KPK Ingatkan Jokowi Perihal Rekam Jejak Dalam Memilih Menteri

Laode M Syarif - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif - Wakil Ketua KPK IST

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet.

Saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.b

"Kami (KPK) tidak diikutkan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kemarin (14/10).

Meski begitu, Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang.

"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.

KPK hanya mengingatkan, Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," harapnya.

Sebelumnya selain KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak dilibatkan Jokowi terpilih dalam penyusunan kabinet.

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini PPATK belum dilibatkan oleh Jokowi dalam pemilihan menteri kabinet jilid II.

"Saya kira itu wajar saja. Bapak Presiden [Jokowi] akan mempertimbangkannya dari segala aspek, apakah perlu atau tidak meminta pendapat PPATK," ujar Dian (15/10).

Kondisi ini tentu berbeda dengan pelantikan kabinet 2014 lalu. Saat itu, Jokowi meminta saran dari KPK dan PPATK perihal kandidat menteri dalam Kabinet Kerja.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Ini early warning dari KPK dan PPATK. Kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar mantan Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Andi Widjajanto kala itu di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, (17/10/2014).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui telah menyelesaikan susunan kabinet di periode kedua. Demikian pengakuan Jokowi dalam sebuah video di Youtube Sekretariat Presiden.

"Sudah (rampung), kabinet," kata Jokowi seperti terikutip Selasa (15/10/2019). (*)

 

Rate this item
(0 votes)
Go to top