Foto

Foto (945)

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan pemerintah tidak mungkin menjadi operator yang campur tangan dalam pengadaan aplikasi angkutan umum online seperti grab dan gojek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan tugas pemerintah adalah sebagai regulator, bukan sebagai operator atau aplikator.

Pernyataan Budi ini merespon isu kencang bahwa Kemenhub sedang mewacanakan hendak menggarap aplikasi saingan Gojek dan Grab. Menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenhub sebagai regulator, tidak mungkin merangkap sebagai aplikator.

"Pemerintah saat ini fokus ke regulator. Kami tidak campur adukkan fungsi sebagai aplikator dan operator. Pemerintah tidak mungkin jadi operator. Regulator fokus bangun regulasinya," kata Budi di kantor Kemenhub, Kamis (20/9).

Budi menyerahkan realisasi aplikasi ini ke Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) atau badan swasta yang berminat.

"Bisa saja ada swasta yang baru atau BUMN barangkali, itu yang mereka (aliansi) suarakan. Kalaupun ada pun ada badan usaha atau swasta ya silahkan liat proses bisnisnya, peluang dan ekspektasi seperti apa," kata Budi.

Budi menegaskan pihaknya tidak akan campur tangan dalam sistem aplikasi yang baru ini.

"Jadi istilahnya tidak ada pemerintah atau Kemenhub menyambut masalah aplikator atau bangun aplikasi plat merah itu. Kami tanggung jawab. Saya menyusun regulasinya, sebagai operator silahkan badan hukum atau swasta," kata Budi.

Budi menjelaskan awalnya isu kehadiran aplikasi baru muncul dari aliansi pengemudi online yang merasa pendapatan mereka semakin berkurang. Budi mengatakan mereka membutuhkan aplikasi baru yang bisa mengembalikan penghasilan mereka seperti di awal mereka bergabung di Gojek atau Grab.

Ia mengatakan semakin banyaknya jumlah mitra menurunkan penghasilan mereka. Oleh karena itu karena penurunan pendapatan ini, para mitra memiliki ide agar ada aplikasi baru yang disiapkan oleh pemerintah.

"Makanya beberapa kali dari pihak aliansi-aliansi ini menyuarakan ke dua aplikator ini isunya adalah seputar masalah tarif. Kemudian karena dua aplikator ini tidak sangat menguntungkan dibandingkan saat awal mereka bergabung munculah ide kalau demikian ada aplikasi atau aplikator baru yang disiapkan oleh pemerintah," kata Budi.

(**/IST)

Berita9.com - Sebuah spanduk di RSUD Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadi pusat perhatian publik. Di dalam spanduk berlatar putih itu, mengungkapkan bahwa pihak BPJS belum membayarkan jasa medis dari pasien peserta BPJS.

"Rasa prihatin yang mendalam kami sampaikan kepada pemegang kebijakan di negara Indonesia yang kita cintai. Kami sampai dari bulan February 2018 hingga saat ini September 2018. Pihak BPJS belum membayar jasa medis kepada RSUD Panyabungan senilai kurang lebih Rp15,4 miliar. Namun, kami masih tetap melayani pasien, yang datang membutuhkan pertolongan sebagai bentuk tanggung jawab dan sumpah jabatan kami," petikan dalam isi spanduk terpasang di depan RSUD Panyabungan, beberapa hari bekalangan ini.

Spanduk tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mandailing Natal, Syarifuddin Nasution. Namun, ia menyayangkan dengan isi spanduk yang tidak sesuai data sebenarnya.

"Saya ini, juga Ketua IDI Kabupaten Mandailing Natal. Saya mendukung dan melindungi mereka. Tapi, janganlah sampai bulan 9 (September 2018) ditulis di dalam spanduk. Kan bulan 9 masih berjalan ini. Bagaimana mengklaimnya, kalau masih berjalan ini," tutur Syarifuddin, (18/9).

Syarifuddin menjelaskan bahwa pihak rumah sakit, boleh menuntut haknya. Namun, jangan sampai menjatuhkan harga diri dari BPJS dengan spanduk yang tidak sesuai dengan data sebenarnya.

"Jangan lah menjatuhkan pihak lain, sementara bulan 9 masih berjalan dan saya setuju dengan spanduk itu. Karena itu, hak mereka. Tapi, jangan menggunakan nominal seperti yang ada di dalam spanduk tersebut," kata Syarifuddin.

