Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini membuka acara pertemuan tahunan pengusaha minyak dan gas dalam Indonesian Petroleoum Association (IPA) Convex 2018. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan regulasi peraturan dan perizinan di sektor migas dalam negeri masih kurang kondusif.
 
Menurut dia, meskipun kementerian saat ini sudah mengurangi sebanyak 186 regulasi peraturan dan perizinan, di mana baru 14 perizinan di hulu yang baru disederhanakan, Jokowi menilai regulisasinya masih berbelit-belit.
 
“Regulasi perizinan harus dipangkas. Jangan lagi berbelit-belit,” kata Jokowi dalam sambutanya di IPA Convex 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/5).
 
Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor migas yang pagi ini datag ke IPA Convex 2018, Jokowi menegaskan agar mereka menyampaikan apa saja regulasi perizinan yang masih menghambat investasi mereka.
 
Hal itu, kata dia, bisa disampaikan dalam forum yang berlangsung 3 hari ini atau langsung ke dirinya.
 
“Saya ingin dibicarakan di forum ini apa regulasi yg masih berbelit-belit. Sampaikan saja ke Menteri ESDM (Ignasius Jonan). Kalau enggak sanggup, sampaikan langsung ke saya,” jelasnya.
 
Jokowi juga menuturkan, para KKKS bisa menyampaikan masukan mereka tentang sistem kontrak bagi hasil gross split yang baru diterapkan di Indonesia menggantikan skema cost recovery.
 
Sebab, bulan ini pemerintah akan meluncurkan Online Single Submission atau peraturan izin satu pintu.
 
“Sampaikan saja termasuk gross split, apa yang harus dibenahi. Bulan ini kami akan buka Online Single Submission. Jadi tidak usah muter-muter dari kementerian lain ke kementerian lain. Dari dirjen ke dirjen lain, dan gubernur ke bupati. Mudah-mudahan bulan ini akan rampung dari pusat ke daerah dengan sistem ini,” jelasnya.
 
(**/KM)

Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ternyata juga berpengaruh terhadap bisnis jual beli gas bumi dalam negeri. PT PGN Tbk pun mengaku telah menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang paman sam itu.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, pihaknya sudah memprediksi dan mempersiapkan antisipasi untuk penjualan harga gas dalam negeri. Bahkan pelemahan rupiah ini sudah diantisipasi sebelum kontrak kerja disepakati. 

"Penguatan dolar AS ke rupiah kita juga sudah prediksi, kita sudah mengantisipasi. Kami ada adjustment terhadap dokumen perjanjian jual beli," kata Jobi di Jakarta, 26 April 2018. 

Diketahui, PGN memiliki banyak pelanggan gas mulai dari PLN, industri hingga rumah tangga. Meski begitu, Jobi masih enggan menyebut rincian penyesuaian perjanjian jual beli gas tersebut. 

"Maaf detailnya belum bisa kami sampaikan di sini," katanya. 

Pendapatan 2017 turun

Di satu sisi, Jobi pun mengakui pendapatan bersih PGN pada 2017 turun, lantaran ada pengurangan penggunaan gas oleh pelanggan besar PGN seperti PLN. Imbasnya, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam RUPST tahun ini turun dibanding dividen tahun lalu. 

"Karena pendapatan bersih kita turun kan jadi dibagi (untuk dividen). Ada beberapa faktor karena pengurangan penggunaan gas, terus juga ada kaitannya dengan akuntansi impairment," katanya.

Dia pun mengakui beberapa waktu belakangan ini pelanggan PGN tidak membeli gas ke PGN seperti PLN. Hal itu yang menjadi salah satu menurunnya pendapatan PLN. 

"Ada volume juga kemarin sempat kontraksi, PLN sempat tiga bulan enggak ngambil (gas). Pelanggan-pelanggan besar kita sedikit kontraksi, ya pendapatan kita terganggu, terus harga jual kita juga enggak sempat di-adjust naik," ujar dia. 

Sebagai informasi, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sepakat membagikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih tahun buku 2017 kepada pemegang saham.

Adapun dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yaitu sebesar Rp766,27 miliar yaitu Rp31,61 per lembar saham. Jumlah itu merupakan 40 persen dari perolehan laba bersih PGN sepanjang tahun lalu sebesar US$143 juta.

(**/VN)

Berita9.com - ‎Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mengaku mulai khawatir dengan cadangan minyak tanah air yang mulai mengikis.

Hal itu disebabkan lapangan minyak di Riau, seperti Minas dan Duri merupakan temuan paling terbanyak hingga sembilan miliar barel di 1982 sudah tidak ada lagi.

Demikian disampaikan oleh ‎Sekertaris SKK Migas, Arief Setiawan Handoko, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 16 April 2018.

"Ini yang mengkhawatirkan juga buat kita, ini penemuan cadangan migas, kita lihat 1892 itu yang kita temukan cadangan minyak yang besar itu Duri dan Minas, itu (penemuan) tahun sebelum kita merdeka," ucap Arief.

Go to top