ICW Tolak Pimpinan Baru KPK Meskipun Ada Artidjo di Dewan Pengawas

Aktivis ICW saat aksi teatrikal menolak pimpinan KPK terpilih Aktivis ICW saat aksi teatrikal menolak pimpinan KPK terpilih IST

Berita9.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menolak nama-nama lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, Jumat 20 Desember 2019 kemarin. Menurut mereka setidaknya ada lima alasan untuk menolak pimpinan baru KPK. Alasan pertama karena dugaan pelanggaran kode etik.

"Salah satu pimpinan KPK, diduga sempat bertemu dengan seorang kepala daerah yang sedang berperkara di lembaga anti rasuah itu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis Sabtu 21 Desember 2019.

ICW pada tahun 2018 lalu, kata dia, termasuk yang melaporkan salah seorang pimpinan KPK tersebut ke KPK atas dugaan pelanggaran kode etik.

Alasan kedua mayoritas pimpinan yang baru KPK sepakat dengan revisi Undang-Undang KPK, yang menurut ICW justru melemahkan KPK. Pada saat uji kelayakan di DPR mayoritas pimpinan KPK terpilih setuju dengan revisi, padahal di saat yang sama draft yang ditawarkan oleh DPR dan pemerintah tersebut banyak mendapat penolakan oleh masyarakat.

Ketiga, tidak patuh melaporkan harta kekayaan ke KPK. Salah seorang pimpinan KPK, kata Kurnia, diketahui sempat tidak melaporkan harga kekayaan ke KPK. Padahal menurutnya melaporkan LHKPN sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ditambah dengan Peraturan KPK Nomer 07 Tahun 2016.

"Tentu catatan ini akan berimplikasi buruk bagi citra KPK yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai integritas," tuturnya.

Keempat, Usia tidak mencukupi untuk dilantik menjadi pimpinan KPK. Satu di antara lima pimpinan KPK masih berusia 45 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK baru. Pada aturan tersebut disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia paling rendah 50 tahun.

Alasan kelima, ada pimpinan KPK baru yang sempat diberi petisi oleh internal pegawai KPK. Pada April lalu, pegawai KPK sempat mengirimkan petisi kepada pimpinan KPK karena diduga ada hambatan penanganan di Kedeputian Penindakan.

Saat itu setidaknya ada lima persoalan: ada dugaan penundaan gelar perkara di tingkat kedeputian; sering terjadi kebocoran informasi soal tangkap tangan; pegawai di Kedeputian Penindakan merasa kesulitan memanggil saksi dan adanya perlakuan khusus terhadap figur tertentu yang juga menjadi saksi; sering terjadi penolakan penggeledahan di lokasi tertentu dengan alasan yang tidak jelas; adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan internal penindakan.

Meskipun ada Artidjo Alkostar masuk Dewan Pengawas tak merubah pandangan ICW yang pesimis terhadap masa depan KPK.

"Kita tidak fokus pada perorangan, tapi konsep secara keseluruhan Dewan Pengawas bermasalah. Jadi siapapun yang mengisi tidak merubah keadaan. Iya, benar (pesimis dengan KPK meski ada Artidjo), jadi siapapun yang mengisi jabatan Dewan Pengawas tidak akan merubah keadaan bahwa KPK memang sedang dihancurkan oleh negara," katanya. 

Kurnia menuturkan ada sejumlah catatan kritis ICW tentang Dewan Pengawas. Pertama, kata Kurnia, secara teoritik KPK adalah lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas.

"Yang terpenting dalam lembaga negara independen adalah membangun sistem pengawasan, hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bahkan, kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Lagi pula dalam UU KPK yang lama sudah ditegaskan, bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga misalnya BPK, DPR, dan Presiden. Lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara?" paparnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top