Foto

Foto (1413)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar terkait dugaan kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

"Kapasitas yang bersangkutan kami periksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka HA (Hong Arta)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di gedung merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

Ali Fikri pun belum mengetahui, apa yang akan didalami penyidik KPK terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Sebelumnya, Cak Imin seharusnya dilakukan pemeriksaan pada Selasa (19/11/2019) lalu. Namun, Cak Imin tak hadir dalam pemeriksaan.

Untuk diketahui, Hong Arta ditetapkan KPK sebagai tersangka suap proyek di Kementerian PUPR. Hong Arta diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek PUPR, seperti kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Hong Artha turut diduga memberikan suap kepada mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp 1 miliar pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR. KPK sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus suap terkait proyek di kementerian yang kini dipimpin Basuki Hadimuljono.

Mereka di antaranya Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.

Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan.

(**/IST)

Berita9.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya menyambangi kantor Kementerian Luar Negeri atau Kemlu untuk membahas nasib WNI yang masih berada di Wuhan, China.

Teuku meminta pemerintah RI mengupayakan untuk segera mengevakuasi seluruh WNI karena merebaknya virus corona.

Riefky didampingi Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Aceh, Alhudri. Selain itu, ada perwakilan Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana (IMPAS) Aceh Jakarta, Muntasir Ramli.

Mereka ditemui Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah dan Direktur Pelindungan WNI Luar Negeri, Judha Nugraha.

Kemlu dan Kedutaan Besar RI di China diminta terus berkoordinasi dengan Pemerintah China. Koordinasi ini penting untuk memastikan kondisi seluruh WNI yang terjebak di daerah isolasi, seperti Kota Wuhan.

Riefky menyebut setidaknya saat ini ada 12 mahasiswa Aceh yang masih berada di Wuhan.

“Terus berkomunikasi setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatan, kebutuhan logistik, dan mengupayakan evakuasi 243 WNI di provinsi yang diisolasi, termasuk 12 Mahasiswa Aceh di Wuhan,” kata Riefky, dalam keterangannya, Selasa, 28 Januari 2020.

Dalam kesempatan itu, Kadis Sosial Aceh Alhudri juga menjelaskan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Upaya ini menyangkut evakuasi para mahasiswa asal Aceh yang menuntut ilmu di Wuhan.

Langkah itu antara lain membuka posko penanganan virus Corona di dua tempat yaitu kantor Dinas Sosial Aceh dan kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta. 

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Kemlu dan perwakilan mahasiswa asal Aceh secara intensif serta telah mengirim bantuan dana tahap pertama untuk keperluan logistik mereka,” jelasnya. 

Sementara, mewakili Menlu Retno Marsudi, Plt Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah mengatakan pihak pemerintah berusaha memantau dan berkoordinasi dengan pemerintah China. Koordinasi juga dilakukan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.

Cara Pemprov Aceh yang sigap diapresiasi Kemlu. Direktur Perlindungan WNI Luar Negri Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan WNI di China khususnya Wuhan memerlukan dorongan dan dukungan moril. 

Kemudian, ia menyebut pentingnya tak menyampaikan pernyataan yang berpotensi meresahkan. Kata dia, saat ini yang terpenting bisa memberikan semangat para WNI.

Sebelumnya, jumlah angka kematian akibat virus Corona terus bertambah. Dilaporkan sudah 106 orang meninggal dunia karena terjangkit virus tersebut.

Dikutip dari laman CNN Amerika, Selasa, 28 Januari 2020, sudah ada 4.515 kasus virus Corona di dunia yang sebagian besar terjadi di China daratan. Sementara virus yang awalnya epidemi di Kota Wuhan itu terus menyebar ke Asia.

(**/IST)
 

Berita9.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya memberikan klarifikasi terkait wacana pencabutan subsidi dan kenaikan harga gas elpiji 3 kg. Ia memastikan tidak ada pernyataan resmi dari kementeriannya mengenai rencana ini.

