Berita9.com - Pemerintah kembali menandatangani 2 Wilayah Kerja (WK), yaitu WK Lampung III dan WK GMB Muralim yang semula menggunakan skema bagi hasil cost recovery menjadi gross split.

Skema gross split yang lebih efisien, tidak berbelit-belit, sederhana dan lebih memiliki kepastian, di mana parameter pembagian insentif jelas dan terukur, menjadikan perusahaan mengalihkan kontraknya menjadi gross split.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang menyaksikan penandatanganan ini mengungkapkan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam waktu 1 bulan.

"Kementerian ESDM sebisa mungkin memenuhi janjinya. Untuk WK alih kelola itu 1 bulan," tegas Arcandra, Senin (11/2).

"Kita berjanji tanggal 9 Februari harus tanda tangan alih kelolanya. Karena 9 Februari jatuhnya pada hari Sabtu, maka kita menandatangani WK ini secepatnya, yaitu Senin pagi," lanjutnya.

Arcandra menerangkan, dengan ditandatanganinya dua KKS ini, maka saat ini total WK yang telah menggunakan skema gross split menjadi 39.

"WK CBM Muralim ini WK pertama yang beralih ke gross split. Kalau kita lihat apa yang kita laksanakan sampai hari ini, total jumlah WK yang sudah beralih ke gross split menjadi 39 Wilayah Kerja. 14 dari blok eksplorasi, 21 dari perpanjangan atau alih kelola, 4 yang amandemen, termasuk hari ini 2," jelas Arcandra.

Kontrak Kerja Sama (KKS) WK Lampung III ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2009 dengan operator PT Harpindo Mitra Kharisma, sedangkan KKS WK GMB Muralim ditandatangani tanggal 3 Desember 2010 dengan operator Dart Energy (Muralim) Pte Ltd.

Perubahan skema ini tidak mempengaruhi masa kontrak bagi hasil selama 30 tahun dari tanggal efektif kontrak awal. Adapun luas WK Lampung III saat ini adalah 919 km2 dan WK GMB Muralim sebesar 687,92 km2.

PT Harpindo Mitra Kharisma dan Dart Energy (Muralim) Pte Ltd merupakan KKKS gelombang ketiga yang beralih menggunakan skema Gross Split.

Perubahan menjadi skema Gross Split sebelumnya telah dilakukan oleh Eni East Sepinggan dan West Natuna Exploration Ltd pada bulan 11 Desember 2018 dan 17 Januari 2019. 

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, biaya yang sudah dikeluarkan kontraktor pada masa eksplorasi tetap diakui dan diberlakukan sebagai biaya operasi.

Pemerintah berpesan kepada Kontraktor untuk memanfaatkan waktu eksplorasi dengan sebaik mungkin dan harus melaksanakan komitmen pasti agar dapat menemukan cadangan hidrokarbon baru dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Diketahui, untuk WK Lampung III, sisa Komitmen Pasti yang harus dilaksanakan berupa Pengeboran 1 Sumur Eksplorasi dengan perkiraan biaya sebesar 2,3 juta dolar AS.

Adapun komitmen kerja untuk 3 tahun kedua masa eksplorasi adalah G&G (telah dilaksanakan), Seismik 2D 200 Km, dan Pengeboran 4 Sumur.

Kontraktor telah mengajukan Tambahan Waktu Eksplorasi WK Lampung III selama 18 bulan untuk proses pembebasan lahan dalam rangka pengeboran sumur eksplorasi (Sugih-1) dan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5,3 juta dolar AS.

Sementara untuk GMB Muralim, sisa Komitmen Pasti yang harus dilaksanakan berupa Pengeboran 1 Sumur Eksplorasi dan 1 New Production Test Well sebenarnya sudah dilaksanakan namun belum selesai. Perkiraan biaya penyelesaian tersebut sebesar 300 ribu dolar AS.

Adapun komitmen kerja untuk 3 tahun kedua masa eksplorasi adalah 1 corehole drilling, 5 Production Test, dan Pengeboran 4 Sumur. Kontraktor telah mengalokasikan dana dalam bentuk Joint Account sebesar 300 ribu dolar AS. dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 330 ribu dolar AS. Masa Kontrak tetap 30 tahun dari tanggal kontrak awal atau hingga 4 Mei 2039 untuk WK lampung III dan 2 Desember 2040 untuk WK GMB Muralim. (*)

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengatakan, meski realisasi lifting gas Blok Mahakam turun, namun melampaui target yang ditetapkan operator sebelumnya, yaitu Total EP Indonesia.

Adapun lifting Blok Mahaman yang dioperatori PHE Mahakam mencapai 832 mmscfd. Atau 75% dari target APBN 2018 sebesar 1.110 mmscfd.

"Sekarang coba lihat data kalau dipegang total berapa dropnya? Masih lebih tinggi dari prediksi penurunan yang diajukan Total," kata Archandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/1/2018).

