JK Himbau Ada Percepatan Bayar Zakat Mal Untuk Bantu Terdampak Corona

Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla menilai penyegaraan pembayaran zakat mal bantu dhuafa saat pandemi. Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla menilai penyegaraan pembayaran zakat mal bantu dhuafa saat pandemi. IST

Berita9.com - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, mengimbau para wajib zakat membayarkan zakatnya lebih awal. Hal ini dilakukan untuk membantu sesama umat Islam yang terdampak Covid-19.

Imbauan ini disampaikan JK saat memperingati Nuzulul Quran, bersama pengurus DMI seluruh Indonesia melalui virtual meeting

Peringatan Nuzulul Quran atau turunnya Alquran selalu diperingati umat Islam setiap 17 Ramadhan. Untuk Ramadhan tahun ini jatuh pada 10 Mei 2020.  

"Pada Ramadhan kali ini, mari kita laksanakan ajaran agama kita untuk saling saling peduli dan membantu sesama. Untuk yang mampu dapat membantu yang tidak mampu, terutama bagi wajib Zakat," ujar JK dalam keterangan, Ahad (10/5).  

Wajib Zakat disebut dapat mempercepat pembayaran zakatnya, dalam hal ini zakat mal. Dengan begitu, zakat yang diberikan juga bisa lebih cepat dibagikan. Di tengah masa pandemi global Covid-19 ini, banyak saudara sesama yang membutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DMI, komjen Pol (Purn) Drs Syafruddin, mengungkapkan pihaknya bersyukur dengan antisipasi yang dilakukan segenap pengurus DMI. 

Sampai saat ini, belum ada laporan yang menyatakan masjid sebagai pusat penularan. Meskipun di sisi lain, ada pusat pandemi dari kegiatan keagamaan, tapi kejadiannya bukan di masjid.

"Kita semua bersyukur karena berkat inisiasi dari ketua Umum dan peran pengurus masjid semua, sampai hari ini tidak ada laporan yang menyatakan masjid sebagai pusat penularan. Memang ada cluster jamaah tabligh tapi itu kejadiannya bukan di masjid," ujar Syafruddin. 

Lebih lanjut mantan wakapolri ini meminta segenap pengurus DMI wilayah agar memperhatikan para pengajar di sejumlah taman pendidikan Alquran yang terimbas Covid dan belum mendapat bantuan pemerintah. 

Menurut Syafruddin, pihaknya menerima laporan jumlahnya mencapai 100 ribu pengajar. "Untuk menjadi perhatian kepada segenap pengurus wilyah, kami mendapat laporan ada data 100ribu guru dan ustaz di sejumlah TPA dan TPQ belum menerima bantuan pemerintah, baik BLT maupun sembako. Untuk itu para pengurus bisa melacak keberadaan mereka dan memberikan bantuan," kata dia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top