Sindiran Pengadilan Internasional dan Bisa Lepasnya Setnov

Seseorang bisa lepas dari jerat hukum jika mengalami sakit jiwa atau meninggal dunia Seseorang bisa lepas dari jerat hukum jika mengalami sakit jiwa atau meninggal dunia IST

Berita9.com - Pakar hukum tata negara Mohammad Mahfud M. D. menyatakan, pengadilan HAM internasional hanya menangani kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Pernyataan itu keluar dari akun media sosial Mahfud merespons rencana pengacara Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang hendak menuntut KPK di pengadilan internasional karena menangkap dan menahan kliennya.

"Friedrick (Fredrich) akan melaporkan KPK ke Pengadilan HAM Internasional? Hahaha, jangan-jangan Friedrick tak tahu bahwa Pengadilan Internasional tsb (tersebut) hanya mengadili genosida dan kejahatan kemanusiaan," ujar Mahfud melalui akun twitter @mohmahfudmd, Sabtu (18/11).

Mahfud mengatakan dalam cuitan sebelumnya, bahwa Fredrich tak tahu fungsi pengadilan HAM internasional.

"Genosida dan kejahatan kemanusiaan itu pny (punya) arti stipulatif, Bung. Tak bs (bisa) disuruh ngurusi Setnov," ujarnya.

Sebelumnya, Fredrich menuding KPK melakukan pelanggaran HAM karena menahan Setnov yang tengah terbaring di rumah sakit usai mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam. Karenanya, seperti diberitakan banyak media pada Jumat, ia bersama timnya sudah merencanakan akan menuntut KPK ke pengadilan HAM internasional. 

Setnov ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP untuk kedua kalinya oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017.

Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga disinyalir merugikan hingga hingga Rp2,3 triliun.

Setnov saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah sebelumnya menjalani perawatan di RS Medika, Permata Hijau.

Bisa Lepas Jika Sakit Jiwa Atau Wafat

Dalam pandangan lain Ahli Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar memberi pandangan perihal dirawatnya Setnov di rumah sakitl. Menurut Fickar, seseorang bisa lepas dari jerat hukum jika mengalami sakit jiwa atau meninggal dunia.

"Konsekuensi (kasus hukum berhenti) itu cuma dua, yaitu dia (tersangka) sakit jiwa dan tidak bisa apa-apa, kedua, wassalam (meninggal)," ujar Fickar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (18/11).

Fickar mencontohkan, sebuah kasus hukum berhenti pernah terjadi pada Presiden ke-2 Indonesia Soeharto. Kata dia, Soeharto disangka melakukan korupsi saat Orde Baru masih berkuasa. Bedanya, Seoharto lepas dari jerat hukum saat itu karena menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi sebelum akhirnya meninggal dunia.


"Soeharto ketika dianggap korupsi di Orde Baru, kemudian diperiksa, dan menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, maka (pemeriksaannya) berhenti di situ," kata Fickar.

Adapun proses hukum tetap berjalan jika tersangka terus menerus sakit. Pun demikian ketika prosesnya sudah masuk ke tahap persidangan.

Fickar menjelaskan, persidangan dan pembacaan putusan kasus korupsi bisa dilakukan tanpa dihadiri terdakwa atau in absentia. Hal itu sesuai Pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIpikor).

Jika, terdakwa dinyatakan bersalah, negara berhak menagih kerugian negara kepada tersangka. Jika terdakwa saat ditetapkan bersalah dalam kondisi sakit atau mengalami gangguan jiwa, ahli warislah yang akan menanggung kerugiannya.

Fickar sendiri menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Setnov telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apalagi berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, perkara Setnov telah menenuhi alasan obyektif dan subyektif.

Dari sisi obyektif, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Dari sisi subyektif, Abdul menduga, KPK khawatir jika tidak ditahan Setnov bakal melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Ketakutan KPK, menurut Abdul, beralasan karena Setnov hanya memenuhi tiga dari 11 kali panggilan pemeriksaan selama ini.

"Kasus e-KTP ini, kasus korupsi berjamaah. Artinya, barang bukti yang didapat dari satu pelaku lain bisa dijadikan barang bukti untuk pelaku lain," jelasnya.

(OS/ST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top