Foto

Foto (1205)

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa menjawab soal daftar pemilih tetap (DPT) siluman saat sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). BPN optimistis gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi diterima oleh MK.

"Bahkan KPU sampai penghabisan tidak berhasil menghasilkan barang bukti C7. Ini membuktikan memang KPU tidak mampu menjawab soal DPT siluman," kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade dalam diskusi bertajuk ''Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator'' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6). 

Sidang di MK beberapa waktu lalu masih menjadi sorotan tajam bagi pihak Prabowo-Sandi. Banyak hal yang disoroti, salah satunya soal C7 (daftar hadir) yang tidak mampu dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Persidangan.

Andre menjelaskan, menghadirkan C7 saat sidang di MK dianggap penting. Karena, kata Andre, dari sana bisa dicocokkan apakah DPT siluman itu benar-benar digunakan.

"Sehingga kita bisa mencocokkan apa betul DPT siluman ini dipergunakan. tapi KPU sampai sidang berakhir tidak mau menyerahkan C7 itu sebagai alat bukti ke Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Andre optimistis, MK akan mengabulkan gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi. Minimal, kata dia, MK akan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Kami sangat optimis bahwa Insya Allah tanggal 27 nanti paling sial mudah-mudahan akan ada PSU. Walaupun Pak Prabowo dan Bang Sandi tidak langsung ditetapkan menjadi presiden 2019-2024," kata Andre.

Kuasa hukum pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga meminta MK untuk menjaga asas Pemilu, yakni langsung bebas rahasia (luber), jujur dan adil. "Asas pemilu luber jujur dan adil. Jadi yang dijaga MK adalah apakah penyelenggaraan pemilu sejalan dengan asas itu. Itu amanah UUD," kata salah satu kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana.

Oleh karena itu, kata dia, putusan MK tentang sengketa Pemilu 2019 diharapkan dapat mengabulkan apa yang menjadi gugatannya. "Ini paling enggak (Mahkamah Konstitusi) diskualifikasi (pasangan Jokowi-Ma''ruf) atau paling tidak pemungutan suara ulang," kata Denny.

Pada sidang di MK, Rabu pekan lalu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menilai, saksi dari pihak Prabowo-Sandiaga Uno memberikan keterangan yang tidak relevan dalam sidang. Menurut Hasyim, saksi tidak yakin apakah data pemilih yang tidak valid hadir dan mencoblos pada 17 April 2019.

"Jadi, terhadap 17,5 juta (data pemilih tidak valid) tadi, saksi kan tidak bisa meyakini apakah (17,5 juta warga) hadir atau tidak pada hari pemungutan suara. Nah, karena tidak bisa meyakini hadir atau tidak, ya tidak bisa diyakini apakah kemudian jadi suara atau tidak. Maka kesimpulannya enggak relevan dari persoalan perolehan suara," ujar Hasyim.

Menurut Hasyim, saksi atas nama Agus Maksum itu tidak bisa mengkonfirmasi apakah data 17,5 juta pemilih yang tidak valid memiliki korasi kepada perolehan suara atau tidak. "Saksi kan enggak bisa meyakini, lha dia tidak bisa meyakini apakah itu hadir atau tidak kok," tambahnya.

(**/IST)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir terlibat dalam perkara suap terkait proyek PLTU Riau-1. 

KPK mendakwa mantan Direktur Utama BRI itu membantu mantan Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih menerima suap.

“Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,” kata jaksa KPK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Jaksa mengatakan Sofyan telah memfasilitasi pertemuan antara Eni Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dengan jajaran direktur PLN. 

Pertemuan itu dilakukan untuk mempercepat tercapainya kesepakatan dalam rencana proyek PLTU Riau-1. 

Padahal Sofyan mengetahui bahwa Eni dan Idrus bakal menerima suap dari Kotjo bila perusahaan yang ia wakilkan bisa menjadi penggarap proyek PLTU Riau.

Sebelumnya, majelis hakim Tipikor Jakarta menghukum Eni 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 4,75 miliar dari Kotjo. 

Sementara Idrus, dihukum 3 tahun penjara karena dianggap ikut menerima uang dari Kotjo bersama Eni. Dari pengembangan kasus inilah, KPK kemudian menetapkan Sofyan menjadi tersangka.

