Foto

Foto (1320)

Berita9.com - Mumtaz Rais, anak politisi PAN Amien Rais, akan maju di pemilihan bupati (Pilbup) Sleman 2020. Sudah waktunya generasi milenial menjadi seorang pemimpin.

"Kepemimpinan politik sudah saatnya berada di tangan milenial. Cara pandang kaum muda milenial sangat unik. Mereka dengan cepat mampu memilah mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus disempurnakan," ujar Mumtaz Rais, (17/10).

Menurutnya, sudah saatnya Sleman dipimpin oleh generasi milenial. Sebab, gaya kepemimpinan pemerintah akan lebih efisien.

"Akan memperkenalkan kultur kepemerintahan (governance) baru yang lebih efisien, akselerator, namun juga semakin humanis," ucapnya.

Mumtaz mencontohkan program peningkatan taraf pendidikan, kesehatan hingga sosial ekonomi masyarakat Sleman yang dianggap berjalan lamban.

"Pencapaian itu sebagian besar 'kan inkremental, as business as visual'. Itu disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang tidak efisien, tidak akselerator dan masih sangat birokratis ketimbang humanis. Ini semua harus dirubah," ungkapnya.

Saat ini, kendaraan politik pria lulusan lulusan University Of Massachusetts Boston, Amerika Serikat, ini adalah PAN dengan jumlah kursi enam di DPRD. Butuh empat kursi lagi untuk bisa maju di Pilbup Sleman 2020.

(**/IST)

Berita9.com - Sejumlah ekonom dari berbagai instansi membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi terkait berlakunya UU KPK yang baru pada hari ini, Kamis (17/10).

Surat tersebut berisi rekomendasi ekonom terkait dampak pelemahan penindakan dan pencegahan korupsi terhadap perekonomian Indonesia.
 
Berdasarkan surat terbuka tersebut, Kamis (17/10), para ekonom menilai berlakunya UU KPK akan membuat kondisi ekonomi semakin sulit.
 
Hal ini lantaran semakin maraknya korupsi yang akan menghambat investasi, memperburuk ketimpangan pendapatan, hingga menciptakan instabilitas ekonomi makro.
 
Ada 41 ekonom yang menandatangani surat terbuka tersebut, mulai dari Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah, Lincolin Arsyad dari UGM, hingga Ekonom Senior UI Faisal Basri.
 
Salah seorang penggagas rekomendasi, Rimawan Pradiptyo dari FEB UGM, mengatakan dukungan terhadap rekomendasi tetap terbuka bagi para ekonom hingga Kamis 17 Oktober 2019 jam 23.59.
 
Untuk lebih jelasnya, berikut surat terbuka para ekonom tersebut:
 
Surat Terbuka
 
Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian
 
Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo
 
Bapak Presiden yang kami hormati,
 
Amanah konstitusi seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat, tidak akan tercapai jika korupsi marak di Indonesia.
 
Pembentukan KPK adalah amanah reformasi sekaligus amanah Konstitusi. RUU KPK lebih buruk daripada UU KPK 2002 karena RUU KPK melemahkan fungsi penindakan KPK, dan membuat KPK tidak lagi independen.
 
Dampak pelemahan ini akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan menurunkan kredibilitas KPK dalam melaksanakan program-program pencegahan sehingga mengancam efektivitas program pencegahan korupsi.
 
Ilmu Ekonomi mengajarkan optimalisasi dan efisiensi alokasi sumber daya, namun korupsi menciptakan mekanisme sebaliknya. Kami para ekonom, sebagai akademisi, berkewajiban memaparkan dan memisahkan mitos dari fakta terkait dampak pelemahan penindakan korupsi terhadap perekonomian (naskah akademik terlampir).
 
Sebagai ekonom, kami memfokuskan rekomendasi kami untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat. Hasil telaah literatur yang kami lakukan menunjukkan: a) korupsi menghambat investasi dan mengganggu kemudahan berinvestasi; b) korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan; c) korupsi melemahkan pemerintahan dalam wujud pelemahan kapasitas fiskal dan kapasitas legal; d) korupsi menciptakan instabilitas ekonomi makro karena utang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing.
 
