Foto

Foto (1010)

Berita9.com - Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Tanah Air memperingati puncak milad ke-106 di Pura Mangkunegaran, Surakarta, Ahad (18/11). Pada milad kali ini, Muhammadiyah bertekad menggelorakan semangat ta’awun atau tolong-menolong dan kerja sama dalam kebaikan seluruh elemen-elemen bangsa.

"Melalui tema tersebut Muhammadiyah membawa pesan kepada seluruh komponen bangsa termasuk pemerintah dan kekuatan politik nasional agar secara kolektif mengerahkan segala daya dalam mengelorakan semangat kemitraan dan tindakan nyata untuk saling menolong dan kerja sama untuk kebaikan, kemaslahatan, dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di hadapan hadirin peringatan milad tersebut.

Haedar menegaskan, selain saling tolong-menolong, sikap ta’awun juga mencegah segala bentuk kerja sama dan konspirasi dalam dosa dan keburukan. Menurut Haedar, Islam menunjung tinggi nilai tolong-menolong antara manusia. Termasuk di dalamnya kerja sama dalam toleransi yang membawa kemaslahatan hidup bersama.

"Dalam bernahi mungkar harus ditunaikan dengan cara yang makruf dan baik. Bahwa keburukan jangan dibalas dengan keburukan yang serupa," kata Haedar.

Secara praktis, Haedar mengatakan, semangat ta’awun bisa diejawantahkan dalam bentuk menolong saudara-saudara se-Tanah Air yang terkena bencana seperti di Sulawesi Tengah dan NTB belakangan.

Menurut dia, Muhammadiyah akan meluncurkan program-program penanggulangan dan akselerasi daerah-daerah tersebut. Selain itu, kata dia, sikap praktis ta’awun lainnya yaitu mencegah keretakan dan konflik yang meluas akibat perbedaan pada tahun politik ini.

"Semangat ukhuwah dan gotong royong itu niscaya terus disebarluaskan. Ukurannya adalah ketika terdapat peberbdaan pandangan dan kepentingan satu sama lain mau saling berkorban dan berbagi, bukan saling mengutamakan kepentingan dna mau menang sendiri," ujarnya.

Gerakan Ta’awun untuk Negeri, kata Haedar, juga menggelorakan pemberdayaan warga yang lemah. Menurut Haedar, jika satu persen golongan di negeri ini menguasai mayoritas kekayaan, maka hal itu adalah sumber utama kesenjangan ekonomi yang harus dipotong mata rantainya secara sistemik. Ia menekankan, di Indonesia tidak boleh kelompok-kelompok dan tangan perkasa dibiarkan menguasai hajat hidup bangsa dan negara.

Selain itu, gerakan Ta’awun untuk Negeri juga dapat melalui dialog pikiran atas persoalan bangsa seperti radikalisme dan intoleransi.

"Jangan jadikan masalah-masalah tersebut sebagai proyek dan komoditas karena akan kehilangan objektivitas dalam menyusun format pemikiran dan strategi penyelesaian masalah secara sistemik dan menyeluruh, bukan penyelesaian masalah secara instan dan parsial," ungkap Haedar.

Dalam peringatan milad semalam, PP Muhammadiyah juga secara khusus menganugerahkan Muhammadiyah Award kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penghargaan itu diserahkan atas dedikasi Jusuf Kalla dalam bidang kemanusiaan dan perdamaian.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla yang menghadiri peringatan milad ke-106 Muhammadiyah di Solo menyampaikan selamat kepada segenap warga Muhammadiyah.

"Begitu banyak pendidikan, sekolah, rumah sakit, usaha sosial lainnya yang memberikan makna yang besar dan sumbangan yang besar kepada bangsa ini,” ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya.

Jusuf Kalla mengatakan, penghargaan terhadap dirinya yang masih menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat PB Nahdlatul Ulama adalah simbol tersendiri soal semangat ta’awun yang disuarakan Muhammadiyah. Ia juga berharap organisasi lain, bahkan pengelola bangsa, bisa belajar dari Muhammadiyah.

