Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan impor Indonesia meningkat 23,66 persen di Oktober dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan nilai impor USD 17,62 miliar.

Kenaikan tersebut disumbangkan oleh impor migas yang naik 26,97 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merespon, kenaikan tersebut wajar mengingat impor migas digunakan sebagai bahan bakar untuk konsumsi maupun kegiatan produktif.

"Kan ini sebagai alat produksi, walaupun digunakan oleh konsumen itu kan digunakan untuk berkegiatan," ujarnya saat di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut Jonan, masih tingginya angka impor migas yang menyebabkan defisit neraca perdagangan bisa di atasi dengan meningkatkan dari sisi ekspor non migas. 

Dia pun menyinggung soal tingginya impor migas yang dianggap menjadi penyebab angka impor membengkak. Namun menurutnya defisit ini bisa diatasi dengan menggenjot ekspor non migas. Menurutnya saat ini ekspor non migas masih minim.

Jonan mencontohkan, seperti halnya negara Tiongkok ekspor komoditas non migas lebih besar sehingga tak ada masalah defisit. Sama dengan Tiongkok, negara Singapura pun dapat terjaga meskipun impor migas mereka besar langaran keterbatasan sumber daya alam.

"Singapura punya minyak enggak? itu impor semua kan. Kenapa mata uangnya masih kuat? (ekspornya tinggi) iya," tandasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat, impor migas pada Oktober 2018 sebesar US$ 2,9 miliar, naik 31,78% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan ini kembali mencatatkan defisit neraca migas sebesar US$ 1,42 miliar, membengkak 98% jika dibandingkan Oktober 2017, yang sebesar US$ 718,7 juta.

Namun, secara volume, impor migas pada Oktober tercatat menurun 4,47% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari 4,49 juta ton menjadi menjadi 4,29 juta ton.

Kepala BPS Suhariyanto mengakui impor migas menjadi biang kerok kencangnya laju impor. "Karena ada peningkatan impor minyak mentah, hasil minyak dan gas," kata Suhariyanto ketika merilis kinerja neraca perdangangan Oktober 2018, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (15/11/2018). (*)

Jakarta - PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum, Freeport-McMoRan Inc, dan Rio Tinto sudah meneken penandatanganan Sales & Purchase Agreement. Salah satunya juga terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM.

Selain itu, perjanjian tersebut mencakup perjanjian divestasi PTFI, perjanjian jual beli saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan perjanjian pemegang saham PTFI.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka pemerintah akan menerbitkan Izin Usaha Penerbitan Khusus (IUPK) dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041.

"Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun," kata Jonan seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat, 28 September 2018.

Ia mengatakan, izin yang akan diberikan Pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen Pemerintah dalam menjaga iklim investasi. "Sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia," lanjut Jonan.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target, patut diapresiasi.

Dijelaskan Rini, dalam pengelolaan PTFI ke depan, Pemda Papua akan dilibatkan dengan memiliki 10 persen saham PTFI. Tujuannya agar masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

"Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik. Tidak berhenti pada pembangunan smelter tembaga, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas," jelas Rini.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam mendukung kepastian investasi Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

(**/ASE)

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan terdapat 3,6 juta barel minyak bumi dengan status dead stock yang hingga kini belum bisa diolah dan tidak dimanfaatkan. Dead stok atau unpumpable stock merupakan minyak mentah hasil pengeboran yang mengendap di dalam tangki dan tidak dapat dipompa untuk disalurkan.

Dead stock minyak mentah berada pada tangki-tangki fasilitas produksi milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Arcandra menginginkan agar volume stok minyak mentah yang selama ini mengendap dapat dimanfaatkan untuk dijual sehingga bisa menambah penerimaan negara di sektor migas.

"Pemerintah menginginkan stok-stok yang selama ini tidak bisa dipompa dan diam di tangki itu bisa dibersihkan dan bisa kita jual. Sehingga yang dinamakan dead stock yang selama ini diam menjadi bermanfaat," kata Arcandra, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Selasa, 11 September 2018.

Selama ini minyak mentah yang mengendap tersebut menjadi beban biaya yang harus dibayarkan oleh negara melalui skema recovery. Hal ini dianggap tidak efisien dan berpotensi mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas.

Lebih jauh untuk mengurangi beban pada negara, Arcandra yakin, dengan teknologi yang dimiliki KKKS bisa melakukan konversi stok yang mengendap tersebut untuk bisa dimanfaatkan dan dijual. "Teknologinya ada dari beberapa opsi nanti kita evaluasi mana yang secara teknologi layak dan secara keekonomian masuk," pungkas Arcandra.

(**/ABD)

Go to top