Jaksa menuturkan setidaknya Sofyan melakukan sembilan kali pertemuan selama 2016-2018. Pertemuan yang digelar di kantor PLN, BRI Lounge, rumah makan maupun rumah pribadi Sofyan itu dilakukan untuk membahas proyek PLTU Riau-1.

Dalam pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta pada 2016 misalnya, Sofyan melakukan pertemuan dengan Eni dan Kotjo. Dalam pertemuan tersebut, Sofyan menyatakan Kotjo bakal menggarap PLTU Riau-1. 

“Ya sudah kamu di Riau saja, jangan mikirin di Jawa, karena sudah melebihi kapasitas,” kata jaksa.

Selanjutnya pada 2017, Sofyan kembali bertemu dengan Eni dan Kotjo di Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Nicke Widyawati yang kala itu menjabat Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis-2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso juga ikut hadir.

Pada pertemuan itu, Eni dan Kotjo meminta Sofyan agar proyek PLTU Riau-1 tetap dicantumkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2017-2026. 

“Terdakwa kemudian meminta Nicke Widyawati untuk menindaklanjuti permintaan tersebut,” ujar jaksa.

Atas dakwaan tersebut, Sofyan Basir menyatakan mengajukan keberatan atau ekspesi. 

“Kami akan ajukan keberatan,” kata pengacara Sofyan, Soesilo Aribowo.

(**/IST)

Berita9.com - BPJS Kesehatan akan memberikan penghargaan kepada sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Penghargaan tersebut akan diberikan pada Agustus 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, penghargaan tersebut akan diberikan kepada faskes yang dinilai optimal dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Misalnya di tingkat FKTP, penghargaan akan diberikan kepada Puskesmas, klinik pratama, dokter praktik mandiri, dokter gigi, dan apotek Program Rujuk Balik (PRB).

Sedangkan di tingkat FKRTL, penghargaan akan diberikan kepada tiga rumah sakit dari masing-masing kelas yakni rumah sakit kelas A, B, C, dan D.

“Sekarang masih proses penyaringan secara bertahap. Semua FKTP dan rumah sakit yang lolos seleksi awal tersebut nantinya harus melalui berbagai tahapan seleksi lanjutan yang cukup ketat,” kata Iqbal dalam siaran persnyapada Senin (24/6).

Iqbal menerangkan, kriteria penilaian bagi FKTP adalah kepatuhan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan harus mencapai skor 100. Seperti kepatuhan terhadap pemenuhan Surat Izin Praktik (SIP) dokter, bidan, dan dokter gigi yang berlaku, ketentuan pembayaran klaim nonkapitasi, ketentuan pengelolaan dengan jumlah 65 persen peserta Program Rujuk Balik PRB aktif, pemenuhan kredensialing atau rekredensialing dengan nilai di atas 70, pemenuhan area of improvement untuk mencapai nilai KESSAN di atas 85, dan pelaksanaan ketentuan mekanisme Kapitasi Berbasis Kompetensi (KBK) dengan dua indikator yang berhasil tercapai.

FKTP tersebut lanjut Iqbal, juga harus memperoleh nilai KBK 100 persen. Serta juga harus dilihat prestasinya, utilasi reviewnya, status akreditasi, serta nilai plus lainnya yang bisa menjadi pertimbangan. 

“Lalu kita perhatikan juga, apakah FKTP tersebut punya inovasi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan sehingga bisa dijadikan contoh bagi FKTP lainnya, misalnya inovasi dari segi sistem antrian, pemanfaatan teknologi, atau penataan ruang layanan peserta,” terang Iqbal.

Sedangkan bagi rumah sakit, beberapa hal yang menjadi indikator penilaian antara lain kesesuaian rumah sakit dalam memenuhi komitmen PKS, tingkat kepuasan peserta yang mendapat pelayanan, pelayanan kepesertaan (customer service), kecepatan respon terhadap keluhan, serta inovasi yang dikembangkan rumah sakit dalam memberikan kemudahan bagi peserta JKN-KIS.

Selain itu, upaya perbaikan rumah sakit untuk mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan peserta JKN-KIS juga menjadi poin tambah tersendiri dalam penilaian.

