40 Persen Milenial di Yogyakarta Belum Sadar Pemilu 2019

Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, saat Diskusi Bersama dengan Para Dai Muda di Yogyakarta Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, saat Diskusi Bersama dengan Para Dai Muda di Yogyakarta IST

Berita9.com - Kalangan anak-anak muda terkhusus kelompok milenial di wilayah DIY terindikasi golput pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.

"Masih banyak masyarakat khususnya kalangan muda ditengarai belum sadar jika 17 April nanti ada pemilu presiden dan legislatif," ujar Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, dalam Diskusi Bersama dengan Para Dai Muda di Yogyakarta, Ahad (10/3/2019).

Sukamta menuturkan dari informasi yang diperolehnya di lapangan ada kalangan misalnya mengira pemilu 2019 berlangsung tanggal 15, 16 April atau ada yang mengira hanya pilpres saja. Padahal tanggal 17 April mendatang digelar serentak baik pilpres maupun pileg.

"Dengan masih belum meratanya infomasi soal pemilu ini maka perlu menggandeng lebih banyak lagi elemen seperti para dai untuk ikut membantu mensosialisasikan pemilu," ujarnya.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan angka kelompok masyarakat di DIY yang belum menerima informasi utuh soal pelaksanaan pemilu 2019 itu berkisar 30-40 persen warga.

"Berbagai pihak mengungkapkan, di DIY warga yang tidak sadar pemilu jumlahnya cukup besar, 30 persen sampai 40 persen. Itu angka yang gede banget untuk DIY yang masyarakatnya terpelajar," paparnya.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menyampaikan rata-rata anak muda itu bukan golput. Hanya saja mereka memang belum aware dengan pelaksanaan pemilu 2019.

Sukamta menuturkan dengan kondisi lapangan itu masih ada waktu bagi penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga tingkat PPS termasuk parpol.

"Faktanya memang ditemukan masyarakat yang tidak aware pemilu angkanya cukup besar. Boleh jadi karena faktor informasi yang kurang,” tambahnya.

Informasi mengenai pemilu merupakan kewajiban penyelenggara pemilu,. “Saya tahu memang ada publikasi KPU tetapi sedikit. Saya juga tahu penyelenggara sudah mulai turun ke masyarakat. Kita akan bantu,” ungkapnya.

Sukamta menegaskan, pemilu merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan prosesi memilih pemimpin.

Mengenai warga negara asing (WNA) yang terdaftar sebagai pemilih, lebih jauh Sukamta mengatakan inilah tantangan bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah.

Sebelum muncul kasus WNA, DPT ganda juga sempat menjadi persoalan. Itu bukan hanya terjadi di DIY tetapi secara nasional. Dia berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah tersebut.

“DPT ganda sudah lama sejak awal menjadi pertanyaan banyak pihak, jika sekarang ditemukan WNA yang tidak punya hak tercatat sebagai pemilih maka akan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Itu tidak bagus untuk kehidupan demokrasi kita,” kata Sukamta.

Menurut dia, kasus WNA itu belum tentu karena unsur kesengajaan. "Kita perlu melihat kasus demi kasus. Mudah-mudahan ini kasuistik. Kalau makin banyak ditemukan maka bisa berkembang menjadi rumor yang lebih kuat lagi. Kita tidak ingin ini terjadi. Mudah-mudahan itu hanya kesalahan bukan kesengajaan atau upaya sistematis,” kata Sukamta. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top