"Kami juga terkejut, kenapa ini bisa terekspos, apakah ini spekulasi?" kata Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Energi DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

Menurut dia, harga LPG internasional memang sedang meningkat karena ketegangan di Timur Tengah. Namun ketegangan itu sudah mereda dan harga minyak dan gas dunia sudah kembali turun.

Sebelum memberikan klarifikasi, Arifin terlebih dahulu menjadi sasaran kritik dari para anggota Komisi Energi DPR. Kritikan disampaikan karena adanya wacana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg, namun belakangan diralat oleh Kementerian ESDM.

“Jangan cepat sampaikan ke masyarakat sebelum tuntas, kalau mau diubah, harus ada kajian detail,” kata anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika

Sebelumnya, Kementerian ESDM memang disebut berencana mencabut subsidi LPG 3 kg. Lalu, uang subsidi dialihkan ke sistem penyaluran tertutup dengan bantuan langsung. Cara ini ditempuh karena LPG 3 kg yang seharusnya dinikmati masyarakat tidak mampu, saat ini juga dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

Belakangan, wacana ini dicabut dan Kementerian ESDM justru menyebut pemberitaan yang beredar di masyarakat. "Subsidi tidak dicabut karena sudah ditetapkan dalam APBN. Yang benar, subsidi harus tepat sasaran,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto saat itu, dalam rilisnya di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

Namun demikian, Kardaya juga mengkritik rencana ini karena akan menyebabkan kenaikan harga LPG 3 kg. Saat ini, harga gas elpiji 3 kg dijual Rp 18.000 per tabung. Akan tetapi, kata dia, sebagian masyarakat di sejumlah daerah membeli dengan harga Rp 35.000. “Ini yang harus dipertimbangkan juga,” kata dia.

Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto juga mengkritik rencana pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kg ini. Ia menegaskan, PKS tidak setuju dengan pencabutan subsidi sebelum dilakukan kajian, uji coba terbatas, dan data penerima yang akurat.

Terlebih, kata dia, pemerintah dan DPR sudah menganggarkan dana subsidi LPG 3 kg untuk tahun anggaran 2020. “Jadi mohon ini dihentikan, bahwa tidak ada kenaikan di 2020,” kata dia.

Tapi di depan anggota Komisi Energi, Arifin memastikan pihaknya masih mengkaji sistem penyaluran gas elpiji 3 kg agar lebih tepat sasaran. Kementerian ESDM pun memastikan akan ada validasi data terlebih dahulu untuk penyaluran LPG 3 kg ini agar benar-benar diterima masyarakat tidak mampu. "Mudah-mudahan bisa meredakan isu-isu yang terjadi," kata dia.

(**/IST)

 

Berita9.com - Pakar Penyakit Dalam Spesialis Paru-Paru (Internis Pulmonologist) FKKMK UGM Sumardi mengingatkan bahayanya rokok elektrik alias vape.

Terhitung sejak Jumat (24/1/2020) siang, organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah resmi menggaungkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Dilihat dari sisi medis, Pakar Penyakit Dalam Spesialis Paru-Paru (Internis Pulmonologist) FKKMK UGM Sumardi memberikan menjelaskan.

Sumardi mengatakan, rokok elektrik sebetulnya sudah lama dianggap sebagai produk berbahaya oleh pemerintah sejumlah negara di Amerika dan Eropa.

"Di sana sudah di-warning kalau rokok elektrik itu membahayakan, tapi di Indonesia masih banyak sekali di tempat kita [yang terlihat menggunakan rokok elektrik]," kata dia, saat dikonfirmasi. (27/1).

Sumardi menuturkan, ketika seseorang terpapar asap rokok elektrik secara rutin, maka saluran pernapasan orang itu akan lebih dahulu terdampak, kemudian diikuti kerusakan pada dagingnya (paru-paru).

"Kalau parunya rusak bisa jadi bronkitis kronis, asma, jadi macam-macam. Apalagi rokok makin lama makin mahal, orang beralih ke vape," kata dia.

Ketika seseorang menghisap rokok elektrik, maka mereka akan membeli isi ulang cairan yang memiliki berbagai pilihan rasa tertentu, yang dijual dalam ukuran botolan. Padahal, cairan itu merupakan bahan kimia, yang selanjutnya, oleh rokok elektrik, diubah menjadi asap dan dihirup.

