Foto

Foto (1373)

Berita9.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto meramaikan bursa pencalonan ketua umum partai untuk periode 2020-2025.

Ditemui di rakernas Partai PAN yang digelar di Hotel Milenium, Jakarta, Sabtu (7/12/2019), Bima mengaku tengah menyiapkan diri untuk maju sebagai calon ketua umum (ceketum) partai berlambang matahari itu dalam kongres yang akan digelar pada awal 2020 mendatang.

"Dukungan itu ada. Ini berproses, kita pastikan dulu kongresnya kapan, tanggal berapa, setelah itu kita susun langkah-langkah kita," ujar Bima Arya.

Adapun agenda rakernas yang digelar hari ini untuk menetapkan waktu pelaksanaan kongres PAN.

Bima mengaku tengah membangun konsolidasi dengan petinggi-petinggi partai untuk meminta arahan dan dukungan dalam memajukan PAN ke depan.

"Saya akan komunikasikan juga dengan semuanya, akan minta pendapat juga dengan bang Hatta Rajasa ini ke depan partainya seperti apa, itu penting saya kira," kata dia.

Bima memperkirakan pada kongres PAN mendatang akan banyak kandidat yang mencalonkan diri sebagai ketua umum partai. Hal tersebut, kata dia, tidak lepas dari sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang membuka ruang terhadap munculnya nama-nama baru dalam persaingan caketum PAN.

"Kita nikmati alam demokrasi di PAN ini, dan Pak Amien juga menyampaikan pesan-pesan yang baik, saya kira regenerasi, penyegaran itu kita sambut di sini," ucap Wali Kota Bogor tersebut.

Dengan banyaknya caketum yang maju dalam kongres mendatang, Bima memprediksi pemilihan ketua umum PAN periode 2020-2025 hampir mungkin tidak akan ditentukan dengan aklamasi.

"Kalau saya membaca kelihatannya ada pandangan-pandangan yang harus diapresiasi, dihargai di daerah-daerah. Tadi saya kira saya melihat kecil kemungkinan aklamasi," ucap Bima.

Sebelumnya, Anggota Steering Committee Rapat Kerja Nasional V Partai Amanat Nasional (PAN), Totok Daryanto menyebut nama-nama yang sudah dipastikan maju sebagai ketua umum.

Terdapat empat orang yang telah memastikan maju sebagai caketum, yakni Ketua Umum Petahana, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Petahana, Asman Abnur, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, dan pengamat ekonomi INDEF sekaligus Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo.

Di luar keempat nama itu, Totok mengakui masih banyak nama-nama lain yang disebut-sebut tapi belum menunjukkan komitmen untuk maju menjadi calon ketua umum.

Seperti nama Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Hanafi Rais dan Wakil Ketua Umum PAN, Bima Arya.

(**/IST)

Berita9.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta pejabat Garuda Indonesia yang terlibat dalam penyelundupan kargo gelap untuk mengundurkan diri.

Pejabat penyelundup onderdil motor Harley Davidson dan dua sepeda baru bermerek Brompton tersebut diminta mundur hari ini.

“Sesegera mungkin (mengundurkan diri). Kalau bisa hari ini, ya hari ini," kata Erick di Kantor Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Kamis (5/12).

Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan segera memberikan keputusan terkait persoalan tersebut.

Percepatan penanganan penyelundupan kargo gelap itu juga dipantau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Erick juga telah menyarankan pejabat yang terlibat kargo gelap itu untuk mundur sejak kemarin. Ia menilai, pemimpin harus memiliki posisi yang jelas.

"Tidak bisa mohon maaf kalau salah, lalu mengorbankan orang lain," ujar dia.

Ia menegaskan, dirinya siap mencopot direksi Garuda Indonesia jika terbukti menyelundupkan Harley dan Brompton tersebut. Ia siap merombak jajaran BUMN yang tidak memiliki loyalitas kepada negara atau punya kepentingan pribadi.

Sebelumnya, DJBC Kemenkeu menemukan onderdil motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo yang didatangkan dari Toulouse, Perancis, pada Ahad (17/11) lalu.

Pesawat tersebut dikirimkan ke hanggar PT Garuda Maintenance Facilities (GMF) AeroAsia di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.

Garuda Indonesia pun membenarkan adanya onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat tersebut.