Iqbal berharap, penghargaan ini dapat memacu fasilitas kesehatan di Indonesia untuk semakin giat memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta JKN-KIS dan mengembangkan beragam inovasi mengikuti teknologi terkini. Karena berbagai layanan digital yang tumbuh di era JKN-KIS akan membawa revolusi besar dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. 

“Inovasi dengan teknologi terkini harus mulai diadaptasi oleh peserta, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan hingga seluruh pemangku kepentingan untuk membawa revolusi besar bagi dunia kesehatan Indonesia,” kata Iqbal.

(**/IST)

Berita9.com - Peringati HUT ke-188, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyajikan 5657 porsi bakmi Jawa godog gratis. Acara diikuti 47 pedagang bakmi Jawa dari Gunungkidul.

Kemarin (21/6) puluhan gerobak bakmi tampak Jawa memenuhi Jalan Satria, Kecamatan Wonosari, tepatnya di depan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, para pedagang bakmi yang merangkap sekaligus tukang masak sibuk meracik bahan-bahan untuk diolah menjadi bakmi Jawa godog.

Tak hanya 1 porsi, para pedagang itu langsung memasak bakmi Jawa godog 3 sampai 5 porsi sekaligus. Selesai memasak bakmi Jawa godog, mereka langsung menyajikan di atas sebuah meja yang berada di depan deretan gerobak tersebut.

Asisten II bidang ekonomi embangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gunungkidul, Azman Latif mengatakan, bahwa puluhan pedagang tersebut berkumpul di Jalan Satria untuk memasak dan menyajikan 5.500 porsi bakmi Jawa godog kepada masyarakat. Kegiatan itu dalam rangka HUT ke-188 Kabupaten Gunungkidul.

"Kenapa bakmi Jawa? Karena bakmi Jawa adalah makanan khas Gunungkidul. Selain itu, kami ingin mengenalkan makanan bakmi Jawa ke generasi muda. Karena generasi muda saat ini lebih kenal makanan cepat saji daripada makanan khas daerah," ucapnya saat ditemui di Jalan Satria, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Jumat (21/6/2019).
 
Dalam kegiatan tersebut Pemkab menggandeng Paguyuban Bakmi Jawa Manunggal Jaya yang merupakan wadah pedagang bakmi Jawa di Gunungkidul. Nantinya, para pedagang bakmi Jawa itu akan memasak secata bersamaan untuk mencapai target penyajian 5.500 porsi bakmi Jawa godog.

"Acara ini juga untuk mengenalkan para pedagang bakmi Jawa kepada masyarakat, harapannya masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan para pedagang dan mengetahui proses memasak bakmi Jawa," katanya.

Ketua Paguyuban Bakmi Jawa Manunggal Jaya, Pur Sukiran (69), mengatakan untuk memenuhi target 5.500 porsi bakmi Jawa godog, ia melibatkan 47 pedagang bakmi Jawa. Para pedagang tersebut berasal dari Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul.

"Targetnya kan 5.500 porsi, jadi ada 47 peserta (pedagang bakmi Jawa) yang dilibatkan. Nantinya, setiap peserta ditarget membuat 120 porsi bakmi godog dalam waktu 2 jam," ujarnya di sela-sela memasak bakmi Jawa Godong di Jalan Satria, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Jumat (21/6/2019).

"Kalau pesertanya sendiri semua dari Desa Piyaman yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang bakmi Jawa di Wonosari," imbuh Pur.

Pria yang sudah berjualan bakmi Jawa sejak tahun 1967 ini melanjutkan, untuk membuat 120 porsi bakmi godog sendiri memakan biaya Rp 1,5 juta. Pur mengaku, biaya tersebut berasal dari penyelenggara acara tersebut.

"Jadi untuk membuat 120 porsi bakmi godog itu peserta memerlukan bahan dasar mie kuning 3 kilogram, bihun 3 kilogram, telur 8 kilogram dan ayam kampung 4 ekor," ucapnya.

Selain itu, Pur mengaku bahwa ia optimis target 5.500 porsi bakmi godog akan diselesaikan oleh 47 peserta. Mengingat mereka sudah ahli dalam membuat bakmi Jawa.

