Foto

Foto (429)

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia), pada Acara Simposium Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) Se-Indonesia, di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, Jakarta, Sabtu, (23/9/2017).

Zulkifli yang juga merupakan dewan pakar ICMI berharap sebagai organisasi muslim dan cendikia, ICMI ikut memperkokoh peran umat islam dalam menjaga empat pilar kebangsaan tersebut.

‎"Kita harus bisa membuktikan, islam yang mayoritas itu sejalan dengan demokrasi. Islam yang mayoritas itu juga harus hatam tentang toleransi, menjadi model dan menjadi contoh‎," kata Zulkifli.

Di tengah hiruk pikuk suasana yang saling mencurigai, saling menghujat, dan saling menistakan ICMI menurut Zulkifli hadir untuk mempersatukan semuanya.

‎"Saya beri judul merah putih yang sudah koyak ini kita pelopori untuk kita jahit kembali. Ini penting, meskipun kita beragam suku, bangsa budaya kita Bhinneka Tunggal Ika, " paparnya.

‎Oleh karena itu dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, Menurut Zulkifli, ICMI arus hadir sebagai payung yang meneduhkan dan mempersatukan.

Jangan sampai soal pilkada dan partai justru memecah belah bangsa Indonesia.

Dalam ‎acara sosialisai 4 pilar kebangsaan tersebut turut hadir Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie dan mantan anggota dewan penasihat ICMI Salahuddin Wahid (Gus Sholah).

(**/IST)

Mengenakan jubah hitam hingga selutut, puluhan orang tampak berbaris rapi di depan Taman Demokrasi, kawasan Monumen Nasional, Jakarta, kemarin. Tak seperti aksi unjuk rasa biasanya, tak ada orasi. Selama hampir sejam, peserta aksi hanya berdiri diam.

Di barisan depan, banner bertuliskan 'Gulita Kemanusiaan' dibentangkan. Mayoritas peserta aksi juga tampak mengangkat poster bertagar 'gulita' di atas kepala.

Ditemui seusai aksi unjuk rasa, koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan mayoritas peserta aksi merupakan warga Manggarai yang tempat tinggal mereka tergusur karena perluasan jalur kereta. Namun, aksi itu bukan sekadar kritik pada pelanggaran HAM yang terjadi saat ini saja.

"Sebenarnya ini sudah di titik nadir. Kalau kita bicara soal kemanusiaan, pelanggaran hak asasi itu terjadi sejak dulu dan seolah-olah tidak ada keadilan sama sekali. Kondisinya kemanusiaan itu seolah sudah gelap gulita seperti ini," ujar Julius.

Julius mengakui memang sengaja menggelar aksi pada September. Peristiwa-peristiwa dan tragedi pelanggaran HAM kerap terjadi pada September.

Terlebih, dalam sejumlah kasus, pemerintah belum mampu mengungkap para pelanggar HAM dan memberikan keadilan bagi para korban.

"Tragedi-tragedi, peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan pelanggaran kemanusiaan itu banyak terjadi di September, mulai kasus (pembunuhan) Munir, kasus Talangsari, dan macam-macam. Terakhir, LBH Jakarta dan YLBHI diserang (massa) atas tuduhan komunisme," imbuhnya.

Aksi 'hitam dan diam' itu juga secara khusus mengkritik lemahnya komitmen pemerintah dalam mengungkap kebenaran Tragedi 1965.

Terlebih, Menko Polhukam Wiranto yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu malah enggan membicarakannya.

"Kalau sampai Pak Wiranto bilang enggak usah dibahas, lihat dong kondisinya sekarang. Orang teriak tuduh sana sini, berantem, jatuh korban. Yang terjadi malah konflik horizontal terus-menerus. Masak negara mau mendiamkan itu."

Tak jauh dari aksi diam tersebut, tepatnya di Istana Negara yang jaraknya hanya selemparan batu dari Taman Demokrasi, Wiranto memang meminta publik tidak terbelenggu pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Untuk apa kita terbelenggu dengan masa lalu, tatkala banyak problem masa kini yang kita perlu diselesaikan ke depan," ujarnya.

Lebih jauh, Wiranto mengatakan, pemerintah ingin agar kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan. Hanya, opsi penyelesaiannya via jalur nonyudisial.