Vice President Corporate Secretary Ikhsan Rosan mengatakan bahwa barang itu milik karyawan Garuda. Ia menyatakan, jajaran direksi perusahaan yang ikut dalam pesawat tersebut tidak mengetahui adanya barang-barang tersebut.

"Milik karyawan Garuda. Ada jajaran direksi karena jemput pesawat, ada serah terima, ada petugas untuk urus dokumen," kata Ikhsan.

Dia pun menegaskan bahwa barang tersebut bukan tanggung jawab perusahaan, melainkan perorangan. Karena itu, penanganannya harus mengikuti aturan kepabeanan yang berlaku di daerah tujuan.

"Kami tidak melihat bahwa itu tanggung jawab perusahaan secara umum, tapi itu bawaan individu masing-masing," ujarnya.

(**/IST)

 

 

Berita9.com - Pengangguran di Jakarta meningkat selama enam bulan terakhir. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno  menyebut, mayoritas pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.
Berita9.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding tidak mengerti tentang Pancasila. Tudingan ini dilayangkan pengamat politik Rocky Gerung.
 
Menurut Rocky, presiden tidak mengerti dan paham betul tentang Pancasila. Hal itu dikatakan Rocky saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne dengan tema "Maju-Mundur Izin FPI", Selasa malam (3/12).

Berita9.com - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengaku ingin melibatkan swasta dalam membangun industri pertahanan.

Prabowo menyebutkan rasa bangganya atas kemampuan perusahaan swasta yang selama ini bergerak di industri pertahanan. 

"Saya melihat kemampuan mereka sangat membanggakan. Kita sudah punya kemampuan-kemampuan yang sangat bagus. Saya dapat tugas dari Bapak Presiden untuk meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri," kata Prabowo saat mengunjungi pemeran industri alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 3 Desember 2019. 

Prabowo menyebut, dirinya mendapat tugas oleh Presiden Jokowi untuk membangun industri pertahanan nasional melalui badan usaha, baik milik negara ataupun swasta.
 
Oleh karenanya, Ketua Umum Partai Gerindra itu belakangan bersama Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono, berkeliling ke sejumlah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertahanan. 

"Dengan wakil menteri kita sedang keliling dan untuk mempercepat proses, kita undang industri pertahanan swasta," kata dia. 

Menurut Prabowo, kemampuan pertahanan sudah sangat baik, namun ia berambisi lima tahun ke depan akan lebih baik lagi. Ia meyakini, di masa jabatannya, industri pertahanan Indonesia lebih mandiri. 

"Sekarang saya bangga kita sudah punya kemampuan seperti sekarang," kata dia. 

(**/IST)

Berita9.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hari ini Senin, (2/12/2019) menggelar sidang perkara pailit yang diajukan oleh empat orang pensiunan wartawan Harian Pos Kota dan Poskotanews.com.

Dalam siaran persnya, Boyamin Saiman didampingi Rizky Dwi Cahyo Putra, kuasa hukum empat pensiunan wartawan, mengatakan bahwa permohonan pailit terhadap PT Media Antarkota Jaya diajukan pemohon, karena pihak perusahaan belum membayar uang pesangon dan dana pensiun, dengan total sebesar Rp 862.641.278 sejak ke empat wartawan itu dinyatakan pensiun sejak 2 tahun lalu.

Sidang perkara Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jakpus digelar di lantai III gedung PN Niaga Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, dipimpin Hakim Ketua, Endah Detty Pertiwi dan hakim anggota Desbenneri Sinaga dan Robert.

Sesuai agenda sidang, kali ini mendengarkan dua saksi yang diajukan Pemohon yang sebelumnya telah selesai pada agenda pembacaan Gugatan Pailit dan jawab jinawab para pihak.

Ke empat pensiunan wartawan tersebut masing-masing, Abdul Haris Irawan, masa kerja 26 tahun, terhitung sejak 01 April 1992 hingga 30 April 2018, dengan gaji terakhir sebagai wartawan sebesar Rp 4.850.405.

Sugeng Indarto, masa kerja 31 tahun, terhitung sejak 02 Januari 1986 sampai dengan 10 Mei 2017. Gaji terakhir dengan jabatan redaktur sebesar Rp 6.813.500.

Syamsir Bastian, masa kerja selama 28 tahun, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 1990 sampai dengan 30 April 2018. Gaji terakhir sebagai Redaktur Poskotanews.com sebesar Rp 6.572.500.