Studi kami juga menunjukkan: a) argumentasi korupsi sebagai pelumas pembangunan mengandung tiga kelemahan mendasar dan tidak relevan untuk Indonesia; dan b) argumentasi penindakan korupsi menghambat investasi tidak didukung oleh hasil kajian empiris.
 
Hasil telaah literatur menunjukkan, korupsi mengancam pencapaian visi pembangunan nasional karena korupsi berdampak buruk terhadap pembangunan infrastruktur, menghambat pembangunan SDM, membebani APBN dan menyuburkan praktik aktivitas ilegal (shadow economy). Pencapaian tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terancam akibat korupsi dan lemahnya aspek kelembagaan.
 
Bapak Presiden yang kami hormati,
 
Penindakan dan pencegahan korupsi bukan bersifat substitutif namun bersifat komplementer. Pencegahan korupsi oleh KPK tidak akan efektif ketika fungsi penindakan KPK dimarginalisasikan. KPK telah memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan tata kelola di sektor-sektor strategis seperti: kesehatan, pendidikan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peningkatan integritas pejabat negara dan membangun korporasi berintegritas.
 
Peningkatan penerimaan negara meningkat akibat program-program pencegahan tersebut. Pelemahan KPK akan mengancam kinerja berbagai program pencegahan korupsi tersebut.
 
Selain korupsi berdampak negatif terhadap ekonomi, dampak lain korupsi adalah : a) mengancam eksistensi pemerintah, b) menyuburkan terorisme dan ekstrimisme, c) mendorong kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, d) menyuburkan budaya egois dan tidak jujur; e) meningkatkan kejahatan lain yang terkait dengan korupsi. Hasil kajian kami menunjukkan tingkat korupsi berkorelasi negatif dengan kualitas kelembagaan. Kendala utama pembangunan di Indonesia adalah aspek kelembagaan yang belum dibangun dengan seksama.
 
Pelemahan fungsi penindakan KPK akibat RUU KPK akan menghambat kinerja program-program pencegahan KPK. Dampak pelemahan KPK ternyata tidak banyak membebani KPK, namun justru membebani DPR, pemerintah dan masyarakat.
 
Didasarkan pada hasil telaah literatur tersebut, kami para ekonom yang bertandatangan di bawah ini mendukung Bapak Presiden melanjutkan komitmen meneruskan amanah reformasi untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Didasarkan hasil kajian, kami merekomendasikan sebagai berikut:
 
a) Memohon kepada Bapak Presiden untuk memimpin reformasi di berbagai sektor, mengingat sejarah menunjukkan keberhasilan reformasi di berbagai negara;
 
b) Memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan RUU KPK atau semakin memperkuat KPK.
 
Atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih.
 
Jakarta, 16 Oktober 2019
 
Berikut daftar ekonom pendukung rekomendasi:
 
