Foto

Foto (1617)

Berita9.com - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mengatakan atas pertimbangan kemaslahatan, daging qurban dapat dikelola dengan cara diolah dan diawetkan. Misalnya seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya.

"Hasilnya juga boleh didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan," katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (14/7).

Menurutnya, hal ini boleh dilakukan untuk memperluas kemaslahatan dengan syarat tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya bencana alam dan lain sebagainya di daerah yang akan menyalurkan.

Dosen Pascasarjana UIN Jakarta ini menjelaskan pada prinsipnya, daging hewan qurban disunnahkan didistribusikan segera (ala al-faur) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan qurban dapat terealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging qurban.

"Dalam distribusinya disunahkan dibagikan dalam bentuk daging mentah, berbeda dengan aqiqah, dan didistribusikan bagi yang membutuhkan di daerah terdekat," katanya.

Namun, jika ada pertimbangan kemaslahatan, terutama untuk mengatasi kebutuhan orang yang terdampak Covid-19, daging qurban bisa didistribusikan dalam bentuk olahan.

"Bisa jadi, akibat terdampak Covid-19, orang sulit jika dibagikan dalam bentuk daging mentah karena harus memasak. Maka untuk kemaslahatan, bisa dibagikan dalam bentuk matang. Bahkan bisa dalam bentuk kornet atau makanan olahan siap saji lainnya", ujarnya.

Atau bisa jadi, daging saat Idul Adha melimpah, dan agar bisa memenuhi hajat secara lebih lama, maka daging qurban bisa diawetkan dan dibagikan secara tunda. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 37 Tahun 2019.

"Menyimpan sebagian daging qurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah (boleh) dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak", ujarnya.

Di samping itu, MUI juga telah menetapkan Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19, sebagai panduan bagi masyarakat Muslim dalam penyelenggaraan ibadah.

(**/IST)

Berita9.com - Seorang bayi yang masih berusia satu bulan di Bali dinyatakan meninggal dunia karena positif terjangkit virus Corona (Covid-19).

Bayi malang itu merupakan satu dari lima pasien baru yang tercatat meninggal karena Corona di Jembrana, Bali, Senin (13/7/2020). 

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Jembrana dr I Gusti Agung Putu Arisantha, mengatakan bayi itu sebelumnya dirujuk dari Puskesmas I Pekutatan dengan riwayat kesadaran menurun.

Sempat dirujuk ke RSU Negara pada tanggal 8 Juli 2020 malam, akhirnya karena kondisinya terus menurun diputuskan untuk dilakukan rujukan ke RSUP Sanglah.

“Di Sanglah, bayi ini dikategorikan PDP karena ada riwayat demam. Setelah dilakukan test swab, ternyata hasilnya positif. Bayi ini, ayahnya berprofesi sebagai sopir travel sedangkan ibunya seorang rumah tangga dan tinggal di Denpasar namun KTP-nya Jembrana,” kata Arisantha.

Ketika ditanya sumber penularan maupun kontak, sampai saat ini Arisantha mengaku pihaknya masih belum bisa menyimpulkan.

“Saat ini kami masih lakukan tracing kontak dari pasien bersangkutan. Apakah tertular dari orang tuanya, dan siapa saja kontak dekatnya, masih kita lakukan penelusuran, dan secepatnya diambil test swab,“ papar Arisantha.

Selain balita, ada empat lagi penambahan pada hari ini.

Dikatakan Arisantha, penambahan lainnya seorang ibu hamil dengan usia kandungan 40-41 minggu asal Dusun Melaya Tengah Kelod Kecamatan Melaya.

Selain itu, suaminya yang berprofesi sebagai sopir logistik Negara-Denpasar juga terkonfimasi positif. Keduanya kini menjalani perawatan di RSPTN Udayana .

