Pojok Suroto

Pojok Suroto (23)

Berita9.com - Pengamat perkoperasian dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LEPEK) Suroto menyarankan agar Pemerintah mengembangkan skema investasi infrastruktur melalui koperasi.

"Ini bagus kalau kita mengusulkan kepada Pemerintah sebuah skema investasi infrastruktur dengan pola koperasi," kata Suroto yang juga Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) di Jakarta. (23/1).

Secara khusus ia menyarankan didirikannya koperasi infrastruktur Indonesia dan mengajak masyarakat bergabung di dalamnya.

Masyarakat dapat diedukasi untuk bergabung, salah satunya melalui kampanye tentang profil proyek infrastruktur secara terbuka.

"Lalu berikan hitungan prospektus bisnisnya. Kemudian koperasi menerbitkan kupon investasi," katanya.

Setiap lembar kuponnya, kata dia, dibuat dengan nilai sekecil-kecilnya agar masyarakat dapat berpartisipasi secara luas misalnya seharga Rp10.000 per kupon.

"Proyek infrastruktur ini margin keuntunganya bisa sampai 35 persen. Nah, anggaplah karena infrastruktur itu untuk kepentingan masyarakat sendiri masyarakat maka masyarakat melalui koperasi cukup mengambil keuntungan 10 persen saja, 25 persennya dijadikan 'reserve fund' untuk investasi di sektor pangan yang akan dikelola koperasi," katanya.

Selain itu, bagi masyarakat kecil juga dapat dibuka aksesnya untuk pinjaman melalui skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) sehingga dapat turut berinvestasi dan koperasi dapat bertindak sebagai avalis.

Suroto menyarankan model pengembangan investasi infrastruktur berbasis koperasi karena dianggapnya banyak memiliki keunggulan.

Menurut dia, investasi yang melibatkan koperasi tersebut di antaranya akan mampu menjaga kualitas proyek dengan melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat proyek, sebagai pemilik dan pengontrol proyek.

"Ini juga akan mendorong investasi masyarakat kecil untuk terlibat dalam proyek besar sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meminimalisasi kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam skema pengerjaan proyek infrastruktur selama ini," katanya.

(**/WE)

Berita9.com - Ekonomi kita saat ini sedang terjebak dalam pertumbuhan yang konstan. Kita seperti kehilangan imajinasi untuk keluar dari paradigma ini.

Kondisi fiskal kita menjadi begitu ketat. Kita seakan tak lagi bisa bertahan kalau tak bisa penuhi pengeluaran dengan utang atau pajak tinggi yang sepenuhnya ditimpakan pada masyarakat.

Setengah abad sejak gencarnya Orde Baru memulai pembangunan dengan berkah ekonomi "boom oil", selama ini kita juga berada dalam pengejaran pertumbuhan konstan.

Dalam satu dasa warsa terakhir kita dipenuhi dengan kamuflase pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tumbuh 5.2 persen per tahun, tapi kita sepenuhnya ditopang oleh ekonomi exportasi komoditi ekstraktif yang sangat tergantung harganya pada pasaran internasional oligopolistis.

Setiap rejim berganti selalu ditentukan elektabilitasnya terhadap pasar. Pasar yang berada dalam penguasaan segelintir orang inilah yang telah mengatur semuanya.

Hasil dari pertumbuhan ekonomi ini juga hanya hasilkan: kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta konsentrasi bisnis konglomerasi yang semakin akumulatif dan monopolistik.

Rasio Gini kita masih bertengger  pada kesenjangan yang mengkawatirkan hingga 0.40. Penduduk sebanyak 0.02 persen kuasai kue ekonomi kita hingga 25 persen. Separuh dari asset republik dikuasai hanya oleh 1 persen penduduk republik ini.

Kita hidup dalam sistem yang semua serba menjadi sub-ordinatif terhadap pasar. Apa yang baik untuk Konglomerat adalah baik untuk bangsa ini. Corak politik kita menjadi oportunis, dan kita semakin kehilangan karakter sebagai manusia merdeka.