"Dan kalau ditotal, untuk membuat 5.500 porsi bakmi godog ini menghabiskan 141 kilogram mie kuning, 141 kilogram bihun, 376 butir telur dan 188 ekor ayam kampung," sambung Pur sembari mengolah bakmi godog.
 
Pur menuturkan, bahwa ia dan anggota Paguyubannya sangat mengapresiasi langkah Pemkab untuk mengusung bakmi Jawa sebagai menu yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dengan acara ini, ia berharap kedepannya masyarakat lebih mengenal bakmi Jawa sebagai makanan khas dari Gunungkidul.

"Bakmi Jawa itu makanan khas Gunungkidul yang sangat terkenal dan enak, mungkin karena bakmi Jawa ayamnya pakai ayam kampung dan memasaknya bukan pakai kompor tapi anglo," katanya.

Pur juga mengakui, bahwa seiring dengan terkenalnya bakmi Jawa membuat banyak temannya berdagang bakmi Jawa hingga ke berbagai daerah, bahkan sampai luar pulau Jawa.

"Kalau yang jual bakmi Jawa banyak mas, bahkan sudah sampai mana-mana, di Jakarta ada, bahkan di Bengkulu juga ada. Sebagian besar yang jualan bakmi Jawa itu asli orang Piyaman, banyak yang jualan ke luar Jawa karena sudah terkenal dan mungkin sekalian untuk mengenalkan bakmi Jawa ke orang-orang," ujarnya.
 
Salah satu peserta sekaligus pedagang bakmi Jawa, Kismanto (53) mengatakan, bahwa ia berhasil memenuhi target 120 porsi dalam 2 jam memasak. Menurutnya, hal itu karena ia tidak memasak 1 porsi dalam sekali memasak, namun dalam jumlah banyak.

"Mengakalinya (120 porsi dalam 2 jam) itu satu kali masakan harus dapat 3-5 porsi dan itu dalam waktu 5 menit. Kalau bahan yang dibutuhkan untuk memasak 120 porsi ini 4 ekor ayam kampung, 7 kilogram telur, dan 6 kilogram mie lalu bumbu-bumbu seperti bawang putih, minyak dan daun bawang," katanya.

Bupati Kabupaten Gunungkidul, Badingah menyebut bahwa jumlah porsi yang disajikan dalam acara tersebut melebihi target yang ditentukan. Menurutnya, hal itu sangat menggembirakan, mengingat jumlah masyarakat yang bisa menikmati bakmi Jawa godog secara gratis bertambah.

"Alhamdulillah, setelah dihitung tadi jumlah bakmi godog yang disajikan melebihi target kami, yang tadinya ditarget 5.500 porsi ternyata malah menjadi 5.657 porsi," ucapnya, Jumat (21/6/2019) petang.
 
(**/IST)

Berita9.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas penerbitan undang-undang yang mengatur transportasi berbasis daring atau online. Itu ditujukan supaya moda transportasi massal dan yang berbasis online bisa dengan baik terintegrasi.

Sekretaris Jenderal MTI, Harya Setyaka Dillon, mengatakan, pengembangan transportasi massal yang ada di Indonesia saat ini sudah sangat baik. Namun, belum ada transportasi pengumpan atau feeder yang terintegrasi secara sistematis terhadap angkutan massal tersebut.

Padahal, lanjut dia, angkutan online, khususnya yang roda dua, berdasarkan berbagai kajian sudah sangat tepat difungsikan sebagai feeder moda transportasi massal, seperti Kereta Rel Listrik Commuter Line, bus TransJakarta, dan Moda Raya Terpadu (MRT).

"Namun demikian belum dapat diintegrasikan secara sistematis karena belum diatur oleh undang-undang," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2018.

Dia memaparkan, pemerintah harus tetap memprioritaskan moda transportasi massal MRT, LRT, dan bus TransJakarta itu sebagai tulang punggung transportasi perkotaan. Namun, baru 60 persen masyarakat yang mengakses transportasi tersebut tanpa perlu menggunakan feeder, sisanya butuh feeder.

Selain itu, di negara-negara maju, khususnya di Amerika Serikat, kehadiran transportasi berbasis online telah meningkatkan permintaan transportasi massal, khususnya keretacommuter sebesar tiga persen. Bila tidak tertata di bawah regulasi yang kuat, maka hanya akan menyia-nyiakan transportasi massal yang ada.

