Berita9.com - PetroChina berencana akan melakukan akuisisi Blok Kasuri di 2018 ini. Akuisisi ini menjadi salah bentuk eksistensi perusahaan untuk sektor hulu migas Indonesia di luar pengembangan blok yang sudah ada. Sekarang blok yang berada di Papua Barat ini dioperatori oleh Genting Oil.

Pengembangan Blok Kasuri saat ini masih menunggu persetujuan Plan of Development (POD) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Diharapkan akuisisi ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya memberi efek positif terhadap hulu migas di Tanah Air.

"Tahun ini sebenarnya kita ada lagi approach ke Kasuri, itu kita diskusi sudah tahap komersial. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan dari downstream," kata Vice Supply Chain Management and Operation Support Gusminar, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Gusminar menjelaskan rencananya perusahaan negeri Tirai Bambu itu akan melakukan farm in di Blok Kausuri sehingga menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi operator di sana. "Kita chip in di sana. Presentase saya kurang tahu tapi mayoritas," ucap dia.

Selain terus memperluas bisnis migas di Indonesia, akuisisi ini dilakukan lantaran Genting Oil dikabarkan menjual beberapa sahamnya di Blok Kasuri. Ditambah, pengembangan blok-blok migas Indonesia juga mulai mengarah ke timur Indonesia.

"Karena Indonesia kedepannya kalau kita melihat bahwa masa depan banyak itu di timur Indonesia. Jadi kita mau banyak kembangkan di sana," jelas dia.

PetroChina terlihat sudah cukup mendalami Blok Kasuri. Gusminar menyebut jika gas dari blok itu dikomersilkan maka gas yang dihasilkan diperkirakan seharga USD5-6 per MMBTU. "Mungkin diangka USD5-USD6 per MMBTU," pungkas dia.

Seperti diketahui, Blok Kasuri masuk dalam tiga proyek besar migas yang dapat berkontribusi menambah cadangan migas sebesar 3,5 triliun kaki kubik (TCF). Pengembangan kedpannya, Blok Kasuri diproyeksikan dapat menghasilkan gas sekitar 285 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Genting Oil telah mengajukan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) sejak awal tahun 2017. Namun, proposal PoD dikembalikan SKK Migas karena biaya yang diajukan dinilai terlalu mahal. Genting mengajukan biaya pengeboran satu sumur pengembangan sebesar USD80 juta hingga USD85 juta. Sedangkan hitungan SKK Migas hanya USD30 juta.


(**/AD)

Berita9.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat produksi siap jual (lifting) migas di 2017 tidak mencapai target. Ada harapan agar kondisi ini bisa terus mengalami perbaikan dan kedepannya target yang sudah ditetapkan bisa tercapai 100 persen.

Sampai 31 Desember 2017, tercatat total lifting migas hanya mencapai 1,944 juta barel ekuivalen per hari (BOEPD) atau sekitar 98,9 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar 1,965 juta BOEPD.

"Capaian lifting migas 1,944 juta BOEPD atau 98,9 persen di bawah target," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dalam sebuah konferensi pers, di Kantor SKK Migas, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018.

Ia menyebut rincian lifting tersebut terdiri dari lifting minyak sebesar 803,8 ribu barel per hari (barel opil per hari/BOPD) atau sebesar 98,6 persen dari  APBNP. Sementara lifting gas tercatat 6,386 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sebesar 99,2 persen.

Sementara untuk capaian produksi migas, Amien menjelaskan, sampai dengan 31 Desember 2017 mencatat sebesar 2,162 juta BOEPD dengan rincian 801,4 ribu BOPD untuk produksi minyak dan 7,621 MMSCFD untuk produksi gas.

"Jadi lifting di 2017 lebih tinggi dari produksi di 2017. Ini bagus karena untuk mengurangi yang tersimpan di storage," ucap dia.

Adapun 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan catatan lifting minyak tertinggi adalah Chevron Pasific Indonesia dengan wilayah kerja Rokan, Mobil Cepu dengan wilayah kerja Cepu, Pertamina EP wilayah kerja seluruh Indonesia, Total E&P Indonesie yang mengoperatori Blok Mahakam, dan PHE ONWJ dengan wilayah kerja ONWJ.

Lalu, CNOOC SES wilayah kerja SES, Medco Natuna dengan wilayah kerja South Natuna Sea B, Chevron Indonesia Company dengan wilayah East Kalimantan, Petronas Carigali wilayah kerja Ketapang, dan Vico dengan wilayah kerja Sanga-Sanga.

"Sebanyak 10 KKKS ini menyumbang 86 persen lifting terbesar," imbuh Amien.

Sedangkan 10 KKKS dengan lifting migas terbesar adalah Total E&P Indonesie dengan wilayah kerja Mahakam, BP Tangguh wilayah kerja Berau Wiriagar, dan Muturi,  Kamudian, Pertamina EP dengan beberapa wilayah kerja di seluruh Indonesia, Connocophilips sebagai operator wilayah kerja Grissik, dan JOBP-Medco Tomori dengan wilayah kerja Senoro Toili.

Lalu ada Kangean Energy Indonesia dengan wilayah kerja Kangean, Premier Oil operator Natuna Sea Blok A, Eni Muara Bakau untuk wilayah kerja Muara Bakau, Medco Natuna untuk wilayah kerja South Natuna Sea B, dan Petrochina Jabung untuk wilayah Jabung.


(**/Ab)

Berita9.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali diberikan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara oleh pemerintah. Semula status IUPK sementara akan berakhir pada 10 Januari 2018 kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2018.

Pihak PTFI melalui Juru Bicara, Riza Pratama mengungkapkan, menjelang pergantian tahun yakni pada 28 Desember 2017 pemerintah telah memberikan perpanjangan untuk status IUPK PTFI. "IUPK perpanjangan sudah diterbitkan sampai 30 Juni 2018. IUPK diterbitkan di 28 Desember 2017," kata Riza, kepada awak media, di Jakarta, Selasa, 2 Januari 2018.

Riza mengungkapkan perpanjangan IUPK sementara ini diberikan lantaran proses negosiasi antara pemerintah dan PTFI masih berlangsung. "Perundingan masih berjalan," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah memperpanjang status IUPK sementara PTFI. Awalnya IUPK sementara diberikan untuk periode 10 Februari sampai 10 Oktober 2017, kemudian IUPK sementara diperpanjang kembali sampai tiga bulan ke depan atau 10 Januari.

"IUPK jatuh (selesai) pada 10 Oktober. Kita akan kasih tiga bulan saja," kata Jonan, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI, beberapa waktu yang lalu.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan, syarat agar perusahaan tambang itu dapat melakukan ekspor konsentrat adalah harus mengantongi status IUPK. Oleh karena itu, pemerintah memperpanjang kembali IUPK sementara hingga tiga bulan ke depan.

"Syarat ekspor konsentrat harus IUPK. IUPK akan diperpanjang," ucap Bambang Gatot.

(**/Med)

Go to top