Sedangkan pasien positif keempat, warga dari Pebuahan Banyubiru. Dijelaskan Arisantha, pasien ini terkonfimasi positif setelah melakukan swab test mandiri di Denpasar. Sementara, untuk penambahan positif kelima merupakan pasien PDP yang sebelumnya dirawat di RSU Negara. Pasien ini asal Desa Budeng Kecamatan Jembrana berprofesi sebagai sopir.

Di luar penambahan pasien positif tadi, pada hari yang sama RSU Negara juga mengumumkan kesembuhan 5 orang pasien covid-19. Tiga di antaranya tercatat sebagai pasien positif serta dua orang merupakan PDP. Kesembuhan ini disampaikan langsung oleh direktur RSU Negara dr I Gusti Bagus Ketut Oka Parwatha didampingi Kabid Pelayanan Medis Dr Gede Ambara Putra.

Pasien sembuh kata Parwatha berasal dari Desa Candikusuma yang berprofesi sebagai pedagang. Pasien asal Candikusuma Melaya ini sebelumnya menjalani perawatan di Ruang Isolasi RSU Negara, bersama anaknya yang berusia 11 tahun. Pasien sembuh kedua asal Nusasari, Melaya seorang warga PMI. Sedangkan pasien ketiga seorang nenek berusia 66 tahun. Pasien ini berasal dari klaster banjar munduk Kaliakah, dirawat sejak 23 juni 2020.

Ketiga pasien positif sembuh tadi, kata Parwatha, dari hasil swab dua kali negatif berturut-turut pada tanggal 8 dan 10 juli 2020.

“Kami ucapkan selamat kepada seluruh pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Meski demikian, di rumah nanti tetap patuhi protokol kesehatan. Jika memungkinkan sementara ini tetap dirumah dulu menghindari terinfeksi ulang,“ ucap Parwatha sembari menambahkan dari total 51 kasus positif di Jembrana, sebanyak 39 sudah dinyatakan sembuh.

(**/IST)

Berita9.com - Desa Wisata Puri Mataram, Drono, Tridadi, Sleman mulai beroperasi penuh mulai Sabtu (11/7/2020). Destinasi wisata ini dibuka kembali oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dengan penerapan protokol kesehatan.

Ketua BUMDes Tridadi Makmur, Agus Choliq mengatakan destinasi tersebut mulai dibuka kembali bagi khalayak setelah ditutup sejak pandemi Covid-19. Pembukaan destinasi wisata ini diterapkan sesuai protokol kesehatan. Setiap tamu yang berkunjung diperiksa menggunakan thermogun dan wajib memakai masker. "Kami menyediakan westafel di beberapa titik untuk fasilitas cuci tangan para pengunjung," katanya, (11/7).

Untuk tahap awal ini, pihaknya membatasi jumlah pengunjung agar bisa menerapkan sosial distancing. Jika pada hari normal destinasi wisata ini dikunjungi sekitar 2.500 orang, maka pada masa new normal hanya menerima sekitar 1.000 orang. "Luas Puri Mataram 4,5 hektare. Sangat luas untuk pengunjung menjaga jarak. Jika pengunjung banyak, akan ada petugas yang membatasi jumlah kunjungan di setiap wahana," katanya.

Dari beragam wahana yang memadukan unsur alam dan budaya, kata Choliq, ada satu wahana baru yang ditawarkan. Yakni wahana Taman Bunga Sampah. Bunga-bunga ditaman ini memadukan tanaman bunga Amarilis dengan botol bekas air mineral. "Saya kira di Indonesia belum ada konsep ini. Kafe kami juga kami sediakan fasilitas untuk bakar-bakar bagi pengunjung. Ini juga konsep baru yang ditawarkan," katanya.

Selama ditutup, kata Choliq, kerugian potensial selama ini sekitar Rp2 miliar. Selain itu, 80% karyawan juga dirumahkan. Dia berharap dengan new normal ini, karyawan bisa kembali bekerja semua dan tidak selang-seling lagi. Selama pandemi pihaknya mencoba bertahan dengan tetap membuka kafe untuk menutup biaya operasional.