"Studi menunjukkan bahwa angkutan online roda dua difungsikan (masyarakat) sebagaifeeder moda raya seperti TransJakarta dan MRT. Penataan angkutan dalam jaringan dalam hubungannya dengan integrasi moda transportasi publik harus dilakukan melalui regulasi," tutur dia.

(**/IST)

 Jakarta - Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan mengungkapkan bahwa Tim Gabungan bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada keterlibatan pihak Kepolisian, terkait kasus penyiraman air keras kepada kliennya.

Adapun kedatangan tim kuasa hukum Novel ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, untuk mendampingi Novel menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik polisi dan tim gabungan bentukan Kapolri Tito Karnavian. Novel rencananya diperiksa sebagai saksi.

"Kami juga hadir hari ini dengan banyak harapan, karena ada satu poin penting yang disampaikan bulan lalu oleh salah satu tim gabungan, yaitu adanya kuatnya dugaan keterlibatan oknum anggota Kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan," kata Anggota Tim Kuasa Hukum Novel dari LBH Jakarta Alghiffari Aqsa di kantor KPK, Jl. Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2019. 

Alghiffari menambahkan, selama hampir 800 hari kasus ini bergulir, pelaku penyerangan Novel selalu mengarah pada preman. Padahal, pihaknya sudah lama mencium dugaan keterlibatan oknum Kepolisian dalam penyiraman air keras kepada Novel.

"Berkali-kali kan, kami mengatakan ini ada keterlibatam anggota Kepolisian, ada keterlibatan Jenderal. Tetapi, baru bulan lalu ada Konfirmasi dari salah satu anggota tim gabungan, bahwa kuat dugaan ada keterlibatan anggota Kepolisian," kata Alghiffari.

Karena itu, lanjut Alghiffari, pihaknya ingin mengklarifikasi hal tersebut kepada tim gabungan bentukan Tito yang ikut memeriksa Novel pada hari ini.

"Kami hari ini ingin mengklarifikasi hal tersebut dan ingin agar fakta-fakta tersebut dieksplorasi di pemeriksaan kasus mas Novel," ujarnya.

Kendati begitu, Alghiffari mengatakan, pihaknya belum mengetahui apa yang akan didalami dalam pemeriksaan Novel siang ini. Pihaknya, hanya diberi undangan untuk pendampingan.

"Hari ini belum tahu pemeriksaannya, karena kita hanya diberikan undangan untuk pendampingan. Mas Novel sudah di dalam sudah siap," tambahnya.

(**/IST)

Berita9.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) mengamati tumpukan sampah kertas yang diimpor oleh sebuah perusahaan pabrik kertas sebagai bahan baku kertas di Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (20/6/2019). 

Berdasarkan data Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton, masuknya sampah dengan merk dan lokasi jual di luar Indonesia, diduga akibat kebijakan China menghentikan impor sampah plastik dari sejumlah negara di Uni Eropa dan Amerika yang mengakibatkan sampah plastik beralih tujuan ke negara-negara di ASEAN. Indonesia diperkirakan menerima sedikitnya 300 kontainer yang sebagian besar menuju ke Jawa Timur setiap harinya.

Menyikapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah segera menghentikan impor sampah, khususnya yang berbahan plastik. Sebab, tidak semua sampah plastik yang diimpor dari luar negeri bisa didaur ulang. Malah, lebih banyak yang tidak bisa didaur ulang. Akibatnya, sampah tersebut jadi mencemari lingkungan.

"Ketika tidak bisa didaur ulang, residunya itu enggak bisa diapa-apakan. Kemudian dibuang aja ke pinggir-pinggir sungai, tanah kosong, mengalirlah ke laut. Jadi sampah di laut, di sungai. Kemudian ada juga yang dibakar," kata Manager Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi Dwi Sawung.

Sampah plastik yang masuk ke Indonesia, menurut Sawung, bisa saja mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Jika mencemari lingkungan, maka dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

"Itu beracun, bisa memicu kanker dan segala macam penyakit lainnya. Berbahaya," katanya.

Selain itu, Sawung menilai manajemen pengelolaan sampah di Indonesia masih buruk. Bahkan berdasarkan catatan Walhi, hanya sekitar 40% daerah di Indonesia yang memiliki sistem pengangkutan sampah.