Ia bertamsil, Muhammadiyah seperti sebuah holding company, yang artinya semua cabang dan amal usaha mempunyai sistem yang sama. Muhammadiyah juga punya kemampuan manajerial yang besar yang bisa mencontohkan bahwa untuk memajukan suatu bangsa harus ada sistem yang baik. Mudah-mudahan, seratus tahun yang akan datang, ketika Muhammadiyah milad ke-200, insya Allah akan jauh lebih besar. Itulah harapan saya,” kata Jusuf Kalla.

Rangkaian perayaan milad ke-106 Muhammadiyah kali ini dipusatkan di Kota Solo. Sejumlah acara juga digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Pabelan, Kabupaten Sukoharjo. Sementara Pura Mangkunegaran dipilih sebagai lokasi puncak peringatan karena hubungan erat Muhammadiyah dengan lokasi itu dan Keraton Kasunanan Surakarta.

(**/IST)

Berita9.com - Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengritisi terkait beredarnya foto dan video anggota Brimob menggendong Konglomerat Sri Dato Tahir.

Menurutnya, tradisi seperti itu biasanya hanya dilakukan anggota kepada pimpinan atau senior.

"Secara tradisi, dibopong pasukan seperti ini menunjukkan penghormatan dan loyalitas. Biasa dilakukan pada pimpinan atau senior yang dianggap layak," katanya, (17/11)

Ia menilai apa yang dilakukan Korps Brimob terhadap Dato tahir adalah bentuk penghormatan seperti biasa dilakukan anggota ke pimpinan. Namun mengingat Tahir adalah pihak swasta, ia menilai lebih baik lebih dipertimbangkan sebelumnya.

"Nah, apa yang dilakukan pasukan Brimob terhadap Dato' Tahir bisa dimaknai sebagai bentuk penghormatan. Tapi mestinya pimpinan Brimob mempertimbangkan juga soal kepatutannya," ulasnya.

Tradisi bopong itu memang digunakan untuk memberikan penghormatan keapda seseorang yang dianggap layak. Dalam kasus Dato Tahir yang ada seorang konglomerat, pandangan masyarakat jelas akan berbeda dan berspekulasi soal adanya kepentingan tersebunyi.

"Ya kan Dato Tahir ini pengusaha. Meski mungkin dukungannya dianggap luar biasa pada upaya peningkatan kemampuan operasional Polri (Brimob), naif kalau kita tidak berhitung bahwa beliau juga bisa saja punya kepentingan terkait aktivitas usahanya di Indonesia," katanya.

Adanya pemberian penghargaan warga kehormatan sudahlah cukup. Penghormatan terhadap Dato Tahir sebagai seorang konglomerat, seharusnya tidak perlu dilakukan atau diumbar dengan cara menjalankan 'tradisi bopong' perwira.

"Itu yang saya kira membuatnya kurang patut untuk diumbar ke publik dengan aksi pembopongan macam ini. Jadi mestinya penghormatan itu gak perlu ditunjuk-tunjukkan," ulasnya.

Sementara pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan pemberian penghargaan dari Polisi untuk warga negara lainnya pada dasarnya memang tidak bisa dibatas-batasi berdasarkan latar belakang.

"Bagi polisi bisa jadi pemberian penghargaan terhadap warga negara itu tidak perlu membeda bedakan dari suku bangsa apa," katanya, (17/11).

Ia menjelaskan, yang paling penting jika polisi memberikan penghargaan kepada masyarakat adalah apa yang dbuat memang memberi andil positif terhadap pengabdian Polisi.

"Yang penting memberi andil positif terhadap tugas atau pun pengabdian polisi. Andil positif yang bagaimana lebih jelas ditanyakan kepada polisi," jelasnya.

Dalam kasus pemberian penghargaan Brimob kepada Bos Mayapada Sri Dato Tahir, ia menilai ini kemungkinan besar memang menimbulkan pembicaraan di masyarakat. Apalagi dengan cara membopong layaknya komandan satuan. Menurutnya, masyarakat bisa saja berpikiran subjektif.