"Penyelesaian secara yudisial sudah tak mungkin lagi. Salah kalau kita lewat pengadilan selalu. Apalagi peristiwa (pelanggaran HAM) ini terjadinya di masa lalu," ujarnya.


(**/IST)

Kopassus menggelar 'nobar' (nonton bareng) pemutaran film G 30 S PKI di Lapangan Gatot Soebroto, Cijantung (Rabu, 20/9). Nobar yang dilaksanakan mulai jam 19.30 tersebut, diawali dengan pemutaran film profil sejarah Kopassus untuk mengingatkan kembali kepada keluarga besar prajurit Kopassus akan jasa dan prestasi pengabdian para pendahulu yang telah membesarkan satuan Kopassus.

Aster Danjen Kopassus, Letkol Inf Ferry Irawan menjelaskan bahwa pemutaran film tersebut ditujukan kepada para prajurit dan PNS beserta keluarganya agar warga besar Kopassus memahami sejarah kelam bangsa Indonesia pada peristiwa G 30 S PKI tanggal 30 September 1965 , sebagaimana disampaikan oleh Panglima TNI.

“Mulai malam ini sampai dengan tanggal 30 September nanti, satuan jajaran Kopassus akan menggelar Nobar di lingkungan Markas Satuan, baik yang ada di Markas Cijantung (Satuan 81 Kopassus, Grup 3 Kopassus dan Denma Kopassus), maupun Markas Satuan Kopassus lainnya di Serang (Grup 1 Kopassus), di Kartosuro (Grup 2 Kopassus) dan di Batujajar Bandung (Pusdiklatpassus). Puncaknya nanti semua satuan tersebut akan menggelar Nobar pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017, jam 19.30 Wib di daerah masing-masing", tegas Ferry.

Nobar yang diperuntukkan kepada seluruh warga besar Kopassus ini mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar Cijantung yang menyaksikan pada sepanjang pagar luar di Lapangan Gatot Soebroto. Melihat antusiasme masyarakat yang menyaksikan Nobar tersebut, Kopassus membuka pagar lapangan dan mempersilahkan masyarakat untuk menyaksikan bersama. Para pedagang pun ikut masuk dan bersama masyarakat berbaur untuk menyaksikan film G 30 S PKI yang digelar Kopassus pada tiga layar lebar berukuran 4x3 meter yang dijejer di lapangan.

Selain keluarga besar Kopassus, ternyata masyarakat sekitar juga secara spontan dan penuh antusias ikut menonton film pengkhianatan G 30 S PKI tersebut sehingga terlihat kebersamaan dan keakraban diantara prajurit Kopassus beserta keluarganya dengan masyarakat yang  datang hadir di lapangan Gatot Soebroto.                       

Acara Nobar film G 30 S PKI yang berakhir hingga jam 20.45 Wib ini.  Selama satu jam pemutaran film ini diperkirakan diikuti lebih dari 1.300 orang, baik prajurit dan keluarga besar Kopassus yang berasal dari Satuan 81 Kopassus, Grup 3 Kopassus dan Denma Kopassus maupun masyarakat sekitar Cijantung.

Seorang warga Kelurahan Lenteng Agung, Bapak Sarwito (52 tahun) ketika dimintai tanggapannya terkait Nobar, dalam penuturannya menyampaikan bahwa ia sangat berterima kasih Kopassus telah memberi waktu dan tempat, yaitu pemutaran film G 30 S PKI.

“Kami sangat antusias dengan film ini karena sangat berguna bagi masyarakat umum dan anak-anak sekalian.  Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut terus ke depan. Dengan melihat film ini dapat mengenang para pahlawan yang telah gugur, bisa berlanjut dan menggugah masyarakat apa arti film sejarah PKI ini ”, tegas Pak Sarwito

Bapak Dedy Muslihin (49 tahun) salah seorang warga Kelurahan Pekayon saat dicegat mengendarai sepeda motor mengatakan “saya dari Kelurahan Pekayon merasa berterima kasih sekali bisa masuk untuk menyaksikan film ini".
"Saya sangat senang, saya melihat di jaman sekarang ini kasihan anak-anak kita yang tidak mengetahui sejarah. Betapa bagus film ini dan manfaatnya begitu besar, terdapat kejadian yang sangat mengerikan di negeri ini. Alangkah baiknya diadakan setiap tahun agar anak-anak mengetahui sejarah yang sebenarnya", kata pak Dedy disela-sela penayangan film tersebut.

