosial horizontal tidak terjadi. "Sebaiknya tidak perlu dibesar-besarkan," pungkas Ubedilah. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak pernah dilibatkan dalam program Prakerja yang dikerjakan pemerintah.

Bahkan KPK tidak pernah terlibat dalam penyusunan mekanisme kemitraan antara program Prakerja dengan platform.

"KPK tidak terlibat sejak awal program ini disusun hingga kemudian bergulir. Kami juga tidak terlibat dalam pembuatan aturan, desain dan mekanismenya. Namun, kami mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat, maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program kartu Prakerja," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangan, (23/6).

Ipi menerangkan, KPK berkomitmen untuk mengawal realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baik di pusat maupun daerah mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah signifikan.

Di antaranya anggaran untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos).

"Program kartu Prakerja pada awalnya didesain dalam kondisi normal sesuai Perpres No 36 Tahun 2020, tetapi di masa pandemi ini kemudian diubah menjadi semi bansos dengan anggaran Rp 20 triliun untuk 5,6 juta target peserta," jelas dia.

Dia melanjutkan, pada 6 Mei 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama PMO Prakerja dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang program tersebut dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan.

"KPK menyambut, dengan semangat untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar program ini bisa berjalan dengan baik di masa depan, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Maka, KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring," jelas dia.

Lebih lanjut, kata Ipi, KPK sempat memaparkan dan menyampaikan rekomendasi atas kajian program Kartu Prakerja dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian dan sejumlah pemangku-kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei 2020.

"Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah hal sebagai langkah untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK. Saat ini Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana Program Kartu Prakerja," jelas dia. Namun, Ipi menekankan, rekomendasi KPK itu tidak pernah dilibatkan dalam program Kartu Prakerja. (*)

Berita9.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dipersiapkan secara sistematis. 

Pemerintah menilai telah mempelajari perilaku iklim yang menunjukkan perkembangan karhutla berada di bulan Agustus hingga September.

Hal itu menjadi catatan dalam persiapan penanganan. "Banyak yang secara sistematis sudah dipersiapkan oleh pemerintahan ini," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya usai rapat terbatas, Selasa (23/6).

Siti menjelaskan daerah seperti Riau dan wilayah utara Sumatra memiliki dua fase kritis dalam karhutla. Pertama berada di bulan Maret dan April, sementara fase kedua di puncaknya berada di Agustus hingga September.

Fase pertama disampaikan Siti telah mampu dikendalikan. Termasuk menjaga agar masa Lebaran tak terjadi kabut asap akibat karhutla dengan melakukan modifikasi cuaca.

"Membasahi gambut juga kemudian memberikan air juga untuk embung yang dibangun dan nanti setelah dan dengan yang sudah kita lalui di Riau ternyata dia basah gambutnya sehingga kita nggak dapat yang asap itu," terang Siti.

Langkah serupa juga akan dilakukan di wilayah Kalimantan yang akan masuk puncak musim kemarau pada bulan Juli hingga Agustus. Setelah itu akan kembali dipantau wilayah Sumatra pada puncak Agustus hingga September.

"Mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang ada formatnya begitu ya dari pada memadamkan terus, jadi ini dengan sistematis kita persiapkan," jelas Siti.

Selain itu upaya penegakan hukum juga akan didorong oleh pemerintah. Akan dilakukan sistem pemantauan oleh Kepolisian untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan.

Sementara, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan bagi penyebaran virus corona di Indonesia.

Menurut dia, ancaman karhutla dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Jika hal itu terjadi, maka potensi terserang virus corona (Covid-19) pun semakin besar. 

"Dampaknya cukup berbahaya bagi mereka yang menderita penyakit ISPA dan asma apabila terpapar Covid-19," kata Doni. (*)

 

Go to top