Ekonomi kita berada dalam beban jangka pendek desifit neraca pembayaran. Hutang kita sudah melejit hingga hampir dua kali dari APBN kita dan tentu dengan kemampuan bayar kita yang rendah.

Ekonomi kita tumbuh karena konsumsi yang ditopang importasi pangan, dan juga bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk bangun infrastruktur demi dorong eksploitasi investasi asing dan keruk sumberdaya alam kita.

Kita kehilangan cara mengkoordinasikan kepentingan jangka pendek pembangunan ekonomi kita dengan imajinasi tentang kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Kemandirian dipidatokan dan ketergantungan pada importasi pangan, utang, dan penyedotan ekonomi oleh sektor perbankkan yang sudah dikuasai asing terus berjalan.

Sumberdaya alam kita terkeruk habis. Hutang hanya bisa kita bayar cicilan bunganya dengan cara menambah hutang.

Sistem pajak kita sudah kehilangan keadilanya. Bersifat disinsentif terhadap yang kecil dan menjadi istimewa bagi yang yang besar. Pajak final diperuntukan bagi yang kecil. Tax holiday bagi yang besar-besar. 

Pajak sebagai tumpuan keadilan pembangunan sudah tak berjalan. Justru jadi alat eksploitasi baru atas nama pembangunan.

Jumlah usaha mikro jumlahnya 56 juta dan merupakan 98,9 persen dari keseluruhan struktur aktor ekonomi kita. Besarnya omset mereka tak lebih dari 300 juta dan keuntungan per tahun kurang lebih 30 juta musti membayar pajak final dalam kondisi untung atau rugi.

Padahal mereka sudah terbebani biaya modal yang tinggi yang harus disetor ke rentenir yang mencekik di tengah persaingan ketat bisnis dengan para tetangga. Belum lagi beban keseharian yang serba mencekik

Sementara usaha besar yang rendah dalam kurangi angka pengangguran, buat kerusakan alam, serobot tanah rakyat,  justru diberikan tax holiday.  Kalau bangkrut ditalangi negara, kalau utang ngemplang dan kalau untung mereka simpan uangnya di luar negeri terus kita fasilitasi.

Semua barang publik habis di komodifikasi dan layanan publik dikomersialisasi. Rakyat kecil dibiarkan menjerit dengan beban listrik, mahalnya transportasi, dan harga pangan yang serba dalam jerat mafia.

Buruh gajinya hanya bisa berkejar-kejaran dengan inflasi. Setiap UMR naik saat itu juga habis tergerusi inflasi.

Petani, nelayan, perajin rakyat, peternak rakyat, petambak rakyat hanya jadi penopang pertumbuhan ekonomi. Mereka selalu menjadi orang pertama yang jadi korban kebijakan "trickle up economic". Setiap panen, saat itu juga harga pangan dijatuhkan oleh mafia pangan yang sebetulnya selama ini mereka sembunyi dibalik kebijakan priveledge import.

Kapan kita mau keluar dari semua ini? Kepan ekonomi kita mandiri?

Jakarta, 15 Juli 2017

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Berita9.com - Secara mikro-organisasi, berdirinya koperasi dasarnya adalah kesadaran dan kemauan anggotanya secara pragmatis untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, menjawab kebutuhan sosial ekonomi keseharian. Secara makro-ideologi adalah untuk tujuan merombak struktur sosial yang timpang agar menjadi lebih adil dan berkemanusiaan.

Koperasi 212 secara pragmatis sudah punya dasar ini dengan membentuk layanan kebutuhan anggotanya seperti membangun konsentrasi awal membentuk minimarket dan sebagai bussines provider bagi usaha-usaha anggota.

Saya melihat spirit 212 itu bisa saja digunakan sebagai ikatan "common bond", ikatan pemersatu untuk memulai gerakan koperasi. Ikatan pemersatu ini bisa saja berupa persamaan ideologi berupa persamaan keyakinan beragama, persamaan nasib, dan lain sebagainya, atau dimulai dengan ikatan persamaan tempat tinggal atau tempat kerja.

