Kementerian Agama Perlu Dirombak, Segera Berhentikan Lukman Hakim

Busyro Muqoddas di UII Jogjakarta Busyro Muqoddas di UII Jogjakarta IST

Berita9.com - Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai Kementerian Agama perlu dirombak. Hal tersebut tak terlepas dari terjadinya kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Busyro yang juga Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM itu bahkan menganggap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin layak diberhentikan. Menurut dia, hal itu sebagai bagian dari pembenahan yang perlu dilakukan.

"Kan (korupsi) terus terjadi jika Kemenag tidak dirombak total orangnya maupun manajemennya ataupun sistemnya. Sehingga langkah konkritnya yang bisa diambil oleh yang paling bertanggung jawab, presiden yaitu segera berhentikan pak Lukman Hakim,” kata mantan Ketua KPK tersebut di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Tamansiswa, Kota Yogyakarta, (20/3).

Ini adalah kali kedua Kemenag menjadi sorotan. Sebelumnya, kementerian tersebut menjadi sorotan setelah Suryadharma Ali yang menjabat Menteri Agama tersandung korupsi Dana Haji dan Dana Operasional Menteri.

Kali ini, suap diduga terjadi dalam proses perekrutan pejabat Kemenag di daerah. Kasus ini juga menyeret Ketum PPP Romahurmuziy sebagai tersangka.

Dalam penyidikannya, KPK juga sempat menggeledah ruang kerja Lukman Hakim. Bahkan, KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari laci politikus PPP itu. Lukman enggan menanggapi soal penyitaan uang itu.

Busyro menilai Lukman layak diberhentikan supaya agar proses kepemimpinan di Kemenag dapat berjalan lancar. “Kalau sekarang kan terganggu apa lagi di ruang kerjanya ditemukan (uang),” kata dia.

Menurut Busyro, penyegelan ruang kerja Menag juga telah melunturkan wibawa Lukman Hakim sebagai menteri.

“Wibawa menteri sebagai pejabat tinggi di kementerian sudah rontok dengan ruang disegel. Faktor kepemimpinan cacat itu. Kalau cacat jangan dipertahankan,” ujarnya.

Ia pun menyarankan Kementerian Agama dipimpin oleh pelaksana tugas untuk sementara bila Lukman diberhentikan. Namun menurut dia, pemilihan perlu dilakukan secara independen.

“Pilih Plt (menag) tapi jangan ditunjuk oleh presiden. Kali ini harus ada terobosan karena Depag (Menag) sudah berkali-kali lho. Berarti itu sudah parah,” ujarnya.

“Caranya gimana? Presiden membentuk tim independent tim assessment independen yang profesional, independen, imparsial, tidak primordial parpol maupun ormas,” katanya.

Panitia seleksi ini kemudian menyampaikan hasil ke presiden berupa tiga calon untuk dipilih. “Jangan ambil dari organisasi Romy, jangan. Itu akan potensi mengulang sama saja. reformasi dari pusat dulu,” katanya.

Ia menambahkan, presiden seharusnya melakukan pengawasan khusus terhadap semua menterinya, khususnya yang terafiliasi parpol.

“Kan sampai Oktober presiden, mestinya segera langkah-langkah semua menteri yang parpol diberi pengawasan khusus semua menteri. Kerja sama dengan KPK,” ujarnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top