"Bagi masyarakat bisa jadi pandangannya terhadap polisi subyektif, karena apa tidak ada warga negara Indonesia yang memberi kan andil positif kepada Polri. Begitu kira-kira penilaian saya," ulasnya.

Diketahui, belakangan warga net ramai membicarakan terkait beredarnya foto dan video konglomerat Sri Dato Tahir, pemilik kelompok usaha Mayapada Grup sedang digendong puluhan anggota Brimob.

Sebelumnya, di lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Senin 12 November 2018 kemarin, 10 orang secara resmi diangkat sebagai warga kehormatan ( Wahor ) Brimob.

Pemberian gelar Warga Kehormatan menurut Komandan Korps Brimob Polri Irjen. Rudy Sufahriadi diberikan dalam rangka HUT Brimob yang ke - 73 kepada mereka yang dianggap berjasa terhadap Brimob.

"Kami memberikan warga kehormatan ke beberapa pati (perwira tinggi) Polri. Namun demikian ada satu pengusaha yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangannya," katanya.

Ia menambahkan gelar warga kehormatan tak hanya terbatas untuk anggota Polri. Sebagai contoh, satuan Brimob di daerah memberi gelar tersebut kepada bupati. Terkait pemberian penghargaan terhadap Dato Sri Tahir sebagai warga kehormatan, diakuinya karena kontribusinya diantaranya merehabilitasi gedung pusat pendidikan (pusdik) Korps Brimob, yang selama ini tidak terjangkau APBN.

(**/IST)

Jakarta - Jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang diemban oleh Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi. Jenderal TNI Mulyono akan pensiun pada Januari 2018 mendatang.

Direktur Imparsial, Al-Araf, mengatakan, sosok penganti Jenderal TNI Mulyono harus memiliki komitmen untuk memastikan bahwa TNI bersikap netral dan tidak berpolitik didalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak pada April 2019.

“Ini penting diperhatikan, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai,” ujar Al-Araf saat menjadi pembicara publik bertajuk “Siapa Layak Jadi KASAD” di Jakarta, Jumat (16/11).

Oleh karena itu, Al-Araf menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KASAD sebaiknya dihindari untuk memastikan solidaritas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

“Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral,” tuturnya.

Selain itu, KASAD yang baru nantinya haruslah memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan dalam konteks ini, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa KASAD yang baru itu terbebas dari catatan HAM dan tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Pelangaran HAM itu seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, Kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembinuhan aktivis HAM Munir dan lain-lain. Oleh karena itu presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat Sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru,” tukasnya.

(**/IST)

Jakarta - Pecatur putri andalan Indonesia WGM Medina Warda Aulia tinggal selangkah lagi memenangkan Duel Match JAPFA Chess Festival 2018. Medina hanya membutuhkan hasil remis pada pertandingan babak keempat, Jumat (16/11) ini untuk memastikan menjadi kampuim di turnamen internasional ini.

Hasil itu dicapai setelah Medina memenangkan pertandingan babak ketiga atas pecatur Filipina WGM Janelle Mae Frayna, di Wisma Kemenpora Senayan Jakarta, Kamis (15/11).

Hingga babak ketiga dari lima babak yang dipertandingkan, Medina unggul 2 ½ – ½ Victory Point (VC) atas Janelle. Tambahan ½ VP pada babak keempat nanti, sudah pasti membawa pecatur Jawa Barat menjadi pemenang.

Pada babak ketiga, Medina tampil meyakinkan setelah menggulingkan raja hitam pecatur Filipina itu pada langkah ke-30. Atas kemenangan itu Medina mengumpulkan 2 ½ VP dan memimpin Duel Match JAPFA Chess Festival.

Medina tampil lebih tenang menjalankan buah putih di papan 64 petak, pembukaan carokhan. Dilangkah ke-20 serangan Medina dari tengah cukup menggebrak pertahanan lawan. Mendapat gempuran bertubi-tubi, membuat pertahanan Janelle kedodoran.