Apapun alasanya yang penting dapat memungkinkan munculnya trust. Aksiomanya, jika kepercayaan itu hadir maka kerjasama itu akan terjadi secara spontan.

Spontanitas semangat 212 itu bisa jadi modal yang baik untuk perkembangan koperasi ini. Memilih koperasi itu juga sudah kemajuan dalam pengorganisasian gerakan, sebab selain koperasi itu berbasiskan orang, juga memiliki kemampuan untuk memobilisasi modal finansial.

Gerakan ini bisa jadi counterviling dari sistem kapitalisme yang eksploitatif, dehumanis, dan penuh persaingan. Sebab koperasi membawa misi kerjasama ( perdamaian), anti eksploitasi dan menaruh visi kemanusiaan di atas nilai manfaat bisnis semata-mata.

Tantangan bagi pengembangan selanjutnya bagi koperasi 212 dan juga koperasi yang punya latar belakang "common bond" yang biasanya cenderung homogen dalam pergaulanya adalah justru pada keterjebakan pada kebanggaan keesklusifitasnya. Dimana kemudian berkembang menjadi "ideological barrier".

Masalah ini biasanya dikarenakan proses transformasi "common spirit " perkoperasian, spirit untuk membangun solidaritas inklusif, spirit kerjasama, spirit kebangsaanya tidak diimplant, ditanam dari sejak awal berdiri.

Koperasi yang das Sollen-nya diikat oleh nilai universal yang bersifat tremendaus, agung, sebagai jalan damai, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua, rahmat bagi kemanusiaan yang bersifat universal justru bisa saja berangsur menjadi ikatan yang bersifat sektarian, primodial, ekslusif dan ini berpotensi mudah terpecah belah oleh kepentingan yang sempit dan berpotensi justru menjadi fragamentatif terhadap kehidupan bersama.

Semoga saja spirit aksi damai 212 dapat bertranformasi menjadi spirit kebersamaan, spirit anti penindasan dan spirit kerjasama bagi semua. Semoga koperasi ini, walaupun dibangun umat muslim,, sebagaimana dapat jaminan konstitusi dan undang2 tetap terbuka bagi mereka yang katholik, hindu, budha, konguchu, Protestan, laki-laki, perempuan, tua dan muda, miskin dan kaya, Jawa, Sunda, China, Minang, Muyu, Marin, dsb.

Keberhasilan koperasi dalam merombak secara radikal tatanan sosial ekonomi kita yang kapitalistik dan dehumanis saat ini sangat tergantung pada tiga hal: ideologi kemanusiaanya, tata kelola yang baik dan juga aksinya yang terstruktur dan terencana.

Koperasi di berbagai belahan bumi ini keberadaanya tak lepas dari dorongan para politisi, kaum agamawan, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya, namun satu hal yang menjadi ciri khas koperasi adalah bahwa koperasi itu tak dapat diklaim sebagai sebuah gerakan sektarian, primordial atau juga gerakan tidak religius atau atheisme sekalipun, karena klaim sempit demikian telah meruntuhkan dirinya sendiri untuk dapat layak disebut sebagai koperasi sejati.

Semoga saja Koperasi 212 ini dapat mengarah kesana, sebagai organisasi berbasis orang tetap menempatkan modal sosial yang berupa partisipasi, resiprositas (keimbal-balikan), trust, norma-norma sosial, nilai-nilai, dan tindakkan proaktif sebagai kekuatanya.

Ini memang tantangan "ketergaulan" bangsa ini. Kita sekarang ini memang sedang berjalan dalam ombak kapitalisme dan menari diatas genderanh orang sehingga modal sosiak yang penting yang bisa kita pertinggi melalui jalan koperasi lenyap.