1. Piter Abdullah (CORE)
 
2. Arti Adji (FEB UGM)
 
3. Vid Adrison (FEB UI)
 
4. Evi Noor Afifah (FEB UGM)
 
5. Prof. Lincolin Arsyad (FEB UGM)
 
6. Rumayya Batubara (FEB UNAIR)
 
7. Faisal Basri (FEB UI)
 
8. Meilani Butenzorgi (WSU,Australia)
 
9. Teguh Dartanto (FEB UI)
 
10. Prof. Didin S. Damanhuri (FEM IPB)
 
11. Sahara (FEM IPB)
 
12. Wuri Handayani (FEB UGM)
 
13. Lukman Hakim Hasan (FE UNS)
 
14. Tony Irawan (FEM IPB)
 
15. Prof. Hariadi Kartodihardjo (IPB)
 
16. Prof. Saiful Mahdi (FE Unsyiah)
 
17. Evita Pangaribowo (F Geografi UGM)
 
18. Arianto A. Patunru (ANU, Australia)
 
19. Yudistira Hendra Permana (Vokasi UGM)
 
20. Rimawan Pradiptyo (FEB UGM)
 
21. Prof. Sonny Priyarsono (FEM IPB)
 
22. BM Purwanto (FEB UGM)
 
23. Hengki Purwoto (FEB UGM)
 
24. Prof. Budy Resosudarmo (ANU, Australia)
 
25. Prof. Bambang Riyanto (FEB UGM)
 
26. Gumilang Aryo Sahadewo (FEB UGM)
 
27. Kresna Bayu Sangka (FKIP UNS)
 
28. Elan Satriawan (FEB UGM)
 
29. Prof. Hermanto Siregar (FEM IPB)
 
30. Martin Daniel Siyaranamual (FEB UNPAD)
 
31. Maman Setiawan (FEB UNPAD)
 
32. Ni Made Sukartini (FEB UNAIR)
 
33. Zulfan Tadjoeddin (WSU, Australia)
 
34. Martua Sirait
 
35. Prof. Catur Sugiyanto (FEB UGM)
 
36. Akhmad Akbar Susamto (FEB UGM)
 
37. Basuki Wasis (IPB)
 
38. Putu Sanjiwacika Wibisana (FEB UGM)
 
39. Prof. Tri Widodo (FEB UGM)
 
40. Firman Witoelar (ANU, Australia)
 
41. Prof. Arief Anshori Yusuf (FEB UNPAD)
 
(**/IST)

Berita9.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan, berkunjung ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada Selasa (15/10). Pertemuan ini membicarakan perkembangan dan situasi internasional termasuk membahas Uighur di Cina dan Rohingya di Myanmar. 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan, bersama Duta Besar AS membicarakan situasi internasional khususnya mengenai situasi di Xinjiang dan Myanmar. "Tentu kami menyampaikan pandangan Muhammadiyah dan perhatian Muhammadiyah terhadap persoalan hak asasi manusia yang ada di Xinjiang dan Myanmar," kata Mu'ti, Selasa (15/10).

Ia menyampaikan, persoalan kemanusiaan di Xinjiang dan Myanmar tidak bisa dianggap sederhana. Karena sudah berlangsung bertahun-tahun. Sehingga perlu keterlibatan masyarakat internasional termasuk AS yang dapat berperan untuk ikut membantu menangani masalah kemanusiaan di sana. 

"Duta Besar AS juga mengapresiasi langkah politik pemerintah indonesia yang melalui Asean telah melakukan pendekatan dan solusi damai terhadap persoalan di Myanmar itu," ujarnya. 

Mu'ti juga menyampaikan bahwa masalah di Myanmar tidak sederhana. Karena memulangkan etnis Uighur dari Bangladesh ke Myanmar jadi masalah. Sebab mereka tidak punya tanah untuk tempat tinggal di Myanmar.

Akan tetapi, membiarkan etnis Rohingya tetap di pengungsian tetap menjadi masalah. Sebab Bangladesh adalah negara yang perekonomiannya tidak kuat. Tentu mereka tidak akan mampu menyelesaikan masalah ekonomi para pengungsi. 

"Maka Muhammadiyah mengharapkan PBB dapat berperan lebih besar, AS dapat memaksa dan memberikan pengaruhnya ke Pemerintah Myanmar untuk melakukan langkah-langkah politik," ujarnya.

Muhammadiyah juga mengungkapkan keprihatinannya karena etnis Uighur menjadi masyarakat yang tidak punya kewarganegaraan. Akibat Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Sehingga masalah yang menimpa etnis Uighur menjadi masalah serius yang perlu keterlibatan AS untuk menyelesaikannya.

Duta Besar AS, Joseph R Donovan, menyampaikan apresiasi terhadap peran kemanusiaan yang dilakukan masyarakat Indonesia termasuk Muhammadiyah yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Joseph menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan dan situasi internasional. Maka Duta Besar AS mendorong Muhammadiyah tetap menyuarakan keprihatinan terhadap aksi represif yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.

Joseph menyatakan Pemerintah AS prihatin dengan yang terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Sebab peristiwa di Xinjiang berdamak pada lebih dari satu juta orang. "Kami mendorong Muhammadiyah untuk tetap menyuarakan keprihatinannya (terhadap etnis Uighur)," ujarnya.

Joseph menyampaikan, tiga pekan yang lalu lima organisasi HAM telah menulis surat ke Sekjen PBB. Mereka menyatakan bahwa peristiwa di Xinjiang adalah pelanggaran HAM terberat yang terjadi di era sekarang. "Sudah ada laporan dari BBC dan CNN mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan di Xinjiang," ujarnya.

(**/IST)

Berita9.com - Pasca penangkapan Bupati Indramayu, Supendi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivitas perkantoran di lingkungan Pemkab Indramayu tetap berjalan normal, Selasa (15/10). Seperti yang terlihat di Kantor Bupati Indramayu, para pegawai Setda Kabupaten Indramayu tetap menggelar apel pagi pada pukul 07.30 WIB.