"Padahal bahan kimia itu kalau dihirup masuk paru bisa menimbulkan kanker. Ada jangka waktu dan tidak langsung. Terlalu sering, lama-lama akhirnya mengendap, kemudian merangsang terjadinya kanker," ucap Sumardi. 

Ia menambahkan, ketika pengguna rokok elektrik menghirup cairan bahan kimia dengan berbagai macam rasa tadi, maka sama saja dengan mengisap rokok yang juga mengandung bahan kimia, lalu merusak dan memicu timbulnya kanker paru. 

"Kalau bahan kimianya itu dihirup dari paru masuk ke dalam darah, lalu di dalam darah, beredar di seluruh tubuh, ke lever, ginjal, tulang, terserapnya itu [bahan kimia] merusak organ-organ," tandasnya.

(**/IST)

Berita9.com - Setelah menjalani fit and proper test sejak Selasa (21/1), para calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung akan menerima putusannya hari ini, Kamis (23/1).

Setelah Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno untuk pengambilan keputusan untuk para calon hakim agung dan hakim ad hoc sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hari ini rapat pleno pengambilan keputusan hakim agung dan hakim ad hoc,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (23/1).

Diketahui, terdapat 6 calon hakim agung yang telah menjalani fit and proper test oleh Komisi III DPR RI. Yaitu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, Soesilo; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Busra; dan Hakim Militer Utama Dilmiltama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisna.

Kemudian Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Dwi Sugiarto; Panitera Muda Perdata Khusus pada Mahkamah Agung, Rahmi Mulyati; dan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim, Sartono.

Sementara untuk calon hakim ad hoc tipikor adalah Agus Yunianto dan Ansori. Kemudian dua calon hakim ad hoc hubungan industrial, Willy Farianto dan Sugianto. 

(**/IST)

Berita9.com - World Health Organization  atau WHO mengadakan pertemuan darurat hari ini, Rabu 22 Januari 2020 untuk membahas mengenai virus korona (nCov) penyebab pneumonia misterius dari Wuhan, China. Hal ini diungkap oleh Director General WHO, Tedros Adhanom melalui akun twitter resminya.

"Saya mengadakan Komite Darurat untuk memastikan novel #coronavirus (2019-nCov) merupakan sebuah kedaruratan dalam kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian secara internasional dan cara mengatasinya untuk mengelola wabah tersebut," tulisnya yang langsung di unggah ulang oleh akun resmi WHO. 

Penyakit pneumonia misterius ini sudah menjangkiti hingga 59 orang dan 2 diantaranya meninggal dunia. Negara-negara Asia lainnya pun turut diduga kuat mengalami penyebaran kasus ini.

"Pada 20 Januari 2020, Korea Selatan melaporkan kasus pertama dari nCov yang berasal dari pelancong yang baru saja datang dari Wuhan," tulis akun WHO.

Meski tak dilaporkan lagi adanya kasus baru di Wuhan, China, namun tak dimungkiri kasus impor ke negara lain sudah kian meluas. Bahkan, hari ini dilaporkan kasus virus corona yang positif pada satu orang di Amerika Serikat.

"Hari ini, Amerika Serikat melaporkan kasus nCov pertama yang berasal dari pelancong yang baru kembali dari Wuhan," tulis akun resmi itu lagi.

Sampai saat ini, penularan virus corona diduga kuat dari hewan ke manusia. Namun, Kepala Komisi Kesehatan Nasional, Zhong Nanshan, mengatakan bahwa pasien mungkin telah tertular virus baru itu tanpa berkunjung ke Wuhan, yang artinya bisa menular antar manusia ke manusia.

Virus dari kota Wuhan ini telah menyebabkan sembilan warga China meninggal. Otoritas kesehatan nasional China mengatakan virus ini bisa bermutasi.

Wakil Ketua Komisi Kesehatan Nasional China, Li Bin, pada Rabu (22/1/2020), mengatakan potensi mutasi virus ini meningkatkan risiko lebih banyak orang yang terinfeksi.