"Waktu libur lebaran tahun 2019, kami bisa mencapai Rp1 miliar tapi libur lebaran kemarin hanya dapat Rp13 juta. Begitu besar dampak Covid bagi pelaku wisata," kata Choliq.

Sekretaris Desa Tridadi Johan Enry mengatakan dibukanya BUMDes tersebut diharapkan mampu menggerakkan kembali ekonomi masyarakat sekitar. Apalagi hampir semua karyawan di BUMDes merupakan warga Tridadi. "Selama ini hampir 80 persen karyawan yang di off kan menyebabkan mereka kehilangan mata pencarian. Dengan kembali beroperasi, maka beban Pemdes juga berkurang," katanya.

Johan mengatakan keberadaan BUMDes tersebut selama ini sangat membantu pendapatan bagi Desa. Sejak beroperasi pada 2018 lalu, omzet BUMDes ini terus meningkat. Rata-rata perbulan omzetnya Rp500 juta. Tahun 2018 BUMDes ini beromzet Rp1,9 miliar dan 2019 lalu sekitar naik Rp 4,5 miliar. "Naiknya hampir dua kali lipat terus kenaikannya. Kontribusi untuk desa sangat besar, selain PAD juga ikut mengentaskan pengangguran," kata Johan.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menilai dibukanya kembali destinasi wisata desa di masa normal baru akan kembali membawa geliat ekonomi di desa. Termasuk desa wisata Puri Mataram. Baginya, tidak ada pilihan dalam menghadapi pandemi Covid-19 kecuali hidup berdampingan dengan Covid-19.

Kemendes PDTT, katanya, mengeluarkan regulasi terkait tatanan normal baru yang harus dilakukan pemerintah desa. Termasuk desa wisata yang selama ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. "Jadi, memang tidak ada pilihan selain kehidupan normal baru dengan memperhatikan protokol kesehatan agar masyarakat kembali beraktivitas," katanya.

(**/IST)

Berita9.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong agar lembaga penyiaran lebih banyak menyajikan tayangan yang berkualitas, khususnya pada kondisi saat ini dengan banyaknya aktivitas di rumah selama pandemi Covid-19.

Wapres menyatakan kondisi pandemi Covid-19 menjadi pemicu bagi lembaga penyiaran untuk memproduksi tayangan yang berkualitas dan menyebarkan nilai yang bermanfaat.

Dia mengapresiasi lembaga penyiaran yang sudah menayangkan tayangan bermutu pada Ramadhan. Oleh sebab itu, dia berharap program acara yang baik tidak hanya berhenti pada Ramadhan, tetapi juga berkesinambungan di bulan-bulan selanjutnya.

Dia menuturkan program yang ditayangkan tidak hanya dikemas dalam keagamaan, tetapi juga program lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan keagamaan.

"Untuk program liputan sajikan berita yang menjunjung tinggi etika dan nilai kebenaran. Untuk program ceramah, sajikan topik yang mendidik, menyejukkan dan menghadirkan kedamaian," kata Ma'ruf saat memberi sambutan pada acara Anugerah Syiar Ramadhan 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Sabtu (11/7/2020).

Untuk program sinetron, lanjutnya, sajikan karakter dan pesan moral yang mencerminkan watak dan jati diri bangsa Indonesia.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio juga menyatakan apresiasinya kepada lembaga penyiaran yang masih melakukan produksi di tengah pandemi Covid-19.

Dia mengamati tayangan TV pada Ramadhan dari tahun ke tahun meningkat. Ke depan, kalau bisa tayangan Ramadhan bisa menjadi inspirasi. Untuk itu, dia berharap tayangan yang berkualitas juga dapat diikuti pada bulan-bulan selanjutnya.

"Iklan di masa pandemi merosot, walaupun penonton banyak. Iklan tidak bertumbuh karena banyak perusahaan menahan diri untuk belanja iklan," ujarnya.