Namun, Archandra mengaku tidak ingat data penurunan yang diajukan operator sebelumnya, Total. Hanya saja, kata dia, produksi Pertamina jauh lebih tinggi dibandingkan Total.

"Enggak inget saya (datanya) lebih tinggi produksi Pertamina dibanding dengan prediksi total," kata dia.

Ke depan, papar Arcandra yang sempat menjadi Menteri ESDM tersingkat di dunia ini, perlu dilakukan perbaikan kinerja. Ya, agar lifting gas bisa mencapai target.

"Segala upaya sedang dilakukan dengan direktur hulu yang baru," kata dia.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyebutkan, tidak tercapainya realisasi itu dikarenakan pada 2018 Pertamina disibukan dengan masa transisi dari PT Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.

Sehingga produksi di blok kaya gas itu, tidak bisa maksimal.

"Mahakam kan masa transisi waktu itu. Kan dia (PT Pertamina) baru 2018 baru kelola," kata Dwi di Kementerian ESDM, (7/1).

Mengenai target lifting gas pada 2019 ini, dia belum bisa memastikan. Tapi kata dia, tidak jauh dari 2018 lalu. Hal ini lantaran investasi tahun 2018 tidak terlalu banyak.

"2018 kan investasinya tidak banyak. Jadi 2019 belum berdampak," ujar dia.

Tapi, kata dia, pada tahun 2019 investasi akan banyak dilakukan oleh Pertamina di lapangan gas terbesar itu. Salah satunya adalah pengeboran sumur baru.

Kendati begitu, investasi ini belum bisa berdampak pada lifting di tahun 2019. Dampak investasi atau kenaikan produksi akan dirasakan pada 2020.

"Jadi 2019 belum berdampak, tapi akan berdampak pada tahun 2020," kata dia.

Diketahui, masa transisi dilakukan pada tahun 2017 dan melakukan investasi. Tapi Pertamina belum menjadi operator blok ini. Dan pada 1 Januari 2018 perusahaan plat merah ini baru menjadi operator. (*)

Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terpilih, Dwi Soetjipto, bakal menyelesaikan beberapa sisa pekerjaan yang tersisa di lembaga tersebut.

Bekas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ini resmi dilantik menjadi Kepala SKK Migas menggantikan Amien Sunaryadi yang telah menjabat selama empat tahun lamanya.

Dwi menuturkan bahwa dalam tiga bulan kedepan ada beberapa pending matters alias keputusan yang menunggu untuk ditetapkan, yang bakal diselesaikan hingga akhir 2019.

Beberapa di antaranya yaitu Plan of Development (POD) atau rencana pengembangan Blok Masela di Provinsi Maluku dan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) garapan Chevron Indonesia.

"Total ada 11 pending matters," kata Dwi usai acara pelantikan di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 3 Desember 2018.

Blok Masela, kata Dwi, memang menjadi prioritas karena menyimpan potensi penambahan produksi minyak dan gas yang cukup besar. Semula, target operasinya, khusus untuk onstream adalah awal 2027.

"Menurut informasi, digeser lebih cepat satu sampai dua tahun untuk onstream ini," ujarnya.

Saat proses pelantikan, Jonan memang berpesan kepada Dwi untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas Indonesia.

Jonan meminta Dwi melakukan pengukuran dan perpanjangan dari Wilayah Kerja (WK) Migas. yang tersebar di seluruh Indonesia.

"(Perpanjangan) itu mewajibkan penyerahkan komitmen kerja pasti yang sampai sekarang mencapai US$ 2 miliar untuk 10 tahun kedepan untuk eksplorasi," ujarnya.

Pesan ini, kata Dwi, juga telah diterimanya juga dari Amien bahwa untuk meningkatkan produksi memang harus ada investasi.

Selain produksi, juga ada upaya untuk meningkatkan cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi yg masif dan memerlukan banyak investor.

"Jadi nanti kendala-kendala yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi, akan kami diskusikan dengan pak menteri," ujarnya.

Tapi ada pula yang akan langsung digarap dalam waktu dekat ini yaitu pemetaan cekungan yang menjadi sumber potensi migas. Pemetaan itu akan dilakukan dalam satu hingga dua minggu kedepan.

"Cekungan itu ada dimana-mana yang besar, nanti data yang sudah ada akan dipahami oleh tim khusus," ujarnya.

Terakhir, Dei berjanji akan melanjutkan sinergi antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar tercipta produksi migas yang lebih efisien.

Sistem yang dibangun pak Amien dan tim, kata Dwi, akan dilanjutkan, termasuk urusan tata kelola organisasi SKK Migas untuk mendukungnya.

"Maka Kemudian dengan efisiensi itu, performa akan naik, dan kalau naik maka mereka (investor) akan memiliki keinginan untuk berinvestasi," ujarnya. (*)

Go to top