Dari jumlah tersebut, kuantitas sampah yang bisa terangkut pun semakin berkurang. Hal ini lantas membuat sampah yang tidak terangkut tersebut menjadi residu.

"Enggak semua sampah bisa terangkut, paling 90%. Yang terangkut 90% itu cuma di beberapa kota saja. Di Jawa saja enggak semuanya," kata Sawung.

Di samping itu, Sawung meminta agar pemerintah bisa meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor yang masuk.

Pemerintah perlu mewaspadai sampah plastik impor mengingat China saat ini sudah menghentikan kebijakan impor sampah.

Hal inilah yang menyebabkan banyak negara mengalihkan pengiriman sampahnya, seperti ke Indonesia.

Sawung menilai pengawasan terhadap sampah impor saat ini masih lemah. Akibatnya, kasus sampah impor kerap terjadi sejak beberapa tahun ke belakang.

"Ini kan sudah sering. Harusnya kita mulai waspada," kata Sawung.

(**/IST)

Berita9.com - Tim hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta pada persidangan lanjutan sengketa perolehan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (19/6). 

Saksi fakta yang dihadirkan pertama oleh tim hukum 02 yaitu Agus Mohamad Maksum. Di hadapan hakim, Agus mengaku dirinya pernah diancam dibunuh.

"Ancaman itu pernah sampai kepada saya dan keluarga saya dan tersebar beritanya tentang ancaman pembunuhan," kata Agus di ruang sidang MK.

Hakim Aswanto lebih lanjut bertanya terkait siapa yang mengancam Agus. Namum Agus enggan menjawab hal itu. 

"Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan ini secara terbuka," katanya.

Agus mengaku diancam sekitar April 2019 lalu. Ia menegaskan ancaman tersebut berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) dan bukan berkaitan dengan kapasitasnya sebagai saksi pada persidangan kali ini.

Ia mengaku tidak pernah melakukan pelaporan terkait hal itu. Ia percaya bahwa tim nya bisa menjamin keamanan dirinya.

Awalnya ia enggan membeberkan siapa  saja pihak yang tahu bahwa dirinya diancam dibunuh. Namun saat diminta terbuka oleh hakim Aswanto, Agus akhirnya mau menyebutkan salah satu pihak yang mengetahui bahwa dirinya berada di bawah ancaman.

"Saya rasa tidak perlu menyebutkan semua. Tapi satu saja saya sebut misal Pak Hasjim Djojohadikusumo," ucapnya.

(**/IST)

Berita9.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyatakan, sebaiknya narapidana korupsi tidak perlu dipindahkan ke LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

"Saya mengatakan di Nusakambangan itu memang lapas yang high risk, lapas pengamanan super maksimum. Napi-napi koruptor bukanlah napi kategori high risk yang memerlukan super maksimum. Jadi, itu persoalannya," kata dia, usai menghadiri dan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2018 dari BPK, di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan,  narapidana yang ditempatkan di Pulau Nusakambangan pada umumnya diperuntukkan untuk narapidana yang sedang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman mati dari kasus narkoba maupun terorisme.

"Itu yang kami dedikasikan untuk berada di sana karena yang di sana itu pada umumnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup pelaku kejahatan narkoba, teroris," ujar dia

Namun, kata dia, Kemenkumham sedang membangun fasilitas LP dengan pengamanan super maksimum di Karanganyar, Jawa Tengah.

"Kami sedang membangun fasilitas untuk lapas super maksimum di Karanganyar. Di sana betul-betul dengan teknologi IT yang bagus dan di lorong paling bawah kami bangun di bawah tanah (untuk) eksekusi mati (napi)," ungkap dia.

Beberapa hari lalu, koruptor kakap yang bekas Ketua DPR, Setya Novanto, didapati sedang berjalan-jalan di luar kompleks LP tanpa pengawalan. Ini kejadian kesekian kali terjadi pada dia dan beberapa narapidana korupsi lain, di antaranya Gayus Tambunan, yang tertangkap mata bisa nonton pertandingan tenis internasional di Nusa Dua, Bali, beberapa tahun lalu. 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham diusulkan untuk mengajukan nama-nama narapidana korupsi yang akan dipindahkan ke LP Nusakambangan.