Namun, lembaga penyiaran mampu menyediakan konten berkualitas dan menarik penonton. (*)

Berita9.com - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul menangkap seorang pria berinisial WY, 45, alias Yanto alias Marsino, warga Mergangsan, Jogja. Tukang parkir di salah satu toko mainan anak di Bantul itu diduga menjadi kurir sabu-sabu dan mengelabui aparat dengan memakai jaket driver ojek online.

“Dari tangan tersangka disita satu paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 30,31 gram,” kata Kepala BNNK Bantul, Arifin Munajah, dalam keterangan persnya di kantor BNNK Bantul, (10/7).

Selain paket sabu-sabu, BNNK juga menyita dua lembar tisu kering, satu buah kotak susu kemasan yang digunakan sebagai bungkus sabu-sabu untuk mengelabuhi petugas, satu unit sepeda motor, satu jaket yang biasa digunakan pengemudi kendaraan berbasis aplikasi, serta dua telepon selular.

Arifin mengatakan tersangka diringkus pada pertengahan Mei lalu di Jalan Pertanian, Banguntapan, Bantul. Awalnya petugas mendapat informasi adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan narkotika di sekitar lokasi penangkapan. Informasi tersebut dilakukan pendalaman dan menemukan dugaan tersangka pada WY alias Yanto.

Kala itu tersangka yang mengenakan jaket warna hijau khas driver ojek online tengah mondar-mandir dan gerak geriknya mencurigakan seperti mengamati keadaan sekitar. Tak lama tersangka mengambil barang yang berada di pinggir jalan.

“Petugas langsung melakukan penyergapan terhadap tersangka. Ternyata barang yang diambil oleh tersangka adalah paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam bekas kotak susu,” ucap Arifin.

BNNK langsung memperdalam penyelidikan dan menemukan bahwa WY hanya sebagai kurir. Tersangka hanya menerima perintah dari seseorang untuk mengambil barang dan mengantarkannya kepada pemesan sesuai arahan dari pemberi perintah.

Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Bantul, Kompol Singgih Suhartoyo mengatakan WY tidak tahu menahu siapa pemberi perintah tersebut, termasuk asal muasal barang haram tersebut. BNNK masih terus menelusuri jaringan peredaran gelap narkotika itu.

Selama ini tersangka WY, kata dia, sudah lama menjadi target operasi. Tersangka juga mengelabuhi petugas dengan cara mengenakan jaket pengemudi ojek online sehingga sempat leluasa mondar-mandir mengambil paket sabu-sabu. “Modus ini sebenarnya sudah lama di daerah lain tapi di Bantul baru kali ini,” ungkap Singgih.

Sementara itu, WY berdalih belum lama menjadi kurir sabu-sabu. Pembayaran dari jasa mengantar paket sabu tersebut juga tidak menentu, “Terkadang Rp3 juta,” kata WY. Ia juga berkukuh tidak mengenal siapa yang memerintahnya untuk mengambil dan mengantar paket sabu-sabu tersebut.

Tersangka WY terancam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No.35.2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.

(**/IST)

 

Berita9.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan, polisi yang diduga menganiaya kuli bangunan bernama Sarpan di sel tahanan Polsek Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, seharusnya dipidana.

"Harusnya tindakan itu dikualifikasi sebagai pidana. Tidak bisa hanya tindakan indisipliner, harus diteruskan ke pidana. Itu ada Perkap-nya (Peraturan Kapolri)," ujar Haris saat dihubungi awak media, Jumat (10/7).

Beleid yang mengatur polisi tak boleh menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Pasal 10 huruf c dalam Perkap itu dengan tegas menyatakan anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yakni tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan.

Haris mengatakan peristiwa semacam ini masih kerap berulang lantaran tak ada hukuman yang memberi efek jera pada pelaku. Kebanyakan kasus penyiksaan oleh polisi, kata dia, terjadi di tingkat polsek dan polres.

