Berita9.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengubah rencananya terkait pembentukan holding BUMN.

Awalnya, holding BUMN sektor minyak dan gas bumi (migas) akan direalisasikan terlebih dahulu, namun kini rencana tersebut dirombak dengan mengutamakan holding BUMN tambang untuk direalisasikan secepatnya.

Adapun perusahaan pelat merah yang akan masuk dalam holding BUMN tambang adalah PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bukit Asam Tbk (Persero), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Nantinya, Inalum yang akan menjadi induk holding.

"Yang duluan tambang, jadi tahun ini mungkin ada dua holding, tambang sama migas," kata dia di JCC, Jakarta, (20/9).

Saat ini, kata dia, proses pembentukan holding tambang telah selesai dan diharapkan Oktober 2017 telah terbentuk holding BUMN tambang.

"Dari kami sudah selesai (holding BUMN tambang). Ini proses tinggal jalan. Jadi, kami harapkan bulan depan sudah selesai," imbuhnya.

Menurutnya, salah satu tantangan pembentukan holding adalah menyamakan persepsi antara masing-masing perusahaan. Sebab, di antara mereka tidak memiliki kesamaan persepsi.

"Dalam holding ini yang pertama adalah kesamaan pemikiran dan persepsi. Karena di antara BUMN-BUMN ini tidak sejalan pemikirannya," ujar dia.

Rini menambahkan, dengan holding maka perusahaan akan lebih maju dan efisien.

"Dalam pembentukan holding ini perusahaan bisa lebih maju, namun yang utama adalah efisiensi. Kenapa sama tambang? Karena proses hampir mirip semua, sehingga banyak hal yang bisa diefisiensikan," tuturnya.

Selain itu, dengan terbentuknya holding maka kebutuhan modal akan terkoordinasi dengan baik.

"Maksudnya BUMN semakin kuat. Dalam holding ini juga kita harapkan kebutuhan modalnya bisa terkoordinasi di holding. Jadi pemanfaatan dananya lebih efisien dan kebutuhan modal lebih baik," terang Rini.

(**/IZ)

Berita9.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menuntut profesionalitas dalam pengelolaan sektor migas nasional, harapan ini ditekankan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM yang memang mempunyai lembaga pendidikan pada sektor migas.

Menurut Jonan, untuk memperkuat sektor migas nasional, pola pendidikan SDM sektor migas tidak hanya ditekankan pada kompetensi namun juga pada profesional.

“Kompetensi lurus dengan teori, kalau profesional itu bisa mengerjakan dengan baik,” demikian dikatakan Jonan pada kata sambutan acara penandatanganan MoU PT Medco E&P Indonesia dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM di Jakarta, (18/9).

Sementara Direktur Utama Medco E&P Indonesia, Ronald Gunawan meminta dukungan ESDM agar memperkuat korporasi dengan SDM yang handal.

“Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral sehingga dapat mendukung semua pengembangan blok migas di Medco E&P” ujar Direktur Utama Medco E&P Indonesia.

(**/AA)

Berita9.com - Wacana impor gas alam cair (liquified natural gas/LNG) untuk menutup tingginya harga gas LNG domestik bukan menjadi solusi dalam mendorong pertumbuhan industri di tanah air.

Pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio menilai jika ingin meningkatkan pertumbuhan industri, pemerintah perlu membuat patokan harga gas yang stabil dengan membedah dan memperbaiki marjin harga gas yang tinggi ketika sampai ke tangan pelanggan.

Menurut Agus, tingginya harga gas domestik dipengaruhi oleh perusahaan perantara alias trader yang mengambil marjin tinggi.

"Trader gas ini sangat banyak dan punya power sangat besar sehingga sulit ditertibkan. Mudah-mudahan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui pipa bisa cepat selesai, sehingga harga bisa diturunkan," ujarnya saat workshop bertema 'Efisiensi Gas Industri Tanpa Harus Impor' di Grand Diara Hotel, Cisarua, Bogor, Jawa Barat (7/9).

Agus menambahkan dengan adanya regulasi bagi para trader, pemerintah bisa mengoptimalkan pasokan gas yang sudah ada, sambil terus membangun infrastruktur transmisi dan distribusi gas. Bahkan langkah tersebut bukan hanya mendorong industri dalam negeri berkembang. Para investor yang ingin membangun pabrik di Indonesia juga memiliki kepastian.

"Jangan sampai kebijakan impor gas justru merusak industri migas hulu dan hilir di Indonesia. Tumpang tindih pengaturan niaga gas bumi juga perlu diatur, kalau PGN (Perusahaanb Gas Negara) kerja di hulu dan hilir ya PGN saja jangan malah bersaing antara BUMN, Pertamina/Pertagas, PLN, Pelindo III dengan PGN," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Head of Marketing and Product Development Division PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Adi Munandir menilai persoalan harga gas industri yang tinggi tidak bisa dicarikan solusi mudah dengan membuka keran impor gas. Apalagi tujuannya untuk menurunkan harga produk yang dihasilkan dari industri pengguna gas sebagai penopang energi.

Menurutnya dengan mengimpor gas demi mengejar harga yang murah akan membuat proyek pengembangan lapangan gas di dalam negeri menjadi terhenti.

"Begitu impor LNG dilakukan, maka neraca perdagangan kita berubah bentuknya, menjadi defisit. Hal ini bisa berdampak pada nilai tukar rupiah, inflasi dan sebagainya. Jadi untuk memutuskan impor sebaiknya dilakukan secara hati-hati," ujarnya

Senada dengan Agus, untuk menekan harga gas di dalam negeri, Adi menyarankan agar pemerintah bisa melakukan rasionalisasi biaya distribusi gas dari hulu sampai ke pelanggan yang disalurkan melalui pipa gas.

"Masalah penjualan bertingkat, sampai marjin itu harus dibenahi. Kalau Indonesia terus bergantung pada penyediaan gas bumi dari impor, maka akan berdampak negatif bagi ketahanan energi nasional. Sementara masih ada surplus LNG domestik yang belum memiliki pembeli. Karena itu saya menilai impor gas saat ini belum tepat dilakukan," tutup Adi.

(**/RM)

Go to top