Di Pendopo Bupati Indramayu juga tetap terselenggara acara Penyaluran Zakat Infaq Sodaqah (ZIS) dari Baznas Indramayu kepada berbagai pihak. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati, Indramayu, Taufik Hidayat.

Begitu pula di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Para pegawai di instansi tersebut juga menggelar apel pagi seperti biasa. Namun, Kepala Dinas PUPR tak hadir dalam apel tersebut.

Pada Selasa (15/10) dini hari, dua ruangan di kantor itu digeledah dan disegel KPK. Kedua ruangan tersebut yakni ruang kepala dinas dan ruang sekretaris dinas.

"Aktivitas perkantoran tetap seperti biasa. Layanan publik tetap berjalan," ujar Wakil Bupati Indramayu, Taufik Hidayat.

Seperti diketahui, Bupati Indramayu, S, ditangkap KPK di rumah orang tuanya di Desa/Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Senin (14/10) sekitar pukul 23.40 WIB. Bupati ditangkap bersama empat orang lainnya.

Adapun keempat orang itu, yakni ajudan bupati, H, sopir bupati, J, pegawai Dinas PUPR Indramayu, F dan seorang pegusaha, C. Belum diketahui kasus apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Indramayu tersebut. Kelimanya kini telah dibawa KPK ke Jakarta. 

Pantuan awak media, Selasa (15/10/2019) siang, ruangan Kadis PUPR Kabupaten Indramayu sudah disegel. Selain itu, satu ruangan lainnya yang berdampingan dengan ruang Kadis PUPR juga disegel.

KPK memasang garis merah dan menempelkan kertas pemberitahuan bahwa ruangan tersebut masih dalam pengawasan.

"Dalam pengawasan KPK," kalimat tertulis dalam kertas pemberitahuan yang bertanda tangan penyidik KPK.

KPK total mengamankan delapan orang terkait kasus tersebut. Namun, KPK belum mengungkap identitasnya.

"Unsurnya bupati, ajudan, pegawai, rekanan, dan kepala dinas, dan beberapa pejabat Dinas PU," kata Humas KPK Febri Diansyah.

(**/IST)

 

Berita9.com - Sejumlah warga di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sempat panik ke luar rumah setelah mendengar suara gemuruh dari puncak Gunung Merapi yang meletus, Senin (14/10) petang. Berdasarkan keterangan warga, dentuman terdengar sekitar dua kali pada pukul 16.33 WIB.

Tumar, Kepada Desa Jrakah Kecamatan Boyolali, mengatakan, warga langsung berhamburan ke luar ruamh setelah mendengar dentuman. Tak hanya itu, dari puncak Merapi juga terlihat kepulan asap putih.

"Asap dari puncak Merapi itu meluncur ke atas sekitar 30 menit setelah dua kali mengeluarkan suara gemuruh," kata Tumar. 

Namun, kata dia, kondisi warga di Desa Jrakah hingga kini masih aman karena arah asap yang keluar dari puncak Merapi mengarah ke Sleman, Yogyakarta. Pihaknya langsung mengimbau warga untuk tetap waspada dan memperhatikan, serta mengikuti petunjuk dari pemerintah desa setempat terkait perkembangan Merapi.

"Saya melihat kepulan asap dari puncak Merapi kembali bersih atau menghilang setelah sekitar 40 menit kemudian dan kondisi kembali normal," kata Tumar.

Salah seorang warga, Perni (33), juga mengatakan hal yang senada. Menurutnya, warga agak lega setelah asap mengarah ke Sleman sehingga mereka kembali tenang.

"Warga meski tenang, tetapi mereka tetap waspada mengikuti perkembangan terkini terkait Merapi," kata Perni.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis melalui akun Twitter resminya, Senin (14/10), Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan satu kali awan panas letusan dengan tinggi kolom 3.000 meter. BPPTKG menyebutkan awan panas letusan Gunung Merapi yang terekam di seismogram pada pukul 16:13 WIB memiliki durasi 270 detik dengan amplitudo 75 mm.

"Terpantau kolom setinggi max ±3.000 meter dari puncak. Angin bertiup ke arah barat daya," tulis BPPTKG melalui akun twitternya.

