Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengatakan, meski realisasi lifting gas Blok Mahakam turun, namun melampaui target yang ditetapkan operator sebelumnya, yaitu Total EP Indonesia.

Adapun lifting Blok Mahaman yang dioperatori PHE Mahakam mencapai 832 mmscfd. Atau 75% dari target APBN 2018 sebesar 1.110 mmscfd.

"Sekarang coba lihat data kalau dipegang total berapa dropnya? Masih lebih tinggi dari prediksi penurunan yang diajukan Total," kata Archandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/1/2018).

Namun, Archandra mengaku tidak ingat data penurunan yang diajukan operator sebelumnya, Total. Hanya saja, kata dia, produksi Pertamina jauh lebih tinggi dibandingkan Total.

"Enggak inget saya (datanya) lebih tinggi produksi Pertamina dibanding dengan prediksi total," kata dia.

Ke depan, papar Arcandra yang sempat menjadi Menteri ESDM tersingkat di dunia ini, perlu dilakukan perbaikan kinerja. Ya, agar lifting gas bisa mencapai target.

"Segala upaya sedang dilakukan dengan direktur hulu yang baru," kata dia.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyebutkan, tidak tercapainya realisasi itu dikarenakan pada 2018 Pertamina disibukan dengan masa transisi dari PT Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.

Sehingga produksi di blok kaya gas itu, tidak bisa maksimal.

"Mahakam kan masa transisi waktu itu. Kan dia (PT Pertamina) baru 2018 baru kelola," kata Dwi di Kementerian ESDM, (7/1).

Mengenai target lifting gas pada 2019 ini, dia belum bisa memastikan. Tapi kata dia, tidak jauh dari 2018 lalu. Hal ini lantaran investasi tahun 2018 tidak terlalu banyak.

"2018 kan investasinya tidak banyak. Jadi 2019 belum berdampak," ujar dia.

Tapi, kata dia, pada tahun 2019 investasi akan banyak dilakukan oleh Pertamina di lapangan gas terbesar itu. Salah satunya adalah pengeboran sumur baru.

Kendati begitu, investasi ini belum bisa berdampak pada lifting di tahun 2019. Dampak investasi atau kenaikan produksi akan dirasakan pada 2020.

"Jadi 2019 belum berdampak, tapi akan berdampak pada tahun 2020," kata dia.

Diketahui, masa transisi dilakukan pada tahun 2017 dan melakukan investasi. Tapi Pertamina belum menjadi operator blok ini. Dan pada 1 Januari 2018 perusahaan plat merah ini baru menjadi operator. (*)

Jakarta - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terpilih, Dwi Soetjipto, bakal menyelesaikan beberapa sisa pekerjaan yang tersisa di lembaga tersebut.

Bekas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ini resmi dilantik menjadi Kepala SKK Migas menggantikan Amien Sunaryadi yang telah menjabat selama empat tahun lamanya.

Dwi menuturkan bahwa dalam tiga bulan kedepan ada beberapa pending matters alias keputusan yang menunggu untuk ditetapkan, yang bakal diselesaikan hingga akhir 2019.

Beberapa di antaranya yaitu Plan of Development (POD) atau rencana pengembangan Blok Masela di Provinsi Maluku dan proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) garapan Chevron Indonesia.

"Total ada 11 pending matters," kata Dwi usai acara pelantikan di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 3 Desember 2018.

Blok Masela, kata Dwi, memang menjadi prioritas karena menyimpan potensi penambahan produksi minyak dan gas yang cukup besar. Semula, target operasinya, khusus untuk onstream adalah awal 2027.

"Menurut informasi, digeser lebih cepat satu sampai dua tahun untuk onstream ini," ujarnya.

Saat proses pelantikan, Jonan memang berpesan kepada Dwi untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas Indonesia.

Jonan meminta Dwi melakukan pengukuran dan perpanjangan dari Wilayah Kerja (WK) Migas. yang tersebar di seluruh Indonesia.

"(Perpanjangan) itu mewajibkan penyerahkan komitmen kerja pasti yang sampai sekarang mencapai US$ 2 miliar untuk 10 tahun kedepan untuk eksplorasi," ujarnya.

Pesan ini, kata Dwi, juga telah diterimanya juga dari Amien bahwa untuk meningkatkan produksi memang harus ada investasi.

Selain produksi, juga ada upaya untuk meningkatkan cadangan migas melalui kegiatan eksplorasi yg masif dan memerlukan banyak investor.

"Jadi nanti kendala-kendala yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi, akan kami diskusikan dengan pak menteri," ujarnya.

Tapi ada pula yang akan langsung digarap dalam waktu dekat ini yaitu pemetaan cekungan yang menjadi sumber potensi migas. Pemetaan itu akan dilakukan dalam satu hingga dua minggu kedepan.

"Cekungan itu ada dimana-mana yang besar, nanti data yang sudah ada akan dipahami oleh tim khusus," ujarnya.

Terakhir, Dei berjanji akan melanjutkan sinergi antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar tercipta produksi migas yang lebih efisien.

Sistem yang dibangun pak Amien dan tim, kata Dwi, akan dilanjutkan, termasuk urusan tata kelola organisasi SKK Migas untuk mendukungnya.

"Maka Kemudian dengan efisiensi itu, performa akan naik, dan kalau naik maka mereka (investor) akan memiliki keinginan untuk berinvestasi," ujarnya. (*)

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan impor Indonesia meningkat 23,66 persen di Oktober dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan nilai impor USD 17,62 miliar.

Kenaikan tersebut disumbangkan oleh impor migas yang naik 26,97 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merespon, kenaikan tersebut wajar mengingat impor migas digunakan sebagai bahan bakar untuk konsumsi maupun kegiatan produktif.

"Kan ini sebagai alat produksi, walaupun digunakan oleh konsumen itu kan digunakan untuk berkegiatan," ujarnya saat di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (15/11).

Menurut Jonan, masih tingginya angka impor migas yang menyebabkan defisit neraca perdagangan bisa di atasi dengan meningkatkan dari sisi ekspor non migas. 

Dia pun menyinggung soal tingginya impor migas yang dianggap menjadi penyebab angka impor membengkak. Namun menurutnya defisit ini bisa diatasi dengan menggenjot ekspor non migas. Menurutnya saat ini ekspor non migas masih minim.

Jonan mencontohkan, seperti halnya negara Tiongkok ekspor komoditas non migas lebih besar sehingga tak ada masalah defisit. Sama dengan Tiongkok, negara Singapura pun dapat terjaga meskipun impor migas mereka besar langaran keterbatasan sumber daya alam.

"Singapura punya minyak enggak? itu impor semua kan. Kenapa mata uangnya masih kuat? (ekspornya tinggi) iya," tandasnya.

Sebelumnya, BPS mencatat, impor migas pada Oktober 2018 sebesar US$ 2,9 miliar, naik 31,78% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan ini kembali mencatatkan defisit neraca migas sebesar US$ 1,42 miliar, membengkak 98% jika dibandingkan Oktober 2017, yang sebesar US$ 718,7 juta.

Namun, secara volume, impor migas pada Oktober tercatat menurun 4,47% dibanding periode yang sama tahun lalu, dari 4,49 juta ton menjadi menjadi 4,29 juta ton.

Kepala BPS Suhariyanto mengakui impor migas menjadi biang kerok kencangnya laju impor. "Karena ada peningkatan impor minyak mentah, hasil minyak dan gas," kata Suhariyanto ketika merilis kinerja neraca perdangangan Oktober 2018, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (15/11/2018). (*)

Go to top