Ia menilai klaim BPJS yang belum dibayarkan sebesar Rp15,4 miliar tidak sinkron dengan data sebenarnya. 

Syarifuddin mempertanyakan dari mana nominal itu didapatkan dalam perhitungan. Bila bulan September masih berjalan alias belum tutup buku untuk penghitungannya.

"Jadi simpang siur spanduk itu, data tidak sinkron. Melemah satu sisi. Sifat dinkes dukung, logika riil. Jangan asal jadi dan melemahkan pihak lain," katanya.

Spanduk terpasang mendapat dukungan dari Direktur Utama RSUD Panyabungan. Syarifuddin mengatakan seorang dokter rumah sakit tersebut yang membuat dan memasang spanduk itu, kini sudah tidak bisa dihubungi lagi melalui telpon selular saat pihak Dinkes Mandailing Natal untuk melakukan klarifikasi soal spanduk tersebut.

"Saya dengar, kalau tidak salah dapat persetujuan dari Direktur Utama. Tapi, Direktur Utamanya lagi berada di Penang, Malaysia sedang mengantar mertuanya berobat di sana," kata Syarifuddin.

Ia mengungkapkan pada Jum'at, 14 September 2018, sudah ada pertemuan antara manajemen RSUD Panyabungan dengan BPJS Kabupaten Mandailing Natal. 

Namun, Syarifuddin tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Jadinya, tidak tahu apa hasil dari pertemuan itu.

"Tapi, sampat dapat informasi dari Sekjen IDI saya. Hari ini juga mau diturunkan spanduk itu. Kalau RSUD Panyabungan itu, milik Pemkab Mandailing Natal dan berdiri sendiri. Tidak dibawah naungan Dinkes Mandailing Natal," kata Syarifuddin.

(**/IST)

Berita9.com - Warga berusaha memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Desa Muara Baru, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan, Senin (17/9/2018).

BMKG Klimatologi Klas I Kenten Palembang telah mencatat suhu udara mencapai 34 derajat celcius. 

Suhu udara ini terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan, seperti Palembang, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir.

Kepala Seksi (Kasi) Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Klas I Kenten Palembang, Nandang Pangaribowo, mengatakan, kecepatan angin saat ini lima sampai 25 KM per jam.

Untuk Sumsel sendiri cuaca di pagi hari tergolong cerah, siang hari cerah berawan, malam hari cerah serta dini hari cerah berawan dipadu dengan udara kabur.

Sedangkan tinggi gelombang laut di selat Gelasa, selat Bangka mencapai 0.4 hingga satu meter.

"Waspada saat ini seperti potensi kebakaran hutan dan lahan di OKI, OI, Muba dan Banyuasin," ujar Nandang.

Sementara Saat Terjadi Kebakaran Petugas dari BPBD kesulitan mencari akses menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang-Indralaya, Ogan Ilir.  Tidak adanya akses dan sumber air membuat petugas kesulitan untuk melakukan pemadaman. 

(**/IST)

 

Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama optimistis Prabowo Subianto bersama Sandiaga Salahuddin Uno bisa memenangkan Pilpres 2019.

Apalagi, Prabowo dan Sandiaga telah resmi diusung melalui Ijtimak Ulama II setelah menandatangani pakta integritas.

Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak meyakini pihaknya bisa mengulang sukses pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ketika itu mereka mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dan pasangan tersebut menang dengan sedikit dukungan partai politik.

"Pilkada DKI telah membuktikan kinerja kami di luar mekanisme partai, padahal lawan di seberang dukungan partainya tidak tanggung-tanggung," kata Yusuf di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Ahad (16/9).

Saat ini, mereka mengusung, Prabowo dan Sandiaga setelah keduanya menandatangani pakta integritas yang disodorkan GNPF Ulama dalam Ijtima Ulama II.

Dengan begitu, Yusuf menjamin GNPF Ulama di berbagai daerah akan membantu pemenangan Prabowo. "Seluruh sayap juang dan seluruh cabang atau komunikasi daerah akan memberikan dukungan,” tambah Yusuf.

(**/IST)

Berita9.com - Tren fashion gaun pengandin (wedding) muslimah di Indonesia, termasuk di Yogyakarta terus meningkat. Sekitar 75 persen konsumen yang memesan gaun pengantin, memilih berkonsep muslimah (hijab).