BPPTKG merekomendasikan jarak bahaya 3 kilometer (km) dari puncak Gunung Merapi. Di luar radius tersebut masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Masyarakat juga diimbau untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik.

Sebelumnya, Gunung Merapi juga mengeluarkan awan panas letusan pada akhir September lalu dengan tinggi kolom 800 meter. Awan panas letusan itu memiliki amplitudo 70 mm dan durasi 125 detik dengan jarak luncuran diperkirakan sejauh 1.200 meter.

"Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik," demikian BPPTKG.

Saat erupsi Gunung Merapi berlangsung, gempa menggoyang Bantul Yogyakarta. BMKG mencatat gempa yang terjadi pukul 16.31 WIB tersebut bermagnitudo 2,8 SR.

"Lokasi gempa 8.23 Lintang Selatan,110.25 Bujur Timur (38 km BaratDaya BANTUL-DIY). Kedalaman gempa 10 Km," demikian BMKG.

(**/IST)

Berita9.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan uji coba jalur khusus sepeda fase 2 dari Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman dan berakhir di terowongan Kendal, Jakarta Pusat.
 
Anies dan rombongan berkumpul di Jalan RS Fatmawati untuk bersepeda bersama. Pada titik pertemuan, sepeda juga sudah disiapkan lengkap dengan alat keamanan seperti helm.
 
Anies bersama rombongan bergerak mulai pukul 07.25 WIB. Mantan Mendikbud itu terlihat santai menggunakan baju polo (kaus berkerah) berwarna biru. Ia juga mengenakan kacamata hitam saat mengendarai sepedanya.
 
Selama perjalanan, Anies ditemani oleh Kadishub Syafrin Liputo dan Dirut MRT William Sabandar. Selain itu, publik figur seperti Dimas Seto, Dhini Aminarti, Teuku Wisnu Arie Untung, Marcella Zalianty turut ikut dalam rombongan.
 
Ia menuturkan sepanjang Jalan Fatmawati merupakan salah satu rute yang diterapkan perluasan ganjil genap. Dengan adanya aktivitas bersepeda bersama, Anies ingin masyarakat mulai menggunakan sepeda dalam kesehariannya sebagai upaya peningkatan kualitas udara.
 
"Diterapkan ganjil genap di sini titik awalnya ganjil genap di daerah selatan. Nah, kita mengajak banyak warga untuk ikut bahwa kita mengajak bagi semuanya bahwa bersepeda sesuatu yang tidak merepotkan cukup bawa sepeda saja pakaiannya juga pakaian biasa saja," kata Anies sebelum bersepeda, Sabtu (12/10).
 
"Jadi sepeda bukan sebagai alat olahraga saja tapi juga sebagai transportasi yang ada bonusnya olahraga," lanjutnya.
 
Dalam perjalanan, ia juga terlihat sesekali menyapa warga dengan bersalaman. Sejumlah warga juga terlihat mengabadikan momen Anies saat berkendara sepeda. 
 
Sementara itu, Dima Seto mengapresiasi upaya Pemprov DKI membuat jalur khusus pesepeda. Menurut dia, jika fasilitasnya sudah memadai, terpenting selanjutnya adalah melakukan sosialisasi.

"Kalau dengan mensosialisasikan ini, tracknya juga tersedia kayaknya insyaallah kalau masyarakat melihat fasilitasnya tersedia insyaallah bisalah disosialisasikan untuk orang lebih banyak menggunakan dengan berjalan kaki atau kendaraan umum atau bersepeda," sambungnya.
 
(**/IST)

Berita9.com - Membayar pajak kendaraan sudah menjadi kewajiban setiap tahun. Jika terlambat melakukan pembayaran dalam waktu yang sudah ditentukan, otomatis pemilik kendaraan mendapatkan sanksi berupa denda administrasi.

Namun, bagi yang tinggal di wilayah Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta telah menghapus denda tersebut jika telat membayar pajak kendaraan. Bahkan Anda mendapatkan diskon 25 persen untuk biaya pokok pajak tahunannya.

Soal biaya yang harus digelontorkan, tentu masing-masing kendaraan bermotor nilainya berbeda-beda tergantung jenisnya. Keringan pajak yang diberikan Pemprov DKI itu melalui Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD).