Menurutnya, perlu pengawasan ketat tak hanya dari satuan kepolisian itu sendiri. Ia pun meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan DPR tegas melakukan pengawasan atas Polri tersebut.

"Praktik ini terus terjadi karena memang enggak ada hukuman yang istilahnya memberi efek jera untuk mencegah praktik ini ke depan. Seharusnya pengawas polisi, Kompolnas, DPR juga kasih perhatian," katanya.

Atas peristiwa penyiksaan tersebut, Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Otniel Siahaan dicopot dari jabatannya. Saat ini jabatan kapolsek dipegang pejabat sementara.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pencopotan kapolsek itu tidak cukup.

Peneliti KontraS Rivanlee menilai meski Kompol Otniel Siahaan bertanggung jawab sebagai pucuk komando polsek itu, namun bukan berarti kasus tersebut tidak dapat dikembangkan ke arah pidana.

"Pencopotan tersebut tidak menutup untuk pelaku diadili secara hukum dan kapolsek dapat dimintai keterangan perihal itu karena praktik penyiksaannya," kata Rivan.

Berdasarkan catatan pihaknya, praktik-praktik kekerasan dalam penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah sering terjadi dengan pola serupa. Oleh sebab itu, pengungkapan kasus-kasus itu harus mengedepankan pro justitia atau demi keadilan.

"Dalam beberapa kasus, pencopotan kepala [kantor polisi] tidak cukup menjawab persoalan, karena dianggap 'selesai'. Sementara pelaku tidak dihukum secara pidana," kata dia.

"Harusnya didorong ke proses peradilan umum," tambahnya lagi.

Dengan demikian, sambung Rivan, akan jelas di negara in bahwa hukum berlaku bagi semua kalangan, termasuk aparat yang melanggar.

"Pengungkapan kebenaran dari kasus ini menjadi salah satu indikator bagi perbaikan penegakan hukum di Indonesia," katanya.

Untuk diketahui, Sarpan, diduga menjadi korban penganiayaan oleh polisi usai menjadi saksi kasus pembunuhan di Deli Serdang, Sumut. Ia menderita luka di sekujur tubuh dan wajahnya.

Sarpan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Dodi Sumanto. Padahal tersangka pelaku pembunuhan berinisial A, sudah diamankan.

Terkait kasus penyiksaan di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara ini, Mabes Polri belum buka suara. Saat dihubungi awak media, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono enggan berkomentar banyak.

Dia berdalih sedang melakukan kunjungan kerja sehingga belum dapat buka suara.

"Ke karopenmas saya sedang kunker ke Madiun sama Kapolri dan Panglima," kata Argo.

Menindaklanjuti hal itu, awak media masih mencoba menghubungi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Awi Setiyono namun belum mendapat respons.

(**/IST)

Berita9.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Polri dan Kejaksaan Agung karena sampai hari ini belum bisa menangkap buronan kasus korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Mahfud tak mau Indonesia sebagai negara dibikin malu karena dipermainkan oleh seorang buronan.

"Karena bagaimana pun, malu negara ini kalau dipermainkan oleh Djoko Tjandra," kata Mahfud melalui rekaman video yang diterima, Kamis (9/7).

Mahfud sendiri telah melakukan pertemuan dengan Polri, Kejagung, Imigrasi, dan Kemendagri atas pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan Djoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Apalagi pendaftaran PK itu dilakukan Djoko dengan e-KTP baru yang dicetak Kelurahan Grogol Selatan. Sementara Mahfud justru belum mendapat laporan apapun terkait perkembangan Djoko dan kasusnya.

Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Polri dan Kejagung mengaku bertekad segera menangkap Djoko. Kedua institusi juga optimis pria yang telah menjadi buronan sejak 2009 itu bisa segera tertangkap.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, meski bertekad bisa menangkap Djoko, Polri dan Kejagung akan melakukan penangkapan sesuai kewenangan masing-masing.

"Pokoknya siapa yang menangkap duluan, begitu," kata dia.