"Pasar gaun pengantin muslimah saat ini sedang bagus, maka kita eksplor terus model yang paling digemari konsumen," terang fashion desainer Raditya Putra dari Putra Brilliant Wedding disela Hijab Show 'Expression #2' di Atrium Galeria Mall Yogyakarta, Jumat (14/9/2018) malam. Hijab show diselenggarakan Asmat Pro.

Dalam hijab show kali ini, Putra menampilkan 14 gaun muslimah bridal premium karyanya, berbahan komersil dengan sentuhan payet dan kristal swarovski. Sedangkan untuk warna, khusus gaun akad nikah, masih didominasi warga putih. Namun Putra mulai memasukkan warna-warna pastel seperti mocca gradasi, mocca purple, mocca flowers dan mocca terracotta. "Warna pastel mocca terracotta akan menjadi tren warna di tahun 2019 mendatang," katanya.

Sedangkan untuk desain gaun terutama bagian lengan, Putra memilih lengan berbentuk terompet atau lonceng yang banyak digemari. Sedangkan untuk gaun muslimah saat resepsi, Putra memberikan variasi warna yang lebih berani seperti warna merah atau hitam. Khusus warga hitam diperuntukkan bagi pengantin yang ingin tampil seksi dan elegan. Kemudian bagi pengantin perempuan yang gemuk, Putra menambahkan slayer (sayap) pada gaun agar tidak terkesan gemuk. "Memilih warga gaun, juga kita sesuaikan dengan konsep dari dekorasi agar serasi," katanya.

Dijelaskan Putra, gaun-gaun yang ditampilkan dalam hijab show kali ini merupakan gaun perdana atau custom yang didesain menyesuaikan permintaaan konsumen. Menurutnya, konsumen biasanya sudah punya referensi gaun yang diperoleh dari media sosial. Sebagai seorang fashion desainer, Putra memberikan masukan dan arahan, model gaun yang paling pas. "Gaun dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan kepercayaan diri pengantin, jadi kita tonjolkan kelebihannya dan kita tutupi kekurangannya melaui gaun ini," pungkasnya.

(**/IST))

Berita9.com - Narapidana korupsi Setya Novanto membantah hasil sidak Ombudsman yang menyebut selnya di Lapas Sukamiskin lebih luas dari sel tahanan lainnya. Ombudsman pun menunjukkan bukti-bukti foto hasil sidak.

"Saya mau menunjukkan kalau kemarin kan Pak Setnov ngomongnya kamarnya kecil biasa saja, jadi saya tunjukkan tuh gambarnya, emang beda dengan kamar lainnya. Lihat gambar saja," kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu, Sabtu (15/9/2018).

Ninik kemudian menunjukkan foto-foto saat Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (13/9) malam. Ninik saat itu melakukan sidak didampingi kepala perwakilan dan 11 asisten dari Ombudsman.

Sebuah foto memperlihatkan sel kecil berukuran sekitar 2x1,5 meter. Kamar sel itu tampak kusam. Di dalam hanya ada satu kasur busa lusuh, yang jaraknya sangat dekat dengan kloset jongkok. Lubang tempat 'buang hajat' di sel itu tampak ditutup, kemungkinan untuk mengurangi bau. Sajadah dan celana tampak tergantung. Di bawah kolong tempat tidur ada sejumlah barang berserak.

Di foto lain, ukuran kamar selnya jauh lebih kecil. Tak ada tempat tidur busa, melainkan hanya dipan kayu.



Lantas, bagaimana dengan sel Setya Novanto? Ombudsman mendapat temuan berbeda. Kamar sel bekas Ketua Umum Partai Golkar itu ternyata terbilang mewah. M Nazaruddin bahkan tengah nongkrong di kamar Setya Novanto saat Ombudsman melakukan sidak.

Sel Novanto itu sendiri tampak luas. Di dalamnya ada kasur dan seprai berwarna putih serta exhaust fan. Ada pula rak buku hingga meja kerja lengkap dengan kursi.

Saat ditanya, Nanik mengaku tidak tahu ukuran pasti kamar sel Novanto. Namun, menurutnya, luasnya dua kali lebih besar dari sel lainnya. Sementara kloset di sel lain bermodel jongkok, di kamar Novanto, menurut Nanik, tersedia kloset duduk.

