Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan terdapat 3,6 juta barel minyak bumi dengan status dead stock yang hingga kini belum bisa diolah dan tidak dimanfaatkan. Dead stok atau unpumpable stock merupakan minyak mentah hasil pengeboran yang mengendap di dalam tangki dan tidak dapat dipompa untuk disalurkan.

Dead stock minyak mentah berada pada tangki-tangki fasilitas produksi milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Arcandra menginginkan agar volume stok minyak mentah yang selama ini mengendap dapat dimanfaatkan untuk dijual sehingga bisa menambah penerimaan negara di sektor migas.

"Pemerintah menginginkan stok-stok yang selama ini tidak bisa dipompa dan diam di tangki itu bisa dibersihkan dan bisa kita jual. Sehingga yang dinamakan dead stock yang selama ini diam menjadi bermanfaat," kata Arcandra, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa, 11 September 2018.

Selama ini minyak mentah yang mengendap tersebut menjadi beban biaya yang harus dibayarkan oleh negara melalui skema recovery. Hal ini dianggap tidak efisien dan berpotensi mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas.

Lebih jauh untuk mengurangi beban pada negara, Arcandra yakin, dengan teknologi yang dimiliki KKKS bisa melakukan konversi stok yang mengendap tersebut untuk bisa dimanfaatkan dan dijual. "Teknologinya ada dari beberapa opsi nanti kita evaluasi mana yang secara teknologi layak dan secara keekonomian masuk," pungkas Arcandra.

(**/ABD)

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak ada alasan lagi untuk segera mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport).

Kementerian yang dipimpin Ignatius Jonan diminta tidak ragu-ragu mencabut izin perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Jadi intinya dosa-dosa Freeport sudah terlalu banyak. Kita sudah dihina, mulai dari buang sampah, tidak bangun smelter. Menurut saya cabut saja izinnya. Dan tidak perlu menunggu sampai tahun 2021," kata anggota Komisi VII DPR Ivan Doly Gultom saat rapat dengan Dirjen Minerba dan Direktur Utama Freeport di DPR, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Politikus Partai Golkar ini meminta pemerinta tidak perlu khawatir bila Freeport membawa ke pengadilan arbitase. Sebab, dengan bukti-bukti yang dimiliki, pemerintah diyakini menang. Apalagi Freeport sampai saat progres smelter belum jelas.

"Kenapa sih bapak engga bangun smelter kan udah dapat banyak keuntungan?" ujar Ivan tegas.

Direktur Eksekutif Freeport Tonny Wenas yang hadir dalam rapat ini tidak berkomentar. Tonny terlihat mendengarkan dengan seksama permintaan DPR. Demikian juga Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot juga tidak komentar.

Dia juga mempertanyakan langkah pemerintah akan mengakuisisi 51% saham Freeport senilai US$ 3,85 miliar. Menurut dia, angka ini tidak wajar. Terlebih izin Freeport akan habis tahun 2021 mendatang.

"Kita harus membayar saham 51 %. Kenapa enggak nunggu 2021?" kata dia bertanya.

Tony menjawab. "Sesuai dengan kontrak karya, bisa ajukan 2x10 tahun," kata Tonny menjawab.

"Artinya bapak hakul yakin kalau diperpanjang," timpal Ivan. Tonny kembali menjawab sesuai kontrak karya Freeport bisa mengajukan perpanjangan 2x10 tahun.

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batu bara tahun 2009, pemerintah mewajibkan seruh perusahaan, termasuk PT Freeport membangun smelter dan tidak lagi mengekspor bahan mineral mentah.

Guna melaksanakan kewajiban ini, perusahaan diberikan waktu selama lima tahun hingga 2014. Namun, kebijakan ini belum bisa dilakukan karena pembangunan smelternya belum terlaksana 100%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekarang ini masih mengevaluasi kemajuan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) PT Freeport Indonesia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan, pembangunan smelter PT Freeport baru 2,47%.

"Kemarin kalau ngga salah sudah nambah kira-kira mencapai 2,47 persen. Tapi ini kan belum selesai evaluasinya," kata Bambang di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Menurut dia, pembangunan smelter Freeport ini ditopang oleh beberapa studi. Misalnya lokasi smelter di Java Integreted Industrial and Ports Estate (JIIPE).

"(Lokasi) Di pinggir pantai. Jadi kalau jalan, itu sebelah kiri. Yang sudah dibuat kubangan air. Ada soil test, tes pemancangan, sudah ada studi geo tech, dan juga sudah ada basic desain. Tapi kan memang lokasi itu sewa. Karena kawasan industri, sewa ke JIIPE. Ngga boleh dimiliki," ujar dia.

Bambang mengamini, capaian ini memang belum maksimal. "Iya, belum ada progres yang signifikan. Kan belum selesai," kata dia.

Direktur Eksekutif Freeport, Tony Wenas mengamini, pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur baru 95% dari targetnya. Perusahaan asal Amerika Serikat menargetkan pembangunan smelter mencapai 5,18 % pada Agustus 2018.

"Masih 95% dari rencana," kata Tony. (*)

Berita9.com - Pemerintah Provinsi DKI  melalui Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sedang menggodok mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk merealisasikan sampah jadi energi listrik.

Proyek ini rencananya mengambil sampah dari tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis TPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan KPBU bentuknya masih baru di DKI, akan tetapi belum punya prosedurnya.

"Kita ini sedang mencari pola, setidaknya pola mana yang pas untuk DKI. Projek mana-mana saja yang bisa kita tetapkan jadi projek KPBU," katanya melalui rilis yang diterima, Selasa (14/8/2018) malam.

Asep menjelaskan, sudah ada 30 perusahaan yang berniat melakukan perubahan seperti itu, tapi khususnya untuk di TPST Bantargebang sendiri hanya ada lima korporasi. Salah satunya adalah PT Multi Energi Terbarukan.

Lewat teknik thermochemical melalui quasy pyrolysis, PT MET mengaku siap mengolah sampah di atas areal seluas 110 hektar itu dengan menggunakan cara meningkatkan nilai tata kelola sampah menjadi energi listrik. 

Asep mengakui kalau pihaknya memang menyambut baik niat baik dari pihak swasta tersebut. Tapi, ia tak bisa memastikan proses penggodokan itu akan selesai dalam waktu berapa lama. Sebab, keputusan itu berada di pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta.

"Ya kita berharap, kebetulan yang leadingnya bukan di Dinas LH, ada di dinas lain, di dinas PTSP," tutupnya. (*)

Go to top