Bikin Smelter Tidak Jelas, DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Freeport

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak ada alasan lagi untuk segera mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport).

Kementerian yang dipimpin Ignatius Jonan diminta tidak ragu-ragu mencabut izin perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Jadi intinya dosa-dosa Freeport sudah terlalu banyak. Kita sudah dihina, mulai dari buang sampah, tidak bangun smelter. Menurut saya cabut saja izinnya. Dan tidak perlu menunggu sampai tahun 2021," kata anggota Komisi VII DPR Ivan Doly Gultom saat rapat dengan Dirjen Minerba dan Direktur Utama Freeport di DPR, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Politikus Partai Golkar ini meminta pemerinta tidak perlu khawatir bila Freeport membawa ke pengadilan arbitase. Sebab, dengan bukti-bukti yang dimiliki, pemerintah diyakini menang. Apalagi Freeport sampai saat progres smelter belum jelas.

"Kenapa sih bapak engga bangun smelter kan udah dapat banyak keuntungan?" ujar Ivan tegas.

Direktur Eksekutif Freeport Tonny Wenas yang hadir dalam rapat ini tidak berkomentar. Tonny terlihat mendengarkan dengan seksama permintaan DPR. Demikian juga Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot juga tidak komentar.

Dia juga mempertanyakan langkah pemerintah akan mengakuisisi 51% saham Freeport senilai US$ 3,85 miliar. Menurut dia, angka ini tidak wajar. Terlebih izin Freeport akan habis tahun 2021 mendatang.

"Kita harus membayar saham 51 %. Kenapa enggak nunggu 2021?" kata dia bertanya.

Tony menjawab. "Sesuai dengan kontrak karya, bisa ajukan 2x10 tahun," kata Tonny menjawab.

"Artinya bapak hakul yakin kalau diperpanjang," timpal Ivan. Tonny kembali menjawab sesuai kontrak karya Freeport bisa mengajukan perpanjangan 2x10 tahun.

Dalam Undang-Undang Mineral dan Batu bara tahun 2009, pemerintah mewajibkan seruh perusahaan, termasuk PT Freeport membangun smelter dan tidak lagi mengekspor bahan mineral mentah.

Guna melaksanakan kewajiban ini, perusahaan diberikan waktu selama lima tahun hingga 2014. Namun, kebijakan ini belum bisa dilakukan karena pembangunan smelternya belum terlaksana 100%.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekarang ini masih mengevaluasi kemajuan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) PT Freeport Indonesia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan, pembangunan smelter PT Freeport baru 2,47%.

"Kemarin kalau ngga salah sudah nambah kira-kira mencapai 2,47 persen. Tapi ini kan belum selesai evaluasinya," kata Bambang di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Menurut dia, pembangunan smelter Freeport ini ditopang oleh beberapa studi. Misalnya lokasi smelter di Java Integreted Industrial and Ports Estate (JIIPE).

"(Lokasi) Di pinggir pantai. Jadi kalau jalan, itu sebelah kiri. Yang sudah dibuat kubangan air. Ada soil test, tes pemancangan, sudah ada studi geo tech, dan juga sudah ada basic desain. Tapi kan memang lokasi itu sewa. Karena kawasan industri, sewa ke JIIPE. Ngga boleh dimiliki," ujar dia.

Bambang mengamini, capaian ini memang belum maksimal. "Iya, belum ada progres yang signifikan. Kan belum selesai," kata dia.

Direktur Eksekutif Freeport, Tony Wenas mengamini, pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur baru 95% dari targetnya. Perusahaan asal Amerika Serikat menargetkan pembangunan smelter mencapai 5,18 % pada Agustus 2018.

"Masih 95% dari rencana," kata Tony. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top