Meski lebih luas, Ninik menyebut tidak ada fasilitas mewah yang ada di kamar narapidana kasus korupsi e-KTP itu. Dia mengaku tak menemukan barang mewah di sel tersebut, misalnya televisi. Ditanya soal nomor kamar yang dihuni Novanto, Ninik mengaku tak sempat melihat. Namun dia memastikan kamar ditempati Novanto berbeda dengan yang terlihat dalam tayangan Mata Najwa, yang saat itu ikut sidak bersama Dirjen Pas Sri Puguh Budi Utami.

Novanto sebelumnya membantah pernyataan Ombudsman soal kamar selnya yang lebih luas ini. Menurutnya, kamarnya sama saja seperti sel-sel lain di Lapas Sukamiskin.

"Nggak ada itu, biasa. Itu bukan besar, itu kan bekas lapas. Nggak ada kok yang besar, sama saja lah, semua sama, standardisasi sama," ucap Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

(**/IST)

Berita9.com - Agri Flori Expo 2018 dilaksanakan di Kota Magelang, tepatnya di Gedung A Yani Magelang, mulai Jumat (14/9/2018) hingga Ahad (16/9/2018). Tidak hanya kegiatan pameran, beberapa kegiatan lomba juga dilaksanakan di forum ini, termasuk lomba aglonema yang dilaksanakan Ahad.

Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Magelang Ery Widyo Saptoko di sela-sela kegiatan Agri Flori mengatakan kegiatan ini juga untuk lebih menggiatkan dan menyemarakkan serta memberikan kesempatan petani agri flori untuk tampil dengan berbagai produksinya. 

"Kegiatan ini juga sebagai wadah silaturahim para petani, bahkan juga dapat dimanfaatkan sebagai ajang bertukar-pikiran serta menambah pengetahuan di bidang budidaya agri flori." 

Direktur Buah dan Florikultura Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI Dr Sarwo Edhy SP MM, Wakil Walikota Magelang Dra Windarti Agustina, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Magelang juga ikut mendampingi.

Dengan iringan musik 'gejug lesung', Walikota Magelang maupun lainnya bersama-sama menyanyian Lagu "Padhang Bulan" bersamaan dengan penampilan beberapa penari dengan diiringi lagu tersebut.

Di forum ini Sarwo Edhy diantaranya mengatakan pasar flori di Indonesia saat ini cukup besar. Di Magelang banyak petani flori yang antusias untuk melakukan budidayakan florikultura. Karena itu perlu diidentifikasi dan difokuskan flori-flori apa yang cocok serta banyak diminati masyarakat.

(**/IST)

Berita9.com - Ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi demonstrasi di DPRD Riau, Senin (10/9) sore. Mereka menuntut, agar Presiden Joko Widodo untuk diturunkan dari jabatannya. 

Mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna biru tua ini, tiba di gedung rakyat sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka datang dengan atribut berupa kain putih bertuliskan 'Turunkan Jokowi' yang ditulis dengan cat semprot warna merah.

Selain itu, mereka membawa boneka pocong dengan foto Jokowi. Setibanya di depan gerbang kantor DPRD Riau, massa sudah ditunggu oleh aparat kepolisian yang berjaga. Namun, aparat tak bisa berbuat apa-apa saat massa memaksa masuk ke halaman DPRD.

Setelag berhasil meringsek masuk, massa mengantungkan pocong itu di sebuah tiang di kantor DPRD Riau. Sementara Bendera Merah Putih mereka turunkan setengah tiang. Tampak pocong tersebut tergantung di tiang itu. Sekitar 15 menit di luar gedung, mereka memaksa masuk ke dalam gedung.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dengan polisi dan Satpol PP. Meski begitu, massa berhasil masuk ke dalam gedung sambil membawa serta pocong Jokowi ke dalam gedung. Mereka masuk ke dalam gedung rapat paripurna.

Koordinator Lapangan, Guntur Yurfandi mengatakan, ada tiga tuntutan yang mereka suarakan pada sore ini. "Pertama, stabilkan perekonomian bangsa. Kemudian selamatkan demokrasi Indonesia dan ketiga usut tuntas kasus korupsi PLTU Riau 1," ujarnya, Senin (10/9).

Di dalam ruangan rapat paripurna, para mahasiswa ini menggelar sidang rakyat yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

(**/IST)

Berita9.com - Indonesia menghadapi  masalahan serius,  menurunnya jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Fenomena aging farmer  ini juga terjadi dalam tataran global, di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan data BPS, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 1.49% per tahun antara tahun 2010 sampai tahun 2014. Penurunan pertumbuhan tenaga kerja terbesar justru pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15 sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 3.41% per tahun (Statistik Ketenagakerjaan Pertanian, Badan PPSDMP, 2013).

