Foto

Foto (1486)

Berita9.com - Kementrian Kesehatan Malaysia (KKM) telah mengisolasi penghuni apartemen Menara City One di Jalan Munshi Abdullah Kuala Lumpur mulai Selasa (31/3/2020) hingga Senin (13/4) setelah 17 penghuninya dinyatakan positif terinfeksi penyakit COVID-19.

Pengumuman pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat (PKPD) atau Enhanced Movement Control Order di apartemen tersebut disampaikan Menteri Senior Kluster Keamanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yakoob di Kuala Lumpur, Senin (30/3/2020) malam.

"Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) ini melibatkan 3,200 orang penghuni di 502 unit kondominium dan tempat perniagaan di menara itu. Perintah ini mulai 31 Maret 2020 hingga 13 April 2020. Tujuan PKPD dilaksanakan adalah untuk membendung COVID-19 agar tidak menular keluar," katanya.

Dia mengatakan langkah ini akan melaksanakan aktivitas pendeteksian kasus dari unit ke unit dilaksanakan sepanjang tempo 14 hari.

Ismail menuturkan, pelaksanaan perintah ini agar semua penghuni tidak keluar dari kawasan PKPD sepanjang tempo perintah dilaksanakan, bahkan penghuni dan pengunjung tidak dibenarkan masuk ke kawasan tersebut sepanjang tempo perintah dilaksanakan.

"Semua aktivitas perniagaan dihentikan kecuali tempat penting (essentials) di menara tersebut. Penghuni boleh membuat pesanan makanan yang boleh dihantar di lobi keamanan pintu utama menara," katanya.

Kemudian Pangkalan Pengobatan (Medical Base) akan dibuka di kawasan PKPD, semua jalan keluar masuk kawasan PKPD ditutup.

"Untuk memastikan kepatuhan perintah ini, Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tentara Malaysia (ATM), Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) dan Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) akan mengawal seluruh kawasan," katanya.

Untuk pelaksanaan kebijakan ini, ujar dia, pihaknya meminta semua penghuni tenang dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada petugas-petugas dari KKM serta mematuhi semua arahan pihak pemerintah.

(**/IST)

Berita9.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengeluarkan kebijakan darurat sipil, dengan pembatasan sosial dalam skala besar dan sanksi bagi yang melanggar. Kebijakan yang akan diputuskan Jokowi itu tidak tepat.

Menurutnya yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang di tengah tingginya kasus covid-19, seharusnya kebijakan darurat kesehatan.

"Darurat sipil itu tujuannya tertib sipil yang biasanya untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dan tertib sipil. Jadi dari prespektif tujuan saja berbeda jauh," kata Anam, Senin (30/3/2020).

Anam menjelaskan, Darurat Kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang terancam di tengah kasus penyebaran virus corona yang terus meningkat. Sehingga dibutuhkan kerja sama dengan melibatkan masyarakat luas.

"Oleh karena itu dalam situasi kasus covid-19 yang terus meningkat, dan belum maksimalnya sarana prasana yang digunakan memerangi wabah ini harusnya darurat kesehatan," ujarnya.

Menurutnya pendekatan utamanya adalah kepentingan kesehatan. Salah satu cara kerjanya membangun kesadaran masyarakat dan solidaritas. Tujuannya fokus pada kerja-kerja kesehatan, bukan pada kerja penertiban.

Misalnya mendorong keaktifan perangkat pemerintahan hingga tingkat terbawah sepertinRT dan RW, termasuk Puskesmas menjadi garda komunikasi terdepan dalam penanganan ini. Jika ada masyarakat yang melanggar tujuan dan kepentingan kesehatan perlu disanksi dengan denda dan kerja sosial.

"Paradigma penyelesaian dan exit strateginya berbeda, ancamannya juga berbeda. Makanya dalam Perpu 23 rahun 1959, karakter pengaturannya adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik dan tertib sipil," kata dia.

Sementara, situasinya saat ini pemerintahan berjalan dengan lancar. Kekurangan pemerintah di tengah situasi krisis virus corona sekarang adalah kebijakan dalam penanganannya tidak optimal.