Sebabnya apa? by design memang arah politik global yang dipaksa untuk menerima secara monolitik " globalisasi" itu adalah untuk ciptakan fragmentasi, sentimen-sentimen yang semakin sempit agar jalan kerjasama dan jalan perdamaian itu tidak terjadi.

Agar kapitalisme tetap dapat melihat yang kecil-kecil itu fragil, fragemented, penuh persaingan dan mudah dikendalikan dan dipenetrasi.

Tujuanya untuk apa? untuk kelanggengan perselingkuhan haram segelintir mereka yang di atas, kaum plotokrat dan oligark. Kapitalisme itu langgeng apabila ideologi persaingan dalam berbagai motif dianut oleh banyak orang. Saya, dikau dan siapapun juga.

Kenapa Bung Hatta sebut koperasi itu counterviling kapitalisme secara fundamentil itu karena hal ini. Dia hadir untuk mempertinggi jalan kerjasama, jalan perdamaian dengan sendirinya.

Kita bisa melawan ini dengan biasakan diri memberbaiki ketergaulan kita, jangan justru berperilaku menjauh, sentimentil dalam setiap fragmentasi. Inilah ke-Pancasilaan yang mustinya kita kerjakan. Perbanyak organisasi2 dan aktifitas yang memungkinkan terjadinya persilangan pertemanan. Bahasa gaulnya permutualan pertemanan.

Mengenai struktur organisasi Koperasi 212 yang tidak menunjuk manajemen sebagai pengelola saya pikir karena tidak ditampilkan saja, tapi kalau benar memang tidak dihadirkan dalam struktur dengan pengelolaan dana yang besar sekali itu bisa juga menjadikan koperasi ini kehilangan profesionalitas pelayanan lambat laun.

Purwokerto, 6 Juli 2017

Suroto

Berita9.com - Selama ini pemerintah selalu berusaha mencari kambing hitam dari mafia kartel terutama ketika terjadi kenaikan harga-harga pangan atau kejatuhan harga produk pertanian.

Sebetulnya kalau melihat kejadian yang terjadi, mafia kartel atau oligopoli itu muncul bukan kesalahan siapa-siapa karena pemerintah sudah tau itu.

Sebut saja misalnya, mafia kartel daging itu tidak akan muncul apabila tidak ada "barrier" yang sengaja diciptakan pemerintah.

Hampir semua bidang kita sudah dikuasai oleh jaringan mafia kartel dan oligopoli. Mereka menempel pada kebijakan pemerintah yang dibuat secara kongkalikong.

Mafia kartel ini bahkan sudah sangat parah di Indonesia. Mereka bukan hanya mengatur regulasi dan kebijakan. Bahkan mereka sudah menjadi pembuat kebijakan tersebut.

Jadi kondisinya sangat membahayakan negara karena kartel di Indonesia sifatnya sudah hirarkhis. Mereka itu bahkan sudah menggerogoti secara langsung uang pemerintah.

Mereka sudah menjarah langsung uang rakyat seperti misalnya dalam subsidi pupuk yang angkanya sangat fantastis hingga 36 trilyun.

Ini adalah bancaan uang rakyat karena pada dasarnya masyarakat di bawah beli pupuk dengan harga pasaran dan kadang malah karena alami kelangkaan belinya diatas harga pasar.

Presiden kalau serius tidak usah sibuk tuduh sana sini. Mendeteksi kartel itu mudah saja. Lihat saja di skema subsidi itu siapa yang diuntungkan, di pembatasan/kuota siapa pemainnya.

Kartel itu khan terjadi atas pemufakatan segelintir orang. Bukan banyak orang. Jadi sebetulnya pemerintah sudah tahu itu.

Kebijakan yang tampak populis itu seringkali justru jadi sarang strategis mafia kartel mengambil keuntungan. Misalnya program Kredit Usaha Rakyat ( KUR). Ini adalah mafia kartel perbankkan untuk keruk keuntungan dari APBN dengan label populis kerakyatan.