"Kondisi ini akan menyulitkan sektor pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan," kata Dr Ir Momon Rusmono MS, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian. Hal ini disampaikan Momon pada Seminar Nasional "Membangun Entrepreneur Muda dalam Perkembangan Agroteknologi di Era Digital" yang diselenggarakan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang di kampus Jl Kusumanegara Yogyakarta, (8/9).

Momon menyebut saat ini angkatan muda hidup dalam dunia digital dan teknologi yang berkembang pesat. "Era digital membutuhan jiwa entrepreneur yang kuat. Para wirausahawaan muda harus didukung karena mereka biasanya kekurangan pendanaan (lack of funding), belum sanggup membuat keputusan bisnis dengan baik (bad business decisions), menghadapi pasar yang belum terbentuk (lack of market demand), atau kombinasi dari ketiganya," jelas Momon.

Upaya meningkatkan minat generasi muda ke sektor pertanian telah dilakukan melalui program Agricultural Training Camp.

Selain itu, secara tidak langsung, program pertanian modern serta program pemberian insentif berupa subsidi suku bunga kredit melalui KUR, merupakan dua program yang juga menyasar petani muda.

Penggunaan  alat mesin pertanian (Alsintan) yang mempermudah pekerjaan, menekan biaya dan memberi nilai pendapatan yang lebih tinggi; terbukti menjadi faktor penarik bagi anak muda menjadi operator traktor pengolah tanah, rice transplanter, serta combine harvester.

BPSDMP memiliki kebijakan melalui dua aksi. Pertama,  Program Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu. Program ini dijalankan melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung generasi muda pada upaya peningkatan produksi pangan strategis nasional yakni komoditas padi, jagung, kedelai, aneka cabai, bawang merah, tebu, sapi dan kerbau.

Kedua, Regenerasi Petani. Program ini memilki visi “Terwujudnya Generasi Petani Berkarakter Socioagripreneur”, sementara misinya adalah mewujudkan  generasi muda sebagai inovator/pembaharu di bidang pertanian, menguatkan kelembagaan dan jaringan usaha pertanian  yang berdaya saing, membangun jiwa sosioagripreneur generasi petani berwawasan kebangsaan, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Program ini dijalankan melalui kemitraan dengan stakeholders meliputi perusahaan pertanian, lembaga pelatihan masyarakat, dan lembaga lainnya yang efektif, serta sinergisme antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemberi materi lainnya dalam seminar ini adalah Dr Yossi Wibisono S.TP MP (Politeknik Negeri Jember). Ir Hana Indra Kusuma MP (Dirut PT Natural Nusantaral). Dr Ir Achmad Tjahja MP.Pis.CH.Cht (Wakil Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia).

(**/IST)

Berita9.com - Dari 41 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap APBD-Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015, 39 di antaranya masih menerima gaji.
 
Hanya Moh Arief Wicaksono, Mantan Ketua DPRD Kota Malang dari PDI-Perjuangan, dan Ya'qud Ananda Gudban, politisi Hanura, yang sudah tidak menerima gaji dari DPRD Kota Malang karena mundur dari dewan.
 
Arief Wicaksono tidak menerima gaji karena sudah divonis lima tahun di pengadilan Tipikor, Surabaya. Sedangkan Ya'qud Ananda Gudban mundur karena maju sebagai calon wali kota. Dia sudah digantikan Nirma Cris Nindya melalui penggantian antarwaktu (PAW).
 
Sekretaris DPRD Kota Malang, Bambang Suharijadi, mengatakan 17 anggota DPRD yang sudah berstatus terdakwa hanya mendapat gaji pokok sebesar Rp 2,1 juta. Mereka saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Surabaya.
 
Sedangkan untuk 22 anggota dewan yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka masih menerima gaji plus tunjangan, yakni sebesar Rp 32 juta.
 
"Kalau yang berstatus tersangka itu tetap menerima gaji dan tunjangan. Kalau yang sudah menjadi terdakwa yang 17 angota DPRD itu hanya menerima gaji pokok saja. Kalau sudah PAW ya sudah gaji dicabut," katanya.
 
(**/IST)
Page 1 of 68
Go to top