"Yang dibutuhkan Darurat Kesehatan Nasional. Tatakelolanya perlundiperbaiki, misalnya platfrom kebijakan yang utuh dan berpusat, karena karakter kasus covid-19 membutuhkan itu," tambahnya.

Dia menambahkan, Jokowi sebagai Presiden harus memimpin langsung konsolidasi pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan wabah ini.

"Apalagi ada momentum-momentum besar yang akan mempengaruhi seberapa besar sebaran virusnya, misalnya soal mudik lebaran, atau acara lain yang rutin karena ada acara keagamaan," kata dia.

(**/IST)

Berita9.com - Inggris memperkirakan waktu sekitar enam bulan dibutuhkan sebelum kehidupan di negara itu kembali ke normal akibat dampak pandemi Covid-19. "Ini tidak berarti kita akan lockdown total selama enam bulan," kata Wakil Kepala Petugas Medis Inggris Dr Jenny Harries terlansir, Senin (30/3).

Namun, dia menambahkan, Inggris harus bertanggung jawab dalam tindakannya dan mengurangi langkah-langkah jarak sosial secara bertahap. Kebijakan ini datang saat jumlah orang meninggal di Inggris akibat corona mencapai 1.228 orang.

Di antara mereka yang telah meninggal dengan virus ini adalah Amged El-Hawrani, seorang dokter dan pelatih telinga, hidung, dan tenggorokan berusia 55 tahun di Queen's Hospital Burton. Kematiannya dikonfirmasi tak lama sebelum konferensi pers. Seorang konsultan transplantasi organ juga telah meninggal pada pekan lalu.

Dr Harries mengatakan, pemerintah akan meninjau langkah-langkah lockdown untuk pertama kalinya dalam tiga pekan. Namun, dia memperingatkan publik bahwa mereka tidak boleh tiba-tiba kembali ke cara hidup normal karena hal itu akan sangat berbahaya.

Jika mereka berhenti sekarang, semua upaya pencegahan akan sia-sia dan Inggris berpotensi mengalami puncak kasus kedua. "Jadi, seiring waktu, mungkin selama enam bulan mendatang kami akan melakukan peninjauan tiga pekan," katanya.

Menurut dia, saat ini Inggris harus tetap menutup penularan, baru kemudian secara bertahap warga akan dapat dengan mudah menyesuaikan beberapa langkah sosial dan perlahan-lahan membuat semua kembali normal.

"Tiga pekan untuk ditinjau. Dua atau tiga bulan untuk melihat apakah kita benar-benar berhasil menekan. Namun, sekitar tiga sampai enam bulan idealnya, dan banyak ketidakpastian dalam hal itu. Namun, kemudian untuk melihat pada titik mana kita benar-benar dapat kembali normal," katanya.

Namun, Dr Harries juga menyatakan, akan masuk akal bahwa waktu yang dibutuhkan bisa lebih jauh dari itu.

Mengenai jumlah kematian akibat virus itu, ia menambahkan, pihaknya mengantisipasi jumlah tersebut akan bertambah buruk selama satu hingga dua pekan mendatang.

"Kami mencari untuk melihat apakah kami telah berhasil menekan kurva itu ke bawah dan kami mulai melihat sebuah penurunan," ujarnya. 

(**/IST)

Berita9.com - Polres Tegal bersama Satpol PP membubarkan kerumunan di sejumlah ruang publik di Kota Slawi, Sabtu (28/3/2020) malam. Dalam kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.30 hingga pukul 23.00 itu, petugas juga menyampaikam Maklumat Kapolri kepada warga.

Tim gabungan berangkat dari Mapolres langsung menyasar ke Alun-alun Hanggawana. Di tempat sekelompok anak muda yang nongkrong dan berkumpul-kumpul diminta untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.

Melalui pengeras suara, Kasat Bimmas AKP Akhmad Mujahid berkali-kali mengimbau agar warga yang berkumpul-kumpul untuk kembali ke rumah untuk menjaga kesehatan mencegah penularan virus korona (Covid-19).

