Kemenag Tekankan Bahwa Umrah Digital Harus Melalui PPIU

Pertemuan Kemenag dengan Traveloka, Tokopedia dan Kemenkominfo Pertemuan Kemenag dengan Traveloka, Tokopedia dan Kemenkominfo IST

Berita9.com - Kementerian Agama terus berupaya mendalami perkembangan teknologi informasi terkait penyelenggaraan ibadah umrah. Maka itu, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag pada Jumat 18 Juli 2019, menggelar rapat bersama Traveloka dan Tokopedia dan perwakilan dari Kemkominfo.

Kemenag ingin menyamakan persepsi, terkait inisiatif Kemkominfo mengembangkan umrah digital. Kemenag menekankan semua pihak terkait untuk mematuhi regulasi, dalam hal ini UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji yang baru disepakati Pemerintah dan DPR.

"Hasilnya, ada kesepahaman pengembangan umrah digital harus berangkat dari prinsip penyelenggaraan umrah dilakukan oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)," kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim, dalam keterangannya, Sabtu 20 Juli 2019.

Menurut Arfi, pengembangan umrah digital nantinya bersifat pilihan. Artinya, masyarakat yang akan berangkat umrah bisa memilih dua cara.

Pertama, mendaftar di PPIU secara langsung sebagaimana yang berjalan selama ini. Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place dengan keberangkatan tetap oleh PPIU.

Traveloka maupun Tokopedia menegaskan tak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini juga berlaku bagi unicorn lainnya.

"Umrah digital dikembangkan dengan semangat meningkatkan standar manajemen sesuai kebutuhan masyarakat di era digital. Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi," ujar Arfi.

Arfi menambahkan, rapat juga menyepakati pembentukan task force terkait pengembangan umrah digital. Task force diharapkan mampu merespons disrupsi inovasi secara tepat. Di era digital, rentan terjadi perubahan model bisnis, proses bisnis, hingga ekosistem di sektor manapun, termasuk umrah.  

Kemenag dan Kominfo akan terus berkoordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Sesuai ranahnya, Kominfo berwenang mengatur unicorn, sedangkan Kemenag berwenang mengatur penyelenggaraan umrah.

"Kita akan sinkronkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin umat Islam dapat beribadah dengan baik," katanya.

Masukan dari berbagai pihak patut didengar untuk menemukan skema terbaik dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke depan. Salah satunya, memfasilitasi kerjasama antara PPIU dengan unicorn. Dengan demikian, kedua pihak bisa saling bersinergi, bukan saling meniadakan.

"Kami juga akan mendengar masukan dari pihak lain supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat," ujar Arfi. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top