Warto Nur Alam, masa kerja 29 tahun, terhitung sejak tanggal 02 Januari 1989 sampai dengan 30 April 2018. Gaji terakhir sebagai wartawan Rp 4.542.000.

Sebelum ke perkara pailit, empat pensiunan itu melalui kuasa hukumnya Boyamin Saiman Dkk, sudah melakukan pertemuan di Kantor Harian Pos Kota, Jalan Gajahmada Jakarta, sekitar tahun 2018 lalu dengan melayangkan somasi sebanyak 3 kali, kemudian mediasi di Kantor Sudinakertrans Jakarta Barat sebanyak 3 kali, kesemuanya gagal untuk kata sepakat atas waktu pembayaran uang pesangon dan pensiun.

Adapun pihak PT Media Antarkota Jaya atau termohon yang bergerak di bidang penerbitan Pos Kota dan media elektronik diwakili kuasa hukumnya, Joviardi Wahyu dari Nindyo & Associates.

(**/IST)

Berita9.com - Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim telah menimbulkan kontroversi. Bagi Muhammadiyah, tidak boleh ada diskriminasi terhadap aktivitas-aktivitas keagamaan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, kegiatan keagamaan di ranah umat seperti majelis taklim justru dapat menghidupkan spirit keislaman yang tinggi. Ini sangat positif untuk menanamkan, memahamkan dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar.

"Soal perbedaan paham dan pandangan sejak dulu sering terjadi, yang paling penting kembangkan dialog agar masing-masing tidak ekstrem (ghuluw) dalam beragama dan tidak menimbulkan konflik keagamaan sesama umat beragama," kata Haedar kepada wartawan, Ahad (1/12).

Haedar melihat, jika ada aktivitas yang menyimpang dapat dilakukan dengan pendekatan hukum dan ketertiban sosial yang berlaku. Jadi, tidak perlu lewat aturan yang terlalu jauh dan bersifat generalisasi.

Ia berpendapat, jika semua serba diatur pemerintah secara detail atau berlebihan, nanti aktivitas sosial lain akan diatur seperti itu. Mulai aktivitas-aktivitas sosial sampai kegiatan-kegiatan keagamaan.

"Tidak boleh ada diskriminasi khusus kepada kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan umat Islam seperti majelis taklim," ujar Haedar, menegaskan.

Terkait usaha mencegah radikalisme atau ekstrimisme, ia melihat, sebenarnya ketentuan perundangan yang ada sudah lebih dari cukup. Jadi, tidak perlu terlalu jauh mengatur aktivitas umat beragama.

Haedar menegaskan, kita semua sungguh tidak setuju dan menolak segala bentuk radikalisme yang mengarah kepada ekstrimisme. Apalagi, yang membenarkan kekerasan atas nama apapun dan oleh siapapun.

"Tapi, semua perlu dasar pemikiran, rujukan, cakupan dan langkah tentang radikalisme yang objektif, komprehensif, serta tidak parsial dan diskriminatif," kata Haedar.

Haedar berpesan, agar pejabat-pejabat publik tidak mudah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengarah stigma atas kasus terbatas untuk digeneralisasi. Perlu dialog dengan semua komponen bangsa demi dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang lebih baik ke depan.

"Lagi pula, jangan menggeneralisasi dan menjadikan umat Islam sebagai sasaran deradikalisasi secara sepihak, diskriminasi dan dengan aturan yang monolitik seolah umat mayoritas ini menjadi sumber radikalisme dan ekstrimisme," ujar Haedar.

Ia mengingatkan, Indonesia usai reformasi sudah masuk era demokrasi. Jadi, jangan dibawa lagi ke masa lalu yang serba diatur berlebihan, apalagi pengaturannya secara sepihak dan cenderung diskriminatif.

Selain itu, di era kebebasan ini semua pihak jangan menyalahgunakan demokrasi untuk segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum, agama, moral, dan ketertiban sosial. Termasuk, jangan pula mengembangkan paham dan ideologi apapun yang ektrem dan intoleran.

"Serta, membenarkan kebencian, permusuhan, kekerasan dan betentangan dengan konstitusi dasar, ideologi dan hukum negara yang sah di Republik Indonesia," kata Haedar.

