Kasus Kondensat, MAKI Gugat Praperadilan Kabareskrim dan Jaksa Agung

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Menggugat Praperadilan Kasus Kondensat yang tidak Jelas penanganannya. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Menggugat Praperadilan Kasus Kondensat yang tidak Jelas penanganannya. IST

Jakarta - Berlarut-larutnya Kasus Korupsi Kondensat TPPI-SKK Migas membuat gemas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Karena itu, MAKI mendaftarkan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor 19/Pin.Prap/2018/PN. Jkt. Pst.

Materi gugatan meliputi, bahwa Kabareskrim (Termohon I) dan Jaksa Agung (Termohon II) telah melakukan penanganan perkara terkait pengusutan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan menetapkan tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono.

Berdasarkan kronologisnya, pada tahun 2009 SKK Migas menunjuk langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Proses tersebut tidak sesuai aturan keputusan BP Migas Nomor: KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Bahwa dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasar hasil perhitungan kerugian negara (PKN) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui kerugian negara atas kasus tersebut sebesar US$ 2,7 miliar atau setara Rp38 triliun.

Bahwa dugaan korupsi itu telah memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan tindak pidana korupsi, dan TPPU serta telah memenuhi kecukupan alat bukti yaitu sudah terdapat minimal dua alat bukti dan terbukti berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Termohon II.

Namun kemudian sampai saat ini belum dilakukan penyerahan tahap II (Tersangka dan barang bukti) dari Termohon I kepada Termohon II, sehingga keduanya tidak mampu menuntaskan penanganannya dan justru saling melempar tanggungjawab.

Bahwa dalam penanganan perkara korupsi aquo, penyidik Termohon I terhadap Tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono dijadikan satu berkas dan telah dinyatakan lengkap oleh Termohon II, namun saat Termohon I akan menyerahkan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti untuk berkas Tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono) namun ditolak termohon II dengan alasan tidak bersamaan dengan tersangka Honggo Wendratno yang berkasnya terpisah.

"Alasan termohon II jelas mengada-ada, tidak bisa diterima oleh hukum dan undang-undang manapun," kata Boyamin Saiman koordinator MAKI.

Bahwa termohon I telah melakukan kegiatan memanggil tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono untuk dilakukan penyerahan tahap II namun ditolak termohon II sehingga tersangka Raden Priyono dan Djoko Harsono disuruh pulang.

"Hal ini sungguh ironis dan pelanggaran HAM," tegasnya.

Bahwa Termohon I tidak melakukan kegiatan riel penyerahan tahap II (tersangka dan barang bukti) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Termohon I tidak cukup mengirim surat akan melakukan penyerahan tahap II namun tidak disertai tindakan nyata membawa tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Termohon II. Dengan demikian Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan materiel dan secara diam–diam.

Termohon I dan Termohon II melanggar Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHAP:

“b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum." Bahwa Termohon II telah melakukan tindakan menghalang-halangi Termohon dengan cara hingga saat ini tidak menjawab surat penyerahan tahap II yang dikirimkan Termohon I, sehingga dapat dikualifikasikan telah melakukan turut serta atau menyuruh melakukan Penghentian Penyidikan secara materiel.

Bahwa dikarenakan Termohon I telah menghentikan penyidikan perkara secara tidak sah dan melawan hukum, maka Termohon I harus dihukum untuk melanjutkan pelimpahan tahap II kepada Termohon II.

"Bahwa dikarenakan Termohon II telah turut serta atau menyuruh lakukan menghentikan penyidikan perkara secara tidak sah dan melawan hukum, maka Termohon II harus dihukum untuk menerima penyerahan Tahap II (Tersangka dan barang Bukti)," kata Boyamin.

(**/RH)

Rate this item
(0 votes)
Go to top