Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan melaporkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov DKI Jakarta ke Ombudsman. Pelaporan terkait dugaan pembuatan KTP elektronik buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

MAKI mempertanyakan Djoko Tjandra yang diduga bisa membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Bahkan, pembuatan KTP diduga berlangsung singkat.
 
Hal itu menjadi pertanyaan karena Djoko Tjandra sebelumnya dikabarkan sudah bukan lagi WNI.
 
"Atas dasar sengkarut sistem kependudukan yang menjadikan Joko S Tjandra (Djoko Tjandra; red) dapat merekam data dan memperoleh KTP elektronik maka Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta akan diadukan ke Ombusdman," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/7).
 
Boyamin merujuk pada Pasal 23 ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 2006 bahwa kewarganegaraan Indonesia hilang apabila memiliki paspor negara lain. Djoko Tjandra sebelumnya dikabarkan kabur ke Papua Nugini pada 2009 untuk menghindari putusan 2 tahun penjara yang dijatuhkan MA di tingkat PK.
 
Sebelumnya, MAKI menduga Djoko Soegiarto Tjandra mengganti nama menjadi Joko Soegiarto Tjandra. Menurut MAKI, data Djoko Tjandra seharusnya sudah nonaktif sesuai ketentuan.
 
"Joko Soegiarto Tjandra karena di luar negeri hingga Mei 2020 dan tidak melakukan rekam data KTP elektronik maka sesuai ketentuan datanya nonaktif sejak 31 Desember 2018," ujar Boyamin.
 
Informasi yang diterima MAKI, ada sejumlah data Djoko Tjandra yang diubah, yakni soal tahun lahir.
 
"KTP baru Joko Soegiarto Tjandra tertulis tahun lahir 1951, sementara dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950," ungkap Boyamin.
 
Menurut dia, data yang berbeda itu bisa menjadi dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan proses permohonan PK Djoko Tjandra.
 
Menurut Boyamin, permasalahan itu yang mendasari pihaknya akan melapor ke Ombudsman. MAKI juga berencana melaporkan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait perlintasan Djoko Tjandra.
 
"Bersamaan aduan terhadap Dirjen Imigrasi atas lolosnya Joko S Tjandra keluar masuk Indonesia," ujar Boyamin.
 
Sementara dihubungi terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, belum mengetahui dugaan pembuatan kilat e-KTP tersebut. "Saya cek dulu ya," ucap Zudan.
 
Sedangkan Ditjen Imigrasi sebelumnya membantah ada perlintasan Djoko Tjandra. Meski demikian, Ditjen Imigrasi mengakui nama Djoko Tjandra memang sempat dihapus dari sistem perlintasan dengan status DPO dalam kurun 13 Mei hingga 27 Juni.
 
Hal itu karena Interpol melaporkan nama Djoko Tjandra terhapus dari sistem basis data sejak 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejagung.
 
Interpol memberitahukan hal tersebut pada 5 Mei 2020. Ditjen Imigrasi mulai menghapus data perlintasan pada 13 Mei 2020.
 
Namun nama Djoko Tjandra kembali masuk dalam daftar DPO usai adanya permintaan Kejagung pada 27 Juni. (*)
 

MAKI Minta Kejaksaan Agung Menetapkan Tersangka Baru Korupsi Jiwasraya

MAKI Ungkapkan Kenapa Ronny Bugis Bisa Terjebak Dalam Kasus Teror Novel

Giliran Guru Besar Hukum Tata Negara UII Diteror Karena Diskusi Kritisnya

Media Asing Soroti Aksi Bully Bocah Penjual Jalangkote di Sulawesi Selatan

Penyidik Rossa Purbo Yang Tangani OTT Harun Masiku Kembali Lagi Ke KPK

MAKI Ungkap Buronan KPK Nurhadi Rutin Tukar Uang di Dua Money Changer

Tepat 3 Tahun Kasus Penyerangan Novel, BW Berharap Publik Tetap Awasi

KPK Selidiki Kenapa Mantan Menpora Masih Bisa Updtae Status di Penjara

Menonton Film dan Menyaksikan Kekerasan Memicu Perilaku Membunuh

Ustadz Yusuf Mansyur Diperiksa Polisi Perihal Penipuan Rumah Syariah

Belum Dapet Duit 60 Juta, Ribuan Paket Masker ke New Zealand Diamankan

MAKI Gelar Sayembara Lagi "Cari Harun Masiku Berhadiah iPhone 11"

9 Tahun KPAI Terima 37.381 Pengaduan Bullying dan Kekerasan Anak

OTT Pimpinan KPU Wahyu Setiawan, KPK Amankan Uang Senilai Rp 400 Juta

Soal Fee 10 Persen DAK Lampung Tengah, Azis Syamsuddin Diam Tak Komentar

Pencucian Uang Kepala Daerah di Judi Kasino Diketahui Sebagai Modus Baru

Penyelundupan Lobster Era Susi Membuat Negara Rugi dan Rakyat Susah

Ada Surat Kepabeanan, Bea Cukai Ditengarai Terlibat Dan Sri Mulyani Bohong

BNN Sebut Peredaran Narkoba Meningkat Jelang Perayaan Akhir Tahun

Go to top