Jakarta, 7 April 2017

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Berita9.com - Untuk menjadi pengusaha itu tidak mudah. Musti punya modal besar dan talenta. Bahkan ada yang berpendapat menjadi pengusaha itu hanya yang turunan pengusaha.

Lalu semua negara mulai menghitang hitung jumlah statistik pengusahanya. Ada yang katakan idealnya 2 persen, 4 persen? atau 5 persen.

Semua itu adalah mitos untuk langgengkan sistem ekonomi kapitalis seperti yang sekarang berlaku di republik ini!. Seharusnya tidak boleh terjadi bagi negara yang menganut sistem demokrasi ekonomi.

Mustinya di negara yang konstitusinya menganut konsep demokrasi ekonomi seperti negara kita tidak boleh terjadi.

Bagaimana bisa? Mari kita lihat konsep dari demokrasi ekonomi dulu.

Sistem demokrasi ekonomi itu ialah sistem ekonomi dimana memungkinkan setiap warga negara terlibat proses produksi, distribusi dan konsumsi. Setiap warga negara saudara-saudara!

Jadi setiap warga musti jadi pengusaha melalui sistem kepemilikkan bisnis bersama. Oleh Konstitusi kita sebagaimana disebut dalam penjelasan pasal 33 UUD 45 ( sebelum dihapus) disebut bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengam demokrasi itu ialah koperasi.

Jadi di setiap warga negara musti menjadi pemilik dari perusahaan produksi, distribusi maupun konsumsi. Jadi mustinya orang bermodal KTP saja sudah bisa jadi pengusaha.

Bagaimana ceritanya? Sebut saja misalnya BUMN kita yang badan hukumnya itu PT kita ganti jadi badan hukum koperasi.

Jadi anda, setiap warga negara akan otomoatis jadi pemilik perusahaan perkebunan seperti PT. PTPN, pemilik bank BRI, Bank Mandiri, dan bank bank BUMN lainya. Anda akan jadi pemilik PT. Kereta Api, perusahaan listin negara PLN, pemilik rumah sakit di daerah anda semua. Jadi pemilik usaha PDAM dan lain sebagainya yang selama ini diklaim jadi milik negara.

Itu usaha minimal anda sebagai warga negara. Anda adalah pemiliknya dan untuk itu anda berhak untuk tentukan kebijakan sesuai keinginan anda atas perusahaan itu semua. Keuntunganya juga tentu akan didistribusikan ke anda semua. Jadilah anda pengusaha semua.

Itu baru usaha minimal. Anda bisa dirikan bank-bank lokal koperasi yang bisa anda mulai dari kelompok arisan, buat toko koperasi yang dimodali dan dimiliki bersama. Begitu sudah berkembang bisa anda bangun koperasi media massa, koperasi kontraktor untuk bangun jalan, jembatan dll. Semua bisnis anda bisa ciptakan bersama dengan modal koperasi.

Nah, untuk perusahaan Persero pribadi yang ada agar tidak ekploitatif dan juga peras buruh, kita bisa perjuangkan bersama UU Pembagian Saham Untuk Buruh di Perseroan dengan skema ESOP ( employee share ownership plan) seperti di negara lain. Ini sudah jadi aturan di Amerika Serikat sejak 1984 lho......

Selamat datang masa depan, selamat datang semua pengusaha !

Jakarta, 3 April 2017
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Berita9.com - Selama ini banyak masyarakat yang tertipu oleh perangai rentenir "berbaju" koperasi. Sebabnya, masyarakat tahunya menjadi anggota koperasi itu seperti hanya menjadi nasabah koperasi. Untuk itulah perlu diganti istilah anggota menjadi pemilik koperasi.

Pengertian yang salah demikian itu menyebabkan banyak koperasi maju dan mundurnya diserahkan pada pengurus koperasi. Anggota koperasi pada akhirnya juga hanya ingin terima layanan tanpa mau tahu perkembangan koperasi.

Banyak anggota koperasi juga yang pada akhirnya tidak siap menerima resiko bisnis dan semuanya hanya menuntut keuntungan yang di dapat di koperasi.