"Maaf bapak ibu dan adik-adik, bukan kami melarang orang berjualan, tapi ini demi kebaikan dan menjaga kesehatan bersama. Kembali ke rumah, keluar kalau benar-benar penting seperti mencari makan," kata AKP Mujahid.

Petugas pun menyisir kerumunan di bundaran Alun-alun. Sejumlah anak muda yang  nongkrong dan berkerumun di warung lesehan kemudian membubarkan diri.

Setelah dari Alun-alun, petugas gabungan bergerak ke kompleks pertokoan ruko Slawi, Trasa, bundaran GBN dan bergerak ke arah utara Pasar Banjaran Adiwerna.

Kabag Ops Polres Tegal AKP Aries Heryanto di sela-sela kegiatan patroli mengatakan, masyarakat Kabupaten Tegal sudah menaati imbauan agar melakukan social distancing dan tidak melakukan segala macam kegiatan dengan jumlah orang yang banyak. 

"Apalagi ini malam minggu yang biasanya ramai pengunjung, sekarang sudah sepi. Meski masih ada beberapa, namun setelah kita datangi mereka hanya mencari makan setelah itu pulang ke rumah masing-masing," katanya.

(**/IST)

Berita9.com - Di tengah kesulitan yang terjadi, masih ada pelaku usaha kecil yang memiliki rasa sosial. Seperti yang dilakukan Sugiono, pemilik Warteg Amanah di Jalan Raya Tole Iskandar, Kecamatan Sukmajaya, Depok.

Selama pandemi Covid-19, wartegnya menyediakan makanan gratis bagi yang membutuhkan. "Ini program kerja sama dengan lembaga swasta Aksi Cepat Tanggap (ACT). Saya setiap hari sediakan 100 makanan gratis," kata Sugiono, Sabtu (28/3/2020).

Untuk dapat menikmati makanan gratis, pihaknya hanya melayani mereka yang sudah mendapatkan kupon dari ACT. Jadi penerima kupon dapat datang ke wartegnya mulai pukul 07.00-16.00 WIB setiap hari. "Program ini ditujukan untuk masyarakat menegah ke bawah yang selama wabah Corona," ucapnya.

Warteg miliknya terletak di dekat Polsek Sukmajaya. Dirinya hanya memasak saja, untuk penyaluran kupon dilakukan pihak ACT. "Satu kupon satu orang makan gratis dengan harga satu porsi Rp 1500 ribu. Kalau harga makanannya Rp 20 ribu. Penerima kupon hanya bayar Rp 5 ribu, karena yang Rp 15 ribu dibayar ACT," ungkapnya.

Diakui dia, selama wabah menyebar banyak pedagang yang mengeluh turun omzet. Karena bayak warga yang tidak keluar rumah sehingga warung banyak yang sepi. "Pendapatan berkurang, tapi Alhamdulillah adanya program ACT saya untung dan bisa bantu orang. Kalau program ini berjalan akan ditambah lagi kouta orang yang menerima kupon," tutupnya.

(**/IST)

Berita9.com - Ratusan orang dikarantina di Masjid Jami Kebon Jeruk, Jakarta Barat sejak Kamis, 26 Maret 2020 terkait kasus ada jamaah terjangkit COVID-19.

Karantina dilakukan setelah 3 orang jemaah tabligh akbar dinyatakan positif COVID-19 rapid test.

"Saat ini yang di masjid masih dijaga oleh anggota Polisi dan TNI," ujar Camat Taman Sari Risan, Sabtu, 28 Maret 2020.

Dalam surat yang dibuat Risan kepada Wali Kota Jakarta Barat, ada sekitar 300 orang jemaah yang dikarantina di Masjid Jami Kebon Jeruk. Menurut dia, proses karantina akan berlangsung selama 14 hari.

Risan mengatakan, jemaah yang dikarantina saat ini berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP). Sedangkan yang positif sudah dibawa ke rumah sakit.

"Yang diisolasi tanggal 7 April diperiksa lagi, kalau tidak ada perubahan, berarti aman," kata dia.

