Berita9.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral "smelter" dalam waktu lima tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan pemerintah akan mengontrol pembangunan smelter Freeport setiap 6 bulan.

"Terkait sanksi, nanti ada wacana dari Kemenkumham dalam mengontrol kemajuan agar Freeport sungguh-sungguh bangun smelter. Kita berikan izin untuk mempercepat pembangunan dan dievaluasi setiap enam bulan. Apakah nanti dibekukan atau dicabut dan sebagainya," kata Teguh dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu.

Teguh yang juga menjadi Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport ini mengatakan Freeport sudah sepakat dalam membangun smelter dalam waktu lima tahun dan akan selesai paling lambat 2022.

Selama pembangunan smelter, pemerintah juga memberikan izin bagi Freeport untuk mengekpor konsentrat dengan membayar bea keluar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Bambang Susigit menambahkan Kementerian ESDM dapat merekomendasikan pencabutan izin ekspor jika Freeport tidak mencapai 90 persen dari evaluasi enam bulan.

"Artinya 90 persen dari rencana enam bulan harus tercapai. Kalau tidak tercapai, seperti saya bilang di Permen 6 itu, Dirjen Minerba memberikan rekomendasi untuk mencabut izin ekspornya," tutur Bambang.

Kementerian ESDM pun sudah menyurati PT Freeport Indonesia untuk melaporkan kemajuan pembangunan smelter paling lambat pada 15 Agustus 2017.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, Freeport diwajibkan mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pemegang IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. (**/Ant)

Berita9.com - Saham induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI), Freeport Mc MoRan Inc melonjak ke level tertinggi sepanjang 16 bulan terakhir, (25/7).
 
Kenaikan saham ini karena pertumbuhan harga tembaga dan menyusul adanya sinyal positif dari pemerintah Indonesia terkait izin operasi Freeport di Indonesia.
 
Pada perdagangan Selasa, saham Freeport Mc MoRan yang diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode FCX ditutup menguat 14,74 persen menjadi 14,87 dolar AS per saham.
 
Adapun pelaku pasar mengesampingkan laporan keuangan Freeport semester I-2017 dan proyeksi pendapatan perseroan sepanjang 2017 yang lebih rendah dari ekspektasi.
 
Kenaikan harga saham lebih fokus pada harga tembaga yang menyentuh level tertinggi selama dua tahun terakhir, dan pernyataan CEO Freeport Richard Adkerson yang optimistis bisa mencapai kesepakatan pada Oktober mendatang terkait Tambang Grasberg di Papua, Indonesia.
 
"Kinerja harga saham Freeport didorong oleh harga tembaga, kemajuan negosiasi dengan pemerintah RI dan berdasarkan fakta bahwa saham tersebut tidak terlalu banyak dimiliki," kata analis pertambangan Jefferies Christopher LaFemina, dilansir dari Reuters, (26/7).
 
Kenaikan harga tembaga didorong oleh pasokan yang ketat, yang mencerminkan gangguan pasokan dari Kanada ke Cile, didorong tanda-tanda permintaan kuat dari konsumen papan atas yakni China dan dolar yang melemah.
 
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan telah mencapai kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia terkait kelanjutan operasinya di Indonesia.
 
Ketua Tim Perundingan Pemerintah sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji, mengatakan ada dua kesepakatan yang telah diraih, yaitu pembangunan smelter yang harus selesai sebelum Januari 2022, dan perpanjangan kontrak Freeport dari 2021 menjadi 2031.
 
Freeport sebelumnya menyebutkan, tanpa mendapatkan stabilitas investasi jangka panjang, perusahaan akan mengurangi investasi sampai 700 juta dolar pada 2017 dan 750 juta dolar AS pada 2018, dalam proyek pengembangan tambang bawah tanah di Grasberg.
 
Sementara itu, dalam laporan keuangan semester I tahun ini, Freeport-McMoRan mencatatkan laba bersih sebesar 496 juta dolar AS, melonjak dari periode sama tahun lalu yang mencatatkan rugi 4,66 miliar dolar AS. Pendapatannya tercatat 7,05 miliar dolar AS atau tumbuh dari 6,57 miliar dolar AS.
 
Namun Freeport kembali memangkas perkiraan penjualan 2017 menjadi 3,7 miliar pon tembaga, dari sebelumnya 3,9 miliar pon, dan 1,6 juta ons emas, dari 1,9 juta ons.
 
(**/KUM)

Berita9.com - Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia hingga saat ini masih dalam proses. Meskipun Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan habis pada Oktober 2017, kedua pihak hingga saat ini belum menemukan titik temu.

“Tim independen pemerintah sudah berbicara dan diskusi dengan Freeport, apa yang harus dilakukan ke depan dan sebagainya,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan, di Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.

Jonan optimistis, perundingan kedua pihak bisa segera dirampungkan sebelum IUPK sementara berakhir pada Oktober mendatang. Terlebih, kata dia, pemerintah maupun perusahaan multinasional tersebut telah mengetahui secara jelas ketentuan apa saja yang harus dihormati antara kedua pihak.

“Kalau bisa selesai lebih cepat, mungkin lebih baik. Karena ini perundingannya menurut saya tidak sulit-sulit amat,” katanya.

Mantan menteri perhubungan itu menegaskan, pertemuannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sama sekali tidak menyinggung persoalan izin operasional Freeport Indonesia. Melainkan, hanya membahas skema perpajakan yang akan diberlakukan apabila Freeport Indonesia mengikuti proses IUPK.

Sebab, menurut Jonan, skema tersebut menjadi salah satu poin yang dirundingkan antara pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Jonan pun menyerahkan seluruh ketentuan perpajakan Freeport Indonesia kepada Kementerian Keuangan selaku bendahara keuangan negara.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, dalam kesempatan yang sama menambahkan, negosiasi antara kedua pihak memang berhenti dalam beberapa hari terakhir. Namun, Tony berharap, negosiasi tersebut bisa dirampungkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

“Kami berharap secepat mungkin. Kalau bisa kurang dari dua bulan, kenapa harus menunggu dua bulan. Tapi, tergantung dari proses perundingan itu sendiri,” katanya.

Tony pun enggan membeberkan secara rinci, apa yang menjadi penyebab lambannya negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia. Terlepas dari hal itu, anak usaha Freeport McMoRan Inc itu optimistis negosiasi antara kedua pihak bisa saling menguntungkan.

(**/Viv)

Go to top