Kondisi psikologis ini pada akhirnya sering dimanfaatkan oleh pengurus koperasi karena seakan merekalah yang jadi pemilik koperasi sesungguhnya.

Koperasi seringkali dijadikan ajang spekulasi bisnis segelintir pengurus dan atau manajemen koperasi tanpa melibatkan partisipasi anggota.

Anggota koperasi tanggungjawabnya juga jadi rendah. Banyak kita jumpai dalam praktek, mengutang di koperasi namun menyimpan uang di bank. Belanja di mall tapi "ngebon" di koperasi.

Dikarenakan anggota tidak merasa benar-benar sebagai pemilik maka tingkat partisipasi modal di koperasi juga menjadi rendah. Koperasi ketika kekurangan likuiditas juga tidak serta merta menjadi perhatian anggota dan pada akhirnya koperasi terjebak hutang dengan pihak luar yang terlalu besar dibandingkan dengan rentabilitas modal sendiri.

Dalam kondisi seperti ini maka koperasi tidak bisa kita harapkan pekembanganya. Koperasi hanya bergerak sebagai subordinat dari perusahaan swasta kapitalis.

Untuk menghilangkan problem mendasar ini maka istilah anggota perlu diganti dengan pemilik. Ini musti dimasukkan di Rancangan Undang-Undang ( RUU) perkoperasian yang sekarang ini sudah di Parlemen.

Jadi dengan adanya pengertian ini maka tidak ada lagi istilah calon anggota atau praktek curang koperasi untuk "mencalonkan anggota" bahkan sampai selama-lamanya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam yang mengatur mengenai calon anggota juga musti segera dihapus sebagai konsekwensinya.

Koperasi itu dimiliki pemiliknya. Jadi kata pemilik ini juga memiliki konsekwensi strategis. Mereka musti jelas mengambil manfaat berkoperasi, ikut mengendalikan jalannya koperasi, memodalinya dan juga bertanggungjawab terhadap maju dan mundurnya koperasi.

Istilah pemilik ini juga secara psikologis akan jadikan Pengurus itu bukan sebagai orang istimewa. Mereka itu hanya akan berfungsi sebagai pelayan dari pemilik organisasi perusahaan koperasi.

Kami sangat berharap perubahan istilah ini akan dapat meubah paradigma perkoperasian kita yang sudah tersesat terlalu jauh dan diremehkan oleh banyak pihak.

Jakarta, 29 Maret 2017

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)


Berita9.com - Pemerintah akan segera melakukan redistribusi lahan untuk para petani sebanyak 9 juta hektar.

Kegiatan reforma Agraria ini rencananya 4.1 juta ha dari lahan Hak Guna Usaha ( HGU) yang sudah habis masanya dan 5 juta ha dari kawasan hutan.

Pemerintah dalam hal ini musti lakukan redistribusi lahan secara sistematik melalui skema kolektif koperasi. Sebab kalau dilakukan secara individual pasti akan segera jatuh ke tangan korporasi lagi.

Kelembagaan koperasi ini penting bukan hanya akan jamin agar lahan tidak jatuh lagi ke tangan korporasi, tapi kolektifitasnya bisa jamin skala usahanya akan berjalan efisien.

Selain itu, koperasi secara kelembagaan juga akan memungkinkan terjadinya usaha integrasi antara usaha on farm ( budidaya) dengan off farmnya seperti procesing, marketing, financing, dan lain sebagainya yang selama ini dikuasai mafia.

Koperasi juga akan jamin proses transformasi sosial karena koperasi itu tingkatkan modal sosial masyarakat.

Nah, untuk itu proses penyiapan koperasi petani ini jangan asal-asalan. Jangan hanya bentuk badan hukum yang sangat rawan dimanfaatkan oleh segelintir orang. Koperasi yang dibentuk musti disiapkan melalui program pendidikan dan pelatihan. Baik mengenai spirit organisasinya maupun yang bersifat teknik manajemennya.