“Baru-baru ini, jumlah kasus yang dikonfirmasi dari virus telah meningkat secara signifikan, tetapi ini tidak diragukan lagi karena fakta bahwa kita menjadi semakin sadar akan virus tersebut, dan telah meningkatkan metode penyaringan dan pasokan reagen diagnostik di seluruh negeri," kata Li saat konferensi pers.

Li memberi tahu wartawan bahwa jumlah kasus yang dikonfirmasi dari jenis baru coronavirus di China telah mencapai 440. Sembilan orang, kata dia, telah meninggal akibat virus yang secara resmi belum diberi nama tersebut.

“Spesialis telah menemukan bahwa kasus virus kebanyakan di Wuhan. Kasus penularan dari manusia ke manusia telah terdeteksi, demikian pula dengan infeksi petugas medis," kata Li, seperti dikutip Sputniknews.

Kasus pneumonia yang disebabkan oleh coronavirus ini telah dilaporkan muncul di Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Amerika Serikat. Mereka yang terjangkit memiliki riwayat telah melakukan perjalanan dari Wuhan.

Negara-negara di seluruh dunia telah meningkatkan prosedur penyaringan atau skrining di bandara internasional dalam persiapan menghadapi kedatangan wisatawan China selama liburan Tahun Baru Imlek.

(**/IST)

 

 

Berita9.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 7 karyawan PT Waskita Karya untuk mendalami kasus pekerjaan subkontraktor fiktif di PT Waskita Karya.
 
Tujuh karyawan yang akan diperiksa ialah Tri Mulyo Wibowo, Nur Rahmawati, Victor Anton Sutresno, Solihin, Oki, Indrayana, dan Bambang Wid.

Berita9.com - Dewan Perwakilan Rakyat menjanjikan dibentuknya tim kecil untuk membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim kecil itu akan melibatkan kelompok buruh dan menghubungkan mereka dengan Komisi Ketenagakerjaan dan Badan Legislasi.

Persoalannya, kelompok buruh khawatir dan menilai RUU Cipta Lapangan Kerja itu akan merugikan para pekerja. "Saya sudah berjanji pada kawan-kawan buruh, untuk memfasilitasi mereka untuk dengan Komisi IX, komisi terkait dan Baleg, untuk membuat suatu tim kecil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Janji ini disampaikan Dasco saat menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kompleks Parlemen hari ini. Kelompok serikat buruh ini menggelar demonstrasi di depan gedung DPR menolak Omnibus Law.

Dasco mengatakan tim itu akan berdiskusi dan berkoordinasi lebih lanjut membahas RUU Cipta Lapangan Kerja. Menurut dia, segala hambatan akan dibicarakan sehingga Omnibus Law itu akan selesai seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kami tidak akan pernah menghambat investasi masuk, tetapi hal-hal yang kemudian mungkin menjadi ganjalan kawan-kawan juga merugikan kaum-kaum buruh ini, ini yang kita bantu fasilitasi, supaya UU Cipta Lapangan Kerja ini adalah kepunyaan buruh, punya pengusaha, punya kita semua kan begitu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Meski menuai penolakan dari kelompok buruh, Dasco masih optimistis RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam waktu 100 hari seperti yang ditargetkan Jokowi.

Presiden KSPI Said Iqbal meminta pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RUU Cipta Lapangan Kerja. Ia mengatakan, ada enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan upah minimum, kedua menghilangkan pesangon, ketiga membebaskan buruh kontrak dan outsourcing.

Keempat, Omnibus Law dinilai akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing. Kelima, menghilangkan jaminan sosial, dan terakhir menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

"Kalau pemerintah terburu-buru pasti akan ada gerakan aksi yang lebih besar. Semua serikat buruh menolak omnibus law. Tidak ada satu pun (setuju)," kata Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Said mengatakan kelompok buruh juga menyiapkan permohonan uji materi soal Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi dan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(**/IST)

Berita9.com - Staf Khusus bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak baru saja mengimbau agar para prajurit tetap tenang terkait adanya permasalahan dugaan penyelewengan dana prajurit di Asabri.