Mengetahui lawan memiliki langkah lebih unggul, Medina mengorbankan pion . Strategi ini cukup jitu dimulai dari langkah ke 21. Tampaknya Janelle tidak sadar posisinya terus mengalami penurunan dengan umpan tiga pion yang diberikan Medina.

“Memberikan umpan tiga pion itulah membuat permainan buah putih saya meningkat menjebak pertahanan lawan. Hal itu yang membuat Janelle akhirnya menyerah di langkah ke 30,”jelas Medina, seusai pertandingan.

Medina menambahkan, meski posisinya sudah diatas angin keluar sebagai pemenang dengan mengantongi angka 2, ½ VP tidak membuatnya puas diri. Dia akan bermain amam dalam pertandingan babak keempat dan kelima.

“Dalam pertandingan babak keempat dan babak kelima yang penting saya tidak boleh kalah. Bermain remis saja sudah memberikan keuntungan bagi saya dalam pengumpulan nilai akhir,” pungkas Medina.

(**/IST)

Jakarta - Mantan wakil presiden Boediono mendatangi KPK. Kedatangannya terkait penyelidikan kasus Century.

"Ada kebutuhan permintaan keterangan terkait kasus Century," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (15/11/2018).

Boediono sebelumnya tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.20 WIB. Dia mengatakan kedatangannya untuk memenuhi panggilan permintaan keterangan.

"Saya datang untuk memenuhi panggilan KPK. Untuk dimintai keterangan. Tanya ke KPK," ujarnya.


Sebelum Boediono, KPK lebih dulu meminta keterangan kepada eks Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso terkait kasus ini. KPK mengatakan penyelidikan kasus Century merupakan pengembangan dari putusan pengadilan.

(**/IST)

Berita9.com - Sejumlah orang yang tergabung dalam Persatuan Aksi Sosial Tunanetra Indonesia (PASTI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 November 2018.

Mereka mendesak calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada seluruh kaum tunanetra dan tunarungu.
Salah seorang peserta aksi, Arif Nurjamal, mengatakan pihaknya memberikan waktu delapan hari untuk Ma'ruf meminta maaf.
 
"Kami beri waktu kepada beliau agar meminta maaf atas ucapannya dalam jangka waktu delapan hari dari sekarang," kata Arif.

Arif mengancam, bila dalam waktu yang ditentukan Ma'ruf tidak meminta maaf, maka akan ada aksi susulan dengan peserta yang lebih banyak. "Kami akan datang lagi, akan kami kerahkan massa lebih banyak lagi," tegasnya.

Kata Arif, tidak menutup kemungkinan penghinaan ini akan dibawa ke jalur hukum. "Kami merasa terusik dan terhina, bisa saja kasus ini masuk jalur hukum," ucapnya.

Arif menegaskan, aksi bersama rekan-rekannya sesama kaum tunanetra ini tidak terafiliasi dengan salah satu pasangan calon atau kepentingan politik lain. Aksinya ini murni karena merasa terhina dengan ucapan Ma’ruf Amin.

"Insya Allah kami ikut nyoblos 2019, tapi aksi ini tidak terafiliasi dengan salah satu pasangan calon," tegasnya.

Meski Ma'ruf sudah mengklarifikasi pernyataannya, bahwa itu ditujukan untuk lawan politik, namun hal itu tidak cukup. Arif dan teman-temannya mendesak permintaan maaf Ma’ruf secara tulus dan ikhlas.

"Saya sudah dengar juga klarifikasi beliau, tapi itu tidak cukup. Kami bukan lawan politik, supaya beliau meminta maaf kepada seluruh kaum disabilitas, yang kasarnya beliau bilang budek dan buta," katanya. 

(**/IST)

Jakarta - Forum Peduli Pulau Pari bersama dengan Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) bersikukuh Sulaiman, mantan ketua RT di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tidak bersalah.

Sulaiman menghadapi sidang putusan kasusnya di Pengadilan Negeri  Jakarta Utara pada hari ini (Selasa, 13/11).

