Ketua KPK Prihatin, Putusan MK Buat Napi Korupsi Bisa Ikut Pilkada Lagi

Hakim MK Telah membatalkan pelarangan mantan koruptor untuk maju Pilkada Hakim MK Telah membatalkan pelarangan mantan koruptor untuk maju Pilkada IST

Berita9.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku prihatin terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memperbolehkan eks narapidana korupsi mencalonkan diri pada Pilkada 2020.

Menurut dia, orang yang terbukti melakukan korupsi semestinya dilihat sebagai catatan buruk.

"Ya prihatin saja. Kan mestinya tidak. Jadi, untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten," kata Agus.

Sebelumnya KPU memang sempat mengatur pelarangan mantan koruptor untuk maju Pilkada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 untuk pemilu tahun ini. Namun hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan ini karena Undang-undang tak mengaturnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta agar catatan calon penyelenggara negara yang merupakan eks koruptor tertera di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Laode mendesak agar partai politik tidak mencalonkan kembali kadernya yang pernah tersandung korupsi.

"Menurut saya itu kemunduran, tetapi karena Undang-undang tidak larang secara tegas, saya pikir saya sangat meminta kepada partai politik masa mau mencalonkan lagi mantan napi (korupsi)," kata Laode ketika dikonfirmasi.

Jika partai politik masih mencalonkan nara pidana korupsi, kata Laode, partai tersebut tidak mendukung pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, ia memandang akan ada kader yang sakit hati jika melihat partai politik justru mengusung calon dengan rekam jejak korup. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top