Pajak yang diringankan BPRD Jakarta itu meliputi tiga aspek. Yang pertama adalah PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Untuk masa berlakunya mulai dari 16 September sampai 30 Desember 2019. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan di Kantor Unit Pelayanan Unit PKB dan BBN-KB (Samsat) yang berada di lima wilayah Jakarta.

"Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019. Saat ini sedang ada program keringan pajak daerah tahun 2019 bagi warga DKI Jakarta," tulis akun Instagram @humaspajakjakarta

Ini rincian dan ketentuan soal keringanan pajak yang dimaksud:

1. Tunggakan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB ke-2 sampai dengan tahun 2012 diberikan keringanan sebesar 50 persen, tahun 2013 sampai dengan 2016 diberikan keringanan sebesar 25 persen dan sanksi adminsitrasi dihapuskan

2. Tunggakan Pokok PBB-P2 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 diberikan keringanan sebesar 25 persen dan sanksi adminstrasi dihapuskan

3. Penghapusan Sanksi Adminsitrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB ke-2 yang terhutang sampai dengan tahun 2019

4. Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang terutang berlaku untuk ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan sampai dengan tahun pajak 2018

5. Penghapusan Sanksi Administrasi untuk PBB-P2 tahun pajak 2017 dan 2018.

(**/IST)

Berita9.com - Wamena yang sempat  mencekam akibat kerusuhan social, belakangan ini kondisinya berangsur membaik.

Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH)  dengan Tim Aksi Siaga Kemanusiaan (TASK) Hidayatullah pun datang ke Wamena, Papua,  guna membantu mereka yang dalam kesulitan, trauma, dan ketakutan mendalam.

"Alhamdulillah setelah hampir sepekan di Wamena, pada Kamis (10/10),  Laznas BMH bersama TASK Hidayatullah melakukan kunjungan ke SD Inpres Kulitarek Wamena guna memberikan trauma healing kepada para siswa dan guru," terang Kepala BMH Perwakilan Papua Syahriadi melalui rilisnya, Jumat (11/10).

Namun saat ini jumlah guru yang bertahan tinggal enam orang dengan jumlah siswa yang masuk sejumlah 36 anak.

"Guru yang masuk enam orang itu perempuan semua dan anak-anak yang menjadi siswa mayoritas bukan beragama Islam," imbuh Syahriadi.

Selain trauma healing, Laznas BMH bersama YBM PLN mengirim bantuan tahap ke dua ke Pesantren Al-Istiqomah Walesi.

"Alhamdulillah, pesantren aman, anak-anak santri yang asli Papua tetap belajar sebagaimana biasa. Mereka merasa bahagia, karena pasca situasi mencekam ternyata datang banyak pihak membawakan bantuan," tutur Syahriadi.

Terakhir, di hari yang sama Laznas BMH bekerjasama dengan berbagai pihak uga memberikan layanan bekam kepada 46 orang pengungsi di Posko Pengungsian Kodim Wamena.

(**/IST)

Berita9.com - Korban demo pelajar Alamsyah Akbar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto,Kamis petang. "Sekitar jam 5," ujar Rosminah, orang tua dari Alamsyah saat dihubungi lewat sambungan telepon. 

Rosminah mengatakan tidak mengetahui alasan meninggalnya sang anak. "Saya kurang terlalu tahu alasannya apa. Saya datang ternyata sudah meninggal," kata Rosminah dengan suara bergetar.

Ibu dari Alamsyah itu mengatakan hingga saat ini jasad anaknya masih berada di RSPAD Gatot Subroto untuk selanjutnya dibawa pihak keluarga ke rumah neneknya di Kebon Mangga, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Rencananya jenazah Alamsyah akan dikebumikan di daerah Gelonggongan, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan pada Jumat (11/10) pagi. Sebelumnya, demo pelajar di DPR RI yang berakhir ricuh pada Kamis (26/9) menyebabkan banyak korban berjatuhan baik dari sisi pendemo maupun petugas keamanan.

Sebelumnya diberitakan, Akbar berada di sekitar gedung DPR saat demo pada Rabu (25/9). Saat itu, kerusuhan pecah selepas magrib. Setelah Akbar tak kunjung pulang, keluarga mendapatkan Akbar dalam kondisi luka parah di RS Polri.

