Komnas HAM Minta Pendemo Mahasiswa Pelajar Segera Dibebaskan

Choirul Anam Choirul Anam IST

Berita9.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta mahasiswa dan pelajar yang ikut aksi demonstrasi pada 24, 26, dan 30 September lalu tidak diproses hukum. Komnas HAM meminta polisi segera membebaskan demonstran yang masih ditahan.  

"Soal anak-anak, sesuai prinsip hak asasi manusia, anak-anak itu memiliki mekanisme khusus dan memiliki prinsip khusus. Salah satu prinsip yang paling penting dalam konteks anak-anak adalah kepentingan terbaik bagi mereka," ujar komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, (2/10).

Choirul mengatakan, Komnas HAM juga meminta polisi bersikap adil. Polisi, kata dia, harus membedakan antara mahasiswa yang murni ikut demo dan penyusup yang memprovokasi demonstran. Bagi penyusup, Komnas HAM meminta mereka diproses tuntas.

"Namun, bagi mahasiswa yang kemarin menggelar aksi sampai pukul 18.00 WIB kemudian dikejar-kejar polisi, kami mengimbau agar dilepaskan. Sebab, tindakan mereka bagian dari demokrasi. Presiden menyatakan hak mereka itu konstitusional," kata dia.

Komnas HAM menyayangkan sikap aparat kepolisian yang menangkap demonstran tersebut. Menurut dia, kewajiban polisi adalah membubarkan massa jika terjadi hal yang tidak diinginkan. "Unjuk rasa itu (harusnya) dilindungi oleh polisi, bukan mengejar atau mengepung. Kalau massa sudah bubar maka tidak boleh dikejar dan tidak boleh diburu," ujar Choirul.

Komnas meminta polisi dan pemerintah melakukan tiga hal. Pertama, tidak lagi menggunakan kewenangan secara berlebihan. "Kalau ini terus-terusan dilakukan, ya kami akan melakukan penegakan hukum sendiri, bagi siapa pun yang menggunakan kewenangan secara berlebihan," kata dia.  

Kedua, polisi mengusut pelaku penyebaran informasi viral soal para aktivis kemanusiaan. Pasalnya, tuduhan ke beberapa aktivis menjadi provokator tidak benar. Terakhir, proses hukum terhadap aparat yang melakukan tindakan represif harus dilakukan dengan transparan.

"Ini kan sudah ada proses hukum, misal di Sumatra Utara dan di Kendari, kami minta supaya itu dilaksanakan secara transparan agar publik bisa melihat serta menjadi warning juga untuk teman-teman polisi di wilayah DKI Jakarta untuk mencontoh wilayah lain yang aksi massanya besar," kata Choirul menambahkan.

Kemarin, Komnas HAM juga mendapat laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait sikap represif aparat dalam menangani demonstran. Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, aparat cenderung bersikap brutal saat menangani aksi demonstrasi mahasiswa sejak 24 September.

Bahkan, polisi juga bersikap represif kepada petugas medis. "Ini tidak hanya terjadi pada 24 September, tetapi juga pada 25 September, bahkan sampai 30 September. Konstelasinya (represif) cenderung meningkat," ujar Arif.

Akibat tindakan ini, banyak mahasiswa menderita luka-luka. "Catatan kami, tindakan aparat mengarah ke brutalitas. Ada tenaga medis yang melapor ke kami bahwa mereka ditangkap dan ambulans yang mereka gunakan dirusak," kat Arif menambahkan.

Arif mengungkapkan, proses penanganan demonstran pada Senin (30/9) menjadi lebih agresif. Hal ini terindikasi ketika mahasiswa telah meninggalkan lokasi demo, dalam jarak hingga beberapa kilometer, aparat masih mengejar dan menangkap mereka.

"Di Universitas Atmajaya bahkan pos evakuasi bagi mahasiswa saja ditembaki gas air mata. Maka, sebenarnya standar apa yang dilakukan oleh aparat ini? Seharusnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dilindungi oleh negara," kata Arif.

Arif juga mengungkapkan, polisi diduga melakukan penyiksaan terhadap mahasiswa yang ditangkap. Pihaknya juga mencatat masih ada mahasiswa yang sampai saat ini belum dilepaskan. ''Ada catatan mengenai adanya penggunaan kekuatan yang berlebihan dari aparat. Bahkan, saat proses penangkapan (para demonstran) ada dugaan polisi melakukan penyiksaan," ujar Arif.

Berdasarkan data dari tim Advokasi untuk Demokrasi, tidak kurang dari 600 orang ditangkap saat menggelar demonstrasi menolak RKUHP dan sejumlah UU lainnya. Saat ditahan, mahasiswa dan pelajar diduga tidak diberikan pendampingan, baik dari orang tua maupun kuasa hukum. Bahkan, informasi terkait mereka yang ditahan sangat sulit diakses.

"Anak-anak yang dikabarkan sudah dilepaskan dan pulang ke rumah ternyata saat dicek belum dipulangkan. Saat kami cross-check lagi ternyata masih ditahan. Mereka semua juga berhak didampingi kuasa hukum, tetapi akses untuk berikan bantuan hukum itu tak dibuka bahkan terkesan dihalang-halangi, " kata dia.

Pada Selasa (1/10), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian menangkap sebanyak 649 orang terkait aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di sekitar gedung DPR pada Senin (30/9). Menurut Dedi, ratusan orang itu ditangkap Polda Metro Jaya dan jajaran polres. "Jumlah di polda ada 380 orang," kata Dedi.

Sebanyak 36 orang ditangkap di Polres Jakarta Utara, 63 orang di Polres Jakarta Pusat, dan 170 orang di Polres Jakarta Barat. Ia menambahkan, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan. "Seluruhnya masih dalam proses penyelidikan," kata dia.

Dedi juga mengatakan, massa perusuh itu bukan massa yang melakukan aksi demonstrasi. "Perusuh bukan pendemo. Kalau pendemo pasti damai," kata Dedi.

Menurut dia, aksi unjuk rasa di sejumlah daerah Indonesia pada akhir September ini memiliki pola yang hampir sama dengan unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 lalu yang berujung ricuh. Aksi demonstrasi, kata Dedi, merupakan hak konstitusional warga negara, tetapi harus dilakukan sesuai prosedur dan tidak mengganggu ketertiban umum. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top