Hindari Kepentingan Politik di Pergantian KASAD

Jakarta - Jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang diemban oleh Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi. Jenderal TNI Mulyono akan pensiun pada Januari 2018 mendatang.

Direktur Imparsial, Al-Araf, mengatakan, sosok penganti Jenderal TNI Mulyono harus memiliki komitmen untuk memastikan bahwa TNI bersikap netral dan tidak berpolitik didalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak pada April 2019.

“Ini penting diperhatikan, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai,” ujar Al-Araf saat menjadi pembicara publik bertajuk “Siapa Layak Jadi KASAD” di Jakarta, Jumat (16/11).

Oleh karena itu, Al-Araf menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KASAD sebaiknya dihindari untuk memastikan solidaritas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

“Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral,” tuturnya.

Selain itu, KASAD yang baru nantinya haruslah memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan dalam konteks ini, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa KASAD yang baru itu terbebas dari catatan HAM dan tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Pelangaran HAM itu seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, Kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembinuhan aktivis HAM Munir dan lain-lain. Oleh karena itu presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat Sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru,” tukasnya.

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top