Menurut Risan, Majid Jami Kebon Jeruk memang sering melakukan kegiatan. Dia berujar, ratusan orang yang dikarantina saat ini melakukan kegiatan tabligh akbar di masjid tersebut pada 26 Maret 2020. Jemaah, kata dia, berasal dari luar kota hingga luar negeri.

(**/IST)

Berita9.com - Erupsi Gunung Merapi terjadi lagi pada Sabtu (28/3/2020) sekitar pukul 05.21 WIB.

"Telah terjadi erupsi Merapi tanggal 28 Maret 2020 pukul 05.21 WIB," tulis Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) lewat akun resmi Twitter @BPPTKG, Sabtu (28/3/2020).

Berdasarkan data BPPTKG, erupsi tercatat dengan seismogram dengan amplitudo 50 milimeter dan durasi letusan 80 detik.

"Terjadi erupsi Gunung Merapi tanggal 28 Maret 2020 pukul 05:21 WIB. Erupsi tercatat di seismogram dengan amplitudo 50 mm dan durasi 180 detik," tulis akun BPPTKG.

Tinggi kolom erupsi yakni 2.000 meter dengan arah angin saat erupsi ke Barat, demikian data BPPTKG.

Hingga kekinian status Gunung Merapi masih waspada sejak 21 Mei 2018.

Letusan ini merupakan erupsi ke-3 gunung di perbatasan provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta itu dalam 24 jam terakhir.

Kali pertama dalam kurun 24 jam ini, erupsi pertama Merapi terjadi pada Jumat 27 Maret sekitar pukul 10.56 WIB.

"Erupsi tercatat di seismogram dgn amplitudo 75 mm dan durasi 7 menit," cuit BPPTKG melalui akun Twitter milik mereka.

Berdasarkan data BPPTK, kolom erupsi setinggi kurang lebih 5.000 meter dari puncak dengan arah angin saat erupsi ke Barat Daya.

Letusan ke-2 dalam kurun 24 jam ini terjadi pada 27 Maret 2020 pukul 21.46 WIB.

"Erupsi tercatat di seismogram dgn amplitudo 40 mm dan durasi 180 detik," tulis akun BPPTKG.

Data BPPTKG menunjukkan kolom erupsi setinggi 1.000 meter di atas puncak condong ke arah Barat. 

(**/IST)

Berita9.com - Pemerintah Singapura akan memenjarakan warga yang melanggar aturan jarak fisik. Hal ini mulai berlaku Jumat (27/3) setelah negara tersebut mengesahkan aturan yang membuat semua perilaku yang menyebabkan seseorang untuk secara sengaja berdiri dekat dengan orang lain sebagai sebuah pelanggaran hukum. Aturan itu dibuat sebagai bagian dari upaya membendung virus corona.

Singapura telah memperoleh pujian internasional karena pendekatannya yang teliti dalam menanggulangi virus, yang termasuk menggunakan penyelidik polisi dan kamera keamanan untuk membantu melacak orang-orang yang diduga terinfeksi virus.

Negara dengan kepadatan populasi tertinggi di dunia itu, minggu ini mengumumkan langkah-langkah jarak fisik yang lebih ketat seperti menutup bar, membatasi pertemuan hingga 10 orang di luar pekerjaan dan sekolah serta larangan acara besar.

Di bawah pembaruan undang-undang penyakit menular yang kuat, siapa pun yang dengan sengaja duduk kurang dari 1 meter dari orang lain di tempat umum atau di kursi yang telah ditetapkan untuk tidak ditempati, atau yang berdiri dalam antrian kurang dari satu meter dari yang lain, akan dinyatakan bersalah.

Pelanggar dapat didenda hingga 10.000 dollar Singapura, dipenjara hingga enam bulan, atau keduanya. Aturan itu, yang berlaku hingga 30 April, dapat diterapkan untuk individu dan bisnis.

Singapura telah menghindari langkah untuk melakukan karantina wilayah. Pihak berwenang mengatakan langkah-langkah yang lebih drastis mungkin diperlukan jika penduduk setempat tidak mematuhi jarak fisik dengan serius.

