Hikmahanto Sebut Perjanjian Divestasi Freeport Masih Bermasalah

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana IST

Jakarta - Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) memasuki babak baru. Untuk bisa menguasai 51 persen saham tersebut, PT Inalum (Persero) dan induk PTFI yakni Freeport McMoran telah sepakat menentukan besaran transaksi sebesar USD3,85 miliar.

Besaran angka tersebut pun telah dibubuhkan dalam penandatanganan perjanjian pendahuluan atau Head of Agreement (HoA) antara Inalum dan Freeport McMoRan serta Rio Tinto pada Kamis 12 Juli kemarin. Namun beberapa pihak menilai HoA masih menyisakan permasalahan hukum. Hal itu seperti diutarakan oleh Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana.

Misalnya, Hikmahanto menggarisbawahi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menyebut HoA bersifat mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat atau non-binding agreement.

"Hal ini perlu mendapat klarifikasi mengingat status binding dan non-binding agreement mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu, 14 Juli 2018.

Menurutnya bila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa maka menjadi pertanyaan apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum, sebab bisa melemahkan posisi Inalum. Tidak hanya itu, dalam laman London Stock Exchange juga disebutkan harga penjualan 40 persen participating interest sebesar USD3,5 miliar.

Harga tersebut, dinilai Hikmahanto, memperhitungkan juga investasi setelah perpanjangan konsesi PTFI hingga 2041. Artinya, lanjutnya, sebaiknya Inalum tidak melakukan pembelian sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Apabila diteruskan, tambahnya, proses divestasi dengan memperhitungkan hal tersebut membuat manajemen Inalum saat ini bisa diduga melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari ketika sudah tidak menjabat lagi. Hal tersebut karena manajemen dianggap telah merugikan keuangan negara.

"Kerugian negara dianggap terjadi karena harga pembelian participating interest didasarkan harga bila mendapat perpanjangan. Padahal izin perpanjangan dari Kementerian ESDM pada saat perjanjian jual beli participating interest dilakukan belum diterbitkan," tutur dia.

Menanggapi perihal nilai transaksi dan potensi kerugian negara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah kesempatan, enggan berkomentar dan meminta agar Inalum menjawab perihal dimaksud. "Mengenai harga silakan nanti bicara dengan Inalum," ujar Ani, sapaan akrabnya singkat. (*)

 

Rate this item
(0 votes)
Go to top