Kasus Penyerangan Novel Baswedan Tiada Lelah Mencari Keadilan

Kuasa Hukum Siap Ungkap Nama Jenderal Polisi Terlibat Kasus Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan Kuasa Hukum Siap Ungkap Nama Jenderal Polisi Terlibat Kasus Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan IST

Berita9.com - Genap 700 hari sejak Subuh penuh teror di Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dialami Novel Baswedan.

Wajah penyidik KPK itu disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal yang berboncengan motor.

Peristiwa itu terjadi pada 11 April 2017. Sampai saat ini Novel masih mencari keadilan.

"Sampai sekarang 700 hari penyerangan saya atau hampir dua tahun, tidak ada kejelasan pengungkapan pelaku penyerangan, dan juga sikap pemerintah yang tetap diam seolah membiarkan atau tidak peduli. Seperti kebanyakan kasus kekerasan terhadap pejuang antikorupsi dan HAM lainnya," tutur Novel (12/3).

Namun sebenarnya kepolisian yang mengusut perkara itu tidak tinggal diam. Terakhir, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan pada Januari 2019. Tim itu dibikin setelah adanya rekomendasi dari Komnas HAM.

Tim itu dipimpin oleh Komjen Idham Azis serta ada tujuh pakar yang dilibatkan dalam tim itu, antara lain mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo, hingga Ketua Setara Institute Hendardi. Namun Novel merasa, sejak tim itu dibuat, sampai saat ini tidak ada perkembangan apa pun.

"Tim gabungan yang dibentuk Kapolri belum terlihat hasil kerjanya, dan tidak mau menunjukkan kesungguhannya mengungkap semua serangan terhadap insan KPK lainnya," kata Novel.

Suara-suara pendukung Novel kembali bermunculan. Wadah Pegawai (WP) KPK sampai membikin acara memperingati 700 hari teror air keras terhadap Novel itu. Aksi ini sebagai bentuk kritik karena kasus tersebut belum juga tuntas diusut kepolisian.

Aksi ini digelar di halaman depan KPK pada hari ini mulai pukul 19.00 WIB. Lampu di teras dan lobi KPK dimatikan selama aksi. Para peserta aksi duduk diam dan memasang masker bertulisan '700'.

Selain itu, sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kembali bersuara. Mereka meminta agar urusan teror itu tidak dijadikan alat politik, mengingat saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menyambut Pemilu 2019.

"Tendensi berbagai pihak menjadikan ini sebagai alat kampanye atau menyerang secara politik harus disudahi," ucap salah satu perwakilan koalisi itu, Shaleh Al Ghifari.

Koalisi itu pulalah yang jauh sebelumnya menyerahkan laporan pemantauan kasus penyiraman air keras ke pimpinan KPK. Polri menganggap temuan itu sebagai masukan.

"Kami menghargai itu dan itu semua adalah masukan bagi kami. Masukan, tambahan petunjuk, untuk lebih maksimal melakukan upaya-upaya kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menimpa saudara NB (Novel Baswedan)," kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal, Rabu (16/1/2019).

Iqbal mengatakan setiap kasus yang ditangani Polri punya karakter berbeda sehingga tak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang sama. Dia mencontohkan kasus bom di Kedutaan Filipina yang baru terungkap 4 tahun setelah kejadian. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top