Jakarta - Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) memasuki babak baru. Untuk bisa menguasai 51 persen saham tersebut, PT Inalum (Persero) dan induk PTFI yakni Freeport McMoran telah sepakat menentukan besaran transaksi sebesar USD3,85 miliar.

Besaran angka tersebut pun telah dibubuhkan dalam penandatanganan perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) antara Inalum dan Freeport McMoRan serta Rio Tinto pada Kamis 12 Juli kemarin. Namun beberapa pihak menilai HoA masih menyisakan permasalahan hukum. Hal itu seperti diutarakan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana.

Misalnya, Hikmahanto menggarisbawahi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menyebut HoA bersifat mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat atau non-binding agreement.

"Hal ini perlu mendapat klarifikasi mengingat status binding dan non-binding agreement mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

Menurutnya bila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa maka menjadi pertanyaan apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum, sebab bisa melemahkan posisi Inalum. Tidak hanya itu, dalam laman London Stock Exchange juga disebutkan harga penjualan 40 persen participating interest sebesar USD3,5 miliar.

Harga tersebut, dinilai Hikmahanto, memperhitungkan juga investasi setelah perpanjangan konsesi PTFI hingga 2041. Artinya, lanjutnya, sebaiknya Inalum tidak melakukan pembelian sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apabila diteruskan, tambahnya, proses divestasi dengan memperhitungkan hal tersebut membuat manajemen Inalum saat ini bisa diduga melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari ketika sudah tidak menjabat lagi. Hal tersebut karena manajemen dianggap telah merugikan keuangan negara.

"Kerugian negara dianggap terjadi karena harga pembelian participating interest didasarkan harga bila mendapat perpanjangan. Padahal izin perpanjangan dari Kementerian ESDM pada saat perjanjian jual beli participating interest dilakukan belum diterbitkan," tutur dia.

Menanggapi perihal nilai transaksi dan potensi kerugian negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah kesempatan, enggan berkomentar dan meminta agar Inalum menjawab perihal dimaksud. "Mengenai harga silakan nanti bicara dengan Inalum," ujar Ani, sapaan akrabnya singkat. (*)

 

Jakarta - Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) boleh menggunakan LPG bersubsidi.

"Itu kan pedagang keliling gapapa pake elpiji (bersubsidi). Minyak tanah juga boleh kan," kata Dirjen Migas Djoko Siswanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Menurut dia, pelaku UMKM punya hak untuk mendapatkan LPG 3Kg yang disubsidi pemerintah. "Mereka berhak kok. Nah data data begitu, teknisnya, batas nya kek mana," kata dia.

Pemerintah sekarang ini diketahui tengah mengendalikan distribusi LPG bersubsidi. Tujuannya supaya penyebaran LPG tetap sasaran ke masyarakat kurang mampu.

Namun begitu, Kementerian ESDM belum menemukan cara atau skema jitu terkait distribusi tertutup LPG 3Kg bersubsidi. Menurut Djoko saat ini skema scan barcode dan bantuan langsung tunai (BLT) masih dibahas dan belum final.

Djoko mengatakan, skema tersebut ditargetkan bakal selesai di 2019 nanti. Padahal sebelumnya skema ini akan diterapkan tahun 2018 ini, namun belum terlaksana.

Sambil menunggu skema selelai, Pertamina mengeluarkan produk LPG 3Kg nonsubsidi. Tujuannya adalah alternatif bagi masyarakat mampu supaya tidak memakai LPG 3 Kg bersubdisi. (*)

Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini membuka acara pertemuan tahunan pengusaha minyak dan gas dalam Indonesian Petroleoum Association (IPA) Convex 2018. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan regulasi peraturan dan perizinan di sektor migas dalam negeri masih kurang kondusif.
 
Menurut dia, meskipun kementerian saat ini sudah mengurangi sebanyak 186 regulasi peraturan dan perizinan, di mana baru 14 perizinan di hulu yang baru disederhanakan, Jokowi menilai regulisasinya masih berbelit-belit.
 
“Regulasi perizinan harus dipangkas. Jangan lagi berbelit-belit,” kata Jokowi dalam sambutanya di IPA Convex 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (2/5).
 
Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor migas yang pagi ini datag ke IPA Convex 2018, Jokowi menegaskan agar mereka menyampaikan apa saja regulasi perizinan yang masih menghambat investasi mereka.
 
Hal itu, kata dia, bisa disampaikan dalam forum yang berlangsung 3 hari ini atau langsung ke dirinya.
 
“Saya ingin dibicarakan di forum ini apa regulasi yg masih berbelit-belit. Sampaikan saja ke Menteri ESDM (Ignasius Jonan). Kalau enggak sanggup, sampaikan langsung ke saya,” jelasnya.
 
Jokowi juga menuturkan, para KKKS bisa menyampaikan masukan mereka tentang sistem kontrak bagi hasil gross split yang baru diterapkan di Indonesia menggantikan skema cost recovery.
 
Sebab, bulan ini pemerintah akan meluncurkan Online Single Submission atau peraturan izin satu pintu.
 
“Sampaikan saja termasuk gross split, apa yang harus dibenahi. Bulan ini kami akan buka Online Single Submission. Jadi tidak usah muter-muter dari kementerian lain ke kementerian lain. Dari dirjen ke dirjen lain, dan gubernur ke bupati. Mudah-mudahan bulan ini akan rampung dari pusat ke daerah dengan sistem ini,” jelasnya.
 
(**/KM)
Go to top