Semua harus merujuk ke nilai dasar Pancasila dan berbasis nilai utama agama dan kebudayaan luhur bangsa yang membawa kedamaian, ketertiban, kemaslahatan dan kemajuan hidup bersama. Karenanya, ia menekankan, majelis taklim tentu harus tetap dalam spirit keislaman.

"Majelis taklim maupun aktivitas-aktivitas keagamaan lain tentu harus tetap dalam spirit keislaman yang mendamaikan, mencerdaskan, memajukan dan mencerahkan kehidupan sehingga menjadi wahana dakwah yang rahmatan lil--alamim," ujar Haedar.

Jangan sampai PMA Majelis Taklim menjadi alat mengatur dan melarang majelis-majelis taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kemenag dalam hal ini KUA setempat. Sehingga, jadi instrumen untuk kepentingan golongan atau mazhab agama dominan dalam instansi itu.

Sebab, jika itu terjadi, dimungkinkan malah akan memunculkan konflik kepentingan dan gesekan paham keagamaan yang melibatkan otoritas negara atau institusi pemerintah. Haedar menegaskan, semuanya perlu keseksamaan dan kearifan. 

(**/IST)

Berita9.com - PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta menambah perjalanan KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) mulai 1 Desember 2019. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan transportasi penumpang ke bandara baru, yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, DIY.

“Penambahan perjalanan KA Bandara YIA ditujukan mempermudah penumpang untuk menuju Bandara YIA. Apalagi akan ada penambahan penerbangan yang dilayani di bandara baru dan jadwal kereta disesuaikan dengan jadwal penerbangan,” kata Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta Eko Budiyanto di Yogyakarta, Sabtu (30/11).

Per 1 Desember, total perjalanan KA Bandara YIA mencapai 24 perjalanan pulang pergi. Jumlah ini terdiri atas 20 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Wojo ditambah empat perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Kebumen.

Dari Stasiun Yogyakarta, perjalanan kereta bandara akan dilayani paling pagi pada pukul 03.35 WIB dan tiba di Stasiun Wojo pada pukul 04.15 WIB. Sedangkan perjalanan paling malam dari Stasiun Yogyakarta dilayani pukul 20.10 WIB dan tiba di Stasiun Wojo pada pukul 21.07 WIB.

Dari Stasiun Wojo, penumpang dapat memanfaatkan akomodasi bus Damri untuk menuju YIA. Sementara itu, dari Stasiun Wojo menuju Yogyakarta, perjalanan dimulai pada pukul 04.45 WIB dan tiba di Yogyakarta pada pukul 05.26 WIB. Perjalanan paling akhir dari Stasiun Wojo dilayani pukul 21.30 WIB dan tiba di Stasiun Yogyakarta pada pukul 22.13 WIB.

Dari Yogyakarta, KA Bandara tersebut akan berhenti di Wates dan Kutoarjo sebelum berhenti di pemberhentian akhir Stasiun Kebumen. Eko menambahkan PT KAI berusaha memberikan layanan terbaik kepada penumpang dengan memberikan berbagai fasilitas kepada penumpang di antaranya USB port, televisi dan toilet serta kereta api sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan.

Tiket untuk KA Bandara YIA tersebut dapat diakses melalui aplikasi KAI Access. “Sebelumnya, KA Bandara YIA melayani dari Stasiun Maguwo, namun kemudian dipindah dari Stasiun Yogyakarta karena nantinya seluruh penerbangan akan dilakukan dari YIA,” katanya.

Menurut dia, selain KA Bandara, sejumlah perjalanan kereta dari Daop 6 Yogyakarta juga mengalami perubahan jadwal per 1 Desember. Penumpang diminta memastikan kembali jadwal keberangkatan yang tertera di tiket agar tidak tertinggal kereta.

“Termasuk untuk perjalanan Prambanan Ekspress (Prameks) juga akan mengalami perubahan. Namun total perjalanan tetap sama yaitu 21 kali perjalanan per harinya,” kata Eko. 

(**/IST)

Berita9.com - Pemerintah harus bersikap tegas terkait Surat Edaran dari pihak yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
 
Terlebih Surat Edaran tersebut berisi seruan untuk merayakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember.
 
Begitu kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman Ponto di Jakarta, Jumat (29/11).
 