Yang jelas, Mahfud mengatakan, keterlaluan jika Polri dan Kejagung sampai tak bisa menangkap Djoko. Mengingat kedua lembaga merupakan institusi penegak hukum yang seharusnya bisa dengan mudah menangkap seorang buronan.

"Kepolisian kita yang hebat masa nggak bisa nangkap. Kejagung yang hebat seperti itu masa nggak bisa nangkap," ujarnya.

"Dari sesudah saya bicara dengan para ahlinya, itu kan soal sepele bagi polisi dan Kejagung kalau mau menangkap orang yang begitu, gampang ngendusnya gitu. Sehingga kalau ndak bisa (menangkap) keterlaluan," kata dia.

Sementara itu, lanjut Mahfud, pihak Imigrasi akan fokus mengumpulkan berkas serta dokumen-dokumen kependudukan dan keimigrasian milik Djoko.

"Sedangkan di Istana, KSP kalau perlu instrumen-instrumen administrasi yang diperlukan dari pemerintah," jelasnya.

(**/IST)

Berita9.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah hari ini menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI. Pada kesempatan itu, Ida dicecar soal tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi mempertanyakan alasan pemerintah memperbolehkan 500 TKA China masuk ke proyek di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Saya ingin bertanya sebetulnya spesifik itu apa sih, Bu? Artinya pekerjaan itu sampai kemudian harus 500 TKA dari China yang harus didatangkan dan resistensinya besar," kata dia di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Dia ingin mendapat penjelasan mengenai spesifikasi TKA China yang masuk ke Indonesia mulai dari pekerjaannya, waktu bekerjanya, dan jabatannya.

"Saya penasaran Bu, karena ini menyangkut nurani kita semua, spesifik pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu, mungkin kalau jangka waktu tertentu dan sebagainya. Spesifik pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu itu mohon dijawab. Terima kasih," lanjutnya.

Ida Fauziyah segera merespons hal tersebut. Dirinya tampak tak nyaman karena disinggung soal nurani berkaitan dengan diizinkannya TKA China masuk Indonesia.

"Saya kira kalau bicara nurani, saya kira kayaknya kita semua punya hal yang sama. Mohon maaf. Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), kiranya bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini, pengin nangis jadinya. Kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja," ujarnya.

Intan pun menjelaskan bahwa yang dia tekankan bukan soal nurani tapi spesifikasi TKA China yang dipekerjakan di Indonesia.

"Izin pimpinan, saya bicara nurani karena tadi saya bilang artinya saya tahu bahwa yang saya inginkan konkret Bu, spesifikasi pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu. Kalau soal itu saya sudah mulai tadi, artinya kita semua pasti punya keberpihakan untuk soal nurani," tambahnya.

Namun mengingat agenda rapat hari ini tidak ada poin pembahasan mengenai TKA, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku pimpinan rapat memutuskan agar pembahasan pekerja asing tidak diteruskan.

(**/IST)

Berita9.com - Ratusan tenaga kontrak/tenaga harian lepas (THL) yang selama ini bekerja di sejumlah lembaga pemerintah di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh terpaksa dipangkas imbas defisit anggaran.

Untuk perekrutan calon tenaga kontrak disesuaikan kemampuan anggaran di masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) di daerah itu, dan tidak lagi ditangani oleh lembaga berwenang terkait kepegawaian.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Bambang Surya Bakti mengatakan, bahwa saat ini pemerintah daerah setempat tidak lagi menerbitkan surat keputusan (SK) untuk mengangkat tenaga honorer, seperti yang selama ini dilakukan sesuai dengan surat keputusan (SK) bupati selaku pimpinan daerah.

Menurutnya, mulai saat ini perekrutan tenaga kontrak sudah dilimpahkan ke masing-masing dinas, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

“Kalau memang dinasnya punya anggaran dan membutuhkan, silahkan direkrut (tenaga honorer),” kata Bambang Surya Bakti ditulis Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan, apabila sebuah dinas, badan dan kantor pemerintah di Kabupaten Nagan Raya memiliki ketersediaan anggaran untuk membayar upah (gaji), maka hal tersebut tentunya diperbolehkan.