Kasus Sulaiman dilatarbelakangi konflik tanah antara PT. Bumi Pari Asri dengan 366 kepala keluarga warga Pulau Pari. Warga nelayan yang telah tinggal dan hidup di Pulau Pari sejak turun temurun menolak terbitnya sertifikat PT Bumi Pari Asri tahun 2014 - 2015.

Sulaiman dituduh dengan pasal 385 ke-4 Jo subsider pasal 167 ayat ( 1 ) ke-1 Jo. pasal 55 ayat ke-1 KUHP pidana.

Pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, Mat Yasin menuntut Sulaiman dengan ancaman hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Nelson Nikodemus Simamora selaku pengacara publik LBH Jakarta yang tergabung dalam KSSP menilai kasus Sulaiman adalah kriminalisasi.

"Artinya ada upaya-upaya memenjarakan warga agar takut kemudian berhenti memperjuangkan haknya memaksakan satu perbuatan yang bukan tindak pidana menjadi perbuatan pidana," tegasnya.

Ia menemukan banyak kejanggalan yang terungkap dalam persidangan Sulaiman. Bukti-bukti, keterangan saksi keterangan ahli di depan persidangan juga dinilainya sangat melemahkan dakwaan JPU.

"Jaksa terlihat berupaya menghilangkan beberapa fakta fakta persidangan," terangnya.

Karena itu Nelson yakin Sulaiman tidak bersalah dan akan diputus bebas dari segala tuntutan hukum.

Direktur Ahli Walhi Jakarta, Ahmad Tubagus yang juga tergabung dalam KSPP mempertanyakan sertifikat yang dijadikan bukti atas tanah, Sementara Ombudsman telah menyatakan adanya maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat tersebut.

"Apakah pelapor pemilik tanah yang dituduhkan, digadaikan atau disewakan atau dimasuki Pak Sulaiman?" tanyanya.

Edi Mulyono, salah satu dari empat ketua RT di Pulau Pari menegaskan keyakinan warga bahwa Sulaiman tidak bersalah.

"Sudah seharusnya upaya memenjarakan warga seperti ini dihentikan. Banyak berita-berita pegawai BPN ditangkap polisi, penangkapan berkaitan dengan pengurusan sertifikat. Ternyata sertifikat bukan barang suci," ujarnya.

Warga Pulau Pari menduga sertifikat yang terbit di Pulau Pari juga terbit dengan cacat hukum.

"Kami berharap sertifikat cacat segera dicabut, yang saat ini digunakan hakim untuk menghukum Sulaiman," tukasnya.

(**/IST)

Berita9.com - Israel membunuh tujuh warga Palestina di Jalur Gaza pada Ahad dalam serangan-serangan udara dan serangan rahasia yang Hamas katakan menyasar salah satu panglimanya dan militer Israel mengatakan seorang perwiranya tewas.

Penyusupan dan serangan-serangan udara Israel tersebut mengundang serangan roket dari wilayah yang dikuasai Hamas, dengan sirine berbunyi di kawasan komunitas-komunitas Israel di sepanjang perbatasan.

Militer Israel menyatakan pihaknya mencegat dua misil yang ditembakkan dari Gaza. Sejauh ini belum ada laporan segera mengenai korban luka-luka atau kerusakan di pihak Israel.

Kekerasan itu menyebabkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempersingkat lawatan ke Paris, tempat dia dan para pemimpin dunia menghadiri peringatan berakhirnya Perang Dunia Satu.

Hamas mengatakan insiden itu mulai terjadi ketika penyerang yang menggunakan mobil melepaskan tembakan ke arah sekelompok pria bersenjata, menewaskan salah seorang panglimanya.

Pria-pria bersenjata Hamas melakukan pengejaran sementara mobil yang bergerak cepat itu menuju perbatasan dengan Israel, kata Hamas dalam pernyataan.

Selama pengejaran itu, jet-jet tempur Israel menembak lebih 40 peluru kendali di kawasan tersebut, kata para saksimata.

