Jakarta - Ombudsman RI memandang peraturan impor bawang saat ini tidak transparan. Menurut Ombudsman, kondisi tersebut justru membuka ruang bagi oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan ilegal.

"Dengan tidak transparannya keputusan ini sangat mungkin untuk digunakan pihak-pihak tertentu memanipulasi informasi dan menawarkan jasa fiktif untuk mempengaruhi keluarnya izin," kata Komisioner Ombudsman, Ahmad Alamsyah dalam diskusi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Alamsyah menyebut selama ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya mengumumkan kuota impor secara keseluruhan. Namun tak pernah mengumumkan kuota untuk setiap perusahaan.

"Untuk impor bawang itu selalu diumumkan besaran secara keseluruhan. Tidak ada realisasi kuota impor berdasarkan perusahaan, sehingga pemantauan secara umum jadi lebih sulit," ujarnya.

Ombudsman berharap Kementerian Perdagangan memperbaiki sistem impor. Perbaikan sistem impor diyakini bisa mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Kami berharap ke depan Kemendag memperbaiki sistem atau dokumen persetujuan impor ini dengan menyertakan justifikasi mengapa sebuah tujuan impor diberikan lebih rendah dari yang diajukan sehingga tidak ada anggota DPR yang bisa menawarkan diri jadi broker," imbuhnya.

Selain itu, Alamsyah juga menyinggung soal sikap para menteri ketika ada permasalahan impor. Menurutnya, masalah impor biasa diwarnai dengan drama oleh para menteri.

"Kita concern sekali pada perbaikan sistem administrasi keputusan impor ini supaya jangan ditransaksikan untuk mencari rente-rente tertentu. Nanti menterinya ribut, seolah-olah mereka berantem padahal berkawan," imbuhnya.

"Ke depan akan terjadi kekonyolan-kekonyolan di kabinet kerja, drama di publik seolah-olah berantem padahal berkawan," imbuhnya.

Sebelumnya KPK mengaku sedang menelusuri adanya keterlibatan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam kasus dugaan suap impor bawang putih. KPK akan menindak pejabat dari dua kementerian itu jika terlibat dalam kasus.

"Itu yang nanti kita harus dalami, kalau kita bisa buktikan kita harus lakukan penindakan, kita tunggu dulu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Selain itu, Saut menanggapi soal adanya pencopotan sejumlah pejabat Kementan karena diduga terlibat kasus impor bawang itu. Menurut Saut, hal itu merupakan urusan internal Kementan. Namun, Saut menegaskan KPK akan melakukan penindakan bila ditemukan bukti yang signifikan.

"Kita akan kembangkan, kalau itu diberhentikan atau tidak kan itu tergantung penyidik bisa mengembangkan atau tidak. Bagaimana perannya kita tidak bisa campur tangan karena itu manajemen di dalam mereka. Tapi nanti kalau peranannya signifikan, kan TPPU (tindak pidana pencucian uang) aja kalau orang sudah meninggal aja dikejar," sebutnya. (*)

Penipu CPNS Mengaku Habiskan 5,7 Miliar Buat Dugem di Mangga Besar

Kasus Penipuan Percepatan Haji, Polisi Dalami Oknum Kemenag

KPK Tahan Politikus PDIP Dalam Kasus Impor Bawang Putih

Hakim Tipikor Sebut Menteri Lukman Terima Duit Rp 70 Juta

KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istrinya Buronan

MAKI Minta Kejagung Serahkan Kasus Dugaan Suap Jaksa ke KPK

Orang Indonesia Masih Malu Lapor Kekerasan Seksual Pada Anak

Dirkeu Angkasa Pura II Juga Pernah Kecipratan Uang Korupsi E-KTP

Pejabat Angkasa Pura II Kena OTT KPK Adalah Direktur Keuangan

Berkas Korupsi Mesin Pertanian Sragen Dilimpahkan ke Kejaksaan

BNN Akan Kembali Sosialisasi Bahaya Narkoba Ke PARFI

KPK Diusulkan Perkuat Pengusutan Penyerang Novel Baswedan

Rizal Ramli Pegang Kunci Pembuka Mega Skandal BLBI

Sudah Dua Kali Mangkir, KPK Panggil Lagi Mendag Enggar

Pengubah Perolehan Suara PPP-Nasdem Sleman Dijanjikan Uang

Polri Akui Iriawan Jenderal yang Diperiksa TPF Kasus Novel

Gubernur Kepri Terjerat OTT KPK Juga Berkasus Ijazah Palsu

Novel Ingin Kasusnya Ada Upaya Pembuktian Bukan Diperkeruh Spekulasi

KPK Bisa Kembali Gugat Perdata Syarifuddin Temenggung

Go to top