Kadernya Kena Korupsi, PDIP Tetap Beri Bantuan Hukum

Bukan Dipecat, PDIP Justru Bela Kadernya yang Jadi Tersangka KPK Bukan Dipecat, PDIP Justru Bela Kadernya yang Jadi Tersangka KPK IST

Berita9.com - PDIP berencana akan memberikan pendampingan hukum atas perkara yang menimpa kadernya yang juga Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).

Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

Sebelumnya KPK menetapkan Samanhudi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Kota Blitar. Gedung baru SMPN 3, salah satu sekolah ternama tersebut dibangun di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Proyek pembangunan gedung baru SMP itu memang sudah menjadi polemik sejak perencanaan awal. Proyek pembangunan gedung baru SMP itu dimulai pada 2017. Pada pembangunan tahap pertama, Pemkot Blitar mengalokasikan anggaran Rp 11,5 miliar.

Sebagian warga di Kelurahan Tanggung menolak rencana pembangunan gedung baru sekolah itu. Warga yang menolak pembangunan itu yang selama ini menyewa lahan itu untuk pertanian.

Mereka khawatir kehilangan mata pencaharian kalau lahan itu digunakan untuk pembangunan gedung sekolah. Tetapi, Pemkot Blitar tetap melaksanakan pembangunan gedung sekolah itu.

Pada 2018 ini, Pemkot Blitar kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk melanjutkan pembangunan.

Pembangunan tahap dua meliputi pembangunan ruang kelas, gedung internal, gedung eksternal, parkir, masjid, dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya.

Fasilitas penunjang ini berupa lapangan basket dan pujasera di sekolah. Ruang kelas yang dibangun di tahap dua ini untuk kelas tiga, jumlahnya ada 10 ruang kelas.

Pembahasan anggaran untuk melanjutkan pembangunan gedung sekolah juga sempat dipermasalahkan DPRD Kota Blitar.

Sesuai rencana awal pembangunan gedung baru SMPN 3 dilakukan secara bertahap mulai 2017 dan selesai 2020. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 51,9 miliar. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top