Bambang beralasan, jumlah tenaga harian lepas saat ini tidak lagi menjadi kewenangan BKPSDM Nagan Raya, melainkan menjadi wewenang setiap OPD di Nagan Raya.

“Saya kurang tahu jumlahnya, karena anggaran upah tenaga harian lepas melalui daftar pengisian anggaran (DPA) masing-masing kantor pemerintah di daerah ini,” katanya menambahkan.

Sementara itu, Koordinator LSM Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Nagan Raya, Muhammad Zubir berharap agar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap mempertahankan tenaga harian lepas (THL) yang selama ini dipekerjakan di intansi pemerintah di daerah ini, dengan tidak melakukan pengurangan tenaga kerja.

“Di tengah pandemi seperti ini, masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk kebutuhan makan. Seharusnya keberadaan mereka dipertahankan,” kata Muhammad Zubir.

Ia juga berharap apabila ada tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Nagan Raya yang merasa dirugikan akibat pemberhentian kerja di masa pandemi saat ini, agar melaporkan persoalan tersebut sehingga keluhan tenaga kontrak dapat disuarakan dan diperjuangkan, ungkapnya.

(**/IST)

Berita9.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM  Zaenur Rahman menilai, tertangkapnya Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R Firgasih makin memperjelas dinasti politik lekat dengan tindak pidana korupsi. Pada Jumat (3/7), KPK menetapkan keduanya bersama lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap proyek infrastruktur. 

"Bupati Kutai Timur semakin menegaskan bahwa dinasti politik di Indonesia lekat dengan tindak pidana korupsi," kata Zaenur, (6/7).

Meskipun, lanjut dia, hingga kini dinasti politik bukan merupakan satu perbuatan atau suatu kondisi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun, tak bisa dinafikan bahwa dinasti politik memberikan efek negatif. 

Salah satunya potensi korupsi yang sangat besar. Hal tersebut karena dengan adanya dinasti politik mengakibatkan semakin lemahnya pengawasan karena beberapa elemen kekuasaan telah dipegang keluarga.

Dengan hilangnya pengawasan menjadikan mutlaknya kekuasaan suatu keluarga di daerah. Hal tersebut mengakibatkan seluruh sumber daya dikuasai oleh keluaraga, baik sumber daya politik maupun sumber daya ekonomi.

"Akhirnya tak kaget mengakibatkan lahirnya korupsi," ujarnya.

Salah satu contoh, yakni dinasti politik di Klaten yang terbongkar pada 2017. Saat itu KPK menangkap Bupati dan Wakil Bupati Klaten Hartini dan Mulyani.  Keduanya terpilih dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015.

Kedua orang yang dijuluki "Duo Srikandi" karena sama-sama memiliki nama "Sri" itu dilantik sebagai bupati dan wakil bupati pada 17 Februari 2016. Hartini adalah istri almarhum Haryanto Wibowo, Bupati Klaten periode 2000-2005. Sebelum menjabat bupati, Hartini menjabat wakil bupati (2010-2015) mendampingi Sunarna, suami Mulyani. Pada Pilkada 2015, Sunarna tidak bisa maju lagi karena sudah menjabat selama dua periode.

Dalam sengkarut dinasti politik Klaten tersebut, cabang-kekuasaan dikuasai satu keluarga yang mengakibatkan tak efektif pengawasan. Dengan kekuasaan dimonopoli oleh jejaring keluarga, di mana tak ada lagi saling mengawasi dan mengontrol di antara sesama penyelenggara negara.

"Kita lihat banyak contoh lain, misal di Banten, Bangkalan atau di Kutai Kertanegara dan sekarang di Kutai Timur dan banyak tempat lain," tambahnya.

(**/IST)

Page 1 of 116
Go to top