Dahnil mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dan juga Asabri bahwa dana prajurit tetap aman. Dan, jika ada permasalahan hukum tentu harus diselesaikan dengan segera.

Ia pun menegaskan bahwa tidak boleh ada korban dalam permasalahan Asabri. Jika ada permasalahan korupsi di Asabri tentu harus segera diselesaikan.

"Dana prajurit tidak ada masalah akan tetap aman, jika ada permasalahan hukum atau korupsi harus diselesaikan segera" ujarnya.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menilai modus yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), memiliki kemiripan dengan modus yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwasraya.

Tak hanya itu, patut diduga kalau dugaan kasus korupsi itu dilakukan oleh orang yang sama. "Analisa sementara ada kesamaan pola antara Jiwasraya dan Asabri," katanya, Ahad (19/1/2020).

Ia menjelaskan, dugaan itu muncul ketIka tersiar kabar bahwa uang nasabah pada asuransi itu digunakan untuk membeli saham di sebuah perusahaan yang dinilai sedang sehat.

"Yakni main saham gorengan dan pelakunya diduga sama," ujarnya.

Achmad Baidowi berencana memanggil Menteti BUMN, Errick Thohir untuk meminta keterangan secara detail ihwal masalah yang sebenarnya terjadi pada BUMN tersebut.

"Kami akan memanggil menteri BUMN untuk mengorek keterangan," katanya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi di Asabri pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud pun menilai dugaan kasus korupsi yang terjadi di Asabri besarannya tidak kalah fantastis jika dibandingkan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yakni berjumlah di atas Rp10 triliun.

"Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2020.

(**/IST)

 

 

Berita9.com - Sosok Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang bergabung ke dalam tim hukum DPP PDI Perjuangan mendapatkan perhatian tak terkecuali dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Menurutnya daripada mengajak menteri menjadi tim hukum, lebih baik PDIP langsung menghardik KPK melalui Dewan Pengawas.

Rachland menyebut PDIP sebagai partai bukan kaleng-kaleng. Hal tersebut lantaran mengetahui kalau ada nama Yasonna ikut gabung dalam tim kuasa hukum PDIP.

Sebagaimana diketahui, tim kuasa hukum tersebut dibentuk untuk membantu partai menyelesaikan kasus suap yang menyeret dua staf dan anggota PDIP Harun Masiku.

"Partai Banteng bukan kaleng-kaleng," kata Rachland melalui akun Twitternya @RachlanNashidik pada Sabtu (18/1/2020).

Akan tetapi menurut ia kurang maksimal kalau hanya mengajak Yasonna selaku Menkumham masuk ke dalam tim hukum.

"Buat apa bikin Tim Hukum beranggota Menteri Hukum dan HAM? Nanggung," ucapnya.

Justru ia memberi masukan kepada Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri bisa menyuruh anak buahnya untuk 'mengintervensi' kasus suap tersebut ke KPK langsung melalui Dewan Pengawas.

"Ibu Megawati perintah saja petugas partainya menghardik KPK lewat Dewan Pengawas. Gitu saja kok repot," pungkasnya.

Untuk diketahui, kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pada konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020), mendapat perhatian.

Konferensi pers itu diketahui berkaitan dengan pembentukan tim hukum guna melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan politikus PDIP Harun Masiku serta Komisioner KPU nonaktif Wahyu Setiawan.

Pembentukan tim tersebut menyusul penggeledahan kantor partai oleh KPK, yang dinilai PDIP menyalahi UU nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Yasonna, yang terciduk menghadiri konferensi pers tersebut, kemudian mendapat beberapa kriti lantaran disebut bisa mengintervensi penegakan hukum.

"Ya jika kritik itu kan biasa, saya jelas datang dengan pakaian partai. Saya meninggalkan kerja saya, [bukan] Menkumham, dan saya datang sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan," kata Yasonna saat Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Royal Ambarrukmo, Sleman, DI Yogyakarta, kemarin (17/1/2020).

(**/IST)

Page 1 of 101
Go to top