Jangan ulang lagi kesalahan masa lalu seperti pembentukkan Koperasi Unit Desa yang pada akhirnya hilang keberlanjutanya. Soalnya gejalanya saya juga lihat di Kementerian Kelautan Dan Perikanan ( KKP) yang serampangan siapkan kelembagaan koperasinya untuk terima bantuan kapal.

 

Jakarta, 17 Maret 2017

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Menggelikan! Sebelumnya, istilah Usaha Kecil Menengah( UKM) itu disebut Pengusaha Kecil Menengah ( PKM) dan sebelumnya lagi disebut Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah( PEGEL) dan sebelumnya lagi disebut Pengusaha Golongan Pribumi Lemah ( PGPL).

Kesenjangan struktural ekonomi yang kita warisi saat ini, dan juga kemiskimam akut yang hampir stagnan sejak jaman kolonial sampai saat ini adalah dampak sistemik dari diskrimimasi SARA yang tak pernah kunjung padam.

Golongan pribumi distigma menjadi klas rendahan agar terus menderita inferiority. Perasaan rendah diri, tak mampu, lemah dan lalu lapangan ekonomi sesungguhnya agar terus dapat dikuasai golongan elit segelintir secara superior, oleh golongan atas ( Eropa) dan golongan kedua ( China dan Arab).

Inferiority ini hingga saat ini bukanlah semakin terkikis. Bukan hanya terlihat bergantung secara ekonomi dan sosial. Tapi juga terlihat sekali dalam perilaku politiknya.

Cara-cara agar pribumi dapat lepas dari ketergantungan demikian itu hanya bisa dilakukan dalam satu cara : buatlah usaha-usaha berbasis koperasi agar muncul kesadaran kolektif untuk berubah.

Jakarta, Berita9.com - Pemerintah dalam isu awal tahun ini ingin agar ada pemerataan ekonomi dengan turunkan nilai kesenjangan pendapatan dan penguasaan asset. 

Sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Rasio Gini kita masih bertengger di angka 0.393 persen dan total asset nasional separuh lebih dikuasai oleh 1 persen jumlah penduduk. Belum lagi bila dihitung dengan kepemilikkan tanah, kondisinya semakin parah.

Masalah ketidakmerataan pembangunan dan pembagian kue ekonomi ini adalah masalah serius  dan Pemerintah mustinya jelas dalam langkah aksinya. Kalau tidak tentu hanya akan jadi pepesan kosong. 

Saya melihat pemerintah belum serius. Sebab sebagai wacana saja dalam bentuk regulasi dan kebijakan belum ada. 

Kalau mau kongkrit mustinya pemerintah langsung saja bentuk regulasi mengenai Pembatasan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah untuk perusahaan yang rasionya saat ini bisa sampai ratusan bahkan ada yang sampai ribuan kali. 

Selain itu mustinya Pemerintah juga segera keluarkan kebijakan dan regulasi tentang kepemilikkan saham oleh buruh. 

Wacana mengenai model sistem penggajian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang sistem Penggajian musti segera diganti dengan konsep pembatasan rasio gaji. 

Ini bentuk kongkrit kalau pemerintah serius ingin turunkan kesenjangan. Ditambah dengan kepemilikkan saham oleh buruh melalui skema ESOP ( Employee Share Ownership Program). 

Kita ini sangat ketinggalan, konsep ESOP ini di Amerika Serikat yang kita tuduh sebagai negara kapitalis saja sudah terapkan konsep ini dengan undang-undang sejak 1984. 

Bentuk lain kalau pemerintah serius mustinya agenda reforma agraria jangan hanya jadi wacana. 

Redistribusi lahan melalui koperasi mustinya segera direalisasikan. Bentuk regulasinya musti segera dibentuk agar tidak hanya menguap jadi wacana. Hilangkan hambatan-hambatan regulasi dalam proses realisasinya. 