"KPK kembali akan menyampaikan pada Ditjen PAS terkait pelaksanaan rencana aksi perbaikan lapas. Di Juni 2019 ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya usulan nama narapidana korupsi yang akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, (17/6).

Bahkan sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo, juga telah mengusulkan agar pada 2019 ini terpidana perkara korupsi bisa dimasukkan ke Lapas Nusakambangan.

"Saya berpikir, ini kalau khusus tindak pidana korupsi juga ada di Nusakambangan itu lebih baik karena di sana juga kebetulan ada yang khusus untuk narkoba," kata Agus saat diskusi media "Menggagas Kualitas Lapas" di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4).

Salah satu alasannya, ungkap Agus, bahwa dalam temuan KPK ditemukan jika narapidana korupsi yang mempunyai uang itu bisa menjadi istimewa di lapas umum dan memerintahkan narapidana lainnya.

"Itu karena dia punya duit dia bisa memerintahkan narapidana yang lain yang kebetulan tidak punya duit. Kalau di lapas umum untuk membersihkan kamarnya untuk disuruh ke sana ke sini itu bisa terjadi itu juga sering kali kita saksikan," ungkap Agus.

Pertimbangan lainnya, kata Agus, bahwa Lapas Nusakambangan mempunya beberapa kategori LP mulai dari super maksimum, maksimum, dan medium. 

(**/IST)

Jakarta - Ratusan massa dari elemen masyarakat mengatasnamakan Barisan Insan Muda ( BIMA) dan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) berunjuk rasa didepan Gedung Balaikota DKI, Jakarta, (17/6).

Mereka menyatakan mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tetap menstop reklamasi dan mencopot pejabat dibelakangnya yang berusaha bermain dengan reklamasi.

“Kami pastikan Bapak Anies Baswedan komitmen untuk menstop reklamasi. Pejabat-pejabatnya ada yang blalelo, kami minta copot mereka yang bermain dengan reklamasi,” tegas Koordinator aksi Syarief Hidayatullah saat berorasi.

Menurut dia, terbitnya IMB bangunan lama adalah bukan bangunan baru Pulau C dan D. Kata dia, semenjak Anies menjabat, semua bangunan tersebut sudah berdiri dan Anies pun menyetop karena tidak sesuai dengan prosedur dan janji kampanye, bukan membongkar bangunannya.

“Dengan di stopnya bangunan tersebut tetapi yang memiliki mengajukan ke Pengadilan Jakarta Utara dan Pengadilan Jakarta Utara pun telah memutuskan untuk menerbitkan IMB-nya yaitu untuk Pulau C dan D,” tuturnya.

Dia melanjutkan bahwa Anies sendiri tetap konsisten dengan janji kampanye untuk menyetop Reklamasi dari 17 pulau baru 4 pulau yang sudah ada bangunannya C dan D yang sudah keluar IMB. Sedangkan untuk pengelolaannya sekarang, versi pengelolaannya lebih tinggi Pemprov DKI Jakarta yaitu 65% sedangkan swasta hanya 35% dari yang terdahulu sehingga menguntungkan masyarakat Jakarta.

Sementara daratan sekarang di kuasai oleh Pemprov DKI dan pemprov DKI pun membuka lebar-lebar untuk kesana karena sudah di kuasai oleh Pemprov DKI Jakarta, sedangkan pada waktu itu dikuasai oleh pengembang yang pengelolaannya lebih tinggi dari Pemprov jadi akses ke Pulau C dan Pulau D sangat tertutup, sehingga mulai masyarakat sampai wartawanpun sama sekali tidak bisa menginjak Pulau C dan Pulau D.

“Kalau mau tahu lebih lanjut ya silahkan tanyakan ke pejabat-pejabat lama bukan ke Anies. Raperdapun belum terselesaikan di DPRD dan Pergub masih Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Semua ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta, Anies tetap akan konsisten dan tidak akan menghianati rakyat Jakarta. Sebetulnya ini persoalan yang bengkok yang diluruskan oleh Anies,” pungkasnya.

Syarief juga mengancam akan menggelar aksi serupa ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Gd PTSP Kuningan Jaksel pada Rabu dan Jumat mendatang.

(**/IST)

Page 1 of 87
Go to top