Soleman menambahkan, pemerintah mesti segera mengambil tindakan tegas dengan cara menangkap pengedar surat edaran yang bernada provokatif itu. 

Berita9.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR berpotensi mengulang seperti zaman orde baru (orba). Menurut Perludem, wacana tersebut seolah membuka kotak pandora untuk kembali ke zaman orba.

"Sangat potensial mengulang kembali apa yang terjadi di era orde baru, karena pasti wacana ini tidak akan berhenti di sini. Pasti akan ada lanjutan yang menjadi pembenaran karena pertimbangan biaya, keutuhan bangsa, dan kebutuhan pada figur yang baik," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, Kamis (28/11/2019).

"Maka diskursus selanjutnya soal perpanjangan masa jabatan, lama-lama malah penghapusan sama sekali pembatasan masa jabatan. Maka isu pilpres oleh MPR ini adalah ibarat kotak pandora kita untuk kembali pada era kegelapan orde baru,"imbuhnya.

Titi menilai pemilihan presiden secara langsung pada 2004 hingga 2019 terbukti bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai. Titi pun membandingkannya dengan pemilihan presiden oleh MPR dalam kurun waktu 1999 hingga 2004.

"(Pilpres 2004-2019) bahkan jauh lebih stabil dibanding gonjang ganjing saat presiden dan wapres dipilih MPR pada kurun 1999-2004. Saat itu, belum selesai masa jabatannya, Gus Dur sudah dilengserkan oleh MPR. Otoritas MPR yang besar bisa menimbulkan kekisruhan dalam kehidupan politik. Sebab ketidakpuasan elite bisa dengan mudah disalurkan pada keputusan politik yang belum tentu sejalan dengan kehendak rakyat," ujar Titi.

Menurut Titi, keputusan elite yang tidak sejalan dengan suara publik berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan sebagai ekses ketidakpuasan. Soal biaya politik yang tinggi, dia mengatakan harus dilihat sebagai investasi pendidikan politik bagi masyarakat yang juga akan bisa menjadi suasana kondusif dalam bernegara.

"Itu harus dilihat sebagai sebuah investasi pendidikan politik yang kontributif dalam menjaga kesadaran publik untuk teribat dalam penentuan pemimpinnya. Bila masyarakat merasa jadi bagian dalam proses bernegara dan hak-haknya dijamin dengan baik untuk bersuara, maka konflik atau benturan antara rakyat dan pemerintah pun bisa dicegah dan pembangunan juga bisa berjalan dengan baik serta kondusifitas bernegara lebih terjaga. Jadi soal biaya tinggi itu indikatornya menjadi relatif," jelas TIti.

Titi juga menyoroti pembelahan yang terjadi di masyarakat yang menurut dia harus dilihat akar masalah dan siapa pihak yang paling berkontribusi untuk itu. Jika elite yang bertanggung jawab memicunya, Titi mengatakan partai politik pun harus berbenah.

"Apakah aktor utamanya adalah masyarakat? Atau akibat perilaku elite yang hanya mengkanalisasi pilihan secara terbatas akibat pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) serta pendekatan kampanye dari para politisi atau partai yang jauh dari politik gagasan, program, dan visi misi? Kalau itu yang jadi akar masalahnya, maka lagi-lagi pembuat kebijakan, khususnya partai politik, lah yang harus berbenah," ucapnya.

Lebih lanjut, Titi mengatakan demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik tidak seharusnya kembali mundur ke masa lalu. Ke depan, Titi menyarankan agar partai politik berbenah dan membangun diskursus yang lebih sehat untuk demokrasi di Indonesia.

"Kenapa kita harus kembali mundur ingin masuk ke masa lalu? Justru ke depan berbagai instrumen demokrasi seperti parpol dan produk pemilu lah yang harus berbenah. Sebab di banyak negara kita belajar, demokrasinya mundur bukan karena kudeta atau perilaku rakyatnya, melainkan karena elite yang bertindak menggerogoti akuntabilitas pemerintahan dan berupaya membangun hegemoni oligarkis," tegas Titi.

"Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara perlahan demokrasi Indonesia menjadi rujukan bagi negara-negara lain. Mestinya elite menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang justru membawa Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berbicara mengenai pemilihan presiden kembali ke MPR. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu jajaran pimpinan MPR.

"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, (27/11).

(**/IST)

Page 1 of 99
Go to top