(**/IST)

Keberadaan masyarakat adat di Tanah Air dipandang sebelah mata. Padahal entitas tersebut sudah ada sebelum Indonesia berdiri, seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah terkait hal ini.

"Masyarakat adat ada sebelum Indonesia merdeka. Tapi ketika jadi Indonesia, kok masyarakat adat jadi warga negara kelas dua," kata Guru Besar Antropologi UI Sulistyowati Irianto di diskusi Peran Negara Dalam Mengatasi Konflik Tanah Masyarakat di Jakarta, (20/9).

Sejak Oktober 1928 masyarakat adat diakui dan hidup berkelindan. Hingga saat ini, malah jumlahnya terus tergerus. Contohnya seperti Suku Anak Dalam (SAD). Sulis mengatakan, hal ini terjadi karena negara tidak hadir melindungi mereka.

Salah satu contoh kasus di Cigugur, Kuningan. Ada masyarakat adat Sunda Wiwitan yang digugat perihal tanah adat. Namun Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan menyelesaikan perkara itu dengan hukum waris. Sehingga masyarakat adat Sunda Wiwitan dirugikan.

Sebab, sejak lama tanah itu menjadi tanah adat yang disepakati keluarga leluhur Sunda. Bahkan ada manuskrip yang diteliti telah ada sejak abad 18, berisi tentang perjanjian tanah adat di sana.

"Ada konsistensi hukum, mengakui keberadaan masyarakat adat tapi mengabaikan dan tidak mengakui mereka," imbuh Sulis.

Selain itu, hal-hal lain juga menjadi dasar tudingan pengabaian olen negara. Seperti pengakuan keyakinan yang dianut masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan polemik dokumen kependudukan. Kepercayaan mereka tak bisa dimasukkan dalam kolom agama di sana.

Dampaknya jelas menyakitkan, mulai dari lahir para masyarakat adat berpotensi mendapat label 'anak di luar nikah'. Sebab, bapak dan ibunya tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama saat menikah, karena tak ada kejelasan dalam kolom agama.

Sulis menilai, seharusnya negara bisa mengakomodir itu. Sebab, pernah terjadi saat Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia. "Artinya secara politik, pengakuan bisa diberikan. Waktu jaman Gus Dur, agama yang tadinya lima jadi enam.  Itu implikasi besar banget," katanya.

Terakhir, masalah polemik agama bagi masyarakat adat juga menghadang mereka saat menemui proses hukum. Ini dialami oleh masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur, Kuningan. Ketika ada tokoh masyarakat yang memberikan kesaksian saat proses sengketa tanah adat, ia tidak disumpah.

Hakim menganggap keyakinan saksi tak memiliki dasar agama, sehingga tak masuk kategori kesaksian. "Hanya karena mereka menempatkan masyarakat adat sebagai orang yang tidak beragama," pungkas Sulis.


(**/IST)

Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto Cepi Iskandar (tengah) memimpin sidang perdana praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).

Persidangan tersebut beragendakan pembacaan materi pihak pemohon. Novanto, mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penetapan tersangka atas dirinya dalam kasus mega proyek yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan oleh tim advokasi Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan teregister dalam Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

KPK menetapkan Setya Novanto selaku anggota DPR RI pada 2009 sampai 2011 sebagai tersangka. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun dari paket pengadaan Rp5,9 triliun.

(**/IST)

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr (kiri) bersama Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso saat kegiatan US-Indonesia Aviation Working Group (AWG) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa (19/9/2017).

Kegiatan yang diikuti Otoritas Penerbangan AS (FAA), United States Trade and Development Agency (USTDA), AirNav Indonesia dan perwakilan sejumlah lembaga dan perusahaan bidang penerbangan dari Amerika dan Indonesia tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan penerbangan di wilayah Indonesia Timur khususnya di kawasan Papua.

Page 1 of 31
Go to top