Berita9.com - Pemerintah telah menetapkan pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia sebesar 41,64 persen, dilakukan secara bertahap ke pihak nasional. Namun, belum ada pilihan untuk menggunakan mekanime pelepasan saham ke publik (Initial Public Offering/IPO).

Menteri Energ‎i dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan,‎ dalam waktu dekat proses kepemilikan saham dilakukan, setelah Freeport McMorant Inc sepakat melepas sahamnya sebesar 41,64 persen, untuk mengenapi menjadi 51 persen kepada pihak nasional.

‎"Freeport pada prinsipnya sudah selesai. Implementasinya akuisisinya akan dilakukan dalam waktu segera," kata Jonan, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Jonan menuturkan, proses kepemilikan saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut akan dilakukan secara bertahap. Kemudian menyesuaikan kemampuan pemerintah dalam membeli saham tersebut.

"Dan konversi menjadi saham itu sesuai arahan Presiden akan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan kita," tutur Jonan.

Untuk mekanisme pelepasan saham, akan ditawarkan ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta nasional. "Kalau sekarang divestasinya harus jalan dulu," ujar dia.

Jonan mengungkapkan, jika pihak nasional yang ditetapkan tersebut telah memiliki 51 persen saham Freeport Indonesia kemudian dikaji untuk melepas saham ke publik.

‎"Jadi setelah pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi dan Wilayah Papua segala macam itu punya 51 secara kumulatif, nanti mestinya dipikirkan untuk go public di kemudian hari. Enggak sekarang," tutur Jonan.

(**/LE)

Berita9.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di sektor Energi Baru Terbaruan dan Konservasi Energi (EBTKE) semakin menggeliat. 

Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan, salah satu capaian tersebut adalah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terpasang mengalami kenaikan yang signifikan. 

ika pada 2014, kapasitasnya hanya 1403,5 mega watt (MW), hingga Oktober 2017 kapasitasnya telah mencapai 1.808,5 MW. 

"Di akhir tahun ada tambahan dari PLTP Ulubelu 4 berkapasitas 55 MW dan PLTP Sarulla 2 110 MW," kata Rida dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Ahad 29 Oktober 2017.

Sementara itu, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) tercatat kapasitas terpasang saat ini mencapai 259,8 MW. Kapasitas ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 122,7 MW

Lalu, capaian kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Bioenergi, pada 2014 kapasitasnya sekitar 898,5 MW. Saat ini, kapasitasnya tercatat sebanyak 1.812 MW. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2015 yang tercatat menjadi 1.767,1 MW.  

Menurut dia, peningkatan kapasitas pembangkit bioenergi dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan karena kebanyakan berasal dari biomassa dan biogas yang berada di perkebunan kelapa sawit. 

"Kendalanya kapasitas yang relatif kecil yakni 1 MW. Selain itu, ada kendala jarak pabrik dengan transmisi PLN cukup jauh sehingga tidak ekonomis untuk dikembangkan," ungkap dia.

Sementara itu, serapan biodiesel pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Tercatat serapan biodiesel hanya 1,67 juta Kilolter (Kl). Padahal tahun lalu mencapai 3,65 juta Kl.

Meski begitu, Rida optimistis pengembangan biofuel akan berjalan baik. Hal ini bisa dilihat dari bertambahnya jumlah pemasok biodiesel.

Saat ini, kuota biodiesel diberlakukan per enam bulan. Kementerian ESDM menetapkan kuota pengadaan biodiesel bersubsidi periode November 2017 hingga April 2018 sebesar 1.407.778 kiloliter (kl). Rida mengatakan jumlah tersebut bertambah 30.030 kl dibanding periode sebelumnya. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, pemerintah tetap fokus untuk mengejar target bauran energi senilai 23 persen pada 2025 dari subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT), dan ditargetkan dalam tiga tahun mendatang mencapai 17 hingga 18 persen. 

"Kami masih berkomitmen, bauran energi sebesar 23 persen pada 2025. Kami yakin dalam tiga tahun mendatang akan mencapai 17 persen hingga 18 persen," kata Jonan.


(**/SCI)

Berita9.com - Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Wilayah Nusa Tenggara Barat terus memperbesar penggunaan listrik yang dihasilkan dari energi baru terbarukan salah satunya matahari.

"Untuk saat ini pemanfaatan listrik yang dihasilkan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) hanya lima persen dari total daya terpasang sebesar 294 megawatt," kata Hubungan Masyarakat (Humas) PT PLN Wilayah NTB Rachmawan Primadya, di Mataram, Kamis. (26/10).

Ia mengatakan pemanfaatan listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pemanfaatan listrik yang dihasilkan dari EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025.

PLN Wilayah NTB akan membeli listrik tenaga surya dari IPP atau swasta yang membangun PLTS tersebar berkapasitas 20 MW yang tersebar di empat lokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Satu unit PLTS di masing-masing lokasi berkapasitas lima MW.

Menurut pria yang akrab disapa Prima ini, pembangunan PLTS tersebut dimulai pada tahun 2017 dan akan dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan kebutuhan.

"Pembangunan PLTS tersebut harus melalui tender kontrak di Jakarta. Kami belum tahu pasti sudah sejauh mana prosesnya," ujarnya.

Energi listrik dari matahari, kata dia, juga dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi wisata yang dikembangkan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan konsep eco tourism.

PT ITDC (Persero) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) membentuk perusahaan patungan (joint venture company) untuk membangun PLTS.

ITDC sudah menyiapkan lahan seluas 40-60 hektare yang akan menjadi lokasi pembangunan PLTS.

Perusahaan patungan itu selanjutnya akan bekerja sama dengan PLN sebagai pembeli sekaligus menyalurkan listrik dari PLTS dengan skema pembelian.

"Kalau PLTS sudah terbangun, ITDC tidak boleh menjual langsung listriknya, tapi harus melalui kerja sama dengan PLN," katanya.

(**/Ant)

Go to top