Keluarga menyebut kepala Akbar bengkak dan wajahnya tak bisa dikenali. Akbar lalu dirujuk ke RSPAD dan dirawat dalam keadaan koma sejak saat itu. Tempurung kepala Akbar disebut hancur dan ginjalnya bermasalah.

(**/IST)

Berita9.com - Politikus PDIP Arteria Dahlan menerima banyak kecaman terkait sikapnya saat adu argumen dengan ekonom senior Profesor Emil Salim saat debat terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK.

Dalam program "Mata Najwa episode Ragu-ragu Perppu", Arteria menunjukkan sikap yang meluap-luap, sampai menunjuk-nunjuk Emil Salim.

Pada mulanya, Arteria bicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK yang dinilainya dipandang publik berlebihan. Padahal, menurut dia, banyak janji KPK yang tidak tercapai.

Pernyataan Arteria itu kemudian dibalas Emil dengan menyinggung soal ketua partai yang terjerat kasus di KPK. "Apa semua ketua partai masuk penjara, apa itu tidak bukti keberhasilan KPK?" ujar Emil.

Tetapi menurut Arteria, penangkapan ketua partai itu sebagian kecil dari kerja KPK. Arteria menyoroti sejumlah hal mulai dari monitoring hingga pencegahan. Arteria bahkan 'menguliahi' profesor di almamaternya sendiri.

"Prof, gini loh, Prof dengan segala hormat saya sama profesor, profesor bacalah tugas fungsi kewenangan KPK, tidak hanya melakukan penindakan tapi bagaimana pencegahan," ucap Arteria.

"Bagaimana penindakannya, bagaimana juga supervisi, monitoring ini dan koordinasi ini tidak dikerjakan Prof, tolong jangan dibantah dulu Prof," ujar dia melanjutkan.

Arteria pun bicara soal alasan pembentukan dewan pengawas hingga sejumlah kasus korupsi yang menurut dia tak diangkat KPK, misalnya dana bencana, kasus KONI hingga kasus pasar Sawit. Emil Salim lantas mengatakan, ada kewajiban dalam UU KPK untuk menyampaikan laporan. Namun Arteria menepis hal tersebut.

"Mana Prof, saya di DPR, Prof. Tidak boleh begitu Prof, saya yang di DPR saya yang tahu, mana Prof? Sesat, ini namanya sesat," kata Arteria memotong pernyataan Emil dengan menunjuk-nunjuk Emil dengan posisi setengah berdiri.

Arteria dengan Emil Salim juga terus berdebat di segmen lain, misalnya soal demokrasi, pemilihan dan korupsi. Arteria pun menyinggung proses Emil menjadi Menteri Pertanian di era Soeharto, kali ini dengan suara keras. "Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak jangan salah," ujar Arteri.

Bahkan, dalam beberapa perdebatan, Arteria masih terus menunjuk - nunjuk Emil, meskipun Emil sempat mengingatkan sikapnya. "Kasih contoh pak ke generasi muda kita, bernegara dengan baik, beradab dengan baik dan beretika dengan baik," kata Emil.

Sikap Arteria ini pun menuai kecaman warganet. Di Twitter, frasa 'Arteria Dahlan' bahkan memuncaki trending topic. Budayawan Sudjiwo Tejo melalui akun Twitter-nya @Sudjiwotejo bahkan menyarankan PDIP dan Megawati selaku ketua umum meminta maaf ke Emil Salim.

“Mbak Mega sebaiknya minta maaf kepada Bapak Emil Salim atas perlakuan kasar anggotanya terhadap sesepuh kita bersama itu. Bahkan bila salah pun, orangtua tak boleh dikasari. Begitu adab kita mengajar. Permintaan maaf langsung dari yg bersangkutan, sudah tidak level lagi, Mbak,” tulis Sudjiwo Tedjo.

Kemarahan warganet tak hanya di Twitter. Halaman Wikipedia Arteria Dahlan bahkan mengalami penyuntingan oleh seorang pengguna. Halaman Wikipedia Arteria sempat bertuliskan:

Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.B.A.C.O.T adalah seorang tukang bacot pengacara dan politisi yang gila hormat di Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.Yak pokoknya buat keluarga beliau.. SABAR aja ya.. Gua yang bukan siapa-siapa aja malu apalagi kalian.. Sabar ya..

(**/IST)

Page 1 of 95
Go to top