Bentuk-bentuk lainya adalah mustinya segera diberikan insentif bagi usaha mikro dan kecil. Seperti misalnya pencabutan pajak final 1 persen untuk usaha mikro dan kecil yang sampai saat ini sudah dijanjikan dan belum direalisaikan. PP No. 39 Tahun 2013 tentang pajak final musti segera dicabut. 

Selain insentif lain seperti pemberian alokasi khusus lahan usaha dan proteksi usaha di sektor tertentu. Di negara maju saja bentuk-bentuk insentif ini dilakukan.

Kita musti segera akhiri bentuk pemberian priveledge pada usaha besar. Sebab usaha besar yang padat modal itu kontribusinya secara sosial bagi bangsa dan negara ini juga kecil. 

Usaha mikro dan kecil itu justru yang berkontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kurangi kemiskinan. 

Kami melihat, pemerintah dalam hal ini juga belum sungguh dan serius kembangkan koperasi sebagai infrastruktur penting bagi penciptaan pemerataan. 

Padahal dari hasil riset jelas bahwa negara yang kontribusi koperasinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) besar itu rasio gininya semakin rendah. 

Sementara kontribusi koperasi kita baru sekitar 2 persen. Ini artinya tidak signifikan dan kurang serius. 

Koperasi itu memang secara sistem memang sudah lakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan secara alamiah. Ini karena koperasi itu memang sebagai counterviling dari sistem yang tujuanya hanya kejar profit dan akumulasi kekayaan pada segelintir orang. 

Pada intinya, upaya pemerataan ekonomi kita saat ini masih wacana dan belum kongkrit. 

 

Jakarta, 12 Januari 2017

Suroto

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

 

 

Jakarta, Berita9.com - Inilah sistem Neo Capitalism. Ujung dari sistem kapitalis historis, negara kesejahteraan ( welfare state) atau dalam bahasa rezim saat ini disebut NEGARA HADIR.....

Jadi semua beban tumpuanya ada pada kebijakan fiskal agar biaya sosial ditinggikan.Talangi perusahaan konglo bangkrut dengan argumen tak berdasar, Sekolah gratis, kesehatan gratis, dana pensiun dsb dsb.....

Konsekwensinya pajak musti digenjot. Pajak untuk yang kecil2 sampai mecicil. Kalau ndak nutup maka utang dibengkakkan dan ini sudah terjadi....utang kita naik berlipat hanya dalam 2 tahun. 

Giliran pas mau utang konsesinya ya musti bangun infrastruktur untuk perlancar investasi asing. Investasi asing ini masuknya di sektor komoditi ekstraktif yang picu pertumbuhan tinggi tapi sisakan ekses sosial seperti penyerobotan tanah yang semakim masif, pertumbuhan ekonominya basisnya konsumsi, persaingan yang kecil2 sampai darah2. 

Biaya biaya ( devidend)nya lebih besar ketimbang bunga ( interest) yang musti kita bayar sebab hanya satu tujuan invetasi asing itu, keuntungan! profit taking. Kita jadi kehilangan indepensensi dan semua bisnis disedot lewat sektor tertier ( keuangan) dan bubble ekonomi seperti pasar modal, dan pasar uang yang penuh spekulasi.....dan di sektor ini regulasinya sudah jebol habis. 

BI sudah tinggal jadi penjaga portal dan perbankkan jadi paling liar di dunia dengan perbolehkan investasi asing hingga 99 persen. Disisain 1 persen buat nutup kemaluan kita....kemaluan kita tinggal tertutup selembar daun kelor

Mau ngomong kedaulatan pangan pada akhirnya hanya akan menjadi mimpi di siang bolong..pelo sepelonya..apa yang bisa dilakukan? tanah tak lagi jadi milik petani. Mereka hanya buruh tani dan family farming tidak akan ada lagi. Adanya corporate farming....dimana semua sudah dikendalikan melalui produk GMO yang buat kita bergantung dalam benih dan pasaran......

Suroto, 8 Januari 2017

Page 1 of 2
Go to top