Jumlah kasus corona di Singapura meningkat sebanyak 52 menjadi total 683 infeksi pada Kamis, dan dua orang telah meninggal.

(**/IST)

Berita9.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Sumatera Barat menyerukan supaya pelaksanaan shalat Jumat digantikan dengan shalat zuhur di rumah masing-masing karena dalam keadaan darurat wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

Ketua MUI Kota Padang Duski Samad mengatakan pelaksanaan ibadah shalat Jumat di seluruh masjid di Kota Padang diminta supaya digantikan dengan sholat fardu Zhuhur di rumah masing-masing. 

"Kami sudah selesai rapat dengan pemerintah Kota Padang dan pihak lainnya. Hasil rapat itu sudah ditetapkan agar shalat Jumat diganti dengan shalat fardu zuhur di rumah saja," kata Duksi di Padang, (27/3).

Lebih lanjut ia mengatakan begitu pula dengan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid untuk sementara waktu ini akan ditiadakan dan dianjurkan untuk shalat di rumah masing-masing. 

"Karena saat ini Padang sudah masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) atau dalam keadaan darurat wabah Corona Virus Disease (Covid-19)," kata dia.

Sebelumnya, Masjid Agung Nurul Iman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang meniadakan pelaksanaan shalat Jumat di mulai 27 Maret 2020 dan diganti dengan shalat zuhur berjamaah menindaklanjuti Fatwa MUI Nasional No.14 tahun 2020 tentang risiko tinggi penyebaran Covid-19.

"Dalam rangka melakukan pembatasan sosial dan menindaklanjuti Fatwa MUI yang membolehkan mengganti shalat Jumat dengan zuhur guna mencegah penularan corona, kami memutuskan untuk 27 Maret shalat Jumat ditiadakan," kata Ketua Umum Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Mulyadi Muslim di Padang.

Menurut dia keputusan tersebut diambil setelah mencermati perkembangan terbaru dan sudah ada yang berstatus positif corona di Padang.

Ia melihat kondisi hari ini berbenturan antara kepentingan menjalankan agama dan memelihara jiwa, shalat Jumat bisa diganti dengan shalat zuhur karena dalam kondisi darurat memelihara jiwa jadi prioritas utama.

Apalagi tujuan syariat ditetapkan dalam Islam untuk menjaga lima hal yang prinsip yaitu agama,jiwa, akal, kehormatan dan harta, katanya.

Kepada jamaah Masjid Nurul Iman ia berharap bisa memaklumi hal ini demi kemaslahatan bersama. Sebelumnya dalam rangka mengantisipasi wabah corona pengurus telah melakukan penyemprotan disinfektan dan menggulung sajadah. Selain itu pengurus juga menyediakan hand sanitizer di beberapa lokasi yang ada di masjid.

(**/IST)

Berita9.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi di Jawa Barat melakukan pemeriksaan cepat COVID-19 dari rumah ke rumah dalam upaya menjaring kasus infeksi virus coronatipe baru (SARS-CoV-2) guna mengendalikan penularan penyakit tersebut.

"Rapid test(pemeriksaan cepat) metode door to door (pintu ke pintu) mulai dilakukan hari ini dengan mendatangi kediaman pasien serta rumah sakit yang menangani pasien COVID-19," kata Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah, Kamis.

Ia menjelaskan, pemeriksaan cepat COVID-19 dari rumah ke rumah dilakukan untuk warga yang masuk dalam Kategori A, yakni orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), orang yang datang dari daerah penularan dan mengalami gejala sakit serupa COVID-19, dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit rujukan penanganan COVID-19.

Pelaksanaan tes cepat COVID-19 di Kabupaten Bekasi melibatkan sedikitnya 200 tenaga kesehatan dari puskesmas, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit yang telah mengikuti sosialisasi mengenai tara cara penggunaan alat pemeriksaan cepat COVID-19.

Alamsyah berharap kegiatan pemeriksaan cepat bisa menjaring kasus-kasus infeksi virus corona sehinggapenyebaran COVID-19 dikendalikan.

(**/IST)

Page 1 of 107
Go to top