Para pejabat Hamas dan medis mengatakan sedikitnya tujuh orang tewas, empat di antara mereka adalah militan, termasuk panglima Hamas Nour Baraka. Belum jelas apakah mereka yang tewas termasuk pria-pria bersenjata.

Militer Israel mengatakan dalam pernyataan bahwa,"Selama aktivitas operasional Pasukan Khusus IDF (Pasukan Pertahanan Israel) di Jalur Gaza, terjadi baku tembak. "Dikatakan, satu orang perwira tewas dan orang kedua luka-luka.Israel yang kembali mengambil kebijakan menyasar para panglima Hamas taktik yang sudah lama ditinggalkan dapat menaikkan ketegangan di sepanjang perbatasan.

(**/IST)

Berita9.com - Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Sandi), Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai ujaran Sandi soal memberikan jatah kursi menteri kepada kalangan milenial dilakukan untuk membuka jalan bagi pemimpin muda di masa yang akan datang.

“Bahwasannya ke depan pemerintahan itu harus dikelola dan diisi oleh anak-anak muda,” kata Dahnil, Ahad (11/10).
 
Lebih lanjut, menurut Dahnil, Prabowo dan Sandi tentu memiliki perhitungan yang matang dalam menyuarakan usulan tersebut. Ia percaya bahwa pasangan nomor urut 02 di Pilpres ini memiliki kemampuan untuk memilih orang-orang yang berintegritas dan cerdas.
 
Sebelumnya, saat bersafari politik di Banjarmasin, Sandi berjanji akan memberikan kursi menteri kepada generasi milenial apabila ia dan Prabowo terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
 
Ada dua posisi menteri yang akan diberikan apabila dia terpilih, yaitu Menpora dan Menristekdikti.
 
Akan tetapi, ketika ditanya lebih jauh siapa sosok milenial yang cocok mendapatkan kursi Kemenpora atau Kemenristekdikti, Dahnil menyebutkan itu adalah hak prerogatif dari Prabowo dan Sandi.
 
“Pak Prabowo itu sejak awal menyebutkan beliau ingin membuka jalan bagi anak muda, bagi kepemimpinan muda di masa yang akan datang,” tutupnya.
 
(**/IST)
 
 

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara hari pahlawan di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11). Dalam sambutannya, Anies menuturkan bahwa meski hari pahlawan jatuh pada hari libur akhir pekan, peristiwa mengenang perjuangan para pahlawan tetap harus diperingati.

"Kita semua memilih untuk mentaati bahwa kita merayakan memperingati sifat semangat pahlawan dan menggeser hari ini bukan hari libur. Ini adalah hari kita memperingati perjuangan 10 November 1945 yang juga jatuh pada hari Sabtu," ujar Anies di lokasi.

Anies mengatakan, pahlawan tidak pernah bertanya pada hari apa dirinya harus berjuang. Pahlawan pada saat itu selalu siap siaga mempertaruhkan jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
 
"Di saat mereka dipanggil untuk mengibahkan tenaga, diberikan tenanganya. Bahkan ketika harus menghibahkan darah dan nyawa, mereka hibahkan darah dan nyawa itu. Karena itu mereka kita sebut dengan pahlawan," imbuhnya.
 
Untuk itu, Anies mengajak agar setiap orang dapat meneladani sikap kepahlawanan dari para pendahulu yang telah gugur di medan perang, mereka semua adalah manusia-manusia yang tak kenal waktu dalam berjuang. Ia berharap, generasi saat ini juga dapat mengobarkan semangat kepahlawanan sehingga dapat dicontoh generasi di masa depan.
 
"Buktikan bahwa semangat kepahlawanan tidak berhenti di era kemerdekaan semangat kepahlwanan hidup dan membara di era hari ini. Kita tunjukkan kepada anak-anak dan anak-anak dari anak-anak kita bahwa orang tuanya meneruskan tradisi kephalwanan ini," tutupnya.
 
(**/IST)
Page 1 of 73
Go to top